OPINI
Anies Bersalah
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) ANIES Baswedan membuat banyak orang terkejut. Juga ambyar. Seperti tanpa beban, ia terlihat ceria ketika pada 2 September lalu di Surabaya Ketum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan pasangan Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres yg diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Sebenarnya, sekitar tiga hari sblm Paloh mengumumkan persandingan Anies dengan Imin itu, ada upaya intensif dari kubu Anies untuk bertemu Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tujuannya membicarakan perkembangan terbaru terkait tawaran Paloh agar Anies berpasangan dengan Imin saja. Ini bertentangan dengan rencana awal Anies yang telah memilih AHY sbg pasangannya. Upaya Anies gagal. Rupanya PD sengaja menutup pintu komunikasi dengan Anies, yang maksud dan tujuannya beretemu AHY dan SBY sudah mereka ketahui. Keadaan menjadi tidak mudah. Krn opsi-opsi politik yang tersedia untuk memungkinkan Anies bisa ikut kompetisi pilpres tak banyak lagi, sementara waktu nyaris habis, bisa dipahami -- bukan bisa dibenarkan -- bila ia kemudian mengambil jalan tak biasa: menerima tawaran Paloh. Bagaimana pun, ada pelanggaran etika yang mencolok di sini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu seminggu ia mengambil dua keputusan yang kontradiktif. Pada 25 Agustus, ia menyurati AHY yang menegaskan ia memilih putera SBY itu sebagai cawapresnya. Nyatanya, pada 1 September, ia memilih Imin. Karena Anies tidak dalam posisi untuk bisa menolak desakan Paloh -- sepanjang ia masih ingin nyapres -- apakah langkah ini bisa dipertanggungjawabkan secara etis? Tidak. Hal ini hanya benar bila kita mengeluarkan norma dan etika dari politik. Tetapi politik tanpa etika akan menghadirkan barbarisme yang membahayakan keadaban, bahkan kelangsungan hidup, suatu bangsa. Pasti Anies terganggu secara psikologis ketika harus meninggalkan AHY. Tetapi bagi sebagian orang, karena peristiwa ini, Anies yang mereka kenal selama ini sekonyong-konyong \"hilang\". Yg muncul justru sosok yang seolah membenarkan adagium \"politik itu kotor\". Bagaimana pun, banyak juga yang mendukung langkahnya. Dan melihat respons PD yang menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), disertai tuduhan pengkhianat kepada Anies, sebagai childish. Kekecewaan PD sangat bisa dipahami. Seandainya Anies membuang AHY untuk digantikan tokoh yang sangat berbobot dalam konteks politik elektoral dan berasal dari parpol yang jauh lebih besar daripada PD, mungkin PD bisa memaafkan. Realitasnya, PD dan PKB adalah parpol sekelas. Demikian juga AHY dan Imin. Malah, dari sisi elektabilitas cawapres, AHY jauh lebih tinggi daripada Imin. PD tak mau tahu bahwa PKB memiliki nilai tambah buat Anies yang tidak dimiliki PD. Dalam konteks kecilnya suara Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah meniscayakannya memilih cawapres dari pemilih sosiologis di dua provinsi gemuk ini, yaitu kalangan Nahdliyin. Dan hal itu dianggap hanya bisa dipenuhi oleh PKB, yg memang merupakan partai kaum sarungan itu. Peran cawapres dlm pilpres sgt strategis dan instrumental. Fungsinya menambal kekurangan yg ada pd capres sehingga, dgn sendirinya, ia jg berfungsi sbg vote getter. Apa gunanya memaksakan pasangan Anies-AHY kl potensi menangnya kecil? Kira2 inilah pikiran Paloh. Tp PD tdk bs menerima argumen ini krn beranggapan posisinya di Jatim ckp kuat. Klaim ini hanya bisa benar kl kita merujuk pd pilpres 2004 dan 2009 ketika SBY memenangi Pilpres. Tp sejak pilpres 2014 dan 2019, suara PD di dua provinsi ini terpangkas lbh dpd setengah. Lalu, hasil survey Litbang Kompas periode Agustus mengungkapkan, mayoritas pemilih Anies adalah kelompok terdidik dari kalangan menengah atas. Pemilih ini jg merupakan pemilih PD. Dus, diperkirakan faktor AHY tak punya daya ungkit yg cukup untuk penambahan suara di Jatim dan Jateng. Mengapa? Krn mayoritas populasi di dua wilayah ini merupakan wong cilik simpatisan PKB, selain PDI-P tentunya. Berpijak pd fakta ini, sejak awal Paloh tak menginginkan AHY mendampingi Anies. Dia sibuk mencari tokoh NU sbg pasangan Anies. Nampaknya dia, jg Anies, sdh mendekati Gubernur Jatim Khofifah dan Yeni Wahid. Namun, tdk membuahkan hasil. Sementara AHY telah memberi ultimatum: awal september KPP -- terdiri dari Nasdem, PD, dan PKS -- sdh hrs mendeklarasikan Anies-AHY sbg bakal capres -cawapres. Pd saat bersamaan, Gerindra yg telah setahun membangun koalisi dgn PKB -- Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) -- menunda-nunda deklarasi Imin sbg bakal cawapres Prabowo Subianto. Sgt mungkin Prabowo berharap ada partai besar lain (PDI-P dan Golkar) yg bersedia bergabung dgn imbalan kursi cawapres. Harapan Prabowo terpenuhi setelah Golkar dan PAN bergabung ke KKIR. Tanpa kehadiran Imin, Gerindra, Golkar, dan PAN mengubah nama koalisi dari KKIR mnjd Koalisi Indonesia Maju. Imin menangkap itu sbg isyarat peluangnya mnjd cawapres Prabowo sirna untuk digantikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Sbg politisi kawakan, Paloh secara jitu melihat kesempatan bagi KPP untuk merangkul Imin sbg cawapres Anies now or never. Pucuk dicinta ulam tiba. Lamaran Paloh disambut Imin. Sejauh ini PKS ttp bertahan dlm KPP dan mendukung Anies. Kendati demikian, terkait keluarnya PD dari KPP dan Imin mnjd bakal cawapres Anies, Majelis Syuro PKS akan menyelenggarakan sidang terlbh dahulu untuk menerima atau menolak situasi baru ini. Nampak PKS tak punya banyak pilihan kecuali mendukung Anies. Namun, kejutan lain bs sj terjd. Misalnya, PD, PKS, dan PPP membentuk koalisi sendiri. Dinamika politik msh berlangsung dgn intensitas tinggi. Segala sesuatu msh bs trjd. Baru bbrapa hari lalu tdk ada yg menyangka PKB akan mengusung Anies yg dtg dari kalangan Islam modernis sbg capresnya. Bs jd juga PD balik lg ke pangkuan KPP. Krn target AHY hrs mnjd cawapres Prabowo atau Ganjar Pranowo sulit terjd. Kl balik ke KPP peluang kemenangan Anies-Imin terbuka lebar. Meskipun tdk mndpt kursi wapres, PD diberi lima pos menteri. Bgmpun, perpindahan dadakan Anies dari AHY ke Imin mungkin akan menodai citra Anies sbg sosok yg independen, konsisten, berintegriras, dan berkarakter. Insiden ini memperlihatkan Anies manut sepenuhnya pd kemauan Paloh meskipun tdk berarti kemauan Paloh berlawanan dgn kemauannya. Sekiranya tak ada surat Anies kpd AHY mungkin org akan berpikir lain. Insiden ini jg mau tak mau memberi kesan Anies seorg oportunis. Memang kl Anies menolak desakan Paloh agar berpasangan dgn Imin, maka Anies bakal gagal nyapres. PD dan PKS tak punya cukup suara untuk mencapai 20% presidential threshold kl Nasdem cabut dari KPP. Sebaliknya, bila PD, bahkan juga PKS, cabut dari KPP, Anies ttp bs nyapres krn suara PKB dan Nasdem cukup untuk mengusung capres-cawapres. Anies bs berargumen bhw dia terpaksa mengikuti kemauan Paloh demi trwujud niat mulianya membangun bangsa ini secara berkeadilan. Artinya, dia boleh \"berkhianat\" asalkan tujuannya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini janji kemerdekaan yg diulang2 Anies sbg janji yg hrs dipenuhi pemimpin bangsa. Namun, niat baik tak dpt dibenarkan dgn berbuat culas terlbh dahulu. Anies kini mencetak cacat etika yg melemahkan seluruh citra dirinya. Kini tdk mudah lg baginya untuk bicara secara fasih tentang perlunya karakter jujur dan konsisten pd diri pemimpin. Kini rakyat Indonesia dihdpkan pd situasi sulit. Tdk ada lg bakal capres-cawapres yg ideal. Ttp di antara bakal capres yg tersedia hrs diakui Anies msh yg terbaik. Anies, Prabowo, dan Ganjar pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ttp hanya Anies yg meninggalkan rekam jejak yg kinclong. Tak ada cacat moral atau korupsi yg dilakukannya. Legacy fisik dan pikirannnya bertebaran di seluruh pojok Jakarta. Sebaliknya, Prabowo dan Ganjar nirintegritas dan nirprestasi. Dan keduanya juga sgt ambisius untuk meraih kursi RI1. Akhirnya, hrs jg dikatakan bhw kekotoran politik Indonesia hari ini bersumber dari dua hal. Pertama, adanya UU Pemilu yg menghrskan capres-cawapres diusung oleh partai atau gabungan parpol dgn suara minimal 20% kursi parlemen. Kedua, cawe2 Presiden Jokowi. Fenomena ini membuat dinamika politik elektoral tak dpt berjln secara transparan dan alami. Rakyat tak dilibatkan dlm keputusan stratrgis parpol. Politik Indonesia mnjd sgt elitis dan pragmatis. Demokrasi bercorak transaksional, bkn substantif. Maka trjd pelanggaran etika oleh semua pihak yg terlibat. Ini jg yg terjadi dlm kasus Anies sekarang ini. Wallahu \'alam bishawab. Tangsel, 5 Sept 2023
Surat Terbuka Kepada Anies Baswedan
Oleh Smith Alhadar - Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) MAS Anies yang baik, dalam gelisah saya menulis surat ini saat banyak orang sedang terlelap dalam bekap mimpi yang merisaukan. Belum juga dikumandangkan adzan, ajakan berserah diri pada Tuhan, sebelum memulai kehidupan yang rumit. Seringkali berat. Tadi, saat saya membuka layar HP, berita pertama yang saya temukan adalah deklarasi “Anies for President” di sebuah daerah yang jauh. Berita sejenis telah menjadi rutin belakangan ini: setiap hari ada saja sekumpulan orang dengan wajah masygul penuh harap menginginkan mas Anies memimpin negara ini pada 2024. Saya terharu, tapi takut harapan mereka tak terpenuhi. Wajah mereka mirip orang-orang Madinah yang gelisah menunggu hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah dalam film “The Messenger.\" Bahkan, banyak yang berlomba naik pohon Kurma untuk menjadi orang pertama yang melihat kedatangan tokoh besar yang, di kemudian hari, menjadi pengubah dunia terbesar sepanjang sejarah. Mas Anies yang baik, tentu mas Anies bukan Nabi. Tetapi sejarah dunia menunjukkan ikhtiar seorang presiden yang cerdas, ikhlas, dan visioner, bisa menjadi awal bagi lahirnya persatuan , kemakmuran , keadilan sosial, dan lompatan besar sebuah bangsa. Presiden AS yang pertama, George Washington, adalah salah satu contohnya. Ah, saya tak usah mengatakan ini, toh mas Anies juga sudah lebih dari tahu. Yang ingin saya katakan, orang2 yg mendeklarasikan “Anies for President” yakin mas Anies bisa menjadi salah satu Presiden negarawan yang dapat mengurai berbagai masalah dan tantangan bangsa hari ini. Kasihan, kita sudah merdeka 77 thn, tapi kesejahteraan dan keadilan masih jauh dari mereka. Mereka masih sama seperti rakyat Mesir yang membangun Piramida atau rakyat Cina yang membangun Tembok Raksasa hanya untuk mengejar ambisi pribadi Penguasa yg ingin terlihat perkasa tanpa peduli pada kesengsaraan rakyat. Menyedihkan bukan? Tapi bukan hanya itu! Bangsa ini sedang menghadapi banyak masalah, yang sepertinya tak mampu diatasi Rezim sekarang karena telah terjerat Oligarki yang punya kepentingan berbeda dgn kepentingan Negara dan Rakyat. Orang-orang dari tempat-tempat jauh pun sudah mendengar bagaimana mas Anies melawan para Oligarki di Jakarta. Mereka faham mas Anies tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tapi keadilan sosial harus ditegakkan lebih dahulu. Biarkan kekayaan didapat dari kerja keras, kejujuran, dan sesuai aturan main. Itu yang mas Anies inginkan bukan? Itu sebabnya, banyak orang memanggil-manggil namamu dengan suara parau untuk menyelamatkan bahtera Indonesia yang sedang oleng. Bukan orang memberi tahu, tapi mereka sendiri melihat dgn mata kepala bagaimana mas Anies mengurai benang kusut Jakarta menjadi kota layak huni. Bahkan, kota cerdas, segar, dan boleh dibanggakan bangsa. Terpapar keindahan di mana-mana yang dapat dinikmati semua org. Tadinya mereka tak percaya kebobrokan klasik Jakarta bisa diubah menjadi kota yang nyaman. Apalagi ada yg bilang mas Anies tak melakukan apa2, merusak harmoni warga berbeda agama karena mengusung politik identitas, dan pembohong. Maafkan mereka yang terlambat memahami mas Anies. Orang-orang culas pada awalnya cukup berhasil menghancurkan pribadi agung sebelum kinerja dan moral mas Anies mengoreksi semua itu. Bukan main kagetnya mereka ketika tahu mas Anies membangun Jakarta International Stadium dan Sirkuit Balap mobil listrik Formula-E. Amboi, bukankah itu mimpi orang Eropa? Tapi mata mereka tak dapat berdusta. Baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata org Indonesia pun bisa bermimpi dan mewujudkan mimpinya itu. Mereka berterima kasih padamu meskipun mas Anies tak membutuhkannya. Ajaib, mas Anies bilang itu hasil kolaborasi banyak pihak utk membagi pujian publik pada banyak orang. Padahal, sudah menjadi tradisi Pemimpin di negeri ini utk memonopoli pujian bagi diri sendiri meski pada kenyataannya dia tak melakukan apa-apa. Mas Anies yang baik, mereka yg ingin mas Anies menjadi Presiden adalah ekspresi kagum padamu. Betapa tidak, ketika tiba di ibukota, mereka tak lagi menemukan bus2 bobrok, Metro mini ugal2an, dan angkot yg ngetem di sembarang tempat. Padahal, baru kemarin aib itu menjadi etalase ibu kota. Huuusss… semuanya telah lenyap ke dalam sejarah usang Jakarta. Kendaraan umum berganti rupa dgn fasilitas yg aduhai. Sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan semua moda transportasi darat telah memudahkan mobilisasi warga dengan biaya murah. Kok bisa? Kenyataannya memang begitu . Yang suka jalan kaki difasilitasi dgn trotoar. Silakan bersepeda bagi yang hobi karena tersedia jalur yang aman. Pemberhentian bus jadi tontonan yg mengasyikan karena menghadirkan kemoderenan yg dulu hanya terlihat di film-film Hollywood. Kalau para Gubernur sebelumnya iri hati pada mas Anies, itu lantaran mereka baru tahu bahwa kota bisa disulap dengan ide-ide kreatif. Lebih daripada itu, mas Anies membawa pemahaman baru tentang kota; bahwa kota adalah hunian yg memadukan kebutuhan fisik dan jiwa manusia utk mendapatkan kenyaman hidup maksimal yg, pada gilirannya, membuat manusia dari semua bakat dapat mengaktualisasi diri dan berinovasi utk kebaikan bagi semua. Tapi itu baru infrastruktur. Belum lagi pelayanan sosial yg mengagetkan sekaligus mengharukan mereka. Kaum disabilitas, guru, siswa, fakir miskin, mereka yang tergusur, dan orang-orang yang berjasa bagi Jakarta dan negeri dipenuhi hak- hak mereka. Serentak mereka terkejut karena mas Anies bilang ini hak mereka dan merupakan janji kemerdekaan yg harus dipenuhi pemimpin. “ Hak? Kami punya hak?” Mereka bertanya sambil berlinang air mata. Selama ini mereka tahu rakyat hanya punya kewajiban, bukan hak. Kewajiban mengabdi pada penguasa sejak zaman yg tak dapat diingat lagi. Bahkan, mereka mengira menggusur rakyat miskin di bantaran Sungai Ciliwung tanpa kompensasi sudah merupakan takdir dari langit. Tiba-tiba saja mas Anies bilang itu tidak benar. Terkejutlah mereka bukan kepalang. Belum lagi habis mereka bertanya apakah mereka tidak sedang bermimpi, mas Anies telah menyodorkan kepada mereka hunian baru yang lebih manusiawi. Mulai hari itu beban hidup mereka terasa lebih ringan di bawah langit biru yg membentang sampai jauh. Syukuran pun mereka gelar sebagai terima kasih kepada Tuhan Maha Pemurah melalui perantaraan-mu. Mas Anies yang baik, sebelum mendeklarasikan “Anies for President”, telah lebih dahulu mereka bergegas menemui para rohaniawan yang sedang berdoa bagi panjang umurmu. Mereka ingin mendapat konfirmasi apakah benar mas Anies melayani keperluan rumah ibadah semua Agama. Para pemuka tiap Agama itu lalu naik ke mimbar dengan emosi yang membuncah. Dengan suara serak sambil terisak, mereka berkata, \"Sebenarnya kami malu utk menyampaikannya. Tapi kebenaran tak bisa disembunyikan, seperti Matahari di siang bolong. Memang benar Anies telah membantu kami secara adil. Lihat, indahnya rumah ibadah kita hari ini berkat bantuan beliau.” Mereka mengaku merasa bersalah karena dalam Pilgub dulu tak menyoblos mas Anies. Tapi mas Anies tak kecewa. Para pemuka Agama itu merasa terhina karena hati dan pikiran tak mampu menuntun mereka pada pilihan yang benar. Ketika itu benak mereka telah terkontaminasi Propaganda orang-orang jahat. Sekarang mereka bilang, alangkah mulianya mas Anies yang telah juga meningkatkan kerukunan antar Ummat beragama. Mereka mengaku telah menggunakan kaca pembesar utk mencari politik identitas pd dirimu, tapi tak ditemukan. Jakarta di bawah kepemimpinan mas Anies ternyata jauh berbeda dari apa yg mereka bayangkan sebelumnya. Tak heran, orang menduga kuat para Rohaniwan itu juga ingin mas Anies memimpin Indonesia. (*)
Menyambut HUT ke-3 KAMI, Reproklamasi, bukan Deklarasi Kemerdekaan
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar ITS Surabaya SEMALAM saya menerima pesan WA berjudul Deklarasi Kemerdekaan untuk Klarifikasi Kesejarahan, Kebenaran, dan Keadilan atas Kejahatan Kemanusiaan. Deklarasi itu didukung oleh 250 nama-nama tokoh nasional yang sebagian saya kenal seperti Marzuki Darusman dan Busyro Muqoddas, serta Butet Kartarajasa, sebagian lagi tidak. Paragraf pertama mengajukan diksi kekerasan politik yang di paragraf kedua dijelaskan betapa pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan atas sejarah kekerasan politik sejak 1965 itu penting bagi masa depan bangsa yang bermartabat serta penegakan kebenaran dan keadilan yang sejati. Setelah saya cermati, deklarasi 250 tokoh ini ganjil jika bukan menyesatkan karena menjadikan peristiwa kekerasan 1965 sebagai awal sejarah kekerasan politik di negeri ini. Kekerasan multi dimensi berlangsung sejak bangsa Eropa hadir di bentang alam Nusantara hingga 20 tahun lebih era reformasi. Sejak UUD45 diganti UUD2002 oleh MPR, praktis kedaulatan rakyat digusur partai politik. Kekerasan politik secara terstruktur, sistemik dan masif yang sesungguhnya justru terjadi sejak UUD2002 berlaku di mana Presiden adalah petugas partai politik jika bukan boneka kekuatan2 nekolimik Barat atau China yang mensponsori kekerasan melalui perang asimetris, bahkan neo-cortex seperti investasi asing, berbagai standard dan perjanjian internasional, serta hutang ribawi yang memiskinkan dan memperbudak manusia. Pemilu hanya menjadi instrumen legitimasi kekerasan politik oleh partai-partai politik di mana pemilih hanya jongos politik. Kelompok-kelompok yang berbeda pandangan politiknya mengalami kekerasan politik dengan dituduh radikal, intoleran, anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila. Berbagai bentuk kekerasan ini bukan sesempit kekerasan politik, tapi memang kejahatan kemanusiaan yang oleh Bung Karno disebut nekolim. Korbannya bukan hanya jutaan manusia, tapi milyaran manusia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini. Mengistimewakan penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan 1965 di Indonesia bukan saja keliru dalam perspektif sejarah yang jujur dan adil, tapi jelas juga tidak efektif dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan ini sekaligus memungkinkan bangsa ini hidup bermartabat, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di samping itu HAM sebagai konsep sudah terbukti outdated karena sejak konsep ini diglobalisasikan, kejahatan atas kemanusiaan justru makin menjadi-jadi. Perang tidak sah oleh Barat atas Iraq, Afganistan, dan Libya misalnya adalah kekerasan telanjang dengan korban jutaan manusia yang dibiarkan begitu saja terjadi di awal abad 21 ini. Untuk menyelamatkan Indonesia saat ini, kita tidak butuh pernyataan maaf negara, tapi pertobatan nasional untuk bebas dari segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Yang kita butuhkan bukan deklarasi, tapi reproklamasi kemerdekaan seperti yang pernah dirumuskan dalam Pembukaan UUD45 oleh para tokoh pendiri bangsa negarawan, bukan sekadar akademisi, aktifis, dan penulis biasa, apalagi politikus produk UUD 2002. Gunung Anyar, 5 September 2023
Mendagri Tunda Pelantikan 10 Penjabat Gubernur!
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) MANUVER Ali Mochtar Ngabalin (Ngabalin), Tenaga Ahli Utama (TAU) Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) membocorkan hasil sidang tim penilai akhir (TPA) terkait pengsian posisi Penjabat (Pj.) Gubernur, akhirnya menghadirkan polemik. Berbagai reaksi publik muncul karena untuk kesekian kalinya Ngabalin offside. Bertindak di luar batas kewenangannya sebagai pembantu Moeldoko, bukan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ngabalin memosisikan diri sendiri seperti juru bicara Presiden Jokowi selaku ketua TPA. Ngabalin menjadi narasumber tunggal hasil sidang TPA yang diklaimnya telah memutuskan sepuluh (10) nama Pj. Gubernur. Sejak dibentuk sebagai lembaga yang setara dengan kementerian, publik belum mendapat informasi lengkap tentang fungsi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Jika saat ini KSP dikenal dan dibahas publik, itu karena perebutan kekuasaan Partai Demokrat antara Moeldoko (Kepala KSP) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Eksistensi KSP ada hanya karena pejabatnya sering dimintai pendapat atau diundang sebagai narasumber pada berbagai acara televisi. Ngabalin yang bukan juru bicara Presiden Jokowi maupun humas Istana Negara berjasa membuat KSP memiliki eksistensi. Selain itu, KSP yang tugasnya hanya koordinasi nyaris tidak bermanfaat. Pernyataan Ngabalin Memicu Polemik Jika ditelusuri semua berita yang beredar luas terkait hasil TPA, maka Ngabalin menjadi satu- satunya narasumber berita. Padahal berdasarkan metode Rudyard Kipling penulis berkebangsaan Inggris, sebuah berita seharusnya memenuhi unsur (5W+1H). Maka informasi tunggal yang dibocorkan oleh Ngabalin tidak seharusnya dijadikan berita (nasional). Sebuah informasi juga harus diuji dengan “Cover Both Side”, sebagai proses validasi sehingga berita tersebut lebih kuat. Berdasarkan hal tersebut, maka informasi yang dibocorkan Ngabalin tidak sesuai metode Kipling dan tidak \"cover both side\". Sehingga tidak dapat dijadikan rujukan oleh publik, meskipun telah beredar luas. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pasca KSP dipimpin oleh Moeldoko, terutama setelah Ngabalin direkrut sebagai TAU KSP, Ngabalin seiring bertindak seperti Jubir Presiden Jokowi. Media pers pun kerap menjadikan KSP sebagai narasumber terkait istana. Padahal seluruh aktivitas Presiden di Istana Negara dikelola dan dikendalikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Sehingga informasi terkait kegiatan dan produk kegiatan di Istana Negara sejatinya berada dibawah kendali dan koordinasi Pratikno, bukan Moeldoko, apalagi Ngabalin. Hanya informasi dari Pratikno dan Biro Pers Istana yang layak dijadikan sebagai informasi mewakili istana, bukan dari Moeldoko apalagi Ngabalin. Warga Papua Meminta Pj. Gubernur Papua OAP Ngabalin sukses melakukan \"test the water\" dengan membocorkan hasil sidang TPA. Sejumlah perwakilan masyarakat Papua pun akhirnya bereaksi atas nama Pj. Gubernur yang dibocorkan Ngabalin. Reaksi berbagai kelompok masyarakat Papua sebagai sinyal awal bahwa kehendak rakyat Papua berbeda dengan yang dibocorkan Ngabalin. Sehingga jika nama yang dibocorkan Ngabalin tetap dilantik sebagai Pj. Gubernur Papua, maka akan penolakan dari rakyat Papua. Oleh karena itu, untuk menghindari gelombang reaksi rakyat yang lebih besar, maka diminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali hasil sidang TPA yang dibocorkan Ngabalin. Secara khusus bagi Pj. Gubernur Papua, Presiden Jokowi diminta memutuskan dan menetapkan orang asli Papua (OAP) sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua. Provinsi Papua harus disamakan dengan seluruh Provinsi di Tanah Papua yang saat ini juga dipimpin oleh Pj. Gubernur OAP. Seluruh wilayah Papua harus dipandang, diperlakukan sama dan setara, serta tetap menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Papua. Tunda Pelantikan 10 Pj. Gubernur Meski Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, pada, Senin (4/9/2023) mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk 10 Pj. Gubernur pengganti kepala daerah yang purnatugas per Selasa (5/9/2023). Dan akan dilantik pada Selasa (5/9/2023) di Kementerian Dalam Negeri, Kongres Rakyat Nasional (Kornas) meminta agar pelantikan DITUNDA dengan alasan sebagai berikut: Pertama, bahwa kebocoran hasil sidang TPA oleh Ngabalin telah memicu reaksi publik di Papua. Berbagai kelompok masyarakat protes terkait nama Pj. Gubernur yang dibocorkan Ngabalin. Masyarakat Papua menolak Pj. Gubernur yang bukan OAP. Kedua, bahwa syarat untuk menjadi Pj. Gubernur harus aparatur sipil negara (ASN), bukan pensiunan. Jika aparat TNI dan Polri (aparat negara non ASN), diangkat sebagai Pj. Gubernur, maka terlebih dahulu harus alih status menjadi ASN dan saat diangkat sebagai Pj. Gubernur harus sedang menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yakni Eselon 1 pada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah. Ketiga, bahwa aparat TNI dan Polri setelah menjadi ASN harus melewati proses seleksi terbuka pengisian JPT Madya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, hingga dinyatakan lolos dan lulus, kemudian diputuskan, ditetapkan dan dilantik pada JPT Madya (Eselon I) tersebut. Keempat, bahwa jika aparat TNI dan Polri (tanpa alih status menjadi ASN) diangkat langsung menjadi Pj. Gubernur (meski bertentangan dengan UU ASN, UU TNI, UU Polri), maka aparat TNI dan Polri tersebut harus aktif (belum pensiun/ purnawirawan). Aparat TNI dan Polri yang setara dengan JPT Madya pada ASN adalah Letnan Jenderal (TNI) dan Komisaris Jenderal (Polri). Aparat TNI dan Polri aktif berpangkat Jenderal bintang tiga (3). Kelima, bahwa ASN yang bukan JPT Madya, dan aparat TNI dan Polri bukan bintang tiga (3), mut tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pj. Gubernur. Keenam, bahwa aparat TNI dan Polri yang sudah purnawirawan dan belum alih status sebagai ASN sebelum Purnawirawan tidak dapat diangkat sebagai Pj. Gubernur. Ketujuh, bahwa ASN yang menyandang JPT Madya masih banyak, sehingga tidak perlu memaksa aparat TNI dan Polri untuk menjadi Pj. Gubernur. Kedelapan, bahwa kondisi sosial politik Indonesia saat ini kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk mengangkat aparat TNI dan Polri sebagai Pj. Gubernur. Kesembilan, bahwa Pj. Gubernur adalah jabatan pemimpin sipil dan disediakan untuk ASN, sehingga menjadi ASN adalah syarat mutlak. Maka meski dibenarkan alih status, seharusnya ASN dengan latar belakang TNI dan Polri tidak diizinkan sebagai Pj. Gubernur (pemimpin sipil), sebab sebaliknya ASN tidak dapat diangkat dalam jabatan aparat TNI dan Polri. Kesepuluh, bahwa pengangkatan aparat TNI dan Polri sebagai Pj. Gubernur adalah reaktivasi dwifungsi TNI dan Polri (ABRI). Maka harus ditolak karena bertentangan dengan tuntutan dan cita-cita reformasi. Kornas akan sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi. (*)
SBY Baperan VS Surya Paloh Yang Mengagumkan (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Kalau anda tidak mau dikhianati kelak, maka jangan pernah berpikir untuk menjadi pengkhianat terhadap siapapun. Hanya pengkhianat saja yang ditakdirkan untuk dikhianati nantinya. Entah itu datangnya kapan? Perbuatan pengkhianatan itu bisa disejajarkan dengan sifat buruk dan tidak terpuji seperti munafik dan pembohong. Dampaknya adalah sakit yang dalam. Sakitnya dikhianati di sini (di hati). Untuk memulai tulisan berseri ini, beta perlu menonton berulang-ulang lima kali keterangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi keputusan Partai Nasdem yang menjodohkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres 2024 yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terlalu banyak keraguan yang mamaksa beta untuk harus menonton keterangan SBY berkali-kali. Awalnya tidak percaya kalau yang memberikan keterangan di sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebud adalah Pak SBY. Sebagai wartawan sejak akhir 1988, beta kenal dan paham betul bahwa Pak SBY itu terkenal sangat santun, kharismatik dan berwibawa. Pilihan diksinya sangat terukur tidak menyakitkan siapapun. Hanya saja setelah menonton dan mendengarkan ketarangan SBY sampai lima kali, beta sampai pada kesimpulan, wah Pak SBY lagi eror berat. Pak SBY yang beperan, kekanak-kanakan dan lebay dotkom mungkin juga karena faktor umur. Pak SBY keluar memperlihatkan aslinya yang licik, irihati, dengki dan culas. Namun Pak SBY berhasil untuk membungkusnya selama ini atas nama pribadi yang santun, wibawa dan kharismatik. Mantan aktivis ’98 yang sekarang menjadi kritikus sosial-politik Faizal Assegaf malah berpendapat kalau SBY itu dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari dan tahun ke tahun hanya memikirkan kepentingann anak dan keluarganya. Kalau ada omongan yang terkesan dan terlihat seperti memikirkan kepentingan publik, maka itu hanya tipu-tipu SBY untuk wujudkan kepentingan anak-anaknya. Tidak lebih dan tidak kurang. Pak SBY pernah membuka lebar mata rakyat Indonesia ketika dengan kewenangan pernuh di tangan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Pada saat yang sama selain menjabat Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan posisi Anas Urbaningrum. Fakta ini mempelihatkan akal sehat panggung politik Indonesia seperti sedang dihina, dilecehkan dan direndahkan martabatnya oleh Pak SBY. Tragisnya, lagi Pak SBY ketika itu juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Akibatnya, diduga keputusan-keputusan politik penting partai cukup diputuskan di kamar tidur atau meja makan keluarga. Keputusan hanya dibuat antara anak dan bapak, karena bapak menjabat Ketua Umum dan anak yang menjabat Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Begitulah prilaku politik Pak SBY yang hebat, namun licik, picik, irihati dan pendendam demi masa depan kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Prilaku SBY makin eror ketika dilakukan kongres-kongresan Partai Demokrat ke-5 tanggal 18 Maret 2020 di Jakarta. Kongres yang berhasil memproduksi AHY secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pertanyaannya, apakah Presiden Soeharto yang didukung penuh oleh ABRI saat itu, dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar tidak bisa menaruh anak-anaknya sebagai Ketua Umum Golkar? Tentu sangat bisa, dan bahkan lebih dari bisa. Hanya saja Pak Harto masih punya deposit etika dan moral yang tinggi dalam membedakan urusan kepentingan politik negara dengan urusan keluarga. Deposit etika dan moral Pak Harto ini yang sangat minus untuk dimiliki oleh Pak SBY. Sebagai salah satu kader terbaik Pak Harto, sebaiknya Pak SBY banyak belajar prilaku arif dan bijak untuk urusan yang seperti ini dari Pak Parto lagi. Tujuannya agar Pak SBY tidak terlihat seperti tokoh bangsa yang kerdil dan gersang di hari tua seperti sekarang. Keterangan di video yang beredar di media sosial dengan durasi 36 menit 38 detik itu, intinya Pak SBY menyerang Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh dan Capres Anies Baswedan dengan membabi buta. Pak SBY seperti orang hilang kewarasan atau akal sehat menuduh Bang Surya dan Mas Anies pengkhianat atas kesepakatan Koalisi Perubahan dan Persatuan. Masalah utama Pak SBY kehilangan kewarasan hanya karena anaknya Pak SBY, Mas AHY gagal berduet dengan Pak Anies sebagai pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kepentingan anak dan keluarga menjadi alibi utama Pak SBY pamer prilaku licik, picik, dengki, irihati, baperan dan lebay dotkom di ruang publik. Padahal semestinya Pak SBY lebih bijak, arif dan sejuk di usia senja seperti ini. Rakyat dan masyarakat pers Indonesia juga mencatat minimal dua pengkhianatan yang pernah dilakukan Pak SBY terhadap dua tokoh bangsa. Pertama, pengkhianatan Pak SBY saat menjabat Menkopolhukam kepada Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri. Kedua, pengkhianatan yang dilakukan Pak SBY kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara. Padahal tandatangan Prof. Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengantarkan Pak SBY sebagai Presiden di tahun 2004 lalu. (bersambung)
Yusril Perisai Hukum Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKI berkelakar Rocky Gerung dalam salah satu acara menyatakan perlunya Jokowi memiliki perisai hukum pasca lengser nanti. Ia menyebut yang pas adalah Yusril Ihza Mahendra yang berpengalaman dalam bidang \"penyelamatan\" model itu. Ungkapan Rocky ditanggapi serius oleh rekannya Fahri Bachmid dan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Menurut Fahri perlu undang-undang yang mengatur masa transisi untuk menjaga kemungkinan terjadinya balas dendam politik pasca Presiden lengser. Sementara Bivitri mengamini pandangan Rocky Gerung akan perlunya Yusril menjadi perisai hukum Jokowi. Rocky mengusulkan Yusril jadi Cawapres. Yusril Ihza sendiri di tempat terpisah menyatakan \"saya siap melakukannya\". Candaan Rocky yang ditanggapi serius itu memiliki sindiran kuat untuk dua hal, yaitu: Pertama, Jokowi menjadi ajang balas dendam politik karena sebagai Presiden ia dinilai telah menzalimi lawan-lawan politiknya yang apabila lawan politik kelak menang, maka Jokowi terancam. Kedua, memang dosa politik Jokowi sudah menumpuk yang semuanya berakibat hukum. Jokowi akan babak belur oleh proses hukum yang terjadi setelah tidak berkuasa. Sindiran perlunya Yusril Ihza Mahendra adalah sinyal persoalan hukum akan mendera Jokowi kelak. Sebagai figur yang dikenal oposan kepada rezim Jokowi maka sinyalemen Rocky Gerung tentu bukan membenarkan seluruh kebijakan Jokowi sehingga ketika usai berkuasa, saat ia diobrak-abrik oleh penguasa baru maka perlu dibela atas perbuatan banyak salahnya itu. Jika demikian maka usulan soal Yusril adalah agar Yusril menjadi perisai dari kejahatan. Betapa jahatnya Rocky. Tentu bukan demikian, Rocky sudah menangkap bahwa secara politik dan hukum Jokowi setelah lengser nantinya memang akan babak belur. Jokowi adalah Presiden buruk bahkan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia merdeka. Ia pun mungkin menyindir Yusril Ihza pula. Sebab semua tahu, bahwa tidak semua pembelaan Yusril itu sukses. Saat membela Moeldoko habis-habisan ternyata perisai hukum Yusril tidak ampuh di depan hukum. Yusril gagal. Perisai hukum bukan untuk berkelit dari ancaman hukum. Perisai hukum harus digunakan untuk melindungi orang yang tidak bersalah di depan hukum. Kehebatan mengotak-atik hukum untuk membela yang salah adalah kesalahan dan kejahatan itu sendiri. Jika Yusril menjadi perisai hukum Jokowi dan Jokowi adalah pendosa politik dan hukum bagi rakyat, maka rakyat akan melawan. Advokat ahli hukum tata negara bukan hanya Yusril. Rocky Gerung bukan \"makelar\" atau tim sukses Yusril. Sebagaimana biasa Rocky sedang bercanda, menyindir, dan menyodok seseorang entah itu sang Raja atau lainnya. Jadi sebenarnya siapapun tidak perlu \'geer\' menanggapinya, termasuk Yusril Ihza Mahendra. Jika kelak Jokowi menjadi musuh rakyat, maka membela sang musuh adalah musuh rakyat pula. Tentu hal ini di luar konteks kewajiban hukum dari seorang Advokat yang secara profesional membela kliennya. Siapapun. Bandung, 4 September 2023
Indonesia Butuh Natsir Baru dan Resolusi Jihad NU untuk Kembali ke 17 Agustus 1945
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Kajian Rumah Pancasila Sejarah Mosi Integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Sedangkan Mosi Integral Natsir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir. Mosi ini tidak lahir begitu saja. Terjadinya perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 23 Agustus - 2 November 1949. Dalam pengajuannya ke parlemen banyak yang menolak. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah Natsir yang waktu itu Menteri Penerangan (Menpen) dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Natsir menolak jabatan Menpen dan memilih berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di DPR-RIS. Salah satu alasan Natsir menolak jabatan itu adalah karena ia tak setuju Irian Barat tak dimasukkan ke dalam RIS. Perdana Menteri (PM) RIS Mohammad Hatta menugaskan Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai krisis di daerah. Pengalaman keliling daerah menambah jaringan Natsir. Selain itu, kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen RIS, seperti IJ Kasimo dari Fraksi Partai Katolik dan AM Tambunan dari Partai Kristen, telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan, negara-negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan RI—asal jangan disuruh bubar sendiri. Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan pendekatannya ke daerah-daerah lalu ia formulasikan dalam dua kata ”Mosi Integral” dan disampaikan ke Parlemen 3 April 1950. Mosi diterima baik oleh pemerintah dan PM Mohammad Hatta menegaskan akan menggunakan mosi integral sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan. Hari ini rasa nya Indonesia butuh sosok pak Nasir untuk mengembalikan negara Indonesia yang di Proklamasikan 17 Agustus 1945. Banyak para elite kekuasaan atau partai politik yang abai terhadap negaranya. Sejak UUD1945 diganti dengan UUD 2002 sebetulnya negara yang di Proklamasikan 17 Agustus 1945 dan di pertahankan dengan Resolusi Jihad . Isi Resolusi Jihad yakni \'Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe \'ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)\'. Resolusi Jihad mendorong pertempuran 10 Nopembet 1945 telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Resolusi Jihad ini untuk mempertahankan negara yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga dengan Pak Natsir dengan Mosi Integralnya mempertahankan Negara Kesatuan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 sehingga bubarlah RIS (Negara Republik Indonesia Serikat). Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Kaelan, mengatakan bahwa Amandemen Undang-Undang D1945 melalui antek-antek Asing dan bekerjasama USAID, IMF, NDI, UNDP. AS$ 1 Juta Suara keras adanya intervensi asing kepada LSM datang dari Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru. Menurut Hadar N. Gumay dari Cetro, tidak benar jika ada tuduhan intervensi asing kepada LSM. Ia melihat, hal ini karena masalah ketidaktahuan si penuduh mengenai proses dan mekanisme LSM dalam membuat program dan mendapatkan dana bantuan tersebut. \"Kalau logikanya bahwa ada dana asing, itu berarti mengintervensi amandemen. Itu sama saja orang DPR/MPR-RI itu juga begitu,\" tukas Hadar kepada hukumonline. Pendapat Hadar memang tidak keliru karena DPR/MPR juga mendapat bantuan dana dari asing. Ternyata selama ini, DPR/MPR-RI juga mendapat bantuan sebesar AS$1 juta untuk lima tahun dari United Nations Development Programme atau UNDP. Bahkan, UNDP juga mendapat berbagai fasilitas dan ruangan kerja sendiri di lantai III Gedung Sekjend DPR-RI. Bukan hanya itu. Beberapa fasilitas DPR/MPR-RI pun juga mendapat dana dari asing, seperti adanya media elektronik SWARA. Bahkan menurut sumber hukumonline di UNDP, besarnya bantuan yang mereka berikan seringkali tidak dibarengi dengan hasil yang optimal. \"Kerja-kerja anggota Dewan bahkan sering kali mengecewakan. Bukannya semakin baik, kinerjanya justru makin buruk,\" ujarnya. Dari kisah Amandemen yang tanpa mereka sadari telah membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aximetris War ini bisa kita rasakan sekarang bangsa ini semakin tidak berdaulat kekayaan ibu pertwi dikuasai asing bahkan setiap UU dibuat untuk kepentingan Asing , seperti Omnibuslaw Cipta Kerja, Omnibuslaw kesehatan, UU pertambangan, bahkan IKN yang dibuat untuk kepentingan asing. Dan Aximatris War melalui meja para elite politik dan pengambil kebijakan negara agar setiap kebijakan sejalan dan pro asing. Sasaran perang asimetris, yaitu membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme; melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyatnya; menghancurkan ketahanan pangan dan energi; selanjutnya, menciptakan ketergantungan negara pada Asing. Dan Negara Indonesia dengan digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 telah dihilangkan juga Pancasila dan bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia perlu hadirnya Natsir -Natsir yang baru membuat mosi tidak percaya kepada UUD 2002 dan kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. Tentu saja juga dibutuhkan resolusi konstitusi untuk jihad mengembalikan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan UUD1945 dan Pancasila. Apakah kita sebagai Bangsa Indonesia akan membiarkan keadaan seperti ini dan tidak melakukan perlawanan dengan mengembalikan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945? Atau akan membiarkan anak cucu kita menjadi jongos di negeri sendiri. (*)
Surat dari Penjara, Negara dan Penjara
Oleh Dr. Anton Permana - Presidium KAMI Dunia paling sempurna itu penjara karena ada negara dalam negara. Kehidupan warga dan petugasnya fakultatif saja (alias suka-sama suka). Punya aturan sendiri, bahkan melampaui aturan negaranya. Di dalam penjara ada negara. Siapa bilang penjara itu terkekang? Justru dalam penjara itu ada kebebasan, yang tak dimiliki orang luar penjara. Karena tembok tinggi penjara yang kokoh dingin itu, adalah tameng pelindung “kebebasan” penghuni penjara. Ada apotik, ada PSK (Penjual Sabu Keliling), ada slot on line, wah banyak yang di luar dilarang, di penjara itu bebas terlindungi. Bak kentut, ada bau tak ada bunyi. Aneh bukan? Itulah penjara, semua boleh dan bebas, asal “koordinasi”. Bisik-bisik, lobby, setttttt, selesai.. ! Dalam penjara itu juga paling lengkap jenis manusianya. Semua di labeli dengan angka-angka sakti berupa : 338, 342, 378, 362, 128, 112, 114, 131, 132, 55, 56, 80, 81, 365, 27, 28, 363, 303, bahkan yang tak ada pasalnya, bisa dibuatkan pasalnya atas nama “atensi”. Di penjara juga ada geng kelompoknya: ada Aceh, Korea (Batak), Palembang, Betawi, Arek, Makasar, Ambon dan Indonesia Timur. Di situlah tuah penjara, siapapun anda harus tunduk dengan aturan penjara. Kalau tak koordinasi dan pra-kondisi, maka bersiaplah jadi korban para napi lainnya. Kalau ingin eksis di penjara, maka harus punya dua tangan sakti: power jaringan dan money! Di penjara itu ibarat negara sendiri, sok idealis, anda akan mati. Mau keras akan diselti. Tapi kalau juga terlalu lembek, akan jadi korban kriminalisasi, sempat terjebak hutang maka “bunuh diri”. Karena takut dikejar BNN (Bagian Nagih-Nagih) dept colector ala penjara. Begitulah penjara, di dalam penderitaan harus pandai-pandai mencari kesempatan, kalau tak ingin jadi objek ketidakadilan dan penindasan. Namun jangan salah, kadang dalam penjara juga ada sumber kehidupan, yang buat hidup ribuan tahanan, namun harus tutup mata apa yang dinamakan halal dan haram. Semua fasilitas di penjara adalah cuan, bagi siapa? Bagi siapa yang bisa memanfaatkan peluang di dalamnya. Mau kasur, kipas angin, termos, tusuk gigi, reskuker, dan piring semua bisa masuk asal “koordi”. Tidak itu saja, mau CB, PB, CMB, Asimilasi, atas nama biaya administrasi, semuanya “money” ! Angkernya penjara, jangan sesekali pernah dibayangkan. Mulai dari bau busuk, air kotor, nyamuk, panas, dikerangkeng 24 jam dalam satu ruangan berhimpit sesama tahanan, sel penampungan namanya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bahkan kaki toilet pun jadi sandaran kepala untuk tidur bergantian. Jauh berbeda dong guys, dengan penjara koruptor dan para bos, sel tahanan disulap jadi kamar hotel berbintang, full AC dengan berbagai fasilitas dan Tamping (Tahanan Pendamping) pelayannya. Asal? Cocok harga dan angka cuan koordinasinya. Di penjara segala watak perilaku ada, bahkan berbagai pemain watak di mana-mana. Ada yang Belgi (Belagak Gila), belagak miskin, dan pura-pura sakit padahal hanya alasan menghirup udara luar, walau sejenak. Jangan pernah seriusi cerita manusia dalam penjara, karena lebih banyak dusta dan angin surganya, cerita bui cukup sampai batas jeruji. Di penjara berbagai wajah tipu juga ada, yang kadang tak sesuai antara tampilan dan kejahatannya. Sampai LGBT juga merajalela. Wajah bersih bak ulama, ternyata bandar narkoba. Wajah pejabat, mentereng, ternyata maling dan pembunuh berencana. Wajah bengis dan tatoan, ternyata korban cepu aparat bayaran. Wajah ganteng, klimis, bersih, ternyata penjual sabu, inex dan narkoba. Wajah polos, aki-aki ringkih, ternyata kasus pencabulan. Wajah lugu, bahkan disabilitas, eitt ternyata kaki bandar narkoba lintas negara. Narkoba, Narkoba, 80 persen di penjara itu adalah penjual, bandar, cepu, dan pengguna narkoba. Gila !!! Belum lagi wajah para napi teroris dan korban perkara politik penguasa, yang dijustifikasi musuh negara. Penjara itu hanya untuk orang terpilih dan tertentu. Kalau tak kuat, jangan pernah berpikir untuk masuk ke sana, apapun alasannya. Menjauhlah.. Kecuali memang takdir dan nasib berbicara. Tapi, kadang kala ada penjara justru menjadi tempat kita bertemu Tuhan? Penjara tempat kita memahami arti kehidupan. Penjara tempat kita terhempas kembali ke titik nol kesadaran. Bahkan penjara justru bisa menjadi laboratorium kehidupan, menghimpun energi, merancang strategi, mencari inspirasi, samudera instropeksi diri, pusat episentrum motivasi dan panah sugesti untuk melakukan lompatan kehidupan yang lebih tinggi, menatap hari esok. Karena penjara sejatinya, adalah titik pantul dari bola kehidupan kalau kita memaknainya dengan baik dan benar, bagi mereka yang berpikir dan beriman. Penjara juga bukan selalu tempat terhina, tapi tempat kita menemukan potensi diri dan puncak kesadaran kolektif diri, untuk terus bangkit tegar berdiri. Semua kembali kepada manusianya. Memaknai penjara seperti apa. Rembulan atau Matahari? Musibah ratapan atau titik quantum diri? Penjara dan negara, ibarat negara dalam negara, tanpa bendera Namun belum tentu semua yang di penjara adalah pelaku kejahatan. Akibat buruknya penegakan hukum dan peradilan, apalagi kalau kita bicara kasus orderan dan pesanan. Itulah penjara, di negara kita sampai ada yang dipenjara hanya karena cinta dan peduli kepada negaranya. Dan itulah SAYA! Lapas Cipinang, Sabtu 02 September 2023.
Susahnya Negarawan Yang Masih Berpolitik
Oleh Chazali H. Situmorang - Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS SBY adalah Presiden Indonesia ke 6 yang berkuasa selama 10 tahun (2004-2014), dan saat ini sebagai Ketua Majelis Tinggi (MT) Partai Demokrat. Dalam struktur kepartaian Demokrat, posisi Ketua MT, sangat berkuasa penuh. Antara lain terkait pengusungan Presiden/Wakil Presiden dan kolaborasi dengan partai lain. Sebagai Wakil Ketua MT, adalah Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang juga anak pertama SBY. Megawati adalah Presiden Indonesia yang digantikan SBY. Megawati Ketua Umum PDI-P dan menempatkan dua anaknya dalam pengurus inti PDI-P. Seorang anaknya Puan Maharani sudah dipersiapkan betul untuk berkarier di politik dan pemerintah. Di DPR RI pernah sebagai Ketua Fraksi PDI-P. Dilanjutkan pada masa pemerintahan I Jokowi sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Periode kedua ini, sang Puan terpilih sebagai Ketua DPR-RI. Megawati sebenarnya “berkeinginan” mencalonkan Mbak Puan Maharani sebagai Calon Presiden dari PDI-P tanpa berkoalisi dengan partai lain, karena suaranya cukup 20% di DPR. Tapi sang Ketum Banteng Moncong Putih itu mengurungkan niatnya, diduga elektabilitasnya tidak kunjung bertambah. Diputuskan Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) sebagai calon Presiden. Seorang kader partai yang loyal. Ganjar elektabilitasnya lumayan bagus, dan juga awalnya digadang-gadang Jokowi. Presiden Jokowi yang akan berakhir sebagai Presiden tahun depan, saat ini “menempatkan” anak pertamanya yang masih muda belia, Gibran, sebagai Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan. Medan sangat luas, banyak penduduknya dan mungkin baru kali ini dipimpin oleh anak muda, minim pengalaman politik dan pemerintahan, sama seperti iparnya, Gibran. Kalau SBY dan Megawati mengawal dan memperjuangkan karier politik dan pemerintaham anaknya pada masa sudah tidak menjadi Presiden. Jokowi lebih maju selangkah lagi. Periode kedua Presiden sudah menempatkan anak dan menantu pada jabatan publik yang strategis, sebagai pusat kekuasaan di wilayah pemerintahan Kota. Dari ketiga potret mantan Presiden dan Presiden yang diuraikan di atas, ada benang merah yang sama yakni menempatkan kepentingan keluarga, di atas kepentingan yang lain. Posisi Presiden dan mantan Presiden itu, dalam sistem demokrasi Pancasila adalah seharusnya menjadi Negarawan, yang mampu mengarahkan dan mendorong para politisi dapat berpolitik dengan santun, egaliter, dan menjadi rujukan solusi setiap adanya gesekan antara oposisi dan pendukung pemerintah. Kekecewaan SBY terhadap Surya Paloh dan Anies Baswedan kita dapat memahami dan memaklumi, sesuatu yang wajar dan bisa diterima akal sehat. Kekecewaan itu tentu tidak terlepas dari posisi SBY sebagai politisi yakni Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga orang tua dari Ketua Umum Partai Demokrat. Naluri seorang ayah muncul, melindungi anaknya. Tetapi jika saat itu, SBY menempatkan dirinya sebagai Presiden ke 6 RI, negarawan yang cukup disegani pada masa pemerintahannya, tidaklah perlu sampai ke ruang publik tentang kekecewaan yang dilontarkannya. Apalagi ada lemparan isu yang akan menjadi penambah amunisi kegaduhan di ruang publik. Penulis kutip lengkap isu dimaksud “Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya,\" kata SBY saat memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat. Apalagi mempublikasikan arahan Ketua Majelis Tinggi Partai secara terbuka kepada masyarakat, yang sebenarnya itu cukup konsumsi elite publik. Sudah dapat diduga Arahan SBY di forum Majelis Tinggi akan memicu dan memacu kondisi emosioal kader partai di tingkat akar rumput. Juga menjadi makanan empuk media televisi baik dalam berita dan forum dialog politik. Saya yakin SBY tidak bertujuan untuk itu. Yang lebih seru lagi tudingan pengkhianat yang dialamatkan kepada Anies Baswedan. Menurut hemat penulis, tuduhan itu juga tidak santun dan tidak pantas. Riefky (fungsionaris Demokrat) menyatakan rentetan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Koalisi Perubahan. \"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,\" kata Riefky. Riefky mungkin lupa, dalam politik dan interaksi kepartaian itu tidak populer nomenklatur “pengkhianat” , “ingkar janji” atau “tidak setia”. Di partai itu kesetiaan hanya diukur pada satu nomenklatur yakni ”kepentingan”. Partai didirikan jelas dengan satu kepentingan yakni untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan didapat dalam suatu pemilihan umum. Yang menang Pemilu dialah yang memegang kekuasaan. Demokrat seharusnya mengubah strategi. Ketua Umum AHY menjadi calon Wakil Presiden seharusnya ditempatkan pada target antara. Target utamanya adalah menaikkan suara Demokrat, menambah jumlah kursi Parlemen, dan memenangkan pemilihan Presiden. Jika mindset berpikir itu yang terbangun, maka Demokrat tidak perlu gaduh dan meradang. Lihatlah PKS, tentu mereka berpikir ke arah itu. Bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan akan meningkatkan lumbung suara di Jatim dan sebagian Jateng. Jika AMIN (Anies dan Muhaimin) terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, maka AHY akan diajak Presiden untuk mengisi kabinet dalam melaksanakan cita-cita perubahan dimaksud. Oleh karena itu, berikan kesempatan AHY untuk menyelesaikan partainya, sebagai bentuk proses pembelajaran dalam dinamika politik. Biarkan ini menjadi urusan pengurus partai tidak sampai Majelis Tinggi turun gunung. AHY harus berani mengatakan kepada orang tuanya (SBY) \"Bapak tenang saja. Persoalan ini bisa kami selesaikan di jajaran pengurus. Bagi saya tidak penting jadi atau tidak sebagai calon wapres, yang perlu kita berjuang untuk perubahan. Tidak ada gunanya kita heboh soal wapres, tapi kalah dalam Pemilu sehingga kandas untuk menuju perubahan” Saya yakin jika AHY menyampaikan hal tersebut, SBY secara cepat atau lambat menyadarinya. Tugas AHY untuk menyediakan kanvas dan cat untuk melukis, supaya Pak SBY dapat menyalurkan dan meneruskan hobinya melukis, sehingga tetap sehat. Cibubur, 4 September 2023. (*)
Kejinya Kebebasan Politik
Oleh Ichsanuddin Noorsy - Pengamat Ekonomi Politik BERBAGAI pendapat mengemuka ke ruang publik untuk merespons tampilnya pasangan Capres Anies-Cawapres Imin. Tudingan dan penjelasan tentang khianat mengkhianati menghiasi pentas politik liberal. Kasus kardus durian yang sangat berpotensi menggeret Imin ke meja hijau korupsi ikut mewarnai heavy metal politik liberal itu. Ada juga yang peduli pada nasib rakyat. Katanya, kasihan rakyat yang aspirasinya diombang-ambingkan elite politik. Rasa iba ini disadari sebagai hilang etika dalam interaksi politik. Sirnanya etika itu seperti juga sikap Bank Dunia dalam menyahuti perang dagang AS-China. Pada 2015, menyaksikan China berhasil \"menunggangi\" ketentuan dagang WTO, Bank Dunia berpendapat, pentingnya etika beraksi. Keluhan mereka pada kemampuan China mengadopsi dan mengadaptasi teknologi komunikasi Barat. Hanya dalam hitungan menit, China selalu dapat meniru produk baru korporasi AS. Maka Barat meradang dan menghadang. China pun menggalang serangan. Perang dagang berubah menjadi perang ekonomi dan teknologi. Lahirlah perang dingin baru. Bersama mitra dagangnya, China mewujudkan perlawanan. Tudingan tentang lenyapnya etika dan pelanggaran hak asasi manusia dipandangnya dengan sebelah mata. Kebebasan dagang, investasi, dan keuangan yang dipropagandakan Barat dihentak China bersama mitra dagangnya. Isu etika pun lenyap. Siapa kuat, dia yang menang itulah kenyataan. Dalam kebebasan politik dan perekonomian, isu etika memang ada di lingkungan agama. Isu etika hanya berlaku di antara rekan sejawat. Terhadap lawan dan demi mencapai kemenangan, etika disimpan rapi dalam laci. Matinya 894 para KPPS dan pegiat pemilu 2019 adalah bukti, etika telah kehilangan makna. Maka politik liberal di manapun tak pernah utuh menghasilkan kerjasama sosial. Political distrust mengalir menjadi sosial distrust dan bermuara pada ketimpangan sosial dan keterbelahan ras, agama, golongan dan suku. Di AS, JE Stiglitz menyebutnya sebagai ketimpangan rasial dalam level seperti kanker stadium empat. Pada demokrasi liberal di Indonesia, ketimpangan dan keterbelahan itu mulai dirasakan sejak pemilu 2004. Kini masyarakat terkotak-kotak dalam aliran, golongan sosial ekonomi dan ketokohan seseorang. Entah dipahami atau tidak, ketimpangan dan keterbelahan itu telah menjurus pada tergerusnya persatuan Indonesia. Akar masalahnya terletak pada penghianatan berjamaah terhadap Sila ke empat dan Sila ke dua. Jika hilirnya pada ancaman atas persatuan Indonesia, maka seperti juga di AS, pasti hilirnya adalah sirnanya keadilan sosial. Ini berwujud pada rusaknya penegakan hukum, kokohnya ketimpangan pendapatan (melemahnya daya beli), dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Maka stabilitas politik dan stabilitas harga-harga menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Padahal, di negara manapun pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang pendayaagunaan kewenangannya guna mencapai dua kestabilan itu. Jika suatu pemerintahan tidak peduli atas dua stabilitas tersebut, dan hanya peduli atas subyektivitas kepentingan kekuasaannya, maka hak kebebasan mengambil keputusan (discretionary policy) pasti akan mengenyampingkan mandatory policy, kebijakan-kebijakan yang dimanatkan konstitusi. Begitulah kejinya kebebasan politik karena luka parahnya visi menjauhnya misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jangan mimpi ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Kebebasan politik dan ekonomi memang tidak peduli dan bersandar pada keajegan hidup bersama yang menentramkan. Kehormatan dan penghargaan yang dicapainya selalu semu karena memang segalanya serba palsu. Untuk dan atas nama kebebasan itu, kekejian kata dan tindakan selalu menyertai. Inikah Negeri Pancasila? (*)
POPULER
