OPINI
Kalau Gibran Cawapres Prabowo, Waspadailah Kecurangan
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior PARA pakar hukum berpendapat putra sulung Jokowi, Girban Rakabuming Raka, tidak mungkin bisa ikut pilpres. Sebab, putusan MK yang membukakan jalan bagi Gibran harus dibawa ke DPR untuk dibahas dan diputuskan apakah diterima atau ditolak. Akan tetapi, Prabowo tampaknya akan mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Tak peduli apakah putusan MK itu akan dibahas DPR atau tidak, ditolak atau tidak. Mengapa Prabowo nekat mau mengumumkan Gibran sebagai cawapres? Dan, kalau benar, mengapa Jokowi juga nekat mendorong Gibran maju bersama Prabowo? Pertama, Prabowo dan para pendukungnya yakin dia akan menang pilpres 2024 bersama Gibran. Karena mereka percaya Jokowi pasti akan habis-habisan demi Gibran. Ini ada benarnya. Misalnya saja, sekian banyak parpol bisa digiring Jokowi untuk ikut koalisi Prabowo. Kedua, Jokowi percaya Prabowo akan melindungi dia dan keluarganya setelah turun dari kursi presiden. Jokowi mencemaskan kejaran hukum terhadap dia dan keluarganya. Banyak yang melihat kemungkinan besar Jokowi dan keluarganya terjerat masalah hukum. Ketiga, Jokowi tidak bisa menitipkan keinginannya kepada Ganjar Pranowo. Sebab, Ganjar dipastikan akan berada di bawah kontrol PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Keempat, Golkar sudah resmi mencalonkan Gibran untuk mendampingi Prabowo. Tentu Jokowi merasa tidak mungkin mementahkan keinginan Golkar itu. Sebab, kalau Jokowi dan Gibran mundur dari skenario Golkar itu maka suasana koalisi bakal rumit. Jadi, Prabowo hampir pasti akan mengumumkan Gibran sebagai calon wapres. Meskipun banyak pakar hukum dan politisi yang memberi peringatan bahaya Gibran sebagai wapres terpilih, Prabowo tidak menghiraukan itu. Yang penting menang pilpres. Nah, mungkinkah Prabowo-Gibran menang? Ini cerita lain lagi. Ada beberapa hal. Pertama, publik Indonesia gamang kalau Gibran harus naik menjadi presiden jika Prabowo berhalangan sebagai presiden. Potensi ini sangat besar. Usia dan konsisi Prabowo tidak meyakinkan. Karena itu, Prabowo-Gibran tidak mudah untuk menang. Tidak seperti keyakinan Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran adalah faktor penting untuk menang. Tapi, Presiden Jokowi dengan kekuasaan dan pengaruhnya bisa saja menjadikan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres. Jokowi memiliki peralatan lengkap untuk itu. Untuk menghadapi kemungkinan ini, maka hal yang terpenting adalah mengantisipasi penipuan suara. Manipulasi hitungan cepat (quick count) harus menjadi kecurigaan yang konstan. Rakyat tak boleh lengah. Antusias dan preferensi publik pada Anies Baswedan yang hari-hari ini diterjemahkan sebagai kemenangan, bisa dengan mudah dibalik oleh tangan-tangan kekuasaan. Skenario busuk Pilpres 2019 masih segar dalam ingatan. Sebab itu, kalau Gibran jadi mendampingi Prabowo maka waspadailah kecurangan.[]
Presiden Makin Eror dan Berbahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih KONFERENSI Tingkat Tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), di Beijing, China, Rabu (18/10), Presiden China Xi Jinping berpidato eh berencana akan menambahkan dana sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.577 triliun untuk program Belt and Road Initiative (BRI), lintas negara. Presiden Jokowi yang hadir dalam forum tersebut, tampak terkesima. Berhalusinasi bagaimana uang tersebut bisa dimiliki semua masuk ke Indonesia dengan dalih investasi. Tidak disia siakan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi tersebut, berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diperkuat. Pada forum tersebut, hilang harga dirinya sebagai pedagang amatiran mengulang kembali menawarkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai komoditas jualan yang penting laku dan terjual. Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahkan tanpa pikir panjang mengatakan antara lain meminta agar program IKN merupakan program BRI China. Lagi lagi berdalih menanam investasi dengan menjual kedaulatan. Jokowi menyerahkan lehernya ke RRC, tidak sadar atau tidak paham bahwa BRI program Jalur Sutra Xi Jinping itu merupakan kebangkitan imperium Cina, dalam bentuk penjajah gaya baru. Telah diingatkan bahwa pinjaman besar-besaran ini telah dikritik beberapa pihak di negara Barat, dengan mengatakan BRI membebani negara-negara miskin dengan utang yang besar. Dalam beberapa kasus, tunggakan telah menyebabkan China mengambil kendali atas aset-aset tersebut. Presiden terkesan mengabaikan bahkan tanpa seleksi dan pengaman terkait dengan keamanan wilayah, menawarkan sejumlah proyek kepada pengusaha China dengan bebas yang penting investasi masuk, agar ada kesan dirinya telah bisa melakukan pembangunan di Indonesia. Tidak peduli itu uang hutang yang berbahaya aset negara bisa disita China apabila tidak mampu mengendalikan pinjamannya. Berbusa busa dalam pidatonya menjual penawaran maut bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Pernik pernik lain meluncur dengan buas bahwa sejumlah indikator ekonomi positif dan stabilitas sosial politik aman. Semua sumber daya alam ditawarkan dengan dalih sebagai pasokan dunia, yang penting sama sama menguntungkan dan dapat cuan. Seakan akan Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan dan terkesan Indonesia akan berakhir kiamat maka semua harus dijual, di ahir masa jabatannya yang tinggal menghitung har, tidak peduli resikonya di masa depan. Investasi yang terseleksi dengan ketat tetap diperlukan, dengan tetap membangun kekuatan ekonomi secara mandiri didalam negeri, tidak hanya mengandalkan hutang, yang berbahaya. Jokowi terus bertindak ceroboh, belepotan dan makin eror dan berbahaya. Tidak sadar bahkan makin nekad menjual kedaulatan negara, dengan kesan posisi dirinya hanya sebagai boneka Xi Jinping. Merusak kehidupan masa depan negara, terus melakukan akrobat, licik meracik diksi pembenaran tanpa pedulikan akibat dan bahayanya bagi masa depan bangsa ini. Alarm lampu merah dari China benar benar telah nyala. (*)
Palestina Butuh Militer bukan Obat-obatan
Oleh Ust. Dwi Condro Triono Dulu pernah sewaktu kuliah di Malaysia, saya diminta berpidato dalam acara pengumpulan dana untuk membantu rakyat Palestina yang tengah dibombardir Israel. Semangat warga Malaysia untuk mengumpulkan dana sangat besar. Antusias sekali. Terkumpul dana yang lumayan banyak. Setelah beberapa pembicara selesai, tiba giliran saya. Saya bertanya pada hadirin: ”Dana ini mau kita belikan apa?” ” Obat-obatan …!” jawab hadirin. ”Tuan-tuan dan puan-puan, dengan mengirim obat-obatan ke Palestina, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” tanya saya lagi. ” Membantuuuu …!” ”Sekali lagi saya tanya, dengan mengirim obatan-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ?” ” Membantuuu ..!” Terlihat wajah yang keheranan dengan pengulangan pertanyaan saya. Sekali lagi saya bertanya:”Dengan mengirim obat-obatan, kita membantu atau mendzalimi rakyat Palestina ???” ” Membantuuuu …!” dijawab dengan agak kesal. ” Salah..! Dengan mengirim obat-obatan, kita justru menzalimi mereka.” Semua terdiam kebingungan. Kemudian saya menyampaikan satu analogi. ”Jika ada seseorang yang didatangi orang jahat ke rumahnya dan kemudian memukuli dan menganiaya orang tersebut, dan kemudian kita mengobati luka-lukanya untuk kemudian kita tetap tinggalkan dia di dalam rumah dimana di dalamnya si penganiaya tetap ada dan kembali menganiayanya, dan kembali kita obati dan kita tinggalkan lagi dia dalam rumah dimana si penganiaya akan kembali menganiayanya, itu perbuatan membantu atau menzalimi?\" Hadirin terdiam. ” Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ingin membantu orang itu, yang pertama kita lakukan adalah mengusir si penganiaya dari dalam rumah. Percuma mengobatinya berkali-kali selama si penganiaya tetap ada di dalam rumah. Jadi jika ingin menolong rakyat Palestina, kita minta pada negara untuk mengerahkan militer untuk mengusir Israel dari bumi Palestina. Percuma mengirim obat-obatan jika bom-bom Israel tidak pernah berhenti melukai rakyat Palestina.” Pertanyaanya: Kenapa Negara-Negara Arab tidak berani Menyerang Israel? Kita semua sering bertanya-tanya kenapa Negara-negara Arab hingga saat ini masih tetap tidak mau menyerang negara Israel, padahal Israel melakukan Extraordinary Crime (kekejaman yang luar biasa) kepada rakyat Palestina. Bahkan ada yang menganggap bahwa negara Israel akan melakukan Genosida (pemusnahan etnis) di Palestina. Sebut saja negara yang berada di kanan kiri Palestina seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, mereka tidak pernah berani melanggar kedaulatan (baca: perang) terhadap negeri Yahudi ini. Ada apa gerangan dengan negara-negara Arab? Semuanya hanya bisa mengecam tanpa bisa berbuat apa-apa. Seperti Mesir contohnya, di saat penduduk Palestina hendak menyelamatkan diri melalui perbatasan Mesir-Gaza, malah aparat keamanan Mesir dengan pasukan anti huru-haranya menghalau mereka dan menutup perbatasan. Apa sebabnya? Yang pertama, dan menjadi penyebab utama adalah dikarenakan adanya kekhawatiran (baca: takut) jika sekutu Israel yakni Amerika Serikat marah terhadap negaranya. Mereka meyakini bahwa jika Amerika marah terhadap negaranya, maka negara mereka akan diboikot, diinvansi, atau bahkan diserang dengan nuklir, yang mana itu semua mengancam keselamatan diri mereka. Coba kita buka pikiran kita. Kenapa Tank-tank Israel bisa berjalan, pesawat-pesawat tempur Israel bisa terbang, dan roket-roket Israel bisa meluncur? Itu karena minyak dari negara-negara Arab. Tanpa minyak, tank, pesawat tempur, dan roket Israel takkan bisa berjalan. Israel tidak punya ladang minyak. AS justru kekurangan minyak. Ada pun Arab Saudi, Mesir, Irak, dan negara-negara Arab lainnya adalah eksportir minyak dan gas alam terbesar ke Israel. Tanpa minyak dari negara Arab, Israel tak akan mampu membantai ummat Islam di Palestina. Padahal Tahun 1970-an negara-negara Arab bisa membuat AS dan Israel mundur dengan embargo minyak. Namun kini, negara-negara Arab dipimpin oleh mereka yang pro atau takut dengan kebijakan Amerika, tak berani melakukan apapun yang dapat merugikan Israel. Bahkan Palestina mengalami krisis energi dan minyak selama berpuluh-puluh tahun, tak seorangpun dari negara tersebut yang berani menyalurkan minyaknya ke Gaza. Yang kedua, adalah terpecah belahnya kaum Muslimin oleh perjanjian Sykes Pycot. Padahal dalam surat Ali ‘Imran ayat 103 Allah melarang ummat Islam bercerai-berai. Saat ini ummat Islam diseluruh dunia terkotak-kotak dalam banyak negara yang tidak jarang satu sama lain saling bermusuhan bahkan perang seperti Iraq, Kuwait, Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya. Padahal ketika ummat Islam bersatu, ummat Islam mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ummat Islam mampu menghalau kaum Yahudi serta menundukkan kerajaan Romawi dan Persia. Pada zaman Sultan Salahuddin Al ‘Ayubi, ummat Islam mampu mengalahkan negara-negara Eropa yang bersatu dalam perang merebut Yerusalem. Negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan Yordania selain berasaskan Sekuler ciptaan Yahudi juga membina hubungan diplomatik dengan Israel. Selama puluhan tahun Presiden Mesir, dari Hosni Mobarak hingga Al Sisi, bahkan menutup perbatasan Gaza-Mesir sehingga rakyat Palestina tidak bisa melarikan diri ke sana. Makanan dan obat-obatan pun tidak bisa masuk hingga sebagian rakyat Gaza ada yang sampai memakan rumput karena lapar. Dengan terpisah-pisahnya kaum muslimin dan mengakui batas-batas negara yang diciptakan Sykes Pycot, membuat umat Muslim antar negara jadi tidak punya rasa persaudaraan Islam. Kaum Muslimin bahkan diberi hambatan jika ingin membantu saudara-saudara mereka, seperti peraturan paspor, visa, ekspor impor, bahkan sampai keluar larangan untuk berjihad. Bahkan yang paling parah adalah syubhat, yakni “lebih baik membantu dengan harta, obat-obatan, makanan, diplomasi, negosiasi” daripada mengerahkan aksi militer. Di mana itu semua telah dilakukan sejak 40 tahun, dan tidak pernah berhasil mengatasi kelaparan, krisis minyak, dan membebaskan Palestina. Kaum Muslimin di sana tidak memiliki tentara, pesawat tempur, dan tank-tank. Yang memiliki itu semua adalah Negara, bukan individu. Yang mana mereka (tentara, tank, pesawat tempur) hanya bergerak sesuai instruksi Negara. Lalu apa jadinya jika negara-negara Arab tersebut disetting sedemikian rupa, agar tunduk terhadap PBB yang diciptakan Yahudi, melalaikan kaum Muslimin dengan hiburan-hiburan dan kesibukan duniawi, mengganti Ukhuwah Islamiyah dengan Nasionalisme, dan pemimpin-pemimpin Arab yang pro Palestina dikudeta. Maka Israel akan terus berjaya, dan setiap tahun kita hanya bisa menonton Gaza yang dibombardir, setiap tahun kita hanya bisa menggalang dana dan demonstrasi di jalan-jalan. Maka benarlah perkataan para Mujahidin, “Palestina tidak akan pernah bebas, selama negara-negara Arab belum ditaklukkan.” Dan benarlah perkataan sang Al Haq, Rasulullah saat bernubuat, “Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab (terlebih dahulu)... ” Kita butuh sebuah umat, sebuah kepemimpinan, yang berani untuk tidak mengakui perjanjian sykes pycot, yang berani untuk melawan jazirah Arab, yang berani untuk tidak bernegosiasi dengan kafir Amerika, yang berani melakukan itu semua tanpa takut ancaman nuklir, boikot, dan lain sebagainya, dan hanya takut kepada Allah. Adakah yang seperti itu? In Syaa Allah ada dan akan segera datang. #savepalestina
Prank Gibran Menuju 2024: Anak Muda Kok Gitu?!
Oleh: Achmad Nur Hidayat - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute dan Ekonom UPNVJ INDONESIA negara yang penuh dengan dinamika politik, sedang menyaksikan peristiwa mengejutkan yang melibatkan sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, yang saat ini tengah menjalani perjalanan politik yang penuh dengan kontroversi. Dalam apa yang tampaknya menjadi serangkaian tindakan yang tidak konsisten, Gibran telah menjadi sorotan utama dalam dunia politik Indonesia, dan perbuatannya menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas politiknya. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah apa yang kita sebut sebagai \"Prank Gibran terhadap PDIP dan Golkar. Sebelumnya Prank MK demi Gibran sudah dilakukan. Prank Gibran ke PDIP Gibran, setelah bertemu dengan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tampaknya telah sepakat untuk menjadi juru kampanye nasional dan juru bicara dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ia mengeluarkan janji tegak lurus kepada Ibu Megawati, ketua PDIP, namun tindakan ini segera disusul dengan kejutan yang mencengangkan. Hanya sehari setelahnya, Gibran menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden dari partai lain, yaitu Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Situasi ini menggambarkan ketidak konsistensi yang mencolok dalam karir politik Gibran. Di satu sisi, dia menerima tugas khusus dari Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, untuk mendukung Ganjar-Mahfud MD, tetapi di sisi lain, dia dengan cepat berpaling dan menerima tawaran dari Prabowo. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi Gibran sebagai politisi yang dapat diandalkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan kejujurannya dalam berpolitik. Prank Gibran Ke Golkar Namun, Gibran tidak berhenti hanya sampai di situ. Dia juga terlibat dalam \"Prank ke Golkar\" yang lebih membingungkan lagi. Saat Permintaan Golkar masuk ke Partai melalui keanggotaannya di AMPI (Angkatan Muda Partai Indonesia), Gibran dengan tegas menyatakan kesediaannya menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, dia masih tetap berstatus sebagai anggota PDIP pada saat yang sama. Tindakan ini menjadi luar biasa, mengingat dalam sejarah politik Indonesia, sangat jarang terjadi bahwa seorang politisi dari satu partai mencalonkan diri dari partai lain. Bahkan, rivalnya, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, harus menjadi kader Golkar karena akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden oleh partai tersebut. Prank yang dilakukan oleh Gibran ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kesetiaan partai, tetapi juga menghancurkan prinsip-prinsip dasar dalam politik yang berintegritas dan konsisten. Namun, di balik semua permainan politik yang dilakukan oleh Gibran, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana dia bisa melakukannya. Kekuatan politik ayahnya, Presiden Joko Widodo, nampaknya telah memberinya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dalam dunia politik. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana nepotisme dan penggunaan kekuasaan politik secara tidak etis dapat mempengaruhi jalannya politik negara. Dampak Prank Gibran Buruk Baik Untuk Gibran Maupun Untuk Jokowi Prank-prank yang dilakukan oleh Gibran membawa persepsi buruk terhadap generasinya, bahwa anak muda yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan justru tampil sebagai sosok yang tidak konsisten, manipulatif, dan tidak dapat dipercaya. Ini adalah pesan yang sangat merugikan untuk generasi muda Indonesia yang seharusnya menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Dalam menghadapi Prank Gibran Menuju 2024, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali nilai-nilai integritas, konsistensi, dan kejujuran dalam politik. Politik yang sehat memerlukan pemimpin yang dapat dipercaya dan memiliki prinsip yang kokoh, bukan pemimpin yang menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dengan demikian, kita dapat memastikan masa depan politik Indonesia yang lebih baik, yang didasarkan pada integritas dan konsistensi, bukan sekadar tindakan dramatis dan pranks yang merugikan. (*)
Gibran Cawapres Prabowo, dan Perang Dingin Megawati Versus Jokowi pun Dimulai
Oleh Ady Amar - Kolumnis HARI ini, Sabtu (21/10) jika tidak ada halangan yang sangat, rencana diumumkannya bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Prabowo Subianto. Kemungkinan diumumkan setelah Rapimnas Partai Golkar hari ini, yang mengumumkan siapa cawapres yang dipilihnya. Konon pada Rapimnas itu pula Gibran Rakabuming Raka diputuskan memakai jaket kuning (Golkar), dan otomatis menanggalkan baju merah (PDIP), yang sebelumnya dipakainya. Itu artinya Gibran resmi menjadi kader Golkar. Itu artinya secara resmi Gibran telah meninggalkan PDIP, dan bergabung dengan Golkar. Bisa pula putusan Rapimnas itu juga mendaulat Gibran sebagai Bacawapres yang diusung Golkar. Sebelumnya yang digadang sebagai cawapres dari Golkar adalah ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Jangan tanya mengapa itu bisa terjadi, seorang Ketua Umum Golkar bisa tergantikan oleh kader yang baru bergabung, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menjadi kader yang diistimewakan, itu tidak lain karena ia anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga kemustahilan yang tak bisa dinalar itu bisa dijelaskan tanpa perlu perdebatan keberatan dari eksponen Golkar lainnya. Semua menjadi sepakat sampai tingkat ketidakmungkinan menjadi dimungkinkan. Buat anak Jokowi tak ada yang tidak mungkin. Sebelumnya, sang adik Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, mendapat keistimewaan yang cuma perlu 2 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) langsung didaulat menjadi Ketua Umumnya. Istimewanya lagi, Kaesang diangkat sebagai Ketua Umum PSI cukup lewat pertemuan kopi darat beberapa pengurusnya dengan Kaesang. Semua tampak seperti main-main, bahkan tidak peduli melanggar AD/ART partai itu tentang keanggotaan. Terpenting dapat ketua umum anak presiden. PSI memanglah partai gurem, pantas jika berharap banyak dengan kehadiran Kaesang. Berharap ada tuah Jokowi di sana, dan bisa merasakan nikmatnya masuk sebagai penghuni Senayan. Tapi menjadi heran jika Golkar sebagai partai 2 besar, ikut memberi karpet merah buat kader barunya, dan lalu menjadikannya wakil partai sebagai cawapres yang disandingkan dengan Prabowo Subianto. Golkar partai besar dan punya jam terbang tinggi seperti tak punya marwah sebagai partai besar. PSI dan Golkar dalam konteks yang sama, seperti perlu menampakkan citra sebagai partai yang berkhidmat pada Jokowi. Sekali lagi, itu jika benar, Golkar mendorong Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, itu pastilah mengikuti arahan Jokowi langsung tidak langsung menafsir apa yang diinginkan Jokowi, dan itu tentang di-cawapreskannya Gibran. Itu pun tentu disadari Jokowi, bahwa keinginannya itu akan bersinggungan dengan PDIP, yang telah resmi mendeklarasikan pencalonan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Konsekuensi untuk Jokowi, yang sebagai petugas partai (PDIP), itu tentu sudah diperhitungkannya dengan matang. Diperhitungkan segala konsekuensi yang bakal diterimanya. Dan, jika Gibran sudah resmi disandingkan dengan Prabowo, maka mustahil Jokowi bisa berkelit bermain dua kaki di antara Prabowo dan Ganjar, yang selama ini mampu melenakan PDIP. Tergagap setelah permainan Jokowi dengan \"Politik Dinasti\" nyaris disempurnakan. Jangan tanya lagi bagaimana rasa kecewa seorang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP pada Jokowi yang dibesarkannya dengan \"kasih sayang\" berlebih. Memberi tiket yang menjadikannya Wali Kota Solo (2 tiket/2 periode), Gubernur DKI Jakarta (1 tiket), dan lalu Presiden RI (2 tiket/2 periode). Artinya, 5 tiket diberikan untuk Jokowi. Tidak cukup di situ, PDIP memberi juga tiket pada Gibran sebagai Wali Kota Solo (1 tiket), dan juga pada anak menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan (1 tiket). Total 7 tiket diberikan pada Jokowi dan keluarga. Tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi, suguhan yang diberikan pada PDIP, seperti apa yang akan kita lihat--sekali lagi jika Gibran jadi diusung Golkar atau dengan cara apa pun itu, Gibran menjadi pendamping Prabowo--bagaimana Megawati/PDIP menyikapinya. Pastilah penyikapan yang serius, dan tidak mustahil pecah kongsi bisa saja terjadi. Tapi apakah sampai pemecatan pada Jokowi akan dilakukan, sepertinya itu tidak akan \"berani\" dilakukan. Sebagai petugas partai, Jokowi tentu berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang sama-sama petugas partai, tapi beda nasib karena beda status sosial. Budiman Sudjatmiko yang terang-terangan mendukung Prabowo langsung dipecat sebagai anggota PDIP. Perang memang sedang dimulai. Perang yang pastinya menyertakan segenap elemen istana di satu pihak, dan itu yang akan diantisipasi Megawati agar tidak menambah kepedihan yang bisa saja dimainkan Jokowi--kasus yang menjerat menantu Megawati (Kasus BTS), Happy Hapsoro, dan bisa jadi kasus lainnya akan dibuat terang benderang--agaknya itu yang mengerem Megawati untuk tidak memperlakukan Jokowi dengan pemecatan. Tak mungkin pula Megawati akan menarik para menterinya dari kabinet Indonesia Maju, dan menggelorakan semangat meng-impeach di parlemen dengan mengajak partai lain, itu hal mustahil. Ajakan yang tak mungkin disambut, karena itu persoalan internal PDIP dengan petugas partainya. Menghadapi petugas partai yang dibesarkannya, dan yang saat ini tengah memiliki seluruh perangkat yang bisa mengobrak-abrik kemapanan PDIP, itu yang tak mungkin dihadapi PDIP saat ini. Maka memilih sikap seperti biasa-biasa saja melihat \"tusukan\" Jokowi, itu sepertinya cara yang akan dilakukan PDIP. Seperti perang dingin saja. Tapi tentu tidak membiarkan selamanya, tapi lebih memilih waktu yang tepat untuk membalaskan dahaga kemarahan Mamak Megawati, tentu dengan caranya. Dan, itu tidak penting untuk dianalisa. Biarkan saja...**
Mahfud MD Harusnya Ikut Petisi 100
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEPERTI biasa Mahfud MD mengkritisi kondisi negara. Dulu mengkritik perilaku korup rezim konon di rezim Jokowi korupsi lebih dahsyat dari pada sebelumnya. Dari atas sampai bawah. Mahfud prihatin. Begitu juga baru-baru ini ia memprihatinkan soal penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Semestinya di bawah terlindungi di atas ditindak tegas. Bagus sekali ktitik Mahfud MD ini. Yang tidak bagus adalah bahwa ia sendiri adalah bagian dari rezim korup dan hukum yang tumpul itu. Mahfud MD juga dulu mengingatkan adanya Ketetapan MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Meminta agar pejabat yang dinilai tidak mampu segera mengundurkan diri. Mahfud pernah menyinggung rusaknya iklim rezim. Menurutnya Malaikat bisa berubah menjadi Iblis di ruangan pemerintahan seperti itu. Dahsyat memang Mahfud MD. Yang keparat adalah bahwa yang dikritisi itu ternyata termasuk dirinya. Mahfud MD itu Menkopolhukam, Menteri yang mengkoordinasi Menteri-Menteri yang disinggung dan berperan strategis tersebut. Mahfud MD merupakan penentu kebijakan rezim Jokowi. Konten kritikan atau curhat Mahfud sama dengan apa yang diprihatinkan oleh Kelompok Petisi 100. Apa yang dinyatakan merupakan sebagian kecil dari narasi atau substansi Petisi. Setelah Mahfud MD mengritik lalu apa yang akan dilakukan ? Sebagai Cawapres ia bersama Ganjar berada pada poros \"melanjutkan\" bukan \"perubahan\". Dipastikan sulit untuk mampu merealisasikan omongannya. Artinya itu omdo dan omdo. Tindak lanjut dari keluhan Mahfud MD adalah apa yang menjadi misi dari Petisi 100 yakni makzulkan Jokowi. Mahfud MD semestinya bergabung dengan berbagai kekuatan kritis. Bersama Petisi 100 mendesak DPR dan MPR agar segera menggunakan kewenangannya untuk memakzulkan Jokowi. Sebagai langkah awal untuk perbaikan. Tanggal 20 Oktober saat mahasiswa bergerak teriakan dan desakannya ialah bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati reformasi oleh karenanya harus segera mundur. Kedaulatan rakyat direnggut paksa oleh segelintir pengendali kekuasaan yang bernama oligarki. Menjalankan konsepsi neoliberalisme yang menindas rakyat. Nah, sebagai Cawapres dalam status Menko Polhukam Mahfud MD tidak dituntut untuk menjadi oposisi tetapi menyiapkan agenda konkrit bagi proses demokratisasi, pemberantasan KKN, penegakan hukum, serta membangun ekonomi kerakyatan berkeadilan. Persoalannya ialah bahwa rakyat skeptis akan integritasnya. Fakta empirik menunjukkan bahwa ambivalensi melekat pada profil dan karakternya. Dalam skandal 349 trilyun pada instansi Kemenkeu Mahfud yang melempar kasus, tetapi melalui Satgas bentukannya, Mahfud MD juga yang meredam hingga \"sunyi senyap\". Seharusnya Mahfud MD langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus TPPU tersebut. Ini skandal serius. Agar tidak menjadi Menteri tukang omong doang, ayo Mahfud ikut berjuang bersama Petisi 100 agar Jokowi segera dimakzulkan. Selama rezim ini masih dipimpin Jokowi maka omongan Mahfud MD itu hanya seperti orang yang buang angin saja. Wes ewes ewes...bablas angine. Alami tapi bau, Pak. Bandung, 21 Oktober 2023.
Jalan Terjal Berliku Menuju KPU: Perjalanan Anies dan Gus Imin Terobos Kemustahilan
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik AKHIRNYA, semua keraguan dan kecemasan dari puluhan juta pendukung di seluruh tanah air, sirna, begitu Anies dan Gus Imin keluar dari kantor KPU RI menemui massa pendukungnya. Disambut sujud syukur dan gemuruh hamdalah dari puluhan ribu massa yang memadat di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Taman Suropati. Keberhasilan AMIN mendaftar di KPU siang itu, memunculkan eforia massa pendukung yang tak terbendung. Letupan emosi diekspresikan dalam beragam cara dan tingkah. Massa histeris tak henti-henti teriakkan kata, “Perubahan!” sembari mengacung-acungkan tinju di udara. Bahkan ada pula hanya diam menatap ke arah panggung dengan senyum sambil berurai air mata. Satu kata bagi semua kejadian itu adalah: “Orgasme.” Kecamuk perasaan campur-aduk yang tersimpan di dada selama ini atas perlakuan buruk terhadap Anies dan juga Gus Imim, mereka tumpahkan dengan sekali sentak, tanpa ada tersisa. Kualitas hubungan emosional yang demikian dalam antara AMIN dan massa pendukungnya, membuat saya bergidik sampai membayangkan hal yang tidak-tidak. “Oh Tuhan, jangan terjadi sesuatu yang buruk pada Anies dan Gus Imin. Sebab tak perlu lagi ada tragedi berdarah di negeri ini. Kita hanya perlu demokrasi riang-gembira, seperti harapan Gus Imin,” do’aku dalam hati. Dapat dimengerti mengapa mereka sampai terbawa perasaan sedemikian dahsyat. Hal itu tak lepas dari jalan terjal berliku yang dilalui Anies dan AMIN hingga bisa sampai di KPU. Semua perlakuan buruk terhadap Anies, khususnya, sungguh melukai perasaan mereka. Tak terkecuali sikap sinis seorang tukang survei yang songong bertaruh Alphard jika Anies sampai di KPU. Menjadi Bacapres bagi Anies memang tampak mustahil. Sebab partai mana yang mau mengusung? Di luar partai koalisi istana, hanya ada Partai Demokrat dan PKS, itu pun tidak cukup. Tetapi siapa sangka, Partai Nasdem nekad mengusung Anies. Manuver Surya Paloh di luar dugaan itu, bagi Anies dan pendukungnya adalah sebuah keajaiban. Tak lama setelah Partai Nasdem memutuskan mencaprekan Anies, bergabung Partai Demokrat dan PKS, lalu bersama-sama membentuk koalisi bernama Koalisi Perubahan (Jild 1). Dengan terbentuknya koalisi tersebut, pendukung Anies di seluruh tanah air pun tersenyum lega, karena sudah cukup mengusung Anies sebagai Bacapres. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Terbentuknya koalisi itu, tak lantas membuat pendukung Anies tenang. Sebab semenjak itu, upaya untuk menjegal Anies dilakukan secara masif melalui dua skenario yang dijalankan secara simultan. Pertama, mentersangkakan Anies pada kasus Formula E. Kedua, mencopet salah satu partai dari tiga partai anggota Koalisi Perubahan. Skenario pertama dijalankan oleh Firli Bahuri, Ketua KPK. Seperti diungkap oleh Koran Tempo bahwa Firli berkali-kali mengupayakan agar status hukum kasus Formula E dinaikkan ke tingkat penyidikan. Untungnya di tubuh Tim Penyelidik KPK, masih terdapat orang-orang yang berintegritas. Sebab, jika tidak, maka Anies dipastikan menjadi tersangka, dan Pilpres pun selamat tinggal. Skenario kedua sasarannya adalah Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Partai Demokrat, meminjam istilah Deny Indrayana, coba dicopet oleh Moeldoko, namun ternyata gagal. Partai Nasdem pun coba diganggu dengan menekan Surya Paloh. Mula-mula, Bang Surya, begitu ia disapa, dikucilkan dari istana dan konon bisnisnya dibonsai. Dirayu tak tergoda, diancam tak mempan. Begitulah Bang Surya, tetap bergeming. Bahkan, tatkala JG Plate, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo ditangkap oleh Kejagung, Bang Surya tak juga goyah sedikitpun. “Abang ini, jangankan dipenjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan,” tegas lelaki dari Tanah Rencong itu menggetarkan. Justeru yang hampir menggagalkan Anies menjadi Bacapres adalah terjadinya perbedaan sikap yang tajam antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat soal deklarasi Bacawapres. Partai Demokrat mendesak untuk dipercepat, sedangkan Partai Nasdem menolak karena masih menunggu opsi lain yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan koalisi. Realitasnya, perbedaan itu tak juga bisa didamaikan. Sehingga sejak 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 1 praktis sudah bubar, dan hampir 20 jam lamanya Anies tidak lagi berstatus sebagai Bacapres. Pada situasi itu, Bang Surya dengan insting politiknya yang tajam, diam-diam menghubungi Gus Imin tanpa sepengetahuan Anies dan PKS. Keajaiban kembali menghampiri Anies. Bak pucuk dicinta ulam tiba. Gus Imin yang dalam situasi sudah tak nyaman berkoalisi dengan Prabowo, langsung menyambar tawaran Bang Surya untuk berpasangan dengan Anies. Malam hari 27 Agustus 2023, Koalisi Perubahan Jilid 2 pun terbentuk oleh Partai Nasdem dan PKB. Kartu Anies hidup kembali. Usai deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya pada 2 September 2023, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar pun bermetamorfosa menjadi “AMIN”, akronim dari nama mereka berdua. Apakah mereka sudah aman dan tinggal menunggu pendaftaran di KPU? Tidak. Malahan, massa pendukung AMIN masih dibuat sport jantung oleh KPK. Hanya berselang beberapa hari pasca deklarasi, KPK memanggil Gus Imin sebagai saksi pada kasus korupsi 12 tahun silam. Semenjak itu, hampir setengah bulan lamanya, massa pendukung AMIN berada dalam bayang-bayang kecemasan. Cemas membayangkan saat jelang pendaftaran di KPU, Anies atau Gus Imin, tiba-tiba dijemput KPK dan tak keluar lagi hingga masa pendaftaran berlalu. Dalam situasi seperti itu, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain hanya menggedor pintu langit, memohon pertolonganNya. Sebab, seperti kata Ebiet G Ade, “Tak ada yang dapat menolong selain yang di atas sana.” Entah ada hubungannya atau tidak, namun yang pasti, jelang pendaftaran di KPU, sosok yang ditengarai berada dibalik penjegalan Anies selama ini dikabarkan mengalami lumpuh tak berdaya. Dan, Firli Bahuri sendiri kini sedang ditunggu oleh Polda Metro Jaya. Mungkinkah semua itu, juga adalah sebuah keajaiban? Keajaiban bagi Anies dan Gus Imin telah berhasil menerobos kemustahilan [ym] Makassar, 20 Oktober 2023
Selamat Tinggal Status Quo, Selamat Datang Era Perubahan
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono - Wakil Pemimpin Redaksi FNN Ada seorang tokoh penting di rezim ini yang begitu sensitif ketika mendengar kata-kata “perubahan”. Sampai dengan gaya arogansinya yang khas berkata, “Perubahan apa? Kalian jangan sok-sok bilang perubahan! Rakyat butuh kemajuan yang sudah banyak diperbuat pemerintahan hari ini!,\" tegasnya dengan wajah marah dan angkuh. Wajar si bapak ini begitu reaktif dan emosional menanggapi isu perubahan yang diinginkan rakyat hari ini. Karena, si bapak kita ini tahu masa jabatan dan bulan madunya dengan pemerintah hari ini akan segera berakhir. Berakhir dengan berjuta masalah dan rekam jejak yang jauh antara fakta dan pencitraan yang masif disiarkan media mainstream. Selama ini setiap isu pemberitaan tentang keberhasilan pemerintahan dilakukan “satu pihak” saja. Kenapa? Karena kalau ada yang berbeda dengan pemerintah, maka akan diciduk, diintimidasi, dipersekusi, dan dipenjarakan menggunakan UU ITE dan Peraturan Pidana nomor 1 Tahun 1946 (sebuah peraturan yang seharusnya sudah tak digunakan lagi). Sebuah peraturan dengan pasal karet yang menjerat para pejuang dan aktivis menyuarakan kritik. Jadi wajar, si bapak merasa dirinya jumawa, dapat mencuci otak publik sekehendak hatinya. Tapi dia lupa watak asli orang Indonesia. Diam bukan berarti “nrimo”. Tak bersuara bukan berarti tidak tahu. Ini hanya masalah momentum waktu saja. Karena kekuatan civil society di Indonesia sedang mengalami masa “shock”, karena baru saja menikmati era kebebasan reformasi di era BJ Habiebie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Tiba-tiba rezim hari ini “merampasnya” dari tangan rakyat. Tak terhitung para tokoh, ulama, aktivis, bahkan akademisi yang dijebloskan ke dalam penjara hanya karena perbedaan pendapat dan menyuarakan kebenaran. Di satu sisi, rezim dengan sesuka hatinya membiarkan ulah para buzzer, para tokoh influencer menyebar hoax, caci maki, kebencian terhadap kelompok dan tokoh yang berseberangan dengan rezim. Bahkan entitas agama pun mereka kriminalisasi dan nistakan. Siapa yang bersebrangan sikap politik, dijadikan musuh negara. Kembali pada pokok bahasan kita hari ini adalah menjawab pertanyaan si bapak tentang perubahan apa yang diharapkan rakyat hari ini. Mari kita jawab bersama-sama sebagai berikut: 1. Perubahan akan suasana harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan, tanpa caci maki, membubarkan para buzzer bayaran yang membuat gaduh dan adu domba, baik di sosial media, maupun menginfiltrasikannya dalam program pemerintah secara halus. Sejatinya, 78 tahun negara ini merdeka, tak ada permasalahan SARA di Indonesia. Akan tetapi hanya apabila kelompok kiri berada dalam kekuasaan saja, maka akan selalu permasalahan SARA diungkit-ungkit, dipanas-panasi, dan dipertentangkan agar masyarakat terpecah belah. Agama dinista, para ulamanya dicela, dan suasana kebencian antar-umat beragama diprovokasi terus menerus. Inilah ciri khas gaya politik orang “tak beragama” berkuasa. Padahal seharusnya pemerintah atas nama negara menyatukannya, membangun kebersamaan, merangkul, dan membuang jauh kata-kata perbedaan dan keberagaman dengan kata persatuan: Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggrva. 2. Perubahan akan kiblat (arah) pemerintahan kembali kepada Pancasila, dengan dasar negara sesuai pasal 29 (ayat) 1 ; Negara Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia juga bukan negara tanpa agama. Agama adalah salah satu entitas sosial kenegaraan bahkan ideologis, yang tak bisa di pisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, menghilangkan kurikulum agama dalam road map pendidikan dan menghapus mata pelajaran agama di sekolah milik pemerintah itu bertentangan dengan dasar negara dan tujuan pendidikan nasional kita sendiri, yaitu: Mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Berarti Agama adalah salah satu dasar tuntunan dalam membangun norma dalam pendidikan nasional, bukan malah menghapusnya. Mengapa pemerintahan hari ini begitu getol “menjauhkan” agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara? Agama (khususnya) Islam distigmakan begitu buruknya, menakutkan, bak monster. Padahal Agama Islam adalah mayoritas dan ibu kandung dari lahirnya bangsa Indonesia. Program sekulerisasi (pemisahan agama dan negara), yang diprogramkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, sesuai pidato Presiden Jokowi ingin memisahkan kehidupan agama dan politik, itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depan, serta hal inilah yang menjadi bibit keributan di tengah masyarakat. 3. Perubahan akan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Kedudukan setiap warga negara itu sama di hadapan hukum. Tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Para penegak hukum dan kewenangan mesti dievaluasi, baik orientasi, struktur, SDM, regulasi, dan budayanya. Hal ini penting sebab penegakan hukum ini adalah pilar demokrasi. Para penegak hukum tidak boleh lagi (diharamkan) menjadi alat kekuasaan, menjadi centeng pengusaha dan sangat mudah mengkriminalisasikan orang, tergantung siapa yang kuat dan besar cuannya. Rakyat bukan musuh polisi, para aktifis, ulama, kritikus, dan politisi bukan musuh polisi karena berseberangan pendapat dengan yang berkuasa hari ini. 4. Perubahan akan perilaku suka buat utang-utang yang tidak berguna dan memberikan beban besar terhadap keuangan negara. Anehnya pemerintahan hari ini melakukan pencabutan semua subsidi, dari listrik hingga BBM. Dengan pencabutan subsidi otomatis sembako naik. Di satu sisi pemerintah dengan sumringah bilang keberhasilannya, namun faktanya utang negara kita hari ini naik 3 kali lipat menuju angka 8.000 trilyun, kalau versi Misbahkun mencapai 20 ribu trilyun rupiah digabung dengan swasta. Bunga dan cicilan hampir Rp1000 trilyun per tahun, sedangkan APBN kita saja 2700 trilyun per tahun. Artinya, 1/3 APBN kita hanya untuk bayar bunga dan cicilan utang. Yang terbebani akhirnya keuangan negara, yang seharusnya bisa untuk subsidi pupuk, subsidi BBM, bangun sekolah, bangun rumah sakit, jembatan, jalan di pedesaan, bea siswa, hingga permodalan untuk para UMKM. Yang terjadi dana subsidi hanya untuk bayar utang, dimana dana tersebut digunakan untuk proyek yang tak mempunyai efek terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah. Perubahan akan cara mengelola keuangan pemerintahan ini yang harus dilakukan. Bukan ugal-ugalan, dan hanya mengejar pencitraan semata. 5. Perubahan tata kelola cara eksploitasi sumber kekayaan alam dan migas. Cabut aturan yang memberikan karpet merah bagi perusahaan yang tujuannya hanya untuk merampok sumber kekayaan alam di negara kita, sesuai pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sumber kekayaan alam mesti berujung pada kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan negara asing dan kelompok elit di pemerintahan hari ini. Eksploitasi sumber kekayaan alam mesti berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Bayangkan sesuai statemen Deputi BI yang menyatakan ada lebih 5.000 trilyunan rupiah transaksi tambang di Indonesia, tapi uangnya tidak berada di Indonesia. Ini gila namanya. Belum lagi kita bicara perkebunan, sawit,CPO, dan perikanan hingga migas. Kalau tata kelola ekspolitasi ini berpihak pada kemakmuran rakyat, tak akan ada negara kita bisa punya utang-utang yang terus bertambah. Diperkirakan sumber kekayaan alam di Indonesia itu dikeruk senilai 20 ribu trilyun setiap tahunnya termasuk Freeport. Tapi apa yang bangsa Indonesia ini dapatkan? Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tergolong tinggi kalau kita gunakan parameter yang benar dan terbuka. Jangan versi BPS yang banyak pihak akademisi pertanyakan kenetralannya dalam memberikan angka-angka sejak rezim hari ini. 6. Perubahan akan tata kelola investasi bukan invansi. Setiap negara memang butuh investasi, tetapi investasi yang seperti apa? Tentu investasi sesuai dengan SDG’S (Sustainable Develpment Goal’s). Yaitu, setiap investasi harus berorientasi pada Pro-Job (Melahirkan lapangan pekerjaan), Pro-Poor (Mengentaskan kemiskinan), Pro-Growth (Memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi), dan Pro-Green (ramah terhadap lingkungan hidup). Artinya, investasi yang sehat dan berkedaulatan yang kita mau. Serta memberikan manfaat pada anak bangsa dan negara, yaitu, investasi yang melahirkan lapangan pekerjaan, mengentaskan pengangguran yang menghilangkan kemiskinan, dan investasi yang ketika belanja, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Bangun jembatan dan jalan, ya beli semen dan besinya dari produksi dalam negeri dong. Sehingga menghidupi pabrik dalam negeri, bukan malah import. Begitu juga untuk tenaga kerjanya, yang kita inginkan adalah tenaga kerja lokal agar para anak bangsa bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Dan otomatis hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Pasar pasar rakyat akan hidup, ekonomi rakyat hidup. Jadi bukan TKA Cina yang diimport jadi pekerja di pabrik yang mengeksploitasi sumber kekayaan alam bangsa kita. Ini yang harus dan wajib diubah apapun alasannya. Selanjutnya tentu juga, investasi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga tidak menimbulkan banjir, hutan gundul, habitat dan keseimbangan ekosistem rusak. Maka pasti bencana alam akan datang. Itu sudah hukum alam. Lebih parah lagi kalau investasi yang begitu wah diwarnai proyek mangkrak, gagal, namun lingkungan sudah terlanjur rusak, dan negara terjebak utang (debt trap) yang menyandera negara. 7. Perubahan cara penindakan korupsi, peredaran narkoba, serta perubahan akan budaya tayangan pertelevisian yang mesti kembali menjadi media pendidikan dan penyebar informasi yang beradab. Dalam hal narkoba, Indonesia ini sudah sangat darurat narkoba, karena sudah terlalu banyak aparatur penegak hukumnya terlibat. Dan ini berbahaya karena narkoba akan menghancurkan para generasi muda penerus bangsa ini. Kasus Irjen Pol Tedy Minahasa contohnya. Korupsi yang hukumannya sangat ringan juga mesti diperbaiki dimulai dari budaya dan kepemimpinan (keteladanan). Ibarat kepala ikan, kalau kepalanya busuk maka badannya pun akan busuk. Di sanalah dibutuhkan keteladanan seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya bersih, tegas, beribawa, tidak korupsi, pasti yang di bawahnya tidak akan berani korupsi. Begitupun budaya ASN nya. Mesti juga diperbaiki dimulai juga dari tingkat kesejahteraannya. Yaitu gaji yang layak dan bermartabat, sehingga para ASN kalau gaji sudah tinggi tidak akan korupsi lagi. Terakhir budaya, inilah peran pendidikan dan media. Tertibkan siaran-siaran hedonisme matrealistis. Karena inilah pangkal utama yang menyebabkan orang akan korupsi. Ibu ibu pejabat korupsi. Gaya hidup yang berlebihan. Ingin kaya cepat, ingin pujian, ingin kelihatan wah dengan harta benda perhiasan. Mengakibatkan hilangnya rasa malu, untuk mendapatkan uang apakah itu halal dan uang maling dari uang rakyat. Perubahan budaya yang berkarakter ini akan menjadi fondasi utama national character building bangsa Indonesia ke depan. Jauhkan anak anak muda kita dari budaya alay, bucin, hura-hura, hedonisme dan matrealistis. Menjadi para generasi muda yang tangguh, berkualitas, berkarakter, dan bermental mandiri patriotik untuk bangsa dan negaranya. Budayakan generasi muda kita dengan budaya yang positif, konstruktif, bermental superior bukan inferior. Suka berkarya, dan yang terpenting adalah budaya jujur, gotong royong, ramah, tenggang rasa, saling menghormati dan patritoik nasionalis adalah budaya asli dan dasar bangsa Indonesia. Itu baru segelintir yang kita paparkan. Banyak lagi perubahan perubahan yang menjadi harapan besar masyarakat. Dan insyaAllah apabila harapan perubahan di atas dapat terlaksana, maka Indonesia baru akan jadi megara besar, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cukup 10 tahun ini menjadi “mimpi buruk” bagi kita semua. Makanya, wajib kita lawan “status quo” yang menjerumuskan bangsa dan negara ini menuju failed state. Tidak ada negara di dunia ini yang maju karena investasi, karena infrastruktur, dan instabilitas sosial politik dan ekonomi. Tidak bakal maju karena terus menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat untuk menutup kegagalan roda pemerintahannya. Tak ada negara di dunia yang maju karena bantuan negara lain. Bullshit itu semua. Sebuah negara yang maju, hanya karena tekat, semangat, kemandirian dari para anak bangsanya sendiri. Dan untuk itulah dibutuhkan karakter pemimpin yang berkualitas, mapan, bermartabat, dan visioner. Bukan planga plongo ikut apa kata oligarkhi. Baru mau berakhir masa jabatan baru sadar, kalau dirinya adalah Presiden. Dan buru-buru mau cawe-cawe politik. Miris sekali. Jakarta, 19 Oktober 2023.
Cium Kaki Ibu, Pasangan AMIN Lebih dari Sekadar Presiden dan Wakil Presiden
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Cium kaki Ibu, bukan hanya menjadi keyakinan ridho Allah berada pada ridho orang tua. Pasangan AMIN tak ubahnya meminta obat mujarab dari virus kebiadaban pemimpin dan pejabat yang mewabah di republik dekade ini. Bukan pidato Anies yang menggelegar atau jumlah massa rakyat yang menggetarkan saat pendaftaran pasangan AMIN di KPU. Adab dan akhlak Anies-Gus Imin pada momen sungkeman kepada ibunya, merupakan indikator kelayakan moral dan integritas pemimpin yang mengusung perubahan. Bahkan harta setinggi dan sebesar gunung yang dimiliki seorang anak tak akan mampu membalas kebaikan seorang ibu. Betapapun hebat dan tingginya jabatan seorang anak, itu tak akan bisa menggantikan, tak sebanding apalagi menukar apa yang telah diberikan seorang ibu kepada anaknya. Bagi Ibu kebahagiaan seorang anak lebih penting dan utama, meski harus dilakukan dengan pengorbanan apapun. Begitupun bagi seorang anak, keikhlasan dan keridhoaan seorang ibu itu lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi manusia yang berarti. Bukan harta, bukan jabatan dan bukan status sosial yang didambakan seorang ibu pada anaknya, tapi tentang nilai-nilai dan makna kehidupan yang lebih prinsip yang diharapkan seorang Ibu yang harus dimiliki oleh semua anak-anaknya. Tidak sedikit anak atau seseorang yang memiliki segalanya di dunia, namun jangankan memberi manfaat pada banyak orang, kehidupan ibunya saja sering terabaikan. Banyak anak atau seseorang yang hidup dengan keterbatasan dan sekedarnya, akan tetapi dengan kesadaran jiwa dan kesadaran maknanya tetap dapat memuliakan ibunya. Pasangan Anies-Gus Imin begitu memesona pada saat pendaftaran capres-cawapres di KPU pada tanggal 19 Oktober 2023. Bukan suasana politik yang menegangkan, bukan pada pidato Anies yang menggelegar, bukan pula jumlah massa yang partisiiatif dan fantastis yang mengiringinya. Momen itu menjadi istimewa dan luar biasa tatkala Anies dan Gus Imin memulai rangkaian pendaftaran capres-cawapres itu dengan sungkeman pada ibunda Anies. Anies dan Gus Imin menundukkan tubuhnya, merendahkan kemanusiaannya dan bersimpuh di hadapan ibunya seraya mencium kakinya. Peristiwa yang bukan saja mengharukan, lebih dari itu menyeruak pesan kesholehan dan ketaatan kandidat presiden dan wakil presiden pada seorang ibu. Mungkin publik lebih fokus mengamati dan menilai salah satu agenda pilpres 2024 itu dengan beragam analisis yang terkait dengan konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Pendukung dan lawan politik akan punya apresiasi dan reaksi masing-masing. Politisi, akademisi, dan boleh jadi para pejabat dan pengusaha ikut mencermati dinamika pendaftaran capres-cawapres Anies-Gus Imin. Bisa dianggap biasa saja atau sekedar tradisi, namun sungkeman pasangan AMIN yang diikuti cium kaki pada Ibunda Anies menjadi berbeda dan begitu berarti. Ya begitu berarti karena menunjukkan ahliak kedua pemimpin, terutama saat negara diselimuti ketidakwarasan dan pelbagai penyimpangan. Adab pasangan AMIN menjadi diferensiasi terhadap fenomena krisis moral dan miskin integritas pada kebanyakan pemimpin dan pejabat dalam rezim pemerintahan selama hampir satu dekade ini. Bukan cuma mengebiri demokrasi dan memanipulasi konstitusi, rezim pemerintahan begitu gersang dari kehadiran moral dan integritas. Menghalalkan segala cara demi syahwat kekuasaan dan menjadi gerombolan pemimpin tanpa adab dan akhlak. Anies dan Gus Imin dihadapkan pada realitas itu membawa harapan perubahan dan Indonesia yang lebih baik. Pasangan AMIN, terutama pada figur Anies terasa menjadi istimewa karena lebih banyak menampilkan sisi-sisi pribadinya yang humanis dan populis. Dalam badai kritik dan hujatan di tengah kontestasi pilpres 2024, Anies tetap bergeming dan bersabar menghadapinya. Tak ada respon negatif, tak ada sakit hati dan tak ada sedikitpun rasa dendam terhadap upaya mendawngreed dan pembunuhan karakter terhadap seorang Anies selama ini. Anies tetap menampilkan jatidirinya yang tenang, santun dan optimis dalam terpaan gelombang isu, intrik dan fitnah yang keji. Anies seperti dalam pidato pendaftaran capres-cawapresnya, tetap yakin dan bahkan meminta maaf mengecewakan orang-orang yang telah pesimis terhadap dirinya. Lebih dari sekadar rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi. Lebih dari sekedar kematangan dan kualitas behavior dalam kepemimpinannya. Lebih dari keyakinan dan optimisme membawa bangsa ini untuk keluar dari situasi krisis dan ketidakwarasan dalam penyelenggaraan negara. Anies dan Gus Imin bukan sekedar membawa janji-janji dan harapan perubahan. Anies dan Gus Imin telah telah memulai sesuatu yang jauh lebih fundamental dan radikal sebelum menjadi Presiden dan wakil Presiden. Bahwasanya Pasangan AMIN telah memberikan edukasi sekaligus pencerahan, seperti memberi sinyal sepatutnya adab dan akhlak menjadi hal yang prinsip dan utama bagi semua anak bangsa terutama pada seorang pemimpin. Dengan mencium kaki ibu, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menjadi lebih dari sekedar presiden dan wakil presiden bahkan sebelum pilpres 2024 dimulai. Perubahan rakyat, negara dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, dimulai dari perubahan adab dan akhlak para pemimpinnya. (*)
Setelah Pendaftaran Capres/Cawapres Dimulai
Oleh Radhar Tribaskoro | Komite Eksekutif KAMI PUTUSAN MK yang membuka jalan pencawapresan Gibran bukan tujuan sebenarnya. Putusan itu direkayasa cuma untuk menaikkan posisi tawar ke Megawati. Untuk memaksa agar Megawati setuju pasangan Prabowo-Ganjar. Dengan telah dipilihnya MMD sebagai pasangan Ganjar, tawaran itu telah ditolak. Apakah Gibran tetap jadi cawaprea Prabowo. Jokowi tidak akan melanjutkan paslon Prabowo-Gibran. Selain karena dapat kritikan keras, pasangan itu tidak bakal menang. Jokowi sekarang ibarat layangan putus, vonis MK telah meyakinkan Megawati bahwa Jokowi memang pengkhianat. Itu sebabnya ia perintahkan Ganjar Mahfud mendaftar di hari yang sama dengan AMIN, perlambang bahwa keduanya akan menjadikan Prabowo (Jokowi) sebagai musuh bersama. Keadaan Jokowi yang sudah lepas dari PDIP menyenangkan Prabowo. Jokowi sekarang hanya milik dia. Namun sekarang, tanpa kewajiban mencawapreskan Gibran. Semua resources Jokowi memang akan tumpah ke Prabowo, tetapi apakah cukup untuk memenangkan? (*)
POPULER
