OPINI
Kepercayaan tanpa Syarat
Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI DALAM sebuah podcast Anies Baswedan bercerita perihal Imaduddin Abdulrahim. Bang Imad, begitu beliau biasa dipanggil, menjawab pertanyaan Anies tentang mengapa ia memilih menjadi insinyur listrik padahal terbukti ia adalah seorang agamawan tangguh yang terkenal dengan buku \"Kuliah Tauhid\". Jawabannya adalah sebuah kisah. Bang Imad mengisahkan bagaimana dirinya mengikut ayah dan orang-orang kampungnya berjalan 6 jam mendatangi peresmian bendungan Asahan. Peresmian itu akan dilakukan oleh Wapres Mohammad Hatta. Mereka berharap bisa bertemu dengan tokoh proklamator itu. Dalam peresmian itu Bung Hatta menyampaikan pentingnya tenaga listrik. Ia kemudian mengimbau anak-anak muda untuk menjadi insinyur-insinyur listrik dan membangun negerinya. Pidato Hatta itu menjadi semacam moment of truth untuk seorang Imaduddin muda. Setelah itu ia hanya mempunyai satu cita-cita untuk diperjuangkan: menjadi insinyur listrik. Ia meraih cita-citanya itu dengan bersekolah di Departemen Elektro ITB. Anies Baswedan takjub. Bagaimana bisa, hanya dengan kata-kata saja, seorang politikus bisa membangunkan energi begitu besar dari seorang anak desa. Begitu besarkah penghargaan orang kepada seorang politikus bernama Mohammad Hatta. Anies takjub, mungkin karena hal semacam itu sudah langka terjadi saat ini. Anies menyebut momen \"transfer energi\" itu dengan \"kepercayaan tanpa syarat\". Imaduddin kecil mendengar permintaan Bung Hatta, menerimanya begitu saja, dan kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati. Peristiwa yang sama terjadi pada seorang pemuda berpuluh tahun sebelumnya, di Madiun. Pemuda itu kakek saya. Ia berjalan kaki 200 km dari Madiun hanya karena ingin melihat langsung seorang pemuda cerdas dari Bandung yang akan berpidato di Semarang. Pemuda Bandung itu bernama Soekarno. Pidatonya pun mentransfer energi sangat besar sehingga bisa menggerakkan kakek saya untuk menjadi bagian dari pergerakan yang sedang dibangun pemuda Bandung itu. Kakek saya tidak sempat bertegur-sapa dengan pemuda Bandung itu, tetapi ia tidak pernah melupakan kata-katanya. Ia menyimpannya dalam hati, berusaha mewujudkannya, walau untuk itu ia harus keluar masuk penjara dan menelantarkan anak istrinya. Begitu kuatnya hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Bayangkan apa yang bisa dilakukan 280 juta orang yang bersatu dan siap berkorban sesuai arahan pemimpinnya? Saat ini, kemana perginya kepercayaan tanpa syarat itu? Sejak kapan pemimpin-pemimpin yang menginspirasi meninggalkan kita? Sejak kapan cinta dan pengorbanan untuk negara menjadi canda dan bahan ketawa? Jaman memang telah berubah, siapa yang bisa menolak perubahan? Tentu saja banyak orang akan menolak perubahan. Saya adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang akan menolak perubahan bila perubahan itu malah membuat kita semakin dangkal, membuat rakyat semakin tertindas, menjadikan ketidak-adilan tambah merajalela. Dengan cara itu, menurut saya, kita menghargai Bung Karno dan Bung Hatta yang telah menginspirasi jutaan orang mengenyahkan penjajahan beratus tahun atas negeri tercinta. Kita ingin pemimpin-pemimpin yang bisa kita percayai tanpa syarat itu kembali. Mungkinkah?
Dukung TNI, Copot Baliho Ganjar
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SIKAP sok kuasa pendukung Ganjar perlu mendapat pelajaran. Seenaknya memasang baliho yang bernuansa kampanye di lokasi instansi militer. Merasa bahwa Ganjar didukung PDIP jadi semaunya memasang baliho. Sikap Dandim 1013/MTW yang mencopot baliho itu menurut Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono adalah dalam rangka menjaga netralitas TNI. Upaya menjaga netralitas sudah sangat tepat sebab betapa bahaya negara jika TNI, dan juga Polri, terlibat dalam kegiatan politik praktis. Apalagi ikut dalam dukung mendukung salah satu Calon Presiden. TNI harus menjaga jarak yang sama dengan semua kandidat dan semua partai politik. Menurut UU No 34 tahun 2004 Pasal 2 butir d ditegaskan bahwa sebagai tentara profesional TNI \"tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis\". Sikap tepat Dandim Muara Teweh Barito Utara yang dibela Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kita teringat sikap Pangdam III Siliwangi Mayjen Kunto Arief Wibowo yang mewanti-wanti pentingnya politik beretika. Memasang baliho Ganjar di lokasi Makodim adalah berpolitik tidak beretika. Cermin dari mendudukan politik sebagai panglima. Bukan hukum dan etika. Yang menggelikan adalah ocehan Guntur Romli yang memprotes pencabutan baliho, gelinya karena katanya dengan pencabutan baliho Ganjar justru TNI tidak netral. Argumen terbalik-balik. Teriak lantang bahwa yang berhak mencabut baliho adalah Satpol PP. Ngerti tidak ya bahwa baliho itu dipasang di lahan Makodim bukan di area umum. Jadi Kodim berhak untuk mencabut. Berbeda dengan kasus cawe-cawe Pangdam Jaya dulu yaitu Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang mencabut baliho Habib Rizieq Shihab yang terpasang di Petamburan, itu area Kantor FPI. Memang semestinya Satpol PP yang berhak mencabut, bukan Dudung. Hebatnya sang \"Satpol\" itu ternyata naik pangkat terus hingga menjadi Jenderal. Nah, mas Guntur Romli seharusnya dulu teriak sekencengnya kepada Bapak Dudung, bukan sekarang dimana tindakan TNI yang mencabut baliho Ganjar Pranowo sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganjar bukan tokoh yang berhak mendapat perlakuan istimewa. Dia Gubernur yang sudah merasa jadi Presiden. Mimpi. PDIP sendiri tidak mesti menekan TNI untuk pemasangan baliho Ganjar. Sebaliknya harus menyadari akan kesalahannya. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. PDIP punya catatan hitam teranyar dengan menggiring BRIN yang Ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati Ketum PDIP. Melakukan \"penelitian\" untuk menyukseskan Ganjar dalam kaitan dengan kaum milenial. Penuh puja-puji untuk Ganjar Pranowo. Dari sisi etika maka penggunaan badan penelitian negara untuk kepentingan politik seperti ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Kembali ke baliho, sikap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pasang badan untuk membela anak buahnya patut untuk mendapat acungan jempol. Berbeda dengan Panglima TNI terdahulu Jenderal Andika yang menyudutkan anak buah soal persyaratan keturunan PKI. Jenderal Andika malah membela keturunan PKI untuk dapat menjadi prajurit TNI. Sejarah kelam penghianatan PKI terhadap ideologi Pancasila diabaikan. PKI dianggap teman yang harus dikasihani dan disayangi. Kini Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa bertugas untuk menjadi Tim Sukses Capres PDIP Ganjar Pranowo. Bahkan ia menyatakan siap untuk menjabat sebagai Ketua Tim Sukses. Kisah TNI memang menarik. Dulu tahun 1965 TNI (ABRI) menjadi korban dari kejahatan PKI akan tetapi saat ini dengan Keppres No 17 tahun 2022 dan Inpres No 2 tahun 2023 serta Keppres No 4 tahun 2023 TNI yang justru disalahkan sebagai pelanggar HAM berat terhadap aktivis dan keluarga PKI. Sungguh ironi rezim Jokowi. Adakah rezim ini memang PKI? Bandung, 18 Juli 2023.
Doa Anies
Oleh Eep Saefulloh Fatah - Warga Negara Indonesia, tinggal di Tangerang Selatan, Banten Ia beranjak dari kursi. Melangkah menuju podium. Lewat layar televisi saya lihat sosoknya bergerak. Merayap di kepala saya kecemasan. Saya khawatir ia terjebak menjadikan podium itu sebagai tempat melemparkan banyak kritik keras pada keadaan yang tak bersahabat. Saya khawatir, ia terpanggang dan terpancing massa berjumlah besar dan makin melantangkan kritiknya untuk banyak lubang besar yang (bakal) ditinggalkan pemerintahan Presiden Jokowi. Siapa saya hingga menyimpan cemas? Saya kawannya. Tak lebih dan tak kurang. Berbagi kecemasan antar-kawan adalah soal lumrah saja. Siapa dia dan bergerak ke podium apa? Ini cerita tentang Anies Baswedan dan podium di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung Karno, Minggu sore, 16 Juli 2023. Saya mengenal Anies sebagai komunikator publik yang cakap. Salah satu yang tercakap. Tapi beberapa kali, belakangan ini, saya lihat Anies menghabiskan energi berlebihan untuk melontarkan banyak kritik terbuka untuk pemerintahan saat ini. Mengeritik pemerintah baik-baik saja. Bahkan perlu. Tapi, secara instingtif saya merasa, jauh lebih baik bagi Anies untuk fokus pada apa yang hendak ia kerjakan. Secara instingtif saya merasa peluangnya untuk memenangi Pilpres 2024 lebih terbuka dengan fokus memaknai “continuity and change” yang ia pidatokan saat menerima penunjukan Partai NasDem sebagai Calon Presiden, 3 Oktober 2022 lalu. Yang saya maksudkan fokus, bukanlah bicara soal kesinambungan dan perubahan itu pada tataran gagasan-gagasan besar. Yang saya maksudkan memaknai itu adalah menegaskan komitmen-komitmen kerjanya yang konkret untuk warga, untuk rakyat, dalam kerangka kesinambungan dan perubahan. Anies harus fokus pada yang ia tawarkan; bukan pada yang Presiden Jokowi abaikan. Anies boleh memberi pengantar berupa gagasan-gagasan besar, tapi daging utama komunikasinya harus berupa tawaran-tawaran konkret, jalan keluar bersahaja dari masalah-masalah warga sehari-hari. Dengan begitu, ia bergerak ke tengah. Bagi Anies, kanan itu “hanya” titik berangkat; bukan arena utama bermain. Arena utamanya ada di tengah. Sukses Anies di 2024 — dengan asumsi bahwa ia berhasil lolos menjadi kandidat resmi di akhir November kelak — ditentukan seberapa berhasil ia menggarap dan menggalang para pemilih di tengah. Dalam konteks itu, sibuk mengeritik pemerintahan Presiden Jokowi hanya menimbulkan dua masalah: Jalan di tempat di sisi Kanan (melayani hanya sekitar 30% persen atau kurang calon pemilih yang memang anti-Jokowi) dan tak membangun percakapan sehat untuk Pemilu 2024 (hanya menenggelamkan diri dalam hiruk pikuk debat warganet yang terpancing kritik-kritiknya). Karena itu sebagai kawannya saya cemas. Cemas bahwa Anies salah memanfaatkan panggung besar yang disediakan Surya Paloh dan Partai NasDem. Tapi kecemasan saya bertepuk sebelah tangan. Kekhawatiran saya tak terbukti. Alih-alih memaki, Anies berdoa. Sebuah pilihan yang menurut saya, matang, cerdas dan sehat. Berdoa adalah menghadapkan hamba tak berdaya dengan Tuhan Sang Maha Digdaya. Berdoa mewakili dua lapis fenomena sekaligus: Horizontal saat Sang Hamba menyapu lingkungan sekitarnya untuk menemukan bahan bagi doa-doanya, dan vertikal-transendental ketika Sang Hamba bersimpuh memohon pada Sang Maha Kuasa lagi Bijaksana. Sang Aziz dan Hakim. Maka format doa adalah sebuah pilihan cerdas Anies sore itu. Dengan berdoa ia tak menempatkan dirinya berhadapan dengan Presiden Jokowi dan barisan di belakangnya. Ia menengadah ke Atas, ke tempat jauh di atas singasana kekuasaan Presiden dan siapapun. Maka semua yang dilontarkannya — tentang semua keadaan yang tak bersahabat, tentang masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi nyaris semua orang saat ini, tentang lubang-lubang besar yang (bakal) ditinggalkan pemerintahan saat ini — berhamburan ke udara. Semuanya tak memercik ke wajah Presiden dan siapapun yang sedang pasang kuda-kuda bertahan vis a vis kritisisme publik hari-hari ini. Doa yang dibacakan adalah percakapan privat Hamba dan Tuhannya yang di-publik-kan. Dan bagian pengunci dari doa itu adalah beberapa penggal kata Anies di ujung pidatonya. Ketika kurang lebih ia mengatakan: Hai masalah! Silakan kau ada di sana. Kami punya Tuhan yang bisa memberi kami kekuatan untuk mengatasimu! Berdoa juga pilihan yang cerdas dan dingin. Lewat doa setiap hamba bisa mengadu. Tentang apa saja. Tentang masalah seberat dan sesensitif apapun. Berdoa adalah pengakuan ketiadaan kekuasaan di hadapan Sang Pemilik Langit dan Bumi beserta segenap isinya. Walhasil, ketika Anies menyebutkan berbagai masalah yang dihadapi rakyat — ketika ia menegaskan perkelahian banyak warga melawan keburukan-keburukan yang masih mengungkung hidupnya — siapapun tak berhak merasa disindir atau dinyinyiri. Dengan doa, pengakuan atas banyak masalah itu tak terjebak menjadi peluru-peluru yang ditembakkan ke kompetitor politik. Doa membuatnya menjadi presentasi yang representatif — sebab ia mewakili suara-suara mereka yang mengamini. Doa juga pilihan yang sehat. Melalui rangkaian kata demi kata yang disusun Anies dalam doanya, diam-diam ia sedang menguraikan daftar komitmen-komitmen kerja yang ia tawarkan buat Indonesia hari ini dan esok. Doa menjadi semacam — meminjam istilah baku Komisi Pemilihan Umum — “Visi-Misi-Program Kerja” yang disampaikan secara sangat personal, persuasif dan bersahabat. Pendeknya, saya lega Anies tak menjadikan podiumnya untuk berteriak ke hadapan wajah kekuasaan. Saya lega, alih-alih, Anies melantunkan permohonan yang ia pantulkan ke Atas, ke Sang Maha Kuasa. Hal lain yang saya saksikan sore itu adalah optimisme yang ditebar Anies. Optimisme bahwa ujian, tantangan, tekanan atau apapun akan bisa dilewati oleh mereka yang percaya pada kekuatannya, berbaik sangka pada pertolongan Tuhannya, dan tak pernah berhenti berikhtiar. Hari-hari ini kita perlu tebaran optimisme itu dari siapapun — dari Anies, dari Ganjar Pranowo, dari Prabowo Subianto, dan dari siapa saja termasuk Anda yang sedang menuntaskan membaca ini. (Bintaro, 17 Juli 2023)
Cawapres Muda Pilihan Anies Sinyal untuk AHY dan Yenny Wahid
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan memberikan sinyal akan memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) berusia muda dan berjiwa muda. Figur tersebut mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yenny Wahid alias Zannuba Ariffah Chafsoh. “Tafsir isyarat tersebut bisa mengarah kepada AHY (44 tahun) dan Yenny Wahid (48 tahun),” ungkap analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (15/7). Sebelumnya dalam acara hari ulang tahun ke 12 Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan, menjawab pertanyaan wartawan dengan balik bertanya. “Batas umurnya cawapres itu berapa ya? Pokoknya begini, yang penting semangatnya muda,” kata Anies di Jakarta, Jumat (14/7). Batas Usia Menurut Selamat Ginting, pertanyaan Anies kepada wartawan tersebut, mengindikasikan akan memilih pasangan bakal cawapres berusia muda. Dari kata batas umur, sudah jelas yang diinginkan Anies tidak jauh dari syarat usia minimal cawapres. Syarat usia capres dan cawapres Pemilu 2024, minimal 40 tahun. Hal ini berdasarkan UU Pemilu tahun 2017. Memang ada uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia ke Mahkamah Konstitusi agar syarat menjadi capres dan cawapres diturunkan menjadi paling rendah 35 tahun. Anies diusung menjadi bakal capres 2024 oleh tiga partai di parlemen, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Interaksi Simbolik “Berdasarkan teori interaksi simbolik, manusia menjadi makhluk hidup paling misterius di dunia. Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Ia serupa dengan lautan, dalam dan misterius,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Selamat Ginting mengutip teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dikemukakan, interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting, yakni: pikiran, diri, dan masyarakat. Kata muda yang dikemukakan Anies Baswedan bisa berarti simbol dari usia muda dan bisa juga berpikiran muda. Pikiran merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna sosial. Sedangkan pengertian diri dalam interaksi simbolik, lanjut Ginting, merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri dari setiap individu melalui penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Maka wajar jika ada analisis Anies akan memilih bakal cawapresnya berusia muda atau berpikiran muda. Perilaku yang Dipilih Selanjutnya mengenai sudut pandang masyarakat dari konsep penting interaksi simbolik masyarakat, kata Ginting, merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, serta dikonstruksikan oleh setiap individu di tengah masyarakat. Setiap individu terlibat aktif dalam perilaku yang dipilih. “Mari kita lihat, siapa yang paling dominan terlibat aktif bertemu dengan Anies Baswedan dalam jejaring hubungan sosial dalam perilaku yang dipilih pada waktu terakhir ini? Jawabannya adalah AHY dan Yenny Wahid,” ungkap Ginting. Ginting membeberkan AHY turut mengantarkan dan menjemput Anies Baswedan berangkat dan pulang dari ibadah haji di Bandara Sukarno-Hatta. Pertemuan itu sebuah kode tinggi untuk bisa dipahami publik secara komunikasi politik. Begitu juga dengan Yenny Wahid yang diusulkan Partai Nasdem, lanjut Ginting, akan saling melengkapi sebagai orang muda yang akan menjadi pendamping Anies. Belum lagi baru-baru ini, Yenny juga menyiarkan fotonya bersama Anies Baswedan. Interpretatif Menurut Selamat Ginting, dari interaksi simbolik itu memiliki asumsi penting, seperti manusia akan memperlakukan orang lain berdasarkan makna yang diberikan. Sedangkan makna diciptakan dalam interaksi antar-manusia. Kemudian makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. Jadi, kata Ginting, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Manusia dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Struktur sosial diciptakan melalui interaksi sosial. Seperti diketahui, ada lima bakal kriteria cawapres ideal versi Anies Baswedan. Pertama; punya kontribusi di dalam kemenangan. Kedua; membantu menyolidkan koalisi. Ketiga; bisa membuat kerja sama di pemerintahaan lebih efektif. Keempat; memiliki visi yang sama, sehingga dapat bekerja sama dengan arah dan agenda yang sama. Kelima; berpotensi menjadi dwi tunggal, punya chemistry yang baik. (sws)
Pidato Kebangsaan vs Doa Kebangsaan
Oleh Imam Shamsi Ali - Presiden Nusantara Foundation, Imam Besar Masjid News York, AS. Hari Minggu 16 Juli, Partai Nasdem melangsungkan perhelatan akbar Apel Siaga untuk perubahan dan persatuan di Jakarta. Acara yang sangat meriah. Konon kabarnya dihadiri sekitar 250 ribu kader dari berbagai penjuru tanah air. Selain pembesar-pembesar Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Surya Paloh, juga hadir Ketua Umum Partai Demokrat AYH dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Tentu yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah kehadiran calon Presiden Koalisi tiga partai Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Rasyid Baswedan. Dan yang ingin juga saya catat kali ini adakah kehadiran Isteri Ketum Nasdem mendampingi dan mensupport perjuangan suami tercinta. Hampir belum pernah saya lihat tampil di publik selama ini. Saya sangat salut dengan berbagai acara yang ditampilkan. Acara yang dipersiapkan matang dan dihadiri massa yang besar itu berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dibandingkan misalnya dengan apel siaga partai-parati lainnya yang pernah diadakan. Hal lain yang terantisipasi secara baik adalah pemilihan waktu yang tepat. Ketepatan waktu yang saya maksud adalah karena nampak mempertimbangkan dua waktu Sholat; Asar dan Magrib. Dimulai setelah Asar dan selesai menjelang Magrib. Juga pada masa itu matahari tidak lagi terlalu terik. Sehingga lebih kondusif bagi peserta apel di tengah lapangan. Pidato Politik dan Doa Anies Baswedan Yang ingin saya komentari dari Apel Siaga itu sesungguhnya adalah Pidato Politik capres Anies Baswedan. Beliau adalah satu dari tiga pembicara di acara itu. Selain Waketum Nasdem Ahmad Ali selalu ketua pelaksana acara, Ketum Surya Paloh, dan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Partai Koalisi. Lebih yang ingin saya komentari bukan pada substansi dan retorika pidato politik Anies Baswedan. Karena isi dan retorika pidatonya telah kita dengarkan berkali-kali. Yaitu komiitmen menghadirkan perubahan yang membawa kepada kemakmuran dan keadilan untuk semua. Mungkin banyak yang terheran-heran dan bertanya. Kenapa dalam pidato politiknya Anies Baswedan justeru lebih banyak memanjaatkan doa kepada Yang Maha Kuasa? Kenapa tidak menyampaikan pidato politik dan orasi tinggi dengan ilmiah dan retorika yang tinggi? Apa relevansinya pidato dan acara apel Siaga dengan doa-doa itu? Saya juga awalnya termasuk yang bertanya-tanya. Kenapa doa ya? Bukankah acara itu sudah dibuka dengan doa oleh seorang Ustadz? Apa doa Ustadz itu tidak cukup? Atau apakah doa sang Ustadz kurang mujarab dan mustajab? Setelah merenungi lebih jauh saya bisa menangkap beberapa makna yang tersiratkan dari doa panjang yang dipanjatkan oleh Anies Baswedan. Satu, Anies Baswedan ingin mengisyaratkan bahwa tantangan dan rintangan dalam proses-proses politik yang ada saat ini sedemikian beratnya. Sehingga perlu saling mengingatkan adanya power beyond power (kekuatan di atas kekuatan). Jangan pernah memandang enteng kekuatan doa. Dua, Anies baru saja kembali dari haji. Tentu salah satu pelajaran haji adalah napak tilas Ibrahim AS. Ibrahim adalah pemimpin dalam semua tingkatan kehidupan. Dia pemimpin pada dirinya sebagai umat (kaana ummatan qanita). Pemimpin bagi keluarga. Dan pemimpin bagi manusia (linnaas). Dalam prosesnya Ibrahim selalu mengekspresikan visi kepemimpinannya dengan doa-doa yang dipanjatkan. Visi tentang dirinya, keluarganya, umat dan negaranya semuanya terekspresi dengan doa-doa yang terabadikan dalam Al-Qur’an. Tiga, Anies Baswedan seolah ingin menegaskan komitmen mengoneksi bumi dan langit dalam kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan yang baik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai samawi. Keinginan-keinginan untuk diri, keluarga, bangsa dan negara hendaknya diketuk melalui pintu-pintu samawi. Empat, Anies Baswedan sangat istiqamah dalam mengekspresikan dirinya. Tidak terbawa arus dan hanyut dalam situasi apapun. Dia pada dirinya dan prinsipnya, tegas dalam kesantunan, tanpa tendensi merendahkan dan meninggalkan orang lain. Doa adalah ekspresi komitmen iman dan Islam. Hal yang sama diekspresikan Anies dalam menyampaikan salam yang cukup dengan salamnya sendiri. Lima, Anies kembali ingin menegaskan bahwa ekspresi beragama dalam perpolitikan bukan sesuatu yang tabu dan salah. Komitmen agama dalam perpolitikan justeru menjadi fondasi moral dalam menjaga integritàs dan batas-batas yang ada. Yang salah justeru ketika berekspresi agamis dengan penuh kepura-puraan, bahkan penuh kemunafikan. Demikain beberapa hasil perenungan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya, setelah menonton dan mendengar pidato Politik Anies Baswedan sore tadi. Pidato politik yang terangkum dalam untaian doa kepada Allah, sang Pencipta langit dan bumi. Kita aminkan semoga diijabah oleh Allah SWT! Jamaica City, AS, 16 Juli 2023 atau Jakarta, 17 Juli 2023.
Perombakan Kabinet: Balas Budi dan Penertiban Pasukan Jokowi
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional BEREDAR kabar bahwa hari ini, Senin (17/7/2023), pukul 09.00 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Menkominfo dan sejumlah wakil menteri. Nama Budi Arie Setiadi (Budi), Ketum Projo, naik kelas dari Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Menkominfo. Sebelumnya Budi pernah mengancam akan membubarkan Projo sebelum akhirnya diganjar wakil menteri. Penanggung jawab musra yang lebih condong mendukung Prabowo di Pilpres 2024 tersebut adalah pimpinan relawan yang paling berani bermanuver tersebut akhirnya diberi tempat setara dengan sejumlah ketum parpol sebagai menteri. Salah satu manuver besar Budi adalah diundang secara khusus hadir dalam deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang kini terancam bubar. Budi (Ketum Projo) akan setara dengan Prabowo (Ketum Gerindra), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) dalam kabinet Indonesia Maju. Budi tercatat sebagai pimpinan relawan paling sukses dibanding pimpinan relawan Jokowi lainnya yang hanya diganjar posisi komisaris. Budi bahkan mengalahkan PSI, Perindo, yang hanya diberi posisi wakil menteri atau Hanura yang mendapat jabatan kepala badan. Selamat Jalan Nasdem Perombakan kabinet hari ini sebagai tanda perpisahan dengan Nasdem yang baru saja menggelar apel siaga perubahan di GBK, pada Minggu (16/7/2023). Nasdem yang semula bersama Jokowi, kini memilih berpisah dengan mengusung tema perubahan. Jokowi hanya butuh waktu lama, kurang dari 24 jam membalas Nasdem. Jokowi menyambut sinyal \"perang\" dari Nasdem melalaui pergantian posisi menteri yang sebelumnya diisi sekjen Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang saat ini sebagai terdakwa kasus korupsi program Bakti 4G Kemenkominfo. Menjadikan Budi sebagai Menkominfo sebagai isyarat dari Jokowi, bahwa Nasdem kini sekelas dengan Projo. Jokowi juga sengaja tidak memilih pengganti Menkominfo dari pimpinan Parpol, sebab semua pimpinan Parpol akan sibuk menghadapi Pemilu 2024. Jokowi butuh dukungan dari orang-orang yang loyal, tegak lurus, sehingga Budi akhirnya dipilih. Selain karena alasan tersebut, Budi diyakini akan pasang badan terhadap berbagai serangan yang akan ditujukan kepada Jokowi jelang akhir periode. Pesona Nezar Patria Selain karena alasan tersebut, penunjukan Budi juga sebagai strategi penertiban dan penjinakan oleh Jokowi. Budi yang sekian lama leluasa melakukan manuver politik, saatnya ditertibkan, dan diberi kesibukan dengan posisi Menkominfo. Kementerian yang sedang mengalami tsunami mega korupsi dengan jumlah fantastis melebihi kasus E-KTP. Jokowi sengaja menaikkan posisi Budi agar tidak terlalu liar melakukan manuver politik yang dapat mengganggu kepentingan kelompok Parpol pendukung Jokowi. Meski diangkat lebih tinggi, Jokowi ternyata tidak sepenuhnya memberi kebebasan kepada Budi. Budi akan dilantik bersama Nezar Patria, aktivis yang pernah diculik masa orde baru, jurnalis beraliran sastra, sebagai wakil menteri. Nezar disiapkan Jokowi untuk memastikan Budi tetap dalam jalur menjalankan program kegiatan Kemenkominfo. Kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam melakukan komunikasi publik yang baik dan pengendalian berbagai informasi publik yang tidak benar. Peran Kemenkominfo sangat vital menjelang Pemilu 2024 dan masa transisi kepemimpinan nasional. Maka penunjukan Nezar Patria sebagai wakil menteri sebagai salah satu langkah catur politik cerdas Jokowi. Nezar aktivis, jurnalis, sastrawan dan orang Aceh. Jika Budi mewakili aktivis politik non Parpol, Nezar mewakili banyak aspek yang menjadikannya kaya dan lengkap sebagai wamen. Transisi Kepemimpinan Nasional Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa anggota menteri dan wakil menteri yang diberi kepercayaan oleh Jokowi sejatinya fokus membantu Presiden dalam menyelesaikan tugas- tugas yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Kedua, bahwa Kornas meminta Presiden Jokowi untuk mengganti seluruh menteri atau wakil menteri, kepala badan yang akan maju dalam Pemilu 2024. Pergantian tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan. Ketiga, bahwa seluruh anggota kabinet, termasuk wakil menteri dan kepala badan harus fokus pada tugas masing-masing. Maka jika Presiden Jokowi tidak melakukan perombakan, sebaiknya para pembantu presiden mengundurkan diri. Keempat, bahwa pemerintah harus membantu penyelenggara pemilu dalam melaksanakan seluruh jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Sehingga proses transisi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Kornas sebagai saluran aspirasi rakyat akan terus mengawasi pergerakan pemerintah dalam mewujudkan harapan dan kebutuhan rakyat Indonesia. (*)
Setelah Nasdem Unjuk Kekuatan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan APEL Siaga Perubahan Partai Nasdem terlaksana meriah di GBK 16 Juli 2023. Agenda utama adalah pidato 2 tokoh yaitu Capres Anies Rasyid Baswedan dan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem. Hadir Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden PKS serta tiga petinggi Partai Golkar. Apel Siaga juga diikuti simpatisan dan relawan untuk Capres Anies Baswedan. Baik Anies Baswedan maupun Surya Paloh menyatakan tekad untuk konsisten berjuang demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Memotivasi kader dan simpatisan agar tahan menghadapi ujian. Anies memimpin do\'a sebagai \"senjata\" memperkuat daya tahan dan kemenangan. Surya Paloh menekankan pentingnya mengubah kultur munafik, kepura-puraan, transaksional, individual dan pragmatis. Tampilan \"Apel Siaga Perubahan\" Partai Nasdem bernilai sekurangnya : Pertama, mengkritik perilaku rezim Jokowi yang keluar dari semangat awal \"revolusi mental\" dan menyimpang dari arah bernegara yang dikehendaki oleh \"the founding fathers\". Menegaskan bahwa rezim Jokowi telah gagal memenuhi harapan. Kedua, memberi \"warning\" kepada Jokowi dan pemerintahannya bahwa Partai Nasdem tidak akan menyerah atas tekanan dan ketidakadilan perlakuan rezim. Sinyal kesiapan untuk melakukan perlawanan. Apel pasukan bersiaga untuk \"bertempur\". Ketiga, meneguhkan dukungan kepada Capres Anies Baswedan dengan segala risikonya \"jika takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai\". Mengajak seluruh kader dan elemen pendukung untuk berjuang maksimal memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden. Keempat, kehadiran tiga petinggi Golkar menjadi pertanda bahwa Golkar akan menjadi kekuatan keempat pendukung Anies Baswedan. Upaya JK, Akbar Tanjung dan lainnya untuk mendekatkan Golkar kepada Koalisi Perubahan akan mencapai hasil. Kelima, \"show of force\" Partai Nasdem memotivasi unjuk kekuatan Partai Demokrat dan PKS dikemudiannya. Atau menjadi magnet untuk \"show of force\" dari segenap relawan Anies Baswedan. Penjegalan Jokowi atas Anies adalah bunuh diri Jokowi sendiri. Apel Siaga Perubahan merupakan gelindingan awal bola salju perjuangan untuk kemenangan Anies Baswedan. Menggetarkan lawan politik dukungan rezim. Yang masih terbelah antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Upaya menyatukan keduanya bukan hal yang mudah. Cepat atau lambat polarisasi akan terjadi antara \"istana\" dan \"rakyat\". Sejarah sudah sering mencatat bahwa \"rakyat\" selalu menjadi pemenang. Penghuni \"istana\" yang tumbang dan berlarian tunggang langgang. Berubah dari berwajah garang menjadi kusut mengkerut sebagai pecundang. Apel Siaga hanya merupakan langkah awal menuju gerakan masif ke depan penggalangan kekuatan rakyat. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Rezim sudah semakin busuk. Usaha untuk melanjutkan merupakan kebodohan dan kesia-siaan dalam melawan takdir sejarah. Kekuasaan gaya Jokowi segera tamat. Rakyat sudah muak. (*) Bandung, 17 Juli 2023.
Stop Politisasi JIS
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional JIKA pertandingan sepakbola antara Indonesia melawan Argentina kembali digelar, dapat dipastikan Indonesia akan kalah. Namun kalau pun harus kalah, kita pasti berharap selisih golnya tidak terlalu banyak. Pertandingan olahraga atas nama negara selalu akan mampu membuat rakyat bersatu. Demikianlah perasaan kolektif bangsa Indonesia saat Ellyas Pical merajai tinju profesional kelas bantam dunia. Rakyat selalu setia menunggu pertandingannya, hingga jutaan pasang mata akan melotot di depan layar kaca hitam putih saat itu. Namun ketika Ellyas Pical dikalahkan KO oleh Khaosai Galaxy, petinju asal Thailand tidak sedikit rakyat yang menangis hingga banyak orang kehilangan selera makan. Olahraga memang mampu mempengaruhi perasaan rakyat dan menjadi ekspresi nasionalisme paling nyata. Kecintaan terhadap bangsa dan negara berkobar setiap kali menyaksikan pertandingan olahraga antar negara. Sayangnya organisasi olahraga, termasuk sepakbola kebanyakan dipimpin orang- orang yang tidak kompeten, termasuk para elit politik dan orang- orang brengsek. Ribut Tentang JIS, Bukan Soal Prestasi Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan kembali Indonesia diberi kesempatan sebagai tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17. Melalui sidang dewan di markas besar FIFA Jenewa, Swiss, Jumat (23/6/2023), Indonesia resmi mengantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Peru semula ditetapkan pada Sidang Dewan FIFA sebagai tuan rumah U-17 dan Indonesia menjadi tuan rumah U-20, pada 24 Oktober 2019 di Shanghai, Tiongkok. Namun Peru dianggap tidak mampu memenuhi komitmennya terkait masalah infrastruktur pertandingan akibat bencana banjir dan badai Yaku yang menghantam sejumlah wilayahnya. Sehingga Peru digantikan oleh Indonesia yang sebelumnya juga batal sebagai tuan rumah piala dunia FIFA U-20. Pasca pengumuman tersebut, PSSI merespons dengan inventarisasi lapangan sepakabola untuk digunakan menggelar pertandingan. Keriuhan muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengomentari persiapan Indonesia selaku tuan rumah. Jokowi menyebut sejumlah stadion sepakbola yang akan dijadikan tempat menggelar pertandingan. Jokowi juga membuka peluang menggunakan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai pengganti Gelora Bung Karno ( GBK). Adalah grup musik Coldplay yang terlebih dahulu dijadwalkan menggelar konser di GBK bersamaan dengan jadwal piala dunia. Polemik muncul pasca peninjauan JIS oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Kedatangan mereka untuk melihat bagian mana saja dari JIS yang perlu direnovasi, pada hari Selasa (4/7/2023). Basuki, Heru, dan Erick semula melihat-lihat dalam stadion, dari rumput hingga akses keluar masuk stadion. Dari peninjauan tersebut ditemukan sejumlah hal yang harus diperbaiki sesuai kebutuhan pertandingan, baik untuk pemain, official, wasit, hingga penonton yakni: rumput harus diganti total sesuai standar FIFA, akses keluar masuk bus besar ke dalam stadion untuk mengangkut pemain dan official, akses keluar masuk penonton ke dalam stadion, akses keluar masuk ke kompleks stadion bagi penonton dengan kendaraan umum maupun pribadi. Stop Politisasi Sepak Bola Menjelang Pemilu 2024, sepakbola yang merupakan olahraga paling diminati di bumi mendapat tempat untuk dipolitisasi. Ganjar Pranowo (Ganjar) bakal calon presiden (bacapres) PDIP telah menerima dampak besarnya. Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 dikaitkan dengan pernyataan Ganjar yang menolak keikutsertaan Israel bertanding di wilayahnya menggunakan atribut dan lagu kebangsaannya. Hasil survei menunjukkan terjadinya penurunan signifikan elektabilitas Ganjar dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang sama sekali bungkam. Pegiat media sosial (medsos) menyebut tidak boleh mencampuradukkan politik dengan sepakbola, meski hampir semua cabang olahraga tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Hampir seluruh ketua umum PSSI adalah pejabat publik dan politikus, atau menjadi politikus pasca urus PSSI. Agum Gumelar, Nurdin Halid, Djohar Arifin Husin, La Nyala Mattalitti, Edy Rahmayadi, Mochamad Iriawan, hingga Erick Thohir, semuanya adalah politikus. Sepakbola sudah lama dijadikan sebagai alat politik jauh sebelum pernyataan Ganjar. Atas dinamika politik tersebut, maka Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa menjadi tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 adalah hal biasa. Keikutsertaan tim sepak bola Indonesia dalam pertandingan juga bukan karena prestasi, tetapi bonus sebagai tuan rumah. Indonesia melalui \"negosiasi politik\" akhirnya dipilih untuk menjadi \"event organizer\". Maka semua fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan standar dan ketentuan FIFA. Kedua, bahwa JIS dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak seharusnya diseret untuk kepentingan politik. JIS tidak ada kaitannya dengan prestasi atau wanprestasi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga JIS tidak boleh dijadikan sebagai alat memuja atau menghina Anies Baswedan. JIS dibangun berdasarkan perencanaan Pemerintah DKI Jakarta dan 80% dibiayai melalaui pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sisanya 20% dari APBD DKI Jakarta. Maka sejatinya JIS adalah hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk para perencana dan pelaksana pembangunan. Sehingga JIS harus menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, bahwa segala bentuk tindakan teknis dalam rangka menyesuaikan JIS dengan standar dan ketentuan FIFA, baik rumput, akses atau hal lainnya harus dilakukan dengan baik. Maka semua pihak, baik yang memuji atau membully Anies diminta untuk menghentikan semua pertengkaran politik kosong dan kering. JIS adalah fasilitas olahraga milik rakyat dan harus digunakan untuk membawa kebaikan bagi rakyat. Keempat, bahwa PSSI diminta untuk fokus pada persiapan tim sepakbola dan persiapan fasilitas sebagai tuan rumah, baik stadion, infrastruktur pendukung serta persiapan sosial lainnya. Sebagai tuan rumah harus ada edukasi dan sosialisasi terhadap penonton di dalam stadion (suporter) maupun di luar stadion (masyarakat umum). PSSI harus menggalang partisipasi publik melalaui kampanye positif baik langsung maupun melalui medsos, sehingga pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 akan menghadirkan kegembiraan. Kelima, bahwa sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga harus dijauhkan dari intervensi politik. Maka para pihak yang berencana ikut serta dalam Pemilu 2024, baik pileg, pilpres, maupun pilkada diminta untuk tidak menjadikan piala dunia FIFA U-17 melalui sebagai sarana kampanye, baik untuk diri sendiri, kelompok politik maupun lawan politik. Besarnya alokasi anggaran dari negara untuk perhelatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan politik. Keenam, bahwa PSSI, pemerintah dan semua pihak harus gotong royong untuk memastikan tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Tidak boleh ada air mata dan darah anak bangsa yang kembali tumpah akibat kecerobohan PSSI dan panitia pertandingan. Maka pemerintah harus mengambil kendali dalam melakukan konsolidasi semua komponen dan elemen bangsa untuk mendukung kesuksesan piala dunia FIFA U-17. Kornas mengajak semua pihak untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan piala dunia FIFA U-17 di Indonesia. Sehingga sepakbola tetap menjadi pertandingan olahraga yang menarik, yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan. (*)
Selangkah Lagi Indonesia Berhaluan Komunis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih LAHIRNYA Kepres 17/2022. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 adalah fakta empirik bahwa KGB (Komunis Gaya Baru), sudah eksis dan bangkit dari dalam kuburnya. Setelah runtuhnya 32 tahun kepemimpinan Soeharto, upaya untuk merehabilitasi PKI sudah terendus aroma busuknya. Setidaknya ada lima catatan terkait hal ini. Pertama, adanya rencana yang gagal mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. Kedua, idato Menteri Dalam Negeri terkait paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme, yang seolah-olah membuktikan bahwa komunisme sudah masuk ke dalam istana. Ketiga, video viral Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan anak-anak PKI boleh menjadi TNI yang menyontak perasaan kolektif yang getir dari sebagian besar masyarakat. Keempat, diamnya Pemerintah dikala masyarakat luas menginginkan pencabutan terbitnya buku-buku yang berbau komunis. Kelima, adanya teror berupa penganiayaan terhadap sejumlah ulama, ustadz, penceramah, dan pengurus masjid, serta perusakan masjid. Kepres 17/2023. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 memunculkan 12 kasus pelanggaran HAM berat- “the great target” - nyasar sebagai target adalah kejadian tragedi 1965. Pemerintah telah dan sedang membalik fakta sejarah, menjadikan PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat yang pelakunya adalah TNI dan ummat Islam. Pemerintah melalui 16 kementrian dan 3 KL, akan melakukan program program rehabilitasi, recovery, pelurusan sejarah, serta santunan uang trilyunan untuk anak-anak PKI. Diduga kuat sedang dan terus akan muncul sekenario bentuk iklan, film, sinetron, kurikulum sejarah “Plying Victim” versi PKI. PKI adalah korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pelakunya adalah Ummat Islam bersama TNI. Keturunan anak/cucu PKI secara militan bergerak TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masive) selama puluhan tahun ini, tanpa di sadari banyak pihak. Dan saat ini “mereka” hampir menguasai sendi sendi negara. Indikasi sergapan mereka mulai dari istana, senayan, kementrian, media, POLRI, BIN, TNI (simpul pimpinan), Ormas besar Islam, sangat sulit dibantah sebagai sebuah realitas. Targetnya memegang penuh kendali apartut negara, dengan menguasai penuh dengan menempatkan kader kader Neo PKI. Rezim terkesan melindungi, melakukan pembiaran bahkan mendukung anak anak neo PKI ini menjadi ujung tombak terdepan, karena punya motivasi , militan, balas dendam atas tragedi 1965. Wajar, dalam pemerintahan hari ini, aura kebencian terhadap ISLAM dan mengkerdilkan TNI sangat sistematis dan besar. Karena musuh utama para anak Neo-PKI ini adalah ; ISLAM dan TNI. Satu langkah lagi, Indonesia akan menjadi negara komunis, sesuai dgn road map 50 Tahun China raya tahun 1980 yang lalu. Dimana China akan melakukan soft invantion melalui program BRI (Belt Road and Initiative) ke beberapa negara termasuk Indonesia yang di targetkan tahun 2030 sudah menjadi negara protektorat China Komunis. Indonesia tahun 2030 sdh menjadi Indochina berhaluan Komunis. *****
Apel Siaga Perubahan NasDem Jelas Upaya Menampar Jokowi Sekerasnya
Apel Siaga Perubahan NasDem dengan tidak mengundang Presiden Jokowi, itu jelas upaya menampar Jokowi dengan sekerasnya. Memang sudah waktunya NasDem bersikap kritis melawan dengan cara yang dimungkinkan. Dan, Apel Siaga Perubahan NasDem ini bisa disebut langkah mantap penyikapan sikap di mana NasDem saat ini memposisikan dirinya. Oleh: Ady Amar - Kolumnis. Surya Paloh mengirim signal keras, dan itu lolongan kemarahan tersumbat. Agaknya kalau mau diperdengarkan itu sepertinya berbunyi, Jika mesti berperang, saya pun siap meladeni. Apel Siaga Perubahan NasDem pagi ini, di GBK, Minggu, 16 Juli 2023, seperti respon atas sikap rezim Jokowi yang merasa digdaya bisa berbuat semaunya. Perlakuan rezim Jokowi pada Surya Paloh, dan itu Partai NasDem, akhir-akhir ini diresponsnya dengan unjuk kekuatan perlawanan. Apel Siaga Perubahan NasDem ini bentuk perlawanan nyata, bahwa NasDem siap melawan dengan kekuatan yang dimiliki, tidak sebatas massa Partai NasDem tapi seluruh rakyat pendamba perubahan akan berada di belakangnya. Surya Paloh pastilah sudah menghitungnya dengan cermat. Maka helatan itu tak perlu mesti mengundang Presiden Jokowi--tidak seperti biasanya setiap kegiatan partai politik seperti wajib mengundang RI 1 sebagai keharusan--itu bagi NasDem seperti tidak lagi perlu diistimewakan. Meski itu disebutnya sebagai acara internal partai, yang karenanya tidak perlu mengundang presiden. Tapi justru dipandang sebagai penegasan terang-terangan NasDem atas sikap politiknya. NasDem tidak merasa jengah tidak mengundang Presiden Jokowi. Justru itu yang ingin ditampakkan sebagi sikap politiknya tanpa basa-basi. Dua partai pengusung dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat dan PKS diundang pada acara itu, meski hanya 5-10 orang perwakilan untuk setiap partai. Mengundang juga tokoh masyarakat dan para ulama/kiai yang tinggal di seputaran Jakarta turut diundang. Tapi tidak untuk Presiden Jokowi sebagai tamu yang diundang. Akan ada 2 orasi politik dari Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem, dan Anies Baswedan bakal calon presiden (Bacapres) dari KPP. Orasi politik sebagai penegasan sikap politik NasDem yang tidak mustahil kita akan dengarkan lolongan kemarahan ditumpahkan yang disampaikan Surya \"Che\" Paloh sebagai kemarahan seluruh jajaran NasDem. Juga tak kalah menarik tentunya orasi dari Bacapres Anies Baswedan, yang seperti biasanya akan memberi sentilan kritikan tajam berkelas atas kebijakan ugal-ugalan rezim yang meletakkan hukum di bawah alas kaki kekuasaan. Tidak sabar menantikan orasi dari keduanya, suara simbol perubahan. Apel Siaga Perubahan NasDem ini dimaksudkan lebih untuk konsolidasi pemenangan NasDem dalam Pemilu 2024, dan itu peraihan kursi legislatif baik DPR RI, DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan, utamanya menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI ke-8. Inilah helatan NasDem memperlihatkan kekuatannya sebagai partai politik dengan kebesarannya. Inilah suara NasDem memposisikan diri terang-terangan berseberangan dengan rezim Jokowi, meski masih menyisakan 2 kadernya dalam kabinet Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Konon 2 kader itu juga akan dicopot dengan cara \"diusir\" dengan ditersangkakan dalam kasus korupsi, menyusul Sekjen NasDem Johnny G. Plate yang ditersangkakan pada kasus Base Transceiver Station (BTS). NasDem seperti memperlihatkan sikap politiknya terang-terangan berhadap-berhadapan dengan rezim Jokowi. Sebuah penegasan dan sekakigus peneguhan sikap suara perubahan vs keberlanjutan. Suara Perubahan disimbolkan pada Anies Baswedan Bacapres yang diusung 3 partai, NasDem, Demokrat dan PKS dalam KPP. Sedang suara keberlanjutan, dan itu meneruskan kerja Jokowi, itu pilihan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua kandidat yang berebut di-endorse Jokowi dengan konsep cawe-cawe, dan itu ikut bermain dan seterusnya. Surya Paloh dan itu NasDem jelas bersimpangan jalan dengan Presiden Jokowi, itu diawali sejak deklarasi Anies Baswedan sebagai Bacapres nya. Sejak itu NasDem \"dipaksa\" untuk melepas atau membatalkan pencapresan Anies, dan NasDem pantang jilat ludah sendiri yang sudah ditumpahkan. Karenanya, NasDem dibuat sulit dengan berbagai cara memainkan alat kekuasaan. Konsekuensi NasDem sudah tidak dianggap lagi ada dalam koalisi Presiden Jokowi. Apel Siaga Perubahan NasDem dengan tidak mengundang Presiden Jokowi, itu jelas upaya menampar Jokowi dengan sekerasnya. Memang sudah waktunya NasDem bersikap kritis melawan dengan cara yang dimungkinkan. Dan, Apel Siaga Perubahan NasDem ini bisa disebut langkah mantap penyikapan sikap di mana NasDem saat ini memposisikan dirinya.**
POPULER
