OPINI
Panji Gumilang Hampir Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH pemeriksaan Panji Gumilang di Bareskrim Senin tanggal 3 Juli 2023 suasana kebatinan Panji Gumilang penista agama terasa semakin suram. Sang jagoan kepanjangan tangan kepentingan intelijen sejak masa Ali Moertopo tersebut mengarah pada tanda-tanda kelam. Sulit mengelak dari tuduhan. Meski Panji masih terlihat arogan dan jumawa tetapi itu terbaca publik semata untuk menutupi keresahan. Bareskrim sudah menaikkan status dari penyelidikan kepada penyidikan. Satu kali gelar perkara lagi tampaknya Panji Gumilang akan berstatus tersangka. Jika demikian Panji Gumilang akan gamang, kerajaannya segera tumbang. Kerajaan NII KW 9 peliharaan \"si kumis\" ini akan habis masa hidupnya. Kebodohan sang Imam yang menginterpretasi agama seenak udelnya menjadi boomerang. Perempuan jadi imam dan khatib adalah pandangan ngawur. Begitu juga dengan shalat renggang dan bercampur lelaki perempuan itu tidak sesuai dengan Sunnah. Apalagi menyebut Qur\'an bukan Kalam Ilahi tetapi ucapan Nabi jelas ungkapan dusta dan menista. Sang Raja angkuh Kerajaan Al Zaytun kagum pada Kerajaan Daud di negeri Zaytun dan mendukung kembalinya Israel ke tanah yang dijanjikan ke bukit Zion atau Zaytun. Pantas Panji selalu mengumandangkan lagu spiritual Yahudi \"Havenu Shalom Eleichem\". Ia semangat mengibarkan panji kemerdekaan agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terkesan kembalinya diaspora Yahudi ke tanah yang dijanjikan negara Israel menginspirasi atau model bagi kembalinya aktivis NII ke Kerajaan Al Zaytun. Lalu hukum NII diberlakukan termasuk menafsirkan pelaksanaan syari\'at sesuai dengan hawa nafsu Panji Gumilang sendiri di Kerajaan Al Zaytun tersebut. Kerajaan Al Zaytun di bawah Raja Panji Gumilang hampir tumbang. Sebentar lagi setelah menjadi tersangka maka Panji akan ditahan Bareskrim. Teriakan soal Israel yang berhak menduduki tanah Palestina, Indonesia tanah suci, membuka hubungan diplomatik atau ocehan lainnya akan terdengar semakin parau. Suara terakhirnya akan terdengar di Pengadilan. Setelah itu senyap dalam keheningan penjara. Tanpa Panji Gumilang Al Zaytun bagai anak ayam kehilangan induk. Negara yang kehilangan Kepala Negara. Ditutup atau tidak, dibubarkan atau tidak, Al Zaytun akan tutup dan bubar dengan sendirinya. Panji Gumilang dengan Al Zaytun bagai jiwa dan raga. Yang penting ada pesantren yang siap menampung anak didik Ma\'had Al Zaytun. Publik penasaran ingin tahu bagaimana pembelaan \"pak kumis\" selanjutnya. Masih lantang dan beranikah pasang badan untuk Az Zaytun ? Atau kini ia sembunyi di dalam got bagai tikus celurut? Mengisi hari tua di lorong kegelapan. Lorong permanen dari pilihan hidupannya. Pemahaman agama seenaknya harus segera dihentikan sebab membahayakan akidah umat. NKRI pun terancam oleh rasionalisme, pluralisme bahkan fir\'aunisme Panji Gumilang. Tumbanglah tumbang Panji Gumilang. Terlalu lama Al Zaytun dikelola oleh sang petualang. Pecundang yang berpura-pura menjadi pemenang. Wajar jika kini umat meradang. Karena nekad Firman Allah ditendang-tendang. Esok kau akan merenung dan mengenang. Berujar aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Tumbanglah tumbang Panji Gumilang. Bandung, 6 Juli 2023.
Baliho Merayu Pendukung Jokowi
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Kongres Rakyat Nasional SEJUMLAH baliho dengan gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Pertahanan RI, Prabowo Subianto (Prabowo) tersebar di sejumlah tempat di Solo dan Medan. Kedua kota tersebut sedang dipimpin Gibran Rakabuming Raka (Gibran) , putra sulung Jokowi, Walikota Solo dan Bobby Afif Nasution (Bobby), menantu Jokowi, Walikota Medan. Merayu Pendukung Jokowi Melalui Baliho Baliho- baliho tersebut bertengger di sejumlah lokasi strategis, mulai dari pintu masuk utama Kota Solo dari arah Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, hingga di dekat Masjid Sheikh Zayed. Demikian juga dengan baliho Jokowi dan Prabowo terpasang di sejumlah titik strategis kota Medan, dimulai dari Bandara Kualanamu hingga pintu masuk kota Medan lainnya. Gibran menanggapi beredarnya baliho tersebut di wilayahnya sebagai hal yang biasa. \"Yang pasang siapa? Jangan tanya saya. Apa mau dipasang fotomu sama Pak Jokowi juga enggak apa-apa. Kan, siapa saja boleh pasang foto,\" kata Gibran. Gibran tidak mempersoalkan baliho tersebut sepanjang tidak memuat kalimat yang dinilai provokatif. \"Kecuali kalau ada kata-kata provokatif. Kan (baliho bergambar Prabowo dan Jokowi) enggak ada yang provokatif to kata-katane,\" kata Gibran. Gibran mengaku tidak memperhatikan baliho- baliho tersebut. Namun jika tidak berizin, Gibran mengancam akan segera mencopot baliho- baliho tersebut. Saling Klaim Dukungan Jokowi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui pihak yang memasang baliho tersebut. \"Saya pikir baliho-baliho yang ada di Solo misalnya, kita juga belum tahu yang memasang siapa. Dari kita enggak ada, bukan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2023). Dasco menegaskan DPP Gerindra tak pernah memerintahkan pengurus daerah untuk memasang baliho tersebut. \"Itu bukan kebijakan dari DPP Gerindra secara resmi untuk memasang baliho-baliho itu,\" ujar Dasco. Setelah gagal total lewat panggung musra, Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi kembali bermanuver dengan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo makin jelas memberikan dukungannya pada Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Budi menjelaskan Jokowi dan Prabowo makin intens bertemu, terutama pasca beredarnya rumor tentang kontrak politik antara PDIP dan Ganjar. Budi mengklaim Jokowi lebih nyaman dengan Prabowo. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi rumor tentang dukungan Jokowi lebih condong ke Bacapres Gerindra Prabowo daripada Bacapres PDIP, Ganjar. Hasto menyatakan bahwa dukungan Jokowi ke Ganjar dan PDIP sudah terbentuk sejak lama dan bukan sekedar klaim semata. Hasto menyatakan tidak benar jika Jokowi, yang merupakan kader PDIP, mendukung Prabowo sebagai calon presiden pilihannya untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di sela Rakerda DPD PDIP Sumbar, di Kota Padang, Selasa (4/7/2023). \"Pak Jokowi memilih pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar,\" ujar. Hasto. Hasto menjelaskan pengalaman PDIP memenangkan Jokowi sejak Wali Kota Solo hingga sekarang jadi Presiden. Hasto menyebut upaya pemenangan itu bukti bahwa Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan PDIP merupakan satu kesatuan yang utuh. \"Bagi PDIP, dengan pengalaman luas berjuang memenangkan Pak Jokowi sejak Wali Kota 2 periode, Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2 kali, serta pemenangan Pilkada, dimana PDIP berhasil menang di 54% pilkada, serta kemenangan Pileg 2 kali, maka kerja pemenangan itu simultan, terintegrasi, dan bergerak menggalang rakyat,\" kata Hasto, Selasa (27/6/2023). Selamatkan Demokrasi Jangan Tarik- Tarik Jokowi Hingga saat ini, belum ada satu kelompok politik pun yang dapat memastikan arah dukungan Jokowi. Pihak Ganjar \"haqqul yakin\" telah mengantongi dukungan Jokowi melalui sejumlah isyarat yang disampaikan. Sementara pihak Prabowo tidak sedikit pun ragu atas dukungan Jokowi lewat kehangatan yang ditunjukkan anak dan menantu Jokowi. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagat berikut: Pertama, bahwa Jokowi sebagai kader Parpol wajar dan sah memiliki pilihan dan sikap politik termasuk soal capres. Namun sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Jokowi harus tetap netral dan tidak berpihak kepada capres manapun. Jika akhirnya Jokowi mendukung Ganjar itu sah, kalau memilih Prabowo juga boleh. Akan tetapi Jokowi tidak dibenarkan dan dilarang menggerakkan, mengarahkan, dan menggalang dukungan pemerintah terhadap capres pilihannya. Kedua, bahwa Jokowi menjadi presiden yang masih memiliki kekuatan dukungan riil dari rakyat baik sendiri- sendiri maupun berkelompok. Jokowi menjadi satu- satunya presiden yang hingga akhir periode masih memiliki relawan. Sebagian relawan ganti baju mendukung Ganjar, sebagian lagi dukung Prabowo, sedang yang lain memilih setia dan tegak lurus menunggu petunjuk Jokowi. Ketiga, bahwa upaya untuk menarik, melibatkan Jokowi dalam mendukung para capres menjadi bukti bahwa Jokowi lebih kuat dari parpol. Sejumlah parpol terlihat tidak percaya diri dalam mengajukan capres tanpa \"menarik- narik\" Jokowi dan keluarganya. Pemasangan gambar wajah Jokowi dalam baliho atau bahan lain pasti berkaitan dengan upaya menarik simpati dari pendukung Jokowi. Keempat, bahwa para capres sama sekali tidak memiliki akar yang kuat pada basis massa, sehingga pilihannya hanya ada 2, yakni ikut dan sebangun dengan Jokowi atau antitesa Jokowi. Ide dan gagasannya pun terbatas pada keberlanjutan dan kesinambungan atau perubahan program Jokowi. Para capres masih miskin ide, dan kering gagasan, akibatnya pertengkaran politik sama sekali tidak menarik. Rakyat belum disuguhi ide, gagasan, dan program politik yang menarik dan memberi harapan tentang Indonesia yang baru. Kelima, bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh peran dan partisipasi rakyat yang semakin tinggi. Maka semua pihak seharusnya mendorong partisipasi rakyat untuk semakin berkualitas tanpa harus mengaitkan pilihan rakyat terhadap Jokowi. Para capres diminta untuk tidak menarik dan melibatkan Jokowi dalam mempengaruhi pilihan rakyat. Keenam, bahwa ketidakmampuan parpol dan capres untuk segera menetapkan cawapres adalah sebagai bukti bahwa pilpres 2024 masih terkait pertarungan antara figur, bukan tentang ide, gagasan, dan program politik. Akibatnya manuver parpol dan capres pun kosong dan kering. Dinamikanya hanya terkait potensi dukungan basis massa dan logistik dari cawapres, bukan atas dasar kesamaan ide, gagasan, dan program politik. Kornas akan terus menyampaikan aspirasi rakyat agar Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang menghadirkan kegembiraan. (*)
Demokrasi Terpimpin, Negara Milik Ketua Partai Politik
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila BANYAK yang kaget mendengar pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa pemilik negara ini adalah ketua partai politik dan rakyat memilih apa yang sudah ditentukan. Sebetulnya pernyataan Bamsoet itu tidak salah dan sudah sesuai dengan UUD 2002 hasil amandemen pada perubahan ke 3 undang undang dasar mengatur soal pemilihan presiden. Apa dasar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden? Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi penipuan jika ada yang mengatakan pemilu berdasarkan Pancasila? Sementara demokrasi berdasarkan Pancasila konsensus menggunakan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam \"pembukaan\" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4 Pasal 6A Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan? Pasal 6A. (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi jelas yang mempersiapkan Presiden itu adalah partai politik sedang partai politik itu tergantung pada ketua partai nya sebab kekuasaan tertinggi dipartai politik ya ketua partai. Jadi kalau pemilu didasarkan pada UUD 1945 maka pokok pikiran ke tiga pembukaan UUD 1945 .Maka permusyawaratan perwakilan yang harus nya dilaksanakan bukan dengan pilsung banyak banyakan suara pertarungan kalah menang kuat-kuatan yang dasar nya Individualisme Liberalisme , Kapitalisme. Padahal negara ini didirikan bukan oleh partai politik dan partai politik baru ada sejak maklumat X wakil presiden itulah yang menjadikan negara hari ini dikuasai partai politik. Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 bukan amandemen ternyata bukan hanya merubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke-Indonesia-an, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu hancur sebab amandemen tidak hanya merontokan lembaga MPR, tetapi sekaligus yang dirontokan aliran pemikiran tentang ke-Indonesiaan, menghilangkan sejarah, menghilangkan visi misi negara Indonesia diganti dengan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, visi misi Bupati, dan Walikota. Akibatnya tujuan negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dihilangkan. Tanpa sadar bangsa ini sudah terjebak pada ketatanegaraan yang amburadul akibat managemen negara tidak jelas lagi sebab Eksekutif Legeskatif Yudikatif menjadi kongkalingkong satu kesatuan dan bersetan akibat nya DPR tidak mampu mengawasi Presiden bahkan Presiden melanggar hukum tidak dikoreksi . Salah satu contoh mengapa 74 % lahan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang Aseng dan korporasi penguasaan lahan sampai jutaan hektar itu jelas Ilegal sebab UU pokok pokok Agraria no 5 tahun 1960 itu hanya memberikan kekuasaan lahan kalau korporasi 25 hektar dan masa wajtu nya 35 tahun kemudian bisa diperlanjang 25 tahun . Jadi apa yang dilakukan oleh presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah no12 th 2023 dengan memberikan waktu 190 tahun pada investor jelas melanggar UU dan membebaskan pajak sampai 100 % juga melanggar UU pajak no 36 th 2008, UU no 7 th 1983. Harusnya DPR segerah melakukan sidang dan menggelar Hak Angket sebab Presiden telah melanggar sumpah Presiden yang tidak menjalan kan segala Undang-Undang dengan selurus-lurus nya dan dengan adil. Oleh sebab itu jikalau rakyat bergerak dengan peopel power dengan alasan telah terjadi pelanggaran konstitusi dan UU pertanahan tudak bisa dusalahkan Hanya kenbali pada Pancasila dan UUD 1945 untuk menyelamatkan anak cucu kita menyelamatkan Indonesia ....Merdeka. (*)
Jokowi Menggali Kuburnya Sendiri
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Jangan pernah turut campur dengan musuh yang sedang dalam proses bunuh diri\" (1769-1821). Ketika kita melihat penguasa sedang dalam keraguan, guncangan, terlalu banyak berpikir, bersikap membela diri dan ketidaktentraman, kadang tidak datang dari luar tetapi sesungguhnya akibat dari dalam dirinya sendiri. Kondisi tersebut biasanya diikuti dengan munculnya prilakunya penasaran, reaksi berlebihan, melakukannya kesalahan yang memalukan, puncak mengisolasi diri. Kekuatan perusak dari luar dirinya lebih mudah dikenali tetapi faktor perusak dari dalam dirinya dari teman sendiri yang tidak disadari itu lebih samar dan berbahaya. Penasihat Presiden atau orang dekat paling dipercaya yang memiliki agenda buruk dan terselubung, akan selalu tampil koperatif, menyenangkan, patuh dan tampak setia, pada saat bersamaan di balik layar mereka manipulatif dan licin. Mereka selalu akan menebar benih kehancuran . Ketika seorang Presiden justru memiliki kelemahan pada kapasitas, kapabilitas, cacat karakter, emosi yang tidak stabil adalah sasaran empuk untuk di intervensi dikendalikan sesuai kepentingannya. Di sisi lain penguasa yang memiliki banyak kelemahan, justru akan selalu tampil menutupi kelemahannya dengan pencitraan, perilaku semu dan pura pura tampil meyakinkan, menyenangkan sebagaimana kedok belaka. Seseorang yang selalu membela diri secara di bawah sadar cenderung menghalau orang lain. Ketika dirinya tersinggung tidak segan segan akan melakukan segala cara untuk memusnahkan lawannya, karena merasa dirinya terganggu. Taipan oligarki terlalu dekat sangat fasih dalam permainan politiknya, di hadapan presiden akan menyemburkan segala pujian, sikap menyenangkan tetapi akan berkhianat dibalik layar, semua hanya akan fokus pada kepentingannya. Mengetahui kondisi seperti, keadaan harus terus di awasi dengan keunggulan diri, sang penguasa tersebut sesungguhnya sedang membuat lubangnya sendiri untuk bunuh diri. Mainkan strategi pembekuan, serangkaian strategi untuk menciptakan keheningan yang kikuk. Jangan banyak ekspresi dan bicara kepada yang sedang bunuh diri, sampai mereka tumbang. Pesaing bijaksana selalu tampak melambangkan perilaku beradab meyarungkan tinju besi dalam sarung beludru..****
Kalian Pembohong dan Pelaku Politisasi Agama bukan Anies
Oleh Laksma Pur Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Kalian Non Muslim Usili Kegiatan Ibadah Umat Islam Kejadian kali ini mirip dengan kejadian tahun 2017/18, yaitu ketika dengan usilnya Ahok melakukan penistaan agama dengan menafsirkan surat Al Maidah 51 padahal dia bukan umat Islam. Sekarang kegiatan ibadah umat Islam yaitu berhaji diusili pula oleh kalian yang bukan umat Islam. Kemiripannya pelaku pencetusnya sama sama kalian Non-Muslim yaitu dulu Ahok dan sekarang dimotori oleh Jhon Sitorus yang ternyata simpatisan Ahok ketika pilkada DKI dulu. Narasi Jhon Sitorus ternyata hampir sama dengan Ahok yaitu tentang kebohongan atau fitnah. Kebohongan yang mereka tebar adalah tentang fitnah yang menuduh Anies Rasyid Baswedan melakukan kebohongan berupa mengaku diundang pemerintah Arab Saudi. Seharusnya, ibadah haji sama seperti ibadah lainnya adalah masalah pribadi, masalah umat sehingga umat beragama lain tidak punya hak untuk mengomentarinya apalagi sampai disiarkan dan dinistakan kepublik. Masalah agama adalah masalah keyakinan atau iman. Mungkin aneh atau lucu, konyol atau kebodohan bagi pemeluk agama lain, tapi normal dan tidak ada masalah bagi pemeluk agama itu sendiri. Apalagi dalam pandangan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini, bahwa masalah tolerasi agama adalah tidak saling mencampuri urusan agama orang lain. Bagimu agamamu bagiku agamaku, itu sikap tegas tolerasi beragama dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada hak sama sekali bagi kafirun untuk mengomentari kegiatan ibadah umat Islam walau seperti apapun. Sedikit saja ada singgungan tentang agama bisa menjadi besar urusannya. Anies Korban Fitnah Kalian Hari-hari menjelang hari Idul Qurban Juni tahun 2023 menjadi hari pesta pora kaum yang memusuhi Islam, sebaliknya menjadi hari tidak nyaman bagi umat Islam yang sering dinistakan dengan sebutan KADRUN oleh kalian pembenci Islam. Pada hari tersebut kalian di media sosial berpesta pora menista umat Islam dan memfitnah Anies. Ketika Jhon Sitorus mendapat informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan menunaikan ibadah haji menggunakan jasa Travel layanan haji Dream Tour, berkicaulah si Jhon bahwa Anies berbohong mengaku diundang oleh pemerintah Arab Saudi, Anies berhaji menggunakan travel. Maka riuhlah jagad dunia maya dengan narasi bahwa Anies telah berbohong dan Kadrun, mereka para penista islam tersebut menganggap Anies tidak diundang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi di musim haji tahun 2023. Ketidaktahuan dan sikap permusuhan mereka pada umat Islam yang menjadikan mereka mata gelap dan tuli dengan beramai ramai langsung menuduh bahwa Anies telah berbohong, ngibul dan Kadrun. Para penista Islam dan politisi agama dengan dimotori oleh kafir harbi Jhon Sitorus tidak segan-segan pada akun twiternya mengatakan \"Tukang Ngibul Naik Haji.\" Ketika Anies menjawab pertanyaan bahwa dirinya mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji bukanlah kebohongan tapi kenyataan yang sebenarnya, namun pernyataanya itu dijadikan fitnah oleh kalian sebagai kebohongan. Bukan Anies tapi Kalian Mempolitisisasi Agama HOAX yang disebarkan oleh kalian adalah masalah ibadah haji, kegiatan ibadah umat Islam, rukun ke 5, tidak main-main, yang mereka jadikan ajang menyebar hoax dan hujatan adalah kegiatan rukun Islam ke 5, yaitu sah dan tidaknya seseorang sebagai umat Islam, tapi jadi bahan caci maki kalian. Kalian Non Muslim telah lompat pagar. Caci maki ini kemudian menyebar ke media sosial lainnya seperti WhatsApp dan tentu saja yang menyebarkan berita HOAX bahwa Anies berbohong, ngibul dan sebagainya dilakukan oleh kalian. Perbuatan kalian yang dimotori oleh Jhon Sitorus ini sangat bernuasa islamphobia, serangan terhadap Islam, dan terutama serangan terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hoax bahwa Anies berbohong adalah politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan cara apapun. Ketika mereka mengetahui Anies akan pergi haji mereka kesulitan untuk mengatakan hajinya Anies untuk kepentingan politik karena waktunya menjelang pilpres. Kesulitan mereka ternyata adalah Ganjar juga melakukan ibadah haji pula. Celah untuk menjatuhkan Anies saat ibadah haji adalah pengakuan Anies yang mereka jadikan sebagai kebohongan. Serangan terhadap Anies dan kebencian terhadap umat Islam ini juga ditemui dalam group WhatsApp dengan ada mengatakan para Habaib sebagai celeng-celeng (babi). Hujatan terhadap umat Islam dan serangan terhadap Anies yang dilakukan oleh kalian ini jelas menodai kerukunan umat beragama di Indonesia, merusak keberagam Indonesia sebagai kekayaan bangsa, merusak Bhineka Tunggal Ika atau Pancasila dan juga politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan berupa fitnah Anies pembohong saat beribadah haji. Fitnah Terhadap Anies Terpatahkan oleh Datangnya Pertolongan Allah Umat Islam mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Jhon Sitorus dan kawan kawan ini adalah hoax, fitnah, tapi mereka tolak mentah-mentah. Ada beberapa umat Islam yang mencoba meluruskan informasi ini akhirnya terjebak karena dengan tidak sadar memberikan data hoax entah siapa yang membuat. Ada dua macam berita hoax yang menjebak umat Islam ketika mencoba meluruskan kebohongan Jhon Sitorus. Besar kemungkinan berita hoax tersebut dibuat oleh para penista Islam digunakan untuk menjebak para pembela Islam khususnya pembela Anies. Tidak tanggung tanggung, salah satu yang terjebak adalah Profesor Musni Umar sehingga dibully habis habisan oleh para pendusta pembenci Islam. Sang Profesor dengan jiwa besar beliau minta maaf atas kekeliruannya dan menghapus unggahanya. Justru permintaan maaf sang professor ini dijadikan pembenar bahwa Anies telah berbohong. Di tengah pontang-pantingnya dan kehabisan cara umat Islam menjelaskan hal yang sebenarnya dilakukan Anies, para penista dan pembohong tersebut justru semakin gencar melakukan serangan terhadap Anies. Pendukung Anies dibuat terbungkam oleh gencarnya serangan itu di media sosial. Mereka seakan kehabisan akal untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain pemerintah seolah tidak tahu, bahwa telah terjadi pembulian terhadap Anies, mantan gubernur ibu kota dengan segudang penghargaan dalam dan luar negeri, dan mantan menteri pada kabinet Jokowi. Mereka umat Islam yang disebut para penista Islam dengan sebutan olok-olok Kadrun akhirnya hanya berharap datangnya pertolongan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan segala makhluk. Alhamdulillah, Allah Maha Besar, Allah SWT menggerakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui akun Insta Gramnya (IG) menyebar foto-foto kegiatan \"Mewakili Raja Salman”, Pangeran Muhammad bin Salman menggelar seremoni tahunan untuk para pejabat negara Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini,\" tulis SPA di Instagram-nya. Putra Mahkota yang juga penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman tampak menjabat tangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan pada Pemilu 2024 mendatang, Anies Rasyid Baswedan. Foto saat MBS, nama julukan beken Pangeran Salman dan Anies berjabat tangan itu dipajang kantor berita Saudi, SPA di akun Instagram resminya, Jumat (30/6/2023). Kantor berita SPA dalam acara itu mengatakan, Pangeran MBS sedang menjamu para tamu para pejabat tinggi dari negara-negara Islam yang sedang menjalani ibadah haji. Pada kesempatan itu SPA atau pemerintah Arab Saudi seakan memberikan klarifikasi di tengah diamnya pemerintah Indonesia terhadap hujatan atau bully yang menimpa seorang rakyat Indonesia yaitu Anies Rasyid Baswedan, calon presiden tahun 2024. Anies Rasyid Baswedan memang bukan siapa-siapa, beliau adalah rakyat biasa pada kesempatan itu, calon presidenpun belum karena belum terdaftar sebagai calon presiden, tapi ternyata Arab Saudi lebih bisa menghargai Anies ketimbang pemerintah negaranya sendiri. Ironis memang dan mungkin sekaligus tamparan bagi pemerintah Indonesia. Waspadalah Anies, Serangan Belum Usai, tapi Baru Permulaan Bagaimana dengan para penista Islam yang telah berbohong besar dan menyebarkan hoax tersebut terutama Jhon Sitorus dan kawan kawan? Apakah mereka akan dihukum/ditangkap atau diperiksa karena telah melakukan ujaran kebencian? Jangankan ditangkap, minta maafpun mereka tidak bisa. Bagi orang orang yang menghalalkan semua cara, memfitnah dan melakukan kebohongan adalah sah sah saja, dan itu telah banyak dilakukannya. Diadilikah mereka? Enggak lah yauuu…. Dengan terungkapnya kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh para pendusta dan penista agama dari kalian non muslim tersebut , apakah kebencian dan permusuhan yang mereka tunjukan itu selesai dan padam? Jawabnya tidak. Sesuai teori fenomena gunung es, yang tampak kepermukaan sesungguhnya sebagaian kecil saja, pada hal sampai jauh kebawah mereka sesungguhnya menyimpan dan terus mencari peluang untuk menghancurkan Anies Rasyid Baswedan. Fitnah dan kebohongan akan terus mereka lancarkan, bahkan yang paling konyol sekalipun yaitu masalah kewarganegaraan Anies. Bila cara cara halus, sesuai konstitusi tidak bisa menjatuhkan Anies, maka cara yang paling kasar dan jahatpun akan mereka lakukan. Ingat, Allah telah mengingatkan kita, fitnah lebih kejam dari pembuhuhan (Qs 2:191). Bukankah dengan fitnah yang lebih keji dari pembunuhan telah berkali kali mereka lakukan, maka tidak mustahil dengan pembunuhan, karena tujuan dan tugas mereka gagalkan Anies, apapun caranya. Namun yang telah berlalu ini adalah pelajaran bagi Anies Rasyid Baswedan dan pendukungnya, jangan berharap banyak adanya perlindungan dari penguasa. Apa yang sedang terjadi saat ini baru permulaan, baru pemanasan dan tanpa perlindungan sama sekali bagi Anies. Eskalasinya tentu akan semakin memanas, kita tahu para kiyai dan ustadt sudah banyak yang terbunuh oleh orang gila, siap siaplah Anies Rasyid Baswedan berhadapan dengan orang gila. Memang Allah maha pelindung, mintalah perlindungan dari Allah, namun Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa adanya upaya untuk merubah nasib. (*)
Batalkan Pembangunan Patung Sukarno
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH pertanyaan bahwa pembangunan patung Soekarno setinggi 22,3 meter di Taman Saparua Bandung itu aspirasi siapa? Lalu karena memiliki sekurangnya enam kontroversi, maka rencana itu harus ditolak, dan mengingat ternyata telah dilakukan groundbreaking, maka tuntutan kini adalah batalkan pembangunan patung Soekarno. Menarik tulisan Agung Wibawanto di berbagai media yang menjelaskan perjuangan Soekarno selama berada di Bandung mulai dari rumah istri kedua Soekarno Inggit Garnasih di Jl Ciateul, lalu masa kuliah di ITB, Gedung Indonesia Menggugat, Banceuy dan terakhir penjara Sukamiskin. Tulisan itu bagus-bagus saja untuk menceritakan sejarah Soekarno muda saat di Bandung. Tidak bagusnya adalah bahwa tulisan itu sebagai tanggapan untuk M Rizal Fadillah. Itupun masih lumayan bagus jika memang benar kontennya \"menanggapi\", namun nyatanya tidak. Bahkan terkesan Agung Wibawanto tidak membaca dua tulisan penulis. Akibatnya ya \"jaka sembung bawa golok\". Penulis tidak senaif yang \"ditanggapinya\" sebagaimana kalimat \"jika Rizal mengatakan bahwa Bandung tidak ada kaitannya dengan Bung Karno, maka bisa dipastikan dia tidak mengerti sejarah dan tidak mengenal siapa Bung Karno\". Untungnya penulis tidak mengatakan demikian karena paham bahwa anak SD pun pasti tahu bahwa Soekarno itu berkuliah dan berjuang awal di Bandung. Yang tertulis dan tidak dibaca Agung adalah \"korelasi tempat juga penting mungkin kampus ITB atau Ciateul rumah Inggit dahulu atau gedung Indonesia Menggugat lebih pas ketimbang Taman Saparua. Adakah Taman Saparua berhubungan dengan perjuangan Soekarno? Taman Saparua berada di area instansi militer karenanya patung Jenderal Soedirman tampaknya lebih relevan\". Uraian Agung soal pembuktian tempat tempat bersejarah seperti ITB, rumah Inggit, Banceuy, gedung Indonesia Menggugat dan Sukamiskin sebagian membenarkan adanya lokasi yang relevan jika ingin membangun patung Soekarno. Penulis tegas menyatakan bahwa \"Adakah Taman Saparua berhubungan dengan perjuangan Soekarno? Pertanyaan ini yang seharusnya ditanggapi dan dijawab Agung. Bukan cerita sejarah untuk anak SD atau sekurangnya SMP. Kembali pada perlunya dibatalkan pembangunan patung Soekarno di Taman Saparua di samping enam alasan yang penulis sampaikan terdahulu adalah agar tidak terjadi salah duga bahwa Soekarno tengah \"menantang TNI\" setelah patung Soekarno masuk di Akmil Magelang kini dibangun tinggi di area instansi militer di Bandung. Berdekatan dengan Jalan Aceh Markas Kodam III Siliwangi. Ada sejarah hitam Soekarno di akhir masa jabatan yakni pemberontakan PKI dimana Jenderal TNI dibunuh dengan keji. Soekarno tidak membubarkan PKI bahkan cenderung melindungi. TNI menumpas PKI. Soekarno pun tumbang. Tidak perlu dijelaskan panjang sejarah ini untuk Agung Wibawanto. Seorang pengamat dan advokat Damai Hari Lubis, SH mengusulkan sebaiknya dibuat patung 9 istri Bung Karno. Mungkin menyindir. Ia menyatakan \"patung Bung Karno tertinggi dibuat di Bandung. Perlu juga 9 istri Bung Karno dibuatkan patung biar rakyat Indonesia tahu\". Menurutnya setiap patung istri Bung Karno juga ditulis kisah cintanya \" termasuk kisah Bung Karno yang merebut istri Sanusi bernama Inggit Garnasih\". Daripada terjadi pro-kontra lebih jauh, sebaiknya batalkan rencana pembangunan patung Soekarno tertinggi di Taman GOR Saparua Bandung. Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat harus menarik kembali izin penggunaan tanah aset Pemprov untuk itu. Ridwan Kamil harus belajar dari Bung Karno yang mengakhiri masa jabatan dengan buruk. Jangan rasa cinta gelap pada Bung Karno membawa gelap mata pada rakyat Jawa Barat. (*) Bandung, 4 Juli 2023
Berlomba Cari Muka, dari Solo ke Medan
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional Setelah sukses dengan sentilan \"Gibran anak ingusan\", Panda Nababan (Panda) kembali melancarkan aksi cari perhatian. Kali ini Panda menyasar menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Walikota Medan, Bobby Afif Nasution ( Bobby). Panda menyampaikan kritik kepada Bobby dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, Jumat (30/6/2023). Panda mengaku kecewa dengan kinerja Bobby selama menjadi walikota Medan. \"Ini masalahnya sederhana, majunya Gibran dan Bobby di Medan kita harus waspadai tendensi dinasti. Dianggap anaknya Presiden bisa begini. Saya aja terus terang kecewa dengan prestasi Bobby, belum kelihatan,” terang Panda. Reaksi Cepat Gerindra Membela Bobby Tidak butuh waktu lama, para pembela dan pemuja langsung bereaksi terhadap Panda. Adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Juru Bicara Prabowo Subianto yang bereaksi pertama. Pengkritik utama Jokowi dalam kurun waktu yang lama tersebut lantas menyarankan Bobby mengajak Panda keliling Kota Medan. Dahnil, Politisi Partai Gerindra, yang gambar wajahnya bersama Jokowi dan Prabowo saat ini terpampang di baliho besar di beberapa tempat di kota Medan, menyebutkan bahwa Prabowo sendiri mengapresiasi akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Bobby di Medan. Reaksi yang sama juga datang dari Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby Nasution- Aulia Rachman di Pilkada Medan tahun 2020, Komisaris Independen PT Prima Multi Terminal (komisaris BUMN), Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sugiat Santoso. Sugiat mengatakan bahwa Bobby sudah membawa banyak perubahan semenjak menjadi walikota Medan. Sehingga penilaian Panda disebut keliru oleh Sugiat. Sugiat mengklaim, sejak dipimpin Bobby, warga Kota Medan lebih bahagia. Hal tersebut karena program untuk masyarakat berjalan dengan baik. Pengurusan administrasi jauh lebih mudah, tidak ada pungli. Perbaikan infrastruktur berjalan dengan baik. Banyak jalan-jalan berlubang yang diperbaiki. Bobby disebut cepat merespons jika ada keluhan masyarakat di media sosial. Jalan yang rusak diperbaiki, termasuk lampu jalan. Sektor kesehatan juga diurus Bobby dengan mengambil kebijakan yang luar biasa, terkait bapak asuh stunting. Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut, Ade Jona Prasetyo, Politisi Gerindra tersebut tidak mau ketinggalan membela Bobby. Bacaleg DPR RI Gerindra, yang lebih dikenal sebagai \"tangan kanan\" walikota Medan tersebut membantah sentilan Panda. Jona menilai bahwa Bobby sudah membawa banyak perubahan meski belum penuh 3 tahun memimpin Medan. Jona mengklaim bahwa Bobby memiliki program mulia dengan membenahi fasilitas kesehatan. Warga tidak mampu berobat gratis hanya menggunakan KTP. Bobby diklaim tidak pernah lelah mendukung UMKM agar naik kelas dan mandiri secara ekonomi. Pemko Medan menjadi pasar bagi banyak pelaku UMKM di Medan. Maka Jona meminta agar Panda tidak hanya bicara sebelum melihat langsung yang telah dilakukan Bobby. Jona mengundang Panda datang, untuk dibawa keliling Medan. PDIP Mulai Berani Membela Panda Setelah sebelumnya dibully ramai- ramai oleh pembela dan pemuja Gibran, kini PDIP tidak membiarkan Panda sendirian bermain di Medan. Adalah Boydo HK Panjaitan, Bendahara DPC PDIP Kota Medan yang membela Panda. Boydo pasang badan terhadap Panda pasca diserang balik \"orangnya\" Bobby. Boydo mengklaim bahwa kritikan politisi senior PDIP, Panda sebagai cara mendidik Bobby. Kritikan Panda disebutnya sebagai didikan bapak sama anaknya. Boydo menyebut Panda mendidik Bobby seperti cara mendidik kalangan orang Batak. Boydo mencontohkan dirinya yang dididik dalam lingkungan Batak, \"Saya lah dulu waktu kecil kalau dapat nilai delapan atau sembilan di sekolah, \'kau jangan sok kau, bapak kau punya uang banyak, kau pikir nilai sembilan itu apa (prestasi), itu bukan prestasi, karena kita memang punya uang banyak untuk beli buku, jadi wajar punya nilai sembilan\' itu adalah hal yang wajar,\" ucap Boydo. Boydo menilai Dahnil dan Jona sebagai gambaran orang penjilat. Hal itu karena keduanya membela Bobby saat disebut Panda tidak memiliki prestasi. Apa yang dilakukan keduanya disebut Boydo persis sama dengan tindakan Prabowo ke Jokowi menjelang Pilpres 2024, meski Jokowi sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo Dinamika Politik Kosong dan Kering Dinamika para politikus tersebut sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat. Para pengkritik tidak membahas persoalan mendasar. Sementara para pembela dan pemuja hanya bereaksi terkait kulit persoalan. Maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa Panda sedang melakukan manuver politik \"cari perhatian\". Panda ingin diperhatikan oleh Megawati dan Jokowi terkait dinamika politik nasional. Sebagai politisi senior, Panda masih ingin terus berkiprah dalam politik. Sehingga memilih pintu masuk dengan melakukan kritik, sentilan kepada Gibran dan Bobby. Kedua, bahwa kritik Panda terhadap Bobby mewakili aspirasi PDIP yang tidak pernah \"dekat\" dengan Bobby. Tidak ada satu elit PDIP yang berada di lingkaran utama kekuasaan Bobby sejak dilantik jadi Walikota Medan. Lingkaran utama Bobby justru elit Parpol lain, padahal Bobby sebagai kader PDIP. Ketiga, bahwa aksi reaksi para elit politik tersebut hanya berkaitan dengan kepentingan pragmatis dan oportunis. Pengkritik ingin dapat perhatian, sedang pembela dan pemuja sedang cari muka. Aksi reaksi para elit politik tersebut hanya terkait kepentingan kekuasaan jangka pendek. Keempat, bahwa aksi sekecil apapun yang dilakukan memihak keluarga Jokowi pasti berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2024. Baliho berisi gambar Dahnil, Prabowo dan Jokowi di beberapa titik kota Medan sebagai upaya Dahnil meraih dukungan dari para pendukung Jokowi terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Kelima, bahwa Bobby telah menerima dan memaknai kritikan dari Panda sebagai masukan dan motivasi. \"Ini masukan, tentunya masukan, ini juga masukan yang bisa memotivasi,\" kata Bobby. Maka semua polemik, aksi kritik, serta reaksi membela dan memuja harus diakhiri. Kornas mengajak semua pihak bergotong-royong untuk meningkatkan kualitas Pemilu 2024. Pertengkaran ide, gagasan, dan program politik tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat sejatinya menjadi isi dari proses demokrasi Indonesia. Sehingga rakyat sebagai alasan dan tujuan kontestasi demokrasi bergembira laiknya orang yang sedang berpesta, pesta demokrasi. (*)
Umat Islam Tertidur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MELACAK ulang pada 1971 didirikan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) adalah lembaga think thank yang fokus pada perekonomian, politik dan perubahan sosial, dan hubungan internasional. CSIS melakukan kajian kebijakan, serta advokasi publik dan pendidikan publik. Pada tahun 1999 CSIS melahirkan buku yg tebalnya 800 halaman, berjudul \"Akselerasi Pembangunan Nasional\" di halaman 18 buku itu menyatakan bahwa \"penghambat pembangunan nasional itu adalah umat Islam\" Dampak ikutan politiknya sangat luar biasa bahkan sampai melahirkan dua golongan Jenderal di Indonesia, di akhir masa jabatan Presiden Suharto yaitu sebutan \"Jenderal endral merah dan jenderal hijau\" Beberapa dari mereka (didikan CSIS) sekarang masih terus bergerak untuk melemahkan bahkan ingin menghancurkan Umat Islam. Ketika menemukan momentumnya mereka memanfaatkan situasi politiknya bersamaan indikasi kuat kepala negara saat ini bisa dikendalikan, kering dari ajaran agama bahkan terkesan tidak peduli dengan agama. \"Sunyi sepi tak peduli, sebagian para ulama dan tokoh umat Islam tenang sekali, seakan tidak ada apa apa, tidak terusik, atau memang sudah menyerah tak berdaya\". Tetapi tetap semangat, ngotot, bergairah ketika sedang bertengkar dengan teman sendiri . Ingat tentang Moshe Dayan (Menhan Israel) mendapatkan aduan (laporan) dari bawahannya yang mengatakan: \"Panglima, dokumen rahasia kita hilang\". Mose Dayyan ketawa. Kenapa ketawa? Mose Dayyan: \"Anda jangan khawatir, karena pemuda/umat Islam itu tidak suka membaca\". Sama persis dengan ucapan Zion Golda Meir (PM Israel 1969 - 1074): \"Ketika kami membakar masjid Al Aqsha sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku takut bangsa Arab akan berbondong-bondong memasuki Israel dari segala penjuru. Tapi ketika esok hari tiba aku baru tahu bahka kami bisa berbuat apapun yang kami inginkan karena sebenarnya kami sedang berhadapan dengan umat Islam yang tidur\". Umat Islam begitu mudahnya di adu domba. Suasan psikologis sedang terjadi di Indonesia umat Islam bukan hanya terus tidur, ketika nglilir (bangun tidur) kembali bertengkar dengan teman sendiri. Ketika kelelahan dan babak belur, lantas tidur kembali. Segelintir tokoh umat Islam yang terus berjihad menyatukan umat Islam, seperti kewalahan dan masih belum menemuka jalan keluarnya dengan terus berteriak \"bersatulah wahai umat Islam\" musuhmu sudah didepan matamu dan terus akan membunuhmu. Tetap saja blm bisa bisa menyadarkan memori ingatannya untuk bersatu melawan kezaliman yang terus terjadi. (*)
Kala Jokowi Tak Hendak Bercermin
Oleh: Ady Amar - Kolumnis BERCERMIN tanpa cermin--itu lebih dimaknai pada laku--tentu bukan makna sebenarnya. Lebih pada makna metafora. Sekadar menggambarkan obyek, dan itu laku diri sendiri tanpa perlu alat bantu berupa cermin. Memang bukanlah hal mudah untuk bisa melihat laku diri sendiri tanpa cermin. Bahkan teramat sulit, utamanya pada mereka yang tak hendak mau berubah. Ini bukan sekadar melihat wajah, atau fisik semata. Ini soal mampu bersikap jujur melihat perilaku dengan sebenarnya. Untuk melihat wajah atau fisik diri sendiri tanpa cermin, itu bukanlah hal sulit. Karena wajah dan fisik sebelumnya amat akrab kita kenali. Hanya dengan membayangkan saja, kita bisa temukan wajah artifisial sesungguhnya. Bercermin laku tanpa cermin, itu punya kesulitan tingkat tinggi. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Untuk melakukannya memang tidak dibutuhkan latihan khusus, tapi lebih pada sebab-sebab khusus. Sulit bisa dijelaskan, karena parameternya pun tak baku. Itu lebih pada kemampuan mengenali tabiat diri sendiri. Jika sadar bahwa apa yang dilakukan tak seharusnya, itu laku baik. Lalu mencoba mengubah diri menjadi lebih baik. Inilah jenis manusia yang tahu laku dirinya dengan sebenarnya. Sebenarnya ini lebih pada kemampuan mengoreksi diri sendiri, yang memang tidak semua orang mampu. Hanya manusia berhati bersih dan merdeka, yang bisa mengenali diri sendiri dengan segala kekurangan yang dipunya. Memang lebih banyak yang tak mampu mengoreksi diri sendiri. Merasa apa yang dilakukan sudah benar, dan karenanya tak merasa perlu diri bercermin. Sikap demikian ini lebih berbahaya jika dimiliki mereka yang punya kedudukan, dan atau jabatan politik tinggi. Makin tinggi jabatan politik yang dimiliki, makin tak ada yang mampu mengoreksinya. Bercermin pada diri sendiri menjadi tidak perlu dilakukan. Namun ada pula yang lebih dahsyat absurd dari semua itu, tidak sekadar kemampuan bercermin pada diri sendiri, tapi menganggap diri ideal sempurna sebagai manusia. Jenis manusia yang demikian lumayan banyak. Biasa pula disebut manusia tak tahu diri, itu karena ketakmampuan mengenali diri sendiri. Selalu butuh pengakuan agar lakunya dianggap lumrah, karenanya wajib dimaklumi. Berada di puncak kedudukan politik, seakan boleh mengumbar pesan meski tersirat, bahwa ia pemimpin ideal. Tidak sekadar berharap, bahkan memaksakan penggantinya itu pemimpin yang setidaknya serupa dengannya. Dirinya seolah \"diajukan\" menjadi contoh ideal pemimpin negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada dalam pusaran ini. Tak mampu bercermin diri, tapi men- _just_ diri sendiri seolah sebagai pemimpin yang memimpin dengan baik. Maka keluar dari mulutnya, agar jangan salah memilih pemimpin. Atau pernyataan yang lain, \"Jangan sampai pilih pemimpin (presiden), yang buat keadaan tidak normal.\" Setidaknya itu bermakna, pilihlah pemimpin seperti dirinya (Jokowi). Di sana tersirat sebuah pesan, yang tentu tak disadarinya, agar tidak memilih pemimpin antitesa dirinya, itu agar tidak menyesal kemudian. Jokowi awalnya berbicara \"jangan salah pilih pemimpin\" hanya di depan relawannya, seolah ia presiden sebatas milik relawan. Pesannya itu juga diulang di hadapan publik luas, merasa itu sebagai pesan kebajikan. Sinyal pemaksaan muncul, bahwa penggantinya haruslah yang bisa meneruskan pembangunan yang sudah dilaksanakannya. Penggantinya seakan dituntut hanya meneruskan saja. Tafsir itu dipertegas Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang seolah tidak boleh ada perubahan arah kebijakan pembangunan. Hanya meneruskan saja apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Perubahan tentu dimaknai atau identik dengan Anies Baswedan--bakal calon presiden yang diusung koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat/Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)--seperti tidak dikehendaki kehadirannya. Maka segala cara coba dibegal, seolah untuk memastikan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasang calon pasangan. Berharap menjadikan All Jokowi\'s Men. Di mata publik luas apa yang diucapkan Jokowi lalu diperkuat Luhut, itu hal yang tak disadarinya--bukan saja tidak patut, tapi juga melanggar konstitusi. Padahal pada pemerintahan baru nanti, tidak mungkin lagi bisa cawe-cawe seolah masih punya kuasa. Bisa jadi justru kebalikan yang muncul: koreksi atas arah pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi. Merasa diri ideal dalam memimpin negeri, itu jadi bahan tertawaan utamanya politisi oposan, dan mereka yang selalu berpikir kritis, bahwa Jokowi tak bercermin pada diri sendiri. Suara oposan kritis, itu bisa disebut pula suara antitesa dari kebijakan rezim dalam segala aspeknya, di mana pemimpin model Jokowi justru bukan pemimpin yang layak dipilih. Suara lebih vulgar lagi bahkan menyebut, agar yang sepertinya (Jokowi) tidak dipilih lagi. Apa yang disampaikan Jokowi, \"Jangan sampai pilih pemimpin, yang buat keadaan tidak normal,\" itu nasihat tidak salah. Justru itu nasihat baik dan yang seharusnya. Tapi sayang itu tak disadarinya, bahwa Jokowi seperti menepuk air terpercik muka sendiri. Twitter CNN Indonesia, 17 Juni 2023, entah mengapa mengangkat ucapan Presiden Jokowi itu. Pastilah itu cara mengundang komen netizen pengguna Twitter-nya. Dan benar, hampir semuanya mengolok-olok seolah Presiden Jokowi sedang menunjuk diri sendiri dengan pernyataannya itu, jangan pilih pemimpin seperti dirinya... Wallahu a\'lam. **
Ojek Online dan Pertaruhan Nasib Bersama Anies Baswedan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle SERIBUAN pengemudi Ojek Online (Ojol) se Jabodetabek lintas organ OJOL, menyatakan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai harga mati. Mereka mengutarakan itu di pinggiran Banjir Kali Timur (BKT) Jakarta. Dalam deklarasi kemarin, 2/7/23, yang mencantumkan 3 poin, mereka yang menyatakan diri sebagai DOA (Driver Ojol for Anies), mengatakan kesamaan mereka dalam visi perubahan, sebuah visi yang diusung Anies Baswedan ke depan. Alasan mereka adalah sepuluh tahun terakhir ini mereka hidup susah tanpa perubahan dan negara tidak berpihak pada mereka. (Dari catatan media, pimpinan DOA ini pernah melakukan aksi jahit mulut di depan Kemenhub RI beberapa waktu lalu). Ojek Online adalah fenomena baru di Indonesia setelah Nadiem Makarim, menteri pendidikan, membuat aplikasi GO-JEK untuk memudahkan transportasi di kota-kota besar. Awalnya GO-JEK tumbuh karena adanya kontribusi dan partisipasi pengojek, tenaga dan motornya. Dari sekedar puluhan motor, sekarang tercatat mitra kerja GO-JEK jutaan motor dan mobil. Jika menambahkan perusahaan lainnya seperti Grab, dan sebagainya, jumlah mitra pengemudi ini mencapai 4 juta jiwa. Dari sandaran utama pada pengemudi dan IT, GO-JEK terus berkembang menjadi perusahaan berbagai jasa pengiriman, termasuk pengiriman uang, pembayaran berbagai tagihan, pengumpulan uang dan transfer (fintech) dll yang disebut Unicorn (Decacorn). Nilai perusahaan raksasa ini pada tahun 2019 ditaksir sebesar 150 triliun rupiah. Dengan kekuatan itu, perusahaan ini berkembang lagi, merger dengan Tokopedia, menjadi GoTo, dengan market Cap sebesar 400 Triliun Rupiah. Ironisnya, ketika pendiri GO-JEK, Nadiem, mencatat kenaikan kekayaan sebesar Rp. 3,6 Triliun, pengemudi GO-JEK menjerit dalam kehidupan yang semakin meringis, kurus kering dan pucat. Selain GO-JEK tentu nasibnya semua sama. Pada laporan Katadata.co.id, 31/3/23, dengan judul \"Riset: Pendapatan Ojol Kini Pas-pasan, Ingin Jadi Pekerja Kantoran\", dari dua hasil riset, yakni oleh kementerian perhubungan dan mahasiswa London School of Economics, pada tahun 2021-2022, ditemukan hasil bahwa mayoritas pengemudi ojek merasa terjebak dalam pekerjaan ini. Namun, mereka tidak mampu keluar dari pekerjaan itu karena ketiadaan pilihan. Di luar OJOL lapangan kerja semakin sulit. Kehidupan mereka pas-pasan. Mayoritas mendapatkan penghasilan Rp 50.000-Rp. 100.000 dan pengeluaran mereka sebesar itu pula. Mereka mayoritas anak-anak usia muda. Bekerja dalam waktu yang lebih lama serta fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang minim. Selanjutnya, menurut laporan CNBC News, 30/3/23 dalam judul \"Potongan Aplikasi Kian Mencekik, Penghasilan Ojol Sisa Segini\", dilaporkan bahwa aplikasi atau pemilik sering sekali secara sepihak mengatur penghasilan yang boleh diterima pengemudi. Pemerintah dalam hal ini mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan perlindungan pada pekerja ojek ini karena hubungan kerja antara pemilik dan pengemudi adalah mitra, bukan Majikan versus Buruh. Ini, sebabnya, tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan kita. Kemiskinan Ojol dan Historical Materialisme Deklarasi Ojol mendukung Anies mempunyai tantangan besar yang harus dilakukan Anies jika menang. Dalam perspektif pasar bebas dan rakusnya kapitalisme, Anies tidak berhak menyeimbangkan kesejahteraan Nadiem Makarim dan kaum kapitalis pemilik GO-JEK dan OJOL lainnya terhadap kesejahteraan 4 juta buruh GO-JEK dan jutaan keluarga mereka. Semua atau hampir semua orang-orang kaya di Indonesia menterjemahkan Pancasila sebagai pelindung tumbuhnya kekayaan mereka secara ekponensial. Menurut mereka Pancasila adalah kebebasan mereka untuk membangun hubungan kerja yang membebaskan mereka pada sifat-sifat kebinatangan kapitalisme. Dalam perspektif Historical Materialisme, sebagaimana sejarah GO-JEK yang saya bahas di atas, pada dasarnya pertarungan melihat sejarah dapat dipertentangkan antara Nadiem yang hebat membangun aplikasi (atau meniru aplikasi UBER dan sejenisnya di negara maju), yang juga dibangga-banggakan Jokowi pada pembahasan Unicorn dalam debat kampanye 2019 lalu, di satu sisi, dan di sisi lain tentang bagaimana hebatnya investasi ribuan dan lalu jutaan buruh Ojol sebagai bagian stake holder fundamental bagi pembentukan entitas GO-JEK dan OJOL lainnya. Saat ini tentu saja cara pandang kaum kapitalis dan rezim Jokowi adalah sebagai fakta yang ada bahwa Nadiem hebat, karena mampu membuat sistem transportasi yang berfungi banyak, menciptakan FINTECH, menciptakan entitas bisnis dan mampu memberikan makan bagi jutaan manusia Indonesia. Sebaliknya, jika kita melihat dalam perspektif sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakya,t dan fungsi negara untuk membangun keadilan itu, maka sejarah membuktikan bahwa jutaan pengemudi ojek adalah orang-orang yang diterlantarkan entitas bisnis dan kaum kapitalis pemiliknya, setelah unit bisnis tersebut tumbuh berkembang menciptakan nilai 400 triliun rupiah. Fenomena GO-JEK ini hanyalah fenomena satu dekade, di mana negara republik ini gagal mendorong adanya korporasi-korporasi yang tumbuh untuk kepentingan kemakmuran bersama, bukan segelintir orang. Atas nama \"bussiness like\" negara pura-pura tidak berfungsi memberikan intervensi bagi keadilan. Sebaliknya, jika melihat adanya aliran dana Telkom/Telkomsel triliunan rupiah dalam transaksi merger GO-JEK dan Tokopedia, negara membiarkan intervensi bagi kepentingan kapitalis tersebut. Anies Baswedan yang dituntut oleh kaum buruh miskin perkotaan OJOL ini harus melihat perspektif pertumbuhan bisnis di Indonesia dalam perspektif alternatif atau anti tesa terhadap rezim Jokowi ini. Pertama, perspektif historical harus dimasukkan dalam urusan bernegara. Negara harus mereset ulang semua dinamika ekonomi yang ada dari bertumpu pada kerakusan kaum kapitalis ke arah kemakmuran rakyat miskin. Indikator utamanya adalah pada peningkatan share \"return to labor\" maupun \"economic growth for the poor\". Semua orang boleh kaya di Indonesia, tapi gerakan afirmasi (affirmative action) yang dilakukan negara harus sebesar-besarnya untuk memperkuat power dan inkom kaum miskin. Kedua, seperti kasus GO-JEK dan OJOL lainnya, entitas bisnis ini harus meng-adjust hak-hak awal buruh pengemudi OJOL dalam porsi kepemilikan saham, sebagai bagian jaminan batas bawah kesejahteraan pengojek. Ketiga, hubungan kerja antara pemilik GO-JEK dan Ojol lainnya, terhadap pengemudi, harus diatur dalam Perjanjian Kerja yang disetujui pemerintah. Penutup Tuntutan seribuan pengemudi OJOL pada Anies untuk tema perubahan tercantum dalam poin pertama deklarasi dukungan mereka pada Anies, yakni negara harus hadir membela mereka. Dalam hubungan kapitalis dan kaum pekerja, sepuluh tahun belakang ini pemerintah memanjakan kapitalis dan menindas buruh dan pekerja miskin lainnya. Pengemudi Ojol sudah dalam batas ambang kematian, sebagaimana berbagai riset yang menunjukkan kehidupan mereka yang tambal sulam serta kesehatan yang terus memburuk. Tentu saja tuntutan pengemudi Ojek ini membutuhkan kesadaran baru tentang pengertian \"stakeholders\" dalam berbisnis dan dalam membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka dan hasilnya memperkaya segelintir orang sebagai tujuan utama. Kepemimpinan Anies ke depan harus mampu membalikkan visi rezim Jokowi yang pro kapitalis menjadi rezim Anies yang pro rakyat jelata. Persoalannya bagaimana rakyat pendukung Anies menjadi rakyat yang mempunyai kesadaran revolusioner? Sebuah kesadaran untuk menuntut hak-haknya sebagai pemilik sah negeri ini. Juga bagaimana kesadaran Anies dan elit pendukung mereka merajut kerja-kerja revolusioner untuk kemenangan. Tanpa itu jutaan pengemudi Ojek Online akan merasa sia-sia dalam mendukung Anies. (Tulisan ini didedikasikan untuk sahabat pengemudi OJOL. Salam, Wanayasa, Purwakarta, 3/7/2023)
POPULER
