OPINI
Anies Hidupkan Spirit Soekarno di Indonesia Menggugat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle FNN-Anies Baswedan telah dihadang menghadiri diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu 8/10/23 lalu. Acara yang diselenggarakan Change Indonesia, dan diorganisir Maman Imanul Haq dan Andreas Marbun tidak jadi dilaksanakan. Izinnya dicabut malam hari sebelum sehari sebelum pelaksanaan. Penghadangan Anies juga hampir terjadi pada minggu sebelumnya, (Ahad 1/10/23). Ketika itu segelintir makhluk yang mengatasnamakan mahasiswa menuntut pembatalan acara Ngariung 1000 alumni ITB dengan Anies di gedung BMC. Begitu juga dengan acara jalan santai Anies di stadion Jalak Harupat Soreang, yang diperkarakan sebagai milik pemerintrah provinsi Jawa Barat. Perbedaan yang mencolok adalah gedung dan fasilitas pemerintah lainnya di Jawa Barat. Fasilitas pemerintah bebas digunakan Kaesang si anak Jokowi dalam temu akbar politik Stadion Arcamanik maupun parpol lainnya pendukung pemerintah. Inilah diskriminasi yang nyata-nyata terjadi. Alasan plt Gubernur Jawa Barat tidak masuk akal. Sebab, mengatakan bahwa fasilitas pemerintah tidak dapat digunakan untuk aktifitas politik sangat bias. Apalagi jika melihat Jokowi selalu menggunakan istana dan fasilitas negara dalam semua cawe-cawe politiknya menuju 2024. Tragisnya, jika terjadi dalam beberapa hari ke depan, penunjukan Gibran sebagai cawapres pilihan Prabowo. Diperkirakan telah memakai fasilitas Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mewujudkan itu keinginan menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Merubah batas minimal usia Cawapres dari 40 ke 35 tahun. Lalu untuk apa mengatas namakan ruang publik dalam melarang kandidat politik yang bersebrangan dengan pemerintah? Pentingnya Spirit Sukarno Muda Change Indonesia, sebagai kumpulan aktifis pro demokrasi sepanjang 90-an dan 2000-an. Mereka adalah bagian dari sejarah dalam menegakkan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Pilihan tempat Gedung Indonesia Menggugat tentunya sangat penting untuk berdiskusi, baik bersama Anies maupun tidak. Yang penting mereka datang untuk merenung dan berpikir untuk bangsa. Para aktivis itu ukan untuk berjoget-joget musik Rungkat maupun Ojo Dibandingke, seperti penggunaan istana milik negara beberap waktu lalu. Merenung soal Sukarno dan Indonesia Menggugat. Tentu saja sikap memikirkan gagasan Soekarno ini akan menjawab pikiran Rahmawati Soekarnoputri dalam bukunya \"Using Soekarno to kill Soekarnoisme\". (lihat: teguhtimur.com/2020/10/06/soekarnoism-is-to-kill-soekarno/). Ketika Soekarno diadili di Lanraad (sekarang GIM), ketika itu dia masih berumur 29 tahun. Seokarno Dalam pledoi pembelaannya \"Indonesia Menggugat\", yang saya bedah dalam buku saya \" Menggugat Indonesia Menggugat 2022”, yang saya tulis ketika di penjara Bareskrim Polri. Buku saya ini banyak sekali pikiran Bung Karno yang perlu untuk digali dan direvitalisasi. Keperluannya adalah visi Indonesia ke depan. (Lihat : rmol.id/read/2022/02/09/522700/kutukan-bung-karno-dalam-pledoi-syahganda-nainggolan) Dalam tulisan saya \" Mengenang Ideologi Soekarno Muda\", RM Online, 30/5/21, yang saya kirim dari penjara bawah tanah Bareskrim ke Teguh Santosa, pimpinan media RMOL, banyak hal yang bisa diteladani dari pikiran Bung Karno muda. Salah satunya yang terpenting adalah pledoi “Indonesia Menggugat”. Pledoi tersebut mengisahkan perlawanan Bung Karno kepada colonial. Menjelaskan pikiran Bung Karno untuk merdeka dan menjelaskan cita-cita partainya PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Perlawanan Bung Karno terhadap kolonial sendiri ada dua hal. Pertama anti imperialisme bara. Kedua, anti penjajahan asing. Imperialisme menurut Bung Karno bersifat dua, yaitu imperialisme tua dan muda. Yang tua markentilisme. Ketika negara bersama VOC mengeruk harta sumber daya alam kita dan era kultur stelsel. Yang imperialisme muda di era \"Open Policy\", ketika Belanda membuka investasi asing bebas (liberalisasi modal). Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suiker Wet) pada tahun 1870. Imperialisme itu baik tua dan muda telah mengeruk seluruh harta bumi kita. Sekitar dan 70% dibawa ke Belanda. Menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar kelebihan produk asing. Sementara kaum buruh kita menurut Bung Karno hanya memperoleh upah setara 6 kg beras perhari. Bung Karno menolak imperialisme barat dan sekaligus menolak pemerintahan Hindia Belanda. Bung Karno meminta kebebasan dalam berorganisasi, seperti serikat buruh di tanah Belanda. Selanjutnya juga meminta pemerintahan sendiri, bukan Belanda. Dari 70 orang pemikir dan pejuang yang dirujuk Bung Karno dalam pledoinya, Bung Karno meyakini bahwa sosialisme dapat menjadi ajaran yang membebaskan Indonesia. Dalam hal Islamisme, Sukarno meyakini Islam dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun sebuah bangsa. Pledoi Indonesia Menggugat tersebut mengutip bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) adalah anti riba. Sangat luar biasa. Sebuah ajaran Islam yang paling utama. Selain itu, Sukarno selalu membanggakan organisasi Syarikat Islam, bentukan mertuanya HOS Tjokroaminoto, sebagai organisasi revolusioner, yang patut untuk dicontoh. Refleksi Ajaran Bung Karno Ajaran Bung Karno yang dapat dipetik dari \"refleksi Indonesia Menggugat\" adalah diselenggarakan Change Indonesia bersama Anies beberapa hari lalu. Tentunya masih banyak ajaran Bung Karno yang sangat relevan. Misalnya, Agrarische Wet dan Suiker Wet yang diberlakukan penjajag Belanda tahun 1870 tersebut sangatlah mirip-mirip dengan kebijakan agraria era Joko Widodo. Pada era tahun 1870 itu hak untuk kelola tanah selama 75 tahun. Sementara pada era Jokowi malah menjadi 90 tahun. Sukarno sendiri marah dengan pemberian hak selama 75 tahun itu. Ketika berkuasa, Sukarno membuat UU Pokok Agraria yang membatasi hak untuk kelola tanah hanya selama 25 tahun. Kemudian penjelasan Bung Karno tentang kemiskinan kaum marhein. Dengan upah sebesar 6 kg beras ternyata tidak berubah banyak. Bahkan, menurut Jumhur Hidayat, Ketua Serikat Buruh SPSI, banyak daerah-daerah yang buruhnya masih jauh di bawah upah 6 kg beras tersebut. Meskipun, secara umum saat ini sudah berkisar 7 kg beras. (politik.rmol.id/read/2022/03/13/526678/jumhur-hidayat-beda-upah-harian-buruh-zaman-kolonial-dan-hari-ini-hanya-1-kg-beras) Denyataan ini membuktikan bahwa imperialisme saat ini semakin buruk saja. Dulu tidak ada yang kaya raya kecuali kaum kulit putih. Sekarang oligarki kaya raya. Sementara rakyat tetap saja miskin. Ternyata imperialisme itu datang bukan saja dari barat, tetapi juga dari timur alias imperislisme China era sekarang. Tentu banyak refleksi lainnya yang dapat dilakukan kaum aktifis dan Anies di Gedung Indonesia Menggugat. Apalagi merenungkan seorang pemuda beristri, seperti Bung Karno. Mengambil resiko masuk penjara demi menyelamatkan bangsanya. Jika refleksi ini menjadi milik satu golongan saja, betapa sedihnya ruh Bung Karno di alam lain itu. Penutup Ajaran Bung Karno, khususnya Bung Karno Muda, begitu banyak faedahnya untuk dipelajari anak-anak bangsa ini. Anies Baswedan tidak menghadiri jalan santai ratusan ribu massa di Malang. Pada saat itu Anies memutuskan datang ke Gedung Indonesia Menggugat (GIM), pada Ahad 8/10/23 lalu. Membiarkan Muhaimin sendiri ke Malang. Anies tentu saja ingin berdiskusi dengan kaum aktifis di GIM yang menjadi legenda itu. Tujuannya tentu saja untuk melakukan refleksi, mencari spirit kejuangan dalam perjuangan bangsa. Sebelumnya, Anies bertemu \"Ngariung 1000 alumni ITB\", tukar pikiran untuk masa depan Indonesia berbasis sains dan teknologi. Sayang sekali langkah Anies dan Change Indonesia itu dihadang pemerintah. Alasannya tidak masuk akal. Alasan pemerintah provinsi Jawa Barat tidak mengizinkan pemakaian ruang publik. Padahal di saat bersamaan, Kaesang menggunakan Gedung Olahraga Arcamanik milik pemerintah. Pemda Jawa Barat menerapkan standar ganda. Apalagi jika melihat Jokowi menggunakan istana dan fasilitas negara untuk cawe-cawe politik 2024. Namun, rakyat sudah melihat Anies sangat peduli dengan sejarah bangsa kita. Anies ingin menggali kembali spirit Soekarno muda. Biarkanlah rakyat menilai siapa pemimpin yang pro rakyat. Bukan penipu rakyat.
Pengunjung Sidang Membludak: Bongkar Ijazah Palsu
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SIDANG pertama gugatan ijazah palsu Jokowi yang digelar PN Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2023 mendapat perhatian publik sangat besar. Ruang Sidang Subekti penuh sesak oleh pengunjung. Pihak keamanan kewalahan untuk menertibkan. Gemuruh suara kecewa ketika Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut mengetuk palu dan menunda persidangan untuk waktu 2 (dua) minggu. Dua Tergugat tidak hadir yaitu Ketua DPR RI dan Kemendikbud ristek satu Turut Tergugat Menkeu juga tidak hadir. Menariknya Kuasa Hukum Tergugat I Jokowi justru hanya membawa Surat Tugas bukan Surat Kuasa. Hal ini menjadi perhatian serius apakah Jokowi memang tidak mengerti hukum bahwa untuk menghadiri persidangan itu seharusnya membawa Surat Kuasa bukan Surat Tugas? Entah dari Kantor Hukum mana Kuasa Hukum Jokowi tersebut. Dalam Konferensi Pers pihak Penggugat menyayangkan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan perdana tersebut. Padahal dinilai cukup waktu bagi para pihak untuk mempersiapkan kehadiran dalam persidangan, baik itu prinsipal sendiri atau kuasanya. Permasalahan keberadaan atau keaslian ijazah Jokowi adalah hal yang sangat serius bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Membludaknya pengunjung membuktikan besarnya perhatian publik atas kasus ini. Ada hal wajar bagi perhatian besar tersebut, karena: Pertama, baru dalam sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia ada seorang Presiden yang diragukan kepemilikan ijazah asli baik Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi. Presiden sendiri tidak pernah mengklarifikasi atau membuktikan keberadaan ijazahnya tersebut. Kedua, sebagai figur publik atau Kepala Negara betapa riskannya jika ternyata ia tidak memiliki ijazah asli. Persyaratan untuk menjadi Calon Presiden menjadi tidak terpenuhi. Artinya Presiden Jokowi harus segera mundur atau dimundurkan. Bahkan terancam sanksi hukum. Ketiga, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak memiliki kepekaan atas fenomena yang terjadi. Tidak peduli dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Semestinya secara institusi atau sebagai anggota DPR dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya seperti hak interpelasi, menyatakan pendapat atau hak angket. Keempat, ketika masalah besar dianggap kecil, maka kemarahan rakyat menjadi tidak terbendung. Apa yang terjadi di dalam atau luar ruang sidang PN Jakarta Pusat saat persidangan perdana menjadi nafas dari kemarahan tersebut. Kekesalan dan makian bergemuruh bersama bentangan spanduk bernarasi berbagai sindiran soal ijazah palsu Jokowi. Kelima, peradilan perdata di PN Jakarta Pusat menjadi harapan adanya ajang \"adu bukti\" khususnya dalam menguak atau membongkar keberadaan ijazah asli Sekolah Menengah atau Perguruan Tinggi Jokowi. Instansi yang kompeten diuji akan keterbukaan, kejujuran dan tanggungjawabnya terhadap masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Saat Hamas membuat kejutan dengan serangan unik pada Israel, gugatan soal ijazah palsu Jokowi dapat menjadi serangan kejutan pula. Mata rakyat sama-sama akan dapat melihat dan menilai tentang kejujuran dari seorang Presiden. Sebagaimana Hamas yang berjuang untuk kemerdekaan negerinya, maka para Penggugat dan Kuasanya sedang berjuang untuk kebaikan negerinya pula. Perjuangan untuk membersihkan Indonesia dari kultur masa bodoh, kultur bohong dan bodong. Kultur penuh dengan kepalsuan. Bandung, 10 Oktober 2023.
Takdir dan Tebar Senyum Cak Imin, Kekuatan Tak Disangka-sangka
Oleh Ady Amar | Kolumnis ANIES-Muhaimin (AMIN) pasangan serasi yang sedap dipandang mata, dan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menonjol, tak ada yang berlebih di antara keduanya, kecuali kelebihan masing-masing yang saling menguatkan. Muhaimin Iskandar, biasa dipanggil dengan Cak Imin, atau belakangan acap juga dipanggil dengan Gus Imin. Apa pun panggilannya, saya lebih suka memanggil dengan panggilan populernya, Cak Imin. Kepribadian Cak Imin itu unik. Asyik dinikmati untuk melihat keunikan tak biasa, tapi bisa mengundang kekaguman tersendiri. Cak Imin menakhodai PKB, partai yang beririsan dengan Ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam waktu cukup lama. Boleh disebut dialah ketua umum terlama yang ada saat ini, sekitar 18 tahun. Mampu terus berselancar dengan segala problema yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Itu yang menjadikan Cak Imin punya kepribadian kuat dan teruji. Cak Imin itu ketua umum partai yang bukan produk kaleng-kaleng, yang dihadirkan karena warisan orangtua. Atau sekadar menggantikan sang bapak yang uzur, seperti layaknya dinasti. Atau dilirik jadi ketua umum karena jabatan orangtua menempel, menjadikan sang anak mulus terpilih sebagai ketua umum, meski hanya lewat forum tidak biasa. Cukup dengan pertemuan kopi darat (kopdar) beberapa elit partai, dan lalu mengumumkan ketua umum barunya. Cak Imin tampil selalu hangat. Tak lupa sambil tebar senyum saban waktu, bahkan kerap ngakak dengan mulut menganga lebar acap ia hadirkan. Sebuah sikap ekspresif hadir apa adanya. Tak lagi perdulikan imej yang mesti dijaga, khas kebanyakan pejabat yang hari-harinya dirawat untuk jaga imej (jaim) berlebihan, yang seperti jadi satu keharusan. Senyum pun mesti dikulum manis agar tampak berwibawa. Cak Imin membangun imej yang jauh dari sikap jaim. Memunculkan perangai humble , tampil dalam peran tak berjarak dengan siapa saja. Sikap Cak Imin yang demikian, itu justru disalahpahami sebagai tampilan cengegesan tak menjual. Karenanya, tak dilirik ditempatkan di tempat terhormat. Bahkan hanya harapan \"palsu\" yang didapatnya. Adalah Prabowo Subianto, yang seakan memberi janji pada Cak Imin meski tersirat, sebagai cawapres dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun lebih dari setahun harapan itu tak berujung, sebagaimana yang diharap. Elektabilitas Cak Imin, memang jika mengacu pada rilis lembaga survei, itu rendah. Karenanya, dianggap tak layak bersanding dengan Prabowo. Meski awalnya sekadar ditimang-timang, karena bagaimana pun PKB-lah yang bisa membuat Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tapi setelah Prabowo seolah di- endorse Presiden Jokowi--memang belum pasti, tapi sepertinya Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo sebagai pelanjut takhtanya--maka PAN dan Golkar ikut merapat dalam koalisi, yang lalu berganti nama Koalisi Indonesia Maju. Cak Imin dan PKB seakan dicampakkan, bahkan mengganti nama koalisi pun tak berunding dengannya. Itu bisa dimaknai, bahwa Cak Imin dan PKB tak lagi dibutuhkan untuk menggenapi parliament threshold yang 20 persen. Karena itu sudah bisa dicukupi oleh Golkar dan PAN. Belakangan Partai Demokrat bergabung pula dalam Koalisi Indonesia Maju. Takdir lalu menempatkan Cak Imin di tempat lain, justru berada pada posisi selayaknya. Posisi terhormat sebagai bakal calon presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan. Bergabunglah PKB bersama NasDem, dan PKS. Maka, Cak Imin tak perlu waktu lama untuk menampakkan kekuatan \"mengatrol\" elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua wilayah yang dianggap sebagai kantong kaum nahdliyyin. Bahkan Jawa Timur dianggap wilayah yang paling menentukan kemenangan, atau justru kekalahan kandidat tertentu. Anies-Muhaimin (AMIN) pasangan serasi yang sedap dipandang mata, dan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menonjol, tak ada yang berlebih di antara keduanya, kecuali kelebihan masing-masing yang saling menguatkan. Namun satu hal bisa dilihat, \"sinar\" Cak Imin makin tampak benderang, itu saat dipertemukan dengan Anies. Sebelumnya tak ada yang melihat, bahwa Cak Imin punya kans untuk terang sebenderang saat ini. Sebelum dipertemukan Anies, Cak Imin dipandang biasa-biasa saja. Bahkan aroma sentilan \"kardus durian\" acap dimunculkan meski ternyata tak terbukti, itu yang menjadikannya suram. Ditambah rilis lembaga survei yang meletakkan Cak Imin sebagai cawapres dengan tingkat keterpilihan rendah. Bisa jadi karena itulah Prabowo Subianto mesti mikir-mikir untuk menjadikannya sebagai cawapresnya. Sebelumnya tak ada yang mampu menghitung kekuatan Cak Imin. Namun jika saja yang lalu Prabowo mengambil Cak Imin sebagai cawapresnya, itu pun belum tentu menjadikannya bersinar. Semua berpulang pada energi positif yang ditebar Anies, dan itu kekuatan yang sulit bisa dijelaskan, itu lebih pada kemistri keduanya, saat Anies-Muhaimin disandingkan. Kita akan terus disuguhi \"kekuatan\" Cak Imin dalam memobilisasi massa, khususnya kader PKB. Lebih jauh dari itu untuk menggaet suara nahdliyyin memilih AMIN. Minggu (8/10), di Malang, Jawa Timur, dalam rangka Jalan Sehat. Cak Imin tampil hanya ditemani istri, tanpa Anies. Sambutan massa diperkirakan ratusan ribu. Hal itu sebelumnya belum pernah terjadi, sebagaimana penuturan seorang jurnalis senior asal Malang. Dan, itu membuktikan Cak Imin mampu mendatangkan jumlah massa tidak sedikit. Tentu semua akan makin ngegas jika pasangan AMIN sudah resmi didaftarkan di KPU--rencana Anies-Muhaimin akan mendaftar resmi sebagai peserta Pilpres yang paling awal (19 Oktober)--agar ada kepastian sebagai peserta Pipres 2024. Karenanya, manusia Cak Imin sinarnya akan terus bisa dilihat, bahkan layak untuk ditulis dalam episode-episode panjang berikutnya dalam membersamai Anies Baswedan. Membersamai dalam menghadirkan keadilan dalam berbagai aspeknya, dan kesetaraan. Kita lihat saja nanti.**
Wewenang Implisit Lembaga Negara (Bag-2)
Oleh Dr. Margarito Kamis/Pakar Hukum Tata Negara Dapat dikatakan secara tegas bahwa mahkota dari suatu lembaga negara atau aparatur negara, tidak lain selain wewenang yang melekat padanya. Wewenang ini meliputi wewenang secara eksplisit maupun wewenang secara implisit. Dengan kewenanganlah yang mengharuskan aparatur atau suatu lembaga negara melaksanakan tindakan-tindakan konkrit untuk tujuan bernegara. Semenatara tujuan bernegara hanya dapat diwujudkan melalui serangaian tindakan hukum aparatur negara. Oleh sebab itu, dapat dipertegaskan bahwa, tindakan hukum aparatur negara termasuk fungsi peradilan adalah alat utama untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, memberikan layanan publik kepada masyarakat. Tidak ada yang lebih penting dalam penyelenggaran negara, selain kepentingan wewenang. Sebab itu, wewenang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi alat yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya di satu sisi. Pada sisi yang lain wewenang digunakan untuk menindas siapa saja orang atau kelompok lain yang berseberangan dengan kepentingannya. Kondisi semacam ini bisa terjadi kapan saja apabila sang pejabat yang memeliki wewenang itu tidak memahami wewenang yang melekat padanya. Termasuk juga wewenang implisit dan menggunakan wewenang itu tidak pada tempatnya. Hasilnya kacau-balau, bahkan amburadul. Hukum Sebagai Sumber Wewenang Wewenang –authority atau bevoegdheid- merupakan titik temu esensial hukum tata negara dan administrasi negara. Dalam semua aspek konseptual kedua bidang hukum ini, wewenang tersaji sebagai esensi kedua bidang hukum ini. Wewenang tidak bisa dimaknai lain, apapun pertimbangan dan argumentasinya, selain dan hanya itu, yakni esensi hukum tata negara dan administrasi negara. Sebagai esensi dari hukum tata negara dan administrasi negara, sedari awal wewenang pasti dipertalikan, dalam seifatnya sebagai seustau yang imperative atau mutlak, dengan dua hal, yaitu jabatan dan tindakan jabatan. Kedua hal itu tersaji dalam seluruh spektrum hukum tata negara dan administrasi negara sebagai dua hal yang imperative dipertalikan dengan wewenang. Apa nalarnya atau hukum? Nalarnya dan hukumnya, tidak semua pejabat atau pemangku jabatan dapat dan atau harus melakukan tindakan-tindakan hukum dalam lingkungan jabatannya. Pada titik ini, siapapun dipaksa untuk mengenal sumber wewenang. Sejak akhir abad ke-17, khususnya di Inggris memunculkan peradaban hukum baru. Peradaban baru ini ditandai dengan beberapa hal hebat. Salah satunya mencampakan konsep hukum klasik yang menjadikan, menerima atau menunjuk kedudukan dan status seseorang sebagai sumber wewenang. Peradaban yang tercipta setelah Glorius Revolution 1688, diawali dengan pembentukan, dua di antaranya adalah Bill of Rights dan Petition of Right 1689. Hukum, untuk pertama kalinya disepakati dan diberi sifat politik sebagai hal yang menyandang status “supreme,” awal terbentuknya supremasi hukum. Dalam peradaban baru ini menempatkan hukum, di sisi intinya, sebagai dan menjadi satu-satunya menjadi sumber wewenang. Hukum menggantikan raja yang dalam peradaban lama sebagai sumber wewenang. Hukum, dalam tampilan esensialnya, bersifat mengarahkan, memandu, mengendalikan, dan sejenisnya. Mengarahkan sama esensinya dengan memberi batas. Memandu juga sama dengan memberi dan menentukan batas. Wewenang itu, suka atau tidak, punya batas waktu dan wilayah. Pada titik inilah letak rasionalitas konsep melampaui wewenang, menyalah-gunakan wewenang, dan atau bertindak tanpa wewenang. Agar jangkauan wewenang atau batas wewenang memiliki sifat obyektif, maka detail wewenang harus disebut satu demi satu. Hukum tata negara menyebutnya konsep enumeration authority. Wewenang Eksplisit dan Implisit Wewenang yang disebut satu demi satu, yang disebut sebagai enumeration authority, sedetil apapun, selalu memiliki potensi ketidakpastian. Sebab ketidakpastian ini, sebagian merupakan akibat bawaan dari hukum itu sendiri. Norma hukum, tidak pernah lain selain konsep. Konsep hukum, selalu begitu, dinyatakan dengan kata-kata. Dalam keadaan kongkrit, konsep-konsep hukum itu, sangat sering dianggap tidak jelas, atau tidak dapat digunakan menentukan hukum atas satu peristiwa kongrit. Apa yang harus dilakukan oleh pejabat yang menghadapi keadaan sejenis itu? Diam saja, atau harus menemukan cara lain untuk menyatakan bahwa dirinya memiliki wewenang. Membuat tindakan menyelesaikan atau menentukan hukum atas satu peristiwa kongkrit? Terlalu sering pejabat menggunakan kebijakan sebagai dasar tindakannya. Tidak salah, tetapi harus diketahui sistem hukum kita memberi syarat dan parameter untuk semua tindakan diskresional. Selalu begitu konsekuensinya. Tindakan hukum yang tidak cukup syaratnya, berakibat tindakan itu, bisa batal demi hukum. Batal atau tidak sah, sehingga harus dibatalkan. Kebatalannya memang harus dimintakan, baik kepada pejabat itu sendiri atau atasannya atau pengadilan. Tetapi terlepas dari itu, dunia hukum tata negara dan administrasi negara kita hampir tidak pernah mendiskusikan konsep implied authority. Implied authority, secara konseptual merupakan kebalikan dari enumeration authority. Untuk pertama kalinya konsep ini muncul dalam debat berkelas antara Alexander Hamilton (menteri Keuangan) pertama Presiden George Washington dengan Thomas Jefferson dan James Madison dalam pembentukan American First National Bank tahun 1791. Konsep ini, implied authority dimunculkan Alexander Hamilton. Dalam intinya, implied authority merupakan wewenang yang bersandar pada enumeration authority. Tetapi disebabkan kewenangan ini bersifat umum, tidak mencakup peristiwa kongrit yang sedang ditangani, tetapi tetap diperlukan. Tujuannya, agar kewenangan yang bersifat umum itu memiliki efek terapan atau kongrit, maka presiden dianggap memiliki kewenangan melakukan tindakan membentuk firt American National Bank itu. Dalam perkembangannya, harus diakui, muncul konsep lain, yakni legislative delegation of authority. Bukan wewenang implied yang dibicarakan sebagai sandaran dalam kerangka tindakan presiden menerbitkan, misalnya executive order (EO), atau keputusan presiden, tetapi legislative delegation authority. Esensi konsep ini adalah presiden bertindak berdasarkan delegasi kewenangan dari organ pembentuk UUD, Congress, dalam hal ini House of Representative atau Senat. Menariknya tindakan presiden, tidak selalu bersumnber atau bersandar pada konsep delegation of authority. Presiden sangat sering bertindak secara mandiri, berdasarkan implied authority. Presiden Theore Rosevelt, Woodrow Wilson dan Franklin D. Rosevelt, menerbitkan begitu banyak executive agency yang tidak didasarkan pada delegation of authority. Dalam kasus Indonesia, implied authority dalam kenyataanya telah dilakukan, malah secara sangat demonstratif pada periode transisi dari Bung Karno ke Pak Harto. Kewenangan MPR dijelaskan secara umum enumerated dalam UUD 1945, menerbitkan misalnya Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, Tentang Surat Perintah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPR RI, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pecabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presidden Sekarno. Pasal 4 Ketetapan XXXIII//MPRS/1967 di atas, beresensi mencabut kekuasaan pemerintah dari Bung Karno, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 UUD 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu. Terlepas dari ekspektasi politik, tindakan MPR pada periode ini membuktikan penggunaan kewenangan yang tidak disebut secara spesifik dalam UUD sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Soal hukumnya adalah berdasarkan kewenangan MPR yang mana dalam UUD 1945 atau bagaimana MPRS memperoleh kewenangan mengangkat Pak Harto menjadi pejabat Presiden? Tidak ada. Tetapi lembaga apakah yang memegang keudalatan rakyat, dan lembaga apakah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden? Hanya MPR. Pentinganya Wewenang Implisit Untuk Hakim Wewenang implisit juga dapat menjadi penting bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diperhadapkan kepada pengadilan. Meskipun hakim punya wewenang eksplisit yang diberikan oleh undang-undang dan konstitusi untuk memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan, namu terdapat alasan-alasan yang mendasar bagi seorang hakim untuk menggunakan wewenang implisit yang melekat pada jabatan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Alasan-alasan tersebut adalah: a. Interpretasi Hukum: Hakim sering kali dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan hukum yang tidak jelas atau ambigu. Dalam hal ini, hakim perlu menggunakan wewenang implisit mereka untuk menginterpretasikan hukum dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. b. Mengisi Celah Hukum: Terkadang, undang-undang tidak mencakup semua situasi atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti itu, hakim dapat menggunakan wewenang implisit mereka untuk \"mengisi celah\" dalam hukum dengan membuat keputusan yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang lebih luas. c. Menerobos Tirai Hukum: Hakim dalam memutusksan suatu perkara tidak hanya sekedar bersandarkan pada aturan dan prosedural yang mengikat hakim, akan tetapi lebih jauh lagi hakim harus menerobos tirai hukum (aturan dan prosedural) untuk mencapai substansi hukum dan keadilan. P Perkembangan Hukum: Hukum tidak statis. Hukum berkembang seiring waktu untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai. Hakim sering memainkan peran dalam mengembangkan hukum melalui keputusan-keputusan mereka, yang dapat memanfaatkan wewenang implisit untuk mengikuti perkembangan. Hakim memiliki kewenangan untuk membentuk dan menemukan hukum baru (Rechts Vinding). e. Prinsip Keadilan: Hakim juga berfungsi sebagai pelindung prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Mereka dapat menggunakan wewenang implisit untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak individu dilindungi. f. Penafsiran Konstitusi. Dalam sistem hukum yang menggunakan konstitusi sebagai landasan hukum utama, hakim memiliki tugas penting untuk menafsirkan konstitusi. Wewenang implisit dapat digunakan untuk menjalankan tugas ini dengan cermat dan memperhitungkan prinsip-prinsip konstitusi yang lebih luas. Pentingnya wewenang implisit bagi hakim menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hukum sering kali lebih kompleks daripada sekadar menerapkan undang-undang dan prosedural hukum acara yang ada. Hakim perlu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, etika, dan prinsip-prinsip keadilan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dan memastikan bahwa keputusan-keputusan mereka mencerminkan nilai-nilai hukum yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini menjadikan hakim tidak sekedar corong undang-undang dan aturan-aturan prosedural. Catatan Akhir Bagaimana hukumnya bila seorang pejabat mengambil kebijakan yang diberi bentuk hukum, misalnya Inpres atau Kepres. Kepres, dalam tata hukum Indonesia, bisa diuji, bisa juga tidak, tergantung sifat materinnya. Kalau Kepres itu tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetpakan satu keadaan yang dianggap telah ada? Bisakah diuji? Bagaimana bila diuji ke Mahkamah Agung? Apa sikap MA? Tolak atau terima. Mahkamah memang tidak memiliki kewenangan menilai kepres yang bersifat sekali berlaku, dan selesai atau tidak memiliki materi mengatur. Hemat saya Mahkamah harus menarima, bila Mahkamah dapat memastikan kepres itu menimbulkan keadaan hukum baru. Keadaan hukum yang timbul dari Kepres atau Inpres, harus disamakan secara hukum dengan kepres atau inpres yang menimbulkan keadaan hukum, dengan akibat hukum baru. Dalam konteks ini, beralasan mahkamah memiliki kewenangan implied memutus perkara tersebut. ****
Jokowisme Melanggar Ideologi Pancasila
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PANCASILA sebagai ideologi negara tidak bisa diganti dengan isme apapun termasuk Jokowisme. Mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dan ismenya negara dengan Jokowisme adalah pelanggaran berat konstitusi . Padahal Presiden disumpah untuk menjalankan Pancasila bukan membuat Jokowisme untuk mengganti ketatanegaraan. Ini jelas pelanggaran berat. Sekarang zaman dimana negara menjalankan praktek iberalisme dan kapitalisme. Negara ditafsirkan ada yang merasa paling pancasilais dan begitu mudah men stigma Islam sebagai Islam radikal, Islam khilafah musuh Pancasila. Keadaan seperti ini membuat Pusat Studi Rumah Pancasila prihatin, sebab mereka tidak paham betul Pancasila itu apa? Kalau kita menyitir teori negara, misalnya salah satu teori yang amat terkenal, ialah teori Karl Marx yang mengatakan bahwa negara adalah sekadar satu organisasi kekuasaan (macht organisatie). Sementara Lenin, komunis yang terkenal malahan lebih populer Iagi mengatakan sebagaimana orang pernah bertanya kepada Tovarich Lenin, apa negara itu? Lenin menjawab “de staat is een knuppel” (negara adalah pentung). Di dalam cara berpikir kaum Marxist memang negara adalah satu pentung. Negara adalah macht organisatie kata Marx sendiri (organisasi kekuasaan dari satu kelas yang berkuasa). Organisasi kekuasaan ini bisa dipakai untuk mementung ke Iuar, dapat dipakai untuk mementung ke dalam. Jadi praktek negara adalah pentung bisa kita rasakan akhir-akhir ini dalam penyelesaian berbagai kasus agraria di negeri ini. Kasus Rempang, kasus Kalimantan, kasus tanah yang berkaitan dengan stempel Proyek Strategis Nasional PSN tanah -tanah rakyat yang terkena proyek dipaksa untuk diambil alih dan menggunakan aparat untuk mengambilnya . Bagaimana dengan Soekarno dan Indonesia tentang negara? Kata Soekarno untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini, kami menggambarkan negara ini dengan cara yang populer, yaitu menggambarkan gambaran wadah, agar supaya bangsa Indonesia mengerti bahwa wadah inilah yang harus dijaga jangan sampai retak. Dan wadah ini hanyalah bisa selamat tidak retak, jikalau wadah ini didasarkan di atas dasar yang kunamakan Pancasila. Dan jikalau ini wadah dibuatnya daripada elemen-elemen yang tersusun daripada Pancasila. Misal gelas terbuat dari gelas, cangkir terbuat dari porselen, keranjang terbuat dari anyaman bambu, periuk terbuat daripada tanah, belanga terbuat daripada tanah atau tembaga. Wadah kita yang bernama negara ini, terbuatlah hendaknya daripada elemen-elemen yang tersusun dari Pancasila. Sebab hanya jikalau wadah ini terbuat daripada elemen-elemen itu saja, dan hanya kalau wadah ini ditaruhkan di atas dasar Pancasila itu maka wadah ini tidak retak, tidak pecah. Oleh karena itu aku masih yakin baiknya Pancasila sebagai dasar negara. Ini wadah bisa diisi, dan memang wadah ini telah terisi masyarakat. Masyarakat ini yang harus diisi. Orang Islam isilah masyarakat ini dengan Islam. Orang Kristen, masukkanlah kekristenan di dalam masyarakat ini. PNI yang berdasar di atas marhaenisme, isilah masyarakat ini dengan marhaenisme, dengan satu masyarakat yang berdasar dengan marhaenisme. Masyarakatnya yang harus diisi. ………” PNI tetaplah kepada azas Marhaenisme. Dan PNI boleh berkata justru karena PNI berazas Marhaenisme, oleh karena itulah PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi jangan berkata PNI berdasarkan Pancasila. Sebab jikalau dikatakan Pancasila adalah ideologi satu partai, lalu partai-partai lain tidak mau……” ……..”Oleh karena itu aku ulangi lagi. Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara jika kita tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini. (Soekarno) Muncul nya Jokowisme oleh PSI adalah bentuk partai ini tidak mengerti apa itu negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan ini sangat berbahaya bisa menimbulkan perpecahan Bangsa Indonesia. Jika PSI menggunakan Jokoisme tentu kelompok lain juga boleh menggunakan isme isme yang lain. Misal kenapa ribut ketika ada yang mengusung khalifaisme mengapa semua kelojotan sementara ada yang membuat Jokowisme kita diam ,bahkan PDIP sebagai partai yang menaungi petugas partai tidak bergeming padahal jelas negara ini berideologi Pancasila tidak boleh ada isme atau ideologi lain . Saudara-saudara... Tempo hari saya menggambarkan dengan tamzil lain, ini wadah diisi air, engkau mau apa, airnya diisi dengan warna apa, warna hijau, ya isilah dengan hijau air ini. Engkau senang warna merah, isilah dengan warna merah. Engkau senang dengan warna kuning, isilah air ini dengan warna kuning. Engkau senang kepada warna hitam, isilah air ini dengan warna hitam. Airnya yang harus diisi, bukan wadahnya. Wadahnya biar tetap dengan berdasarkan Pancasila, tetap terbuat daripada elemen-elemen Pancasila ini. Sebab bilamana tidak, maka wadahnya retak. Kalau retak, bocor. Bisakah kita mengisikan air di dalam beker yang retak? Tidak! Bisakah kita mengisikan susu di dalam beker yang retak? Tidak! Oleh karena itu kita harus jaga jangan sampai wadah ini retak…….” Rupanya pengusung RUU HIP – RUU BPIP tidak memahami apa itu Pancasila sehingga Pancasila ditarik ke ideologi , semua rakyat mau di ideologikan Pancasila , padahal Pancasila itu dasar dari wadah dan wadah itu bisa berisi syariah Islam bagi umat Islam , Syariah Hindu , Budah bagi umat Hindu Budha, Syariah Kristen , Katolik , bagi yang beragama Kristen Katolik. dll Pemahaman yang salah dengan melahirkan RUU BPIP- RUU HIP yang ingin seluruh masyarakat dipancasilakan ini lebih parah dari zaman asas tunggal Pancasila zaman Orde Baru, sebab BPIP bisa menjadi alat pukul bagi siapa saja yang tidak berideologi Pancasila. Padahal Pancasila itu dasar Negara yang di dalam wadah itu menampung semua elemen. BPIP rupanya salah dalam memahami Pancasila dan sudah seharus nya diluruskan kalau tidak ingin negara ini pecah . Yang harus Pancasilais ya negara nya jangan seperti sekarang ini negara menggunakan sistem liberal kapitalisme terus mau membuat Pancasila sebagai alat pemukul bukan hanya kontradiksi justru telah berkianat terhadap pikiran Bung Karno soal Pancasila. Sebagai anak bangsa kita harus bersatu mengembalikan keharmonisan bangsa ini yang mengalami Islamophobia ,akibat salah kaprah dalam memahami Pancasila. Munculnya Jokowisme adalah bentuk pemecah belah bangsa Indonesia sebsb hanya dengan Pancasila bangsa ini bisa bersatu di wadah negara Republik Indonesia . Mari kita semua snak bangsa untuk kembali pada UUD1945 dan Pancasila bukan membuat Isme-Isme seperti Jokowisme yang justru aksn memecah belah bangsa ini dan membust retak nya wadah negara berdasarksn Pancasila. (*)
Ganjar Lari Pagi, Anies Jalan Sehat
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik JALAN sehat dan lari pagi, semula hanya bahasa olah raga. Namun belakangan bergeser secara perlahan menjadi bahasa politik. Kita pun mulai akrab dengan sebutan lari pagi politik dan jalan sehat politik. Kedua istilah ini menjadi sangat popular lantaran dua sosok Bacapres, yaitu, Ganjar Pranowo yang gemar lari pagi dan Anies Baswedan yang suka jalan sehat. Lari pagi mungkin memang sudah menjadi kebiasaan Ganjar sejak lama. Tapi baru menyita perhatian publik pada 2022, tatkala media-media mainstream begitu intens dan masif memberitakan kapan dan di mana saja Bacapres PDI-P itu berlari. Semenjak itu, lari pagi identik dengan Ganjar. Demikian pula Anies. Usai mengakhiri masa jabatannya selaku Gubernur DKI Jakarta, ia dengan leluasa melakukan safari politik ke berbagai daerah dengan menggelar jalan sehat. Di luar dugaan, kedatangan Anies selalu menyedot massa yang besar menyambutnya. Media-media mainstream, mula-mula ogah memberitakan. Tetapi mau tak mau, terpaksa juga ikut melaporkan agar tak kehilangan pembaca, meski hanya sekenanya. Lama-lama, jalan sehat pun menjadi lekat dengan Anies. Menilai lari pagi dan jalan sehat dipolitisasi, ada saja yang nyinyir tak terima. Kalau dipikir-pikir, untuk apa juga nyinyir. Toh, lari pagi dan jalan sehat, bukan milik siapa-siapa. Lagi pula, kita semua maklum bahwa yang namanya orang politik, apapun yang dilakukan pasti bernuansa politik. Padahal sebenarnya, kunjungan daerah bagi Bacapres, entah untuk lari pagi atau jalan sehat, malah dapat dijadikan instrumen untuk menguji validitas survei elektabilitasnya, berdasarkan pada partisipasi massa yang menyambut. Sebab idealnya, makin tinggi elektabilitas seorang Bacapres, makin tinggi pula partisipasi massa yang menyambut. Ada yang berpendapat bahwa partisipasi massa dapat dimobilisasi dengan bagi-bagi sembako atau duit. Tentu saja bisa. Akan tetapi, kalau ada Bacapres sampai melakukan hal semacam itu, justeru kasihan, karena hanya menipu diri sendiri. Sebab motif massa yang datang lebih pada sembako atau duit, bukan karena massa menginginkannya. Itu sebabnya penulis hingga saat ini masih tetap tak percaya pada elektabilitas Anies yang selalu disebut-sebut terendah oleh semua lembaga survei. Bahkan ada lembaga survei sampai tega menyebutkan hanya belasan persen. Tetapi realitas di lapangan berkata lain. Kunjungannya di berbagai daerah, selalu disambut oleh massa yang membludak. Sedangkan Anies tak pernah bagi-bagi sembako, apalagi duit. Ketika berkunjung di Makassar pada September 2023 lalu, misalnya, Anies dan Muhaimin (AMIN) malah disambut massa hingga ratusan ribu. Jika bukan karena sembako dan bukan pula duit, lalu apa motif massa yang tumpah-ruah itu menyambut? Karena mereka lebih percaya pada Anies dan Muhaimin. Sambutan massa pada AMIN yang tumpah-ruah itu, faktanya, tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Timur. Anehnya, sambutan tersebut, tidak tergambarkan dalam laporan survei, tetapi justeru tercermin dalam berbagai polling X (twitter). Tetapi tak kalah menarik adalah realitas Ganjar dengan lari paginya yang membuat banyak orang penasaran. Sebab sejauh ini, kunjungannya di berbagai daerah, belum juga nampak oleh kita lautan manusia menyambutnya. Tengok, misalnya, kunjungannya di Surabaya baru-baru ini yang dipusatkan di Tugu Pahlawan. Massa yang menyambut jauh dari kesan tumpah-ruah. Bahkan panggung besar dan megah yang disiapkan, tampak jomplang dengan jumlah massa yang hadir. Paradoks. Sebab elektabilitas Ganjar di Jawa Timur disebut tertinggi. Mungkinkah Ganjar sengaja tidak mau melibatkan massa dengan jumlah besar? Tetapi, jika demikian halnya, maka untuk apa panggung besar dan megah itu selalu disiapkan? Realitas Ganjar di lapangan, sama sekali belum mencerminkan dirinya sebagai sosok pemilik elektabilitas tertinggi. Ganjar lari pagi - Anies jalan sehat. Lantas, Prabowo? Sejauh yang kita amati, Bacapres Koalisi Indonesia Maju itu relatif belum bergerak, sehingga belum ada atribut yang pas untuk disematkan kepadanya. Yang pasti, mengingat usianya, Prabowo tak mungkin mau ikut-ikutan lari pagi seperti Ganjar. Paling mungkin hanya akan melakukan jalan sehat, jalan santai, atau apapun namanya. Tetapi sebaiknya tak menggunakan sebutan yang sudah identik dengan Anies. Kecuali jika Prabowo mampu melibatkan massa yang jauh lebih besar. Mengapa? Sebab jika tidak, maka ia akan selamanya berada di bawah bayang-bayang Anies yang sudah terbukti selalu mampu membuat massa tumpah-ruah. Makassar, 09 Oktober 2023
Gus Muhaimin Iskandar Membimbing Bangsa Menuju Perubahan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan |Sabang Merauke Circle MEDIA terbesar Kompas.com melaporkan ratusan ribu massa berkumpul di Malang. Massa berkumpul untuk mendukung Muhaimin Iskandar, cawapres pasangan AMIN sebagaimana diberitakan pagi ini, 8/10/23. Kompas.com memberitakan dalam judulnya \"Di Depan Ratusan Ribu Pendukungnya di Malang, Muhaimin: Banyak Pendidikan Murah Tak Berkualitas\". Berita ini sangat memukau sebab kehadiran Muhaimin sendiri, tanpa Anies, dihadapan massa. Adanya pengakuan ibu-ibu yang diberitakan sudah sejak Subuh datang ke tempat acara. Ibu-ibu itu sekedar ingin melihat Gus Imin. Kumpulan massa di Malang ini menepis berbagai survei dan analisa yang mengatakan bahwa dia tidak punya kontribusi pada kenaikan keterpilihan pasangan IMIN. Bahkan, beberapa lembaga survei mengatakan elektabilitas Anies menurun sejak berpasangan dengan Gus Imin. Beberapa kali saya dihadapkan dalam debat hasil survei. Saya sudah sampaikan bahwa Gus Imin bukan hanya simbol ketokohan kaum Nahdliyin saat ini. Gus Imin sangat berkontribusi sedikitnya 10,26% suara PKB atau sekitar 20 juta jiwa dari jumlah resmi pemilih terdaftar 2024, tapi juga mungkin akan memberi efek fusi bersama Anies, sehingga jumlah suara yang akan diperoleh berkali-kali lipat besarnya. Mengapa? Penjelasan pertama adalah Gus Muhaimin merupakan pemimpin dari sebuah kelompok sosial yang solid. Ilmu sosial menelaah secara konsisten selama ribuan tahun sejak Ibnu Khaldun di dunia Islam, dan Emile Durkheim di barat tentang ikatan sosial serta tahapan perkembangan masyarakat. Faktor kekerabatan dalam circle elit-elit PKB, ideologis \"bonding\" dan kepentingan politik yang menguntungkan kelompoknya. Kenyataan ini berakibat adanya soliditas yang membuat demarkasi pengelompokan antara mereka dan pihak lainnya (me/ours versus you/them). Penjelasan kedua adalah penjelasan teori dan efek fusi. Teori dan Efek fusi dalam teori nuklir adalah penjumlahan faktor tidak bersifat aritmatika maupun seperti transformasi ikatan kimia biasa (misalnya H2+O2= Air+..). Dalam teori fusi, energi yang dihasilkan dari pertemuan dua partikel berbeda dapat menyebabkan energi yang dihasilkan berkali kali lipat. Pertemuan dua tokoh yang berbeda secara \"ideologis\" antara Muhaimin dan Anies Baswedan dapat menjumlahkan kekuatan mereka dalam jalan aritmatika maupun fusi. Dalam isu \"change\", sebagaimana Muhaimin dan jajaran elit PKB yang semakin kemari semakin yakin dengan isu perubahan. Kebutuhan rakyat banyak yang sulit untuk ditunda-tunda. Sinergi dan reidiologisasi kekuatan dan arah kekuatan mereka dapat menjelma menjadi kekuatan rakyat secara totalitas untuk menyongsong perubahan. Faktor penyebab fusi lainnya juga dapat bersifat \"push-factor\". Apalagi rezim yang berkuasa saat ini membangun front berhadapan dengan isu perubahan. Hari ini sejatinya rakyat menderita dengan rezim yang berkuasa saat ini. Misalnya, meskipun survei-survei menyebutkan tingkat kepuasan yang tinggi pada rezim, ternyata survei yang sangat kredibel terbaru dari Universitas Gajah Mada (UGM) cukup mencengangkan. Suveri dari universitas para kandidat Capres Cawapres, dalam laporan \"Employment Issue Top Priority for 47,3% of Students in Upcoming Election, Says UGM Survey\", umg.ac.id, 5/10/23. Jumlah mahasiswa yang di survei dari 31 perguruan tinggi di Indonesia mengalami ketakutan. Mayoritas mahasiswa takut dengan kepastian kerja saat ini hampir mencapai 50%. Angka ini artinya kepastian kerja era Jokowi sangat buruk. Belum lagi fakta puluhan juta rakyat Melayu marah dengan Jokowi terkait kebijakan \"pengusiran\" Rakyat Rempang. Kebencian rakyat terhadap Jokowi dan kandidat yang didukungnya secara kasar akan membuat isu perubahan menjadi semakin besar. Kecintaan rakyat kepada pasangan AMIN juga terus membesar. Dalam ilmu sosial, hal ini diteliti sebagai energi gerakan besar dalam kajian-kajian revolusi sosial. Dengan figur Anies dan Muhaimin tentu isu perubahan ini tidak dapat dibendung lagi. Kegagalan survei-survei sosial dalam menghitung fenomena Muhaimin Iskandar ini bersumber dari rendahnya kualitas lembaga survei di Indonesia. Meskipun mereka telah berkali-kali salah memprediksi kemenangan antara lain Anies di Jakarta, Sudirman Said di Jawa Tengah, Sudrajat Djajapercunda di Jabar, dan lainnya tidak membuat mereka kapok. Lembaga-lembaga survei ini tidak berusaha untuk mengevaluasi secara serius soal metodologi dan kejujuran dalam survei. Saya sebagai sosok yang dulu menempuh pendidikan kuliah ilmu Pengukuran atau Survei dan Pemetaan di ITB (Teknik Geodesi), lalu dilanjutkan dengan melakukan metodologi survei kuantitatif ketika kuliah S3 tidak cukup dipahami oleh lembaga-lembaga survei yang ada. Saya juga sangat yakin bahwa fenomena Muhaimin itu hanya bisa dijelaskan melalui pemahaman utuh ilmu-ilmu sosiologi, politik, psikologi massa, antropologi, dan lainnya. Dengan kajian sosial yang matang maka kita tahu Muhaimin Iskandar saat ini adalah tokoh besar. Lebih besar dari semua prediksi lembaga-lembaga survei dan lainnya. Muhaimin Iskandar Uber Alles. Penutup Keberhasilan Muhaimin Iskandar menghipnotis ratusan ribu massa rakyat di Malang dengan isu perubahan, khususnya bidang pendidikan, menunjukkan Muhaimin bukanlah tokoh biasa. Muhaimin Iskandar adalah tokoh luar biasa yang sangat fenomenal. Fenomena ini justru menunjukkan Muhaimin adalah tokoh besar bangsa ini yang sedang membimbing kita untuk perubahan (change). Berbagai \"under estimate\" dari lembaga survei dan para tokoh politik Indonesia, menunjukkan kegagalan mereka melihat adanya fenomena ketokohan Muhaimin. Bagi kaum perubahan justru ini adalah suatu momentum yang ditunggu-tunggu. Sinergi total dua tokoh perubahan bangsa, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu saja sambil terus berdoa pada Sang Pencipta Alam Semesta. Sinergi ini diharapkan memberikan energi fusi yang sangat dahsyat. Mungkin energi ini akan mengantarkan Anies-Muhaimin menang dalam satu putaran. Kenyataannya Muhaimin Iskandar berada di atas segala prasangka yang meremehkan. Muhaimin Uber Alles. (*)
Capres Beli Ustadz
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ADA kawan, seorang ustadz. Dia cerita. Dia didatangi oleh utusan salah satu capres. Mudah ditebak tujuan kedatangannya: ajak dukung capresnya. Ini biasa dan lumrah. Namanya juga kampanye. Cari dukungan sebanyak-banyaknya. Terutama dari orang-orang yang punya pengaruh. Satu ustadz bisa ajak ribuan jama\'ah untuk milih capres. Kiai, ustaz, muballig, pendeta, pastur, biksu dan agamawan lain adalah figur yang berpengaruh. Yang luar biasa, si utusan capres bilang: gue mau ajak lu seneng. Lu bantu gue, lu minta kendaraan operasional apa? Alphard? Pajero Sport? Sebut aja. Ini lembar kertas MoU. Lu sebutin aja. Uang operasional berapa lu mau? Lu sebutin aja. Lu-gue. Ini bahasa yang mereka pakai. Konon katanya mereka berdua emang temen lama. Temen dari susah. Sekarang orangnya capres sudah sukses. Mau ajak seneng si ustadz. Lalu, si utusan capres keluar. Lihat mobil si ustadz. Mobil yang ia tawarkan lebih bagus dan lebih mahal dari mobil ustadz yang diparkir. Sambil ngeledek kepada si ustadz, utusan capres bilang: masih berapa lama cicilannya? Makin mantab ia rayu dan tawarin mobil kepada si ustadz. Inget: Alphard atau Pajero Sport? Utusan capres itu juga bilang: di pilpres 2024, bos gue paling besar dananya. Dari mana dia dapat dana besar itu ya? Gaji pejabat kan gak besar-besar amat. Ini satu dari sekian cerita yang kita denger. Banyak ustadz dan tokoh mendapat tawaran mobil mewah dari seorang capres. Tentu melalui utusan dan orang kepercayaan. Antara Alphard dan Pajero Sport. Ceritanya sudah beredar, khususnya di wilayah Jakarta dan Jawa pada umumnya. Anda juga ustadz? Dapat tawaran juga? Boleh nanti Anda cerita. Kecuali jika Anda sudah terima, pasti gak akan mau cerita. Jika ada ustadz atau tokoh masyarakat pakai Alphard atau Pajero Sport baru, jangan Anda curigai itu pemberian dari seorang capres yang dananya paling besar tadi. Jangan ! Siapa tahu itu bener. Kan malu. Ironis ! Demokrasi yang terbeli. Liberal ! Bukan demokrasi Pancasila. Tapi, demokrasi yang sarat transaksional. Demokrasi dengan money politics yang dominan dan masif. Bagaimana nasib bangsa ke depan jika capres model begini yang jadi? Negara ini akan ditransaksikan. Semua masalah akan diselesaikan dengan uang. Mengapa demokrasi kita jadi seperti ini? Kenapa di negeri Pancasila demokrasinya didominasi oleh praktek jual beli? Jangan bilang karena Indonesia bukan penganut sistem khilafah. Gak masuk sama sekali di otak saya. Utopia! Begini penjelasannya. Pemilih kita mayoritas tidak berpendidikan. Hanya 6 persen yang sarjana. 21,1 persen lulusan SMA. Sisanya lulusan SD san SMP. Sebagian tidak sekolah. Mereka secara umum tidak tahu kriteria capres yang tepat. Tidak paham capres mana yang punya kemampuan memimpin negeri ini. Mereka mudah dipengaruhi, bahkan dibohongi dengan berbagai gimmiks. Disentuh hatinya dengan senyum dan atraksi politik. Semua serba pencitraan. Rasionalitasnya secara umum tidak jalan. Sementara kelas menengah yang punya pengaruh, umumnya pragmatis. Bergantung siapa yang berani bayar besar. Siapa yang bersedia siapin operasional cukup. Siapa yang siap bertransaksi dan menjanjikan ekspektasinya. Masyarakat pemilih yang umumnya hanya lulusan SMA kebawah, sebagian sangat dipengaruhi pilihannya oleh kelompok kelas menengah yang punya pengaruh tadi. Kalau para penjaga moral seperti para agamawan dan akademisi memilih sikap pragmatis, terutama dalam setiap pemilu, maka capres yang akan terpilih adalah mereka yang punya dukungan logistik paling kuat. Modal akan jadi penentu kemenangan. Bukan integritas dan kapabilitas. Kalau demikian, maka masa depan negara akan diperjudikan. Kecuali situasi dimana rakyat sudah jenuh terhadap situasi yang ada, dan ada gelombang keinginan untuk perubahan, maka capres terutama yang muda, tampil beda dan kehadirannya dianggap antitesa dari penguasa yang ada, akan mendapat peluang lebih besar untuk menang. Fenomena SBY di pilpres 2004 dan Jokowi di pilpres 2014 memberi indikator sebagai dua capres yang tampil sebagai antitesa terhadap penguasa pada zamannya. Apakah saat ini ada indikator kejenuhan, atau malah kemarahan rakyat pada penguasa yang ada? Adakah tampil seorang yang diidentifikasi sebagai antitesa penguasa, dan memberi ruang baginya untuk menang lebih besar? Jakarta, 8 Oktober 2023.
Mulai Fokus Pembuktian Ijazah Palsu Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan GUGATAN lima warga negara berkaitan dengan simpang siur tentang status keaslian atau keabsahan ijazah SMA dan PT Presiden Jokowi akan dimulai disidangkan Senin 9 Oktober 2023 di PN Jakarta Pusat. Gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum diajukan oleh Bambang Tri, Muslim Arbi, Hatta Taliwang, M Rizal Fadillah dan Taufik Bahauddin. Sebagai warga negara kelimanya memiliki kedudukan hukum kuat dalam rangka peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban, kejelasan dan kepastian hukum, wujud dari kemerdekaan berpendapat, serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik yang dijamin undang-undang. Gugatan perdata adalah pilihan agar ada kesetaraan hukum antara para pihak. Termasuk Presiden dan pejabat publik lainnya. Gugatan perdata diajukan mengingat dalam kasus pidana Bambang Tri di PN Surakarta nomor perkara 319/ Pidsus/ 2022/PN SKT yang diputus terbukti melakukan penyiaran berita bohong mengenai ijazah palsu Jokowi yang telah menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU 1 tahun 1946 ternyata dianulir oleh PT Semarang dan MA RI. Putusan MA yang memperkuat Putusan PT Semarang menyebut Bambang Tri hanya terbukti melanggar UU ITE. Di sinilah masalah pokok itu, artinya bahwa secara hukum Bambang Tri tidak terbukti menyiarkan berita bohong soal dugaan ijazah palsu. Ini berarti pula terbukti bahwa ijazah asli Jokowi itu memang tidak ada dan tidak satupun pihak yang dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kasus perdata yang mensyaratkan adanya kerugian tentu telah dipenuhi baik kerugian sebagai warga negara yang memiliki Presiden berijazah tidak jelas bahkan palsu maupun secara khusus bahwa salah satu Penggugat terpaksa mendekam dalam penjara. Perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheids daad) harus dilawan. Hukum harus ditegakkan. Melalui gugatan perdata di PN Jakarta Pusat ini seluruh rakyat Indonesia dapat melihat dan membuktikan tentang ada atau tiadanya ijazah asli Jokowi. Kewajiban hukum Jokowi di depan persidangan ialah harus menunjukkan ijazah asli baik Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi. Bacaan dapat dimulai saat \"mediasi\" maupun tahap \"pembuktian\" baik pembuktian surat atau saksi. Majelis Hakim berkewajiban untuk berlaku adil dan bertanggung jawab kepada hukum. Mandiri dan merdeka dari tekanan dan kepentingan kekuasaan. Melandaskan hanya kepada Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejarah akan mencatat atas sikap dan putusan hukumnya. Proses gugatan perdata ini terbuka untuk umum karenanya publik dapat mengikuti atau memantau jalannya persidangan. Media adalah alat kontrol yang efektif. Kasus ini akan berdampak luas apabila memang Presiden Jokowi tidak mampu membuktikan keberadaan ijazah asli yang dimilikinya. Apalagi dalam gugatan ini pihak-pihak lain diharapkan \"membantu\" mencari kebenaran hukum. Kiranya gugatan perdata ini dapat menjawab pertanyaan rakyat \"adakah ijazah asli pak Jokowi ?\" atau \"apakah Presiden Jokowi itu memalsukan atau menggunakan ijazah palsu ?\" Fakta di ruang hukum akan berbicara. Sembilan kuasa hukum yang dipimpin Prof Eggi Sujana akan berjuang keras. Bandung, 8 Oktober 2023.
Presiden Makin Tersesat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih KATA pepatah kuno: there is always a limit to ambition. at the end of the day human will never be able to enjoy the fruit of his ambition\". (\"ambisi selalu ada batasnya. Pada akhirnya manusia tidak akan pernah bisa menikmati buah dari ambisinya\".) Di akhir pemerintahannya, Jokowi terus mencoba membangun sebuah kekuatan politiknya agar bisa selamat dari \"dosa-dosa\" politiknya selama menjabat sebagai Presiden, tidak berjalan mulus, auranya akan menjadi petaka. Banyak dosa dan kesalahan Jokowi selama menjadi Presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diliputi ketakutan dan kegelisahan. Rekayasa politik memperpanjang masa jabatan, menunda pilpres mengganjal capres Anies Baswedan dan upaya membangun kekuatan dinasti dengan memaksakan diri menempatkan anak anaknya yang masih ingusan ke tampuk kekuasaan, di pastikan akan menjadi amunisi serangan balik oleh rakyat kepada Jokowi. Kaesang di rekayasa menjadi ketua umum (ketum) PSI pada Senin (25/9/2023 bisa dibaca sebagai salah satu upaya Jokowi \"mempersiapkan kapal sekoci\". Presiden butuh kapal penyelamat untuk mengamankan diri dan keluarganya. Jokowi khawatir terhadap masa depan politiknya, terutama setelah tak lagi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang. Membayangkan: \"Sekelas SBY, mantan presiden yang punya saham terbesar Partai Demokrat saja menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden\". Ancaman terhadap Presiden Jokowi sangat nyata, pertahanannya antara lain gunakan informasi intelijen untuk politik. Kurang di sadari ini akan merusak kepercayaan publik kepada dirinya, dan akan memberi kesan Presiden dalam kondisi terdesak atas berbagai masalah yang makin sulit dikendalikan. Penyalahgunaan data intelijen bukanlah masalah sepele, ini dapat disebut skandal politik yang sangat memalukan. Presiden gunakan informasi intelijen untuk politik, terkesan ingin menunjukkan pada lawan lawan politiknya bahwa dirinya masih kuat. Program Strategis Nasional nal ( PSN ) terlanjur masuk ke otak masyarakat, bahwa program tersebut adalah program titipan Oligargi, merampas tanah rakyat telah menimbulkan gelombang perlawanan rakyat yang terus membesar. Program ambisius IKN tidak akan selesai sampai ahir masa jabatannya dan ketika ganti presiden sangat erat kemungkinannya akan dihentikan. Bukan saja semua hanya menjadi beban tetapi berpotensi akan berisiko hukum bagi Presiden. Selama ini semua beban beratnya ditugaskan kepada LBP yang selama ini menyandang gelar menteri segala urusan, nampak harus ditanggalkan dan berahir. Karena kesehatannya LBP, harus istirahat dari jabatannya sebagai pembantu presiden. Ketika penyangga politik andalan Jokowi kepada LBP berakhir, dengan tugas berat , LBP sebagai buldoser sergap dan lumpuhkan siapapun yang akan melawan dan menggangu agenda dan kepentingan tuannya Xi Jinping dan tuan tuan Oligargi yang harus tetap nyaman dan terjaga keamanannya, harus berahir juga dengan segala resiko politiknya . Tugas Jokowi akan semakin berat dampak ikutannya depresi Jokowi akan makin besar menekan dirinya. Jalannya makin tersesat, pilihannya tinggal menyerah, mundur atau harus pergi mencari suaka sebelum ke terjang amuk massa yang sudah menderita , menahan emosi dan resah selama ini.****
POPULER
