OPINI
Mengintip Elektabilitas Anies-Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa MUHAIMIN Iskandar, atau orang sering memanggilnya dengan sebutan Cak Imin mengaku kalau elektabilitas Anies Baswedan naik pesat. Bahkan paling tinggi di antara bakal capres yang ada. Cak Imin menyebut sumbernya dari Polmark. Lembaga Survei milik Eep Syaefullah Fatah ini memang diminta oleh Cak Imin untuk mendampingi PKB dengan melakukan survei di 78 dapil. Masing-masing dapil diambil samplingnya 800. 800x78= 62.400 sample. Margin of error \"Nol Koma\" persen. Rumus survei, makin besar sample yang dipetik, maka makin kecil tingkat errornya. Lebih akurat hasil surveinya. Dibanding misalnya sample yang diambil itu kecil. Umumnya 800, 1.200, 1600, dst. PolMark ambil sample 62.400. Berapa elektabilitas Anies Baswedan di survei PolMark? Cak Imin rupanya masih menyimpannya. Mungkin ini bagian dari strategi pemenangan. Satu sisi perlu diumumkan untuk memberi motivasi bagi para relawan Anies-Cak Imin. Di sisi lain, tetap disimpan angkanya agar tidak dibaca lawan. Bikin penasaran juga ! Masuk akal juga jika elektabilitas Anies-Cak Imin naik. Ini analisisnya. Pertama, sebelumnya stigma negatif terhadap Anies, terutama di kalangan warga Nahdhiyin, sangat masif. Khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setelah deklarasi Anies-Cak Imin, stigma negatif itu mulai menghilang. Ada datanya yang bisa anda baca di google. Dengan hilangnya stigma negatif, Anies mulai terbuka pintunya. Sekarang, kehadiran Anies mulai diterima di kalangan Nahdhiyin. Dengan sendirinya elektabilitasnya naik. Ini kata kuncinya. Kedua, mesin politik PKB bergerak. PKB adalah partai dengan semua konstituennya, menginginkan Cak Imin cawapres. Bahkan sejak pilpres 2014. Tahun 2022 kemarin ada Ijitima\' Ulama Nusantara, yaitu ulama yang menjadi basis pendukung PKB, merekomendasikan Cak Imin cawapres. Ini menjadi faktor yang membuat seluruh elemen di PKB semakin antusias bergerak dan melakukan kerja-kerja politik lebih masif dan terstruktur untuk memenangkan Cak Imin. Ketiga, PKB adalah partai. Punya mesin politik dari tingkat pusat sampai tingkat ranting kelurahan. Mereka bergerak dalam satu komando untuk memenangkan Anies-Cak Imin. Kompak dan solid. Operasi penggembosan terhadap PKB ternyata belum kelihatan efektif. Keempat, PKB sudah cukup lama merawat pesantren, ulama dan mereka yang berada di struktur NU daerah. Umumnya, mereka adalah para tokoh yang punya pengaruh di pemilih. Pilihan dan fatwa politik ulama itu diikuti oleh ribuan hingga ratusan ribu santri, alumni dan jama\'ahnya. Ini menjadi cukup signifikan untuk menambah elektabilitas Anies-Cak Imin. Kelima, selama ini ada keterbelahan serius di kalangan Umat Islam yang menjadi basis pemilih terbesar dalam setiap pemilu. Yaitu antara mayoritas warga Nahdhiyin dengan kelompok Islam lainnya. Ketika Cak Imin bergabung dengan Anies, kelompok-kelompok umat yang terbelah ini menyatu. Dari sini terjadi gelombang dukungan kepada Anies-Cak Imin yang semakin masif. Lima hal ini diprediksi menjadi faktor yang membuat geliat naiknya elektabiltas Anies-Cak Imin secara drastis. Ini akan terus naik jika tidak muncul variable baru yang bisa menghambat laju elektabilitas Anies-Cak Imin. Muncul pertanyaan: mungkinkah pergerakan elektabilitas Anies-Cak Imin akan dihambat oleh munculnya cawapres lain yang direkrut dari tokoh Nahdhiyin? Semua tetap ada kemungkinan. Tapi, ada satu hal. Tokoh NU yang lain tidak punya mesin partai seperti Cak Imin. Ini juga akan diragukan efektifitasnya. Apalagi saat ini, antusiasme sebagian besar warga Nahdhiyin sedang tumbuh pasca Cak Imin maju sebagai cawapres. Jakarta, 26 September 2024.
Visi-Misi Pemerintahan Jokowi Gagal Total: Mau Diteruskan?
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) JOKOWI akhirnya buka suara mengenai ‘Perubahan’, mengenai Visi-Misi Presiden. Jokowi mengeluh, kalau setiap ganti pemimpin harus ganti visi lagi, kapan bisa naik kelas. “Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya?\", Kata Jokowi. https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/09/20/19375541/jokowi-jangan-sampai-ganti-pemimpin-ganti-visi-lagi Pernyataan Jokowi tersebut sangat tidak bermakna. Menunjukkan Jokowi tidak mengerti bahwa seorang pemimpin harus visioner, mempunyai Visi dan Misi untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera, di tengah perubahan geopolitik, teknologi, dan seterusnya. Yang lebih memprihatinkan, Jokowi terlihat antara ada dan tiada Visi-Misi. Artinya, Visi dan Misi Jokowi hanya hiasan rangkaian kata, yang terputus dengan realisasi pelaksanaan. Bahkan bertolak belakang. Pada pilpres 2014, Jokowi mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini jelas hanya ilusi, dan tidak bermakna. Karena, semua orang tahu, Indonesia pada saat itu, pada saat Pilpres 2014, sudah sangat Berdaulat dan Mandiri. Jadi, untuk apa lagi “Mewujudkan Indonesia Berdaulat dan Mandiri”? Jelas, Visi seperti ini kosong belaka, tidak ada arti sama sekali bagi Bangsa yang sudah Berdaulat dan Mandiri. “Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong?” Boro-boro Gotong Royong, Indonesia sekarang malah menjadi negara kapitalisme oligarki ala kolonial. Yaitu, kebijakan yang memiskinkan rakyat di satu sisi, dan memberi penguasaan sumber ekonomi kepada segelintir pengusaha oligarki di lain sisi. Kebijakan tersebut, antara lain, Jokowi mencabut subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi kereta kelas ekonomi tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014. Harga bensin premium dan solar naik lebih dari 30 persen per 18 November 2014, di tengah harga minyak dunia turun lebih dari 40 persen. Kemudian, tarif listrik dan harga 20 kereta kelas ekonomi jarak jauh dan jarak sedang naik per 1 Januari 2015. https://www.beritasatu.com/ekonomi/213932/januari-2015-pemerintah-hapus-subsidi-20-kereta-ekonomi Sebaliknya, per April 2015, Jokowi memberi stimulus triliunan rupiah kepada segelintir pengusaha sawit, dengan alasan meluncurkan program biodiesel B20, B30, etc. Tentu saja, rakyat ikut menanggung harga biodiesel non-subsidi campuran minyak sawit yang menjadi lebih mahal. Kebijakan ala kolonial lainnya, seperti pengusiran atau penggusuran warga di daerah pertambangan, demi oligarki tambang. Program pengusiran ini berjalan sangat lancar, dikawal polisi dan tentara. Sebagai contoh kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara pada April 2015. Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror. https://www.mongabay.co.id/2015/05/12/dari-pulau-wawonii-lahan-warga-terampas-tambang-protes-berbuah-aniaya-dan-penangkapan/ Visi Jokowi 2014 tersebut dikemas lebih rinci menjadi tujuh Misi, dan sembilan agenda aksi, disebut Nawa Cita. Semuanya ternyata hanya cerita kosong. Visi, Misi, Program atau Aksi, tidak ada yang tercapai. Bahkan, realisasinya bertolak belakang. Misalnya, Misi “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum”, secara nyata tidak terwujud. Sebaliknya, demokrasi tenggelam. Indonesia menjadi semakin otoriter. “Berlandaskan Negara hukum” hanya omong kosong! Hukum di era Jokowi secara transparan membela kepentingan kekuasaan dan pemilik uang. Mobil Esemka menjadi program musiman. Lima tahun tidak terdengar. Kemudian ramai lagi ketika memasuki Pilpres 2019. Misi “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”, juga menjual kebohongan saja. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan nasional (BPS) hanya turun 1,37 persen selama 2014-2019. Jauh lebih buruk dari prestasi presiden-presiden sebelumnya. Jumlah penduduk miskin 2019, menurut garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan di bawah Rp893.000 per orang per bulan, tercatat 141,3 juta penduduk atau 52,2 persen dari total penduduk. Data Bank Dunia ini jelas menunjukkan Jokowi gagal mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Kegagalan Jokowi selama periode 2014-2019 berlanjut hingga kini. Jokowi mempertahankan Visi 2014, yang merupakan rangkaian kata tanpa banyak arti, pada Pilpres 2019. Tetapi, Jokowi mencoba merealisasikannya dengan sembilan Misi baru, yang lagi-lagi hanya mengecoh publik. Misi tersebut semuanya gagal total, tidak terwujud. Misi 1, “Peningkatan kualitas manusia Indonesia”, sangat tidak jelas. Kualitas apa? Kualitas hidup? Pendidikan? Teknologi? Penelitian? Faktanya, hampir semua faktor stagnan dan lebih buruk. Misalnya, sektor Penelitian terdegradasi. Misi 2, “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”, juga hanya bualan besar dan gagal. Faktanya, ekonomi semakin tidak berdaulat dan tidak mandiri. Pemerintah mengejar investor asing sampai ke Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, tanpa hasil. Cukup memalukan, Tidak ada negara di dunia berperilaku seperti itu. Ekspansi ekonomi sektor ekstraktif komoditas mineral seperti nikel diserahkan kepada investor asing dengan insentif fiskal yang sangat tidak masuk akal. Misi 3, “Pembangunan yang merata dan berkeadilan” hanya isapan jempol. Semua pihak tahu, pembangunan ekonomi sangat tidak adil. Oligarki mendapat banyak kemudahan dan insentif. Sedangkan ekonomi masyarakat tertindas.Antara lain, kebijakan penanganan Covid-19 (test PCR) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Atau, kenaikan tarif pajak PPN dan harga BBM ketika pemerintah dan oligarki menikmati kenaikan harga komoditas dunia. Misi 4, “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan” juga hanya bicara besar. Pencemaran lingkungan di daerah pertambangan dan perkebunan sawit semakin tidak terkendali. https://www.mongabay.co.id/2017/11/19/tambang-nikel-merahkan-laut-konawe-utara-nelayan-sengsara/ https://www.mongabay.co.id/2023/06/06/krisis-air-bersih-hantui-pulau-wawonii-kala-tambang-nikel-mulai-beroperasi https://www.mongabay.co.id/2022/03/03/kebun-dan-pabrik-sawit-wilmar-diduga-cemari-sungai-di-kalimantan-barat/ Misi “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” menjadi lelucon paling tidak lucu. Sepertinya, Jokowi tidak tahu lagi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. KPK dilemahkan. Korupsi merajalela. Indeks korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Sangat bruruk. Lebih dari 10 kementerian dan lembaga terlibat korupsi. Berdasarkan fakta di atas, Visi dan Misi Jokowi hanya bagus di atas kertas. Realisasinya nihil besar. Realisasi kebijakan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Apakah kegagalan ini yang mau diteruskan oleh pemimpin yang akan datang? --- 000 ---
P. Lurah Tersesat tetapi Tidak Merasa Tersesat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih YANG kurang ajar pasti penasehat spiritualnya. Dengan bergaya sebagai spiritual tingkat dewa, memberikan petuahnya:\"Tuan harus ritual di tempat sakral tempat para raja raja dulu kala\" untuk menjaga kekuasaan dan menambah kesaktiannya. Dalam kondisi pikiran kosong dan menyerah tidak satu patah pun bertanya tentang kebenaran petuah sang spiritual. Pikiran normal sesuai akal sehat sudah tersumbat tersisa hanya mengikuti perintahnya dengan keyakinan semua perintah nya benar. Perilaku umum terjadi pada seseorang yang sedang meminta bantuan dukun atau apapun namanya, yang dipercaya memiliki kelebihan dalam ilmu spiritual. Tanpa seleksi dan tidak peduli itu dukun cabul atas dukun bersertifikat palsu Dalam catatan para spiritualis pulau Karang Majetih itu tempat sakral dimana dulu raja - raja jawa bersemedi. Berapa waktu lalu atas anjuran seorang pemangku adat tanah jawa, sang Lurah yang sering mengaku diri sebagai raja datang ke sana untuk mencari wangsit dan menambah kesaktiannya. Menurut Habib Jansen Boediantono ( spiritualis dari Jogjakarta ) menjelaskan: \"Perjalanan menempuh waktu 6 jam dari kota Cilacap ke Karang Mejetih dengan dikawal para pengawal diantar seorang nelayan yang langsung pulang setelah sampai, untuk kemudian menjemput esok hari. Rupanya nelayan tersebut takut bila harus ikut nginap di sana terlaku beresiko\" \"Karang Majetih ini memang unik, luasnya kurang lebih cuma 3.000 meter persegi. Sebelum masuk terdapat dua pertemuan arus laut yang membentuk pintu gerbang. Arus laut pasang tenggelam, tapi anehnya ada cerukan yang berisi air tawar dan ditumbuhi pohon jenis \"Wijaya Kesuma\" di beberapa sudut.\" Masuk waktu isya mereka mulai berendam, terasa air mulai pasang sampai sedada. Dingin, sunyi hanya deburan ombak yang terdengar. Semua di lalui sampai pagi, sembari menunggu nelayan kembali menjemput di pagi hari. Selesai ritual mereka mendarat kembali ke Cilacap dan menerus perjalanan ke Solo menemui suhunya sekaligus sebagai pemangku adat untuk komplain karena tak mendapatkan apa - apa, kecuali badan masuk angin. Kali ini baru protes ternyata tidak mendapatkan wangsit atau pentunjuk dan virasat apapun. Sang suhu yang diduga kuat hanya manusia bahlul asal ngawur dan ngarang, coba komat kamit agar bisa tetap terkesan sakti, hanya diam. P Lurah dalam kondisi masuk angin, otak masih kosong, bergaya pasrah meninggal kan lokasi, setelah menjadi korban tipuan dukun bahlul, koplak dan sinting . Dia di jalan sesat dan tersesat tetapi tetap tetap saja tidak menyadari bahwa dirinya tersesat. (*)
Istana Sedang Berhadapan dengan Rakyat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEMAKIN santer kawin paksa Prabowo dengan Ganjar. Meski belum jelas siapa Capres di antara keduanya, akan tetapi mengingat sampai kini Jokowi masih berada di belakang Prabowo, maka potensialnya adalah Prabowo Capres dan Ganjar Cawapres. Artinya Megawati harus mengalah. Sebenarnya kekalutan ini karena Prabowo maupun Ganjar sudah lama \"kalah\" oleh Anies Baswedan. Gerakan palsu survei luar biasa masif untuk terus konsisten menjadikan Prabowo tertinggi dan Ganjar runer up. Misi oligarki dan Jokowi adalah merendahkan Anies. Sungguh aneh Anies ditempatkan \"buncit\" tetapi ditakuti kemenangannya. Memang sebenarnya tingkat popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan adalah tertinggi. Lembaga survei bayaran sudah tidak dapat dipercaya lagi. Kelak akan terbukti keberadaan lembaga hoax terjahat dalam sejarah politik Indonesia. Jika saja ada aturan UU maka banyak lembaga survey yang layak dipidana. Santernya isu kawin paksa Prabowo-Ganjar untuk menghadapi gerakan dahsyat dan dukungan besar Anies Baswedan di kalangan rakyat menjadi bukti bahwa Istana memang panik. Karena di samping beban dosa politik yang besar juga Jokowi sesungguhnya khawatir Prabowo atau Ganjar jika berjalan sendiri-sendiri dipastikan akan kalah. Disain dua pasangan yang bertarung adalah pilihan Istana yang \"ideal\". Permainan \"curang\" seperti tahun 2019 bisa diulangi karena pasangan jagoan dapat diproteksi oleh \"alat kelengkapan\" Istana. Nah Jokowi memang bersemangat untuk mengawinkan Prabowo dengan Ganjar sebagai dua figur \"pengaman\" pasca lengsernya. Bahwa Prabowo sebagai Capres adalah mutlak, tinggal kesiapan Ganjar untuk menjadi Cawapres. Hal ini tergantung Megawati sang Ketum PDIP yang telah terlanjur mengorbankan Puan Maharani untuk digantikan Ganjar Pranowo. Masalahnya adalah siapkah Megawati untuk mengalah ? Ini pertanyaan seriusnya. Meskipun demikian untuk Pemilu Pilpres 2024 kekuatan rakyat akan lebih nyata. Kontrol atas kecurangan dan potensi untuk perlawanan lebih besar. Andai pun terjadi kawin paksa Prabowo dan Ganjar Pranowo maka potensi untuk kalah juga tetap besar. Empat yang hal mendasari, yaitu: Pertama, akan terjadi polarisasi pertarungan antara \"status quo\" Prabowo-Ganjar Pranowo melawan \"perubahan\" Anies Baswedan-Muhaimin. Rakyat lebih menginginkan perubahan bukan hanya karena bosan tetapi rezim Jokowi memang zalim. Kedua, isu kuat yang akan mengemuka adalah kompetisi kelompok \"tirani oligarki\" melawan \"demokrasi\". Mengembalikan kepada asas demokrasi menjadi semangat tersendiri dalam menegakkan ideologi dan konstitusi. Basis perjuangan ini sulit dikalahkan. Prabowo-Ganjar Pranowo merepresentasi kelompok \"tirani oligarki\". Ketiga, ketika umat beragama khususnya Islam dinilai sebagai pemilih potensial maka citra \"abangan\" dan \"Islam\" menjadi dasar penting pilihan. Meski Anies sering disudutkan pada identitas keagamaan tetapi sulit dinafikan bahwa agama menjadi hal penting untuk kemenangan. Jokowi waktu itupun butuh KH Ma\'ruf Amin. Kini AMIN yang berpotensi untuk menjadi pemenang. Keempat, kawin paksa Prabowo-Ganjar berbeda dengan canangan terdahulu Prabowo-Puan. PDIP tidak terbelah jika pasangan itu Prabowo-Puan. Megawati dipastikan akan setengah hati untuk berada di kubu Prabowo. Dahulu mengorbankan Puan untuk Ganjar lalu kini harus berjuang demi Prabowo, bukan Ganjar. Ironi dan tragis sekali. Suasana sebenarnya kubu Istana sedang mengalami guncangan luar biasa tentang pilihan langkah itu. Belum lagi menghadapi gerakan pemakzulan sebelum 2024 yang juga cukup keras. Petisi 100 \"Makzulkan Jokowi\" bergerak terus untuk perubahan lebih cepat. Apapun itu, gerakan \"people power\" merupakan gerakan strategis untuk menumbangkan \"status quo\" baik sebelum 2024 maupun mendukung hancurnya \"status quo\" pada Pilpres 2024. Istana kini sedang berhadapan dengan eskalasi kekuatan rakyat. Bandung, 28 September 2023.
Kebijakan Neoliberal, Pembelian LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti PEMERINTAH resmi mewajibakan masyarakat membeli LPG 3 kg menggunakan KTP/KK per 1 Oktober 2023 mendatang. Data pembeli akan didaftarkan ke dalam data base Pertamina untuk penarapan skema subsidi LPG 3 Kg secara efektif per 1 Januari 2024. Kebijakan yang pasti menyulitkan masyarakat ini, dijalankan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan surat tugas yang diterbitkan Dirjen Migas kementrian ESDM. Saat pembeli menunjukkan KTP/KK, agen penyalur resmi akan mencocokannya dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dinput di website Subsidi Tepat milik Pertamina. Jika data KTP/KK tidak termasuk dalam daftar P3KE, maka pembeli tidak terkategori miskin. Tidak boleh membeli LPG tabung melon. Sebaliknya, jika terdaftar sebagai masyarakat miskin, maka boleh membeli LPG 3 kg. Pembelian menggunakan KTP dan KK hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi. Tingkatan paling bawah adalah sub penyalur. Konsekuensinya, masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, tidak bisa lagi membeli di warung-warung pengecer dekat rumah. Mau masak, gas habis, harus cari agen resmi, tunjukin KTP/KK baru bisa beli. Meskipun hanya berlaku satu kali, tapi cukup bikin repot masyarakat. Di lain sisi, sulit membayangkan bagaimana caranya penjual di tingkat sub agen mencocokan KTP/KK setiap pembeli dengan data P3KE di website Pertamina. Koplak !!! Masa agen penyalur disuruh main lepotop atau pegang hp sambil online, lalu nge-cek data identitas setiap pembeli di website Pertamina. Kan ngaco !!! Bagaiamana juga dengan sistem pengawasannya ? Sejauh mana kesiapan pemerintah jamin efektifitas pelaksanaan di 243.852 penyalur resmi se-Indonesia ? Di balik kerumitan masalah teknis tersebut, pemerintah ngotot berlakukan pendataan konsumen menggunakan KTP/KK untuk menjamin penyaluran subsidi jadi lebih akurat. Tidak bocor ke orang kaya. Pandai sekali memutar kata. Namun dibalik bahasa pemerintah yang manis itu, sesungguhnya kebijakan ini adalah wujud pembatasan kuota LPG 3 Kg untuk kendalikan besarnya impor dan biaya subsidi LPG 3 Kg yang ditanggumg APBN. Benar saja, subsidi LPG 3 Kg dalam APBN 2023 sudah dipangkas jadi Rp 113,27 triliun. Turun dari alokasi APBN 2023 Rp 117.84 T dan APBN 2022 Rp 134.78 T. Sungguh langkah frustasi yg menegaskan: pemerintah dan DPR Indonesia malas dan tidak kreatif. Enjoy the power. Power and glory. Memalukan. Rakyat kembali dikorbankan. Padahal sumber daya gas alam melimpah. Melampaui total kebutuhan nasional. Tapi karena pemerintah tidak becus mengelolah. Rakyat yang harus jadi korban. SKK Migas menyebut, Produksi LPG nasional 2022 hanya1,9 juta meter kubik. Sementara kebutuhan Konsumsi 8 juta meter kubik. Mines-nya 6,1 juta meter kubik. Untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut, negara harus impor 6,4 juta meter kubik. Pertamina beli impor di spot market dengan harga global. Dijual kembali ke masyarakat dalam negeri dengan harga rugi. Kerugian Pertamina itu selanjutnya dibayar pemerintah lewat tanggungan subsidi dari APBN. Ditelusuri lebih dalam, masalah rendahnya produksi dan besarnya impor LPG adalah masalah klasik yang sengaja dipelihara kementrian ESDM, komisi VII DPR RI, mafia serta oligarki impor. Kenapa saya sebut sengaja dipelihara ? Karena ketika Kementerian ESDM menyatakan produksi LPG kita lemah, bagi saya, itu kalimat yg sangat tidak pantas. Bukankah data Kementerian ESDM sendiri yang menyebut, per 31 Desember 2021, produksi Gas alam nasional tembus 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa proses konversi ke LPG untuk memenuhi kebutuhan 8 juta meter kubik sebagaimana alokasi yg ditetapkan dalam APBN saja tidak bisa ? Otak menteri ESDM taruh dimana, dari total produksi Gas alam 59,29 juta, yang berhasil dikonversi ke LPG hanya 1.9 juta meter kubik ? Kalau 59,29 juta produksi digunakan untuk bayar konversi LPG 1.9 juta, masih menyisahkan 57,39 juta meter kubik. Kalaupun digunakan lagi untuk membayar konversi ke LPG sesuai kebutuhan masyarakat 8 juta meter kubik, masih menyisahkan 51,29 juta meter kubik. Artinya Indonesia surplus produksi dan pasokan Gas alam !!! Surplusnya berapa ? 51,29 juta meter kubik !!! Lalu kenapa Indonesia harus bergantung tinggi terhadap pasokan impor LPG? Apa juga alasan pemerintah tidak mampu menyanggupi konversi produksi gas alam ke LPG sesuai kebutuhan yang hanya 8 juta kubik meter? Jawaban pemerintah adalah: lemahnya konversi gas alam jadi LPG karena kita lemah dalam produksi kandungan campuran propane C3 dan butane C4. Jawaban klasik ini selalu diulang-ulang setiap tahun. Padahal solusinya sederhana. Bangun kilang. Beres masalah. Kalau tidak mampu bangun kilang, upgread kapasitas kilang. Terutama kilang LPG Bontang yang potensial. Mirisnya, bukannya di-upgread, di 2023 ini, pemerintah justru memutuskan menunda pembangunan proyek kilang Bontang dan menghapus proyek tersebut dari daftar proyek pembangunan kilang. Alasannya, Pertamina gagal melanjutkan kerja sama dengan Oman Overseas Oil and Gas (OOG). Bukan cuma masalah kilang Bontang, sejauh ini, upaya tingkatkan produksi LPG berbasis pada bangun kilang dan akselerasi kapasitas kilang memang tidak menjadi orientasi pemerintah. Kenapa? Kalau negara berhasil tingkatkan produksi sesuai kebutuhan rakyat, lalu bagaimana caranya koruptor di Kementrian ESDM, Komisi VII DPR, SKK Migas serta mafia dan oligarki impor bisa mencuri keuntungan lewat perburuan rente impor ? Indonesia kaya akan cadangan gas alam. Silahkan buka website kementrian ESDM atau SKK Migas lalu sharcing Proven Gas alam. Akan muncul tulisan, per 31 Desember 2021, cadangan gas terbukti 34, 64 triliun meter kubik. Kalau digabungkan dengan unproven atau potensial reserves, total cadangan capai 60,61 juta meter kubik. Sementara total produksi capai 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa konversi ke konversi ke LPG cuma 1.9 juta meter kubik? Memang sengaja dipelihara kelemahan itu. Biar Indonesia tetap bergantung pasokan impor. Mafia berbaju pejabat dan wakil rakyat, serta oligarki impor bisa terus mencuri keuntungan. SKK Migas dan Kementrian ESDM kompak melaporkan, sampai saat ini, di tengah produksi gas alam yang capai 59,29 juta meter kubik itu, justru diikuti dengan rendahnya serapan gas domestik. Hanya mencapai 68.66% dari total produksi. Mirisnya, jumlah produksi gas alam yg dikonversi ke LPG prosentasinya hanya 1.51% dari total produksi. Sementara mayoritas 31% diekspor negara ke pasar global untuk cari duit. Dasar Bahlul !!! Kejar ekspor tinggi, tapi kebutuhan dalam negeri diabaikan. Mirisnya lagi, gas alam Indonesia yg diekspor keluar dengan jumlah mayoritas, diolah di luar jadi LPG, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga yg memiskinkan. Sehingga memicu lonjakan tanggungan subsidi untuk menutupi kerugian Pertamina. Impor dan tanggungan subsidi yang tinggi, pada akhirnya bikin pemerintah teriak: Hai rakyat APBN tersandera, pertamina rugi. Tidak ada jalan lain, harus dilakukan pembatasan kuota LPG 3 Kg. Lalu muncul wacana kebijakan KOPLAK: maksimalisasi alokasi subsidi tepat sasaran lewat pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP/KK Shame On You....
Relokasi Penduduk Rempang Ditunda, BP Batam Minta Dana Talang Rp 1,6 Triliun ke Menkeu
Oleh Akhmad Bumi | Pemerhati Sosial Ekonomi RENCANA relokasi warga Rempang yang berakhir dilaksanakan tanggal 28 September 2023 akhirnya ditunda. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia disejumlah media mengatakan pemerintah belum bisa memastikan kapan relokasi benar-benar terlaksana. Dia menyebut, masih mencari alternatif terbaik. Namun, dia mengklaim, saat ini sudah ada sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang mendaftar secara sukarela untuk direlokasi. Relokasi warga Rempang, karena pulau Rempang hendak digunakan sebagai Kawasan Industri dengan ijin konsesi 80 tahun kepada PT MEG (anak perusahaan Artha Graha) dan bisnis Rempang Eco Park, yaitu pabrik kaca panel surya, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan standing buyer pembeli Listrik Singapura. Sebelumnya, masyarakat adat Rempang kepulaun Riau melancarkan perlawanan yang massif kepada Pemerintah Indonesia dan BP Batam atas diberikan ijin konsesi 80 tahun ke PT MEG dipulau Rempang dan sekitar. Mereka mempertahankan tanah adat, harga diri dan kehormatan kampung halaman peninggalan leluhur, hingga akhirnya meletus tragedi 7 September 2023 di kota Batam. Terjadi kerusuhan, warga melayu “marah”, fasilitas umum seperti kantor BP Batam jadi sasaran amukan massa. Korban berjatuhan. Solidaritas atas penindasan Masyarakat adat Rempang bergema dimana-mana. Proyek ini dimulai sejak adanya kerjasama Pemerintah Pusat melalui BP Batam dengan PT. Makmur Elok Graha (MEG), dengan nilai investasi sekitar Rp 381 Triliun hingga Tahun 2080. Untuk tahap awal PT MEG mengklaim telah berhasil meyakinkan Perusahaan Investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, untuk berinvestasi senilaiUSD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun. BP Batam Meminta Dana Rp 1,6 Triliun ke Pemerintah Pusat Disejumlah media menyebutkan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta anggaran Rp1,6 triliun sebagai dana talangan ke Menkeu Sri Mulyani untuk untuk kepentingan relokasi 700 KK, dan merampungkan Rempang Eco City. Kata Mentri Bahlil, akan dibangun 2.700 rumah tipe 45, LT 500 m2, senilai Rp120 juta (total Rp324 miliar), uang tunggu Rp1,2 juta/orang, uang kontrak rumah Rp1,2 juta/keluarga, dan lain-lain. Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa minggu lalu mengatakan dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar. Olehnya BP Batam mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dari gelagat dan aroma minta uang APBN melalui Menkeu ini, agak mirip dengan proyek IKN, yang dulu digembar-gemborkan menggandeng investor kakap Softbank membiayai IKN. Waktu itu banyak pihak meragukan. Bagaimana logikanya Softbank danai IKN, sebuah proyek yang masih diliputi risiko ketidakpastian. Akhirnya Softbank mundur tidak membiayai proyek IKN. Investasi senilai 100 miliar dollar AS gagal didapat RI melalui Softbank walau Presiden RI Joko Widodo sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN. Mentri Investasi Bahlil begitu semangat menyatakan XinYi grop akan berinvestasi di Rempang dengan membangun kongsi dagang dengan PT MEG senilai USD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun. Kok BP Batam minta lagi dana talangan APBN Rp 1,6 trilin melalui Kemnkeu? Walau presiden Jokowi dan sejumlah Mentri Kabinet sudah bertemu XinYi di Tiongkok tapi sampai saat ini belum terdengar pernyataan atau rilis resmi Xinyi grup sebagai emiten yang memiliki komitmen investasi senilai USD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun tersebut. Jika benar Xiyi grup di Tiongko melakukan investasi Rempang, aksi korporasi XinYi akan dibiayai bank. Aksi korporasi bermodalkan ijin konsesi lahan seluas 17.600 ha (bukan hutan lindung) PT MEG sudah dilempar ke investor saham. Sebangsa Rp 1,6 trilin untuk kepentingan relokasi penduduk asli Rempang akan dibiayai Xinyi grup. Kenapa mesti ABPN yang talangi, ujung-ujungnya utang lagi dan rakyat Indonesia yang menanggungnya. Jangan sampai Xinyi mengikuti jejak Softbank yang mundur membiayai proyek IKN, ujung-ujung kembali ke APBN membiayai. Jika lahan / tanah belum clear and clean akan menimbulkan masalah dan proyek Rempang bisa gagal. Jika gagal investor saham XinYi bisa menggugat XinYi ke ororitas pasar modal Hongkong. Itupun jika benar XinYi berinvestasi di Rempang Bersama grup. Tanah Siapa? Pulau Rempang tanah siapa? Ini yang masalah. Dari dokumen-dokumen yang ada, pulau Rempang telah dihuni sejak masa penjajahan Belanda. Rempang dan sekitar disebut Perkampungan Tua dengan bukti-bukti surat-surat lama, tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, tanaman budidaya berumur tua, silsilah keluarga, yang tinggal dikampung tersebut serta bukti-bukti lain yang mendukung. Juga ditandai dengan batas – batas fisik permukiman, kebun, batas alam seperti jalan, sungai, laut, batas pengalokasian lahan, dan peta serta bukti fisik lapangan. Dengan bukti-bukti itu menandakan warga pulau Rempang adalah warga masyarakat adat. Ada peguyuban adat Melayu, namanya lembaga adat Melayu (LAM) Riau yang menaungi. Ada simbol adat berupa rumah adat, pakayan adat, senjata tradisional, makanan tradisional. Mereka memiliki sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. UUD 1945 dan UUPA melindungi dan menjamin keberadaan masyarakat adat. Kenapa penduduk asli masyarakat adat Rempang harus ”dibumihanguskan” dari tanahnya sendiri dan diperlakukan demikian kejam? Mereka memiliki hak atas tanah warisan leluhur yang mendiami pulau Rempang dahulu kala. Negara tidak boleh sesuka hati menggusur. Dalam UU Pengadaan Tanah (UU 2/2012) sudah diatur bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ada ruang konsultasi publik. Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Negara tidak boleh memaksakan kehendak, sepihak dan gusur membabi buta. Demokrasi Ekonomi Indonesia negara demokrasi. Demokrasi jelas, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Artinya rakyat memerdekan dirinya dan kemudian membentuk republik ini. Kepada pemerintah, rakyat memberikan amanah untuk menjalankan negara berdasar konstitusi untuk mencapai kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tidak cukup hanya dengan demokrasi politik, tapi harus ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan (ekonomi konstitusi). Negara menguasai sumber-sumber kemakmuran rakyat untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Disini letak kedaulatan ekonomi untuk mencegah praktek-praktek yang menjurus kearah free fight liberalim (amanat konstitusi). Demokrasi yang dicita-citakan bangsa ini adalah demokrasi yang berorentasi pada politik dan ekonomi yakni permusyawaratan perwakilan rakyat yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, adil makmur. Dalam perwakilan rakyat (legislatif) ada perjuangan yang sehebat-hebatnya antar berbagai kelompok wakil rakyat (fraksi) dalam memperjuangkan pikiran dan fahamnya masing-masing. Sebab, hanya dengan pergolakan pikiran untuk mencapai mufakat itulah negara hidup. Tiap-tiap wakil rakyat mengadu pikiran, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, agar keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Dalam kasus Rempang, jika dirunut per April 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan HPL kepada BP Batam dan Kemenko Perekonomian meluncurkan proyek Pengembangan Eco City Rempang yang akan diberikan kepada PT MEG. 28 Juli 2023 presiden Jokowi menyaksikan tanda tangan MOU antara Xinyi International Investment Limited, PT MEG dan Kementerian Investasi/BKPM. Akhir Agustus 2023 Rempang Eco-City masuk daftar Proyek Strategis Nasional. Dan September 2023 BP Batam mematok tanah untuk menyiapkan lahan proyek, pengusiran penduduk asli hingga lahirnya kerusuhan dan bentrokan 7 September 2023. Pernahkah DPR sebagai wakil rakyat membahas terkait proyek Rempang ini, ada atau terjadi dialog, debat atau ada pergolakan pikiran dalam pembahasan di DPR? Karena proyek Rempang ini jika dilihat lebih dalam berkait erat dengan bisnis korporasi, mahzab kapitalisme yang berjalan dengan mesin pasar modal, yang sudah tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ekonomi Pancasila. Perekonomian Indonesia, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (pasal 33 ayat 1). Dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (pasal 33 ayat 2). Ini jiwa ekonomi Pancasila untuk mencegah praktek free fight liberalism, dimana kepentingan orang banyak (rakyat Indonesia) dirugikan atau ditindas demi kepentingan seorang yang mempunyai kuasa, khususnya mereka yang memegang tampuk produksi. Kenapa ijin konsesi dari lahan seluas itu tidak diberikan ke perusahaan BUMN (perusahaan plat merah)? BUMN atas nama negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Istilah investasi itu dikenal dalam aliran ekonomi pasar (kapitalisme) yang menjadikan perusahaan sebagai penggerak ekonomi. Tepat jika investasi diberikan ke perusahaan BUMN. Mahasiswa hukum, sudah diajarkan mata kuliah hukum pasar modal dan investasi, sudah belajar tentang ekonomi Pancasila dengan beragam teori. Sudah didoktrin berupa penolakan free fight liberalism (liberalisme), kecuali pasal 33 UUD 1945 diubah dengan melahirkan paradigma ekonomi Indonesia yang baru sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.[]
Rebutan Klaim Atas Sulawesi Selatan
Oleh Yarifai Mappeaty | Kolumnis Di Makassar pada 06 Agustus 2023, berlangsung sebuah kegiatan bertajuk: Gerak Jalan Anti Mager (malas gerak). Kegiatan itu melibatkan ratusan ribu massa. Hanya sedikit terasa aneh, karena pasca itu muncul klaim “Sulsel adalah Prabowo,” lantaran Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu hadir di acara tersebut. Sebulan lebih kemudian, Ahad, 24 September 2023, kembali berlangsung kegiatan yang sama, meski dengan tajuk berbeda, yaitu: Jalan Sehat Bersama Anies – Muhaimin (AMIN). Kota Makassar pun menjadi lautan manusia. Lalu, muncul pula klaim baru, “Sulsel milik AMIN.” Rebutan klaim atas Sulawesi Selatan (Sulsel) pun menjadi tak terelakkan, antara “Sulsel adalah Prabowo” versus “Sulsel milik AMIN.” Ada yang salah? Tidak juga. Tetapi justeru hal itu membuat publik penasaran, kira-kira klaim siapa yang paling absah. Untuk itu, mari kita coba analisis berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi. Gerak Jalan Anti Mager adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dan sempat terlaksana di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan gerak jalan anti Mager di Makassar pada awal Agustus lalu itu adalah yang terakhir, merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulsel dan IKA UNHAS. Berbagai sumber menyebut bahwa kegiatan itu dihadiri oleh sekitar 400 ribu massa. Bagaimana mendatangkan massa sebesar itu? Tak bisa dipungkiri kalau kontributor terbesarnya adalah Pemprov Sulsel sendiri. Apa lagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan pamungkas bagi Gubernur Sudirman, sehingga harap maklum jikalau Pemprov Sulsel harus mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, jangan lupa Pengurus Pusat (PP) IKA UNHAS yang diketuai oleh Andi Amran Sulaiman, yang merupakan kakak kandung Gubernur Sudirman, tentu peranan dan kontribusinya tidak kecil. Terus, Prabowo? Setahu penulis, selama kegiatan tersebut dipersiapkan yang tak lebih dari sebulan, tak sekalipun namanya pernah disebut-sebut. Bahwa Prabowo kemudian hadir di tengah ratusan ribu massa itu, memang benar. Tetapi jangan salah, Menteri Pertahanan itu hadir atas undangan Gubernur Sudirman. Bagaimana pula cerita tentang jalan sehat bersama AMIN? Ada yang menyebut massa yang hadir mencapai satu Juta. Hemat penulis, mungkin tidak sebesar itu. Ada juga yang menilai dua kali lipat dari massa gerak jalan anti Mager, mungkin saja. Namun dalam hal ini, penulis lebih condong pada penilaian seorang pengamat di Makassar yang sedikit lebih moderat. Menurutnya, “Jika membandingkan gambar-gambar dokumentasi yang ada, massa jalan sehat bersama AMIN, tampaknya memang lebih besar.” Selain itu, pada kegiatan jalan sehat bersama AMIN, Anies dan Muhaimin memang sudah menjadi maskot utama pengumpulan massa sejak awal. Dengan kata lain, masyarakat mau terlibat pada kegiatan tersebut, lebih karena faktor ketertarikan pada sosok Anies dan Muhaimin. Sebelum ini, masih ingat kegiatan jalan sehat bersama Anies Baswedan di Kabupaten Pangkep pada Desember 2022 yang viral itu? Viral karena alun-alun Kota Pangkep berubah menjadi lautan manusia menyambut Anies. Begitu pula kunjungan Anies di Luwu raya belum lama ini, puluhan ribu massa menyambutnya di Kota Palopo. Lain halnya dengan Prabowo, meski menjadi bintang paling terang pada acara gerak jalan Anti Mager tersebut, namun bukan maskot pengumpulan massa sejak awal. Bahkan namanya baru mencuat beberapa hari jelang kegiatan berlangsung. Tetapi mungkin ceritanya akan menjadi berbeda sekiranya kegiatan itu bertajuk, “Gerak Jalan Anti Mager Bersama Prabowo”, maka klaim “Sulsel adalah Prabowo” patut dipertimbangkan. Berdasarkan uraian di atas, jika pengumpulan massa menjadi ukuran bagi akseptabilitas seorang Bacapares, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, Anies lebih diterima oleh masyarakat Sulsel. Sebab, setidaknya Anies telah terbukti dua kali mengguncang Sulawesi Selatan. Sementara itu, Prabowo sama sekali belum teruji. Juga, fenomena kedatangan Anies – Muhaimin di Makassar, seolah memberi pesan kepada semua Lembaga survei agar tidak berbohong. Sebab sambutan masyarakat Sulsel terhadap Anies – Muhaimin tersebut, sama sekali tak mencerminkan tingkat elektabilitas yang hanya belasan persen (*)
Pilpres dan Warna-Warni Kaum Nahdliyin
Oleh Agus Wahid | Analis dari Center for Public Policy Studies - INDONESIA DIPEREBUTKAN dengan beragam cara. Itulah topografi sosial basis massa Nahdliyyin. Kian agresif perebutan itu saat kian dekat kontestasi politik pemilihan presiden (pilpres). Sebuah catatan politik sejak diberlakukan pilpres secara langsung. Dapat dimaklumi. Basis massa Nahdliyyin menjadi faktor pertimbangan penting. Secara kalkulatif, pendulangan suara basis Nahdliyyin berpotensi besar untuk mengantarkan kandidat sebagai pemenang. Yang perlu kita arsir, apakah basis massa Nahdliyyin yang cukup besar itu selalu solid atau utuh secara kuantitatif? Tidak. Fakta sosiologis menunjukkan, pada pilpres 2004, pasangan Megawati – Hasyim Muzadi (HM) kalah, padahal alm. HM saat itu Ketua PBNU. Faktornya – di satu sisi – basis NU terpecah: ada yang tetap setiap dengan NU dan pilih pasangan PDIP-NU. Di sisi lain, pilih pasamgan Wiranto – Sholahudin Wahid (adik Gus Dur). Dalam hal ini, sebagian basis massa NU lebih melihat adik kandung Gus Dur. Trah Hasyim Asy`ari – di mata Nahdliyyin – tetap dinilai lebih unggul dibanding HM, meski tak diragukan sebagai tokoh NU. Keterbalahan basis massa Nahdliyyin – secara politik – menentukan hasil akhir yang tak diharapkan: kalah. Panorama keterbelahan basis massa Nahdliyyin – dalam perjalanan politik nasional – menjadi warna khas. Saat kontestasi pilpres 2014 dan 2019, basis massa Nahdliyyin tergolong solid. Fungsionaris NU di bawah Said Agil Siraj dan PKB di bawah kendali penuh Muhaimin Iskandar menyatu sikap dan pandangan politiknya: pro Jokowi, meski – untuk periode kedua – Ma`ruf Amin sebagai unsur NU yang ditampilkan sebagai wapres. Apakah soliditas Nahdliyyin bisa dijadikan barometer untuk pilpes 2024? No. Meski dalam pilpres 2024 ini kader PKB sekaligus NU ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies, namum topografi keterbelahan Nahdliyyin tak bisa dipandang sebelah mata. Di lapangan, kita saksikan, diametralitas fungsionaris NU versus PKB. Terlepas adanya anasir rivalitas berlandaskan kepentingan politik, NU di bawah komando Yahya Staquf menegaskan sikap politiknya: jangan bawa nama NU dalam panggung politik praktis. Arahnya dapat dibaca lebih jauh. Yaitu, menghimbau bahkan menyuruh agar keluarga besar Nahdliyyin tidak harus memilih pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebuah himbauan atau suruhan yang praktis membuyarkan ekspektasi Koalisi Perubahan dan Persatuan. Sebab, landasan kalkulasi politiknya jelas: menggandeng Cak Imin untuk mendulang suara Nahdliyyin di Jawa Timur khususnya, dan Jawa Tengah bahkan daerah-daerah lainnya pada umumnya yang punya basis massa Nahdliyyin. Mengapa ekspektasi itu terbuyarkan? Kita tak bisa memandang sebelah mata. Sikap politik PBNU punya resonansi cukup kuat. Di level struktural, terdapat sejumlah mantan politisi yang duduk sebagai fungsionaris, yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur khususnya dan ia berseberangan dengan Cak Imin. Dalam kaitan keberseberangan itu pula, faktor Yenny Wahid juga tak bisa dipandang sebalah mata. Sebagai puteri Gus Dur yang dikecewakan Cak Imin, dia berpotensi besar mengerahkan pengaruhnya untuk tidak memilih Cak Imin. Itu berarti tidak memilih pasangannya: Anies, meski Yenny sendiri respek dan kagum terhadap kapabilitas Anies. Dan satu lagi elemen Nahdliyyin yang super pragmatis sikap politiknya. Elemen ini tidak terlalu terikat dengan fungsonaris PBNU. Juga, tak peduli dengan trah Gus Dur. Kelompok ini justru sangat suka mengkapitalisasi basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh terhadap para kyainya. Dalam kaitan inilah para “kyai” eksploitator ini mengedepan irama politik “monggo, selamat datang, welcome, marhaban” kepada kandidat manapun. Yang terpenting siap memenuhi politik “wani piro”. Sikap dan tindakan politik transaksional – inilah yang kita saksikan pada panorama sejumlah pesantren di bawah asuhan sang kyai atau ajengan yang menunjukkan dukungan kepada capres-capres yang sudah jelas reputasi minusnya. Tak mampukah mencermati reputasi minus itu? Pasti mampu. Tapi, mengapa harus memberlakukan politik wani piro? Inilah problem kultural yang mandarah-daging puluhan tahun silam. Bagi mereka, peringatan Allah melalui hadits qudsinya dipandang sepi. “Allah melaknat penyogok dan penerima sogok” tidak dipandang sebagai ancaman serius. Persoalannya bukan sebatas penerimaan sogokan (risywah), tapi implikasi politiknya. Basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh ini – secara kultural –cenderung mengikuti sikap politik sang kyai penerima risywah itu. Inilah malapetakanya. Kuam Nahdliyyin yang bertipe sendiko dawuh ini akan memberi andil terhadap kondisi nasional yang sudah di ambang kehancuran ini. Haruskah dipersalahkan andil kaum Nahdliyyin tipe sendiko dawuh ini? Tidak bijak menyalahkannya. Namun, tidak bijak juga membenarkan sikap dan tindakan para pengasuh pesantren yang – dalam perspektif agama lebih dikenal dengan ulama su` – suka mengkapitalisasi kesendiko-dawuhan kaum Nahdliyyin itu. Sebagai ilustrasi komparatif, basis massa manapun yang tak punya sikap dan pendirian bagai buih. Ke mana angin kencang menghembus, gumpalan buih akan bergerak sesuai hembusan kuat itu. Jika hembusannya ke arah kebenaran dan keselamatan, akan terjadi perbaikan. Jika sebaliknya, maka kehancuran yang bakal terjadi. Dalam hal ini penghembus menjadi faktor determinan penghancuran. Karenanya, jika sang kyai penerima risywah tetap menghimbau bahkan menunjukkan dukungan politiknya kepada kandidat yang jelas-jelas tidak capable dan bermasalah secara integritas apalagi moralitas, sesungguhnya dia telah berandil besar dalam menciptakan kehancuran bangsa dan negeri ini. Inilah implikasi risywah bagi segolongan kyai atau ulama pragmatis, yang hubb ad-dunya, yang tak lagi takut dengan ancaman laknat Allah. Juga, tak peduli dengan nasib suatu kaum (bangsa) yang mengalami destruksi total. Ia atau mereka lebih enjoy menjadi sekutu calon pemimpin perusak di muka bumi yang memang menjadi pion oligarki. Itulah faksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin yang mengundang tanya bagaimana prospectus Cak Imin sebagai faktor pendulang suara pada basis massa Nahdliyyin, baik di Jawa Timur ataupun daerah-daerah lainnya. Namun demikian, kita tak boleh menutup mata, masih cukup banyak juga para elitis Nahdliyyin yang masih sehat cara berpikir dan sikap politiknya yang penuh nurani. Barisan ulama husn akan menjadi garda terdepan dalam menghadang gerakan ulama su` yang sangat pragmatis itu. Meski potensi pendulangan tidak bisa diharapkan penuh seperti masa pilpres 2019, namun angka 50% masih bisa dijaga. Hadirnya sosok ulama seperti KH. Abdurahman al-Kautsar yang didaulat sebagai Ketua Nasional Barisan Pemenangan NU akan menumbuhkan kesadaran sinergisitas antar internal Nahdliyyin, baik di lapisan elitis ataupun grassroot. Sisi lain, pengaruh besar Pesantren Serang (Jawa Timur) – meski KH. Maimun Zubeir telah tiada – masih bisa diharapkan untuk menepis pengaruh keluarga Yahya Staquf yang kemungkinan dapat back up sosio-politik KH. Mustofa Bisri selaku pamannya. Sekedar catatan, pengaruh Pesantren Serang di Jawa Timur khususnya masih sangat powerful. Dan pengasuh Pesantren Serang, wabil khusush, ust. Najih bin Maimun Zubeir dan Gus Yasin (Wakil Gubernur Jawa Tengah yang mengundurkan diri), juga putera Maimun Zubeir – di satu sisi – memang sudah respek terhadap Anies. Di sisi lain, jatidirinya sebagai Nahdliyyin. Kedua elit Nahdliyyin ini juga akan menjadi acuan atau kiblat kaum Nahdliyyin di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Akhir kata, basis massa Nahdliyyin memang terbelah karena faksi dan friksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin. Tapi, inilah uji daya magnet Cak Imin untuk membuktikan pengaruhnya, terutama pada basis massa Nahdliyyin itu. Bagi Cak Imin, saat ini adalah pertarungan harga diri sekaligus mempertahankan sikap demi ambisinya. Kita tahu, sejak pilpres 2014, Cak Imin mengincar posisi capres, minimal cawapres. Dan baru kali ini (pilpres 2024), keinginan politiknya terpenuh, meski kini masih berstatus sebagai cawapres. Atas nama pemenuhan ambisi politiknya, Cak Imin juga ditantang untuk membuktikan dirinya tak akan luntur oleh rayuan tendensius dari kalangan oligarki. Trilyunan rupiah yang mungkin saja diiming-imingi oligarki haruslah dihempaskan karena kesempatan menjadi cawapres tak akan datang dua kali. Now or never itulah posisi politik yang harus disadari Cak Imin dalam mempersandingkan diri sebagai cawapres. Dan keistiqamahan Cak Imim harus dilihat sebagai tekad memperbaiki nasib bangsa dan negara yang kini sudah morat-marit. Bangkitlah tekadnya untuk negeri. Insya Allah kepentingan pribadi menyertainya dan itu sah-sah saja. Yang jauh lebih esensial, kehadirannya akan memberikan rahmatan lil-`alamin di negeri ini dan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Subhanallah. Jakarta, 27 September 2023.
Piting dan Buldozer Rezim Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan APA yang disebutkan oleh Panglima TNI Yudo Margono bahwa TNI harus siap memiting pengunjuk rasa dalam kasus Rempang bukan saja tidak etis tetapi sudah keluar dari tugas dan kewajiban tentara sebagaimana diatur dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. TNI bukan \"herder\" Investor atau pemilik modal. Bukan pula \"centeng\" kumpeni. Demikian juga dengan pernyataan Luhut Panjaitan yang mengancam akan membuldozer mereka yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri menjadi bukti arogansi dari seorang Menteri. Wajar jika muncul gelar Yudo \"piting\" dan Luhut \"buldozer\". Dulu juga ada Dudung \"baliho\". Rezim Jokowi melalui kasus Rempang ini memosisikan atau mendeklarasikan dirinya sebagai rezim piting atau rezim buldozer. Sebutan untuk sikap otoriter, kejam dan raja tega dalam mengabdi kepada kepentingan asing khususnya China. Pribumi yang harus digusur. Profil \"sederhana\" dan \"merakyat\" hanya kedok dari wajah asli yang \"rakus\" dan \"borjuis\". Artinya itulah warna dari kepalsuan dan kemunafikan. Bukan hanya dalam kasus Rempang model kepalsuan dan kemunafikan ditampilkan tetapi dalam \"kenaikan harga\", \"hutang luar negeri\", \"tidak impor\", \"km 50\", \"dana 349 trilyun\", \"politik dinasti\", dan lainnya. Dasamuka itu memang memiliki 10 wajah dalam melakukan kejahatan. Bengis, kejam, licik, khianat dan serakah. Dasamuka atau Rahwana dalam merealisasikan angkara murka dibantu oleh Marica \"pembunuh manusia\" sang paman dan Surpanaka adik \"berkuku tajam\". Keduanya juga jahat dan licik. Dasamuka tewas ditangan Rama. Rahwana sulit tumbang karena \"banyak kepala\" dan \"banyak nyawa\" tetapi tewas juga oleh senjata pamungkas Rama yaitu Brahmastra. Anak panah bola api. Rama dibantu pasukan kera kecil pimpinan Sugriwa. Menghancurkan rezim Rahwana di Kerajaan Alengka. Ada tokoh heroik Hanoman disana. Raksasa kerajaan Alengka mampu dikalahkan oleh rakyat kera kecil pasukan Sugriwa yang membantu Rama. Ada \"people power\" untuk menumbangkan Rahwana atau Dasamuka. Blunder dari keangkuhan dan keserakahan Dasamuka adalah menculik Sinta. Memancing kemarahan Rama dan bala tentara kera. Di samping blunder lain yaitu mengusir anggota keluarga dan warga negaranya sendiri Kumbakarna dan Wibisana. Kekuasaan telah membutakan mata Rahwana. Ia ingin berkuasa lama. Piting dan buldozer adalah senjata Rahwana untuk menunjukkan kekuasaannya. Lumpuhkan dan hancurkan. Menghadapi pola ini maka perlawanan harus mampu pula memiting dan membuldozer. Dalam ilmu perang ada dua pilihan \"kill or to be killed\". Jika rakyat terancam dipiting dan dibuldozer maka rakyat harus bertekad untuk dapat memiting dan membuldozer. Rezim Jokowi harus diganti, ditumbangkan dan dihentikan keangkaramurkaannya. Jika rezim bertekad untuk memiting dan membuldozer, maka tidak ada jalan lain rakyat harus bertekad untuk memiting dan membuldozer rezim Jokowi. People power sebagai jalan untuk perubahan. Ayodya versus Alengka adalah si kecil yang banyak mampu menumbangkan raksasa yang angkuh dan kuasa. Piting dan buldozer rezim Jokowi. Bandung, 27 September 2023.
Presiden Salah Mengenali Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih TERLALU tenggelam dan larut dalam puji-pujian sekelompok orang yang sama sekali asing mengenali dunia spiritual, bahkan terlalu asing mengenai alam dunia ghaib, selain hanya menerima cerita fiktif yang masuk dalam angan-angan di otaknya. Sang presiden terbuai dengan cerita Jawa bahwa Sukarno dan Suharto memiliki kekuatan linuwih karena laku spiritual yang telah dijalaninya. Sukarno konon anti tembak dan tongkat pusakanya selalu melindungi dirinya dari bahaya. Suharto anti tenung, santet, dan serangan ghaib hitam lainnya. Kedua tokoh tersebut dalam cerita Jawa menilik cerita mistis tersendiri, sehingga mampu menjalani kekuasaan yang cukup lama dan semua rintangan dilewati dengan aman. Di samping kedua tokoh tersebut riil memiliki karisma , wibawa, kecerdasan, kecakapan, kelebihan dan kemampuan memadai sebagai seorang pemimpin. Berbeda dengan generasi presiden sesudahnya, terseok seok ketika harus tampil sebagai presiden dalam mengendalikan dan mengelola negara terkesan asal asalan. Muncullah seorang presiden lebih norak dan fatal, dengan kecakapan, kecerdasan dan kemampuan yang minim bernasib malang perannya sebagai pemimpin harus menerima stigma masyarakat hanya sebagai pemimpin boneka. Ketika negara menjadi berantakan, carut marut bahkan amburadul. Sang presiden tidak mengenali diri akan kekurangan dan kelemahannya. Sering tampil seolah olah sebagai pemimpin besar dan sakti yang memiliki kekuatan spiritual yang hebat dengan penampilan yang aneh aneh Dipakainya kuluk Sultan Amangkurat 1 lengkap dengan pakaian Raja Jawa dengan kebesarannya. Lagi lagi presiden tidak paham sejarah buruk Sultan Amangkurat 1 yang bernasib malang sebagai boneka Belanda harus melarikan diri dari kerajaan karena diserbu masyarakat karena kebengisan dan kekejamannya kepada rakyatnya. Setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin naik takhta dengan gelar Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat I berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, bahkan disebut sebagai raja yang bengis, dan sebagai raja boneka Belanda. Akhirnya harus meninggal dalam pelariannya dan berakhir dalam catatan sejarah hitam kerajaan Jawa sebagai raja yang buruk dan kejam. Mungkinkah dalam sejarah kepemimpinan di tanah air presiden kita akan mengalami nasib yang sama harus berakhir dengan sejarah hitam kelam, karena stigma masyarakat sebagai pemimpin boneka tidak akan hilang dan bisa dihapus kecuali dari diri presiden sendiri yang harus mengubahnya. Tampaknya akan sulit dirubah atau merubahnya karena Presiden sendiri terkesan sudah tidak mengenali dirinya. Larut dalam simbol simbol kebesaran yang didefinisikan sendiri dan tenggelam dalam puja puji dari para pembantunya, termasuk para menterinya yang gombal, yang hanya akan mencelakakan presiden sendiri. *****
POPULER
