OPINI
Malin Kundang Politik: Kisah dengan Lakon Menyakitkan
Memilih Prabowo Subianto tentu punya argumen politiknya sendiri, itu tak terlepas dari kepentingan Jokowi pribadi--wacana sang putra Gibran Rakabuming Raka yang disandingkan dengan Prabowo jadi cawapresnya--maupun kepentingan kelompok power of shadows atau kriptokrasi, yang selama ini membersamainya. Oleh: Ady Amar - Kolumnis Anies Baswedan memang sudah terlalu lama dipersekusi tak selayaknya. Seolah berlomba jadi kebanggaan jika bisa mengerjai dengan fitnah sekalipun. Anies tak hirau-tak ambil hati atas semua sangkaan yang tak ditemukan bukti, tapi terus dihunjam sekenanya. Persekusi terhadap Anies itu sudah di luar batas manusiawi bahkan hewani. Menjadi layak jika itu disebut perliaku nafsu setaniah. Maka, sepertinya Tuhan perlu \"mengistirahatkan\" Anies dalam permainan persekusi lawan politiknya, yang selanjutnya orbit persoalan dihantamkan pada kelompok lain yang semula berkawan hangat, yang di luar nalar bisa bercakaran seperti kucing berebut sisa makanan. Siapa sangka kacang bisa lupa kulitnya, atau kisah \"Malin Kundang\" perlu dihidupkan kembali dalam versi lainnya. Dalam politik itu hal biasa. Tapi kisah Malin Kundang yang satu ini lebih konkrit, seperti kisah senyatanya. Presiden Jokowi tampak meninggalkan bunda poltik yang mengasuhnya, Megawati Soekarnoputri. Artinya, meninggalkan PDIP partai yang membesut membesarkannya lebih dari dua dekade lalu, yang tiba-tiba anak asuh itu memilih berseberangan, dan hilang seperti disambar angin. Langkah Jokowi meninggalkan PDIP pastilah sudah diukur konsekuensi apa yang bakal dihadapi, setidaknya akan dikenang panjang sebagai \"Malin Kundang\" politik. Langkah politik Jokowi itu pastilah menyesakkan hati Megawati, sang bunda politiknya. Dipastikan sakitnya itu lebih dahsyat dari saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan Megawati dari kabinet, memilih berkontestasi pada Pilpres 2004, dan lalu mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Langkah SBY \"menyalip\" ditikungan itu tidak bisa disamakan dengan langkah Jokowi yang \"melawan\", terkesan menusuk dari belakang dengan menolak capres pilihan PDIP, Ganjar Pranowo. Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto, rival yang dua kali dipecundangi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Memilih Prabowo Subianto tentu punya argumen politiknya sendiri, itu tak terlepas dari kepentingan Jokowi pribadi--wacana sang putra Gibran Rakabuming Raka yang disandingkan dengan Prabowo jadi cawapresnya--maupun kepentingan kelompok power of shadows atau kriptokrasi, yang selama ini membersamainya. Maka, memilih Prabowo tidak ditentukan semata pilihan Jokowi, tapi pilihan kelompok kriptokrat, yang selama ini menikmati privilage yang tentu tidak ingin kuasanya dalam ekonomi tercerabut. Memastikan pengganti Jokowi yang sama dengannya, itu satu keharusan meski memaksa dengan segenap daya upaya. Pilihan politik Jokowi, itu seperti peran yang mesti dilakonkannya, sekalipun dengan \"terpaksa\". Itulah peran antagonis \"Malin Kundang\" yang berhadap-hadapan dengan \"bunda\" kandungnya dalam politik. Peran yang pastinya menyakitkan bagi kedua belah pihak, yang sulit bisa dinalar. Tapi bisa jadi ibrah, bahwa dalam politik semua bisa terjadi. Peran apa pun yang dipentaskan dalam lakon kehidupan, itu semua dalam kendali Tuhan. Dan, itu mudah bagi Tuhan. Layaknya membalik telapak tangan. Peran-peran itu kapan dimainkan, waktu dimainkan, dan dimainkan oleh siapa, itu semua dalam skenario Tuhan yang tak mungkin luput dalam menentukan siapa menjadi siapa. Tak ada yang luput atau salah memposisikan peran bukan pada yang selayaknya. Skenario Tuhan memang dahsyat. Tidak persis tahu ending dari lakon itu akan berakhir seperti apa, tapi menyakitkan pastilah. Tapi alur ceritanya sepertinya akan panjang berliku-berkelok, bahkan pasca Pilpres 2024 pun belum pasti akan disudahi. Maka, analis politik terus akan punya pekerjaan menganalisanya, meski luput melesak di sana-sini. Analisa yang pastinya tanpa mengikutsertakan kuasa Tuhan ada di sana. Tapi satu hal yang pasti, Anies Baswedan kandidat kuat dalam memenangi Pilpres 2024, seperti diberi Tuhan leluasa sejenak untuk beristirahat menerima persekusi, yang selama ini diterimanya. Semua dialihkan pada yang semula kawan menjadi lawan yang saling cakar-cakaran, saling membuka \"aib\" masing-masing. Mencela kebijakan yang dianggap salah di ruang publik akan jadi tontonan keseharian. Padahal kebijakan itu dibuat bersama, atau setidaknya saat kebijakan itu diambil tidak dipersoalkannya. Tak sedikit pun muncul rasa risih saling serang, itu yang akan kita lihat hari-hari ini, dan sepertinya akan menggelinding tanpa kesudahan dalam waktu yang panjang... Wallahu a\'lam. **
Jokowi Keluhkan Hilangnya Kesantunan, Padahal Dialah Penyebabnya
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior PIDATO kenegaraan 16 Agustus kemarin digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan keluhan. Keluhan tentang julukan “Pak Lurah” dan perihal hilangnya kesantunan. Baguslah kalau Jokowi menyadari itu. Tapi, yang lebih penting dari sekadar menyadari julukan-julukan untuk dirinya dan menipisnya kesantunan adalah apa penyebab itu terjadi? Mengapa publik memberikan begitu banyak julukan yang sebagian tak sedap didengar? Dan mengapa banyak orang meninggalkan kesantunan? Julukan “Pak Lurah” untuk Presiden Jokowi boleh dikatakan masih enak. Maaf ya Pak Jokowi, saya mau sebutkan di sini julukan-julukan lain yang banyak ditulis di media sosial. Antara lain julukan itu adalah “Jainuddin Ngaciro”. Lalu ada pula julukan pendek “Jae”, ada “Juki”, dan ada “Jokodok”. Kemudian ada “Mukidi”, ada “Wiwi”, ada pula julukan “Tukang Mebel”. Ada yang menyebut “Sarimin”, dsb. Nah, mengapa hanya di masa Anda ini saja seorang presiden diberi julukan yang kadang lucu tapi sebagian tak enak didengar? Mengapa presiden-presiden sebelumnya tak pernah diberi julukan oleh publik? Tentu ini perlu dijawab blak-blakan. Jawaban bisa macam-macam dan subjektif. Tapi ada satu kesamaan, bahwa julukan-julukan itu menunjukkan publik, sebagian besar, memang tidak respek kepada Anda. Mengapa begitu banyak yang tidak respek? Menurut dugaan saya pribadi, ini disebabkan oleh ketidakmampuan Anda memenuhi ekspektasi intelektualitas yang diharapkan publik. Orang merasa Anda tak pantas menjadi presiden –khusunya di periode kedua ini. Banyak orang yang yakin Anda menjadi presiden di periode kedua ini karena kecurangan pilpres 2019. Setelah protes berdarah terhadap kecurangan itu, publik akhirnya diam. Tetapi, Anda malah semakin ngawur. Korupsi merajalela. Ada korupsi 349 triliun Kementerian Keuangan. Ada korupsi impor emas batangan 189 triliun. Ada 93 triliun korupsi di berbagai BUMN asuransi. Upaya pemberantasan korupsi bukan diperkuat. Anda malah melemahkan KPK. Dan kasus-kasus korupsi digunakan untuk pemerasan politik. Sekarang, Anda tidak memihak rakyat. Sebaliknya Anda mempermudah pengurasan SDA melalui operasi tambang legal yang penuh permainan dan tambang ilegal yang penuh dengan bandit-bandit. Anda bikin berbagai proyek instrastruktur berbiaya mahal yang belum diperlukan rakyat. Misalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pembengkakan biaya dalam jumlah besar, yang kemudian Anda bebankan ke APBN. Lain lagi beberapa bandara mahal yang tidak berfungsi. Anda paksakan pembangunan jalan tol yang sebagian belum mendesak keperluannya. Di pihak lain, Anda tak peduli dengan seluruh jalan rakyat, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, yang kini rata-rata rusak berat. Padahal, sebagian besar rakyat menggunakan jalan yang hancur-lebur itu. Banyak lagi kebijakan Anda yang tak memihak rakyat. Aneh dan terasa ada pembodohan. Tambang nikel China di Morowali dan beberapa lokasi lainnya berlangsung bagaikan lokasi-lokasi itu menjadi koloni Beijing. Semua inilah yang memicu rakyat, publik, menjadi frustrasi dengan Anda, Pak Presiden. Mereka hanya bisa memberikan julukan-julukan yang dimaksudkan sebagai pelampiasan kedongkolan mereka. Beginilah proses kemunculan berbagai julukan itu. Mereka takut menggunakan nama asli Anda ketika menulis komentar-komentar pedas. Rakyat heran. Kebijakan Anda menyusahkan rakyat sendiri tapi menyenangkan orang China. Dan cenderung menunjukkan kebodohan. Tentu saja wajar rakyat, minus buzzer Anda, menjadi tidak hormat kepada Anda. Rocky Gerung dengan uacapan “bajingan yang tolol” itu harus diakui sebagai puncak kehilangan kesantunan seperti yang Anda curhatkan di MPR, kemarin. Ini hendaklah dilihat sebagai puncak frustrasi publik. Sebab, selama ini kritik-kritik santun tidak dipedulikan. Akhirnya, level kritik itu harus dinaikkan kadar diskursusnya oleh Bung Rocky. Anda, Pak Jokowi, memancing publik untuk meninggalkan kesantunan. Karena Anda pun tidak punya kesantunan itu. Lihat saja beberapa kali unjuk rasa publik yang Anda sepelekan atau bahkan Anda hina. Anda seharusnya membatalkan jadwal apa pun juga demi menghadapi unjuk rasa buruh 10 Agustus yang lalu. Beberapa kali unjuk rasa sebelumnya juga tidak Anda pedulikan. Apakah ini santun? Jadi, kalau Anda merasa kesantunan mulai luntur, itu adalah cerminan dari ketidaksantunan Anda sendiri kepada rakyat. (*)
Hilirisasi Nikel, Faisal Basri, Septian Hario Seto, dan Penyiaran Berita Bohong!
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Simpang siur mengenai manfaat hilirisasi terus bergulir. Menunjukkan pemahaman yang sangat minim untuk hal yang sangat sederhana. Kalau sudah demikian, bagaimana negara mau maju! Penjelasan terkait manfaat hilirisasi dapat dijelaskan secara sederhana, dengan menggunakan contoh sederhana. Asumsi, tahun 2014 belum ada hilirisasi. Produksi dan ekspor bijih nikel sebanyak 100.000 ton (ekuivalen produk olahan nikel) per tahun. Harga bijih nikel 30 dolar AS per ton. Nilai ekspor, atau nilai ekonomi, menjadi 3 juta dolar AS (= 100.000 x 30 dolar AS). Tahun 2022, produksi bijih nikel naik menjadi 1 juta ton (ekuivalen produk olahan nikel). Anggap harga bijih nikel sama, yaitu 30 dolar AS per ton. Case 1: tidak ada hilirisasi (smelter). Berapa manfaat hilirisasi? Karena tidak ada hilirisasi, tentu saja manfaat hilirisasi nihil. Tetapi nilai ekspor, atau nilai ekonomi, melesat menjadi 30 juta dolar AS (= 1 juta ton x 30 dolar AS). Artinya, manfaat ekonomi naik 27 juta dolar AS (30 juta - 3 juta), atau 900 persen. Kenaikan atau manfaat ekonomi ini berasal dari kenaikan produksi bijih nikel. Bukan kenaikan dari hilirisasi. Case 2: berlaku larangan ekspor bijih nikel, ekspor harus melalui proses pemurnian smelter, atau hilirisasi. Anggap harga nikel olahan (setelah pemurnian) sebesar 80 dolar AS per ton Pertanyaannya, berapa nilai manfaat hilirisasi? Sebelumnya sudah dijelaskan, produksi bijih nikel sudah dalam kuantitas ekuivalen produk olahan nikel. Artinya, jumlah bijih nikel sebanyak 1 juta ton (ekuivalen produk olahan nikel) ekuivalen dengan 1 juta ton produk olahan nikel, dengan harga 100 dolar AS per ton. Artinya, dengan hilirisasi, nilai ekspor menjadi 80 juta dolar AS (= 1 juta ton x 80 dolar AS). Sekali lagi, berapa nilai manfaat hilirisasi? Ekspor bijih nikel tahun 2014 sebesar 3 juta dolar AS; kemudian, ekspor produk olahan nikel tahun 2022 mencapai 80 juta dolar AS; Perhitungan pemerintah mengatakan, manfaat hilirisasi pada 2022 mencapai 77 juta dolar AS dibandingkan 2014! Yaitu, 80 juta dolar AS (ekspor 2022) dikurangi 3 juta dolar AS (ekspor 2014)! Apakah seperti itu? Ekspor 2022 sebesar 80 juta dolar AS terdiri dari dua komponen: 2.1 Berasal dari produksi bijih nikel (aktivitas ekstraksi) sebesar 30 juta dolar AS; dan 2.2 Kenaikan nilai tambah hilirisasi sebesar 50 juta dolar AS. Artinya, nilai manfaat hilirisasi hanya 50 juta dolar AS! Bukan 77 juta dolar AS! Karena, kalau tidak ada hilirisasi, negara masih bisa ekspor bijih nikel senilai 30 juta dolar AS. Sedangkan kenaikan ekspor sebesar 77 juta dolar AS dinamakan kenaikan (manfaat) ekonomi. Bukan kenaikan manfaat hilirisasi. Kenaikan total manfaat ekonomi tersebut, 77 juta dolar AS, terdiri dari kenaikan manfaat ekonomi ekstraksi (tambang mentah) sebesar 27 juta dolar AS, dan kenaikan manfaat hilirisasi sebesar 50 juta dolar AS. Semoga jelas. Yang kemudian menjadi heboh, Faisal Basri mengatakan bahwa 90 persen manfaat hilirisasi nikel, dalam contoh ini senilai 50 juta dolar AS, dinikmati oleh pihak China. Untuk itu, akan dijelaskan di tulisan selanjutnya. Tetapi, Pernyataan Faisal Basri kemudian dibantah oleh seorang anak muda yang brilian, namanya Faisal Seto atau Septian Hario Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Saya berprasangka, sanggahan Faisal Seto, terkesan sebagai upaya untuk “mempermalukan” Faisal Basri. Seolah-olah, Faisal Basri tidak mengerti permasalahan sehingga harus dikoreksi oleh seorang anak muda. Saya berprasangka, sanggahan Faisal Seto, atas tulisan Faisal Basri, sejenis sanggahan ala buzzer, tapi versi baru, ada orangnya, yaitu seorang milenial yang brilian. Pertanyaannya, apakah semua sanggahan Faisal Seto murni dari dirinya sendiri? Karena, membaca kronologis sanggahan Faisal Seto yang (seolah-olah) spontan, ditulis di atas pesawat terbang, seperti diuraikan Dahlan Iskan, terasa aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Antara lain dari mana Seto mendapatkan data yang sangat detail tersebut di atas pesawat? Dan kapan? https://disway.id/amp/718902/faisal-seto Karena waktu kejadian tidak sinkron dengan cerita. Alibi tidak matched. Kronologis polemik hilirisasi nikel sebagai berikut. Jokowi bantah pernyataan Faisal Basri pada 10 Agustus 2023, dua hari setelah Faisal Basri bicara di seminar nasional pada 8 Agustus 2023 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230808140000-92-983397/faisal-basri-sebut-90-persen-untung-hilirisasi-nikel-dinikmati-china/amp https://ekonomi.republika.co.id/berita/rz64sw490/jokowi-bantah-faisal-basri-soal-hilirisasi-yang-disebut-menguntungkan-china Satu hari kemudian, 11 Agustus 2023, sanggahan Faisal Seto beredar di berbagai media, antara lain CNN Indonesia, dimuat pada 12 Agustus 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230811180728-85-985044/deputi-luhut-bantu-jokowi-balas-kritik-hilirisasi-nikel-faisal-basri/amp Menurut Dahlan Iskan, Faisal Seto menulis sanggahan di pesawat, dalam perjalanan dari Brazil, Washington, kembali ke Jakarta. Artinya, Faisal Seto masih di angkasa pada 10 Agustus 2023. Lalu kapan Luhut dan rombongan, termasuk Faisal Seto, pergi ke Brazil, dan kapan kembalinya? Intinya, di mana Seto berada antara 8-11 Agustus 2023, ketika kasus hilirisasi Faisal Basri menjadi polemik? Di Brazil, Jakarta, atau diudara? Lalu kapan Seto dapat data yang sangat detil itu? Semoga Dahlan Iskan berkenan menjelaskan lebih detil. Terlepas dari itu semua, sebaiknya ada diskusi langsung antara Faisal Basri dengan anak muda brilian tersebut, Faisal Seto. Semoga keduanya berkenan. Dan yang terpenting, semoga tidak ada yang menyiarkan berita bohong. Karena bisa diancam hukuman 10 tahun. —- 000 —-
Jihad Merawat Kemerdekaan, Refleksi Kemerdekaan RI ke-78
Oleh Asrorun Ni’am Sholeh - Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta RASA syukur hendaknya senantiasa kita ungkapkan manakala perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) diperingati setiap Agustus. Tidak terasa, umur Indonesia sudah menginjak 78 tahun yang artinya sudah banyak menorehkan sejarah, pengalaman, prestasi, suka dan duka serta harapan kita secara kolektif sebagai warga negara. Lebih lima tahun berturut, setiap tanggal 1 Agustus, Presiden RI memulai bulan kemerdekaan dengan Dzikir Akbar di Istana Negara. Ini sebagai bentuk kesyukuran dan kesadaran tentang hakekat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan karunia Allah SWT. Jihad adalah kata kunci ketika pekik takbir Bung Tomo mempertahankan Surabaya dari kembalinya negara-negara penjajah. Ini salah satu buah dari peran Rais Akbar (Pemimpin Tertinggi) Nahdhatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari yang melahirkan Resolusi Jihad. Di kemudian hari, untuk memperingati momentum heroik itu, lahir Hari Santri yang diperingati secara nasional pada 22 Oktober setiap tahunnya. Ditetapkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Penerus bangsa harus meneruskan jihad merawat kemerdekaan ini. Sebuah makna yang dalam dan penuh dengan tafsir kontemporer dalam pelaksanaannya. Jihad yang berarti bersungguh-sungguh sangat relevan diterapkan dalam setiap lini kehidupan manusia untuk menjaga dan meneruskan perjuangan kemerdekaan. Seorang guru berjihad ketika dia berangkat ke sekolah untuk mengajar siswa-siswi mereka. Seorang dokter juga berjihad ketika ke rumah sakit untuk mengobati pasien. Seorang polisi pun berjihad ketika tiba di kantornya untuk mengatasi berbagai tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Demikian juga tentara, pengacara, aparatur sipil negara dan jabatan lainnya, sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai mujahid manakala menuntaskan amanah yang diberikan kepada mereka. Kita akan menjadi bangsa yang besar jika mampu merawat kemerdekaan ini dengan bersungguh-sungguh. Rasa syukur harus ada dalam sanubari kita ketika mengingat bagaimana penderitaan kakek nenek kita di zaman penjajahan. Tasyakkur tersebut menjadi semakin penting, ketika pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, kita dikaruniai tegaknya kepemimpinan negara yang menjamin rasa aman dan nyaman, bebas menjalankan aktivitas keagamaan, dan dapat terjaminnya rasa aman, serta dapat terpenuhinya sandang, pangan, papan. Salah satu tujuan pemerintahan adalah menjamin tegaknya agama dan terurusinya urusan dunia kita, sebagaimana disebutkan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Kepemimpinan (Imamah) itu dibangun untuk pengganti (fungsi) kenabian dalam menjaga agama serta mengurusi urusan duniawi. Tiga Jihad Kontemporer: Jihad Digital, Konstitusi dan Reformasi Dalam konteks kontemporer merawat kemerdekaan sejatinya dapat dilakukan dengan tiga jenis jihad yang relevan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Pertama, jihad digital yang telah membuat kehidupan kenegaraan kita sudah demikian dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi. Kemerdekaan RI dicoreng oleh perilaku tidak baik dari banyak kalangan, khususnya dikaitkan dengan kehidupan media sosial. Pesatnya teknologi informasi mewarnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap kita perlu menjadi mujahid digital, untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang kita produksi atau kita sebar lewat jemari kita adalah konten yang mempersaudarakan, bukan memecah belah; mendatangkan manfaat, bukan mafsadat, konten yang mengajak kebaikan, bukan mengejek dan menjelekkan, menjauhi prasangka, apalagi ghibah, fitnah, dan dusta. Kita adalah saudara dalam keimanan, kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita membunuh karakter seseorang lewat media sosial, entah itu pejabat negara atau warga biasa. Alquran telah memberi petunjuk bagaimana menjijikkannya orang-orang yang melakukan adu domba. Dalam QS Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang seperti itu digambarkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah hal ini menjijikkan? Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik. Dalam kehidupan sekarang ini, bertutur kata yang baik juga bisa dikategorikan sebagai membuat meme yang baik dan mengunggah konten yang positif. Tentunya, hal menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah. “Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: \"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.\" (HR. Bukhari dan Muslim).” Kedua, jihad konstitusi yang penting mendapat perhatian kita semua. Untuk menciptakan iklim yang baik, maka dibutuhkan aturan main yang baik pula. Konstitusi dan perundang-undangan memainkan peran strategis bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan para founding fathers. Kita wajib menjaga kesepakatan nasional dengan mentaati aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara. Jihad konstitusi untuk memastikan tetap tegaknya NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aturan yang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditolak, karena itu berarti membelokkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Hal yang baik kita jaga dan kita pertahankan, sementara hal yang buruk kita koreksi dan kita perbaiki. Tatanan masyarakat bangsa yang semakin terbuka meniscayakan terjadinya kontestasi dan perang pengaruh, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Munculnya kampanye LGBT, perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, penodaan agama atas nama kebebasan. Di bidang ekonomi, muncul tantangan liberalisme ekonomi yang mengancam prinsip keadilan. Terkait dengan hal ini, perlu jihad konstitusi dalam upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan syuhada. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini. Karenanya kita memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan kesepakatan tersebut. Dalam hal perkawinan, UU kita sudah secara jelas mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, serta dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Karenanya, tidak ada ruang praktek perkawinan sejenis dan perkawinan beda agama di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Atas dasar itu pula, Mahkamah Agung, pada 17 Juli 2023 menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/2023 yang intinya Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan ini sejalan dengan UU Perkawinan. Ketiga, jihad reformasi yang harus terus digelorakan dalam sanubari kita. Jihad ini menjadi komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terus melakukan perbaikan. Tidak lama lagi bangsa kita akan hajat politik lima tahunan, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan anggota DPR serta DPRD. Dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi yang harmonis serta tetap penuh persaudaraan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hak pilih yang dimiliki setiap individu kita sebagai muslim adalah amanah, yang harus ditunaikan secara baik sebagai wujud tanggung jawab ketuhanan dan tanggung jawab kebangsaan. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisa ayat 58, ” “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (*)
Jokowi bukan Fir’aun, tapi Aslinya Fir’dodo
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus PIDATO Jokowi isinya curhat dan gombal. Tampak sang petugas partai berusaha menahan emosi. Terusik dituding sangat tolol, planga-plongo dan Fir’aun. Bunyi-bunyi itu penuh kegelisahan. Saat mengucap nama Fir’aun, wajah Jokowi tampak di layar TV mengerut. Tersirat kuasa menyeramkan hadir. Seolah bayangan kejahatan tentang aura jahat Fir’aun terkoneksi. Terlepas dari ihwal tersebut, pidato Jokowi, isinya cuma racikan omong kosong. Hanya pemanis di upacara hari kemerdekaan. Pesta tahunan, protokol kenegaraan super mewah. Duit rakyat disedot. Penderitaan dan kemiskinan rakyat masih jauh dari tujuan kemerdekaan. Apapun ocehan Jokowi, hanya pertunjukan norak dan tak digubris. Terlanjur banyak berbohong, selaras watak kolonialis. Jokowi jangan sok pamer prestasi. Semua ucapan anda tak sesuai fakta. Bahkan sudah banyak kebijakan yang anda buat sangat melukai hati rakyat. Anda sosok pemimpin yang hanya jago membual! Perilaku kekuasaan Jokowi terbukti menyulut daya rusak bagi tatanan bernegara. Kebhinekaan bangsa tercerai-bererai oleh modus politik kotak-kotak. Anak bangsa terjebak saling prasangka. Lebih mengerikan, Jokowi dituding bertindak sebagai pelayan kepentingan oligarki. Utang menumpuk, potensi kekayaan alam diobral, wabah korupsi ganas makin menggila. Terlalu banyak untuk disebutkan. Dalam sudut pandang kekinian, Jokowi tak cocok disebut Fir’aun. Tapi perilaku hipokrit yang menonjol menegaskan nama lain: Fir’dodo. Tentang bobroknya perilaku politik tipu-muslihat. Fir’aun dan Fir’dodo berbeda zaman. Namun praktek ketidakadilan, esensinya sama saja. Tidak amanah dan ingkar janji adalah ciri yang bersenyawa. Sama-sama terbukti gemar berbohong. Sadarlah Fir’dodo…!
Ganjar Bertahan atau Nyungsep
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Partai Golkar dan PAN bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo, maka PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo limbung. Koalisinya PPP yang menawarkan Sandiaga Uno dinilai \"tidak bermutu\" dan dapat diabaikan. Ganjar Pranowo sendiri ternyata elektabilitasnya tidak naik apalagi melesat. Rupanya sama juga \"tidak bermutu\". Faktor utama limbungnya PDIP adalah Jokowi. Hitungan awal ternyata gagal. Prediksi mengambil Ganjar untuk mendapat dukungan Jokowi dan mayoritas partai koalisi pemerintah ternyata tidak sukses. Jokowi kecewa Ganjar direbut Megawati. Jokowi melirik Prabowo yang dianggap lebih menjanjikan dan \"super setia\" padanya. Sesungguhnya Jokowi ada dibalik Golkar dan PAN yang merapat ke Prabowo. Upaya mendekatkan Gibran pada Prabowo juga tidak lepas dari kepentingan dan arahan sang ayah. Konstelasi politik berubah dari alienasi Jokowi menjadi alienasi Megawati. Dukungan pada Ganjar Pranowo semakin terkikis. Internal PDIP sejak awal terbelah antara pendukung Puan Maharani dan pendukung Ganjar Pranowo. Kader PDIP ada juga yang mulai \"bersilaturahmi\" kepada Prabowo. Budiman Sudjatmiko dan Efendi Simbolon adalah contoh. Semua tentu mengacaukan soliditas partai. Ada skenario \"langit\" yang mengobrak-abrik agenda. Awalnya Jokowi dan Megawati itu satu. Cair untuk dukungan Ganjar atau Puan. Musuh bersama adalah Anies Baswedan. Untuk \"menghajar\" Anies, maka Prabowo harus \"diangkat\". Sandiwara survey, Prabowo harus nomor satu dan Ganjar kedua. Anies konstan dibuat ketiga dengan angka prosentase memprihatinkan. Skenario \"bermain\" dua pasangan Ganjar versus Prabowo kelak, di luar dugaan ternyata menjadi \"serius\" dan justru lebih awal. Serangan PDIP kepada Prabowo dimulai dengan menyinggung kejahatan lingkungan proyek \"Food Estate\" Prabowo. Mungkin soal pembelian senjata akan menjadi serangan berikutnya. Akankah Prabowo atau Jokowi membalas? PDIP wajar jika harus berfikir ulang untuk usungan Ganjar Pranowo yang faktanya semakin tidak menjanjikan. Ganjar tidak layak jadi Capres mandiri, hanya bagus untuk boneka yang sarat dengan pencitraan. PDIP kini dipersimpangan jalan. Tiga pilihan untuk menjaga eksistensi PDIP, yaitu: Pertama, tetap seperti sekarang \"maju terus\" bersama Ganjar Pranowo sampai \"seremuknya\". meskipun untuk memenangkan Pilpres sangatlah kecil. Ini merupakan pilihan terburuk dan wujud dari keputusasaan. Kedua, bergabung dengan koalisi perubahan dengan mencoba menawarkan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres Anies Baswedan. Peluang kemenangan Pilpres lebih terbuka dan PDIP masih bisa ikut cawe-cawe dalam kabinet. Ini memang pilihan berat akan tetapi tetapi lebih rasional. Ketiga, segera mengganti kandidat dari Ganjar Pranowo menjadi Puan Maharani. Siap menjadikan Puan sebagai Capres maupun Cawapres untuk pasangan siapapun. Pengusungan Puan Maharani akan mampu membuat solid internal. Jika ini yang menjadi pilihan, maka \"harga diri\" PDIP akan tetap terjaga. Pilihan kejutan dan hebat adalah bila PDIP dengan figur Puan Maharani berjuang keras untuk melawan Jokowi. Jokowi harus dimakzulkan cepat. Ini artinya PDIP harus berkoalisi dengan kekuatan rakyat pro pemakzulan. Kelompok Petisi 100 adalah \"poros keempat\" yang sangat berkepentingan dengan pemakzulan Jokowi. Ada kekuatan rakyat yang dahsyat apakah mahasiswa, buruh, emak-emak, purnawirawan maupun kaum profesional yang bersemangat juga untuk memakzulkan Jokowi demi perbaikan bangsa ke depan. PDIP bisa memainkan peran strategis dalam kebersamaan ini. Pilihan mempertahankan Ganjar Pranowo adalah kenekadan untuk ngotot mendukung figur yang diprediksi bakal \"nyungsep\". Kini PDIP harus segera mengambil keputusan. Situasi berada di persimpangan jalan. Masih ada waktu untuk pilihan cerdas bergerak \"bersama rakyat\"---Makzulkan Jokowi. Bandung, 17 Agustus 2023.
78 Merdeka, Terjebak dalam Konspirasi Global Mengganti UUD 1945
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Jakarta, FNN - Pada tanggal 15 Januari 1998 Indonesia terperangkap konspirasi global oleh dua negara adikuasa AS dan RRC yang melibatkan lembaga keuangan Internasional IIMF memberi bantuan dengan seabrek persyaratan.Tekanan IMF kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antek-antek di dalam negeri NGO untuk melakukan operasi ganti rezim ganti sistem. Dengan kue demokrasi membuat para cecunguk bersemangat mengganti UUD1945 dengan UUD 2002 mereka yang mengecap pendidikan di AS seperti Amin Rais akhirnya menjadi garda terdepan mengobrak-abrik UUD 1945 dan Pancasila dengan sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme. Eforia reformasi awalnya seakan negara ini akan maju mrnurut antek-antek asing tersebut tetapi apa yang terjadi setelsh 25 tahun reformasi. Mereka mulai menyesal tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berantakan. Demokrasi yang nereka jadikan agama baru ternyata demokrasi palsu tidak ada demokrasi itu yang ada seakan-akan demokrasi semua serba transaksional imbasnya kekayaan ibu pertiwi ludes untuk perjudian Pilpres, Pileg, Pilkada. Kalau yang apes ketangkap KPK tetapi kerusakan sudah merembes ke moral pejabat negara, korupsi merajalela dan tidak terbendung. Terus utang menggunung kata Sri Mulyani dengan enteng tidak ada negara yang tidak punya utang di dunia ini. Kerusakan paling parah adalah bersengkongkolnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, presiden menjadi sangat super power sehingga semua partai politik menyusu pada presiden. Apa lagi ketua partai yang terjerat masalah hukum maka kalau perlu menjilat. Model demokrasi sontoloyo inilah yang sedang berlangsung di negeri ini. Memang ada perlawanan dalam pilpres yang menggunakan sistem presidensiil ini ada yang mengusung perubahan. Bagaimana bisa mengusung perubahan kalau demokrasinya demokrasi sontoloyo. Yang lebih aneh selalu diksinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin keadilan sosial bisa terwujud, mana kala diletakan pada sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi ya sesama pengagung demokrasi liberal yang satu menjadikan Pancasila sebagai alat tipu yang satunya lagi menggunakan diksi keadilan sosial. Ketiga capres ini tidak jelas mau dibawa ke mana Indonesia itu? Ketiganya liberal kapitalis. Yang PDIP selalu mengatakan penerus Soekarno. Mana ada Soekarno kompromi terhadap imperialisme, apa lagi memberi karpet merah pada imperalis China. Ketiga Capres apa perna bicara tentang kedaulatan negaranya bagaimana mengambil alih kekayaan ibu pertiwi yang sudah dikuasai asing. Bagaimana mengembalikan tanah air yang 75% dikuasai segelintir orang asing dan aseng. Bagaimana menegakkan kembali pasal 33 UUD 1945. Caores kok hanya lari-lari di setiap kota, ndak ada pikiran besarnya. Juga tidak ada capres yang berani mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Renungkanlah, sebab bangsa ini akan terus terjebak dalam konspirasi asing. Hanya kembali pada UUD 1945 dan Pancasila bangsa ini akan selamat. Maka perlu dibentuk Pergerakan Kebangsaan untuk Mendukung Pidato Ketua DPD La Nyalla Mahfud Mataliti yang ingin kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Pergerakan kebangsaan segera dibentuk untuk seluruh bangsa Indonesia mengembalikan Sistem MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan membuat GBHN sebagai bintang petunjuk arah agar bangsa ini selamat dari konspirasi global. Tidak perlu lagi pilpres yang hanya mengumbar hawa nafsu untuk perpecahan dan mengikuti konspirasi global. (*)
Segeralah Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Zonder Kompromi
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KERUSAKAN negeri ini semakin menjadi-njadi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Jurang kemiskinan semakin melebar ditandai dengan maraknya stunting (busung lapar), korupsi sudah bukan puluhan milyar tetapi sudah ratusan bahkan ribuan triliun. Penggarongan kekayaan ibu pertiwi terus berlangsung atas nama investasi asing. Di dalam keputusasaan seakan negara sudah tidak memberikan harapan masa depan. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 yang mereka katakan Amandemen yang menurut Prof Kaelan 4 kali amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadi inskonsistensi dan inkoherensi dengan Pancasila sebagai Norma Dasar Hukum dan kaidah fundamental NKRI. Peneliti PPHP Djokosutono Researach Center FH UI (2023) menyatakan \"UUD hasil amandemen adalah UUD yang berbeda dari UUD 1945 ditetapkan PPKI pada 18 /8/1945.\" Amandemen ini berimplikasi sangat serius, antara lain: UUD hasil amandemen telah membubarkan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Juga menghapus Pancasila sebagai grundnorm dan kaidah fundamentsl (Staatsfundamental norm ) atau Ruh UUD 1945. Hilangnya Pancasila sebagai kaidah berbangsa dan bernegara maka Indonesia menuju ketersesatannya semakin dalam menuju kehancurannya. Ini bisa kita lihat adanya pertentangan politik yang keras. Sekarang zaman di mana negara menjalankan Liberal Kapitalisme. Negara ditafsir ada yang merasa paling Pancasilais dan begitu mudah menstikma Islam sebagai Islam Radikal, Islam Khilafah musuh Pancasila. Keadaan seperti ini membuat Pusat Studi Rumah Pancasila prihatin sebab mereka tidak paham betul Pancasila itu apa? Kalau kita menyitir teori negara misalnya salah satu teori yang amat terkenal, ialah teori Karl Marx. Marx berkata bahwa negara adalah sekadar satu organisasi. Organisasi kekuasaan (macht organisatie) kata Marx. Sementara Lenin, komunis yang terkenal malahan lebih populer Iagi mengatakan “de staat is een knuppel” (negara adalah pentung). Di dalam cara berpikir kaum Marxist memang negara adalah satu pentung. Negara adalah macht organisatie kata Marx sendiri. (organisasi kekuasaan daripada satu kelas yang berkuasa). Organisasi kekuasaan ini bisa dipakai untuk mementung ke Iuar, dapat dipakai untuk mementung ke dalam. Bagaimana dengan Soekarno dan Indonesia tentang negara? Kata Soekarno untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia ini, kami menggambarkan negara ini dengan cara yang populer, yaitu menggambarkan gambaran wadah, agar supaya bangsa Indonesia mengerti bahwa wadah inilah yang harus dijaga jangan sampai retak. Dan wadah ini hanyalah bisa selamat tidak retak, jikalau wadah ini didasarkan di atas dasar yang kunamakan Pancasila. Dan jikalau ini wadah dibuatnya daripada elemen-elemen yang tersusun daripada Pancasila. Misal gelas terbuat dari gelas, cangkir terbuat dari porselen, keranjang terbuat dari anyaman bambu, periuk terbuat daripada tanah, belanga terbuat daripada tanah atau tembaga. Wadah kita yang bernama negara ini, terbuatlah hendaknya daripada elemen-elemen yang tersusun dari Pancasila. Sebab hanya jikalau wadah ini terbuat dari elemen-elemen itu saja, dan hanya kalau wadah ini ditaruhkan di atas dasar Pancasila itu maka wadah ini tidak retak, tidak pecah. Oleh karena itu aku masih yakin baiknya Pancasila sebagai dasar negara. Ini wadah bisa diisi, dan memang wadah ini telah terisi masyarakat. Masyarakat ini yang harus diisi. Orang Islam isilah masyarakat ini dengan Islam. Orang Kristen, masukkanlah kekristenan di dalam masyarakat ini. PNI yang berdasar di atas marhaenisme, isilah masyarakat ini dengan marhaenisme, dengan satu masyarakat yang berdasar dengan marhaenisme. Masyarakatnya yang harus diisi. ………” PNI tetaplah kepada azas Marhaenisme. Dan PNI boleh berkata justru karena PNI berazas Marhaenisme, oleh karena itulah PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi jangan berkata PNI berdasarkan Pancasila. Sebab jikalau dikatakan Pancasila adalah ideologi satu partai, lalu partai-partai lain tidak mau……” ……..”Oleh karena itu aku ulangi lagi. Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara jika kita tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini. (Soekarno) Saudara-saudara, Tempo hari aku menggambarkan dengan tamzil lain, ini wadah diisi air, engkau mau apa, airnya diisi dengan warna apa, warna hijau, ya isilah dengan hijau air ini. Engkau senang warna merah, isilah dengan warna merah. Engkau senang dengan warna kuning, isilah air ini dengan warna kuning. Engkau senang kepada warna hitam, isilah air ini dengan warna hitam. Airnya yang harus diisi, bukan wadahnya. Wadahnya biar tetap dengan berdasarkan Pancasila, tetap terbuat daripada elemen-elemen Pancasila ini. Sebab bilamana tidak, maka wadahnya retak. Kalau retak, bocor. Bisakah kita mengisikan air di dalam beker yang retak? Tidak! Bisakah kita mengisikan susu di dalam beker yang retak? Tidak! Oleh karena itu kita harus jaga jangan sampai wadah ini retak…….” Rupanya pengusung RUU HIP – RUU BPIP tidak memahami apa itu Pancasila sehingga Pancasila ditarik ke ideologi , semua rakyat mau di ideologikan Pancasila , padahal Pancasila itu dasar dari wadah dan wadah itu bisa berisi syariah Islam bagi umat Islam , Syariah Hindu , Budah bagi umat Hindu Budah , Syariah Kristen , Katolik , bagi yang beragama Kristen Katolik, dll. Pemahaman yang salah dengan melahirkan RUU BPIP- RUU HIP yang ingin seluruh Masyarakat di Pancasilakan ini lebih parah dari jaman asas tunggal Pancasila jaman Orde Baru . sebab BPIP bisa menjadi alat pukul bagi siapa saja yang tidak berideologi Pancasila. Padahal Pancasila itu dasar Negara yang didalam wadah itu menampung semua elemen .BPIP rupa nya salah dalam memahami Pancasila dan sudah seharus nya di luruskan kalau tidak ingin negara ini pecah. Yang harus Pancasilais ya negara nya jangan seperti sekarang ini negara menggunakan sistem Liberal Kapitalisme terus mau membuat Pancasila sebagai alat pemukul bukan hanya kontradiksi justru telah berkianat terhadap pikiran Bung Karno soal Pancasila. Sebagai anak bangsa kita harus bersatu mengembalikan keharmonisan bangsa ini yang mengalami Islamophobia ,akibat salah kaprah dalam memahami Pancasila. Jika kita ingin menyelamatkan Negara yang di Proklamasikan 17 Agustus 1945 maka hari ini di ulang Negara Republik Indonesia ke 78 harus ada keberanian mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila untuk mengembalikan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Berhentilah menjalankan demokrasi liiberal dengan menghentikan pilpres pilpresan yang serba demokrasi ksum borjois dan membeli demokrasi dengan sembako. Sudah saat nya kita berani merebut kebenaran dari kepalsuan dan penindasan atas nama demokrasi demokrasian yang tidak berakar pada kepentingan rakyat . Rakyat hanya diminta melegalkan keinginan ketua partai. Sudah saat nya mengembalikan kedaulatan rakyat mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara .Untuk membentuk GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden mengakhiri pilpres dengan model banyak banyakan suara pertarungan ,kalah menang ,kuat-kuatan, caci-maki, curang curangan, dan jelas membuat persatuan menghancurksn kerukunan dan keharmonisan. (*)
Syahganda Nainggolan: Pidato Kenegaraan Jokowi di MPR Soal Sopan Santun Kurang Substansial
Jakarta, FNN - Pengamat politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mengkritik keras isi pidato Jokowi terkait soal sopan santun. Menurutnya, persoalan utama bangsa ini, yang dipersoalkan kaum oposisi seperti oleh Rocky Gerung, Jumhur Hidayat dan Habib Rizieq adalah menurunnya spirit demokrasi, korupsi merajalela dan keadilan sosial semakin jauh. Jokowi yang mempersoalkan sopan santun terkait kata-kata Fir\'aun, bajingan tolol, dan lainnya yang ditujukan padanya bukanlah hal substansial. Yang substansial adalah memastikan pemilu jurdil dan aman, korupsi ditumpas keakar-akarnya serta memastikan pertumbuhan ekonomi memihak rakyat kecil. Syahganda mengutarakan bahwa saling serang terkait pemilu semakin berekskalasi. Hal ini terjadi karena Jokowi gagal mengisyaratkan netralitas dalam pilpres ke depan. Isu Gibran akan menjadi Cawapres Prabowo, misalnya, telah menciptakan ketegangan antara PDIP dan Prabowo Subianto. Padahal, seharusnya Jokowi, sebagai pemimpin negara dapat menahan diri agar anaknya tidak masuk dalam bursa cawapres, yang terkesan dipaksakan. Selain itu, dalam urusan pemberantasan korupsi, Syahganda meminta agar Jokowi lebih tegas dalam mengungkap berbagai kasus, khususnya ekspor nikel 5 juta ton illegal ke China, yang sudah diungkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terakhir Syahganda mengharapkan agar fokus pembangunan ekonomi ke depan lebih pro rakyat. Misalnya, kenapa 3,3 juta Ha sawit illegal mau diputihkan pemerintah, diberikan kepada pengusaha nakal, bukannya diberikan kepada petani sawit. (*)
Sanad Keilmuan Anies, dari Pabelan hingga Tebuireng
Oleh M Chozin Amirullah - Alumnus Ponpes Tebuireng Jombang BULAN Agustus 2023, Anies melakukan silaturahmi ke beberapa pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur, Anies mengunjungi Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Sidoresmo Pondok dan Pesantren Walisongo Situbondo. Sementara di Jawa Tengah, Anies mengunjungi Pondok Pesantren Pabelan di Magelang. Kunjungan ke Ponpes Pabelan, Magelang ini terasa istimewa bagi Anies Baswedan. Sebab, Anies pernah belajar di pondok pesantren ini saat duduk di bangku SMP. Saat acara ngobrol bareng santri di Ponpes Pabelan, Anies bernostalgia dan menceritakan pengalamannya belajar di pesantren tersebut. Selain itu, Anies juga menyampaikan materi dialog wawasan kebangsaan. Menjadi santri yang pintar agama sekaligus cinta tanah air adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Itulah salah satu ciri dari santri Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa alasan mengapa orang tuanya memilih Ponpes Pabelan sebagai tempat belajar agama bagi Anies Baswedan. Pertama, lokasi Ponpes Pabelan di Mungkid, Magelang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Anies Baswedan di Yogyakarta. Dari rumah Anies Baswedan di Yogyakarta ke ponpes jaraknya sekitar 30 kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam. Alasan berikutnya yang tak kalah penting adalah mengenai sanad atau jalur keilmuan Ponpes Pabelan yang bila dirunut akan sampai pada ponpes Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) ternama di Indonesia. Agar memahami sanad atau lacak galur keilmuan Ponpes Pabelan, maka kita harus memahami awal berdirinya ponpes ini. Ponpes Pabelan sebenarnya adalah salah satu yang tertua di Jawa Tengah. Hanya saja, pondok pesantren ini mengalami beberapa kali pasang surut. Cikal bakal Pondok Pesantren Pabelan dimulai pada tahun 1800-an, ditandai dengan kegiatan mengaji yang dirintis oleh Kiai Raden Muhammad Ali. Namun, ketika pecah Perang Diponegoro (1825-1830), ponpes ini berhenti dalam waktu panjang. Berhentinya ponpes waktu itu disebabkan Kiai Raden Muhammad Ali ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Beliau memang salah satu pengikut Pangeran Diponegoro dan Ponpes Pabelan menjadi salah satu markas utama pendukung pernjuangan Pangeran Diponegoro. Selesainya Perang Diponegoro membuat Ponpes Pabelan berhenti dalam waktu panjang. Pada tahun 1900-an, Ponpes Pabelan sempat bangkit di bawah asuhan Kiai Anwar dan dilanjutkan oleh Kiai Anshor. Namun kemudian Pondok Pabelan kembali mengalami kevakuman. Baru pada periode ketiga, yaitu pada 28 Agustus 1965 Ponpes Pabelan beroperasi lagi di bawah asuhan Kiai Hamam Dja\'far. Perjalanan Kiai Hamam Dja\'far dalam menghidupkan lagi ponpes di Pabelan ini terbilang menarik. Cerita menarik tersebut termasuk usaha Kiai Hamam dalam menuntut ilmu sebagai bekal untuk menghidupkan dan mengembangkan pondok pesantren. Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Islam di Muntilan pada 1952, Hamam Dja’far muda melanjutkan ke Ponpes Tebuireng yang didirikan oleh KH Hasyim Asy\'ari, Pendiri Nahdlatul Ulama. Setelah belajar di Ponpes Tebuireng, Hamam Dja’far muda lalu melanjutkan kuliah di Pondok Modern Darussalam. Hamam muda belajar langsung di bawah asuhan “Trimurti” pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor: K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainudin Fananie, dan K.H. Imam Zarkasyi. Setelah menimba ilmu di Ponpes Tebuireng dan Ponpes Darussalam Gontor, Kiai Hamam kembali ke Muntilan lalu mendirikan Ponpes Pabelan pada tahun 1965. Bila melihat sanad keilmuan Kiai Hamam Dja’far sebagai pendiri Ponpes Pabelan, tak salah bila sanad Anies Baswedan terhubung langsung dengan Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Sebab, guru dari Anies Baswedan pernah belajar langsung kepada KH Hasyim Asy’ari. Jadi tepat bila Anies Baswedan masuk sebagai seorang dengan amaliyah Ahlusunnah wal Jamaah atau aswaja. Anies adalah bagian tak terpisahkan dari Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah. Sebab, bila dirunut sanadnya, kakek gurunya adalah Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari. (*)
POPULER
