OPINI
Babak Akhir Relawan Politik
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Meski telah diberi posisi menteri, relawan Pro Jokowi (Projo) masih terus melakukan manuver politik. Posisi menteri, yang kini bahkan setara dengan pimpinan parpol, tidak serta merta membuat Projo diam. Projo justru makin besar kepala dengan terus menjadi penyambung lidah Jokowi. Adalah Panel Barus, Ketua Bapilpres Projo, memyampaikan klaimnya tentang arah dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung ke bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah deklarator Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo (Ganjar) di Kota Malang. Deklarasi tersebut juga dilakukan dalam rangka menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah deklarator yang hadir di antaranya Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, serta Budianto Tarigan dan deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta. Fenomena Relawan Bukan Hal Baru Keterlibatan relawan dalam perebutan kekuasaan politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak pra kemerdekaan relawan selalu terlibat dalam perjuangan politik, baik secara terbuka maupun tertutup, baik angkat senjata, maupun dengan ujung pena. Namun relawan; lebih tepat: sukarelawan memiliki syarat utama dan mutlak: sukarela. Relawan digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral, bukan karena kepentingan jangka pendek yang oportunis dan pragmatis. Sementara di belahan dunia lain, sukarelawan juga terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. relawan mengorganisasikan dirinya secara mandiri, dengan biaya sendiri maupun dukungan publik. Kelompok aspirasi politik non partai tersebut bergerak bebas untuk menggalang partisipasi publik, tanpa dikomando parpol. Para kelompok relawan tersebut fokus pada tujuan perkenalan dan sosialisasi calon. Mereka tidak sibuk melakukan manuver politik seperti parpol. Mereka juga akan akan membubarkan diri setelah pemilihan berakhir, sebab relawan hanya aktivitas politik adhoc, bukan pekerjaan. Menjelang akhir orde baru, fenomena relawan kembali hadir, hingga meledak pada peristiwa perebutan kantor DPP PDI, Sabtu kelabu (27/7/1996). Para relawan pro demokrasi, pendukung Mega diserang oknum aparat dan preman bayaran. Banyak sukarelawan meregang nyawa, sebagian lagi hilang dan hingga kini tak kunjung pulang. Namun para sukarelawan tersebut bergerak bukan karena ambisi merebut kursi, sekadar berebut remah- remah kekuasaan berupa komisaris, tujuannya hanya satu; perubahan. Ingin Mengulang Sukses 2014 Sejak PDIP mengangkat wong deso, Jokowi, dari Walikota Solo ke Jakarta, kelompok relawan pun kembali menjamur. Kelompok relawan bergotong- royong mendorong PDIP mengusung Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang masih bekerja seumur jagung untuk maju di Pilpres 2014. Setelah PDIP memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres, relawan mengklaim bahwa keputusan PDIP tersebut akibat tekanan relawan. Sehingga, setelah Jokowi memenangi pilpres, para relawan pun akhirnya diganjar kursi, dari staf ahli, deputi, hingga komisaris. Masuk 2019, relawan tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Namun sebaliknya, antusiasme dan partisipasi rakyat menurun, sebab Jokowi sudah dikepung para bandar sebagai tim pemenangan. Relawan pun tidak lagi leluasa, karena Jokowi sendiri lebih memilih dikawal para pengusaha. Puncaknya saat Jokowi menang, menteri dilantik, para relawan tidak banyak dapat kursi menteri. Bahkan capres lawan Jokowi, Prabowo yang justru jadi menteri, sehingga Projo ancam akan bubarkan diri. Ancaman Projo pun disahuti Jokowi, Budi Arie Setiadi pun langsung jadi wakil menteri. Projo batal bubar, manuver politik baru pun dimulai dengan gerakan setia hingga akhir dan tegak lurus terhadap Jokowi. Atas nama rakyat, ide sesatpun dimulai, mendukung Jokowi sekali lagi: tiga periode Jokowi. Manuver Projo terus berlanjut melalui musyawarah rakyat, musra. Kelompok relawan yang dimotori Projo, dan Bara JP, menggelar pertemuan mewah di hotel dan gedung megah di berbagai kota. Namun diluar perkiraan, sebelum musra usai, PDIP tiba- tiba umumkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres, Jumat (21/4/2023). Sukses 2014 tidak lagi mampu diulang kelompok relawan. Namun, relawan tidak mau kehilangan muka, musra akhirnya ditutup dengan rekomendasi tiga nama, yakni: Prabowo, Airlangga, dan Ganjar. Kecolongan di Pemilu 2014, memaksa PDIP ubah strategi, tidak mau lagi didikte relawan. PDIP kerja cepat dengan membentuk wadah berhimpun relawan Ganjar. Bahkan PDIP meniru KPU, melakukan verifikasi administrasi dan faktual berjenjang, terhadap para relawan. Akhirnya para relawan Ganjar yang jumlahnya kini seribuan pun tertib, dikanalisasi agar tidak liar kesana kemari melakukan manuver politik. Relawan Jokowi versi musra pun tetap tidak mau kalah, mereka terus bermanuver menyerupai gaya parpol. Merasa tidak mendapat ruang di kubu Ganjar, elit kelompok musra kini mulai mesra dengan Prabowo, bacapres yang diklaim direstui Jokowi. Semua upaya cari perhatian dilakukan, namun kubu PDIP sepertinya tidak ambil pusing. PDIP kini mengendalikan semua aktivitas politik Ganjar, di ibukota pun di daerah. Menebak Kebutuhan Rakyat Pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar 205 hari lagi dari saat ini. Namun dinamika politik masih sibuk membahas kulit dan bentuk, bukan tentang isi. Pertengkaran politik tidak menyentuh substansi, masih sekitar mitra koalisi. Dari pertemuan tidak berisi, hingga kegiatan menonton pertandingan voli. Kelompok relawan sibuk deklarasi, atau dampingi bacapres blusukan ke sana ke mari. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: Pertama, bahwa era kebangkitan dan keterlibatan relawan secara partisipatif telah berakhir. Relawan saat ini bukan lagi wadah berhimpun rakyat murni yang digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Relawan saat ini tidak lebih dari kumpulan aktivis politik yang identik dengan parpol. Tujuannya ingin terlihat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kedua, bahwa pertengkaran politik Indonesia kosong dan kering dari ide, gagasan, dan program politik karena para aktivis hanya mampu bermimpi untuk merebut remah- remah kekuasaan. Para aktivis kini pragmatis dan oportunis sehingga hanya mampu menjadi tim sukses dengan membentuk wadah relawan. Tidak ada bacapres yang berlatar belakang aktivis, demikian juga dengan kepala daerah. Tidak banyak aktivis yang berani membentuk dan mendirikan parpol, hanya mampu melahirkan wadah relawan. Akibatnya tidak ada aktivis yang menjadi aktor dalam perbutan kekuasaan. Ketiga, bahwa dinamika politik Indonesia saat ini diiisi oleh elit politik yang hanya berjuang untuk kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompok politik masing-masing. Pembahasan Kebutuhan dan kepentingan rakyat sama sekali tidak penting. Sehingga partisipasi politik warga akhirnya digerakkan oleh kepentinggan pragmatis dan oportunis dengan pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, sembako, atau bentuk lainnya. Keempat, bahwa rencana bacapres mengusung tema \"keberlanjutan dan kesinambungan\" atau tema lain \"perubahan dan perbaikan\" sama sekali tidak menarik bagi rakyat. Rakyat membutuhkan \"sesuatu yang baru\" yang tidak sekedar simetris atau asimetris dengan program Jokowi. Ketergantungan bacapres akan pengaruh Jokowi, baik yang pro maupun yang kontra membuat rakyat tidak bergairah. Rakyat butuh sosok pemimpin yang menjadi diri sendiri, lepas dari pengaruh dan bayang- bayang orang lain. Kelima, bahwa kemenangan dalam pertarungan politik di pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi bersama rakyat (koalisi besar). Koalisi besar bukan dengan jumlah parpol yang banyak apalagi gerombolan relawan. Sehingga bacapres saatnya menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Rakyat sebagai pemilik suara membutuhkan tawaran konkrit dari bacapres tentang Indonesia masa depan. Bagi Kornas, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat harus menyuguhkan pertengkaran politik yang kaya akan ide, gagasan dan program politik. Sehingga rakyat akan berpartisipasi aktif secara sadar, kritis, dan mandiri. Dalam menentukan pilihannya, rakyat akan digerakkan oleh nilai, dipandu oleh etis moral. Bukan karena diberi hadiah atau janji, serta dibeli dengan uang dan sembako. (*)
Hitam Putih Seragam, Citra atau Fana?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mulut berbusa-busa bicara ideologi, sementara kelakuan bak tirani. Bercitra hitam putih seolah-olah tegas, tapi sesunguhnya berwatak culas dan beringas. Soal siapa yang berbohong terkait ide baju hitam putih yang menjadi seragam resmi Ganjar, apakah dari Jokowi atau FX Rudi?. Jika benar itu terjadi, maka menjadi penting dan menarik untuk diulas. Klaim keduanya mengusik opini publik termasuk menunjukkan beberapa fakta dan penilaian antara lain: 1. Di antara keduanya pasti ada yang berbohong, karena masing-masing berusaha mengakui ide itu merupakan usulan dari keduanya dan tak muncul soal itu menjadi ide bersama. 2. Memperebutkan pengakuan tentang siapa yang usulkan seragam hitam putih Ganjar, menjadi bukti tak terbantahkan bahwasanya baik Jokowi maupun FX Rudi, merupakan pemimpin yang nyata- nyata tidak berkualitas dan cuma kaleng-keleng. Ini menjadi memalukan dan begitu memprihatinkan, mengingat ada seorang presiden yang masih menjabat dan keduanya mantan walikota Solo. Sekelas presiden dan mantan walikota juga ketua partai masih sibuk berdebat usulan siapa seragam hitam putih seorang capres, ketimbang memikirkan masalah penderitaan dan ketertindasan rakyat seperti mirisnya nasib buruh, petani, nelayan dan masih banyak masyarakat miskin kota serta pedesaan lainnya akibat kesalahan struktural dan sistemik serta perilaku menyimpang aparat birokrasi pemerintahannya. Sungguh kader dan petugas partai yang ngga ada mutu dan kapasitas kepemimipinannya. Berebut pengakuan yang ngga penting sama sekali buat rakyat. 3. Sebagai sesama kader sekaligus petugas partai yang sama, klaim baju seragam hitam putih dari keduanya, semakin menguatkan stigma petugas partai dan kader dari PDIP yang dinilai publik sering bohong, selain dianggap publik cenderung korup dan tidak demokrastis tentunya. Terutama Jokowi yang selama ini terlanjur dipandang rakyat identik dengan presiden tukang bohong dalam hal janji-janji kampanye presiden yang bablas wujudnya seperti mobil Esemka, stop impor, tidak bagi-bagi jabatan menteri dll. Jelas tanpa sadar, keduanya sedang mempertontonkan kedunguannya ribut soal pritilan dan remeh-temeh yang ngga ada hubungannya dengan urusan mempejuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tanggungjawab sekaligus amanah terutama buatJokowi. Bisa jadi ini lagi-lagi cara Tuhan menelanjangi mereka berdua dengan membuka aib berupa kebodohan mereka. Ganjar yang bilang seragam hitam putih itu usulan Jokowi. Seakan menegaskan makna seragam hitam putih itu, Jokowi sedang mengkampanyekan Ganjar yang sepertinya menjadi presiden petugas partai sekaligus petugas oligarki. Hitam putih yang padanan katanya abu-abu, jelas menjadi ilustrasi dari makna tersirat, antara kebenaran dan kejahatan, antara hak dan batil. Hitam putih seragam, hitam putihnya capres petugas partai melawan capres petugas rakyat. Mungkin saja Capres hitam yang diwakili Ganjar, entahlah siapa capres putihnya?. Mungkin Anies atau juga mungkin Anies Baswedan. Siapa yang tahu?, biarkan saja rakyat yang menilai dan menentukan. Salam hitam putih. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot - 5 Muharram 1445 H/23 Juli 2023.
Korupsi BTS 4G Kominfo: Kejagung Wajib Periksa Pernyataan dan Opini Audit BPK
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebetulnya telah mengendus berbagai permasalahan dalam proyek yang dimulai pada 2020 ini. BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tahun 2021. Anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan laporan itu sudah diserahkan kepada DPR maupun Presiden. Dia mengatakan laporannya juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.” Begitu penggalan berita tentang pengakuan BPK yang dimuat Tempo, 29 Mei 2023: https://nasional.tempo.co/amp/1731029/mengingat-kembali-temuan-bpk-di-kasus-korupsi-bts-pemborosan-rp-15-triliun-dan-kontrak-janggal. Dari hasil pemeriksaan PDTT, BPK mengaku menemukan segudang masalah yang sudah dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Tiga diantaranya adalah 1) Pemborosan Anggaran Rp 1,5 triliun, 2) Pengadaan BTS tidak sesuai ketentuan, dan 3) Keanehan dalam Pelaksanaan Tender. Pengakuan BPK ini sangat penting untuk diselidiki lebih lanjut dan lebih dalam, agar bisa mengungkap misteri korupsi BTS di Kominfo: siapa yang menutupi dan melindungi korupsi BTS 4G. Karena pengakuan BPK mengandung kontroversi dan kejanggalan. Pertama, BPK mengaku sudah menyerahkan hasil pemeriksaan (PDTT) proyek BTS, yang berisi segudang masalah, kepada Presiden dan DPR. Berdasarkan laporan BPK tersebut, DPR seharusnya memanggil Presiden dan Menteri Kominfo untuk minta penjelasan atas temuan BPK tersebut. Nampaknya, sejauh ini tidak terdengar DPR minta penjelasan dari pemerintah, sampai akhirnya kasus korupsi BTS 4G ini terbongkar. Apakah, dengan demikian, berarti DPR mengabaikan laporan audit BPK tersebut? Apakah dengan demikian berarti DPR menutupi dan melindungi masalah BTS 4G yang diungkap BPK? Kedua, “temuan” segudang masalah audit BPK di proyek BTS 4G ternyata tidak tercermin di dalam hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): 2020 dan 2021. Sebaliknya, BPK malah memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil audit tersebut, untuk tahun 2020 dan 2021. Opini WTP mencerminkan BPK tidak menemukan masalah sama sekali terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Kominfo, alias sempurna. Opini WTP ini bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan PDTT BPK yang mengaku menemukan segudang masalah: kalau ada segudang masalah, opini audit tidak bisa WTP; kalau opini audit WTP berarti tidak ada masalah! Berarti, satu dari dua hal tersebut tidak benar, alias bohong, atau manipulatif: apakah opini WTP manipulatif, atau pengakuan ada temuan segudang masalah manipulatif? Maka itu, pemberian opini WTP diduga untuk menutupi dan melindungi fakta sebenarnya, bahwa ada segudang masalah di proyek BTS 4G Kominfo. Ketiga, dugaan manipulasi hasil audit, dengan memberi opini WTP, sangat masuk akal. Karena, di dalam hasil audit, BPK menyatakan, jumlah BTS yang sudah selesai dibangun di tahun 2021 mencapai 4.197 unit, dari target 4.200 unit, atau praktis mencapai 100 persen, sehingga BPK memberi opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah dan Kementerian Kominfo, yang artinya BPK secara resmi menyatakan tidak ada masalah sama sekali dengan proyek BTS? Meskipun kemudian ditentang sendiri, seperti pengakuannya di tempo tersebut di atas, bahwa BPK sudah menemukan segudang masalah di proyek BTS. Dugaan manipulasi audit BPK menguat, karena berdasarkan audit BPKP, telah terjadi kerugian keuangan negara di dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo, dengan nilai mencapai Rp8,03 triliun. https://www.bpkp.go.id/berita/read/42313/0/BPKP-Selesai-Hitung-Kerugian-Keuangan-Negara-Kasus-BTS-BAKTI-Kominfo- Selanjutnya, Mahfud MD mengatakan, ternyata hanya 985 BTS yang selesai dibangun di tahun 2021, bukan 4.197 BTS seperti tercantum di dalam audit BPK. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230522142247-4-439472/mahfud-lapor-ke-jokowi-soal-proyek-bts-barangnya-enggak-ada/amp Untuk itu, BPK harus mempertanggungjawabkan hasil auditnya, apakah ada unsur manipulasi. Kejaksaan Agung harus menyelidiki siapa aktor utama dibalik dugaan manipulasi hasil audit tersebut, atau apakah ada uang imbalan untuk memanipulasi hasil audit? Karena, menurut kesaksian beberapa terdakwa korupsi BTS, ada aliran uang diberikan kepada orang yang bernama Sadikin, hingga pertengahan 2022. Jumlahnya mencapai Rp40 miliar. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus bisa membongkar siapa Sadikin sebenarnya, dan hubungannya dengan audit BPK yang memberi opini WTP untuk tahun anggaran 2020-2021. Kejaksaan Agung juga wajib usut pengakuan BPK, apakah benar ada laporan segudang masalah yang sudah disampaikan kepada Presiden dan DPR. Semoga peran BPK di lingkaran korupsi BTS 4G menjadi terang dan tuntas. https://m.metrotvnews.com/read/NP6CZqE2-kejagung-respons-soal-11-nama-penerima-aliran-dana-bts-kominfo —- 000 —-
Cegat Ahok Sebagai Dirut Pertamina
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JIKA hukum ditransaksikan, maka keadilan tergadaikan. Jika hukum tunduk pada politik, maka kehormatan kekuasaan akan menghilang, kedepan hanya akan terjadi praktek kebijakan yang bengis, liar dan mengabaikan rasa keadilan. Hentikan rencana menteri BUMN akan menempatkan Ahok menempati jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Akan lebih pantas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diadili oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas berbagai macam persoalan. Jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan, bukan justru dilindungi bahkan diberi posisi yang bahayakan negara. DR. Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), mengatakan bahwa \"alat buktinya itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena dilindungi secara zalim saja oleh KPK dan mungkin tekanan dari pemerintah maka Ahok itu bisa bebas\". Presiden Joko Widodo (melalui pembantunya Menteri BUMN) jangan terus menabrak rasa kepatutan dan keadilan, melindungi dan memberikan jabatan untuk para koruptor hanya karena kedekatan dengan dirinya. Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak mengangkat orang yang diduga telah melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya, apalagi kalau diduga ada niat akan menempatkan seseorang sekedar akan dijadikan alat buldoser keuangan memperkuat dirinya menghadapi Pilpres . Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, hal tersebut bukan hanya akan mengusik rasa keadilan masyarakat, tetapi rezim ini menjadi bagian para koruptor untuk saling berbagi dan melindungi. \"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, hanya akan membawa kerusakan dan kehancuran Korupsi yang sudah merajalela, apabila sudah berkolaborasi dan bersenyawa dengan kekuasaan, jabatan akan diperjualbelikan tanpa peduli siapa yang akan diberi amanahnya. Hentikan slogan \"I am the law - saya adalah hukum dan I\'etat, c\'est moi - negara adalah saya\" , stop memberikan jabatan terkait keselamatan negara dan hajat orang banyak ( masyarakat ) diserahkan kepada orang yang sudah terindikasi memiliki kepribadian yang berwatak tidak amanah. Hentikan adanya rencana akan menyerahkan jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Ahok, lebih besar madlarat nya dari pada manfaatnya. ***
Indonesia Dijual Lelang
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PARA pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia. Tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik. Pada setiap Munas, Kongres, Muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai, taipan oligarki sangat mudah cawe cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh (lume duck). Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik pemodal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di Munas, Kongres, Muktamar atau apapun namanya. Para bandar politik tidak kalah cepat merespon. Penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy happy pagi para pesertanya semuanya akan kesurupan. Beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya. Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai, sudah bisa di cucuk hidungnya harus berjalan sesuai arahan peluit sponsornya. 9 naga taipan oligarki sudah sangat paham harga dan cara membeli partai politik . Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing masing @1 triliun, total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka. Bukan hanya partai anggota DPR juga di beli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah UU para taipan kembali beraksi, beli suara masing masing anggota DPR 575, taruhlah harga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp.10 milyar @ anggota angkanya hanya Rp.5,75 Triliun ( dibulatkan Rp.6. Triliun ). Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan Rp 15 triliun sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI , siap bekerja sesuai perintah tuannya. Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40 sampai 50 triliun, semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun - 65 triliun Indonesia sudah dikangkangi, dibeli, dikuasai para taipan. Tidak usah ada patungan biaya antar para taipan, berkaca dari kasus Benny Tjokro mampu membobol 3 BUMN Asuransi sekaligus ( Jiwasraya, Asabri & AJB Bumiputera 1912 ) senilai Rp.52,58 Triliun . Bahkan konon dana yang dirampok oleh Benny Tjokro ( satu orang Cina) sebesar Rp.74,58 triliun itu fakta berbasis data, bukan opini yg dibangun. Sudah bisa beli Indonesia. Begitu murahnya Indonesia saat ini. Kemerdekaan di capai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan, bisa diperjualbelikan dengan cara biadab. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super bodi kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan Oligarki Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos Oligargi. Anggota dewan dan Presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar prilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya partai, anggota DPR dan Presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelah dan murah. Pemodal asing dan taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai or partai partai politik, presiden dan anggota DPR - di Indonesia sudah bisa dikuasai. ****
Anies Digertak, KPP Digebrak, Rakyat Bergerak
Oleh Laksma Prn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Minggu 16 Juli 2023 Gelora Bung Karno atau GBK meledak. Partai Nasdem telah membanjiri GBK dengan lautan manusia dalam kegiatan Apel Siaga Perubahan. Apel siaga yang digagas Partai NasDem mampu menjadikan GBK menjadi lautan manusia. Sekitar 200 ribu orang tumpah ruah di GBK menggelorakan semangat perjuangan. Selama Anies Rasyid Baswedan melakukan ibadah haji Juli 2023, para pendusta dan Islamphobia menyerang Anies habis habisan dengan hoax dan fitnah, tukang bohong naik haji kata para pendusta tersebut. Pertolongan Tuhan membungkam para pendusta, melalui pemerintah kerajaan Arab Saudi membongkar kebohongan para pendusta buzzer bayaran dengan menyebar foto dan vidio bahwa Anies menjadi tamu kehormatan pemerintah Arab Saudi selama melaksanakan ibadah haji tahun 2023 tersebut. Vidio dan foto diakun resmi IG Arab Saudi tersebut membuktikan Anies bukan pembohong, tapi difitnah pembohong dan fitnah keji lainnya. Serangan berlanjut, rombongan Menteri datang ke JIS, bersama serombongan wartawan mencari celah untuk menyatakan JIS atau Jakarta Internasional Stadion tidak standar FIFA. Wow, penyataan rombongan Menteri tersebut tidak salah karena kemungkinan mereka telah menjadi petugas FIFA sehingga hasil investigasi mereka berstandar FIFA. Ditengah serangan terhadap Anies tersebut, koalisi partai pendukung diporak porandakan, Partai Nasdem dilucuti dan Partai Demokrat akan dikebiri, goyahkan Nasdem? Pecahkah Demokrat? Ternyata tidak, rakyat percaya bahwa Anies Rasyid Baswedan calon presiden mereka. Nasdem, Demokrat dan PKS adalah koalisi Perubahan untuk Persatuan mencalonkan Anies sebagai calon presiden maka berduyun duyun rakyat memenuhi GBK pada Minggu 16 Juli 2023 tanda mendukung secara total upaya KPP tersebut. Tidak ada satupun yang dapat menghalang halangi kehendak rakyat. Mereka yang datang berduyun duyun itu memenuhi undangan partai Nasdem tapi mereka bukan kader partai Nasdem, Demokrat atau PKS. Atribut mereka kaos yang bertuliskan Anies Presiden. Mereka adalah Rakyat yang menginginkan perubahan dan mereka yakin Anies Rasyid Baswedan yang mampu memenuhi hasrat rakyat itu. Anies digertak, Nasdem, Demokrat dan PKS digebrak, Rakyat bergerak meyakinkan partai partai koalisi pendukung Anies untuk terus maju tak gentar membela yang benar. Membanjirnya Rakyat di GBK membuktikan bukan Anies yang berambisi menjadi presiden dan bukan pula Nasdem, PKS dan Demokrat yang ingin menjadikan Anies presiden, tapi rakyat yang berkepentingan dan berkeinginan Anies menjadi presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Karena itu tentunya rakyat akan mengawal mereka partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar dapat mencalonkan Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 dan memastikan pemilu berjalan demokratis sesuai undang undang yang berlaku dengan bebas, jujur, adil. Selamatkan Anies Rasyid Baswedan, Selamatkan Pemilu tahun 2024 (*)
Doa Anies Munajat Bangsa
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta APEL siaga Perubahan Nasdem gegap gempita di Gelora Bung Karno Ahad 16 Juli 2023. Momentum penyatuan komitmen dan pemaduan langkah Koalisi Perubahan: Nasdem, PKS, dan Demokrat, dan tetap mempercayakan Cawapres kepada Anies Baswedan. Di sana Surya Paloh menjelastegaskan kembali komitmen untuk perubahan menuju kehidupan bangsa yang dicita-citakan bersama. Di sana pula Anies memanjatkan doa kepada Allah swt, bukan untuk dirinya, maupun Koalisi Perubahan saja, tetapi juga untuk semua, sebagai munajat bangsa Indonesia. Ya Allah Yang Maha Agung, berikanlah kepada seluruh warga negara Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, dan kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup di bumi, tidak mendatangkan kerusakan di darat, laut, dan udara. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok, pesisir, dan pulau-pulau. Ya Allah Yang Maha Menolong dan Menghidupi, mudahkanlah anak-anak muda kami mendapatkan pekerjaan, menjadi calon guru, insinyur, wartawan, programmer, atlet, seniman, dan pengusaha, serta apa pun yang baik yang mereka kehendaki. Mudahkanlah mereka memiliki rumah sendiri, mendapatkan pasangan hidup yang menenangkan, dan saling melengkapi pada saatnya yang tepat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, dan mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini, mudahkanlah mereka memdapatkan kesetaraan kesempatan, dukungan, dan perlindungan. Rahmatilah para pekerja migran kami di luar negeri, alirkanlah rezeki-Mu kepada mereka, lindungilah mereka dari kejahatan dan beban kerja yang tak manusiawi. Ya Allah, berkahi, dan lindungilah para pemimpin kami, bantulah mereka dalam mengambil keputusan-keputusan sulit yang berdampak luas, berikanlah kejernihan pikiran, dan ketetapan hati dalam mengambil kebijakan yang adil, tempatkanlah mereka sebagai pengayom setiap anak negeri, dan pelindung setiap jengkal tanah air ini. Jadikan mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang taat dan takut kepada-Mu, yang lembut dan berbelas kasih kepada kami, serta berikan kepada mereka kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan-Mu. Ya Allah Yang Maha Lembut dan Maha Melindungi, selamatkanlah mereka yang menjadi korban kekerasan, dan terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan dan jalan keluar, sembuhkanlah mereka dari luka dan trauma, serta bahagiakanlah hidup mereka. Ya Allah Yang Maha Melepaskan dan Pemberi kecukupan, berikanlah kelapangan kepada kami yang tengah terhimpit utang. Kami berlindung kepada-Mu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari penipuan dan tindakan sewenang-wenang. Bukakanlah pintu rezeki yang tak kami duga, bebaskanlah kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Allah Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, dalam perjalanan kami ke depan, lindungilah kami dari kedengkian dan kezaliman, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya, dan selamatkanlah kami dari tipudaya dan kejahatan mereka. Limpahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan pelindung kami; tak ada daya dan kekuatan selain dari Engkau. Doa menguatkan jiwa, menghimpun tenaga, dan menuntun usaha. Doa adalah usaha batiniyah, sedangkan usaha adalah doa lahiriyah. Doa dan usaha menjadi satu tarikan nafas orang-orang beriman, sekaligus janji untuk mewujudkan segala hal baik yang dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga doa-doa Anies dan munajat bangsa Indonesia diaminkan para penghuni langit dan bumi, serta dikabulkan oleh Allah swt. (*)
Ternyata Pancasila BPIP Berbeda dengan Pancasila Bung Karno
Oleh :Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KAJIAN Rumah Pancasila terhadap Pancasila BPIP yang akhirnya melahirkan Kepres No 24 tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 menjadi berbeda dengan Pancasila Bung Karno sebagai dasar negara. Mengapa berbeda? Memang pidato 1 Juni itu Ketuhanan Yang Berkebudayaan di urutan ke lima tetapi secara konsep dan tata letak, frasa kata berbeda dan Pancasila 1 Juni itu baru pendapat Bung Karno saja padahal Bung Karno sendiri mengatakan kalau kita ingin membuat dasar negara jangan dianggit sendiri tetapi ajaklah dengan yang lain. Jadi justru Bung Karno tidak merasa membuat dasar negara sendiri justru harus melibat semua rakyat. Dasar negara itu jika dibuat sendiri akan mudah retak dan galihlah sejarah bangsa sedalam dalam nya. Oleh sebab itu setelah 1 Juni maka Dr.Rajiman membentuk panitia kecil 8 orang dan ditambah lagi 2 orang kemudian keluar satu orang menjadi 9.Di panitia 9 inilah dasar negara dikomporomikan diperdebatkan yang hasilnya adalah Piagam Jakarta. Kemudian masuk pada pembentukan UUD 1945 Piagam Jakarta yang akan dipakai sebagai pembukaan UUD 1945 oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, frasa kata sila ke satu Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa berbeda Pancasila Bung Karno dengan Pancasila BPIP, sebab BPIP menganggap Pancasila Bung Karno itu hanya yang dipidatokan 1 Juni 1945, padahal proses sejarah Pancasila itu dari 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945 final dan setelah itu Bung Karno tidak berhenti melakukan kursus -kursus Pancasila di berbagai perguruan tinggi dan istana negara, bahkan paling fenomenal justru pidato 17 Agustus 1963. Di sanalah Bung Karno dengan jelas mengatakan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal itu artinya yang mendasari negara Proklamasi 17 Agustus 1945 itu Pancasila yang ada di alenia ke 4 pembukaan UUD 1945. BPIP tidak nengerti bahwa Pancasila itu adalah antitesis dari individualisme, liberalisme, kapitalisme . BPIP Sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila justru membiarkan negara menjadi individualisme, liberalisme , kapitalisme, padahal protes keras bangsa ini terhadap individualisme adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI rapat besar pada tanggal 15-7-2605 dibuka pukul 10.20 mengatakan (cuplikan Soekarno): ”Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong- menolong, faham gotong royong, faham keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikiran,tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.“ Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari. Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi. …………. Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian: Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet”. Bukannya BPIP sebagai pembina ideologi Pancasila mengerti sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila? Justru menganti Pancasila 18 Agustus dengan Pancasila 1 Juni. Akibat dari ditetapkan Lahirnya Pancasila 1 Juni melalui Kepres No no 24 tahun 2016, akibat penetapan ini telah mendegradasi pemikiran Soekarno. BPIP mengatakan Pancasila lahir 1 Juni sedang Pancasila Bung Karno tidak perna dilahirkan. Cuplikan Kursus Pancasila Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1955di Surabaya. ..............”Tidak benar Saudara-saudara, bahwa kita sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Republik Indonesia – sebenarnya telah mengenal akan – Panca Sila? Tidakkah benar kita dari dahulu mula, telah mengenal Tuhan, hidup di dalam alam Ketuhanan Yang Maha Esa? Kita dahulu pernah menguraikan hal ini panjang lebar. Bukan anggitan baru. Bukan karangan baru. Tetapi sudah sejak dari dahulu mula bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang cinta kepada Ketuhanan. Yah kemudian Ketuhanannya itu disempurnakan oleh agama-agama. Disempurnakan oleh Agama Islam, disempurnakan oleh agama Kristen. Tetapi dari dahulu mula kita memang adalah satu bangsa yang berketuhanan. Demikian pula, tidakkah benar bahwa kita ini dari dahulu mula telah cinta kepada Tanah Air dan Bangsa? Hidup di dalam alam kebangsaan? Dan bukan saja kebangsaan kecil, tetapi kebangsaan Indonesia. Hai engkau pemuda-pemuda, pernah engkau mendengar nama kerajaan Mataram? Kerajaan Mataram yang membuat candi Prambanan, candi Borobudur? Kerajaan Mataram ke-2 di waktu itu di bawah pimpinan Sultan Agung Hanjokrokusurno? Tahukah Saudara-saudara akan arti perkataan Mataram? Jikalau tidak tahu, maka aku akan berkata kepadamu “Mataram berarti Ibu”. Masih ada persamaan perkataan Mataram itu misalnya perkataan Mutter di dalam bahasa Jerman – Ibu. Mother dalam bahasa Inggeris – Ibu. Moeder dalam bahasa Belanda – Ibu. Mater dalam bahasa Latin – Ibu. Mataram berarti Ibu. Demikian kita cinta kepada Bangsa dan Tanah air dari zaman dulu mula, sehingga negeri kita, negara kita, kita putuskan Mataram. Rasa kebangsaan, bukan rasa baru bagi kita. Mungkinkah kita mempunyai kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dahulu, jikalau kita tidak mempunyai rasa kebangsaan yang berkobar-kobar di dalam dada kita? Yaah kata pemimpin besar yang bernama Gajah Mada, Sang Maha Patih Ihino Gajah Mada. Benar kita mempunyai pemimpin besar itu. Benar pemimpin besar itu telah bersumpah satu kali “tidak akan makan kelapa, jikalau belum segenap kepulauan Indonesia tergabung di dalam satu negara yang besar”. Benar kita mempunyai pemimpin yang besar itu. Tetapi apakah pemimpin inikah yang sebenarnya pencipta daripada kesatuan kerajaan Majapahit? Tidak! Pemimpin besar sekadar adalah sambungan lidah daripada rasanya rakyat jelata. Tidak ada satu orang pemimpin besar, walaupun besarnya bagaimanapun juga, – bisa membentuk satu negara yang sebesar Majapahit ialah satu negara yang besar, yang wilayahnya dari Sabang sampai ke Merauke, – bahkan sampai ke daerah Philipina sekarang. Katakanlah Bung Karno pemimpin besar atau pemimpin kecil – pemimpin gurem atau pemimpin yang bagaimanapun, – tetapi jikalau ada orang yang berkata: “Bung Karno yang mengadakan negara Republik Indonesia”. Tidak benar!!! Janganpun satu Soekarno sepuluh Soekarno, seratus Soekarno, seribu Soekarno – tidak akan bisa membentuk negara Republik Indonesia, jikalau segenap rakyat jelata Republik Indonesia tidak berjuang mati-matian!” Kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan segenap rakyat. Maka itu pula menjadi pikiran Bapak, Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, – tetapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Merauke! Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Aku melihat di dalam daerah-daerah yang kukunjungi, di manapun aku datang, aku melihat Taman-taman Pahlawan. Bukan saja di bagian-bagian yang beragama Islam, tetapi juga di bagian-bagian yang beragama Kristen. Aku melihat Taman-taman Pahlawan di mana-mana. Di sini di Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945, siapa yang berjuang di sini? Segenap pemuda-pemudi, kiai, kaum buruh, kaum tani, segenap rakyat Surabaya berjuang dengan tiada perbedaan agama, adat-istiadat,golongan atau suku. Rasa kebangsaan kita sudah dari sejak zaman dahulu, demikian pula rasa perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dalam sejarah dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah menjajah bangsa lain adalah bangsa Indonesia. Aku tentang orang-orang ahli sejarah yang bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah menjajah kepada bangsa lain. Apa sebab? Oleh karena bangsa Indonesia berdiri di atas dasar perikemanusiaan sejak dari zaman dahulu. Dari zaman Hindu, kita sudah mengenal perikemanusiaan. Disempurnakan lagi rasa perikemanusiaan itu dengan agama-agama yang kemudian. Di dalam zaman Hindu kita telah mengenal ucapan: “Tat Twam Asi”. Apa artinya Tat Twam Asi? Tat Twam Asi berarti “Aku adalah dia, dia adalah aku”. Dia pakai, aku ikut pakai. Dia senang, aku ikut senang. Aku senang, dia ikut senang. Aku sakit, dia ikut sakit. Tat Twam Asi – perikemanusiaan. Kemudian datanglah di sini agama Islam, mengajarkan kepada perikemanusiaan pula. Malah lebih sempurna. Diajarkan kepada kita akan ajaran-ajaran fardhu kifayah, kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepada seluruh masyarakat. Misalnya jikalau ada orang mati di kampungmu, dan kalau orang mati itu tidak terkubur, – siapa yang dianggap berdosa, siapa yang dikatakan berdosa, siapa yang akan mendapat siksaan daripada dosa itu? Bukan sekadar kerabat famili daripada sang mati itu. Tidak! Segenap masyarakat di situ ikut tanggung jawab. Demikianlah pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap rasa kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Engkau ikut berjuang! Dari dahulu mula kita gandrung kepada kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut berjuang? Oleh karena engkau merasa memperjuangkan dasar kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari dahulu mula telah mengenal kedaulatan rakyat, hidup di dalam alam kedaulatan rakyat. Demokrasi bukan barang baru bagi kita. Demikian pula cita-cita keadilan social, – bukan cita-cita baru bagi kita. Jangan kira, bahwa cita-cita keadilan sosial itu buatan Bung Karno, Bung Hatta, atau komunis, atau kaum serikat rakyat, kaum sosialis. Tidak! Dari dahulu mula bangsa Indonesia ini cinta kepada keadilan sosial. Kalau zaman dahulu, kalau ada pemberontakan, – Saudara-saudara berhadapan dengan pemerintah Belanda, semboyannya selalu “Ratu Adil”,ratu adil para marta. Sama rata, sama rasa. Adil, adil, itulah yang menjadi gandrungnya jiwa bangsa Indonesia. Bukan saja di dalam alam pergerakan sekarang atau di dalam pergerakan alam nasional tetapi dari dulu mula. Maka oleh karena itulah aku berkata, baik Ketuhanan Yang Maha Esa maupun Kebangsaan, maupun Perikemanusia-an, maupun Kedaulatan Rakyat, maupun Keadilan Sosial, bukan aku yang menciptakan. Aku sekadar menggali sila-sila itu. Dan sila-sila ini aku persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang berisi masyarakat yang beraneka agama, beraneka suku, beraneka adat-istiadat. Inilah Saudara-saudara, maka di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyousakai di dalam zaman Jepang, pertengahan tahun 1945 telah diadakan satu sidang daripada pemimpin-pemimpin Indonesia, dan di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai itu dibicarakan hal-hal ini. Disinilah bukti bahwa Pancasila itu bukan lahir 1 Juni dan itu bung Karno sendiri yang mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno ,menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila .oleh sebab itu kepres no 24 tahun 2016 harus digugat karena telah menyesatkan bangsawa negara Indonesia Kaum cerdik pandai ,Ulama ,Tokoh Agama ,harus melakukan perlawanan sebab lahir nya Ke Tuhanan Yang Maha Esa 1 Juni melawan akidah agama apapun di Indonesia . Dalam buku Bung Karno–Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams, Si Bung kembali mempertegas… “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.” Jadi Bung Karno mengakui bukan yang menciptakan Pancasila memang benar, mana mungkin Bung Karno menciptakan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu Pancasila bukan dilahirkan, siapa yang melahirkan? Memang menjadi tidak masuk akal masak Ke Tuhanan Yang Maha Esa dilahirkan tanggal 1 Juni 1945? Mari kita ikuti cuplikan “Kursus Pancasila Bung Karno di Istana Negara” tanggal 16 Juni 1958 berikut ini. “…Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari pemimpin-pemimpin kita dalam tahun 1945, dan sebagai tadi saya katakan, sesudah bicara-bicara, akhirnya pada satu hari saya mengusulkan Pancasila. Pancasila itu diterima masuk dalam Djakarta Charter, masuk dalam sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau saudara ingin mengerti Pancasila, lebih dulu harus mengerti ini: meja statis, leitstar dinamis. Saudara-saudara, jawabannya ialah, kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jika kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita mau mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada pada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Misalnya kalau kita ambil elemen-elemen dari alam pikiran Eropa atau alam pikiran Afrika. Itu adalah elemen asing bagi kita, yang tidak “in concordantie” dengan jiwa kita sendiri, tak akan bisa menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul, bahasa Inggrisnya “appeal” kepada jiwa kita. Kalau kita kasih leitstar yang tidak “appeal” kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berakar kepada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita…” Para pembaca, dari cuplikan kuliah Bung Karno tadi kita bisa memahami ternyata Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara lebih jauh lagi Pancasila adalah alat untuk menyatukan bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa masyarakat yang sedalam-dalamnya, jiwa Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila jelas bukan beraliran Individualisme. Jiwa Indonesia bukan Liberalisme dan Kapitalisme. Rupanya BPIP Dan para pengamandemen UUD 1945 tidak memahami dasar negara, tidak memahami Pancasila sebagai “Meja Statis” dan “Leitstar Dinamis”. Sehingga dengan sengaja mencangkokan pikiran Barat Individualisme dan Liberalisme serta Kapitalisme di dalam UUD 2002 hasil amandemen. Dan BPIP membiarkan negara menjalankan demokrasi liberal yang dasar nya Individualisme ,Liberalisme, Kapitalisme ,dengan sistem presidenseil dimana kekuasaan di perebutkan banyak banyakan suara, kalah menang ,pertarungan ,kuat kuatan, curang-curangan Caci maki dan membiarkan persatuan bangsa terkoyak koyak . Ini adalah penghancuran jati diri bangsa Indonesia dengan cara mencangkokan pikiran Barat pada Pancasila. Jadi sudah jelas bahwa BPIP tidak berideologi Pancasila 18 Agustus 1945 tetapi mengganti Pancasila 1 Juni 1945, sehingga kita melihat sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menbiarkan negara berudeologi Individualisme, Liberalisme,Kapitalisme, hal ini jekas paradox dengan Pancasila. (*)
Jenderal Tyasno Sudarto dan Profesor Sri Edi Swasono Ikut dalam Petisi 100 Makzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MANTAN KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dan Guru Besar UI Prof Sri Edi Swasono, MPIA, Ph.D termasuk dalam 100 tokoh penandatangan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat \"Makzulkan Jokowi\". Bahkan Prof Sri Edi Swasono turut hadir dalam acara penyampaian Petisi kepada MPR RI, Senin 20 Juli 2023 kemarin. Penandatangan lainnya antara lain Letjen (Purn) Yayat Sudarajat, SE, Letjen MAR (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Syam Soemanegara, DR. Abdullah Hehamahua, SH MM, Prof DR Amien Rais, MA, Prof DR Anthony Budiawan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, DR Marwan Batubara, Drs. H Hatta Taliwang, Habib Muchsin Alatas, Prof. Ir. Daniel M Rosyid, M.Phil, PhD, DR Syahganda Nainggolan, H. Dindin S Maolani, SH, Mudrick Malkan Sangidu, Muslim Arbi dan banyak tokoh lainnya. Petisi yang dibacakan oleh akademisi UNPAD Prof DR Ir Ana Rochana, MS itu diterima oleh anggota MPR H Tamsil Linrung. Berisi tuntutan atau seruan mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh elit oligarki. Entah kapan mulai adanya ungkapan atau teriakan yang menggaungkan \"makzulkan Jokowi\" hanya saja hal itu telah menjadi bentuk kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam aksi mahasiswa ataupun buruh sering tersisip adanya aspirasi untuk mendesak Jokowi mundur atau dimakzulkan. Begitu juga dalam aksi emak-emak dan umat Islam. Menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada periode kedua ini justru suara \"makzulkan Jokowi\" semakin nyaring. Muncul aspirasi ulama dan tokoh Jawa Timur yang disampaikan ke MPR, seruan \"people power\" dari Solo Jawa Tengah, suara ulama dan tokoh Sumatera Barat, adapula aksi \"makzulkan Jokowi\" di Jakarta dan Bandung Jawa Barat. Semakin kuatnya gaung pemakzulan diakhir masa jabatan ini disebabkan tidak terlihat semangat Jokowi untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Jokowi tidak bertobat apalagi minta maaf pada rakyat serta membuat kemashlahatan. Justru ia terkesan semakin terang-terangan cawe-cawe dalam rangka ingin \"memperpanjang\" kekuasaannya. Rakyat menilai bahwa Jokowi sudah tidak mampu dan terlalu besar dosa politik yang ditanggungnya. Petisi 100 \"Makzulkan Jokowi\" mengingatkan kita pada Petisi 50 di masa Orde Baru yang mengantarkan makzulnya Presiden Soeharto. Jumlah yang lebih banyak bukan berarti Jokowi lebih berat, akan tetapi hanya sebagai pukulan lebih keras. Presiden Suharto di tengah kelemahannya tetap bersikap negarawan dengan memahami perasaan rakyat. Ia mengundurkan diri. Presiden Jokowi seperti \"tidak peduli\" dengan perasaan rakyat yang kecewa atas kebijakan politik yang diambilnya. Meski sudah tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan amanah tetapi masih juga jumawa merasa dibutuhkan oleh rakyat. KKN dianggap biasa, hukum dijadikan alat politik, ekonomi semakin memberatkan, serta agama yang dipinggirkan. Kesesatan dipelihara dan dibiarkan. Ada pihak berujar buat apa memakzulkan Jokowi toh kurang dari setahun lagi juga Jokowi akan turun pasca Pemilu 2024. Pihak ini lupa akan dua hal yaitu pertama benarkah Pemilu itu akan terjadi dan kedua akankah Pemilu itu akan berjalan jujur dan adil atau dilaksanakan dengan kecurangan yang dahsyat ? Rezim Jokowi adalah rezim yang \"menghalalkan segala cara\". Petisi 100 mengingatkan bahwa sumber masalah ada pada kepemimpinan Jokowi yang tidak kredibel dan dikendalikan. Makzulnya Jokowi adalah awal dari upaya pemulihan kedaulatan rakyat. Tanpa Jokowi, rakyat akan mengawal Pemilu yang jauh lebih bersih dan jujur. Pemimpin yang berkualitas dapat terpilih. Makzulkan Jokowi menjadi seruan yang rasional dan konstitusional. Petisi 100 menggulirkan itu untuk kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Rakyat yang benar-benar berdaulat. Bandung, 21 Juli 2023.
Kejahatan Terencana, Cucu Pertamina di Singapura Berpotensi Alami Kerugian Rp 2 Triliun (Bag-2)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan FNN Anak Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang berkantor di Singapura, PT Pertamina Internasional Marketing & Distribution Pte. Ltd (PIMD) menyatakan masih berupaya menagih piutang senilai U$ 133,75 juta dollar kepada Phoenix Petroleum dari Philipina. Namun skandal yang sengaja membuat PT. Pertamina berpotensi rugian sekitar Rp 2 triliun, pada kurs Rp 15.000 per dollar Amerika tersebut, sudah waktunya dilakukan penyelidikan oleh para penegak hukum dari Kejaksaan Agung, Bereskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Penyelidikan sudah waktunya untuk dilakukan. Skandal yang membuat Pertamina berpotensi mengalami kerugian Rp 2 triliun lebih ini, bukan karena salah dalam hal perencanaan. Bukan juga karena adanya force majuere. Skandal ini murni kejahatan terencana. Skandal ini karena Direksi PT. PIMD kegatelan, cawe-cawe, bahkan lancang untuk melakukan corporate action di luar kewenangan yang diberikan oleh perusahaan induk PT. PPN.Kalau saja Direksi PT. PIMD tidak kegatelan. Tidak cawe-cawe dan tidak lancang, maka potensi kerugian Rp 2 triliun tersebut dipestikan tidak akan terjadi. Apalagi tugas yang diberikan oleh PT. PPN sebagau perusahaan induk kepada PT. PIMD sudah sangat jelas. Hanya sebatas menjual atau mengekspor produk-produk yang diproduksi oleh PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI). Hanya sebatas itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Sejak awal pendiriannya, PT. PIMD malah sudah dibatasi tidak melakukan corporate action di luar core bussines. Direksi PT. PIMD dilarang untuk ikut-ikutan melakukan kegiatan bussines komersial yang berkaitan dengan produk minyak dan gas (migas) yang diinpor oleh PT PPN dan PT KPI. Misalnya, melakukan inpor minyak mentah Bahan Bakar Minyak (BBM), solar dan Liquefied Pteroleum Gas (LPG). Sementara itu, Humas PT. PPN yang menjadi induk PT. PIMD, Irto Gintings mengakui kalau Poenix Petroluem sampai sekarang memang belum melakukan pembayaran. Namun PT. PIMD masih terus melakukan upaya-upaya agar pihak Phoenix Petroleum melakukan pembayaran. Sayangnya Irto Gintings tidak menjelaskan upaya-upaya seperti apa yang telah dilakukan oleh PT. PIMD.Sumber FNN di Pertamina pusat mengungkapkan, skandal sebesar ini hampir pasati sepengetahuan para petinggi PT. Pertamina, baik yang di kantor pusat maupun di PT. PPN. Tidak mungkin corporate action dengan nilai sebesar Rp 2 triliun itu tidak diketahui oleh para pembesar di Pertaminan pusat dan PT. PPN. Masalahnya karena tidak sanksi yang diberikan kepada direksi PT. PIMD. Kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Managing Director yang menjadi pimpinan puncak di PT. PIMD Agus Witjaksono dapat promosi. Pada bulan Juni 2022 Agus Witjaksono dipromosikan menjadi Chief Executive Officer (CEO) PPT Energi Trading Co. Ltd (PPTET) yang berkedudukan di Tokyo Jepang. PPTET adalah perusahaan patungan PT. Pertamina dengan 13 perusahaan Jepang lainnya, yang berdiri sejak tahun 1965. “Skandal PT. PIMD ini benar-benar aneh bin ajaib. Orangnya jelas-jelas dan nyata-nyata sudah melanggar aturan main perusahaan. Hasil dari melanggar aturan itu berakibat membuat perusahaan berpotensi rugi sampai Rp 2 triliun. Masa orang yang bermasalah karena melanggar aturan perusahaan ko dipromosikan juga? “ tanya sumber FNN di internal Pertamina. Sumber FNN menambahkan, wajar saja kalau masyarakat menduga kalau potensi kerugian sebesar Rp 2 triliun ini menjadi bancakan bersama. Patut diduga hasilnya dinikmati bersama antara petinggi PT. PIMD, petinggi PT. PPN dan petinggi PT. Pertamina Pusat bekerjasama dengan pihak Phoenix Petroleum Philipina. Dugaan kong-kalikong dan setali tiga uang itu semakin menguat. Faktanya, baik direksi PT Pertamina Pusat maupun direksi PT PPN tidak ada langkah-langkah nyata untuk melakukan penegakaan hukum terhadap Direksi PT. PIMD. Proses hukum itu bisa pidana melalui Kejaksaan, Kepolisian dan KPK terhadap mantan direksi PT PIMD. Sedangkan perdata bisa berupa gugatan kepada Phoenix Petroleum Philipina melalui Pengadilan Arbitrase Internasional, seperti yang dilakukan Karaha Bodas Company melawan PT. Pertamina awal tahun 2000-an, dan baru berakhir tahun 2007 dengan kemenangan di pihak PT Karaha Bodas Company. Akibat kekalahan tersebut, PT. Pertamina harus membayar Karaha Bodas Company U$ 264 juta dollar. Dana Pertamina yang tersimpan di Bank Of Amerika yang telah lebih dulu disita oleh Pengadilan Amerika, terpaksa harus rela dilepaskan. Namun sejumlah orang penting Indonesia mendapat bagian besar dari kemenangan Karaha Bodas tersebut. Hampir sekitar U$ 100 juta lebih menjadi bagiannya mantan pejabat Indonesia. (bersambung)
POPULER
