OPINI
People Power dari Makassar
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEOPLE power adalah kekuatan rakyat yang tergalang untuk tujuan politik yang beragam. Mulai semata konsolidasi solidaritas rakyat hingga untuk melakukan penggulingan kekuasaan. Sebagai kekuatan rakyat yang nyata dalam bentuk aksi yang tersentralisasi maka people power mudah untuk diarahkan. Selalu ada magnet dalam pengumpulan besar rakyat itu apakah figur, kelompok, partai atau bentuk solidarity maker lainnya. Fenomena acara Jalan Gembira Anies Muhaimin di Makassar yang diikuti lebih dari satu juta peserta menjadi kumpulan people terbesar untuk dukungan pasangan Anies Muhaimin. Magnetnya adalah Anies Baswedan. Tentu massa Muhaimin turut berkontribusi. Gebyar Makassar mengguncangkan media. Menurut Ketua Panitia Tamsil Linrung yang juga anggota DPD asal Sulsel, amplifikasi informasi di media sosial mencapai 35 juta tepatnya 35.833.450 dengan jangkauan audiens 6 hari. Impresi mencapai angka 72.244.664 di medsos dan data pemberitaan di media online tercatat 81.588.603 audiens. Ini angka yang cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan. Luar biasa. Kehadiran massa besar Anies Muhaimin bukan kelas bayaran atau nasi bungkus. Gambarannya adalah apa yang ditulis dalam Tamsil Linrung official @tamsilinrung : \"sukarela, swadaya, urunan, patungan, membiayai diri sendiri & komunitasnya. Inilah ekspresi ketulusan dan totalitas yang jadi ciri khas warga Sulsel jika telah memantapkan pilihan pada duet @ Aniesbaswedan @CakiminNOW\". Ketika orang berbicara tentang enerji perubahan maka enerji itu sesungguhnya telah ada. Apa yang ada di Makassar juga nampak di berbagai daerah. Jumlah massa yang besar pada setiap acara Anies Baswedan. Terus membesar setelah Anies berpasangan dengan Muhaimin. Artinya tinggal membangun sinerji dari berbagai enerji itu. Makassar menjadi modal kuat bagi eskalasi enerji. Rakyat memang rindu akan perubahan. People power sebagai jalan perubahan bukan hal yang mustahil bahkan terus mendekat. Untuk perubahan linier melalui Pemilu 2024 Anies Baswedan adalah magnet pengumpul kekuatan rakyat. Upaya mengganggu bahkan \"membunuh\" berisiko besar. Koalisi partai-partai pendukung yang berpadu dengan kelompok relawan mampu menciptakan koalisi rakyat untuk perubahan. Anies Baswedan merupakan Presiden rakyat yang sedang bergerak menuju Istana. Untuk perubahan non-linier sedang bergerak pula menguat bagai air yang yang mengalir dari berbagai sungai. Menuju penyatuan kekuatan rakyat atau people power. Terlalu banyak kasus Presiden Jokowi yang menyakiti rakyat. Dari pelanggaran hak asasi, korupsi hingga politik dinasti. Terakhir Rempang. Ada pengkhianatan negara di sana, ada dusta dan ada pula perbuatan tercela. Jokowi layak dimakzulkan. Kondisi memang terus mengancam rezim Jokowi. Hal ini sebagai akibat dari perbuatannya sendiri yang hanya sibuk berputar-putar di lingkaran kepentingan kroni dan oligarki. Teriak-teriak keras tentang investasi. Sambil memperbesar hutang luar negeri. Kekuatan rakyat bertahap tapi pasti akan tergalang. Buruh, mahasiswa, santri ulama, purnawirawan, aktivis maupun emak-emak terus bergerak. Kaum profesional dan akademisi juga gigih mengkritisi. Berjuang untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Meski gerakan massa beragam tetapi semua berprinsip sama yakni rezim Jokowi harus diganti atau stop sampai sini. Melanjutkan hanya menambah kesengsaraan bagi rakyat. Rakyat menghendaki perubahan dan siap untuk mematangkan koalisi kerakyatan. Jalan gembira Makassar membangun harapan kegembiraan masa depan. Memberi pelajaran bahwa menggalang kekuatan rakyat itu bukan hal musykil apalagi mustahil. Semua berjalan dengan sendirinya untuk menemukan momentum dan kematangan pada waktunya. People power dari Makassar. Sukses Anies Muhaimin. Bravo para pejuang Sulsel. Mabruk Tamsil Linrung. Bandung, 3 Oktober 2023.
Sembilan Tahun Joko Widodo: Janji Palsu Soal Pangan
Oleh Ubedilah Badrun | Analis Sosial Politik UNJ MASIH ingat sembilan tahun lalu dengan Joko Widodo? Saat itu jadi calon Presiden padahal jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta baru berumur dua tahun. Masih ingat suara lantangnya yang berjanji jika terpilih jadi Presiden akan stop impor pangan? Teriak lantang soal kedaulatan pangan. Janji Manis Joko Widodo Joko Widodo ketika itu berpidato begini.. \" Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok \" kata Jokowi kala itu di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014). Narasi semacam itu muncul lagi saat kampanye menjelang pemilu 2019. Kini jelang pemilu 2024 narasi itu kemaren (29/9) di rakernas IV PDIP muncul lagi. Begini kata Joko Widodo membisiki Ganjar Pranowo : \"Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan\". Loh 9 tahun Joko Widodo berkuasa itu kemana aja? Sembilan tahun lalu janji berani stop impor pangan, nyatanya bohong besar, terlihat hanya sebagai janji palsu. Faktanya lmpor pangan terus terjadi. Data Impor Beras Fantastis Coba kita cek data satu saja, soal impor beras. Data impor beras dari Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa tahun 2015 impor beras sebanyak 861.601 ton, tahun 2016 impor sebanyak 1.283.278 ton, tahun 2017 impor sebanyak 305.274 ton, tahun 2018 impor sebanyak 2.253.824 ton, tahun 2019 impor sebanyak 444.508 ton, tahun 2020 impor sebanyak 356,3 ton, tahun 2021 impor sebanyak 407,7 ton, tahun 2022 impor sebanyak 326,5 ton, dan tahun 2023 impor sebanyak 1,59 juta ton. Total selama sembilan tahun berkuasa Joko Widodo impor beras lebih dari 6,3 juta ton, kurang lebih menghabiskan dana sekitar Rp.60 triliun. Angka yang sangat fantastis, setara dengan impor beras selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Rakyat kini tetap menjerit, harga beras terus naik. Itu baru beras, belum gula yang tahun 2023 saja sudah impor lebih dari 3,5 juta ton, bagaimana dengan daging? kedelai? sayur? buah ? ikan ? garam? dan lain-lain yang dijanjikan stop impor itu. Ternyata semuanya impor, lalu untuk apa berjanji stop impor pangan? Populisme Ala Jokowi Sekedar janji manis untuk menghipnotis rakyat jelata, membohongi petani, membohongi kaum marhaen. Janji politik dalam Nawa Cita yang kabarnya terinspirasi dari gagasan Trisakti Bung Karno telah dikhianati. Saya kira Joko Widodo secara teori politik bisa ditempatkan sebagai fenomena populisme politik yang senang umbar janji palsu atas nama rakyat demi kepentingan elektoral. Meminjam perspektif Weyland dalam Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of Latin American Politics, (2001) Populisme politik dimaknai sebagai suatu cara atau strategi berpolitik yang dengan sengaja sering-sering menyebut atas nama kepentingan rakyat untuk meraih dukungan pemilih. Kira-kira seperti itulah Populisme politik ala Joko Widodo. Diksi atas nama rakyat digunakan demi untuk meraih suara takyat, setelah menang rakyat sesungguhnya diabaikan bahkan ditinggalkan. Realitasnya Joko Widodo akhirnya tidak hanya paham ada mafia impor pangan, tetapi sudah terjebak menikmati kehadiran mafia impor pangan itu, sehingga janji ia abaikan. Kini narasi kedaulatan pangan itu ia munculkan untuk dijadikan agenda oleh calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Bisikan Joko Widodo itu juga menunjukan bahwa soal kedaulatan pangan selama sembilan tahun berkuasa telah gagal, tetapi ia sampaikan nampaknya hanya dijadikan sebagai diksi untuk sekedar meraih suara elektoral untuk pemilu 2024. Apakah rakyat akan kembali terhipnotis dengan janji manis kedaulatan pangan? Sementara ia tidak hanya tidak punya konsep detail bagaimana caranya pangan berdaulat, tetapi juga tidak punya konsep detail bagaimana menertibkan mafia impor pangan? Sepanjang dua hal itu tidak dimiliki dan tidak ada keberanian untuk menertibkan mafia impor pangan, percayalah rakyat hanya akan kembali ditipu oleh populisme politik ala Joko Widodo itu. Apakah populisme ala Joko Widodo akan digunakan Ganjar Pranowo? Prabowo Subianto? Anies Baswedan? Saya kira sudah waktunya rakyat menjadi pemilih cerdas! (*)
Bahlil Tukang Tipu, Proyek Rempang Belum Kantongi Amdal
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti DALAM konfrensi pers pada Senin 25 September lalu, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, proyek Rempang Eco-City telah mengantongi AMDAL. Menurut Bahlil, AMDAL pembangunan Proyek Strategis Negara tersebut, memuat hasil analisis yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Dapat dipastikan, pernyataan Bahlil tersebut adalah sesat-menyesatkan. Tidak benar. Faktanya, beredar surat undangan BP Batam tentang penyusuan dokumen AMDAL proyek Rempang. Surat undangan ini diterbitkan pada 27 September. Selang dua hari setelah Bahlil menyebar kalimar bohong \"proyek Rempang sudah kantongi AMDAL\". Isi surat BP Batam menuliskan, penyusunan AMDAL proyek Rempang dilaksanakan pada 30 September. Berlokasi di kantor Camat Sambulang, Kecamatan Galang. Kenyataan ini menunjukan, AMDAL proyek Rempang belum dilakukan. Artinya, Bahlil dengan sengaja telah melakukan penipuan publik untuk membenarkan arogansi kekuasaan merampas lahan warga. Memberi kesempatan kepada investor mengerjakan PSN di Rempang secara melawan hukum. Sebelum menetapkan sebuah kawasan untuk pengembangan usaha, harus dilakukan study dan penelitian mengenai tingkat bahayanya. Study itu dilembagakan dalam bentuk AMDAL untuk menjaga lingkungan hidup berkelanjutan. Penyusunan AMDAL harusnya melalui proses komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat terdampak untuk mendengarkan pendapat dan tanggapan terkait rencana proyek. Tapi kenyataannya, tanpa libatkan warga dan tanpa didahului penyusunan AMDAL, izin proyek telah diterbitkan serta proses penggusuran warga sudah dilakukan. Perilaku otoriter kekuasaan ini jelas menabrak ketentuan dalam pasal 22 angka 5 UU Ciptaker: \"Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan\". Bagaimana juga ceritanya izin investasi dikeluarkan, bahkan proses penggusuran sudah dilakukan tanpa ada kelengkapan dokumen AMDAL? Perilaku otoriter pemerintah ini jelas terbaca sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 (ayat 1-6) UU Cipataker yang mewajibkan penyusuan dan pengujian dokumen AMDAL sebagai satu-satunya syarat ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dijadikan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha. Artinya, penerbitan izin investasi dan keputusan penggusuran yang dilakukan tanpa diawali penyusunan AMDAL oleh pemrakarsa dengan melibatkan warga terdampak adalah tindakan ilegal. Menegaskan Rempang Eco-City adalah proyek melawan hukum. Apa gunanya juga pemerintah lewat BP Batam beelaku \"konyol\" menyusun AMDAL setelah eksekusi proyek berjalan? Selain melanggar hukum, sungguh tak ada gunanya. Tidak diperlukan lagi. Proses pembuatannya tidak akan objektif lagi. Karena masyarakat adat sebagai pemilik ekologi tidak akan terlibat secara profesional dan proporsional. Dapat dipastikan, penyusunan AMDAL lebih didominasi arogansi kepentingan bisnis dan politik dari pada pertimbangan perlindungan ekologi. Hakikatnya hanyalah untuk membenarkan penerbitan izin investasi dan keputusan penggusuran yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi di mata hukum, perilaku tersebut tercatat sebagai model pertanggung jawaban moral kekuasaan yang sangat tidak bermoral dan ilegal. Kekuasaan ini memang mabuk investasi. Tidak peduli dengan lingkungan hidup. Tidak peduli dengan sejarah dan budaya 16 kampung tua yang audah eksis sejak ratusan tahun silam. Terutama Bahlil \"si tukang tipu yang munafik\", hanya khawatir dengan investasi Tiongkok di Rempang. Dimana Bahlil memposisikan, sejarah dan peradaban masyarakat adat Melayu Islam lebih rendah dibanding investasi China. Demi ambisi bisnis pengembangan ekosistem sollar panel (PLTS) China, TBS Group (milil Luhut), Adaro (milik keluarga Erick Tohir) dan Medco Group (milil group Salim dan keluarga Paniagoro), Bahlil dengan sengaja membohongi maayarakat Indonesia. Pejabat pemerintah lainnya juga turut memberi pernyataan-pernyataan \"bohong\" terhadap Pulau Rempang yang bukannya menyelesaikan masalah justru menambah keresahan di masyarakat. Hingga hari ini, warga tidak pernah diberikan informasi terkait dampak-dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi akibat rencana pembangunan proyek Rempang. Pemerintah hanya menyampaikan iming-iming lapangan pekerjaan, tapi tidak jujur menyampaikan berapa banyak mata pencaharian, sejarah, dan hal lain yang akan dihancurkan. Shame On You....
Indonesia Sudah Dikuasai Etnis Cina - PKI Akan Bangkit Kembali
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih ADA yang salah dalam mensikapi persatuan bangsa dan kemudian angkat senjata, ada yang sulit bersepakat dalam menentukan arah politik kedepan sehingga terpaksa berganti UUD sampai 4 kali. Bung Hatta terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden 1 Desember 1956 karena tidak sejalan dengan Bung Karno. Dan paling mengenaskan adalah ada yang berhianat terhadap Pancasila dan dengan biadab menumpahkan darah sesamanya dengan terjadinya \"Kudeta G 30 S PKI\". Dalam peristiwa itu melahirkan kecurigaan tentang keterlibatan etnis Cina yang boleh jadi kepanjangan tangan dari negara leluhurnya yang komunis dari RRC. Simaklah dialog antara Aidit dan Mao Tse Tung tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking, menjelang Kudeta G 30 S PKI : \"Mao : Kami harus bertindak cepat Aidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalang.\" \"Mao : Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu : habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu\" \"Aidit : itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.\" \"Mao : Di Shensi utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja.\" Saat ini justru terjadi lagi poros Jakarta - Peking, apalagi warga Cina sudah leluasa masuk dan ikut mengatur negara, bahkan sebagian mereka telah memiliki partai politik tersendiri dan beberapa etnis Cina sudah bisa sebagai pejabat negara sekelas Walikota dan lainnya. Bermacam-macam aturan telah memperkuat jaringan bisnis Cina lebih leluasa dalam mengembangkan modal sosial dan budaya yang dimiliki dengan \"bonding\" , yaitu memperkuat ikatan dan kohesi dalan kelompok jaringan sosial serta memperkuat \"brigding dan linking\"-nya di Indonesia. Jaringan bisnis Cina antara lain melalui naga Oligargi makin kuat makin menggurita dan tentakelnya sudah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Munculah konglomerat baru etnis Cina yang sukses menguasai sumber daya alam dan menguasai jalur informasi, produksi, dan distribusi barang . Bahkan etnis Cina sudah mampu menguasai dan memanfaatkan modal politik, sosial, budaya dan ekonomi bahkan sudah menguasai kebijakan politik pemerintah. Rezim saat ini benar benar lengah dan ceroboh, \"sebuah awal yang didambakan etnis Cina untuk tampil aktif dalam bidang bidang yang selama 32 tahun tertutup, telah jebol bahkan di jebol oleh rezim saat ini\" Begitu bodoh nya, sejak Pemilu 2004 lalu, ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden menggunakan aksara Cina dalam selebaran kampanye untuk mengambil hati mereka. Saat ini gejalanya makin terang terangan. Tidak bisa dibayangkan saat ini sangat mengerikan justru terjadi akses pekerjaan yang berdalih investasi, mensyaratkan bahasa Cina untuk menerima pekerja pribumi. \"Saat ini negara telah jebol di serbu etnis Cina, tidak hanya fokus bidang bisnis, mereka telah bisa mendirikan partai politik, LSM dan Ormas.\" Keruntuhan negara sudah didepan mata tanpa disadari oleh para pemangku kekuasaan saat ini. Ironisnya dikembangkan bahkan dilindungi sekedar ikut mengais makan dari etnis Cina yang kekayaannya justru dengan jalan merampok dan merampas sumber daya alam kita. Hanya ada jalan untuk mengatasi pertempuran ini, negara mutlak harus segera kembali ke UUD 45. Kalau tidak warga negara pribumi dan anak cucu kita akan terbunuh, dibunuh dan terusir dari tanah airnya. (*)
Kasus Rempang Merupakan Skandal Nasional
Oleh Syafril Sjofyan | Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 Konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang pada tanggal (7/9) di Pulau Rempang merupakan Skandal Nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Tindakan sewenang-wenang rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang dengan “kekerasan” melalui pengerahan aparat gabungan. Menggunakan perlengkapan taktis membombardir dengan gas airmata, seperti menghadapi huru hara para perusuh. Menyebabkan rakyat Melayu Rempang termasuk anak-anak jadi korban baik secara fisik dan psikis. Merupakan perilaku yang merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Perbuatan ilegal pemerintah Jokowi diawali “kebohongan” menyatakan investor dari China Xinyi Glass terbesar di dunia dan yang akan dibangun di Pulau Rempang menjadi pabrik terbesar no. 2 di dunia. Bla..bla disertai dengan janji muluk. Ternyata Xinji Glass dari China bukan pabrik terbesar didunia. Ada sepuluh besar pabrik kaca di dunia tidak termasuk Xinji. Secara equity perusahaannya juga tidak mempunyai kemampuan untuk menggelontorkan investasi dana sebesar 170 Triliun apalagi 381 trilyun. Nah lho!. Aneh bin ajaib memang. Badan Pengelola Batam (BP Batam) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah Pusat. Telah menyerahkan pengelolaan pulau tersebut kepada PT MEG. Pada hal PT MEG pada tahun 2004 pernah diperiksa korupsi 3,6 Trilyun sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya. Penyerahan izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" jelas tidak memenuhi proses perizinan yang layak. Rekomendasi DPRD Batam 2023 yang merujuk pada kerjasama PT MEG tahun 2004 selain dipaksakan juga cacat hukum, berpotensi besar adanya tindak korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Menurut Ombudsman RI sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang belum dimiliki BP Batam. Alias belum diterbitkan HPL dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat, penduduk pribumi asli Melayu yang sudah menghuni secara turun temurun. Pertanyaannya, atas dasar apa BP Batam memberikan pengelolaan pulau Rempang kepada PT MEG. Kemudian secara mendadak tanpa dasar hukum yang kuat. Keluar Kepmenko Perekonomian Airlangga Hartarto No. 7 tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 menjadikan proyek “Rempang Eco City” sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Tindak lanjut hasil pertemuan Presiden RRC Xi Jinping dengan Presiden Jokowi. Hanya untuk pendirian Pabrik Kaca dan Solarsel, tentu tidak mempunyai kebutuhan lahan seluas pulau Rempang. MoU dengan China melalui Proyek kerjasama PT MEG dengan Xinyi Group, ternyata “bersyarat” dengan “pengosongan” pulau Rempang dengan adanya batas waktu. Ini jelas sangat merendahkan kedaulatan bangsa Indonesia, serta patut dicurigai sebagai invasi China berkedok Investasi. Hanya berdasarkan kerjasama investasi. Pemerintah Jokowi tega “memaksa” pengosongan pulau Rempang. “Mengusir” penduduk asli pulau Rempang yang berada di 16 titik kampung tua. Mereka sudah ada sejak abad ke 18 menghuni dan menjaga pulau tersebut dari penjajahan Belanda dan pencaplokan dari Negara tetangga. Kemudian Pulau Rempang menjadi bagian dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah 78 tahun. Mereka hidup secara tenteram aman dan damai. Sungguh keterlaluan mereka para penduduk pribumi pulau Rempang sekarang tidak lagi merdeka. Mereka penduduk Rempang “terusik/ tertekan” tidak tenteram dan “akan terusir” baik secara “pelan/ bujukan” maupun “paksaan” oleh ulah rejim Jokowi. Pemerintah Jokowi memang sangat pro investasi tanpa peduli terhadap lingkungan dan sosial kemanusiaan. Konon pada Pilpres 2019 dengan janji manis tentang pemberian sertifikat Presiden Jokowi memenangkan suara yang besar di Batam khususnya pulau Rempang. Cara paksaan terhadap penduduk pulau Rempang berujung demo masyarakat Melayu di kantor BP Batam. Berikut karena “tekanan besar” dari berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU dan MUI yang menolak dan menghentikan “pengusiran rakyat Melayu dari pulau Rempang” serta banyaknya unjuk rasa masyarakat diberbagai kota besar di Indonesia mendukung perjuangan rakyat Rempang supaya tidak diusir dari tanah mereka. Pemerintah Jokowi “terpaksa” sementara “mengalah” hanya mengeser 5 kampung tua, namun belajar dari nasib rakyat asli di pulau Komodo karena adanya investasi, lambat laun kehidupan mereka merana, karena mereka “sulit atau dibuat sulit” mencari nafkah akhirnya dengan “terpaksa” mereka meninggalkan pulau tersebut. Mengenaskan. Mereka swasta asing dimungkinkan bisa berbuat seenaknya terhadap pulau Rempang tanpa dapat di ketahui lagi oleh penduduk asli. Bahkan memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang/ money laundering oleh para taipan konglomerat hitam. Hal ini, jika dikaitkan dengan keinginan rejim Jokowi mengajukan RUU untuk melegitimasi HGU 2 x 90 tahun. Selama 180 tahun HGU swasta asing akan hidup bebas “berkuasa” di pulau Rempang yang kosong. Tenaga asing diatur oleh investor akan hadir dengan kemudian selama masa tersebut mereka akan mempunyai banyak keturunan. Patut dicatat, jika pulau dikosongkan artinya pribumi sudah tidak ada. Sekian lama asing memiliki HGU yakni selama 180 tahun investor China membangun infrastruktur mereka berbuat apa saja terhadap pulau tersebut. Secara lambat laun tapi pasti pemerintahan RI dikemudian hari (anak dan cucu) akan “terpaksa” melepas pulau Rempang tersebut. Karena tidak ada lagi pribumi berada dipulau tersebut. Tentu ini pelan tapi pasti merupakan Invasi China yang berkedok investor. Sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sebenarnya keinginan rejim Jokowi dengan HGU yang sangat lama bagi para investor asing berusaha di pulau Rempang dan PSN daerah lainnya termasuk di IKN. Menetapkan HGU melalui Kepres & Inpres melanggar dan bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1960 dan putusan MK No. 21-22/ 2007 serta melanggar UUD 45. Namun karena ambisi. Maaf tidak terkendali. Melanggar Konsitusi. Bisa berakibat fatal bagi Indonesia akan “terjajah” kembali terutama oleh asing China. Sepertinya, banyak kebijakan Pemerintahan Jokowi yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia. Harus disadari sepenuhnya oleh para tokoh nasional, sehingga perlu memberdayakan para anggota lembaga legislatif dan partai untuk “punya keberanian” meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Sesegera mungkin. Bandung, 28 September 2023.
Memotret Integritas Khofifah
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KONSISTEN. Mungkin ini kata yang tepat untuk menilai Khofifah. Matang sebagai pimpinan muslimat NU, Khofifah nampaknya berupaya menjaga integritasnya. Satu kata dengan perbuatan. Pagi A, siang dan sore tetap A. Teringat K.H. Miftahul Ahyar. Berjanji ketika terpilih menjadi Rois Am PBNU, beliau tidak ingin merangkap jabatan. Dan betul, beliau konsisten. Ini dibuktikan dengan mundur dari jabatannya sebagai ketua MUI. Berbagai bujuk rayu dan permintaan dari sejumlah pengurus MUI agar beliau tetap sebagai ketua MUI, tegas menyatakan untuk mundur. Sama sekali tidak goyah pendirian. Janji yang diucap harus ditunaikan. Nampaknya ini bagi beliau adalah hal prinsip. Beberapa bulan kemudian, datang tawaran dari partai besar kepada Sang Kiai untuk menjadi cawapres. Apa jawab beliau? Tetap mau fokus urus NU. Istiqamah. Inilah sosok Kiai NU yang layak menjadi teladan dan cermin, khususnya bagi warga Nahdhiyin. Dari dulu ingin saya menulis tentang beliau. Karena sosok ulama seperti ini jumlahnya tidak lagi banyak. Komitmennya kuat, dan kokoh dalam menjaga konsistensi. Satu ucapan adalah sabda yang tidak boleh diingkari. Begitu juga Khofifah. Gubernur Jawa Timur yang sekian lama menjadi ketua muslimat NU ini juga figur yang layak jadi teladan. Terutama dalam menjaga komitmen dan konsistensinya. Kabarnya, berulangkali tim Anies Baswedan meminta Khofifah untuk menjadi cawapres, Khofifah menjawab dengan elegan bilang: \"ingin fokus di Jawa Timur\". Khofifah nampaknya memilih untuk melanjutkan tugasnya di Jatim untuk periode kedua (2024-2029). Bulan lalu, kabarnya Khofifah diminta lagi untuk menjadi cawapres Anies. Jawabnya tetap sama: \"ingin fokus meneruskan tugasnya di Jawa Timur\". Tetap konsisten. Gagal meminta Khofifah, Anies Baswedan mendapatkan ganti yang tidak kalah menariknya yaitu Muhaimin Iskandar. Bukan saja sosok yang dinanti, Muhaimin punya mesin partai yang selama ini menjadi kebutuhan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies. KPP dapat cawapres dari NU Plus. Maksudnya tokoh NU, Plus Partai. Yaitu PKB. Anies dan KPP seperti \"ketiban pulung\". Setelah lama ditekan oleh Demokrat yang mau segera exit, Muhaimin Iskandar datang memberi solusi. Menolak jadi cawapres Anies dengan alasan ingin tetap melanjutkan dan menuntaskan pengabdiannya di Jawa Timur, lalu datang tawaran dari tim capres lainnya. Infonya, ada pejabat tinggi yang menemui Khofifah untuk jadi cawapres calon lain. Khofifah pun menolaknya. Alasannya sama: \"ingin fokus di Jawa Timur\". Emang Khofifah gak takut ditekan atau dikriminalisasi? Demikian pertanyaan netizen. Biarlah Khofifah yang menjawab. Ini bukan wilayah otoritas pengamat dan analis politik. Ini wilayahnya Khofifah. Dari sini, nampak Khofifah masih terlihat konsisten. Ini soal integritas. Sebuah \"Harta karun\" yang dibangun dan dijaga amat lama oleh Gubernur Jawa Timur. Tidak disediakan ruang untuk menegosiasinya, meskipun itu menggiurkan. Selain integritas, yang tentu ini menjadi pertimbangan utama Khofifah, Pertimbangan lain boleh jadi karena Khofifah tidak ingin hubungannya dengan Muhaimin Iskandar dan PKB rusak. Khofifah juga tidak ingin dituduh sebagai pemecah belah warga Nahdhiyin, khususnya para pemilih PKB yang saat ini sedang eforia mendukung Muhaimin Iskandar. Iya kalau menang. Kalau jadi cawapres, lalu Khofifah kalah? Ini akan jadi bumerang bagi karir Khofifah kedepan. Jabatan gubernur 2024-2029 di depan mata lepas, nyawapres gagal. Ini justru berpotensi jadi bullyan khususnya di kalangan warga Nahdhiyin sendiri. Khofifah masih terus digerilya, kata sumber yang saya dapatkan. Akankah Khofifah pada akhirnya menyerah? Lagi-lagi ini soal bagaimana Khofifah menjaga integritasnya kaitannya dengan konsistensi yang selama dirawatnya. Jakarta, 29 September 2023
Anwar Ibrahim yang Membanggakan
Oleh Shamsi Ali | Imam Masjid New York, Diaspora Indonesia di Kota New York. Jum’at lalu, 22 September 2023, Pusat Kebudayaan Islam New York (Islamic Cultural Center of New York) atau juga dikenal dengan 96th Street mosque mencatat sejarah baru. Yang bertindak sebagai khatib adalah seorang Perdama Menteri yang beretnis Asia Melayu, Datu’ Dr. Anwar Ibrahim. Sejak berdirinya di tahun 70-an belum pernah ada pejabat tinggi setingkat PM yang menyampaikan khutbah. Tentu saja sebagai seorang muslim, yang juga beretnis Asia Melayu, apalagi pernah menjadi imam di masjid itu selama 14 tahun, sangat membanggakan. Sebagai putra Indonesia, Muslim Melayu, tentunya juga bermimpi suatu ketika ada pemimpin dari negara muslim terbesar dunia itu yang bisa menjadi khatib di kota dunia itu. Bagi sebagian mungkin khutbah itu biasa. Iya memang biasa saja. Hanya ceramah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai persyaratan sahnya Sholat Jumat. Tapi ketika seorang pemimpin bangsa, seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hal ini menjadi sangat “luar biasa” (extraordinary). Pertama karena posisi Anwar sebagai salah seorang pemimpin dunia Islam. Tentu sebagai pemimpin dunia Islam ada harapan pemimpin itu punya pemahaman Islam yang mumpuni. Tingkatan keilmuan pemimpin itu akan terukur salah satunya dengan kemampuan menyampaikan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat itu seorang khatib akan membacakan ayat-ayat dan hadits-hadits, membuktikan jika dia mampu membaca Al-Qur’an. Apalagi ketika khutbah itu disampaikan di kota New York, dan di Minggu ketiga September pula. Kota New York adalah kota dunia. Di kota inilah Wall Street dan organisasi dunia PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bertempat. Di Minggu ketiga September itu adalah momen ketika seluruh pemimpin dunia (minimal wakilnya setingkat Menteri) hadir. Sehingga khutbah di New York saat itu memiliki signifikansi besar, seolah memberikan arahan moral kepada dunia. Dengan tampilnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, saya semakin memiliki harapan jika ke depan pemimpin Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia juga harus mampu. Karenanya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, akan semakin tersadarkan jika ke depan memilih pemimpin baiknya atau harusnya pemimpin yang bisa mewakili wajah Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia. Bagi saya pribadi, aneh saja jika pemimpin negara Muslim terbesar itu minim ilmu Islam, bahkan boleh jadi tidak bisa baca Al-Qur’an. Saya kemudian gembira melihat sebuah flyer yang sedang viral. Bahwa ada satu pasangan (memang baru satu saat ini) bacapres-bacawapres yang akan menjadi khatib dan Imam di Madura. Khatibnya adalah bacapres dan Imamnya adalah bawacapres. Tidakkah pada poin inipun saja sudah membanggakan? Apalagi jika nanti terpilih dan mampu tampil di gelanggang dunia global, termasuk di kota New York yang dikenal sebagai ibukota dunia. Sebagai diaspora Indonesia yang telah menghabiskan hampir 2/3 umurnya di luar negeri tentu punya keinginan untuk mengenalkan kehebatan Indonesia dalam berbagai aspeknya. Dari aspek kulinari, budaya, seni (terima kasih Putrì), aspek ekonomi, poliitk bahkan militernya. Kita bermimpi melihat restoran-restoran kulinari Indonesia di berbagai belahan dunia. Sayang, di Amerika misalnya, Indonesia jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Kalah dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, apalagi Thailand. Kita bermimpi melihat bisnis-bisnis milik warga Indonesia masuk bursa efek New York. Kita berharap Indonesia punya pengaruh politik global yang ikut menentukan kebijakan dunia. Bahkan kita ingin melihat Indonesia punya kharisma dan ditakuti dunia karena kekuatan militernya. Turki misalnya mampu masuk 7 kekuatan militer dunia sebagai anggota NATO. Tapi bagi saya pribadi sebagai seorang Muslim dan pelaku dakwah, ingin rasanya melihat Indonesia diperhitungkan minimal oleh dunia Islam bahwa bangsa ini memang bangsa muslim terbesar dunia. Bukan sekadar secara kwantitatif. Tapi juga secara kwalitatif. Bahwa muslim Indonesia diperhitungkan karena berkwalitas keislaman yang mumpuni. Dan semua itu akan lebih mengagumkan lagi ketika pemimpinnya punya kualitas keislaman yang dapat dibanggakan. Maka jika anda Muslim dan cinta Indonesia pastinya menginginkan hal yang sama. Right or wrong? NYC Subway, 28 September 2023.
TRITURA 23: (2) Bagi Pribumi yang Tidak Sontoloyo, PEMILU dan PILPRES Bukan Segala-galanya
Oleh Sri-Bintang Pamungkas | Politisi Senior ORANG bisa berkilah apa saja dengan mengatasnamakan Daulat Rakyat sebagai pembenaran keharusan melaksanakan Pemilihan Umum atau Pemungutan Suara Rakyat. Tapi banyak kenyataan menunjukkan bahwa adanya Pemungutan Suara tidak mengakibatkan Rakyat bertambah sejahtera. Bahkan sebaliknya, menjadi semakin sengsara. Apa pun alasannya, itu terjadi di mana-mana di dunia, sebagai negara-negara yang menyatakan dukungannya kepada Daulat Rakyat. Di negara-negara kerajaan yang tidak mengenal \"demokrasi\" (Daulat Rakyat) ataupun \"konstitusi\" (Negara Hukum), rakyat dan bangsanya bisa hidup sejahtera dengan adil dan makmur seperti pernah kita alami di zaman Sriwijaya dan Majapahit, tentu dengan segala pasang-surutnya. Tentu juga tidak bisa diabaikan apa yang terjadi di Mesir semasa Firaun di satu pihak, dan semasa Nabi Yusuf di lain pihak. Di satu pihak kita melihat bagaimana manusia berbondong-bondong mempertaruhkan jiwa dan raganya dengan mengarungi lautan luas, jalan yang terjal serta kawat berduri, bahkan peluru dari senjata api, untuk mencapai tanah harapan di Eropa dan Amerika Serikat yang konon adalah negara-negara demokratis. Mereka dengan segala keterpaksaannya meninggalkan derita di tanah-airnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang terbukti tidak memberikan harapan hidup. Di lain pihak kita juga tahu, bagaimana para negara kolonialis yabg bertopeng demokrasi dan konstitusi tersebut mencapai kesejahteraannya melalui perang dan penjajahan pada masa lalu. Mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang \"cakap\" lewat pemungutan suara, setelah bertahun-tahun bergelimang \"dengan darah dan besi\" (durch blut und eisen, kata Bismarck dalam Perang Dunia-2 mengulangi orang-orang Portugis ketika menjajah Maluku pada 1500-an), sebagai alat kampanye untuk menjajahi rakyat di benua lain. Bahkan sampai sekarang dengan kehadiran ribuan tentara NATO di mana-mana di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Memang belum nyaman betul sepuluh tahun sesudah kita merdeka, dan baru mencoba-coba dan meniru-niru melakukan Pemilu pada 1955, sebagai sebuah \"budaya politik\" baru yang diimpor juga dari para penjajah. Para mantan penjajah itu juga yang menyampaikan pendapatnya, bahwa Pemilu 55 itu adalah yang \"terbaik sepanjang sejarah Indonesia\". Tentu yang dimaksud adalah almost \"semua bisa menyampaikan suara\" dan almost \"tidak ada kecurangan\". Tetapi Pemilu yang \"parlementer\" seperti yang dipakai para mantan penjajah dari Eropa itu pun tidak menghasilkan apa-apa, bahkan gagal menyusun konstitusi baru dan kemudian kita kembali memberlakukan UUD Asli 1945 pada 5 Juli 1959 kembali kepada jati diri kita sendiri. UUD Asli buatan Republik Proklamasi 45 itu menjelaskan kepada kita adanya negara berkedaulatan rakyat dan sekaligus negara hukum. Akan tetapi tidak ada satu kata pun tentang Pemilu disebut-sebut. Tidak pula ada satu kata partai politik. Tentulah itu tidak berarti NKRI melarang Pemilu dan melarang partai politik. Pasal 28 UUD 45 asli sudah jelas menyatakan itu sebagai hak-hak asasi, bahkan sebelum ada Deklarasi Human Rights PBB. Melainkan, bahwa partai politik dan Pemilu itu bisa sewaktu-waktu diadakan dan tidak mesti wajib dilakukan apalagi dilakukan secara regular. Tentu saja, kecuali sudah ditentukan begitu dalam Undang-undang. Sekalipun begitu, Undang-undang tentang partai politik dan Pemilu itu pun bisa dicabut dan diubah sewaktu-waktu. Rezim Soeharto adalah rezim pertama yang memulai kerusakan dalam menjalankan negara. Janjinya melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekwen ternyata sebuah kebohongan besar terhadap rakyat, bangsa dan negara. Para wakil rakyat \"dicekik\" dan \"ditamparinya\", sehingga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara berada di ketiaknya. Dia mainkan MPR, sehingga bisa terpilih menjadi Orang Nomor 1 berkali-kali sebagai calon tunggal. Dibuatnya pula sedemikian rupa, sehingga alat negara bersenjata boleh membunuh rakyat dengan alasan demi keamanan dan stabilitas. Akhirnya dia pun jatuh karena ulahnya sendiri, tanpa meninggalkan secuilpun kesejahteraan kepada rakyat banyak.Melainkan berbagai kerusakan perilaku yang hanya bisa dicontoh oleh para penjahat, yaitu, rezim-rezim selanjutnya: korupsinya, utang-utangnya, sumberdaya alamnya, Hak Guna Usaha Lahan-nya, KKN-nya, Kelahiran Cina-cina Konglomeratnya, dan ... Kecurangannya dalam Pemilu. Karena kecurangan Soeharto dalam Pemilu-pemilu itulah, maka dia dicap sebagai Diktator Negara Kekuasaan. Oleh Asing dan Aseng, serta para Pengkhianat Domestik yang bermaksud menguasai Indonesia, Negara Kekuasaan Soeharto itu dijadikan alasan untuk mengubah UUD 45 ASLI menjadi UUD PALSU... yang sekarang berlaku. Dimasukkanlah Paham Demokrasi Barat dengan Kekuasaan ada di tangan para Oligarki yang berlindung di balik Partai-partai Politik dan Pemilu. Maka Pemilu menjadi Wajib sekalipun dicurangi... Dan Daulat Partai Politik menggantikan Daulat Rakyat. Para Guru Besar saja tidak sadar, bahwa itulah yang terjadi... Apalagi para Pribumi Sontoloyo... Maka dimulailah babak NKRI yang Baru, yaitu NKRI yang dikuasai para Penjahar Asing, Aseng dan Pengkhianat Domestik... dan dihuni oleh para Pribumi Sontoloyo. Seperti manusia-manusia yang dinina-bobokkan oleh Paham Demokrasi Barat dan Konstitusi Palsu, mereka masih menganggap Indonesia ada dalam keadaan baik-baik saja. Ketika orang-orang Cina menggusur tanah-tanah Rakyat, mereka berujar \"nanti akan diperbaiki lewat Pemilu\"... Ketika Angkatan bersenjata ikut menyiksa Rakyat, mereka bilang keadaan akan berubah setelah Pemilu... Ketika Utang Luar Negeri menggurita, mereka mengira Pemimpin Hasil Pemilu akan bisa menutup Utang-utang itu... Ketika PKI Gaya Baru merajalela, mereka tidak mengira bahwa paham Komunis telah merasuki jiwa mereka sendiri, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak sadar sedang ikut menarikan genderang rezim UUD PALSU. Tapi tak ada kejahatan yang bisa menandingi kejahatan Rezim Jokowi. Firaun pun tidak mengundang Tentara Asing untuk mencederai dan menyiksa Rakyatnya sendiri... Tetapi Rezim Jokowi mengundang Bangsa Asing untuk mengambil-alih Indonesia.... sebuah Kejahatan Yang Amat Dahsyat. Dan Rezim ini pun mau menyelenggarakan Pemilu demi kemenangan Asing dan Aseng... dan demi mengelabuhi Rakyat... Seakan-akan Pemilu dan Pemimpin Baru yang terpilih lewat UUD PALSU nanti akan menyelesaikan semua persoalan Rakyat, Bangsa dan Negara... Tidak mungkin Pemilu yang diselenggarakan Penjahat akan menghasilkan manfaat... Apalagi sudah diketahui para Calonnya adalah Boneka Rezim dan Boneka Asing dan Aseng... para pendukung UUD PALSU. Para Pribumi Sontoloyo itu tidak sadar, bahwa Allah Swt sedang menjatuhkan Adzab dengan mengirim Rezim yang lebih jahat daripada Rezim Firaun yang juga dikelilingi oleh para Oligar seperti Haman dan Qarun... Tentunya lebih banyak Pribumi yang Tidak Sontoloyo dan memilih TIDAK IKUT PEMILU... Hanya saja mereka takut... melebihi takutnya kepada Allah! Jakarta, Hari Maulid 2023. (*)
Mengintip Elektabilitas Anies-Cak Imin
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa MUHAIMIN Iskandar, atau orang sering memanggilnya dengan sebutan Cak Imin mengaku kalau elektabilitas Anies Baswedan naik pesat. Bahkan paling tinggi di antara bakal capres yang ada. Cak Imin menyebut sumbernya dari Polmark. Lembaga Survei milik Eep Syaefullah Fatah ini memang diminta oleh Cak Imin untuk mendampingi PKB dengan melakukan survei di 78 dapil. Masing-masing dapil diambil samplingnya 800. 800x78= 62.400 sample. Margin of error \"Nol Koma\" persen. Rumus survei, makin besar sample yang dipetik, maka makin kecil tingkat errornya. Lebih akurat hasil surveinya. Dibanding misalnya sample yang diambil itu kecil. Umumnya 800, 1.200, 1600, dst. PolMark ambil sample 62.400. Berapa elektabilitas Anies Baswedan di survei PolMark? Cak Imin rupanya masih menyimpannya. Mungkin ini bagian dari strategi pemenangan. Satu sisi perlu diumumkan untuk memberi motivasi bagi para relawan Anies-Cak Imin. Di sisi lain, tetap disimpan angkanya agar tidak dibaca lawan. Bikin penasaran juga ! Masuk akal juga jika elektabilitas Anies-Cak Imin naik. Ini analisisnya. Pertama, sebelumnya stigma negatif terhadap Anies, terutama di kalangan warga Nahdhiyin, sangat masif. Khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setelah deklarasi Anies-Cak Imin, stigma negatif itu mulai menghilang. Ada datanya yang bisa anda baca di google. Dengan hilangnya stigma negatif, Anies mulai terbuka pintunya. Sekarang, kehadiran Anies mulai diterima di kalangan Nahdhiyin. Dengan sendirinya elektabilitasnya naik. Ini kata kuncinya. Kedua, mesin politik PKB bergerak. PKB adalah partai dengan semua konstituennya, menginginkan Cak Imin cawapres. Bahkan sejak pilpres 2014. Tahun 2022 kemarin ada Ijitima\' Ulama Nusantara, yaitu ulama yang menjadi basis pendukung PKB, merekomendasikan Cak Imin cawapres. Ini menjadi faktor yang membuat seluruh elemen di PKB semakin antusias bergerak dan melakukan kerja-kerja politik lebih masif dan terstruktur untuk memenangkan Cak Imin. Ketiga, PKB adalah partai. Punya mesin politik dari tingkat pusat sampai tingkat ranting kelurahan. Mereka bergerak dalam satu komando untuk memenangkan Anies-Cak Imin. Kompak dan solid. Operasi penggembosan terhadap PKB ternyata belum kelihatan efektif. Keempat, PKB sudah cukup lama merawat pesantren, ulama dan mereka yang berada di struktur NU daerah. Umumnya, mereka adalah para tokoh yang punya pengaruh di pemilih. Pilihan dan fatwa politik ulama itu diikuti oleh ribuan hingga ratusan ribu santri, alumni dan jama\'ahnya. Ini menjadi cukup signifikan untuk menambah elektabilitas Anies-Cak Imin. Kelima, selama ini ada keterbelahan serius di kalangan Umat Islam yang menjadi basis pemilih terbesar dalam setiap pemilu. Yaitu antara mayoritas warga Nahdhiyin dengan kelompok Islam lainnya. Ketika Cak Imin bergabung dengan Anies, kelompok-kelompok umat yang terbelah ini menyatu. Dari sini terjadi gelombang dukungan kepada Anies-Cak Imin yang semakin masif. Lima hal ini diprediksi menjadi faktor yang membuat geliat naiknya elektabiltas Anies-Cak Imin secara drastis. Ini akan terus naik jika tidak muncul variable baru yang bisa menghambat laju elektabilitas Anies-Cak Imin. Muncul pertanyaan: mungkinkah pergerakan elektabilitas Anies-Cak Imin akan dihambat oleh munculnya cawapres lain yang direkrut dari tokoh Nahdhiyin? Semua tetap ada kemungkinan. Tapi, ada satu hal. Tokoh NU yang lain tidak punya mesin partai seperti Cak Imin. Ini juga akan diragukan efektifitasnya. Apalagi saat ini, antusiasme sebagian besar warga Nahdhiyin sedang tumbuh pasca Cak Imin maju sebagai cawapres. Jakarta, 26 September 2024.
Visi-Misi Pemerintahan Jokowi Gagal Total: Mau Diteruskan?
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) JOKOWI akhirnya buka suara mengenai ‘Perubahan’, mengenai Visi-Misi Presiden. Jokowi mengeluh, kalau setiap ganti pemimpin harus ganti visi lagi, kapan bisa naik kelas. “Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya?\", Kata Jokowi. https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/09/20/19375541/jokowi-jangan-sampai-ganti-pemimpin-ganti-visi-lagi Pernyataan Jokowi tersebut sangat tidak bermakna. Menunjukkan Jokowi tidak mengerti bahwa seorang pemimpin harus visioner, mempunyai Visi dan Misi untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera, di tengah perubahan geopolitik, teknologi, dan seterusnya. Yang lebih memprihatinkan, Jokowi terlihat antara ada dan tiada Visi-Misi. Artinya, Visi dan Misi Jokowi hanya hiasan rangkaian kata, yang terputus dengan realisasi pelaksanaan. Bahkan bertolak belakang. Pada pilpres 2014, Jokowi mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini jelas hanya ilusi, dan tidak bermakna. Karena, semua orang tahu, Indonesia pada saat itu, pada saat Pilpres 2014, sudah sangat Berdaulat dan Mandiri. Jadi, untuk apa lagi “Mewujudkan Indonesia Berdaulat dan Mandiri”? Jelas, Visi seperti ini kosong belaka, tidak ada arti sama sekali bagi Bangsa yang sudah Berdaulat dan Mandiri. “Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong?” Boro-boro Gotong Royong, Indonesia sekarang malah menjadi negara kapitalisme oligarki ala kolonial. Yaitu, kebijakan yang memiskinkan rakyat di satu sisi, dan memberi penguasaan sumber ekonomi kepada segelintir pengusaha oligarki di lain sisi. Kebijakan tersebut, antara lain, Jokowi mencabut subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi kereta kelas ekonomi tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014. Harga bensin premium dan solar naik lebih dari 30 persen per 18 November 2014, di tengah harga minyak dunia turun lebih dari 40 persen. Kemudian, tarif listrik dan harga 20 kereta kelas ekonomi jarak jauh dan jarak sedang naik per 1 Januari 2015. https://www.beritasatu.com/ekonomi/213932/januari-2015-pemerintah-hapus-subsidi-20-kereta-ekonomi Sebaliknya, per April 2015, Jokowi memberi stimulus triliunan rupiah kepada segelintir pengusaha sawit, dengan alasan meluncurkan program biodiesel B20, B30, etc. Tentu saja, rakyat ikut menanggung harga biodiesel non-subsidi campuran minyak sawit yang menjadi lebih mahal. Kebijakan ala kolonial lainnya, seperti pengusiran atau penggusuran warga di daerah pertambangan, demi oligarki tambang. Program pengusiran ini berjalan sangat lancar, dikawal polisi dan tentara. Sebagai contoh kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara pada April 2015. Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror. https://www.mongabay.co.id/2015/05/12/dari-pulau-wawonii-lahan-warga-terampas-tambang-protes-berbuah-aniaya-dan-penangkapan/ Visi Jokowi 2014 tersebut dikemas lebih rinci menjadi tujuh Misi, dan sembilan agenda aksi, disebut Nawa Cita. Semuanya ternyata hanya cerita kosong. Visi, Misi, Program atau Aksi, tidak ada yang tercapai. Bahkan, realisasinya bertolak belakang. Misalnya, Misi “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum”, secara nyata tidak terwujud. Sebaliknya, demokrasi tenggelam. Indonesia menjadi semakin otoriter. “Berlandaskan Negara hukum” hanya omong kosong! Hukum di era Jokowi secara transparan membela kepentingan kekuasaan dan pemilik uang. Mobil Esemka menjadi program musiman. Lima tahun tidak terdengar. Kemudian ramai lagi ketika memasuki Pilpres 2019. Misi “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”, juga menjual kebohongan saja. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan nasional (BPS) hanya turun 1,37 persen selama 2014-2019. Jauh lebih buruk dari prestasi presiden-presiden sebelumnya. Jumlah penduduk miskin 2019, menurut garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan di bawah Rp893.000 per orang per bulan, tercatat 141,3 juta penduduk atau 52,2 persen dari total penduduk. Data Bank Dunia ini jelas menunjukkan Jokowi gagal mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Kegagalan Jokowi selama periode 2014-2019 berlanjut hingga kini. Jokowi mempertahankan Visi 2014, yang merupakan rangkaian kata tanpa banyak arti, pada Pilpres 2019. Tetapi, Jokowi mencoba merealisasikannya dengan sembilan Misi baru, yang lagi-lagi hanya mengecoh publik. Misi tersebut semuanya gagal total, tidak terwujud. Misi 1, “Peningkatan kualitas manusia Indonesia”, sangat tidak jelas. Kualitas apa? Kualitas hidup? Pendidikan? Teknologi? Penelitian? Faktanya, hampir semua faktor stagnan dan lebih buruk. Misalnya, sektor Penelitian terdegradasi. Misi 2, “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”, juga hanya bualan besar dan gagal. Faktanya, ekonomi semakin tidak berdaulat dan tidak mandiri. Pemerintah mengejar investor asing sampai ke Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, tanpa hasil. Cukup memalukan, Tidak ada negara di dunia berperilaku seperti itu. Ekspansi ekonomi sektor ekstraktif komoditas mineral seperti nikel diserahkan kepada investor asing dengan insentif fiskal yang sangat tidak masuk akal. Misi 3, “Pembangunan yang merata dan berkeadilan” hanya isapan jempol. Semua pihak tahu, pembangunan ekonomi sangat tidak adil. Oligarki mendapat banyak kemudahan dan insentif. Sedangkan ekonomi masyarakat tertindas.Antara lain, kebijakan penanganan Covid-19 (test PCR) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Atau, kenaikan tarif pajak PPN dan harga BBM ketika pemerintah dan oligarki menikmati kenaikan harga komoditas dunia. Misi 4, “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan” juga hanya bicara besar. Pencemaran lingkungan di daerah pertambangan dan perkebunan sawit semakin tidak terkendali. https://www.mongabay.co.id/2017/11/19/tambang-nikel-merahkan-laut-konawe-utara-nelayan-sengsara/ https://www.mongabay.co.id/2023/06/06/krisis-air-bersih-hantui-pulau-wawonii-kala-tambang-nikel-mulai-beroperasi https://www.mongabay.co.id/2022/03/03/kebun-dan-pabrik-sawit-wilmar-diduga-cemari-sungai-di-kalimantan-barat/ Misi “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” menjadi lelucon paling tidak lucu. Sepertinya, Jokowi tidak tahu lagi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. KPK dilemahkan. Korupsi merajalela. Indeks korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Sangat bruruk. Lebih dari 10 kementerian dan lembaga terlibat korupsi. Berdasarkan fakta di atas, Visi dan Misi Jokowi hanya bagus di atas kertas. Realisasinya nihil besar. Realisasi kebijakan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Apakah kegagalan ini yang mau diteruskan oleh pemimpin yang akan datang? --- 000 ---
POPULER
