OPINI
Presiden Terjebak Politik Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih NEGARA Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Itu akibat dari posisi, peran dan fungsi Presiden hanya sebagai operator dan boneka RRC. Presiden tidak menyadari sangat mungkin tidak paham, RRC menjadi ancaman nyata bagi Indonesia baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan negara Setelah UUD 45 diganti dengan UUD 2002, semua produk UU menjadi milik oligarki. Rezim mulai menjelma menjadi rezim otoriter. Aparat keamanan termasuk kekuatan intelijen di mainkan sebagai alat pelindung Presiden. Presiden telah membangun poros Indonesia-China, melalui penandatanganan MoU bermacam macam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Xi Jin Ping, Jokowi juga menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada China. Hal ini tentu sangat fatal, kedaulatan negara dalam ancaman dan bahaya Tata kelola negara masuk dalam radar satelit kekuatan RRC. RRC sebagai penjajah gaya baru makin gila dan leluasa menguasai sumber daya alam, mengendalikan dan menguasai penguasa / pejabat di semua lini, sebagai operatornya. Dalam bayang bayang RRC sebagai penjajah gaya baru, RRC akan memperkuat kekuatan taipan etnis Cina. Akan memindahkan warga Cina ke Indonesia dengan dalih sebagai TKA di semua wilayah Nusantara, di backup aparat keamanan yang sudah di beli dan harus bekerja dalam kendalinya. Rentetan strategi taktisnya dengan dalih penguatan ekonomi dan lapangan kerja, area investasi akan diperluas dan diperkuat, dengan akan dibangun dan di ciptakan kawasan eksklusif (semacam benteng) dengan regulasi dan aturan tersendiri bagi warga Tionghoa atau Cina. Ekspansi investasinya dengan dalih kebutuhan tenaga kerja ahli didatangkan TKA Cina besar besaran, terutama untuk kawasan Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, dan daerah lain yang memiliki pelabuhan besar . Kalau kekuatan ini sudah nyaman relatif terkuasai dan terkendali dengan stabil, untuk keamanan jangka panjang RRC dipastikan akan membangun pangkalan militer, dengan alibi melindungi investasi, keselamatan dan keamanan TKA Cina. Karena dalam strategi Cina begitu warga Cina keluar dari negaranya untuk selamanya tidak bisa kembali atau pulang kenegaranya. Strategi pengendalian strategis, IKN dipastikan akan menjadi prioritas wilayah yang harus dikuasai, karena jantung negara ada pada Ibu Kota. Harus dikuasai fisik (tanah , gedung dan fasilitas lainnya). Ketika itulah Indonesia sudah sempurna menjadi satelit RRC. Aksi soft agresor , kunci akses strategis negara (ekonomi, politik dan pertahanan), amandemen UUD dan BBM perbaiki semua UU semua wajib berhaluan pro-RRC dan jaring jaring komunis. Saat itu RRC sudah kuasai penuh Indonesia, menjadi koloni tanpa perlu perang. Rencana strategi di atas sudah terjadi ketika RRC menganeksasi Tibet dan Uighur. Kalau Semua rencana sudah sejalan sesuai rencana RRC, saat itu Indonesia sudah ambruk, runtuh dan bubar. Sering terdengar beberapa analis politik itu akan terjadi pada tahun 2030. Itu terjadi akibat presiden terjebak politik bunuh diri, selama ini berjalan mulus dan sempurna menuju jurang. *****
Uthak-athik Gathuk Pilpres 2024
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior FNN PERGOLAKAN politik jelang Pilpres 2024 di tanah air amat sangat dinamis. Banyak fenomena menarik yang menghiasi suasana jelang Pilpres 2024, baik untuk calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Ada ketegangan, ada upaya-upaya penyingkiran, sampai upaya kriminalisasi. Pendek kata, dinamis. Dari tiga capres yang muncul ke permukaan—Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan--sepertinya dinamika yang paling tinggi terjadi pada capres Anies. Bahkan kalau tidak boleh dikatakan paling dramatis, walaupun juga ada romantika terkait capres Prabowo maupun Ganjar. Kita masih ingat ketika calon presiden pertama yang dideklarasikan yakni Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower. Sebelumnya, pada 7 September 2022, Anies sempat di panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi Formula E. Namun setelah pemeriksaan Anies tidak ditahan karena belum cukup dua alat bukti, itu sebabnya Nasdem segera mendeklarasikan Anies sebagai capresnya untuk mengurangi tekanan kriminalisasi. Upaya penjegalan Anies tak hanya sampai di situ, ketika Anies berkunjung ke berbagai daerah disambut berbagai spanduk yang menjelekkan dirinya. Seperti isu khilafah, isu teroris, isu radikal sampai isu politisasi agama, nyatanya capres Ganjar Pranowo malah menggunakan video dirinya berwudu, sholat dan berdzikir dalam tayangan adzan di RCTI dan MNC TV. Termasuk peniadaan Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah pilkada daerah lainnya pada saat masa kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI yang baru satu periode. Hal ini dicermati sebagai upaya penjegalan Anies untuk bisa tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Selain itu sejumlah BuzzerRp begitu gencar memfitnah dan membangun framing negatif tentang Anies, bahkan menuding dengan tudingan keji, dianggap sebagai bagian upaya untuk menurunkan citra Anies. Termasuk saat tiga partai pengusung Anies sudah memenuhi presidential treshold 20%, partai pengusungnya yang tergabung dalam Kolisi Perubahan dan Persatuan (KPP)—Nasdem, PKS dan Partai Demokrat—terutama Partai Demokrat dirayu agar bisa keluar dari koalisi, bahkan akan dibajak oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Untung saja tidak terjadi, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat keluar dari koalisi dan posisinya digantikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ujian Anies lainnya, ketika sejumlah tokoh seperti Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa akan dipasangkan sebagai cawapres, KPK segera menggeledah ruang kerjanya karena dugaan kasus dana Bansos. Termasuk Airlangga Hartarto ketahuan bertemu Anies, seharian diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO). Sebelumnya sempat beredar kabar Presiden Jokowi minta perpanjangan masa jabatan kepresidenan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Juga minta perpanjangan masa kepresidenan dari 2 periode menjadi 3 periode, langkah ini disinyalir sebagai upaya menjegal Anies sebagai kandidat terkuat. Walaupun akhirnya isu itu dilawan keras oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu terakhir, bahwa APBN tidak cukup membiayai Pilpres dan Pemilu 2024 yang diperkirakan mencapai Rp76,6 triliun, sehingga ada skenario penundaan Pilpres dan Pemilu 2024. Ini juga diduga sebagai bagian upaya menjegal tampilnya Anies sebagai capres paling potensial. Meski demikian Anies mencoba menghibur diri atas segala upaya penjegalan demi penjegalan itu dengan menyatakan,”Jalan yang kita lalui memang cukup terjal, tapi insya Allah ujungnya adalah kemenangan.” Nasib Prabowo Subianto pun tak luput dari serangan para Buzzer dan musuh politiknya. Isu pelanggaran HAM pada 1997-1998 kerap dihidupkan kembali, bahkan ketika Budiman Sudjatmiko jadi jurkam Prabowo, diinisiasi sebagai upaya pencucian citra Prabowo sebagai pelanggar HAM berat. Kegagalan program food estate juga menjadi isu miring untuk Prabowo Subianto, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding kegagalan program ketahanan pangan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Bahkan kabar terbaru, Prabowo difitnah oleh pendiri sekaligus pemilik Seword TV Alifurahman Asyari telah mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian Harvick Husnul Qolbi sebelum sidang kabinet beberapa waktu lalu. Istana pun membantah fitnah itu sebagai hoax, alasannya Prabowo belum pernah bertemu dengan Harvick, bagaimana mungkin bisa mencekik dan menamparnya. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo, sebagai capres dia sering disudutkan dengan isu korupsi e-KTP. Dasar isu tersebut adalah pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin dan mantan Ketua Partai Golkar Setya Novanto di persidangan korupsi e-KTP. Dikatakan Ganjar memang menolak diberikan uang korupsi e-KPT sebesar US$150.000, tapi dia minta dinaikkan menjadi US$500.000. Meski Ganjar membantah, banyak pihak masih meyakini bahwa ia menerima dana e-KTP tersebut. Belum lagi isu miring soal pengakuan Ganjar soal kegemarannya menonton film porno, isu miring ini terungkap dari pengakuan Ganjar sendiri saat menjadi tamu dalam youtube Deddy Corubuzer, dimana Ganjar menyatakan,”Kalau saya nonton film porno salahnya di mana?” Makin Dinamis Tampaknya uthak athik gathuk Pilpres 2024 belakangan makin dinamis. Ada tragedi batalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies yang melahirkan sumpah serapah, bahwa Anies pengkhianat, tidak sidik, tidak amanah, bak musang berbulu domba dan sumpah serapah lainnya dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi akhirnya memang AHY akhirnya lepas dan Anies secara simultan memberi klarifikasi yang bisa mengimbangi fitnah yang ditebarkan SBY dan AHY, bahkan publik cenderung lebih mempercayai penjelasan Anies di berbagai flatform media sosial ketimbang penjelasan SBY dan AHY. AHY sendiri menyatakan move on dari peristiwa tersebut. Kita tahu akhirnya memang AHY bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto. AHY tidak menargetkan menjadi cawapres Prabowo, tapi sebagai menteri pun dia akan menerima. Kabar paling dramatis juga terjadi pada hengkangnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dari Koalisi Indonesia Maju lantaran sudah setahun suntuk belum kunjung dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Cak Imin hanya butuh tiga hari akhirnya bisa menjadi cawapres Anies setelah sebelumnya bertemu Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. King Maker nomor wahid. Banyak ulama mendukung pasangan Anies-Muhaimin karena dianggap ini pertama kalinya koalisi yang didukung suara Nahdatul Ulama sekaligus Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di tanah air. Koalisi ini diibaratkan koalisi semut merah, pergerakannya akan dirasakan tajam dan dapat merepresentasikan kepentingan umat Islam mayoritas. Sehingga inilah saatnya umat Islam menjadi tuan di negeri sendiri lewat koalisi Anies-Muhaimin. Tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi dinamika lain, terutama di kubu koalisi Prabowo, dimana kader-kader Golkar sudah bersuara keras bahwa Airlangga harus jadi cawapres Prabowo. Kalau Prabowo mengambil cawapres lain selain Airlangga, misalnya Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka, maka Golkar akan pindah koalisi. Begitu juga sosok Sandiaga Salahudin Uno berpotensi keluar dari koalisi PDIP jika tidak dijadikan cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi fungsionaris PDIP Ahmad Basarah sempat menyindir, kalau PPP mau keluar dari koalisi pendukung Ganjar kalau ngotot Sandi harus jadi cawapres, toh PDIP bisa maju sendirian. Pasangan Capres-Cawapres Menurut penulis, melihat dinamika politk yang berkembang begitu cepat dan keras, paling tidak ada beberapa skenario pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Pertama, skenario dua pasang. Melihat begitu dinamisnya pergerakan politik Indonesia dan begitu kerasnya serangan demi serangan, pasangan yang akan maju hanya dua calon, yakni Anies-Muhaimin melawan Prabowo-Ganjar. Alasannya, sehari setelah Muhaimin mendeklarasikan bergabung dengan KPP, Ketua DPR Puan Maharani mendatangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Begitu juga Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mendatangi istana, ada upaya melakukan konsolidasi politik tingkat tinggi untuk menghadapi Anies-Muhaimin. Jika melihat skenario dua pasang, maka komposisi dukungan sementara suara Anies-Muhaimin didukung oleh Nadem, PKS dan PKB menguasai 26,95% kursi di DPR. Sementara suara Prabowo-Ganjar didukung oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP menguasai kursi di DPR 63,34%. Belum lagi ditambah partai non parlemen yang bergabung dalam koalisi seperti PBB, Berkarya, PSI, Merdeka, Perindo, Hanura, Gelora dan PKPI yang mendukung Prabowo-Ganjar. Sementara partai baru yang juga bergabung ke pasangan Anies-Muhaimin seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi, diperkirakan akan meramaikan kontestasi dukungan yang militan. Kedua, skenario tiga pasang. Diperkirakan ada pasangan Prabowo-Erick (Airlangga, Gibran, AHY), Ganjar-Mahfud (Sandi), dan Anies-Muhaimin. Sekanrio ini diduga paling realistis dan paling mungkin berjalan, karena memang pendekatan-pendekatannya sudah demikian intensif. Ketiga, skenario empat pasang. Boleh jadi Airlangga, AHY dan Zulkifli Hasan kecewa karena dirinya atau orang yang dijagokannya tidak masuk dalam bacawapres, ketiga tokoh itu membawa serta partainya membentuk koalisi baru Golkar-Demokrat-PAN untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Semua kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka, tinggal sekarang bagaimana dinamika yang akan berlangsung ke depan. Seberapa intensif, seberapa keras dan seberapa guyub tokoh-tokoh penentu atau King Maker bisa mengarahkan arah koalisi terjadi. Di luar tokoh pimpinan parpol dan para King Maker, ada juga korporasi dan lembaga yang turut serta meramaikan lahirnya calon pemimpin 2024. Tentu saja sesuai porsi dan kecenderungannya masing-masing. Sehingga pada akhirnya akan seperti apa wajah pemimpin kita ke depan akan ditentukan oleh para pengambil keputusan. Tapi di luar itu semua, di luar pimpinan parpol, para King Maker, para sponsor, sebenarnya ada yang Maha Menentukan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden ke depan, yaitu Allah SWT. Siapa calon pemimpin kita ke depan sudah dicatat di lauhul mahfudz, wamakaru wamakarallah, wallahu khoirul makirin. Dan mereka (orang kafir) membuat rekayasa, dan Allah pun membalas rekayasa mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rekayasa (Ali Imron 54). (*)
Puluhan Ribu TKA China Disiapkan untuk Industri Kaca dan Solar Panel Xinyi di Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti Pemerintah berkali-kali menyebut, Xinyi Group siap gelontorkan investasi Jumbo US$ 11,6 miliar, setara Rp 172 triliun untuk membangun industri kaca dan pasir silika demi keperluan pengembangan pembangkit panel surya di Pulau Rempang. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, nilai investasi sebanyak itu nantinya akan menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pernyataan ini jelas tipu-tipu alias pembohongan publik. Investasi sebanyak itu harusnya bisa menyediakan lapangan kerja lebih dari 35.000 orang. Saya sependapat dengan bang Anthony Budiawan, terkait asumsi hitungan dengan merujuk pada Banchmark Internasional tentang number of jobs per US$ 1 Million of investment by sector (Nielsen Pincus). Secara sektoral, Benchmark Internasional merinci, setiap investasi US$ 1 juta di sektor energi, mampu menciptakan rata-rata 17-20 lapangan kerja baru. Jika nilai investasi Xinyi Group US$ 11,6 miliar, seharusnya mampu menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Jadi kalimat Bahlil, cipta lapangan kerja baru hanya 35.000 orang adalah informasi sesat dan pembohongan yang nyata. Lihatlah selisihnya sangat besar, 165.000 lapangan kerja. Selisih ini bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, investasi Cina tidak sebesar yang disampaikan. Kedua, memang relasi penciptaaan lapangan kerja memang sengaja direndahkan, dimanipulasi pemerintah menyediakan slot bagi para pekerja asing asal China. Saya lebih yakin pada kemungkinan yang kedua. Jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari China. Hal ini merupakan konsekuensi yang dipaksakan Cina sebagai salah satu syarat dasar kesediaannya menjalin komitmen investasi. Selama ini, Indonesia dan China memiliki kerja sama khusus dalam paket kerja investasi, dimana kesepkatan itu sangat menguntungkan Cina. Bahwa paket investasi yang ditawarkan Cina meliputi Uang, barang dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama investasi dikunci dalam keseluruhan paket tersebut. Cina tidak akan mau berinvestasi jika pembelian barang dan tenaga kerja bukan dari mereka. Merespons desakan paket investasi Cina tersebut, sejauh ini pemerintah bertindak layaknya jongos. Berbagai regulasi dan kebijakan disusun duntuk melegitimasi desakan syarat investasi Cina. Tercermin lewat regulasi terbaru, PP No 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 2 ayat (2) menyatakan, pekerjaan yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Pasal tersebut adalah pasal karet yang sering digunakan sebagai celah oleh pemerintah untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing agar bisa menarik investasi dari Cina. Regulasi dan desakan paket investasi seperti ini, telah menjadikan Indonesia sebagai \"master and slave\", tuan dan budak di waktu yang sama. Konsekuensinya, negara didikte dan rakyat harus pasrah dibanjiri TKA Cina. Ini kenyataan yang sulit ditolak. Itulah gambaran Indonesia 5 tahun terkahir. Sebagaimana kasus banjirnya TKA Cina di berbagai sektor, terutama di industri tambang dan smelter semisal di Konawe dan Morowali. Data Kementrian Tenaga Kerja Juni 2022 mencatat, dari total 88.721 tenaga kerja asing di Indonesia, porsi terbesarnya didominasi TKA Cina 42,82 ribu pekerja atau 44,34%. Disusul Jepang di Posisi kedua 10,1 ribu pekerja (10,99%). Untuk kasus Xinyi Group di Pulau Rempang. Angka penguasaan lahannya menakjubkan. Jika benar-benar dikuasai, akan menjadi salah satu kasus penguasaan lahan produksi terbesar Cina dalam sejarah investasi Indonesia. Dari 17.000 ha lahan yang dipatok, dilepaskan 7.500 ha kepada Xinyi Group. Jumlah itu bahkan lebih luas dibanding total luas Lahan industri forenikel dan smelter Cina di Konawe yang hanya 5.500 ha. Sangat cukup menampung eksodus puluhan bahkan ratusan ribu pekerja Cina dalam rangka pengembangan industri kaca dan pasir silika untuk keperluan solar panel (PLTS) Untuk alasan inilah, pemerintah lewat mulut Bahlil menyenar kabar bohong. Nilai Investasi Xinyi Gorup US$ 11,6 miliar, dikatakan hanya mampu menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi warga lokal. Simulasi Hitungan Banchmark Global menyatakan lebih, bahkan mencapai 236.000. Saya menyimpulkan, angka tersebut sengaja dibuat rendah, dimanpulasi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja asing dari Cina. Inilah kewajiban yg harus ditunaikan pemerintah sebagai syarat desakan kesepakatan investasi dengan Cina. Paket investasi Cina bukan cuma jaminan mobilisasi uang, tapi juga barang dan tenaga kerja. Pemerintah tersandera. Jongos !!!
Stop Politik Dagang Sapi
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) PASCA bubarnya koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) dan koalisi kebangkitan Indonesia raya (KKIR), peta politik makin dinamis. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula berharap menjadi pasangan Anies Rasyid Baswedan (ARB), Minggu (17/9/2023) bersama sang bapak, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang. Mereka disambut sejumlah pimpinan partai politik (parpol) yang telah bergabung dalam koalisi gemuk (Gerindra, PAN, Golkar, Gelora, PBB, PSI, Garuda, dan Prima). Pertemuan tersebut makin menarik karena sejumlah purnawirawan, pimpinan ABRI (TNI) di masa orde baru, pimpinan Pepabri saat ini juga hadir. Koalisi Parpol Pragmatis Meskipun pemilihan presiden (pilpres) secara langsung (sejak 2004) telah berlangsung empat (4) kali, namun hingga jelang pilpres 2024, sama sekali tidak ada kemajuan dalam penentuan koalisi (kerjasama) parpol. Publik tidak pernah diberi informasi terkait ide, gagasan, program politik, dan alasan membentuk koalisi. Bahkan dalam piagam koalisi yang dibuatpun tidak tercantum materi terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung pun diusulkan hanya berdasarkan hasil survei. Bukan karena rekam jejak yang menakjubkan atau karena prestasi selama menjadi pemimpin. Publik disuguhi dagelan politik dari para sutradara dan aktor yang hanya sibuk demi kepentingan politik jangka pendek. Saat membentuk koalisi, mereka asyik saling memuji, hingga tanda tangani piagam koalisi. Sewaktu koalisi bubar mereka saling memaki hingga ancam lapor polisi. Kelakuan elit politik persis sama dengan pernyataan Gus Dur saat menyebut DPR (Parpol) sebagai anak taman kanak-kanak (TK), bahkan turun menjadi kelompok bermain anak (playgroup). Kebutuhan dan kepentingan rakyat tidak masuk dalam alasan pembentukan maupun bubarnya koalisi. Orientasinya hanya untuk kepentingan kekuasaan elit parpol dan bagi- bagi kursi semata. Sehingga tidak ada koalisi yang idiologis, strategis, kokoh jangka panjang. Hari ini selalu bersama, besok sudah berpisah, kemarin terlihat serasi, hari ini langsung cerai. Kualitas demokrasi kita sangat rendah, karena politisi tidak akrab dengan literasi dalam politik. Sehingga dinamika politik kita sepi dan kering dari hal- hal strategis dan menarik. SBY Turun Gunung Meski partai Demokrat belum resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai bacapres, namun SBY telah memberi isyarat awal Demokrat akan bergabung. Dukungan disampaikan SBY di tempat yang tidak jauh dari lokasi praktik korupsi anak buahnya dalam kasus pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional. SBY mengatakan: \"for you, Saya akan turun gunung\". Prabowo pun sigap merespons SBY, dan langsung berdiri, dengan sikap siap memberi hormat kepada SBY. Para peserta yang terdiri dari para elit politik nasional bertepuk tangan atas aksi \"turun gunung SBY\", menuntun AHY, putranya, lepas dari kegalauan pasca ditinggal bacapres ARB. SBY tidak membiarkan putranya AHY larut dalam kekecewaan, kegalauan panjang. SBY menuntun AHY \"move on\" dari sosok musang berbulu domba, ke sosok macan Asia, Prabowo. Aksi turun gunung SBY pun tidak sendirian, pilihan langkah politiknya diikuti para purnawirawan sepuh yang tidak pernah jauh dari kekuasaan. Reuni para jenderal yang turut menikmati kejayaan orde baru (orba) pun kembali berlangsung di Hambalang. Pertemuan Hambalang menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi para jenderal didikan Soeharto. Reuni antara SBY, Wiranto, Hendropriyono, Agum Gumelar pun membuat Prabowo semringah. Prabowo dengan terbuka menyambut para koleganya dengan sikap hormat. Meski para jenderal tersebut pernah terlibat dalam pemberhentian Prabowo dari TNI. Wiranto sebagai Panglima ABRI (TNI) membentuk dewan kehormatan perwira (DKP), dengan salah seorang anggotanya SBY. DKP menemukan delapan (8) pelanggaran Prabowo yang membuatnya diberhentikan dari prajurit TNI. Pasangan Belum Pasti ARB dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah sepakat membentuk koalisi dengan nama pasangan AMIN. Namun hingga didaftarkan secara resmi ke KPU RI belum dapat dipastikan apakah AMIN ikut bertarung. Pragmatisme politik masih terus menjadi ancaman, sepanjang belum diikat dalam pendaftaran. Tarik menarik kepentingan politik masih sangat mungkin terjadi perubahan mitra koalisi. Hanya PDIP satu- satunya partai politik (parpol) yang dapat mengajukan pasangan calon (paslon). Sedangkan partai lain saling tergantung dan saling tersandera kepentingan politik jangka pendek. Sementara Prabowo yang didukung oleh koalisi gemuk belum berani menetapkan bacawapres. Prabowo masih sibuk menggalang dukungan dari berbagai pihak demi menambah kekuatan. Sedangkan Ganjar Pranowo (Ganjar) juga belum berani memutuskan bacawapres meski PDIP dapat mengajukan paslon tanpa berkoalisi. Para elit politik nasional masih saling menunggu, sebab tidak ada bacapres yang dominan, dan unggul dalam survei. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga batas akhir pendaftaran paslon. Mewujudkan Kedaulatan Politik Rakyat Dalam kondisi politik yang tersandera kepentingan pragmatis, maka rakyat sebagai aktor utama demokrasi harus keluar dari cengkeraman elit politik. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa rakyat harus memiliki keberanian untuk tidak memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) tanpa ide, gagasan, program politik yang jelas, terbuka. Kedua, bahwa rakyat harus berani menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang memberi hadiah atau janji baik uang, sembako, asuransi maupun fasilitasi pasar murah. Ketiga, bahwa rakyat harus menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menyampaikan program politik yang tidak masuk akal berupa BPJS Gratis, BBM Gratis, Makan Gratis, Bantuan Ibu Hamil. Keempat, bahwa rakyat harus menolak setiap upaya politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta eksploitasi ikatan-ikatan primordial dalam Pemilu yang dilakukan oleh parpol dan calon (presiden, legislatif, senator). Kelima, bahwa kedaulatan politik ada di tangan rakyat, maka saatnya memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menjadikan rakyat sebagai alasan dan tujuan dalam bernegara. Maka parpol dan calon yang memiliki program politik pro rakyat lah yang harus dipilih. Kornas mengirim pesan dari rakyat, bahwa satu- satunya cara menang Pemilu 2024 adalah dengan berhenti memunggungi rakyat. (*)
Ambisi Bisnis PLTS Luhut, Erick Thohir, dan Salim Group di Pulau Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik) TERKAIT konflik penggusuran lahan Pulau Rempang, masyarakat banyak menaruh perhatian pada Tomy Winata dan Xinyi Group. Ada dalang lain yang lebih berpengaruh. Ada ambisi bisnis lain yang lebih rakus: keterlibatan TBS Group milik Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordintaor Kemaritiman dan Investasi) dan Adarao Group milik keluarga Erick Tohir (Menteri BUMN). Luhut dan Erick adalah dua menteri kabinet Jokowi yang turut memainkan peranan penting di balik tragedi perampasan lahan warga pulau rempang. Jejak ambisi bisnis keduanya dapat ditelusuri lewat proses MOU Singapura dan Indonesia yang ditandatangani Luhut dan Senior Minister Singapura yang juga Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean terkait kerja sama bilateral energi terbarukan pada 16 Maret 2023 lalu. Salah satu poin penting MOU, yakni kesediaan Indonesia mengekspor listrik bersih energi surya via Batam. Dalam kesepakatan bisnis ini, ada bagian penting yang membuat luhut marah-marah. Bahkan ketika pulang ke Indonesia, Luhut memaki pihak Singapura dengan sebutan \"brengsek\". Kemarahan Luhut dipicu keputusan akhir Singapura yang hanya mau mengimpor listrik tenaga surya dari Indonesia, tapi tidak mau berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan ekosistem solar sistem di Pulau Rempang, Batam. Menariknya, dari MOU tersebut dibentuk pula konsorsium Indonesia yang akan bertanggung jawab terhadap produksi listrik tenaga surya yang akan diekspor ke Singapura. Sebagai pemimpin delegasi, Luhut membawa dan menyertakan sejumlah perusahan energi nasional. Di antaranya: Adaro Energy milik Keluarga Erick Tohir, Medco energy milik Salim Group dan Keluarga Paniogoro serta TBS Group Milik Luhut sendiri. Sedangkan dari pihak Singapura ada Cepel Corporation yang bertanggung jawab menyediakan layanan jasa jaringan distribusi listrik dari PLTS yang dikembangkan konsorsium Indonesia via batam lewat jalur bawah laut. Masalahnya, tiga perusahan yg mewakili konsorsium Indonesia, tidak memiliki cukup modal, kompetensi dan pengalaman bangun PLTS yang ditopang ekosistem solar panel. Melobi ke sana ke mari, ketemu juga jalannya. Pada tanggal 28 Juli 2023, pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Xinyi Group menandatangani MOU di Chengdu. Xinyi Group adalah perusahan asal Cina dengan reputasi dan pengalaman pengembangan solar panel kelas global. Sebagaimana yang direncanakan, Xinyi Group akan diberi 7.500 ha lahan Pulau Rempang untuk mengembangkan Industri Pasir Silika yang dipisahkan dari kursa untuk dijadikan sebagai alternatif bahan baku lempengan sel panel surya. Prosesnya, pasir silika dicairkan dan dikonversi sebagai wafer dan akan menjadi solar panel fotovoltaik. Selanjutnya, panel surya fotovoltaik beperan sebagai komponen utama PLTS yang berfungsi menyerap dan mengkonversi energi matahari atau cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, Xinyi Group juga berperan membangun industri kaca yang dibutuhkan sebagai salah satu komponen vital panel surya. Kaca dibutuhkan sebagai reflectror untuk metode pengoptimalan sel surya. Sejauh ini, dalam pengembangan PLTS di Indonesia, kebutuhan tekhnologi panel surya fotovoltaik, masih dimpor dari China. Inilah alasan utama pemerintah mendesak keterlibatan Xinyi Group untuk pengembangan panel surya dengan memanfaatkan sumber daya pasir silika Pulau Rempang. Tentu saja, kehadiran Xinyi Group sangat membantu Luhut, Erick, Salim Group serta keluarga Paniogoro dalam pengembangan PLTS untuk produksi listrik bersih yang akan dijual untuk memenuhi 4 giga watt kebutuhan listrik Singapura. Direncanakan, panel surya fotovoktaik yang dikembangkan Xinyi Group di Pulau Rempang, selanjutnya dipasok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLTS yang dibangun TBS Group, Adaro, dan Medco Group. Inilah jejak ambisi bisnis para bandit di bawah pimpinan Luhut dan Erick Tohir. Sengaja memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk suksesi bisnis pribadi. Jadi kampanye proyek Rempang Eco-City sebagai pusat pengembangan industrialisasi, bisnis dan pariwisata untuk kemajuan ekonomi masyarakat lokal, hanyalah judul. Substansinya tetap kepentingan bisnis oligarki global dan lokal. Pantas saja, pemerintah dan aparat sangat all out mengerahkan kekuatan dengan pola otoriter merampas lahan, memaksa warga kosongkan lahan. Bahkan di-ultimatum Pulau Rempang Harus Kosong tgl 28 September. Shame on you !!!
Konspirasi Investasi Terselubung di Pulau Rempang
Oleh Jacob Ereste | Pemerhati Sosial Politik SURAT Terbuka Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengingatkan agar waspada terhadap konspirasi gelap di balik investasi yang patut diduga sebagai invasi itu. Karenanya, surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo ini bersifat urgen dan mendesak untuk mendapat perhatian sesegera mungkin, sebelum semuanya terlanjur terlambat dan menjadi sesal yang berkepanjangan untuk ditanggung oleh warga bangsa Indonesia di masa mendatang. Rencana besar PT Makmur Elok Graha (MEG) membuat para bandar besar menaruh curiga tentang kepentingan terselubung di balik investasi besar tersebut. Akibatnya benturan antara bandar tidak dapat terhindari, bukan disebabkan oleh investasi, tetapi tentang konspirasi gelap di balik investasi yang bersifat invasi itu. Jadi masalah pokok di Pulau Rempang, kata Sri Eko Sriyanto Galgendu yang juga dia tulis dalam bentuk \"Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo\" masalah pokoknya adalah konspirasi gelap di balik investasi yang bersifat invasi tersebut. Karenanya, perebutan untuk menguasai jaringan penyelundupan internasional, narkoba dan perjudian serta jaringan miras hingga tempat hiburan dan prostitusi, sungguh sangat menggiurkan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Rempang. Surat Terbuka berjudul \"Telik Sandi Konspirasi Investasi Terselubung di Pulau Rempang dan Kewaspadaan Nasional\" yang ditujukan Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh Rakyat Indonesia, dibacakannya di hadapan wartawan serta kesempatan podcast tertanggal 18 September 2023. Inti dari isi surat terbuka itu adalah rasa keprihatinannya atas conflic of interest yang terjadi di Pulau Rempang dan berlarut larut sampai sekarang. Kecuali itu juga, atas perintah Presiden Joko Widodo pula, Pulau Rempang itu harus segera dikosongkan paling lambat sampai 28 September 2023, sejak perintah itu dikeluarkan. Dampak terusan berseliweran statement para pejabat yang tidak pantas dan tidak patut dalam tutur katanya untuk menjadi konsumsi publik. Bahkan ada pejabat yang tidak paham dengan duduk permasalahan yang sebenarnya, ikut nimbrung berbicara masalah di Pulau Rempang yang sesungguhnya tidak sesederhana itu dari apa yang ada dibalik investasi konspirasi gelap itu. Lebih runyam lagi, conflict of interest ini, telah membuat para pejabat dan aparat dijadikan alat untuk dipakai dan diadu domba oleh pihak bandar-bandar besar yang sedang bertarung berebut kekuasaan bisnis di Pulau Rempang. Terjebaknya para pejabat dan aparat digunakan sebagai alat ini juga digunakan untuk kepentingan bandar besar yang lebih besar lagi dibalik kamuflase bisnis itu. Jadi sikap arogan hendak membolduser Penduduk Kampung Tua di Pulau Rempang itu tidak perlu terjadi. Karena memang tidak bijak dan tidak manusiawi, imbuh Sri Eko Sriyanto Galgendu. Karena menurutnya, inti dari \"Surat Terbuka Kepada Presiden ini juga ingin menegaskan bahwa warga masyarakat Rempang tidak menolak investasi, tetapi menolak kepentingan \"silent invasi\" yang dibawa Tomy Winata dari China. Jadi upaya \"Telik Sandi\" ikut memantau masalah yang terjadi di Pulau Rempang, karena adanya indikasi dari benturan dalam pertikaian perebutan kekuasaan antara bandar yang telah lama berkuasa di Wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya, dengan bandar besar baru yang ingin memperluas wilayah invasinya di Indonesia. Dalam surat terbuka itu, Sri Eko Sriyanto Galgendu menyebut dengan masuknya PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai anak perusahaan PT Artha Graha Network (AG Network) yang bekerjasama dengan Perusahaan Xinyi Glass Holding Ltd, untuk mendirikan pabrik produsen kaca terbesar kedua di dunia, setelah yang ada di China akan mengucurkan nilai investasi sebesar Rp 387 triliun. Yang patut dicermati juga, ungkap Sri Eko Sriyanto Galgendu, gairah perebutan kekuasaan usaha bisnis di Batam dan sekitarnya itu, karena proyeksi strategis masa depan jika Ibu Kota Negara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu kelak terwujud. Maka posisi Kepulauan Riau dengan titik sentral Pulau Rempang, akan memiliki nilai bisnis sekaligus politis. Dan posisi Kepulauan Riau sendiri relatif dekat dengan Laut China Selatan yang telah berulang kali dipersengketakan. Pembacaan surat terbuka yang langsung disampaikan oleh Koordinator Presidium Forum Negarawan dihadapan sejumlah wartawan ini, pun ditayangkan secara meluas melalui Podcast dengan kata pembuka yang menyitir pepatah lama: perkelahian dua ekor gajah, telah membuat pelanduk mati di tengah pertarungan yang seru itu, kata lelaki asal Solo yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) ini, dengan gaya teaterikalnya yang cukup dramatis dan puitis. \"Konspirasi investasi Terselubung ini yang perlu diwaspadai. Maka itu, pemerintah mesti waspada dan hati-hati\", tandas Sri Eko Sriyanto Galgendu menegaskan lewat surat terbukanya. Karena atas dasar keprihatinan dan kecemasannya itulah ia merasa perlu dan merasa wajib untuk menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Kecenderungan dari para bandar memang, imbuh pengusaha kuliner yang terbilang sukses di kawasan Jakarta Pusat ini, dapat dipastikan akan selalu mengatas namakan kepentingan rakyat. Karena memiliki posisi strategis untuk digunakan sebagai bemper atau bantalan bagi para bandar tersebut. (*)
Staquf dan Yaqut Makin Norak
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik Tersentak gara-gara langkah Cak Imin jadi cawapres Anies, membuat Jokowi sangat panik dan kelimpungan. Kepanikan juga melanda Prabowo dan Megawati. Dalam keadaan panik itulah, Jokowi buru-buru memanggil Ketua PBNU Yahya Staquf yang masih setia kepada Jokowi (malam-malam). Isi pembicaraan bisa ditebak tentang strategi \"menjatuhkan\' Anies-Cak Imin dan menjauhkan Kaum Nahdliyyin dari Cak Imin (PKB). Dari sinilah awal Staquf dan Yaqut bikin narasi-narasi blunder, lucu, dan menggelikan. Apa pun narasi yang dibangun oleh kedua manusia \"pendukung fanatik\" Jokowi ini, tidak bakal dipercaya masyarakat bahkan dijadikan bahan ledekan, terutama tentang capres pemecah belah, politik identitas, jual agama untuk politik, dan kata-kata bid\'ah yang dukung Anies-Cak Imin. \"Kenekatan\" Cak Imin gabung Anies adalah fakta yang sangat mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelumnya oleh Jokowi. Langkah Cak Imin ini makin membuyarkan semua skenario Jokowi untuk menjegal Anies setelah sebelumnya Surya Paloh juga hengkang dari koalisi pemerintah. Hengkangnya Cak Imin dari kendali Jokowi membawa pengaruh sangat signifikan terhadap kekuatan Jokowi: Pertama, Cak Imin tahu betul segala kebusukan Jokowi dan rezimnya, terutama permainan kecurangan di Pilpres 2019. Jokowi tentu sangat khawatir kalau-kalau Cak Imin dan Surya Paloh buka-bukaan rahasia dapur Jokowi di Pengadilan dan membeberkan semua rahasia itu. Jika itu dilakukan Cak Imin, mampuslah sudah perjalanam politik Jokowi. Gertakan Jokowi melalui KPK Firly Bahuri untuk mentersangkakan Cak Imin bakal mental (gagal). Surya Paloh dan Cak Imin siap untuk \"menghanxurkan\" Jokowi jika sampai rezim Jokowi bikin ulah kepada Anies dan Cak Imin. Kedua, Cak Imin sebagai representasi NU kultural memiliki massa yang sangat besar di kalangan nahdhiyyin. Berbeda dengan PBNU Yahya Staquf yang didukung NU struktural yang tidak signifikan, kekuatan NU kultural jauh lebih besar daripada NU struktural yang saat ini arahnya sudah makin melenceng. Jadi secara peta politik, bersatunya Anies - Imin telah menghimpun hampir seluruh kekuatan elemen bangsa : NU-Muhammadiyah, Cebong-Kampret, Nasionalis-Religius, dan berakhirnya pembelahan bangsa. Ketiga, bergabungnya Cak Imin dengan Anies menyempurnakan sisi kelemahan dan kekurangan Anies. Jika DKI, Banten, dan Jabar adalah basisnya Anies, maka Jateng dan Jatim dua provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah basisnya Cak Imin (Nahdhiyyin). Jadi duet Anies-Cak Imin hampir dipastikan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 bahkan bisa satu putaran. Keempat, duet Anies-Cak Imin telah mematikan langkah Prabowo dan Ganjar. Prabowo yang telah \"menelantarkan\" Cak Imin sangat kecolongan dengan putusan Cak Imin gabung koalisi Perubahan. Sekarang mereka kelabakan dan sangat sulit untuk bisa menemukan cawapres yang bisa mengimbangi pipularitas Cak Imin. Tidak Yeni Wahid, tidak Mahfud MD, apalagi Eric Tohir. Siapa pun cawapres mereka dipastikan gagal. Kelima, Anies-Cak Imin adalah takdir Allah untuk mengakhiri kekuatan rezim Jokowi yang penuh kepalsuan. Pertemuan Anies-Cak Imin adalah keputusan takdir Allah Yang Maha Kuasa, sehingg dalam perjalanannya penuh keajaiban dan hal-hal yang tidak terduga. Oleh karena itu, duet Anies-Cak Imin adalah skenario Allah yang bakal menghancurkan skenario Jokowi dan oligarki taipan. Tahun 2024 adalah tahun perubahan. Skenario apa pun yang akan dilakukan Jokowi dan rezimnya dipastikan akan digagalkan Allah. (*)
Jokowi Harus Cepat Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENGGUSURAN etnis Melayu Rempang adalah puncak dosa dan penghianatan Jokowi. Kepada warga Rempang Jokowi telah menghianati janji kampanye untuk melakukan sertifikasi tanah warga. Ternyata semua omong kosong bahkan Menteri ATR/Ka BPN menjadikan alasan warga tak bersertifikat sebagai dasar penggusuran. BP Batam sendiri bermasalah dalam HPL nya. Begitulah model kemunafikan berat dalam berpolitik yang dilakukan demi China. Ya, demi MoU dengan China yang mensyaratkan pengosongan maka semua dilakukan. Bahkan dengan target 28 September sudah bersih dan kosong. Ratusan trilyun \"carrot\" China cukup menggiurkan dan membuat gelap mata Jokowi, Luhut, Erik dan pasukan keserakahan lainnya. Airlangga dan Bahlil pun ikut serta di garda depan. Yudo Margono sang algojo mendeklarasikan diri sebagai tukang piting rezim. Bila kita berada di tanah suci khususnya Madinah maka akan terdengar pedagang menawarkan barang dagangan dengan teriakan \"Jokowi, Jokowi\" untuk menarik perhatian jama\'ah Indonesia. Bahkan lucu juga ada teriakan \"Jokowi murah, Jokowi murah\" maksudnya barang itu harganya murah. Ternyata bacaan kini bagi bangsa adalah memang \"Jokowi murah\". Jokowi sebagai komoditas yang berharga murah dimata Xi Jinping sang \"kakak tua\". Iming-iming dana investasi membuat mabuk bahkan terkesan siap menjual kedaulatan negara. IKN yang sudah mulai tahap pembangunan awal rela dibuat nol dengan disain yang diserahkan sepenuhnya pada China. Mengerikan sekali bahwa konsep ibukota negara ditentukan oleh negara lain, Republik Rakyat China. Betapa murah harga bangsa yang hanya seharga kemasan \"MoU\". Persoalan investasi adalah salah satu kelemahan dan kebobrokan rezim Jokowi. Rempang menjadi kulminasi. Persoalan lain adalah korupsi yang merajalela, pembiaran atas pelanggaran HAM, politik dinasti, kriminalisasi, stigmatisasi umat beragama, kedok merakyat, naik harga-harga, bohong intensif, serta hutang luar negeri yang terus menggunung. Jokowi mendekati pemenuhan syarat untuk tumbang sebagaimana tumbangnya rezim-rezim dalam kesejarahan. Pertama, otoriter. Tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Lingkaran dalam membiaskan suara rakyat dengan jilatan yang mengandung racun. Kebenaran itu hanya kebijakan istana. Mempersetankan rakyat dan membungkam aktivis penyambung lidah rakyat. Kedua, kesenjangan gaya hidup. Raja dan para Menteri makan apa yang dimau. Dari makan apa hingga makan siapa. Hidup foya-foya atau bermewah-mewah. Rakyat susah makan, makan apa dan dari siapa. Daya beli rendah dengan tingkat pengangguran tinggi. Ada ibu di Tangsel terpaksa mencuri telur demi kebutuhan makan anak. Sementara Ibu-ibu pejabat menjadi \"madame deficit\" yang cekikikan pamer kekayaan. Ketiga, komprador asing. Raja yang menjadi bagian dari kepentingan penakluk negeri. Boneka yang dapat dimainkan termasuk diangkat dan dibanting. Ditekan agar mau mengangkat dan membanting target. Disuap dan dipelihara untuk tetap setia. Hidup dalam sandera permanen. Menggusur rakyat demi belas kasihan asing. Keempat, anak raja bloon dan plonga plongo dijadikan alat penjilat pantat ayahanda atau bunda nyonya besar. Sanjungan pada si anak dibuat-buat sebagai pemanis dan penyenang hati. Kehebatan palsu. Anak bloon pewaris tahta kerajaan adalah bom waktu bagi penumbangan oleh rakyat. Kelima, pengerahan aparat untuk menakuti dan menindas. Senjata melawan tangan kosong. Singa, ular dan kalajengking meneror kelinci, semut dan jengkerik. Aparat adalah alat negara yang dibiayai rakyat tetapi digunakand rezim untuk menekan rakyat. Agar rakyat tetap tidak berdaya dan dihantui rasa takut. Jika Jokowi memenuhi lima syarat tersebut di atas, berdasarkan hukum sejarah berbasis kausalitas, maka dipastikan Jokowi akan segera tumbang. Apalagi bila ia sudah merasa mampu untuk berbuat segalanya termasuk memata-matai partai politik. Arogansi dari kebodohan telah memuncak. Satu dua pukulan atau sentuhan akan mampu membuat kekuasaan berantakan. Istana sudah dalam posisi bertahan. Serangan-serangan semakin tidak beraturan. Rezim Jokowi yang kuat dalam kepalsuan kini berhadapan dengan kemarahan rakyat yang tidak mungkin dapat dibendung. Cepat atau lambat rakyat akan bergerak. Kini sudah dalam hitungan mundur. The final countdown. (*)
Batalkan Semua Program Strategis Nasional (PSN ) Untuk Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. \"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut,\" ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9). Permintaan pencabutan PSN bukan hanya di Rempang tetapi aspirasi dan suara sebagian besar rakyat Indonesia semua PSN sebaiknya dibatalkan. Terkait PSN di Rempang Riau, harus dibatalkan karena tanah tersebut adalah tanah milik leluhur warga atau masyarakat Melayu sejak sebelum penjajah Belanda dan bangsa lainnya datang ke Indonesia. Dengan segala perjuangan masyarakat Melayu bisa di pertahankan dan diamankan sampai saat ini. Warga masyarakat Melayu tidak mengijinkan karena tanah akan diserahkan untuk bisnis warga asing (Cina) dipastikan akan merugikan masyarakat Melayu dan membahayakan kedaulatan negara. Dicermati dari aspek peta strategis militer untuk titik daerah yang akan dan sudah diinvestasikan ke pengusaha Cina sangat membahayakan kedaulatan NKRI. Perhatikan titik beberapa wilayah yang akan dan telah di investasikan ke Cina dan bahayanya apabila terjadi invasi Cina ditandai masuknya TKA Cina yang sebagian di duga tentara Cina : - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan posisi berada persis di tengah antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Militer Cina sudah bisa menguasai seluruh Kalimantan. - Tambang Nikel Morowali, berada di Sulawesi Tenggara , tepat ditengah pulau Sulawesi, militer Cina sudah bisa menguasai seluruh pulau Sulawesi. - Proyek Air Bangis Sumatra Barat, letaknya berada persis di tengah pulau Sumatra, apabila perusahaan Cina masuk, maka sudah bisa dipastikan militer Cina akan dapat menguasai wilayah seluruh Sumatera. - Pulau Rempang Galang Batam Kepulauan Riau , pulau terluar Indonesia . Apabila proyek PT. MEC berlanjut dan masyarakat Melayu bisa di usir dari tempat mereka, maka bahaya ancaman bagi NKRI sudah amat nyata. Karena Rempang adalah Zona Strategis dan mudah untuk masuknya militer Cina Pengalaman masuknya TKA Cina yang tanpa kendali ditengarai angkatan bersenjata Cina adalah harus diwaspadai dengan ketat. Alasan investasi bisa berupah menjadi invasi Cina di Indonesia. Alasan investasi akan membuka lapangan kerja di Indonesia. Selama ini terlalu banyak informasi bohong, rakyat sudah sulit untuk percaya info apapun yang diberikan pemerintah. Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), memberikan analisa singkat bahwa: \"Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang Xinyi akan investasi USD11,8 miliar, dan akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Pernyataan Bahlil diduga tidak benar alias bohong\" Menurut Benchmark internasional, setiap investasi satu juta dolar AS akan menciptakan lapangan kerja rata-rata 19 orang, di Indonesia bisa 20 orang. Untuk sektor energi solar panel akan menciptakan sekitar 16,37 lapangan kerja untuk setiap satu juta dolar AS investasi. Kalau setiap investasi per satu juta dolar AS, atau Rp15 miliar, akan menciptakan 20 lapangan kerja, maka investasi 11,8 miliar dolar AS seharusnya menciptakan 236.000 tenaga kerja baru. Bukan 35 000, analisa Bahlil yang bongong Ada indikasi kuat ada hitungan yang di sembunyikan, kebohongan selisih angka 2O1.000 tenaga kerja tersebut, ada indikasi niat busuk untuk TKA dari Cina. Hampir semua proyek PSN adalah proyek para pejabat negara dan kejadiannya akan sama pekerja di di dominasi TKA Cina yang datang tanpa kendali. Perkembangan hampir semua Program Strategis Nasional (PSN ) berdasarkan fakta fakta yang ada bukan hanya membahayakan tenaga kerja lokal atau pribumi juga membahayakan wilayah dan keamanan negara. Atas semua fakta yang terjadi sebaiknya semua proyek PSN, proyek titipan Tiongkok ( RRC ) segera ditinjau ulang untuk di batalkan apapun resikonya. *****
Panglima TNI Minta Maaf, Luar Biasa
Oleh Laksma TNI Purn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Luar biasa, sungguh ini luar biasa. Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pejabat negara saat ini, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono meminta maaf atas pernyataan Panglima yang menggunakan istilah memiting pada pelaku unjuk rasa di Rempang. Pernyataan minta maaf Panglima TNI disampaikan beliau di depan awak media pada Doorstop Asex atau Asean Soliderity Exercise 01 Natuna tahun 2023 di Dermaga Batu Ampar Batam, Selasa 19 September pagi tadi. Apapun alasan beliau tidak perlu diperdebatkan lagi, permohonan maaf dari seorang Panglima TNI, pimpinan tertinggi di jajaran TNI pada kesempatan tersebut adalah hal yang sangat luar biasa. Sudah lama rakyat Indonesia tidak mendengar adanya pengakukan yang begitu jujur dari seorang pejabat tinggi negara. Hal inilah yang patut kita apresiasi kepada Panglima TNI Yudo Margono dan semoga dapat ditiru oleh pejabat tinggi lainnya di negeri ini. Permohonan maaf Panglima TNI hari ini melahirkan dua sejarah baru di Batam yaitu untuk kali pertama negara negara Asean lakukan latihan bersama, kedua untuk pertama kalinya pula seorang pemimpin tertinggi di organisasi besar Indonesia di era milenium meminta maaf atas kesalahannya. Sikap tulus natural apa adanya dimungkinkan karena terbangun dari individu individu yang lekat dengan kearifan lokal. Kita ketahui Laksamana TNI Yudo Margono juga dikenal sebagai Laksamana budayawan, seoramg Laksamana yang membudayakan kembali pagelaran wayang kulit, wayang orang, gamelan dll. Wayang adalah seni yang menonjolkan nilai nilai kesatria dari para pelakunya. Ini mewarnai kehidupan Laksamana Yudo Margono. Di samping itu juga karakter itu tumbuh dari tatanan kehidupan di Kapal. Sehingga sangat tepat seorang bapak Psikologi Kurt Leuwin (1942) memformulasikan bahwa Perilaku dihasilkan dari interaksi person dan lingkungan. Sebagai anggota TNI AL yang lama berdinas di kapal perang apalagi umumnya perwira TNI AL mengawali kariernya di Surabaya, berbahasa lugas, spontan, dan Suroboyoan sering terucap di antara anggota TNI AL, termasuk para perwiranya dan itu terbawa sampai di kedinasan di level senior. Mereka dalam rapat sering menggunakan istilah Suroboyoan walau di antara mereka ada yang bukan berasal dari Surabaya atau Jawa Timur. Jadi bila Panglima TNI Yudo Margono dengan menyatakan dirinya wong deso (orang desa) menjelaskan maksudnya memiting adalah rangkulan, para prajurit di lapangan tidak menggunakan alat apapun, apalagi dinyatakan dengan permintaan maaf sampai 2 (dua) kali menunjukkan bahwa TNI masih bersama rakyat karena TNI memang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk rakyat. Permohonan maaf Panglima TNI ini semoga dapat diikuti pejabat negara lainnya, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan. Budaya minta maaf dari para pejabat negara di negeri ini memang harus dibudayakan. Semoga apa yang diawali oleh Panglima TNI Yudo Margono dapat menjadi pemicu kesadaran tumbuh kembangnya budaya minta maaf kepada rakyat bila terjadi kesalahan selama menjabat. Selamat kepada TNI, semoga tetap pada jati dirinya, tidak menjadi alat politik apalagi alat kekuasaan, apapun yang terjadi pada dirinya dan negri ini. Politik TNI adalah politik negara, TNI mendarmabaktikan dirinya untuk negara, bukan untuk pemerintah atau yang lain. Jakarta, Selasa 19 Sept 2023
POPULER
