OPINI
Waspada Pemaksaan Agenda Satu Putaran Pilpres
Oleh Dr. Anton Permana, S.IP.,MH | Direktur Tanhana Dharma Magrva (TDM) Institute. POLARISASI pemilih dalam Pilpres saat ini cukup rumit dan unik. Karena adanya tiga pasang kandidat yang terbentuk dari zig-zag garis politik yang terjadi satu dekade terakhir. Prabowo yang sebelumnya rival Joko Widodo, saat ini berpasangan dengan Gibran anak kandungnya Joko Widodo. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang dicalonkan PDIP bersama Mahfud MD, adalah calon yang sebelumnya satu barisan bersama Joko Widodo sebagai kelompok pemerintah. Namun, saat ini Ganjar-Jokowi harus berseberangan dalam Pilpres. Bahkan Mahfud MD, pada Pilpres sebelumnya tahun 2014 adalah ketua tim suksesnya Prabowo. Begitu juga dengan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar), yang sebelum jadi Gubernur DKI Jakarta juga adalah salah satu Menterinya Joko Widodo dan Cak Imin juga sebagai partai pendukung Joko Widodo dalam dua periode Pilpres. Cuma yang membedakannya dari tiga pasang kandidat ini adalah orientasinya saja. Ada yang pro status quo, ada yang membawa issue pro perubahan. Begitu juga dalam hal segmentasi psikografi politik. AMIN cenderung representasi kelompok kanan, Gemoy dari kelompok tengah, dan GAMA dari representasi kelompok kiri. Meskipun, batas antara segmentasi tersebut juga tidak terlalu ekstrim, kecuali antara kelompok kiri luar dari GAMA dan Kanan luarnya AMIN. Justru, kelompok tengahnya Gemoy yang akan jadi medan tempur perebutan suara pemilih. Karena meskipun secara quantitas, kelompok tengah ini paling besar dan dominan tetapi juga paling labil dan cair. Yaitu kelompok mereka yang berasal dari kalangan nasionalis borjuis, grass root, dan abangan. Artinya, secara kualitatif kita hampir dapat memastikan, kekuatan masing basis massa dan deposit pemilih ketiganya boleh dikatakan seimbang. AMIN dengan basis massa kanannya yang militan dan original mewakili symbol perlawanan kelompok Islam yang mayoritas di negeri ini, Gemoy sebagai kubu pemerintah yang mempunyai kekuatan logistik, infrastruktur kekuasaan dan basis massa tiga figur besar seperti Joko Widodo, SBY, dan sisa-sisa pendukung Prabowo pasca Pilpres 2019, lalu GAMA yang sudah 9 tahun ini melalui PDIP telah membangun secara massive jaringan politik sampai ke pedesaan yang solid dan juga militan. Ditambah figur Mahfud MD, figur tokoh Nahdlatul Ulama asal Madura yang juga secara jabatan politik mempunyai track record lengkap baik sebagai lejabat legislatif, yudikatif (ketua MK), dan Eksekutiif (pernah jadi MenHan dan sekarang Menkopolhukam). Jadi akan sangat “naif” sekali apabila ada pihak yang begitu ngotot seakan yakin bisa menang satu putaran di Pilpres nanti. Kalau itu hanya sebagai “psywar” wajar saja terjadi dalam dunia politik. Namun yang mesti diwaspadai adalah, kalau hal itu digunakan untuk membangun opini, justifikasi, dan legitimasi abortif. Agar memberikan daya efect sugesti kepada publik bahwa hal itu benar. Kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang mesti diwaspadai secara bersama. Pertama, dari sudut teori manapun, tak akan mungkin Pilpres 2024 ini menjadi satu putaran. Mari kita jujur, transparan dan gentleman. Makanya mohon maaf, dalam tulisan ini sengaja tidak dimasukkan data quantitatif hasil survey-survey dari lembaga survey manapun. Karena di mata masyarakat, era lembaga survey ini sudah tamat. Publik sudah tahu, bahwa hasil-hasil survey yang marak selama ini sangat jauh dari fakta kebenaran ilmiah, objektif dan bertanggung jawab. Hasil survey saat ini, lebih banyak menjadi alat propaganda dan instrumentasi membangun opini kepentingan kelompok tertentu. Kedua, kita pasti sudah paham bahwasanya dengan statement Presiden akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres lalu dilanjutkan dengan lahirnya Cawapres Gibran yang mengangkangi kehormatan Mahkamah Konstitusi, sudah cukup jelas dan tegas bagi kita semua bahwa, tak akan mungkin seorang Joko Widodo akan “fair” dalam Pilpres nanti. Karena aroma Politik Dinasti dan upaya penghalalan segala cara untuk kemenangan pasangan Gemoy pasti sudah disiapkan. Ketiga, prosesi Pilpres dan Pemilu saat ini adalah ibarat pertarungan antara kelompok Pro Demokrasi dan kelompok Pro otokrasi. Yang kelompok pro demokrasi adalah dari kelompok yang menginginkan adanya perubahan dan penolakan keras atas upaya politik dinasti yang dipaksakan melalui MK, versus kelompok otokrasi yang berasal dari kelompok yang ingin “memaksakan kehendak” untuk kelompoknya terus berkuasa tak peduli moral, konstitusi dan “etika ndasmu”. Tanda-tanda upaya untuk melakukan kecurangan ini juga harus dilawan secara massive, serentak dan terbuka oleh masyarakat. Rakyat tidak boleh berdiam diri. Karena ini juga adalah pertaruhan masa depan bangsa negara dan anak cucu kita semua. Pemaksaan kehendak politik dinasti berbau otoritarianisme, sangat merusak dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita yang seharusnya sudah tumbuh dengan sangat baik. Hari ini diluluhlantakkan oleh ambisi satu keluarga dan kelompok politiknya. Rakyat dan seluruh elemen harus bangkit. Sebuah konspirasi hanya bisa di lawan dengan “people power. Caranya ?? Masyarakat dapat menggunakan HP dan jaringan sosial media sebagai senjata ampuh dalam membongkar dan memviralkan setiap kejadian-kejadian kecurangan, penggalangan, provokasi, yang dilakukan oleh kelompok penguasa hari ini. Istilah: “No Viral, No Justice” adalah salah satu senjata perlawanan semesta dari seluruh rakyat Indonesia untuk melawan setiap upaya kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres nanti. Kalau perlu, adakan sayembara: siapa yang berani dan menemukan kecurangan lalu di -upload ke media massa, maka akan diberikan hadiah apresiasi bisa berupa uang dan bentuk lainnya. Agar seluruh rakyat Indonesia semakin termotivasi untuk membongkar setiap menemukan kejahatan dalam proses Pemilu-Pilpres. Sosialisasikan seyembara ini secara massive di tengah masyarakat baik online dan offline berupa spanduk dan banner. Kita ciptakan seolah mata rakyat siap mempelototi setiap upaya kecurangan dan kejahatan dalam Pemilu. Kalau ini bisa kompak terjadi ? Saya yakin pihak TNI/POLRI pun akan berada bersama rakyat. Meskipun beberapa pimpinannya disinyalir dekat dengan kekuasaan. Karena hanya dengan cara itu kita semua bisa melakukan perlawanan, terhadap kekuasaan yang sudah begitu sewenang-wenang menggunakan infrastruktur kekuasaan dalam mewujudkan kepentingannya. Dan ini sangatlah berbahaya kalau kita semua masih tetap diam. Maka jawaban terakhirnya itu adalah ; Pemilu Curang, Lawan ! Bangkit atau Punah ! Jakarta, 20 Desember 2023
Samsul pun Protes, tapi Tidak Belimbing Sayur
Oleh Ady Amar - Kolumnis Samsul di seantero negeri pun resah-gelisah. Muncul protes keras, baik oleh Samsul yang tinggal di kota maupun yang di pedesaan. Tak senang namanya digunakan dengan dipelesetkan sesukanya. Maka, semua nama yang menggunakan Samsul--bisa Samsul Arifin, Samsul Ma\'arif, Samsul Bahri, Samsul Hadi, dan Samsul lainnya--melakukan protes karena diserupakan seolah lambang kebodohan. Samsul yang bermakna indah: romantis, bersahabat, atau berterima kasih. Dibuat menjadi inisial merujuk pada olok-olok, disebabkan ketakpahaman salah satu calon wakil presiden. Samsul lalu akrab dipelesetkan jadi singkatan Asam Sulfat. Gibran Rakabuming Raka Cawapres dari Prabowo Subianto (Paslon 02), yang dengan yakinnya memberi masukan pada remaja dan ibu muda, dalam suatu perhelatan kampanye. Katanya, jika hamil mesti dipastikan, di antaranya agar mengonsumsi Asam Sulfat yang cukup. Mestinya yang benar mengonsumsi Asam Folat. Tampaknya hafalan Gibran tergolong lemah, maka yang muncul di ingatan Asam Sulfat. Karenanya, Gibran jadi bahan olok-olok tertawaan. Dengan mengonsumsi Asam Sulfat, bisa dipastikan para ibu hamil bukannya sehat, tapi justru sebaliknya bisa menyebabkan kematian. Ngeri. Adalah politisi PDIP Masinton Pasaribu, yang lalu melabelkan nama Gibran itu dengan Samsul, singkatan dari Asam Sulfat. Tentulah itu olok-olok lebih memaknai sebagai stupid. Karenanya, para pemakai nama Samsul protes keras, agar nama yang bermakna baik tidak untuk bahan olok-olok penyebutan yang diserupakan dengan Gibran. Meski hanya dipakai sementara di tahun politik. Protes para Samsul agar nama Gibran tidak dipelesetkan menjadi \"Samsul\". Katanya, \"Silahkan cari singkatan lain untuk Asam Sulfat, tapi tidak dengan nama Samsul\". Meski sekadar dipakai tidak untuk melecehkan, tapi memakai guna mengesankan ada cawapres, dan itu Gibran, yang tak punya kapasitas bicara hal yang tak dikuasainya. Tak cukup mengandalkan hafalan, yang itu sepertinya baru dihafal menjelang tampil, dan yang muncul kesalahan fatal. Berawal oleh pengucapan Masinton, dan lalu menyebar para pihak yang akrab menyebut Gibran dengan sebutan Samsul. Gibran sebenarnya punya juga sebutan lain, yang populer lebih dulu, \"belimbing sayur\". Entah siapa yang mula-mula memberi julukan demikian, dan entah mengapa julukan itu seperti diserupakan dengan Gibran. Tidak paham mengapa Gibran lantas dipantaskan disebut dengan belimbing sayur. Belimbing sayur tentu takkan protes jika diserupakan dengan Gibran, yang tampaknya pun tak keberatan dengan julukan yang disandingkan untuknya itu. Sampai sekarang dia membiarkan saja julukan itu. Tidaklah jelas julukan itu membuatnya suka atau justru sebaliknya. Tapi satu hal yang pasti, belimbing sayur tak membuat protes keberatan. Tidak seperti para Samsul berkeberatan. Protes para Samsul yang namanya dipakai singkatan Asam Sulfat, dan itu identik dengan Gibran, sepertinya akan jadi protes yang makin membesar. Bisa jadi akan lebih besar dari protes mahasiswa, yang sampai saat ini berkeberatan hadirnya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Seru protes mahasiswa itu belum berakhir. Teriakan batalkan Gibran anak haram konstitusi terus bergema. Gibran sepertinya akan jadi bahan gunjingan dalam waktu yang panjang, baik gunjingan serius maupun sekadar olok-olok lebih sebagai dipaksakannya ia tampil, yang tak seharusnya itu boleh terjadi. Maka, julukan demi julukan akan menyertai perjalanan hidupnya. Seperti juga akan diikuti kreativitas yang tak kan ada keringnya tercipta guna mengoloknya. Previlage yang diberikan pada Gibran dilawan dengan pernyataan-pernyataan, bagian dari antitesa perlawanan. Maka muncul julukan belimbing sayur, Samsul dan lainnya, yang tak pantas disebutkan di sini. Julukan muncul karena kesalahan yang dibuat Gibran, atau sengaja dibuat disesuaikan dengan karakter pembawaannya. Tentu yang dapat mencipta tawa. Itulah konsekuensi seorang Gibran yang dipaksakan hadir sebelum saatnya, demi ambisi ortunya, yang sampai perlu menabrak konstitusi. Seperti tak boleh ada yang menghalangi. Para Samsul pun sepertinya tak kan berhenti protes, agar makna nama indahnya tak disangkutpautkan dengan Gibran. Para Samsul tidak berharap namanya tercatat pernah bersinggungan dengan Gibran. Hentikan penggunaan nama Samsul, suara protes itu. Tak ingin Samsul dipelesetkan jadi Asam Sulfat, yang itu merujuk pada Gibran. Protes itu bisa pula dimaknai, bahwa para Samsul pun tak hendak menjadi Gibran. Samsul ingin tetap menjadi Samsul dengan tambaham nama indah/bijak bersanding di belakang namanya. Dah, itu saja.**
Prabowo Memang Tak Bisa Legowo
Oleh Yusuf Blegur - Ketua Umum BroNies “Saya tak butuh jabatan!”. “Ndasmu etik!”. Bicaranya apa, tindakannya apa. Ternyata bukan saja ada yang menjilat air ludahnya yang sudah dibuang. Boleh jadi ada orang yang memakan kotorannya sendiri. Satu kali cawapres dan dua kali capres, itupun gagal semua. Kini menjelang 2024, memaksakan diri menjadi capres untuk ketigakalinya. Prabowo seperti diperbudak oleh keinginan dan nafsu kekuasaannya. Bahkan ia tak lagi peduli pada usia lanjut dan kesehatannya yang semakin menurun. Idealnya, dengan pengalaman dan kondisi yang sedemikian rupa, Prabowo lebih bisa menghabiskan waktu untuk hidup santai, tenang dan nyaman. Apalagi yang masih dicari dalam hidupnya?. Malang melintang di dunia kemiliteran, bisnis dan politik, seharusnya bisa menjadikannya sebagai manusia yang matang, dewasa dan bijaksana. Tak selalu mengikuti ambisi dan menuruti semua perasaannya tentang duniawi. Menjadi seorang presiden tak cukup hanya berbekal keinginan hati. Harus realistis dan tak boleh memaksakan kehendak. Begitu banyak data dan fakta yang membuat Prabowo sulit menjadi presiden, malah bisa dibilang tak layak atau tak pantas. Rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi yang membanggakan, bisa dibilang tak pernah menghinggapi dirinya. Alih-alih prestasi, Prabowo justru dinilai publik tak memiliki kapasitas dan integritas. Selain didera pelaku kejahatan HAM berat yang membayanginya saban mengikuti kontastasi pilpres. Prabowo juga dituding melakukan kejahatan lingkungan pada proyek ‘Food Eastate’. Begitu naifnya pada kasus ini, karena sebagai menteri pertahanan mengurus masalah pertanian dan pangan yang bukan tupoksinya, gagal pula. Begitupun sebagai menteri pertahanan, nyaris tak terdengar karya yang membanggakan, hanya seputar jual-beli alutsista yang dibekap kontroversi dan ditenggarai bermotif proyek rente dan sekedar meraup komisi. Tak cukup hanya kelemahan dan kekurangan itu, sebagai capres, Prabowo telah menjadi capres boneka dari Jokowi yang menjadi rezim gagal dan momok menakutkan bagi kehidupan demokrasi dan konstitusi. Sebagai orang dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi, dengan distorsi kekuasaan yang begitu merusak, Prabowo cenderung menjadi ahli waris dari penghianatan dan kejahatan penyelenggaraan negara. Namun bagi Prabowo, semua itu bukan masalah dan menjadi sesuatu hal yang tak penting. Mungkin baginya, ini bukan soal etika atau moral. Ini tentang bagaimana merebut kekuasaan meskipun dengan pelbagai cara. KKN, menjual negara dan jika perlu menghilangkan nyawa anak bangsa tak boleh menghentikan nafsu berkuasanya. Menjadikan kawan bagi siapapun yang seiring sejalan dan menjadikan musuh bagi siapapun yang menghalangi kepentingannya. Gemoy, imej santai dan lucu-lucuan baik oleh Prabowo dan pasangan capresnya Gibran. Sepertinya menjadi kontemplasi atau semacam pengalihan isu terhadap keterbatasan kapasitas dan integritas pasangan capres-cawapres yang diendors rezim dan oligarki. Gestur dan perangai panggung Prabowo, sesungguhnya juga merupakan upaya menutup-nutupi karakter emosional dan temperamen yang akut. Seperti dalam debat capres perdana yang disaksikan ratusan juta rakyat, betapa Prabowo menahan kegeraman dan amarahnya, ketika tema yang muncul menyudutkannya. Kasihan Prabowo, terlalu memaksakan kehendaknya. Kondisi kesehatannya yang tidak lagi prima, cenderung bisa memengaruhi kondisi mental dan kejiwaannya. Dengan peran dan tanggungjawab yang kompleks serta dalam tekanan yang hebat, seorang Presiden itu mutlak harus memiliki kemampuan dan kecakapan. Bukan hanya pengetahuan dan skil kepemimpinan yang mumpuni, kesehatan lahir batin, mental dan jiwa juga menjadi faktor penting dan fundamental bagi siapapun yang ingin jadi presiden. Prabowo, langganan capres gagal dan sekarang didampingi cawapres Gibran yang keras diduga proses pencalonannya cacat hukum. Pada substansinya Prabowo sedang tidak menghadapi kontestasi pilpres 2024. Ia sejatinya sedang bertarung menghadapi dirinya sendiri. Apakah Prabowo memiliki kesadaran krisis?, apakah Prabowo mempunyai kesadaran makna.?. Atau boleh jadi ada pertanyaan apakah Prabowo bisa memahami dirinya sendiri?. Tentang kekurangannya dan juga tentang keterbatasannya. Sepertinya rakyat Indonesia dan boleh jadi masyarakat internasional bisa menilai siapa dan bagaimana Prabowo itu sesungguhnya. Biar waktu berjalan yang bisa menjelaskan siapa dan apapun tentang Prabowo yang sebenarnya. Namun dari gelagat dan perangainya, Prabowo tetap ngotot, maju terus pantang mundur. Kali ini lebih bernafsu lagi, kalau perlu terus nyapres seumur hidup. Tak ada yang tahu kecuali Tuhan, mungkin Prabowo akan menjadi capres walaupun sampai mati. Saya tak butuh jabatan, Ndasmu etik!, begitu ocehannya yang melegenda. Sekali lagi kasihan, terlalu menyiksa diri, Prabowo memang tak bisa legowo. Ketika ambisi sudah menguasai diri, sangat sulit untuk seseorang bisa mengenal harga diri. (*)
Umat Islam Indonesia Bisa Tamat untuk Selamanya
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih SELAMA Presiden Jokowi berkuasa, jejak kebijakan anti Islam akan menjadi bercak catatan sejarahnya. Jejak catatan tersebut bisa diketahui dengan gamblang dan jelas, Jokowi selama ini telah melakukan : De-Islamisasi (Islam diserang, de-Habisisasi (ulama terus diserang), de-Gantisasi (pejabat muslim dipinggikan), de-Chinanisasi (kiblat baru RRC), de-Komunisasi (tujuan akhir neo-communism) Analisa tersebut sudah muncul ditulis oleh Greg Fealy, dimuat di situs East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel ini berjudul, “Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State Greg Fealy, profesor dari Australian National University (ANU). Greg dikenal sebagai pengamat politik Indonesia yang mumpuni. Terang - terangan menuding Presiden Jokowi anti Islam. Ia mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam empat tahun ke belakang. Artinya sejak ahir periode pertama kekuasaannya dan masuk pada periode kedua Jokowi terus menyerang umat Islam. Sejak itu sudah muncul survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia. Anehnya sebagian umat Islam menyadari atas kejadian tersebut tetapi sebagian tahu dan tidak peduli bahkan ikut larut dengan rezim. Bukan hanya bertengkar sesama umat Islam, bahkan saling menyerang. Kekuatan menyerang umat Islam tidak sendirian adalah bagian dari kekuatan global zionis, kolaborasi dengan komunis baik dari luar (RRC) dan dalam negeri Puncak serangan itu ketika rezim membubarkan HTI, FPI, penangkapan ulama dan aktivis-aktivis Islam serta program anti radikalismenya yang menyasar ke mana-mana. Ini sejalan dengan rencana besar untuk melemahkan Umat Islam dan kaum pribumi Indonesia. Waktu itu menunggu Pilpres 2024 Jokowi akan lengser dengan lagawa, ternyata muncul fakta baru untuk tetap berkuasa dengan menempatkan anaknya sebagai Cawapres dan harus menang dengan cara apapun. Momentum Pilpres 2024 kalau Umat Islam tetap hanya sebagai objek kekuasaan boneka kaum liberal, kapitalis dan komunis. Umat Islam Indonesia / kaum pribumi akan tamat untuk selamanya . **
Soal Ijazah Palsu, Jokowi Sudah Kalah Empat Nol
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASALAH sederhana yang membuat ruwet senegara yaitu soal isu ijazah palsu Jokowi. Hingga kini belum juga terklarifikasi. Bahkan kasusnya telah masuk ke ruang hukum. Itupun berulang kali. Rakyat penasaran akan kepemilikan dan keaslian ijazah Jokowi sang Presiden yang tenang tapi kontroversial. Polos tapi tukang bikin kisruh. Memang ia tidak berkualifikasi dan nampaknya juga tidak bersertifikasi. Dalam \"peperangan\" menuju pembuktian keberadaan dan keaslian ijazah tersebut, rakyat sementara unggul. Sekurangnya skor telah empat nol, yaitu : Pertama, lontaran status ijazah oleh Bambang Tri alih-alih ditanggapi dengan santuy, gemoy dan gaspol justru angkara murka yang ditampilkan. Bambang Tri ditangkap dan ditahan. Kekalahan mental Jokowi. Kedua, dalam proses persidangan hukum pidana di Surakarta, Bambang Tri tidak terbukti bohong, nyatanya ijazah asli Jokowi tidak muncul. Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menafikan kebohongan Bambang Tri. Hanya delik ujaran kebencian. Ketiga, dalam kasus gugatan perdata di PN Jakarta Pusat ruwetnya soal surat kuasa Jokowi adalah bukti bahwa ia coba \"ngeles\" dari kebenaran. Gagalnya mediasi karena ijazah asli Jokowi tetap raib alias tak muncul menjadi bukti betapa sulitnya posisi Jokowi. Keempat, kaburnya Hakim Ketua dari persidangan dan tim Jokowi yang belepotan serta indikasi sanksi atas gagalnya upaya \"menutup\" kasus gugatan di PN Jakpus membuat Jokowi panik. Status ijazah akan segera terbongkar. Kini persidangan memasuki tahap lanjutan, mungkin dengan susunan Majelis baru, karena yang lalu sudah kocar-kacir. Agenda penting dan menentukan nanti adalah \"Pembuktian\" baik bukti surat maupun saksi. Disini rakyat se Indonesia dapat menyaksikan \"babak akhir\" gonjang-ganjing itu. Mampukah Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ? Jika tidak, tamat riwayatnya. Tanpa perlu menunggu vonis, rakyat sudah bisa menghakimi. Ketika saat itu ijazah Jokowi masih juga sembunyi, maka rakyat boleh melakukan \"selebrasi kemenangan\". Hari-hari keruntuhan Jokowi dimulai. Lagu \"the fnal countdown\" Europe sudah saatnya digelegarkan. Bukan untuk meroket tetapi meluncur hancur babak belur. Kekalahan telak Jokowi lima nol adalah momen untuk merombak kesebelasan secara fundamental. Jokowi bukan hanya terpental tetapi juga harus mempertanggungjawabkan segala kepalsuan dari kebijakan, identias diri maupun legalitas jabatan yang telah dipegangnya. Bangsa Indonesia harus memberi sanksi berat. Jika terbukti Presiden Jokowi memang berijazah palsu maka hal ini menjadi skandal terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Buku-buku sejarah anak sekolah kelak akan memuat skandal tersebut. Persis seperti muatan sejarah penghianatan PKI dahulu. Tidak mudah untuk dihapus. PKI..PKI..PKI. Jika pada acara Debat Capres kemarin muncul kata yang keluar dari mulut sinis Prabowo \"mas Anies..mas Anies\", mungkin besok saat Debat Cawapres ada keluhan \"mas Gibran..mas Gibran\". Nah, kelak kekecewaan rakyat kutukannya adalah \"mas Jokowi.. mas Jokowi\".
Ndasmu Etik
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih \"Tidak ada orang yang demikian beraninya sehingga tidak terganggu oleh sesuatu yang tak terduga (Yulius Caesar - Thn. 100 - 44 Sebelum Masehi) Pertanyaan Anies Baswedan di awal debat Capres seputar keputusan MKMK tentang pelanggaran etik yang berat dan melepas pertanyaan _\"bagaimana perasaan P. Prabowo\"_ di pastikan menjadi pertanyaan yang tak terduga dan menyakitkan. Tidak terjawab dengan baik justru mental P. Prabowo sangat terganggu, di awal debat pertahanan mentalnya langsung menurun dan pertahanannya menjadi rentan. Teror pertanyaan menjadi lebih herat ketika pertanyaan lagi lagi menyentuhnya tema masalah yang sangat peka tentang penculikan yang di lakukan Prabowo di masa lalu. Sebuah pertanyaan yang juga tidak diperkiraan akan muncul dari seorang Anies Baswedan. Yang selama ini dianggap sebagai anak buah. Semua sebenarnya pertanyaan biasa menjadi luar biasa karena tak terduga, sampai menyeret emosi Prabowo seperti menjadi liar tak terkendali. Segala perlawanan yang tak di duga akan sangat berhasil dan akan membekas karena serangan seperti lintasan yang tidak diketahui dan diperkirakan sebelumnya menjadikan lawan debat menjadi marah, bingung dan nanar . \"Inilah contoh serangan yang biasa menjadi luar biasa adalah definisi dari surealisme\" (adalah aliran yang menggambarkan kontradiksi antara konsep mimpi dan kenyataan dengan gambar yang menunjukkan objek nyata dalam situasi yang tidak mungkin seperti mimpi di alam bawah sadar manusia). Anies memiliki pikiran yang penuh strategi, siasat dan manuver fleksibel sebagai ilmuwan dan aktifis pasti ditempa dari pengalaman diskusi dan dialog di tempat terbuka dan terbiasa dengan serangan lawan ketika sebagai aktifis. Sangat mungkin Prabowo di dunia militer banyak belajar teori perang tetapi miskin bertarung di alam perdebatan diskusi dan berdebat karena sebagai prajurit pilihannya hanya \"siap dan siap.\" Prabowo konon dikenal sebagai ahli militer tetapi lengah ketika menyerang lawan debatnya selalu dari arah yang sudah mereka duga , justru akan menguatkan perlawanan mereka, tidak pernah ada kemenangan kecuali strategi itu hanya bunuh diri. Semua kita dikejutkan dengan sama nasibnya meluapkan memori yang sangat menyakitkan dari debat capres tentang MKMK di forum Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Partai Gerindra, dengan ucapan \"Ndasmu Etik\" sama maknanya itu sikap bunuh diri. **
Menunggu Godot dan Gibrot
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENUNGGU Godot adalah judul drama \"Waiting for Godot\" karya pengarang Irlandia Samuel B Beckett. Bercerita tentang dua prajurit Estragon (Gogo) dan Vladimir (Didi) yang menunggu pimpinannya Jenderal Godot yang tak kunjung datang. Akhirnya itu menjadi penantian sia-sia atau konyol. Drama ini pernah dipentaskan oleh Bengkel Teater WS Rendra. Ada dramawan Putu Wijaya, Chaerul Umam dan Rendra sendiri. Rakyat Indonesia kini terus mendiskusikan dan menunggu datangnya ijazah asli Jokowi baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Bertahun telah menunggu sejak Bambang Tri melempar kepenasaran hingga kini tidak muncul-muncul juga ijazah misterius itu. Adakah akan seperti drama berjudul Menunggu Godot ? Pada tahun 2022 Bambang Tri menggugat secara perdata Jokowi dalam hal kepalsuan ijazah-ijazahnya. Akan tetapi penulis buku \"Jokowi Undercover\" tersebut justru ditangkap dan ditahan. Akibatnya gugatan terpaksa dicabut. Perjuangan berlanjut pada proses pidana di Surakarta. Pertimbangan hukum Putusan PT dan MA membuktikan bahwa dugaan kepalsuan ijazah Jokowi benar adanya. Bambang Tri tidak terbukti berbohong dalam kasus tersebut. Gugatan berikut adalah perkara perdata di PN Jakpus. Bambang Tri dibersamai Hatta, Muslim, Taufik dan Rizal sebagai Penggugat. Eggi, Damai, Kurniati, Azzam dan lainnya bertindak sebagai Kuasa. Proses masih berlangsung. Sudah 2 bulan berjalan, sang ijazah asli Jokowi tidak nongol juga. Masih sembunyi, tidak dimiliki atau memang palsu ? Nampak Jokowi bukan pihak \"te goeder trouw\" (beritikad baik). Pengadilan pun dipermainkan. Ketua Majelis kabur, sidang bertele-tele, dan agenda dipaksakan. Menanti ijazah Jokowi keluar bagai menunggu Godot. Sambil menunggu Godot, rakyat sekarang juga sedang menunggu Gibrot. Maksudnya Gibran adu otak dan mungkin adu otot. Debat Capres kemarin Gibran unjuk otot dengan mengangkat-angkat kedua lengan menjadi suporter aktraktif dan over aktif. Pasangan Prabowo ini berulah gemoy dan gaspol. Publik meragukan kualitas anak haram konsitusi itu. Kasus asam sulfat cukup membekas. Untung diralat, jika tidak mungkin ada ibu hamil yang meledak. Debat Cawapres yang akan diadakan pada 22 Desember 2023 ternyata dipindahkan dari gedung KPU ke sebuah Hotel. Cak Imin, Gibran dan Mahpud akan adu otak di depan mata rakyat Indonesia. Ada visi dan tanya jawab atau sedikit saling serang. Yang nampak paling ditunggu adalah tampilan Gibran. Mungkin karena pola komunikasi yang selama ini \"mininalis\", \"kurang analitis\" dan \"culunis\". Seperti sang ayah, putera \"dibawah umur\" Ini juga punya masalah dalam hal ijazah. Sama-sama dipertanyakan dan diragukan. Bedanya Jokowi produk domestik sedang Gibran dari luar negeri. Tidak tanggung-tanggung Singapura dan Australia. Rakyat ingin segera melihat secara terbuka kualitas akademis lulusan Singapura dan Australia tersebut. Karenanya kedatangan Gibran sangat ditunggu. Setelah lelah menunggu Godot kini rakyat menunggu Gibrot. Gibran adu otak, bukan adu otot. Jika ketiga Capres juga hadir di arena, akankah kita mendapatkan tontonan dukungan \"akting\" Prabowo yang membalas support Gibran kemarin ? Ada cibiran dan tarian \"joget gemoy\"? Semoga acara Debat adalah tahapan untuk mencari Presiden dan Wakil Presiden terbaik, bukan mendapatkan Pelawak dan Assisten Pelawak. Bandung, 17 Desember 2023.
Gravitasi Jantung Jokowi Jebol
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PRESIDEN terlalu percaya diri merasa masih memiliki kekuatan yang diandalkan. Tidak menyadari ada pusat Gravitasi yang menyatukan semua strukturnya tiba tiba bisa rontok seketika. Pusat itu bisa kekuatan, kekayaan, popularitasnya dan apa yang paling disayangi ambruk seketika. Ketika kekuatan sudah menyingkir, terbongkar kekayaannya ternyata hasil korupsi, popularitas hanya saat berkuasa dan anak yang paling disayangi dijadikan tumbal nafsu kekuasaan. Hampir semua titik gravitasi Jokowi itu mulai terkena serangan maut yang pasti tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Juga mulai muncul serangan rakyat yang cukup berani soal tipuah, kebohongannya yang selama ini dirasa bisa berjalan mulus mulai diretas di media sosial. Akan tiba waktuku alat pelindung dan pengaman dirinya yang selama ini bisa dikendalikan baik polisi atau TNI , akan menyingkir ketika tiba saatnya Jokowi yang sudah lemah dan melemah kekuasaannya tidak lagi layak untuk di lindungi. Jokowi sepertinya kurang bahkan mungkin tidak menyadari urusan naluriah ketika rakyat mulai muak atas kepemimpinannya akan berbalik menjadi kekuatan yang akan menyerang dirinya. Dan ini sangat berbahaya terjadi di ahir masa jabatannya. Kasus Gibran akan sangat fatal sebagai pusat gravitasi yang sangat mudah diserang sebagai kelemahan yang akan meluluh lantakkan kekuatan Jokowi dan sangat mudah semuanya akan ambruk berantakan. Memukul langsung pusat gravitasi Jokowi sebagai penopangnya cara terbaik untuk mengakhiri semua carut marut kepemimpinan Jokowi yang ugal ugalan. Penopang kekuatan Jokowi juga berada pada kekuasaannya yang hanya mengandalkan amunisi dari Oligargi dan sebagai pelayan RRC, semua akan menjadi sejarah hitam hidupnya. Pusat gravitasi biasa bersifat abstrak dan sangat sulit diramalkan tetapi berbeda dengan pusat gravitasinya justru di pertontonkan dengan fulgar dan terbuka sebagai sasaran perlawanan rakyat. Jokowi saat berdiri di balik sebuah dinding yang terbuka dan akan membenturkan kepalanya kedinding tersebut atau terkepung oleh perlawanan rakyat sehingga dinding pelindungnya akan roboh. Karena salah sendiri tidak hati hati selama memegang dan memiliki kekuasaan justru di ahir masa jabatannya membuka gravitasinya untuk di serang dan dihancurkan oleh rakyatnya atau bahkan akan ambruk dengan sendirinya Semua pondasi dinding kekuatan dan grativasinya mulai goyah dan rontok . Setiap penguasa mempunyai pusat gravitasi yang paling terdesentralisasi harus dijaga komunikasi jaringan yang rentan dari serangan. Tidak ada pembalikan terhadap prinsip ini semua akan berakhir dari dirinya sendiri. Termasuk terlalu memaksakan diri Gibran sebagai titik serangan jantung yang sangat mematikan, semua aib Jokowi akan jebol dari gravitasinya**\"
Dugaan Pelanggaran Sangat Jelas, Pemakzulan Jokowi Hanya Persoalan Kalkulasi Angka di DPR/MPR
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN harus taat konstitusi, harus taat hukum. Presiden melanggar hukum dan konstitusi wajib diberhentikan atau dimakzulkan. Kalau presiden diduga melanggar hukum atau konstitusi, DPR wajib memanggil presiden untuk mencari fakta atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran tersebut. Kalau terbukti, DPR minta presiden diberhentikan. Proses pemakzulan merupakan hal normal di negara demokrasi, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR kepada presiden. Proses pemakzulan juga sedang berjalan di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, diduga telah menerima keuntungan finansial dari bisnis konsultan anaknya, Hunter Biden, ketika Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Hunter Biden diduga telah menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan ayahnya ketika itu untuk kepentingan bisnisnya. Investigasi awal sudah dilakukan. Proses pemakzulan terus bergulir. Awal minggu ini, DPR AS sudah menyetujui untuk menjalankan proses penyelidikan pemakzulan Joe Biden. Di dalam negeri, juga bergema suara masyarakat menuntut pemakzulan presiden Jokowi, karena diduga kuat telah melanggar hukum dan konstitusi. Masyarakat mempunyai daftar panjang dugaan pelanggaran tersebut. DPR tinggal melakukan proses penyelidikan untuk mencari bukti atas dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi Jokowi. Tampaknya, pembuktian untuk itu tidak terlalu sulit. Karena dugaan pelanggaran hukum atau konstitusi Jokowi cukup jelas. Antara lain, kasus MK-Gate atau Gibran-Gate yang secara kasat mata melanggar konstitusi, melanggar hak konstitusi DPR sebagai lembaga legislasi, dan melanggar UU anti KKN, anti Nepotisme. Anwar Usman, adik ipar Jokowi dan paman Gibran, terbukti melanggar hukum dan konstitusi terkait moral dan etika tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib bersikap independen dan profesional, memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, serta adil. Jokowi juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya dengan melakukan perubahan UU KPK yang independen menjadi di bawah kekuasaan presiden (eksekutif). Perubahan UU KPK ini diduga kuat untuk melakukan intervensi atau menghalangi proses pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terbukti, indeks persepsi korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Artinya, ada kekuatan besar yang menghambat proses pemberantasan korupsi. Selain itu, PERPPU dan UU Cipta Kerja, UU IKN secara kasat mata juga terindikasi kuat melanggar konstitusi. PERPPU Cipta Kerja bersifat manipulatif. Krisis ekonomi global yang menjadi alasan kegentingan memaksa telah membohongi publik dan melanggar konstitusi, karena faktanya tidak ada krisis ekonomi global. UU Cipta Kerja juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta merugikan keuangan masyarakat. Kebijakan harga test PCR yang sangat mahal menguntungkan pihak tertentu, dengan merugikan keuangan negara dan keuangan masyarakat. Karena, menurut konstitusi pasal 33 ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti test PCR, harus dikuasai negara, tidak boleh dikuasai swasta apalagi dengan harga yang bersifat “mark up” alias kemahalan. Kebijakan kartu Pra Kerja juga diduga menyalahgunakan kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu, antara lain penyedia platform pelatihan yang bersifat oligopolistik beraroma KKN, yang merugikan keuangan negara. Penetapan APBN secara sepihak oleh Presiden, melalui Peraturan Presiden (Perpres No 54/2020, No 72/2020, PP No 98/2022), sangat jelas melanggar konstitusi, yang berbunyi bahwa APBN harus ditetapkan dengan UU APBN, setelah dibahas bersama, dan mendapat persetujuan, DPR. Mungkin masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi lainnya, seperti proyek kereta cepat Jakarta Bandung, proyek infrastruktur termasuk jalan tol, atau pertambangan termasuk perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, nampaknya tidak sulit bagi DPR untuk mencari fakta dan bukti atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tergantung dari kemauan DPR saja, apakah mau menegakkan hukum dan konstitusi. Setelah DPR yakin, dan terbukti, presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau konstitusi, proses selanjutnya DPR minta Mahkamah Konstitusi menetapkan presiden telah melanggar hukum atau konstitusi. Untuk itu, DPR memerlukan 384 suara (kursi parlemen), dari total 575 kursi parlemen, untuk bisa mengajukan permohonan proses pemakzulan presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Proses selanjutnya di MPR. Untuk bisa memberhentikan presiden diperlukan 534 suara, dari 711 anggota MPR. Memang, jumlah angka di atas kelihatannya sangat besar. Apakah mungkin? Sebaliknya, kalau semua anggota DPR berpikir objektif dan taat konstitusi, jumlah angka di atas sangat mudah dicapai. Bahkan bisa jauh lebih besar dari angka minimum yang diperlukan. Apakah DPR saat ini masih bisa menegakkan konstitusi? Waktu yang akan menentukan. (*)
Debat Capres, Fakta Melawan Fiksi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih \"Belajarlah menciptakan cukup banyak kabut maka anda akan membebaskan diri dari pengamatan musuh yang terdidik. Anda akan mempunyai ruang bermanuver, mengetahui kemana harus menuju, sedangkan musuh akan tersesat makin dalam kedalam kabut\" Begitu semangat ingin menang pada Pilpres 2024 dan betapa berharganya seorang anak kandungnya harus menang, maka strateginya terus dikawal dengan fiksi dan kebohongan. Terbukti dalam debat capres muncul dialog bermuatan fakta dijawab dengan fiksi. Dalam penggalan dialog soal pencemaran udara di Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan fakta Prabowo lari ke alam fiksi. Demikian pada Jawaban Ganjar Pranowo lebih suka lari ke fiksi dari kegagalannya mengelola pembangunan di Jawa Tengah, resiko dugaan korupsi yang terus membayanginya. Pada tanya jawab capres serang mereka dengan mengganggu fokus mereka yang sudah penuh dengan pikiran fiksi untuk melemahkan mereka maka yang akan terjadi pertanyaan fakta pasti akan di jawab dengan fiksi. Penyesatan terbaik adalah yang didasarkan pada kemenduaan mencampur fakta dengan fiksi, sehingga yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Otak dan pikirannya akan tersandera. Rakyat ingin gagasan segar murni lahir dari gagasan dan pikiran yang jujur bahwa maju sebagai presiden adalah semata ingin bersama rakyat, untuk kepentingan rakyat dan berjuang untuk rakyat . Otak atau pikiran yang sudah terjebak pada kemenduaan pikiran , justru yang ada dalam benaknya hanya ingin cari aman dari Oligarki. Simbolnya bahwa saya akan meneruskan program Jokowi Presiden sebelumnya, dengan berbohong secara terbuka di forum dialog Capres. Tidak peduli negara dalam bahaya, rakyat terpenjara dalam dalil dalil pembangunan investasi dampaknya mematikan kehidupan rakyat dalam kesusahan dan jatuh dalam kemiskinan. Kayaknya Anies Baswedan paham bahwa mengendalikan lawannya dalam dialog capres dengan data dan realita, kondisi seperti ini otomatis akan mengendalikan mereka masuk dalam kendang kendalinya. Jawaban fiksi sekalipun di bungkus mirip realita tidak akan bisa menembus realita karena realita bersifat objektif. Seorang Capres tetap akan menguasai lawan debatnya selagi tetap bersikap jujur dengan pikiran dan gagasannya yang bersih berjuang untuk rakyat. Siapapun tidak akan bisa menyembunyikan kebohongan dan kebodohannya hanya lewat perkataan, penampilan, nada suara, tindakan tertentu (joged joged), semua akan sia sia. Rakyat pasti paham dan mengetahui mana kejujuran dan mana kebohongan.**
POPULER
