OPINI
Wewenang Implisit Lembaga Negara
Oleh Dr. Margarito Kamis/Pakar Hukum Tata Negara Mahkota lembaga negara atau aparatur negara itu, tidak pernah lain selain wewenang. Wewenanglah yang memungkinkan, bahkan yang memampukan aparatur membuat kongkrit tujuan bernegara. Itu disebabkan tujuan bernegara hanya dapat diwujudkan melalui serangaian tindakan hukum aparatur negara. Tidak ada yang lebih penting dalam penyelenggaran negara, selain sepenting wewenang. Itu disebabkan wewenang, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi alat yang menguntungkan diri diri sendiri atau kelompoknya disatu sisi. Wewenwng juga dapat digunakan untuk menindas orang atau kelompok lan. Terutama kelompok lain yang berseberangan. Apalagi bila sang pejabat yang punya wewenang itu sembarangan dalam menggunakan wewenang implisit. Wewenang –authority atau bevoegdheid- merupakan titik temu esensial hukum tata negara dan administrasi negara. Dalam semua aspek konseptual, kedua bidang hukum ini, wewenang tersaji sebagai esensi kedua bidang hukum ini. Wewenang tidak bisa dimaknai lain, apapun pertimbangan dan argumentasinya, selain dan hanya esensi hukum tata negara dan administrasi negara. Sebagai esensi hukum tata negara dan administrasi negara, sedari awal wewenang pasti dipertalikan dalam sifatnya sebagai seustau yang imperative atau mutlak. Selalu dikaitkan dengan dua hal, yaitu jabatan dan tindakan jabatan. Kedua hal itu tersaji dalam seluruh spektrum hukum tata negara dan administrasi negara sebagai hal yang imperative dikaitkan dengan wewenang. Apa nalarnya atau hukum? Nalarnya dan hukumnya, tidak semua pejabat pemangku jabatan dapat dan atau harus melakukan tindakan-tindakan hukum dalam lingkungan jabatannya. Pada titik ini, siapapun dipaksa untuk mengenal sumber wewenang. Sejak akhir abad ke-17, khususnya di Inggris memunculkan peradaban hukum baru. Ditandai dengan beberapa hal hebat. Salah satunya mencampakan konsep hukum klasik yang menjadikan, menerima atau menunjuk kedudukan dan status seseorang sebagai sumber wewenang. Peradaban yang tercipta setelah Glorius Revolution 1688, diawali dengan pembentukan dua hal, diantaranya adalah Bill of Rights dan Petition of Right 1689. Hukum, untuk pertama kalinya disepakati dan diberi sifat politik sebagai hal yang menyandang status “supreme,” awal terbentuknya supremasi hukum. Peradaban baru ini menempatkan hukum, di sisi intinya sebagai dan menjadi satu-satunya sumber wewenang. Menggantikan raja yang dalam peradaban lama sebagai sumber wewenang. Hukum, dalam tampilan esensialnya, bersifat mengarahkan, memandu, mengendalikan, dan sejenisnya. Mengarahkan sama esensinya dengan memberi batas. Memandu juga sama dengan memberi dan menentukan batas. Wewenang itu dengan demikian, suka atau tidak, memiliki batas waktu dan wilayah. Pada titik inilah letak rasionalitas konsep “melampaui wewenang, menyalah-gunakan wewenang, dan atau bertindak tanpa wewenang. Agar jangkauan wewenang atau batas wewenang memiliki sifat obyektif, maka detail wewenang harus disebut satu demi satu. Hukum tata negara menyebutnya konsep enumeration authority. Eksplisit dan Implisit Wewenang yang disebut satu demi satu, yang disebut sebagai enumeration authority, sedetil apapun, selalu memiliki potensi ketidakpastian. Sebab ketidakpastian ini, sebagian merupakan akibat bawaan dari hukum itu sendiri. Norma hukum, tidak pernah lain selain konsep. Konsep hukum, selalu begitu, dinyatakan dengan kata-kata. Dalam keadaan kongkrit, konsep-konsep hukum itu, sangat sering dianggap tidak jelas, atau tidak dapat digunakan menentukan hukum atas satu peristiwa kongrit. Apa yang harus dilakukan oleh pejabat yang menghadapi keadaan sejenis itu? Diam saja, atau harus menemukan cara lain untuk menyatakan bahwa dirinya memiliki wewenang? Melakukan tindakan menyelesaikan atau menentukan hukum atas satu peristiwa kongkrit? Terlalu sering pejabat menggunakan kebijakan sebagai dasar tindakannya. Tidak salah, tetapi harus diketahui sistem hukum kita memberi syarat dan parameter tindakan-tindakan diskresional. Selalu begitu konsekuensinya, tindakan hukum yang tidak cukup syaratnya, mengakibatkan tindakan itu, bisa batal demi hukum. Batal atau tidak sah, sehingga harus dibatalkan. Kebatalannya memang harus dimintakan, baik kepada pejabat itu sendiri atau atasannya atau pengadilan. Tetapi terlepas dari itu, dunia hukum tata negara dan administrasi negara kita sejauh ini, hampir tidak pernah mendiskusikan konsep implied authority. Implied authority, secara konseptual merupakan kebalikan dari enumeration authority. Untuk pertama kalinya konsep ini muncul dalam debat berkelas antara Alexander Hamilton (Menteri Keuangan) pertama Presiden George Washington dengan Thomas Jefferson dan James Madison dalam pembentukan American First National Bank tahun 1791. Konsep ini, implied authority dimunculkan oleh Alexander Hamilton. Dalam intinya, implied authority merupakan wewenang yang bersandar pada enumeration authority. Tetapi disebabkan kewenangan ini bersifat umum. Tidak mencakup peristiwa kongrit yang sedang ditangani, tetapi tetap diperlukan. Sekaligus agar kewenangan yang bersifat umum itu memiliki efek terapan atau kongrit, maka presiden dianggap memiliki kewenangan melakukan tindakan membentuk firt American National Bank itu. Dalam perkembangannya, harus diakui, muncul konsep lain, yaitu legislative delegation of authority. Bukan wewenang implied yang dibicarakan sebagai sandaran dalam kerangka tindakan presiden menerbitkan, misalnya executive Order (EO), atau keputusan presiden, tetapi legislative delegation authority. Esensi konsep ini adalah presiden bertindak berdasarkan delegasi kewenangan dari organ pembentuk UUD. Bisa kewenangan dari kongres, dalam hal ini House of Representative atau Senat. Menriknya tindakan presiden, tidak selalu bersumnber atau bersandar pada konsep delegation of authority. Presiden sangat seering bertindak secara mandiri, berdasarkan implied authority. Presideen Theore Rosevelt, Woodrow Wilson dan Franklin D. Rosevelt, menerbitkan begitu banyak executive agency yang tidak didasarkan pada delegation of authority. Dalam kasus Indonesia, implied authority dalam kenyataanya telah dilakukan. Malah secara sangat demonstratif pada periode transisi dari Bung Karno ke Pak Harto. MPR kewenangannya dijelaskan secara umum enumerated dalam UUD 1945, menerbitkan misalnya Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Tentang Surat Perintah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPR RI, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pecabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presidden Sekarno. Pasal 4 Ketetapan XXXIII//MPRS/1967 diatas, beresensi mencabut kekuasaan pemerintah dari Bung Karno, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 UUD 1945 sampai dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu. Terlepas dari ekspektasi politik, tindakan MPR pada periode ini membuktikan penggunaan kewenangan yang tidak disebut secara spesifik UUD dalam penyelenggaraan kekuasaan, setidaknya pemerintahan negara. Soal hukumnya adalah berdasarkan kewenangan MPR yang mana dalam UUD 1945 atau bagaimana MPRS memperoleh kewenangan mengangkat Pak Harto menjadi pejabat Presiden? Tidak ada. Tetapi lembaga apakah yang memegang keudalatan rakyat, dan lembaga apakah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden? Hanya MPR. Catatan Akhir Bagaimana hukumnya bila seorang pejabat mengambil kebijakan yang diberi bentuk hukum, misalnya Inpres atau Kepres? Kepres, dalam tata hukum Indonesia, bisa diuji, bisa juga tidak, tergantung sifat materinnya. Kalau Kepres itu tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetpakan satu keadaan yang dianggap telah ada? Bisakah diuji? Bagaimana bila diuji ke Mahkamah Agung? Apa sikap MA? Tolak atau terima. Mahkamah memang tidak memiliki kewenangan menilai kepres yang bersifat sekali berlaku, dan selesai atau tidak memiliki materi mengatur. Hemat saya Mahkamah harus menarima, bila Mahkamah dapat memastikan Kepres itu menimbulkan keadaan hukum baru. Keadaan hukum yang timbul dari Kepres atau Inpres, harus disamakan secara hukum kepres atau inpres yang menimbulkan keadaan hukum, dengan akibat hukum baru. Dalam konteks ini, beralasan mahkamah memiliki kewenangan implied memutus perkara itu. ****
Jokowi Bisa Jadi Pengkhianat Negara
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi tampaknya menjadi seorang Presiden yang sembrono, lemah \"sense of crisis\" dan selalu mengikuti intuisi dibanding kalkulasi. Bertindak tanpa rasa malu atau bersalah. Apakah ia meyakini pada bisikan halus paranormal? Ataukah oligarki telah mencengkeram dirinya sedemikian kuat? Ada keanehan dalam pemerintahannya yang senantiasa membuat gaduh dan minim dari dukungan publik. Jokowi potensial menjadi pengkhianat negara atas kebijakan yang membahayakan keamanan bangsa dan negara. Di samping jebakan hutang, IKN dan KCIC, maka masalah Rempang menjadi salah satu dari skandal besar. Akibat haus investasi, Jokowi membuka ruang luas bagi China untuk masuk lebih jauh ke dalam Negara Republik Indonesia. Inilah yang dalam bahasa Jokowi \"secara tidak sadar kita sudah dijajah\". Ia menyodok rakyat atas penjajahan itu padahal semua pintu dibuka oleh pemegang kunci, yakni Pemerintahan Pesiden Jokowi sendiri. Menurut CJ Friedrich \"The Pathology of Politics : Violance, Betrayal, Corruption, Secrecy, and Propaganda\" (1972) Penghianatan Negara \"Treason\" adalah perbuatan pidana berupa penghianatan yang dilakukan seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan kejahatan serius. pengkhianatan negara juga diartikan sebagai penentangan pada konstitusi negara. Sekurangnya ada tiga indikasi pengkhianatan negara, yaitu : Pertama, penentangan konstitusi termasuk memanipulasi aturan konstitusi demi kepentingan kekuasaan. Hukum menjadi alat politik. Misalnya penerbitan Perppu yang dibuat tanpa alasan \"staatsnood\"--kegentingan yang memaksa. Kedua, menjual atau menyerahkan sebagian wilayah negara kepada kekuasaan asing baik sebagai jaminan maupun pengelolaan yang ditentukan sekehendak asing tersebut. Kamuflase dapat berupa investasi atau bentuk kerjasama menjerat lainnya. Ketiga, pemimpin negara yang berhutang pada negara asing tanpa persetujuan rakyat. Berakibat beban berat rakyat untuk membayarnya. Apalagi jika dari hutang luar negeri itu diburu rente atau komisi atau ada suap (bribery) di dalamnya. Dari berbagai Perppu yang dibuat di masa Pemerintahan Jokowi hampir tidak satu pun yang memenuhi syarat sebagai \"genting dan memaksa\" bahkan ada Perppu yang dibuat secara terang-terangan melawan Putusan MK artinya serius dan sengaja untuk melanggar konstitusi. Kasus Rempang yang berbasis pada MoU dengan China adalah contoh \"penyerahan\" pulau untuk asing. Kesepakatan \"two country twin parks\" membahayakan keamanan negara. IKN yang juga diserahkan perencanaan dan investasi kepada China termasuk bentuk dari sebuah pengkhianatan negara. Hutang Luar Negeri Indonesia per Juli 2023 besarannya 7.855 trilyun. Sedangkan masa sebelumnya hanya mencapai 2.608 trilyun. Betapa beratnya rakyat Indonesia yang harus membayar hutang ke depan. Bunganya saja per tahun mencapai 343 trilyun. Pemerintahan Jokowi adalah pemegang rekor terbesar hutang. Tangan kirinya, Sri Mulyani bergelar Si Ratu Hutang. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan ciri rakyat berdaulat telah diubah menjadi kedaulatan sekelompok orang berkuasa dan makmur yang disebut oligarki. Arah dan pengendalian berbangsa ditentukan oleh kelompok oligarki ini. Pemerintahan yang mengubah asas demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara adalah pemerintahan pengkhianat (government betrayal). Jokowi diduga kuat telah melakukan pengkhianatan negara. Karenanya cukup beralasan untuk segera dimakzulkan. Ditambah dengan alasan telah melakukan tindak pidana berat berupa pelanggaran HAM dalam kasus tewas 800 petugas Pemilu, Km 50, pengusiran paksa Rempang dan lainnya. Sementara kualifikasi perbuatan tercela yang memerosotkan martabat sudah tidak terhitung banyaknya. Jika terbukti melakukan pengkhianatan negara maka Jokowi tidak cukup untuk sekedar dimakzulkan tetapi mesti diadili. Rakyat, bangsa dan negara telah dirugikan. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat telah tergerus sedemikian hebat. kedaulatann hukum terpinggirkan jauh. Kedaulatan diri dan kroni menjadi dominan dan penentu. Jokowi uber alles. Penegak hukum harus mulai mengusut pula dugaan korupsi di ruang dan keluarga Istana. Ketika banyak Menteri yang terbukti korupsi, maka patut diduga Presiden tidak bersih. Bukankah tidak ada visi Menteri ? Semua di bawah tanggungjawab Presiden. Untuk pembiaran saja sudah merupakan suatu kejahatan. Negara harus mulai bersih-bersih, tidak boleh mentoleransi perilaku pengkhianatan atas negara. Pemakzulan Jokowi secara konstitusional merupakan keniscayaan. ini adalah alif ba ta perbaikan. Bandung, 6 Oktober 2023.
Mengatasi Rezim Tiran Hanya dengan Konfrontasi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih KAJIAN Politik Merah Putih melakukan kajian atas keadaan yang cukup sulit saat ini : Adalah ketika rezim dalam pencitraan keseharian kelihatan seperti ramah namun dibelakang mereka ada kekuatan yang siap menyerang dan menyergap setiap saat. Oligarki akan terus memperkuat diri untuk menyelamatkan agenda dan kepentingannya. Permainan pasif agresif dipermukaan menampakkan segalanya tampak damai, mengajak kompromi dengan berbagai rekayasa dan bujuk rayunya, namun persis dibawah permukaan tersebut mereka siap membunuh siapapun akan menghalangi dan merintangi. Yang kita butuhkan saat ini adalah bukan kompromi damai dan kerjasama yang mustahil dan tidak manusiawi, bisa menimbulkan kebingungan dalam mengatasi konflik yang setiap hari kita hadapi. Tersisa lawan dan atau kalau memungkinkan paksa rezim turun atau bubarkan. Banyak psikolog dan sosiolog berpendapat hanya melalui konflik ,( perlawanan ) itulah kekacauan dan kezaliman bisa di atasi. Kesalahan fatal ketika kita selalu menerima tipuan tawaran damai ketika kita sedang menghadapi manusia licik dan dan maniputaif. Keadaan di luar kendali sadar, keadaan tersebut tersebut dipastikan akan memperparah keadaan. Pejuang strategis beroperasi dengan cara yang berbeda dalam memahaminya yaitu melawan atau melakukan perlawanan. Perlawanan adalah cara yang lebih manusiawi penuh sikap terbaik dan terburuk manusia. Rayuan basa basi cinta dan kasih sayang, akan membutakan kita atas manuver berbahaya dari musuh yang dikira berada di pihak kita, sedang didepannya musuh yang nyata. Tidak boleh ada rasa takut, karena seseorang yang terpa rasa ketakutan akan membesa besarkan bahaya yang kita hadapi. Terlalui membesar besarkan musuh dan bersikap terlalu membela diri. Ketika kita sudah menyaksikan, merasakan tindakan penguasa dengan kekuasaannya telah menyimpang, zalim dan tiran . Untuk menghadapi harus diterapkan standar tanpa ampun, bukan kompromi dan negosiasi. Kondisi kemenangan dan tertaklukkan adalah tergantung kita sendiri. Kita harus sanggup mengangkat diri kita diatas perlawanan yang tanpa ampun. \"Orang taktis itu berat dan membumi, ahli strategi berkaki ringan dan sanggup melihat dengan pandangan jauh dan luas\" Hasil kajian politik Merah Putih atas perkembangan yang terjadi saat ini merekomendasikan: \"Perlawanan terhadap kezaliman tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Mengatasi rezim tiran satu satunya cara untuk menerobos dinamikanya yang negatif adalah dengan konfrontasi, mencari cara damai pasti akan mendatangkan kehancuran.\"
Surya Paloh, Anies-Imin dan Last Battle
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Isu pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian mulai menguak ke publik. Media online detik.com dalam judul berita \"Jokowi Didesak Nonaktifkan Pimpinan KPK Terkait Isu Pemerasan Menteri Pertanian\", 5/10/23, menyampaikan pernyataan mantan penyidik KPK, yang juga Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha bahwa kasus ini mencurigakan. Menurut Praswad yang dulu digusur KPK terkait pertarungan isu \" Taliban di KPK\", seharusnya kasus ini sudah diangkat ke publik jauh hari, sejak penyelidikan dua tahun lalu. Menyembunyikan kasus ini cukup lama menurutnya patut dicurigai untuk kepentingan barter atau lainnya. Nugraha mengatakan \"Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan seharusnya presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian\". KPK beberapa bulan terakhir ini sepertinya telah melimpah konsentrasinya pada kelompok politik perubahan. M Yasin, mantan pimpinan KPK, dalam sebuah acara di TVOne, mengatakan adanya kecenderungan KPK saat ini melakukan tebang pilih dalam menangani sebuah kasus berbeda dengan di era dia, ketika KPK sungguh-sunggu memberantas korupsi. Saat itu, KPK menetapkan sebuah kasus untuk di SPRINDIK dengan istilah \"tebang matang\". Tebang matang mempunyai prinsip mengungkap kasus yang sudah diselidiki cukup dalam, bukan karena kepentingan lainnya. Kecenderungan arah KPK menyasar kelompok politik perubahan diperlihatkan dengan berlebihnya intensi KPK menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan capres Anies Baswedan, Cawapres Muhaimin Iskandar dan kelompok menteri partainya Surya Paloh, sosok yang memimpin desain politik besar perubahan. Di saat bersamaan, KPK tidak berikhtiar mengambil kasus-kasus korupsi skala raksasa, seperti kasus pencucian uang 349 Triliun, kasus BTS, kasus minyak goreng, kasus ekspor 5 juta ton illegal nikel, kasus pendudukan lahan 3,2 juta Ha sawit illegal, dan lain sebagainya. Padahal, peluang KPK untuk menangani kasus itu dan atau mengawasi perjalanan kasus-kasus yang ditangani aparatur hukum lainnya, sangat diharap rakyat. Hal mana sesuai maksud berdirinya KPK untuk menangani kasus korupsi besar. Selain itu, tentu saja KPK diharapkan seimbang dalam melihat potensi kelompok capres-cawapres lainnya, seperti kasus korupsi E-KTP yang melihat nama Ganjar Pranowo maupun kasus Food Estate, yahg terhubung dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kasus KKN bisnis PCR, yang menyasar kandidat cawapres Erick Thohir. Dan sinyalemen terkoneksinya skandal BTS dengan perusahaan suami Puan Maharani, tokoh sentral PDIP. Namun, KPK tentu saja membantah adanya politisasi dalam membongkar kasus-kasus terkait kelompok perusahaan. Sayangnya, kredibelitas pimpinan KPK paska revisi UU KPK mengalami degradasi yang sangat parah. Baik skandal penggunaan pesawat rekanan swasta untuk kepentingan Ketua KPK beberapa waktu lalu maupun pimpinan KPK yang minta projek ke kementerian ESDM. Isu pemerasan yang muncul saat ini semakin memojokkan KPK, bahwa mereka bukanlah sosok berintegritas. Sehingga, rakyat memandang sebelah mata atas ikhtiar mereka selama ini. Pertempuran Terakhir War is still days ahead. Peperangan besar akan terjadi jika AMIN berhasil mendaftar di KPU beberapa hari lagi. Namun, \"battle\" atau pertempuran sedang terjadi. Semua kekuatan lawan politik kaum perubatan berusaha mengganjal AMIN bisa mendaftar. Salah satunya adalah melumpuhkan Surya Paloh. Pelumpuhan Surya Paloh sudah menjadi pembicaraan publik sejak semua bisnis Surya Paloh dilumpuhkan. Surya telah memangkas setengah budget Metro TV dan mem PHK setengah karyawannya akibat semua iklan berhenti atau diberhentikan. Media tanpa iklan tentu mengalami kelumpuhan. Pelumpuhan lainnya adalah pengucilan menteri-menteri asal NasDem dan terakhir pentersangkaan menteri mereka. Surya Paloh adalah sosok kepala batu dan berhati baja. Tantangan demi tantangan terus dihadapinya. Pada tanggal 16/7/23 Paloh melakukan Show of Force dengan gelar kekuatan di GBK, menggelar 200 ribu massa. Hal itu mengantarkannya berunding dengan Jokowi. Perundingan itu sendiri masih belum terbongkar ke publik. Publik semula ragu bahwa Paloh akan tunduk pada keinginan Jokowi dalam konteks pertarungan politik \"perubahan versus keberlanjutan\". Namun, dunia berdecak kagum kepada Paloh karena \" langkah sampul\" Paloh bak petir disiang bolong bagi musuh2nya. Paloh berhasil menarik Muhaimin Iskandar ke isu perubahan. Dengan bergabungnya Muhaimin, maka barisan militan kekuatan rakyat pindah secara dominan dalam desain Paloh. PKS dan PKB merupakan rakyat militan dan kemungkinan akan menjadi sandaran penting bagi sebuah kemenangan di pilpres pro perubahan. Hal ini tentunya akan membuat Paloh semakin ditekan dan dihantam oleh musuh2 politiknya. Seberapa kuatkah Paloh? Melihat keberanian Paloh menghadapi kasus pentersangkaan menteri-menterinya, kelihatannya Paloh siap menghadapi pertempuran sebelum perang nanti (pilpres). Mungkin Paloh berprinsip seperti Jenderal Charles De Gaulle, \"We can lose the battle, but win the War\". Paloh pasti akan hadapi pertempuran terakhir ini untuk mengantarkan Anies dan Gus Imin selamat sebagai peserta pemilu 2024. Penutup Situasi politik semakin tidak menentu. Perang segitiga antara kelompok perubahan, dan dua kelompok capres lainnya sedang berlangsung. Manuver-manuver terkadang terlihat indah dipermukaan. Namun, politik dua-muka hingga dasa-muka berlangsung penuh kekerasan. Paloh merupakan pemimpin pengusung isu perubahan. Rencana melumpuhkan ide Paloh mengantarkan Anies Muhaimin sebagai pemimpin ke dapan mengalami tantangan dahsyat. Terakhir ini muncul isu pentersangkaan menteri pertanian, dari Nasdem, sekaligus isu pemerasan terhadap dirinya. Nugraha, mantan penyidik KPK telah meminta presiden mengganti pimpinan KPK, yang dianggapnya tidak kredibel dalam penangan kasus Mentan ini. Artinya, isu politisasi kasus untuk menyerang Nasdem atau \"barter politik\", istilah Nugraha mungkin sedang berlangsung. Dengan meminta Jokowi turun tangan, maka Nugraha meyakini peran Jokowi penting memperkuat atau memperkecil dalam pelumpuhan Paloh ini. Sekarang Paloh dihadapkan pada kekokohan mengusung Anies-Imin sampai ke pendaftaran KPU atau menyerah. Kita percaya bahwa Paloh tetap kokoh. Dia tidak mengemis untuk jatah menteri partainya. Bahkan kehilangan dua menteri dia tidak peduli lagi. Paloh mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, namun akan menang dalam peperangan. Semoga Anies dan Muhaimin sukses menjadi presiden-wapres 2024. (*)
Investasi Asing Semakin Bebani Ekonomi Indonesia: Terjajah Secara Ekonomi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INVESTASI sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak heran, investasi dikejar, diberi insentif, dikasih karpet merah. Khususnya, oleh pemerintahan Jokowi. Investasi dikejar sampai ke Amerika Serikat, Timur Tengah, Singapore, dan tentu saja China: Come and invest to my country. Tetapi, investasi bagaikan pedang bermata dua. Di lain sisi, investasi dapat menjadi bumerang bagi ekonomi, membebani ekonomi, dan membuat struktur ekonomi menjadi semakin melemah, dan pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi. Ini terjadi kalau pemerintah terlalu agresif menarik investasi asing (PMA), sehingga mengakibatkan akumulasi modal asing di dalam perekonomian nasional menjadi sangat besar. Karena, investasi tidak gratis, ada “biayanya”. Setiap investasi akan memperoleh penghasilan dalam bentuk dividen (dari laba perusahaan) atau bunga obligasi (dari surat utang, termasuk surat utang negara). Secara teori, pembayaran dividen dan bunga obligasi kepada investor asing tersebut akan berlangsung selamanya, selama perusahaan asing tersebut masih berdiri. Sebagai contoh, kalau investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi Rp10 miliar, dan perusahaan tersebut memperoleh laba Rp2 miliar per tahun, maka investor asing akan menerima laba (dividen) sebesar Rp2 miliar per tahun, selamanya, sampai perusahaan tersebut ditutup, dilikuidasi, atau dijual kepada investor lokal. Artinya, cadangan devisa Indonesia senilai Rp2 miliar per tahun akan tersedot ke luar negeri untuk pembayaran dividen atau bunga obligasi kepada investor asing tersebut, selamanya, selama perusahaan berdiri. Semua transaksi devisa, yaitu transaksi penerimaan dan pembayaran antara pihak Indonesia dan luar negeri, tercatat di dalam Neraca Pembayaran, atau Balance of Payment. Sedangkan penerimaan dan pembayaran devisa sehubungan dengan investasi (dividen dan bunga obligasi), akan tercatat di Neraca Pendapatan Primer. Sejak 2004 hingga 2022, pembayaran dividen dan bunga obligasi (surat utang) ke luar negeri semakin membesar dan memprihatinkan, karena dapat memicu krisis valuta . Pembayaran dividen dan bunga dari Indonesia kepada investor asing di luar negeri pada 2004 hanya 12,85 miliar dolar AS. Jumlah pembayaran dividen dan bunga ini naik tajam menjadi 41,15 miliar dolar AS pada 2019. Lihat Gambar 1. Sedangkan penerimaan dividen dan bunga dari luar negeri kepada pengusaha Indonesia pada 2019 hanya 7,37 miliar dolar AS. Sehingga Neraca Pendapatan Primer pada 2019 mencatat defisit 33,77 miliar dolar AS. Pembayaran dividen dan bunga kepada investor asing pada 2022 naik lagi menjadi 43,33 miliar dolar AS, membuat defisit Neraca Pendapatan Primer naik menjadi 36,02 miliar dolar AS. Neraca Pendapatan Primer untuk tahun 2023 ini diperkirakan masih memburuk dari tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan, investasi asing, termasuk hilirisasi tambang nikel sejak 2020, membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri naik menjadi 43,33 miliar dolar AS pada 2022. Untuk periode 5 tahun, total pembayaran kepada investor asing selama 2015-2019 mencapai 183,87 miliar dolar AS. Sangat besar. Lihat Gambar 2. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menunjukkan ekonomi Indonesia semakin dikuasai investor asing, dan menyedot devisa Indonesia ke luar negeri. Kondisi ini menekan kurs rupiah semakin melemah. Terutama ketika kinerja Neraca Perdagangan (ekspor minus impor) memburuk, karena harga komoditas turun, kurs rupiah semakin anjlok. Apalagi kalau investasi asing yang baru tidak masuk, maka kurs rupiah dipastikan akan tambah jeblok, dan bisa memicu krisis valuta. Kurs rupiah saat ini sedang melemah terus, turun menjadi sekitar Rp15.600 per dolar AS. Defisit Neraca Pendapatan Primer yang semakin membesar menandakan ekonomi Indonesia semakin dalam dicengkeram asing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jokowi, Indonesia sudah terjajah secara ekonomi. Nampaknya, Jokowi tidak sadar, bahwa pemerintahan Jokowi sendiri yang bertindak sebagai agen dari penjajahan ekonomi tersebut. Dengan cara, pemerintah terus mengejar investasi asing, antara lain menyerahkan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, kepada investor asing. Selamat datang, penjajahan ekonomi. --- 000 ---
PEMILU 2024 Pertarungan Timur dan Barat, Melawan Hegemoni Asing di Indonesia
Oleh Laksma TNI Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik 1. Geopolitik Indonesia Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan sehingga dengan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perhubungan laut lalu lintas internasional serta dapat menjadi transit bahkan pusat perdagangan dunia antar-benua. Contoh Singapura yang berhasil memanfaatkan laut sehingga menjadi transit perdagangan antar benua. Memijam teori Sea Power Alfred Thayer Mahan (1840-1914) “Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia.\" Berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia dapat lebih maju dan lebih makmur dibanding Singapura atau menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Di sisi lain Indonesia dapat menjadi transit kejahatan lintas negara terutama antar-negara di Asia dan di Australia di antaranya kejahatan narkoba. Daya tarik Indonesia secara geogarafis lainnya adalah berupa kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa. Mengamati aspek geopolitik tersebut, guna merespons dinamika politik global kepentingan nasional atau tujuan negara harus selalu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di berbagai forum, tidak didikte oleh kepentingan negara manapun yang berafiliansi dengan oligarki 2. Pemilu 2024 Pertarungan Hegemoni Sejak berabad-abad silam Indonesia (baca Nusantara) telah menjadi pusat perhatian bangsa bangsa Asia dan Eropa. Tercatat Mongol, dan kemudian Belanda berhasil menjajah Indonesia. Semua itu karena ingin mengeruk kekayaan yang dimiliki bumi Indonesia. Dalam aspek geopolitik, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan Indonesia menjadi begitu strategis dalam hubungannya dengan bangsa bangsa di dunia. Keinginan mereka tidak berubah, ingin mengusai kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia. Namun kecenderungannya bukan seperti penjajahan zaman dahulu lagi, Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan China akan menjalankan perang proksi (Proxy War) serta perebutan pengaruh termasuk di Indonesia dengan mempengaruhi kebijakan politik negaranya. Dinamika politik global yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah pertarungan perebutan pengaruh antara Barat dan Timur yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya dan China di kawasan Indo Pasifik, dimana Indonesia berada. Persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di Indonesia akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Amerika Serikat dan China dua negara adidaya akan bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Indonesia, karena negara yang penting bagi mereka, dan keduanya berusaha memenangkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Hubungan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah menjadi sekutu Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia, dan telah mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Namun, Amerika Serikat juga telah dianggap melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. China adalah negara yang baru muncul sebagai kekuatan global. China telah meningkatkan hubungannya dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. China telah memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, dan telah berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur. Namun, China juga telah dianggap melakukan ekspansiisme di Laut Cina Selatan yang merupakan perairan strategis bagi Indonesia, serta bantuan ekonomi Cina yang dapat menjebak Indonesia dalam kebangkrutan. Kasus Rempang dan masuknya tenaga keja China secara besar besaran adalah gambaran investasi China yang tidak berpihak kepada rakyat. Klaim sepihak Cina Nine Dash Line lalu ditegaskan kembali dengan Ten Dash Line berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 Km atau 30% dari luas wilayah lautnya. Klaim Cina ini jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang juga ditanda tangani Cina, secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari pemahaman tersebut, tergambar tantangan dan harapan ke depan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pada pemilihan presiden. Mengingat begitu penting Indonesia, pada Pemilu tahun 2024 bukan saja rakyat Indonesia akan menjadi penentu, Amerika dan China beserta para oligarki akan ikut sebagai penentu. Oleh karena itu, pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 akan menjadi salah satu pemilu yang paling penting dalam sejarah Indonesia 3. All Jokowis Men Atau Perubahan Calon presiden pada pemilu tahun 2024 adalah Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sesungguhnya menggambarkan hanya ada dua calon presiden yaitu dari kelompok All Jokowi’s Men dan dari Koalisi Perubahan. Ganjar Pranowo dan Prabowo mereka sama-sama dicalonkan oleh partai atau koalisinya sebagai presiden, dapat dikatakan satu produk yaitu All Jokowis Men yaitu orang yang akan meneruskan kebijakan kebijakan Presiden Jokowi. Kedua calon tersebut adalah sintesa Jokowi, mereka sama sama calon yang diendorse oleh presiden Jokowi yang memilih cawe-cawe pada Pemilu tahun 2024. sedangkan Anies Rasyid Baswedan dapat dipastikan antitesa. Dengan demikian pemilu 2024 akan diwakili oleh 2 kubu yaitu Anies Rasyid Baswedan dan All Jokowis dengan 2 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 4. Pertarungan Dua Kubu dan Pengaruh Politik Islam Hal yang tidak dapat disangkal, siapapun yang maju sebagai calon presiden, oligarki didukung kekuatan asing Timur dan Barat akan memainkan peran dan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu di antara mereka. Dua kekuatan berpengaruh besar adalah: Pengaruh China Walau dihantui sejarah kelam masa lalu, Indonesia saat ini semakin menunjukkan keakrabannya dengan China. Kedekatan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada kerjasama di pemerintahan dan bisnis saja, juga beberapa partai politik menjalin kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC), hubungan kerjasama itu menunjukkan kedekatan yang semakin membaik terutama hubungan PDIP dengan PKC. Kunjungan Presiden Jokowi ke China baru baru ini serta rencana investasi China di Rempang menunjukkan kemesraan hubungan Indonesia dengan China, kedua Presiden menyepakati berbagai kerjasama yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sama-sama menempakan diri sebagai penerus kebijakan Jokowi diperkirakan bila tampil sebagai pemenang pada pemilu tahun 2024 kebijakannya tetap condong ke China, sebagaimana dengan pendahulunya Jokowi. Mengingat pertimbangan di atas, diperkirakan China melalui tangan-tangan oligarkinya akan semakin menunjukkan dukungannya ke pihak yang condong kepadanya. Pengaruh Amerika Serikat Anies bukan sintesa Presiden Jokowi tetapi antitesanya sehingga kemungkinan condong ke China sangat kecil bila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024. Kondisi ini tentu akan dimanfaatkan Amerika untuk mengembalikan hegemoninya di Indonesia yang saat ini dikuasai China. Caranya juga melalui tangan-tangan oligarki lainnya dengan memberikan dukungannya ke kubu Anies Rasyid Baswedan. Tekad Amerika Serikat yang ingin mengembalikan kekuatan hegemon eksisting di kawasan khususnya Indonesia akan menjadi penyeimbang agresivitas China di Indonesia. Kebangkitan Politik Islam Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia kini menyadari bahwa selama ini menjadi alat politik bagi para politisi dan partai dalam meraih dukungan rakyat. Di sisi lain, narasi yang dikembangkan kelompok anti Islam dibiarkan terus berkembang oleh rezim saat ini menjadikan kelompok Islam sebagai kelompok yang termarjinakan. Tuduhan sebagai intoleran dan radikal lebih ditujukan pada kelompok Islam. Bahkan julukan olok-olok Kadrun atau Kadal Gurun menjadi santapan yang menista umat Islam di Indonesia. Kondisi ini menyadarkan umat Islam Indonesia bangkit untuk lebih berperan dalam menentukan perpolitikan negara. Hal ini ditandai dengan bergabungnya PKB, Partai Ummat dan Partai Masyumi bersama PKS dan Nasdem dalam koalisi Perubahan yang merupakan gabungan partai-partai Islam dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Umat Islam tidak ingin lagi hanya sebagai obyek politik dan dibiarkan sebagai penonton setelah pesta demokrasi usai. Kebangkitan Politik Islam akan semakin menonjol dan lebih mewarnai serta bukan sekadar alat politik dalam pemilu tahun 2024 dengan bekerjanya mesin mesin partai tersebut, tetapi menjadi penentu siapa yang akan jadi pemenang pada pemilu tersebut. Insya Allah, AMIN, Anies dan Gus Imin. (*)
Jalan Terjal Anies Baswedan dan Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Bermula Anies diberhentikan sebagai Mendikbud. Kenapa diberhentikan? Itu hak prerogatif presiden. Yang pasti bukan karena kasus hukum atau soal prestasi. Faktor politik lebih dominan. Menteri adalah jabatan politik. Setelah beberapa bulan diberhentikan dari Mendikbud, Anies diminta untuk calon Gubernur. Dengan semua proses dan dinamikan yang dilalui, akhirnya Gerindra dan PKS mengusung Anies maju di pilgub DKI. Anies berhasil singkirkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di babak pertama. Di babak kedua Anies kalahkan Ahok, cagub yang mendapatkan dukungan full dari penguasa. Setelah dilantik jadi gubernur DKI, Anies segera tutup Alexis dan segel reklamasi. Anies juga berupaya menjual saham bir milik pemprov DKI. Gagal, karena DPRD menolak. Sebagai gubernur DKI, Anies cukup berhasil membuat terobosan-terobosan program yang melahirkan cukup banyak prestasi yang diraih Pemprof DKI. Prestasi-prestasi ini oleh sebagian pihak dianggap telah mendelegitimasi sejumlah pemimpin sebelumnya. Dalam perkembangannya, Anies semakin populer, dan apresiasi publik kepada Anies semakin membesar. Hingga pada akhirnya lahir ekspektasi rakyat untuk mendorong Anies jadi presiden, mengikuti jejak presiden Jokowi. Ini terlihat dari elektabilitas Anies yang terus naik dan paling tinggi di awal tahun 2022. Tentu banyak pihak yang semakin khawatir. Anies bukan orang yang dikehendaki elit untuk menjadi pemimpin masa depan. Sebaliknya, rakyat menghendaki. Kenapa tidak dikehendaki elit? Mari kita diskusikan dan analisis bersama. Pertama, ada banyak pihak yang tentu saja khawatir \"usaha ilegalnya\" ditutup seperti Alexis. Banyak pula yang khawatir \"proyek ilegalnya\" tergusur seperti reklamasi. Di Indonesia, ini bukan lagi jadi rahasia umum. Aturan dan mekanisme prosuderal dalam hampir semua proyek seringkali diabaikan. Terjadi banyak pelanggaran dan berpotensi untuk dibatalkan, kemudian diambil alih oleh negara. Di Indonesia, pencurian bahkan perampokan aset negara terjadi dimana-mana. Baru-baru ini, ramai soal hotel Sultan. Tengok sudah berapa banyak mall, apartemen, hotel yang berdiri di atas tanah negara kemudian disertifikatkan menjadi milik swasta. Belum juga berapa juta hektar hutan lindung yang dicuri oleh pihak swasta, kemudian ditanami sawit dan semacamnya. Di bawah kepemimpinan Anies, semua ini besar kemungkinan menjadi obyek petertiban. Record Anies menutup Alexis dan menyegel reklamasi cukup menjadi bukti akan nyali, keberanian dan ketegasan Anies. Meski harus berhadapan dengan konglomerasi besar dan penguasa, Anies telah membuktikan kemitmennya dalam memberlakukan aturan. Record Anies di atas cukup menjelaskan alasan mengapa Anies harus dijegal. Anies tidak boleh nyapres. At all cost, Anies harus dihalangi dan digagalkan. Kesimpulan ini sulit dibantah. Data terlalu banyak, bahkan berlebih. Dalam politik, jegal menjegal itu soal biasa. Perseteruan antar mafia, dan antara mafia dengan mereka yang berupaya memberantas mafia, itu juga biasa terjadi dalam arena politik. Anies sendiri menyadari hal itu. Bagaimana strategi jegal Anies? Pertama, delegitimasi Anies. Baik terkait dengan pribadinya, maupun kinerjanya sebagai gubernur DKI. Stigma Anies kadrun, menggunakan politik identitas, didukung kelompok Islam garis keras, ini strategi stigmatisasi untuk pribadi Anies. Stigmatisasi ini gagal setelah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bergabung. Ini artinya, tuduhan ini rekayasa, bukan ada secara substansial. Begitu juga dengan stigma bahwa Anies tidak berprestasi. Ini juga stigma, karena hadirnya Jakarta International Stadium (JIS), DP 0%, jalur sepeda, Jaklingko, WTP lima tahun, dll, akan secara alamiah muncul untuk membantah stigma itu. Strategi kedua, jadikan Anies tersangka. Formula E menjadi sarana untuk mentersangkakan Anies. Sebagaimana publik baca di media, strategi ini gagal. Bahkan sempat membuat internal KPK guncang. Ketiga, gagalkan Anies untuk mendapatkan tiket maju. Borong semua tiket, agar Anies tidak mendapatkan satupun partai. Ini juga nampaknya akan gagal. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, disusul oleh PKS, kemudian dikuatkan oleh PKB setelah Cak Imin didaulat menjadi cawapres Anies. Demokrat sempat mendukung, dengan satu syarat AHY jadi cawapres. Gagal jadi cawapres, Demokrat hengkang. Kabarnya, AHY akan mendapatkan jatah menteri Jokowi di resuffle kabinet beberapa waktu kedepan. Menteri apa? Anda silahkan tanya kepada Bapak SBY. Strategi keempat, PKB dan Cak Imin digembosi. Ada operasi untuk gembosi PKB dan Cak Imin dari semua lini. Silahkan anda baca dan cari tahu operasi ini. Siapa operatornya di lapangan, dan siapa pendananya. Berhasilkah? Kan masih berjalan. Kita lihat nanti hasilnya. Kelima, ini masih dalam upaya. Semua kekuatan di luar Anies berusaha untuk digabungkan dan melawan Anies. Wacana Prabowo dan Ganjar bergabung oleh beberapa pihak terus diupayakan. Walaupun ini tidak mudah. Namun, dalam politik kemungkinan akan selalu terbuka. Keenam, strategi kecurangan. Ini baru prediksi. Belum ada data dan buktinya, karena pemilu 2024 belum terselenggara. Prediksi ini muncul dengan mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Penguasa cenderung menggunakan instrumen untuk bermain curang. Siapapun penguasa itu. Pemilu curang, hampir pasti. Seberapa besar kecurangannya, akan bergantung kepada kemauan penguasa dan kekuatan kontrol yang ada. Termasuk sebesar apa integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Jadi, masih terus ada jalan terjal yang akan dilalui Anies dan Cak Imin lewati. Mampukan mereka melewatinya? Jakarta, 5 Oktober 2023.
PILPRES 2024: Pertarungan Tokoh Tegas, Kerakyatan, dan Intelektual
Oleh Ismid A. Hadi | Penasihat Lembaga Pendidikan Demokrasi Pada 1 Oktober silam, dalam Rakernas PDI-P, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri menertawai orang-orang yang mengatakan PDI-P akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) -- terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN -- guna menghadapi Koalisi Perubahan (KPP) -- terdiri dari Nasdem, PKS, PKB -- yang telah mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang tadinya diusung PDI-P sebagai bacapres, akan dipasangkan dengan bacapres KIM Prabowo Subianto sebagai bacawapres. Mempertimbangkan PDI-P sebagai parpol besar dan komitmen pemimpinnya untuk mengusung kadernya sendiri, memang kurang logis bila PDI-P bergabung dengan KIM dengan mendegradasi posisi kadernya sendiri. Terlebih, dalam Rakernas PDI-P itu juga Presiden Joko Widodo memberi kode kuat bhw ia mendukung Ganjar. Dukungan Jokowi ini membuat PDI-P makin percaya diri. Toh, menurut hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pd 27 Juli-7 Agustus, ada 18,1 persen responden menyatakan akan memilih capres yang direkomendasikan Jokowi. Dus, sudah hampir pasti pilpres mendatang akan diikuti tiga pasang capres-cawapres. Pertama, Prabowo (dengan pasangannya) merepresentasikan karakter tegas dan berwibawa, yang masih disukai masyarakat Indonesia. Dalam pilpres 2014 dan 2019, Prabowo bersaing ketat dengan capres berkarakter sederhana dan kerakyatan (Jokowi). Pada pilpres 2019 khususnya, sekiranya tidak ada kecurangan kualitatif di pihak petahana, Prabowo diyakini menang. Di luar kecurangan itu, harus juga diingat bahwa bahwa track record Prabowo ketika msh berdinas di militer memiliki dua cacat. Yakni, ia dituduh menculik aktivis pada 1997. Prabowo memang mengakuinya meskipun 9 orang yang diculiknya kelak ia bebaskan semuanya. Cacat lain, menurut Presiden ke-3 BJ Habibie, Prabowo hendak melakukan kudeta sehari setelah Presiden Soeharto lengser. Dua isu ini dieksploitasi lawan-lawan Prabowo ketika itu. Kedua, Ganjar yang mewakili karakter \"sederhana dan kerakyatan\" sebagaimana Jokowi. Sebenarnya tak terlalu jelas apakah benar Ganjar mengusung Marhaenisme ciptaan Soekarno yang mengklaimnya sebagai sosialisme yang diterapkan di Indonesia. Ganjar memang kader PDI-P, parpol yg mengklaim sbg pembela wong cilik (marhaenis). Bagaimanapun, kasus kekerasan di Wadas dan Pegunungan Kendeng, Jateng, memperlihatkan Ganjar tak punya empati pada wong cilik. Ia justru mengakomodasi kepentingan oligarki dengan mengintimidasi orang kecil yang lahannya tak mau dijual untuk dijadikan tambang batu andesit yang akan merusak lingkungan. Di Kendeng juga begitu. Rakyat menolak kehadiran Pabrik Semen Gresik di sana krn mengganggu resapan air. Kedua proyek ini melanggar UU Pertambangan dan lingkungan. Ketika pecah kasus Wadas, para petinggi PDI-P ramai-ramai mengecam Ganjar. Ideologi Marhaenisme yang diklaim Ganjar makin meragukan karena selama 10 tahun memimpin, Jateng tetapi merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Pendapatan rata-rata rakyat di sana masih di bawah rerata nasional. Fakta ini membuat sebagian orang ragu pada kepemimpinan Ganjar. Dalam salah satu videonya, ia menyatakan politik itu pencitraan. Keyakinan pada konsep politik inilah yang membuat ia lebih sibuk di medsos untuk membangun citra kerakyatan. Dan dia berhasil. Dukungan Jokowi dan PDI-P sebagai parpol wong cilik menguatkan citra Ganjar sebagai tokoh kerakyatan. Apalagi Ganjar -- sebagaimana juga Prabowo -- mengaku akan melanjutkan legacy dan program pembangunan Jokowi meskipun banyak kebijakannya menuai kritik luas karena membahayakan negara. Ketiga, karakter intelektual dan santun yang diwakili Anies Baswedan. Menurut hasil survei Litbang Kompas, selain karakter tegas dan kerakyatan, antusiasme rakyat pada tokoh intelektual baru muncul pada pilpres kali ini. Pendukung Anies adalah kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi. Intelektualitas Anies diakui oleh kawan maupun lawan dalam negeri. Bahkan, ia juga dihormati lembaga-lembaga internasional yang prestisius. Kapasitas intelektual dan kepemimpinan Anies selama lima tahun memimpin Jakarta tercermin pada pd legacy-nya. Tak heran, hingga kini apresiasi warga ibu kota atas kinerjanya cukup tinggi. Selain infrastruktur yang berkeadilan sosial, terobosan-terobosan dalam kebijakannya di bidang sosial-perkotaan juga kinclong. Kalau Ganjar memandang buruh Cina lebih unggul ketimbang buruh bangsanya sendiri, Anies justru mengandalkan kemampuan anak bangsa dalam seluruh sektor pembangunan, bahkan ketika membangun Jakarta International Stadium yang kompleks, dengan menggunakan metode konstruksi yang \"ajaib\", yang belum pernah dilakukan kontraktor manapun di dunia ini. Anies tidak membatasi lingkup kerja hanya di Jakarta. Ia membangun kerja sama pertanian dengan daerah-daerah produsen pangan untuk memasok kebutuhan beras warga Jakarta. Bukan hanya itu. Ia membeli beras di tingkat petani dengan harga yang layak. Hal ini merangsang petani meningkatkan produksi berasnya. Tentu saja ini cara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya negara membangun swasembada pangan ketimbang membangun food estate raksasa dengan menebang hutan lindung secara besar-besaran dan merusak lingkungan tanpa hasil yang diharapkan. Terbukti, Menhan Prabowo yang ditugaskan Jokowi membangun lumbung pangan gagal total. Bagaimanapun, pertarungan tiga kubu dalam pilpres akan sangat kompetitif. Dalam rilis hasil jajak pendapat terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar bertengger di urutan pertama dengan 35 persen. Prabowo berada di urutan kedua dgn 33 persen, dan Anies di peringkat ketiga dengan 21 persen. Namun, kian banyak orang tak percaya pada lembaga-lembaga survei. Ini mungkin dipengaruhi kenyataan di lapangan yang memperlihatkan berlimpah ruahnya masyarakat tiap kali AMIN muncul di kota mereka. Menurut hasil survei Litbang Kompas, pendukung AMIN memang militan. Lalu, menurut hasil jajak pendapat lembaga survei asal Australia, Utting Research, yang dirilis pada akhir Juli silam mengungkapkan keterpilihan Ganjar sebesar 34 persen, Prabowo 33 persen, dan Anies 27 persen. Data ini mirip dgn prediksi surveyor LP3ES Agung Prayitna ketika diwawancarai Hersubeno Arief dari FNN sekitar dua bulan silam. Agung memang percaya Anies masih di urutan ketiga, namun ia menolak hasil survey yang menempatkan posisi Anies di bawah 20 persen. Ia yakin keterpilihan Anies di atas 25 persen. Berpegang pada hsl survei Utting Reasearch, setiap kubu yang bertarung punya kans yang sama untuk menang. Walakin, sebaiknya kubu IMIN tdk overoptimistic dan harus bekerja lebih keras karena Anies telah memiliki bacawapres definitif yang memang telah meningkatkan suara IMIN di Jatim dan Jateng, tetapi belum signifikan. Sementara Ganjar dan Prabowo belum memiliki bacawapres. Dalam pilpres, cawapres adalah subyek strategis dan instrumental untuk menambah suara pasangan kontestan. Mahfud MD atau Khofifah menjadi calon kuat mendampingi Ganjar untuk merebut suara Nahdlyin sehingga akan berebut suara dengan AMIN. Yang juga harus mendapat perhatian serius AMIN adalah suara kalangan muda. Sesuai hasil survei Kompas, Ganjar mendapat dukungan suara dengan porsi terbesar di kalangan generasi Z (17-25 thn), sementara Prabowo unggul dalam meraup suara milenial (26-40 thn). Kendati Anies juga mendapat limpahan suara dari kedua segmen pemilih ini, jumlahnya jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Dalam upaya meningkatkan raihan suara, Prabowo masih berharap MK mengabulkan judicial review atas batas umur cawapres sehingga ia bisa menggandeng putera Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai bacawapresnya. Gibran diyakini dapat menjadi vote getter para simpatisan Jokowi. Kendati kubu Ganjar dan Prabowo mendapat dukungan besar dari politik asosiasif dengan Jokowi -- mereka disebut kubu keberlanjutan atau status quo -- publik yang mendukung AMIN adalah mereka yang menginginkan perubahan. Sesusi hasil survei Utting Research, 81 persen responden menginginkan perubahan. Baik yang menginginkan keberlanjutan dengan perubahan (61 persen) dan perubahan penuh (20 persen). Di luar itu, potensi membesarnya krisis-krisis sosial-ekonomi pada waktu mendatang -- seperti isu Rempang, kenaikan harga beras dan BBM, merosotnya nilai tukar rupiah yang meningkatkan utang negara yang sudah besar akibat kenaikan suku bunga The Fed, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Cina -- yang dihadapi rezim Jokowi hingga tahun depan bisa jadi akan menggerus suara Ganjar dan Prabowo. Selamat berjuang. Pamulang, 5 Oktober 2023.
Bersatunya 2 Poros Kekuatan Besar Islam dalam Koalisi Perubahan Anies - Imin
Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik BANYAK yang berpendapat bahwa PKS dan PKB tidak bisa disatukan, mereka ibarat air dan minyak, karena faktanya pada pemilu terdahulu hasilnya adalah dimana pendukung PKS berada disitu tidak ada pendukung PKB, sebaliknya dimana pendukung PKB berada disitu tidak ada pendukung PKS, itu yang tergambar pada jumlah suara pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Memang masa pendukung mereka dari kalangan yang berbeda, PKB lebih didominasi dari kalangan NU karena PKB didirikan memang untuk menyalurkan kepentingan politik warga NU, sedangkan PKS adalah partai kader, mereka mengkader dari karangan pelajar, mahasiswa dan cendikiawan. Hal ini menarik perhatian kalangan lainnya sehingga PKS berhasil meningkatkan suaranya dalam jumlah yang mengejutkan. Kini PKS sebagai pengusung Anies yang dituduh dengan bermacam macam tuduhan atau framing seperti islam garis keras, wahabi, politik indentitas, Islam Arab, kadrun dan sebagainya adalah suatu tantangan yang besar bersatu bekerjasama dengan PKB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang berbasis Islam dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan dakwah PKS dimulai dari kalangan disekolah sekolah dan mahasiswa atau kalangan Intelektual , baik di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan asal usul PKS. Gerakan ini dikenal sebagai tarbiyah dan mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Setelah berhasil menjadi gerakan dakwah di kampus dan masyarakat, gerakan tarbiyah kemudian memasuki arena politik. Bergabungnya PKB dengan PKS adalah takdir Ilahi, Anies Rasyid Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya disatukan dalam Koalisi Perubahan seakan menjemput takdirnya, Islam awalnya satu, kemudian akibat adu domba umatnya berhasil dipecah belah dan sekarang kembali bersatu dalam Koalisi Perubahan. Takdir inilah menolak pendapat bahwa kelompok kelompok Islam tidak bisa disatukan. Ternyata tidak hanya PKB dan PKS saja yang bersatu, Partai partai berbasis umat Islam seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi walau nonparlemen ikut bergabung bersatu dalam Koalisi Perubahan. Selain itu tidak kalah menggelegar terbentuknya relawan Anies yang menamakan dirinya Relawan Kuning Ijo Biru atau KIB. Warna Kuning, Ijo dan Biru melambangkan asal partai mereka, mereka adalah kader kader partai ditataran akar rumput yang tidak sejalan dengan keinginan elit Partainya. Inilah fakta fakta yang tidak dapat dipungkiri, Pasangan Anies cak Imin atau AMIN adalah pasangan calon presiden RI pada pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil survel paling rendah tapi dikenyataan didukung tumpah ruah. Anies dan cak Imin adalah dua tokoh dari 2 kutub yang saling berhadapan dan secara nalar dan logika manapun tidak mungkin disatukan. Gus Imin atau cak Imin semula adalah bagian dari sintesa Jokowi. Dengan bergabungnya cak Imin dalam kelompok antitesa Jokowi atau Kolalisi Perubahan, muncul beberapa anggapan, diantaranya adalah bahwa antitesa Jokowi telah berakhir, kini semua telah menjadi sintesa Jokowi atau ”all Jokowi’ mens”. Tidak ada lagi perubahan, yang ada adalah keberlanjutan. Anggapan tersebut didasarkan bahwa masuknya cak Imin dalam Koalisi Perubahan adalah cawe cawenya Jokowi dan menyerahnya si Brewok Surya Paloh. Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya sudah dibuat bedarah darah oleh lawan politiknya ologarki, sangat amat kecil kemungkinan mundur dari Koalisi Perubahan yang digagasnya. Partainya akan hancur kalau dia mundur dari tujuan awal yang telah dicanangkannya. Pernyataan bahwa antitesa Jokowi telah berakhir adalah salah satu upaya untuk menghancurkan Koalisi Perubahan. Narasi, framing atau kampanye hitam untuk memecah belah Koalisi Perubahan semakin gencar dan massif dilakukan, bahkan tidak segan segan Menteri Agama mengatakan bidah hukumnya memelih pasangan AMIN, ini sunggug suatu penyesatan. Inilah bentuk kepanikan dari orang orang yang sudah dalam belenggu oligarki. Oligarki sangat panik dan ketakutan akan dukungan yang meluas dari kalangan umat Islam terutama warga Nahdliyin sehingga tangan tangan oligarki dengan menghalalkan berbagai cara mengupayakan menghadang Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Sungguh, dengan begabungnya PKB dan PKS dan Anies cak Imin sebagai penjurunya menjadi magnit maka ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang setara gabungan warga NU dan warga Muhammadiyah. Tuduhan dari kaum sekuler, abangan dan kelompok sebrang “Anies Bapak Politik Indentitas” kini menghujam mereka sendiri. Indentitas Islam terwujud dalam Koalisi Perubahan justru digagas oleh tokoh King Maker si Brewok Surya Paloh ketum Partai Nasdem. Bersatunya PKS dan PKB merupa cerminan bersatu ulama dari kalangan NU, Muhammadiyah dan Gerakan 212. Semoga ini merupakah rahmad Allah, pertolongan Allah yang dikucurkan kepada umatnya. Sungguh, bila ini benar terjadi, sebenarnya ini yang di takuti oleh mereka para oligarki karena akan menyatukan kekuatan dan militansi dari akar rumput sampai kaum intelektual Islam di Indonesia. Bersatu di surau-surau, di pesantren, di kampus, para ulama bersatu dan tidak lagi hanya bicara di mimbar sendiri sendiri. Mesin mesin partai Nasdem, PKS dan PKB serta Partai Ummat dan Partai Masyumi serta tidak ketinggalan relawan KIB akan bekerja mempersatukan mereka. Aamiin.
Kasus Rempang, Jokowi Telah Menjual Kedaulatan Negara pada China Komunis
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama | Ketum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Saya mengapresiasisaya tulisan rekan Natalius Pigai, eks Komnas HAM RI, terkait Rempang, investor China dan pemerintah. Judulnya Negara Keliru Urus Rempang, Rakyat dan Investor Sama-sama Rugi. Bahwa permasalahan yang terjadi awal September 2023 dengan masyarakat Suku Melayu Barelang Pulau Rempang, Kepulauan, Riau -Sumatera adalah tragedi kemanusiaan atas bangsa Indonesia Suku Melayu Rempang di Kepulauan Riau yang terletak di perairan Laut China Selatan dan Selat Malaka. Penggusuran paksa oleh pemerintah menggunakan aparat TNI/Polri terhadap Suku Melayu untuk kepentingan investor China sangat biadab dan menyedihkan karena menggusur paksa rakyat pribumi Indonesia Suku Melayu di atas tanah kelahiran milik peninggalan leluhurnya. Ini juga merupakan kejahatan negara terhadap rakyat dengan melakukan pelanggaran sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, sebab telah ratusan tahun mereka mendiami Pulau Barelang (Pulau Batam Rempang, Galang) Provinsi Kepulauan Riau sejak zaman kekuasaan Kerajaan Nusantara Lingga di bawah pemerintahan Laksamana Tun Abdul Jamil dan Panglima Parang Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli (1623-1724) serta Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1946) di bawah pemerintah Raja Kecik dan Sultan Syarif Kasim ll sebelum ada negara Republik Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945. Suku Melayu Rempang dan Barelang adalah pemilik tanah adat hak ulayat tanah swapraja Kerajaan Lingga dan Kerajaan Siak Sri Indrapura, selaku pemilik pemegang hak alas Eigendom Verponding. Mereka adalah pemilik sah atas tanah Rempang dan tidak perlu ada sertifikat. Atas perintah konstitusi negara UUD 1945 tanah di seluruh wilayah NKRI yang dikuasai negara dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, berdasarkan UU Agraria No.51 tahun 1960, bahwa yang menguasai tanah pemegang surat HGB, HGU, HPL adalah bukan bukti surat hak milik, sehingga penggusuran paksa suku Melayu Rempang adalah perbuatan semena-mena atas nama negara dan pemerintah adalah pelanggaran HAM. Investasi Rempang jelas masalah politis strategi China dan PKI yang berusaha mengganti sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan menghilangkan jejak sejarah bangsa Indonesia terkait Kesultanan Kerajaan Nusantara Melayu. Investasi China Rempang ECO City Analisis saya dengan memanfaatkan kerapuhan kepemimpinan nasional rezim Joko Widodo, dengan motto Satu China Satu Negara, maka dengan menggunakan Tomy Winata untuk berbakti pada negara leluhurnya membantu memperkuat RRT China dalam pertarungan mondialnya guna menanamkan pengaruh dan hegemoninya menguasai Indonesia. Dengan membawa nama pemerintah berlindung di balik UU Cipta Kerja untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang Riau - Sumatera adalah bagian dari strategi untuk memperkuat kepentingan China di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Presiden Joko Widodo seharusnya menyadari bahwa klaim China atas batas wilayah teritori Indonesia di Pulau Rempang, Galang dan Natuna Utara di LCS harus diwaspadai atas klaim sepihak itu. Sebab pemberiaan izin investasi di Rempang sama halnya pemerintah melegalisasi klaim RRT China atas Nine Dashed Lines Overlap ZEE dan landasan Kontinen Indonesia (ZEEI) oleh China. Artinya pemerintah Joko Widodo dianggap telah menjual kedaulatan NKRI pada China komunis. Terkait Pemerintah Diduga karena faktor ketidaktahuan bahwa Presiden Joko Widodo kurang memahami pentingnya fondasi keadaan geografis negara kita Indonesia sebagai negara Nusantara. Wawasan Nusantara adalah menyangkut geografis dapat tegaknya kekuatan NKRI adalah menyangkut wilayah tanah air dan isi yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara semata-mats untuk kemakmuran rakyat termasuk kehidupan sehari-hari rakyat Melayu Rempang yang bertempat tinggal di atas pulau Barelang, sehingga untuk meningkatkan ketahanan nasional guna menangkal kerapuhan bangsa yang terjadi sekarang, diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Presiden Joko Widodo di akhir kekuasaannya agar cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 tidak menyimpang dari tujuan. Maka solusinya batalkan Investasi China di Rempang Kepulauan Riau tanah Melayu Sumatera. (*)
POPULER
