OPINI
Tendangan Politik Rocky Gerung: Game-Changer Perubahan?
Oleh Gde Siriana - Kandidat Doktor Ilmu Politik UNPAD dan Direktur Eksekutif INFUS PEREBUTAN piala Community Shield di awal sesi Liga Inggris 2023-2024 menghadirkan bigmatch antara Manchester City dan Arsenal. Beberapa menit jelang tambahan waktu berakhir saat City unggul 1-0, 10 pemain City membentuk pertahanan kokoh di depan penjaga gawang mengawal ketat 5 pemain Arsenal. Sulit bagi Arsenal menciptakan peluang dengan bermanuver dan saling umpan di dalam kotak penalti. Bahkan menembak dari luar kotak penalti pun sepertinya akan mudah diantisipasi pertahanan belakang City. Apalagi City terus fokus dan disiplin, serta bermain tanpa kesalahan hingga jelang akhir permainan. Piala pertama di awal sesi sudah terbayang di mata Guardiola, sang pelatih yang sudah memberikan berbagai trophy kepada klub. Tapi takdir ternyata hanya membutuhkan sebuah pantulan bola tak sengaja dari pemain City sendiri untuk Arsenal menyamakan skor dan kemudian akhirnya memenangkan adu penalty. Akhir pertandingan yang dramatis. Peristiwa dramatis dalam sepakbola juga dapat terjadi dalam dunia politik. Game changer, yang menggambarkan sesuatu yang merubah permainan atau situasi politik dalam cara yang signifikan, dapat terjadi oleh aktor dan peristiwa yang barangkali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebagai contoh di Russia, tentara bayaran Prigozhin -seorang oligark klasik yang banyak membiayai kekuasaan presiden Putin, yang mengepung Moskwa baru-baru ini barangkali akan mengubah konflik Russia-Ukraina yang sangat memberatkan ekonomi nasional Russia dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Prigozhin melegitimasi tindakannya mengepung Moskwa untuk “membersihkan Russia dari pejabat korup yang mengorbankan rakyatnya sendiri.” Apakah Prigozhin sungguh-sungguh ingin menumbangkan Putin atau penyerangannya hanya sebagai bentuk demonstrasi kelompok militer, tindakan Prigozhin akan sangat mempengaruhi peta kekuasaan di Kremlin di mana Putin menjadi penguasa tunggal dalam menjaga stabilitas politik Russia. Di negeri kita, hari ini ucapan Rocky Gerung (Roger) di suatu diskusi telah memantik polemik tajam. Tendangan politik “Bajingan Tolol (Bajol)” Roger kepada presiden Jokowi ternyata memantul ke banyak pihak. Para pendukung presiden Jokowi mengerahkan semua lini di berbagai daerah untuk mengantisipasi arah tendangan bola Roger. Bahkan serangan balik dilakukan yang juga disertai aksi demonstrasi dan pelaporan ke ranah hukum. Roger telah mengklarifikasi atas kemarahan terhadap dirinya dan polemik yang muncul, tetapi Roger tetap bertahan pada argumentasinya bahwa kalimat itu memang untuk menghina presiden, bukan untuk pribadi Jokowi. Polemik pun berkembang menggeser substansi isu kebijakan pemerintah yang disampaikan Roger dalam diskusi menjadi persoalan pada pribadi Roger. Dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan Roger dapat sebagai wujud puncak kemarahannya atas kondisi negara dan masyarakat di era rezim pemerintahan Jokowi. Barangkali juga ini merupakan pikiran yang sama dari sebagian masyarakat yang kerapkali menyampaikan kritik kepada pemerintah. Benar atau tidak, legal atau illegal, prosedural atau tidak, dalam relasi negara dan masyarakat, pernyataan kemarahan masyarakat harus disikapi pemerintah dengan bijak. Dalam setiap relasi, konflik menjadi bagian yang tidak bisa dihindari, dan mengabaikan kemarahan akibat konflik berarti mengabaikan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan tersebut. Jika kita mau jujur, sesungguhnya masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, sudah terbiasa mengumpat penguasa atau pemerintah bilamana dianggap arogan dalam memimpin atau membuat kebijakan yang dirasakan memberatkan atau mengorbankan kepentingan bahkan nyawa masyarakat. Sebagai contoh, saat terjadi pandemi Covid-19 varian Delta maupun peristiwa stadion Kanjuruhan yang merenggut banyak jiwa orang-orang yang tak bersalah, banyak sekali umpatan dan makian masyarakat kepada pejabat-pejabat terkait muncul di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hai di pasar dan kedai kopi pun ada saja masyarakat yang mengumpat pejabat dalam obrolan seputar kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat dan negara, misalnya terkait dengan korupsi, nepotisme, dinasti politik, hingga perilaku arogan pejabat dan anak-anaknya. Jadi persoalan di sini adalah bahwa umpatan seorang Roger dianggap memiliki kekuatan dahsyat untuk menciptakan gol layaknya tendangan bebas Lionel Messi di luar kotak penalti. Dalam perspektif lain, tendangan politik Roger dianggap sebagai momen yang dapat dikapitalisasi oleh berbagai pihak yang pro maupun kontra menjadi game-changer jelang Pilpres 2024. Beberapa bulan lagi pemerintahan Jokowi akan berakhir. Dalam perspektif power-game, berbagai kekuatan politik tidak akan menggantungkan masa depannya pada aktor atau sistem yang merupakan anti-tesa dari perubahan yang diinginkan banyak orang. Elit politik ingin menjadi game-changer atau setidaknya tetap survive manakala terjadi perubahan politik. Mereka akan berlomba menjadi poros kekuatan baru dengan segala sumber daya yang dimiliki. Kompetisi politik inilah barangkali dapat menjelaskan mengapa hingga hari ini elit politik sepertinya berada dalam posisi dead-lock mengenai pasangan kandidat dan koalisi partai pengusungnya. Suka atau tidak, tendangan politik Roger telah memantul di kalangan pendukung presiden Jokowi, yaitu relawan, partai pendukung maupun pejabat lingkaran dalam presiden. KSP Moeldoko menegaskan jangan coba-coba mengganggu presiden. Tendangan politik KSP Moeldoko juga memantul di tokoh-tokoh oposisi. Pernyataan KSP Moeldoko dinilai tokoh oposisi Gatot Nurmantyo sebagai upaya menakut-nakuti rakyat. Tokoh Muhammdiyah Din Syamsuddin juga menanggapi bahwa pernyataan Moeldoko hanya ekspresi adu otot dan pamer kuasa. Hingga hariini kita belum tahu, apakah pantulan tendangan politik Roger akhirnya akan menciptakan gol bunuh diri ke gawang kekuasaan rezim Jokowi. Barangkali Roger bisa saja dipenjara, tetapi dia telah menggelorakan kembali semangat perubahan dan menghentakkan kelompok oposisi untuk bangkit bertindak melawan kebijakan-kebijakan kontroversial di akhir rezim pemerintahan Jokowi . Dalam situasi demikian, Roger akan menjadi game-changer yang merubah situasi manakala mekanisme elit gagal memunculkan resolusi atas kepentingan-kepentingan mereka di Pilpres 2024, dan gagal dalam merepresentasikan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Di luar itu semua, seharusnya tendangan politik Roger menyadarkan masyarakat akademis tentang gagasan besar. Esensi ilmu pengetahuan bukan hanya berpikir dalam kerangka benar atau salah, atau hanya memvalidasi fenomena yang muncul di masyarakat. Lebih dari itu masyarakat akademis harus selalu bersentuhan dengan gagasan, dan tidak abai pada peluang dan ancaman perubahan. Tugas kampus adalah mencetak para pemikir, dan tugas para pemikir adalah agar perubahan di masyarakat memiliki arah yang benar. Esensi tendangan politik Roger adalah perubahan. Dikehendaki atau tidak, didesign atau tidak, perubahan adalah keniscayaan. (*)
Rocky Gerung Tidak Melanggar Hukum
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan CERAMAH pada acara buruh di Bekasi yang kemudian dikenal publik dengan \"bajingan tolol\" dan \"bajingan pengecut\" ternyata menimbulkan reaksi. Rocky Gerung dilaporkan ke Polisi. Pro dan kontra muncul meski ruang politik sebenarnya lebih besar daripada tanah hukum. Status quo versus oposisi. Rocky memang \"cadas\" dan \"keren\" dalam menggerung. Refly Harun pun ikut ikutan dikaitkan. Ah ada ada saja. Di negeri yang sedang sakit memang \"segala kerasa\". Orang senyum dianggap mengejek, berdehem dinilai melecehkan, batuk dipandang sebagai marah-marah. Nah, diusap untuk diobati dijawab dengan jeritan kesakitan. Dikira menganiaya. Di negeri sakit semua jadi serba salah. Mengajar kebaikan pun bisa dipersekusi. Rocky Gerung dengan \"bajingan tolol\" dan \"bajingan pengecut\" nya tidaklah dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Persoalan maksimal hanya etika semata, itupun harus dibaca dalam konteks kritik terhadap \"kebijakan\" Presiden Jokowi yang dinilai telah \"menjual\" kedaulatan negara Republik Indonesia kepada Republik Rakyat China ( RRC). Delik penghinaan kepada Presiden yang dilaporkan telah ditolak Mabes Polri. Ini dikarenakan kualifikasinya adalah delik aduan (klacht delict) yang kecil kemungkinan Presiden Jokowi menjadi pelapor. Pemaksaan penggeseran delik pun dilakukan dengan menarik UU No 1 tahun 1946 Pasal 14 dan atau 15. Soal penyebaran berita bohong. Bareskrim menarik 13 laporan dan pengaduan di berbagai wilayah kepolisian ke Mabes Polri. Mungkin yang dimaksud \"kabar bohong\" itu adalah kalimat \"ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya. Dia masih pergi ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia tidak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol\". Adakah kalimat tersebut melanggar hukum dan memenuhi rumusan Pasal 14 atau 15 UU No 1 tahun 1946 ? Tentu tidak. Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 itu memiliki 3 unsur yang mesti dipenuhi seluruhnya, yaitu : (i) menyiarkan atau menyebarkan (ii) berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi (iii) keonaran. Bahwa Jokowi ke China dan menawarkan IKN adalah fakta. Soal mondar mandir koalisi itu bisa fakta bisa opini atau persepsi tetapi tidak ada \"bohong\". Ungkapan mempertahankan legacy hingga soal nasib, seluruhnya opini atau persepsi sehingga tidak ada fakta. Sedangkan dalam aspek hukum soal \"bohong\" itu harus ada fakta \"benar\" dahulu. Nah fakta \"benar\" itu tidak ada atau tidak terbukti sehingga sampai kapanpun tidak akan ada \"bohong\". Ucapan Rocky gerung tidak melawan fakta \"benar\". Hanya pendapat, persepsi atau opini. Dan untuk ini semestinya ia tidak bisa diadili. Demikian juga dengan \"menimbulkan keonaran\" atau \"onrust verwekken\". Hingga kini tidak ada batasan yang jelas menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana tanpa kejelasan batasan tentu tidak dapat dipidana. Jika tafsir menjadi bebas maka di samping melanggar asas keadilan juga membuka peluang bagi adanya \"rekayasa keonaran\". Apa yang diungkapkan Rocky Gerung dalam acara buruh di bekasi tidak memiliki dasar untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian. Jika dilaporkan pun tidak layak diproses. Dan jika diproses juga tidak memenuhi unsur delik apapun. Yang terdekat adalah soal penghinaan dan hal itu sudah jauh-jauh ditepis. Jokowi tidak merasa terhina. Kini masalah itu sebenarnya bukan pada hukum tetapi politik. Artinya, kriminalisasi untuk kepentingan politik. Penguasa lawan rakyat atau pemerintah lawan pengkritik. Bandung, 8 Agustus 2023
PSI Mampu Menyulap Pembohong Jadi Pribadi Rendah Hati
Oleh Ady Amar - Kolumnis PRABOWO Subianto disebutnya sebagai politisi pembohong. Berbohong tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Karenanya, ia dapat piagam penghargaan dan bonus piala, sebagai politisi pembohong. Awal Januari 2019 penghargaan itu diberikan. Adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menghadiahi penghargaan tidak mengenakkan itu. Piagam Penghargaan sebagai Juara Pembohong, itu ditandatangani oleh Ketua Umum Grace Natalie--saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, dan Sekjen Raja Juli Antoni--saat ini sebagai Deputi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Meski diniatkan sekadar olok-olok, piagam penghargaan itu dibingkai selayaknya. Agaknya diharapkan agar bisa jadi kenangan sepanjang masa. Olok-olok berupa penghargaan itu agar telak mengena, perlu selekas mungkin dikirimkan via jasa ojek online. Dikirim ke alamat Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. PSI menyebut diri sebagai partai anak-anak muda, itu seperti berpolitik dengan niradab. Tak pernah sebelumnya ada rival partai politik mengolok ketua umum partai lainnya, semacam yang diperagakan PSI. Ulah tak dewasa diperagakan PSI dengan culas dan norak, itu di saat suasana menjelang Pilpres 2019. Memangnya bohong seorang Prabowo itu pada hal apa, kok sampai mendapatkan piagam penghargaan segala. Banyak kebohongan dilakukan Prabowo saat kampanye, itu kata Grace Natalie, yang saat itu sebagai Ketua Umum PSI. Tidak satu dua kali. Maka, disebutnya beberapa kebohongan yang dilakukan Prabowo. Di antaranya, tuduhan bahwa lima tahun terakhir, kurang lebih 50 persen rakyat Indonesia tambah miskin. Tapi faktanya, berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa jumlah orang miskin pada Maret 2018 adalah 25,95 juta jiwa, atau 9,82 persen. Data ini justru menunjukkan jumlah terendah sepanjang negeri ini merdeka. Dikilik pula kebohongan Prabowo lainnya, yang mengatakan 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, bahkan sangat sulit. Faktanya, 52 juta orang, atau 22 persen penduduk Indonesia masuk golongan kelas menengah. Tidak hanya itu, Prabowo juga disebut melontarkan tuduhan palsu ketika menyebut, bahwa Indeks ketimpangan ekonomi Indonesia 0,454. Padahal faktanya, per Maret 2018 gini ratio Indonesia berada pada angka 0,389. Puncak kebohongan dari semuanya, yang sampai Prabowo perlu diberikan Piagam Penghargaan sebagai Pembohong, adalah saat mengatakan bahwa satu selang alat cuci darah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) pernah dipakai untuk 40 orang. Hal itu dibantah RSCM. Karenanya, menurut PSI, Prabowo sangat pantas mendapat penghargaan itu. Suasana penyebutan Prabowo \"pembohong\" dan munculnya piagam penghargaan yang diberikan PSI, itu dalam suasana Pilpres 2019 dimana Prabowo berhadap-hadapan dengan incumbent. Jokowi. Takdir PSI memilih \"menetek\" pada Jokowi, maka pantas jika lakunya saat itu menyerang Prabowo. Tapi tidak saat ini, saat Pilpres 2024, dimana Prabowo sepertinya jadi pihak yang di-endorse Jokowi sebagai penggantinya, maka PSI menyesuaikan pilihan politiknya, yang sepertinya akan mendukung Prabowo Subianto. Meski dukungan PSI itu belum resmi diberikan. Tapi aura dukungan PSI sudah mulai terasa, itu saat Prabowo melangkah mengunjungi markas PSI. Prabowo disambut dengan puja-puji, utamanya oleh lagi-lagi Grace Natalie. Sikap Grace Natalie, dan itu sikap PSI saat ini terhadap Prabowo berubah 180 derajat dibanding sikap menjelang Pilpres 2019. Prabowo saat ini disebutnya sebagai pribadi rendah hati, dan merupakan tokoh yang menghargai pihak politik mana pun, terlepas besar atau tidaknya sebuah partai politik. Tambahnya, \"Kalau di tempat lain, kami yang diminta untuk ke sana, kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini, Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI,\" ujar Grace. Tidak ada yang bisa memastikan, apakah dukungan PSI itu benar-benar sampai pilpres nanti, tentu itu akan disesuaikan dengan cawe-cawe Jokowi apakah akan tetap dukung Prabowo. Atau, justru karena peristiwa politik tertentu Jokowi mesti balik kandang bersama PDIP, dan karenanya pilihannya pun akan jatuh pada Ganjar Pranowo. Dinamika dan juga pandangan politik dari Presiden Jokowi yang sering berubah dengan begitu cepatnya, itu akan juga diikuti sikap politik PSI. Tidak mustahil PSI akan ikut menyesuaikan, seolah mengikuti takdirnya senantiasa membersamai Jokowi. Menyulap Prabowo dari yang sebelumnya disebut sebagai \"pembohong\", dan seiring dinamika politik yang berkembang, memunculkan sikap puja-puji PSI pada Prabowo sebagai pribadi rendah hati. Dalam politik semua bisa berubah, bahkan berubah ekstrem sekalipun, dan itu seperti hal biasa. Pujian PSI pada Prabowo yang menyenangkan hati, itu belum pasti tidak akan berubah. Semua ditentukan oleh Jokowi, dan PSI akan berperan seperti anak bebek yang wek-wek-wek mengikuti ke mana sang induk melangkah.**
Rocky Gerung dan Tradisi Kaum Republikan
Oleh Furqan Jurdi - Ketua Pemuda Madani DUA kata “bajingan dan tolol” yang terlontar dari mulut Rocky Gerung telah membentuk dua barisan besar, yaitu pencela dan pembela. Mereka yang mencela Rocky bahkan melaporkan Rocky ke polisi berdiri dibarisan kelompok relawan yang selama ini sebagai “penjaga Jokowi”. Kelompok ini monoton dan tidak meluas. Mereka yang membela Rocky datang dari kelompok dan individu yang cukup beragam dan susah diklasifikasikan sebagai kelompok tertentu. Fenomena ini menggambarkan bagaimana sosok Rocky telah menjadi “sesuatu” yang tidak bisa disepelekan. Mereka datang dari kelompok-kelompok Milenial, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Pergerakan, Aktivis Buruh dan tokoh-tokoh oposisi. Kekuatan ini diluar dugaan bersama-sama membela Rocky. Pembela Rocky “mendalam dan meluas”. Mendalam karena mereka adalah kaum intelektual dan meluas karena mereka adalah kelompok dari semua kalangan dan generasi. Fenomena Rocky ini persis dengan fenomena Amien Rais pada tahun 1998. Pidato-pidato politik Amien Rais menjadi “biang kerok” yang membuat gaduh istana. Sama dengan Amien Rais, Rocky datang dari tradisi akademisi yang sederhana dengan pikiran yang berani dan menantang. Tetapi jangan sepelekan pikiran akademisi, bisa mengguncang istana dan merobohkan kekuasaan. Menarik apa yang dikatakan tokoh oposisi Dr. Syahganda Nainggolan mengenai Sosok Rocky yang disebutnya “Rocky The Plato”. Sebuah kalimat sederhana tetapi memiliki bobot intelektual dan akademisi. Bagi saya Rocky adalah seorang sosialis republikan yang berupaya menjaga nalar bangsa ini. Sebagai orang sosialis, kata Syahganda, Rocky telah mewarisi tradisi intelektual Paertai Sosialis Indonesia dan Syahrir (Mantan Perdana Menteri Pertama Indonesia). Tradisi kaum sosialis adalah tradisi kritis yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang berkembang di barat, dan paling banyak dipengaruhi oleh Filsafat Plato. Tradisi barat yang dianut oleh Rocky mendorong dia untuk mengkritisi secara tajam dan berani terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu berpihak ke Cina. Sebagaimana kita Tahu baru-baru ini setelah meloloskan dua Undang-undang Omnibus Law, yaitu Cipta Kerja dan Kesehatan Jokowi telah membuat delapan kesepakatan dengan Cina. Delapan kesepakatan itu memang berbahaya, karena memberikan “karpet merah” seperti izin membangun Rumah Sakit di kota-kota besar di Indonesia, pentingnya belajar bahasa Tiongkok di Indonesia, dan kebijakan ekonomi yang sangat pro kepada Cina. Ini semacam gerakan Cinaisasi Indonesia. Kenyataan ini mendorong Rocky Gerung untuk berbicara dengan cara-cara yang cukup keras tetapi menggunakan bahasa yang keras dan tajam. Rocky memang selalu memilih kata-kata yang kontroversial dan menantang untuk menyampaikan argumennya. Meskipun tajam tapi tidak pernah membicarakan personal melainkan fungsi seorang Presiden. Karakter Seorang Republikan Haji Agus Salim, ketika menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II pada Tahun 1953, menunjukkan sikap seorang republikan. Dia tidak menundukkan diri pada kesopanan feodal elit istana. Di hadapan tamu seluruh dunia, Haji Agus Salim melihat Pangeran Philips canggung menghormati Tamu-tamu dari semua negara. Melihat subjek monarki yang kebingungan itu Haji Agus Salim dengan gaya jenaka nya melakukan diplomasi menggunakan rokok kretek. Dia menegur pangeran Philips yang sedang canggung itu dengan rokoknya hingga sang Pangeran tersadar bahwa dia tuan rumah pesta besar dan penting itu. Sehabis upacara penobatan, sang Pangeran memberitahu istrinya Sang Ratu mengenai orang tua itu. “Gentlemen ini dari Indonesia”. Kata pangeran kepada Ratu. Cara Haji Agus Salim memberikan kesan yang cukup mendalam bagi sang pangeran. Cara itu tidak mungkin dilakukan oleh warga negara monarki, karena lebih memilih sopan daripada kebenaran, tetapi bagi republikan kebenaran harus disampaikan meskipun dianggap tidak sopan santun. Proklamator Indonesia Mohammad Hatta menyebut “Manusia seperti Haji Agus Salim lahir seratus tahun sekali”. Bagi Bung Hatta Agus Salim adalah seorang lelaki tua yang berbicara penuh tantangan tetapi terukur. Pembicaraannya dapat menginspirasi, memperkuat pendirian dan tujuan yang hendak dicapai. Pengakuan tentang Agus Salim juga datang dari Ulama Besar Buya Hamka. Bagi Hamka, “Agus Salim sama dengan sejuta manusia”. kecerdasannya mampu mengimbangi lawan debatnya dengan elegan dan sulit dikalahkan. Saya tidak hendak menyamakan Rocky dengan Agus Salim, tetapi kedua orang Indonesia yang berbeda zaman ini mampu menjadi bagian penting dalam perjalanan republik. Perubahan besar hanya lahir dari kemampuan menalar dan berpikir secara sistematis dan bertindak secara terukur. Kecerdasan Rocky membuat lawan debatnya tidak berkutik. Dia memiliki kemampuan logika yang sistematis dengan penalaran yang tepat. Dalam berbagai debat Rocky memperlihatkan kecerdasan yang jarang dimiliki oleh politisi Indonesia. Haji Agus Salim lebih unggul lagi dalam hal mengalahkan lawan debat tanpa sarkasme dan menyerang pribadi. Misalnya, dalam sebuah Rapat Sarikat Islam Haji Agus Salim dan Tjokroaminoto disindir oleh Musso dalam pidatonya. Di atas podium Musso bertanya kepada peserta rapat: Yang berjenggot apa saudara-saudara?” Menjawab pertenyaan tersebut, hadirin dari SI Merah ramai-ramai berteriak, “kambing!\". \"Kalau yang berkumis?\", hadirin pun lalu ramai menyahut, “kucing!” Haji Agus Salim tidak lantas marah dan menyerang Musso dengan kata-kata yang tidak intelektual. Mendengar ejekan itu, ketika giliran Haji Agus Salim naik panggung pun membalasnya. Dari atas podium ketika berpidato dia pun bertanya balik bertanya pada hadirin. \"Tadi hewan-hewannya kurang lengkap, apa yang tidak berkumis dan tidak berjenggot (kebetulan Musso tidak berkumis dan berjenggot)?\" tanya Agus Salim kepada peserta rapat. Mendengar pertanyaan dari H Agus Salim yang berdiri di atas podium, para ternyata lebih riuh seraya serempak menyahut dengen menyebut nama hewan, “anjing!”. Musso dan para peledek H Agus Salim terdiam. Tradisi intelektual hebat inilah yang ingin dihidupkan dalam percakapan publik. Kehadiran Rocky di Panggung politik Indonesia, tidak sebagai politisi tetapi sebagai akademisi dan intelektual bahkan filosof sangat diharapkan untuk mengembalikan percakapan hebat dan berbobot itu. Dengan percakapan seperti itulah kita merawat republik. Tetapi memang telinga kekuasaan sangat tipis terhadap para pengkritik. Mereka hanya ingin dipuja dan dipuji layaknya seorang kaisar atau raja. Inilah yang akhirnya menyumbat percakapan yang intelektual. Opini publik dipenuhi dengan pujian dan “gosip politik” bahkan berita kriminal dari politisi, tidak ada percakapan publik yang membuat waras dan mencerahkan. Rocky Itu Republikan Seorang republikan tidak akan menundukkan dirinya pada keramahan feodal, tidak menghamba pada monarki, tidak takut pada tirani. Dia akan memilih jujur dan benar daripada kesopanan yang palsu dan menjenuhkan. Rocky datang dari tradisi intelektual yang kritis dan tradisi kewarganegaraan yang jujur. Dia tidak menipu dirinya untuk menyenangkan orang lain apalagi untuk menghamba pada kekuasaan. Rocky menunjukkan ciri warga negara republik. Plato, Penulis Buku Republik yang terkenal itu adalah seorang filsuf yang tidak terjebak pada feodalisme dan enaknya istana. Meskipun menjadi Penasehat Raja Dionysios dia tidak terjebak pada kenyamanan monarki itu dan lebih memilih untuk mengajarkan kejujuran dan moralitas kepada si Raja, meskipun Plato tau bahwa penguasa akan jenuh dengan kebenaran dan moralitas itu. Seorang filsuf tidak akan berpura-pura untuk sebuah kebenaran. Juga tidak akan menggantungkan nasibnya pada kekuasaan. Persis seperti itu Rocky Gerung memposisikan dirinya, meskipun dia tau bahwa kapan saja dia bisa dekat kepada Kekuasaan dan menjadi bagian penting di dalam istana. Dia tidak tergiur dengan kemewahan jabatan dan lencana itu, dia hanya terobsesi pada perbaikan pikiran anak bangsa dan perbaikan masa depan Indonesia. Karena kesadaran itu dia memilih jalan menjadi “oposisi” bagi kekuasaan yang congkak dan dungu. Sikap Rocky itu adalah Seorang Warga negara Republik tulen. Dengan hidup mengembara dalam alam intelektual, menjadi teladan bagi sesama warga negara, tidak menyerahkan diri untuk dikekang kekuasaan dan tidak terjebak di dalam istana untuk melantunkan pujian-pujian kepada penguasa. Seorang republikan lebih mengutamakan kearifan. Itulah Rocky. Hanya dengan warga negara republikan sebuah republik akan bertahan. Kalau hanya mengandalkan politisi, negara republik akan bubar. Kalau hanya berdiri dengan gagah di atas demokrasi, demokrasi pun bisa meruntuhkan republik. Sejarah Romawi Kuno telah mengajarkan kita bahwa suksesi politik dan demokrasi electoral telah meruntuhkan republik pertama dalam sejarah itu. Kata James Wilson, Republik dibangun dengan kumpulan kesadaran sosial atau moral yang alami. \"Seorang yang mampu mengelola urusannya sendiri, dan bertanggung jawab atas perilakunya terhadap orang lain, itu tidak hanya menyatukan masyarakat tetapi juga membuat pemerintahan republik yang demokratis”. Tanpa itu, republik bisa runtuh dan punah kapan pun dan dalam situasi apa pun. Penutup Fenomena Rocky ini menjadi momentum kebangkitan kaum intelektual untuk membawa kita pada diskusi-diskusi yang lebih tajam. Sehingga tidak lagi terjebak pada feodalisme struktural yang telah merebak secara institusional dalam kekuasaan negara. Kita sudah jauh tertinggal di bidang pendidikan, dan kecerdasan anak bangsa semakin merosot karena kita terjebak pada sentimen yang berlebihan. Diskusi politik hanya semacam panggung adu mulut yang tidak bernilai. Orang-orang berbicara tentang orang, tidak berbicara tentang ide-ide besar. Hari-hari ini kita saksikan, mendekati musim pemilu, penampilan sosok yang kita nonton hanya mereka yang “asal berbeda” tanpa mengerti substansi perbedaan. Efeknya permusuhan terjadi secara meluas antara sesama warga negara Rocky ada dalam diskusi itu, bertengkar dengan membawa ide besar tentang Republik, tapi menghindari diri membicarakan mengenai orang-orang. Layaknya Tradisi Platonis, perdebatan mengenai republik adalah diskursus politik dan kekuasaan. Karena itu kita memerlukan lebih banyak lagi Rocky Gerung lainnya yang bisa membawa bangsa ini pada percakapan akal sehat, bukan pada pertengkaran, adu mulut dan sentimen personal. Dengan manusia seperti Rocky kita akan membawa Republik terbang mencapai tujuan bernegara. (*)
Berbahaya Mana, Rocky Gerung atau Jokowi?
Oleh Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Lebih berbahaya mana? Rocky Gerung atau Jokowi? Jokowi atau Rocky Gerung? Tinggal Anda melihatnya. Rocky Gerung, Prof Akal sehat - Kaum akal sehat menyebut nya. Saat ber kata - kata? Dibanding Jokowi yang ambil keputusan dan bertindak? Rocky Gerung hanya bilang Presiden Bajingan - Tolol. Jokowi buat beberapa keputusan yang sangat membahayakan Bangsa dan Negara. Juga kedaulatan dan ke hormatan negeri ini. Saat Rocky Gerung bilang presiden bajingan - Tolol. Tertuju pada sebuah keputusan yang sangat membahayakan negara dan bangsa Indonesia. Kalau bajingan - tolol presiden jika tidak di cegah. Maka akibat tindakan tolol itu akan bikin bukan saja Jokowi terhina. Tapi seluruh bangsa dan negara Indonesia bukan saja terhina tapi akan terjajah kembali. Kami Seluruh Rakyat Pasti Menolak! Padahal Perjuangan berat usir penjajah di negeri ini sangat besar pengorbanan. Nyawa, Harta dan Harga diri bangsa ini di korbankan untuk rebut kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa dan negara ini di mulai dari perjuangan Pemuda dengan sumpahnya: Kami Poetra -Poetri Indoensia menyatakan dalam Soempah Pemoeda 28 Oktober 1908. Bertanah Air Satoe, Tanah Air Indonesia. Berbangsa Satoe, Bangsa Indonesia. Berbahasa Satoe, Bahasa Indonesia. Keppres yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Soal HGU dapat di kelola Asing selama 190 Tahun. Keppres ttg Ibu Kota Negara (IKN) yang bekerjasama dengan RRC untuk membangun dan mengelola nya selama 160 tahun. Keputusan Jokowi ini mengkhianati Perjuangan Kemerdekaan, Mengkhianati Soempah Pemoeda. Mengkhianati Kedaulatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengkhianati Konsitusi. Bukan kah itu keputusan yang konyol dan tidak lahir dari seorang Presiden, kepala negara dan kepala Pemerintahan yang bajingan? Kalau seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang cinta kepada Bangsa dan Negara dan bukan antek Asing (RRC)? Dapatkah ambil keputusan yang berbahaya seperti itu? Tinggal Publik Indonesia menilai. Apakah Rocky Gerung yang menghina dengan lontarkan \"Presiden Bajingan-Tolol\" atau Jokowi yang ambil keputusan jual Tanah Air ke Cina (RRC) dan Negara kembali terjajah? Dengan lenyap nya Kedaulatan Negara dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia? Mari Ramai-ramai Tolak Keputasan Serahkan HGU ke Asing 190 Tahun. Dan Tanah Air untuk IKN. Bagaimana Nasib Negeri? Baru saja usia Kemerdekaan belum mencapai 100 tahun. Tapi sudah mau di jajah kembali Kedaulatan nya dengan IKN akan di kelola Asing selama 160 tahun. Keputusan yang gila dan Absurd. Bukan? Hanya Rakyat lah yang demi Mempertahankan Kemerdekaan dan tidak mau serahkan kepada pihak Asing (RRC). Kedaulatan nya. Hanya dengan kekuatan People Power untuk bangkit bersama Pejuang yang bicara kritis demi Bangsa dan Negara. Rakyat Bersama Rocky Gerung. Sesungguhnya lebih barbahaya, mana? Jokowi atau Rocky Gerung dan Rocky Gerung atau Jokowi? Putussibau : 07 Agustus 2023
Indonesia Sedang Dibawa ke Alam Kubur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih TUJUAN utama negara Indonesia adalah perlindungan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini meliputi perlindungan bagi seluruh komponen di Indonesia, seperti rakyatnya, kekayaan alam, kebudayaan, dan nilai-nilai negara. Rocky menjelaskan bahwa Jokowi tidak memperdulikan rakyatnya, Jokowi dinilai mondar-mandir untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut imbas dari penawaran Jokowi kepada sejumlah pengusaha China untuk berinvestasi di IKN. Jokowi menawarkan IKN, mondar-mandir ke koalisi, untuk mencari kejelasan nasibnya, dia mikirin nasibnya bukan nasib kita, ucapnya. Dari sinilah Rocky Gerung mewakili suara rakyat menumpahkan kemarahannya. Dia sebagai pengelola negara tidak paham perang ICT (Information and Communication Technologies) terus berlanjut berbagai negara kuat akan menerkam dan menekan negara yang lemah . Begitu tragisnya kalau Indonesia justru menyerahkan diri untuk diterkam, IKN diserahkan ke China, sumber daya alam silahkan dikelola apa maunya mereka Sekadar ilustrasi seorang anggota parlemen Korea Selatan yang berpengaruh mengkritik keras intervensi Washington dalam industri semikonduktor global, sebagai tanda keresahan di Seoul atas upaya AS untuk memasukkan sekutu Asia ke dalam agenda keamanan ekonominya. Yang Hyang-ja, mantan insinyur chip dan eksekutif Samsung yang mengetuai komite partai yang berkuasa tentang daya saing semikonduktor Korea Selatan, ikut beraksi yang sama. Pemerintahan Biden juga telah memberlakukan kontrol ekspor besar-besaran pada alat manufaktur chip penting ke China dan melarang warga negara dan perusahaan AS untuk menawarkan dukungan langsung atau tidak langsung kepada perusahaan China yang terlibat dalam manufaktur chip canggih. Sekadar contoh dalam sebuah negara anggota parlementer dan pengusaha berjuang bersama melindungi negara, dari ancaman ekonomi global yang akan merusak dan menggulung negaranya. Anggota parlemen di Indonesia justru menjadi ternak oligarki ikut merusak ekonomi negara. Keseharian hanya sibuk mencari kekuasaan dan mengais cuan dengan posisinya yang sudah menjadi lame duck. Prof Ihsanuddin Noorsy mengeluarkan kritiknya sama seperti Rocky Gerung hanya beda bahasa dengan contoh \"Di Korea Selatan meraka melakukan perlindungan bahkan sampai ke level bahan baku dan material olahan. Sementara Indonesia disibukkan dg perebutan tahta dan harta yg tdk menyelesaikan masalah struktural kenegaraan\". Korea Selatan mendemonstrasikan seberapa jauh Cina telah datang di sektor memori Nand, dan bagaimana perusahaan Korea mendapat manfaat dari intervensi AS, ” kata Stagarone. FT juga melaporkan bahwa kontrol ekspor AS membantu menggagalkan upaya yang diduga oleh seorang ahli semikonduktor terkenal Korea Selatan untuk membangun pabrik chip memori \"peniru\" di China. Menurut jaksa Korea, pabrik tersebut “akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada industri semikonduktor [Korea].” Pertahanan ekonomi dan menjaga kedaulatan negara juga di contohkan negara besar sekelas Rusia. Satu tahun lalu Rubel terhadap Dolar masih ±63, sekarang 94, bisa diitung berapa % devaluasi di market, itu karena dikonversi dengan dolar AS. Dalam persaingan mata uang internasional, apa itu berarti Rubel kalah dari Dollar?. Lagi lagi itu karena dasar penimbangannya USD. Jebakannya pad Bretton Wood II. Mereka merancang mata uang sendiri, yang tidak diukur dengan USD. Yahudi dan beberapa mulai ambil ancang- ancang dengan cara \"digital curency\" untuk melindungi kekuatan ekonominya. Indonesia ini apa bego, bodoh, bingung dan pontang panting mengikuti redenominasi dan satu sehat. :Redenominasi (mempermudah digital currency). Satu sehat (mempermudah terintegrasi dengan One Health WHO).. Wajar Rocky Gerung, Prof Ihsanuddin Noorsy (ekonom Indonesia) dan pemerhati perkembangan Indonesia yang hanya berebut kekuasaan, hanya bisa hutang dan menjual kedaulatan negara dengan isi alamnya \"marah besar\". Kedaulatan Indonesia, menjadi titik rawan Indonesia akan bunuh diri. Lebih menjengkelkan LBP terus berkhutbah bahwa \"pembangunan di Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Ini pembodohan yang luar biasa.\" Ketika kena kritik bahwa kalian itu bajingan dan tolol, tidak ada tempat untuk marah, karena sesungguhnya keadaan Indonesia lebih parah dari sekedar di ucapkan dengan kalimat \"bajingan dan tolol\". Jokowi mau memperbaiki diri atau akan terus berjalan dengan ngawurisme nya yang sudah diluar akan sehat justru kedunguannya yang dikedepankan. Tanpa merasa bersalah sedang meb membawa Indonesia masuk kubur.****
Kasus Rocky Gerung dan Wilayah Abu-abu
Oleh Denny JA - Peneliti AKANKAH Rocky Gerung masuk penjara? Jawabnya, tergantung bagaimana para hakim nanti menafsir wilayah abu- abu kasus itu. Inilah respon pertama yang muncul setelah saya membaca berita: Rocky Gerung Digugat ke PN Jaksel, Sidang Perdana 22 Agustus 2023. (1) Hampir pasti Rocky Gerung tidak diadili dengan pasal penghinaan. Itu delik aduan. Ia memerlukan Jokowi sendiri untuk mengadukan kasus itu. Tapi Jokowi sudah menunjukkan kelasnya. “Itu masalah kecil. Saya kerja saja.” Jokowi tak mau mengadukan kasus itu. Jika delik aduan tak berlaku, Rocky diadili dengan delik umum. Ini tak memerlukan aduan resmi Presiden Jokowi. Maka pasal yang tersedia adalah pasal 14 dan 15 UU no 1 tahun 1946. Ini pidana soal menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Inilah wilayah abu- abu. Rocky dapat dipenjara maksimal 10 tahun, jika dalam pernyataannya bisa dibuktikan ada unsur “berita bohong.” Dan akibat pernyatannya, dapat pula dibuktikan “terjadi keonaran dan kegaduhan.” -000- Baiklah kita urut satu persatu. Dapat kita mulai dengan menampilkan The Quote of The Month, kutipan paling populer bulan ini. Kutipan Rocky Gerung sendiri. Di dalam kutipan Rocky yang diberitakan sangat luas, adakah unsur berita bohong di dalamnya? Saya sajikan kutipan lengkap (2) “Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, enggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia enggak mikirin nasib kita,\" kata Rocky. \"Itu b*** yang t**. Kalau dia b*** pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi b*** ** itu sekaligus b** yang pengecut. Ajaib b*** tapi pengecut,\" kata Rocky Wilayah abu- abu dari kutipan itu adalah: “Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia tidak memikirkan nasib kita.” Dia dalam ucapan itu adalah Jokowi. Ini dikatakan abu- abu karena bisa ditafsir dua cara. Di satu sisi, itu adalah kritik biasa. Pindah ibu kota ke IKN itu untuk kepentingan Jokowi sendiri, bukan kepentingan kita (bangsa). Ini sebuah kritik. Di sisi lain, ini dapat pula ditafsir sebagai berita bohong. Masalahnya, itu bukan berita bohong ringan. Tapi itu berita bohong soal kebijakan publik, yang dapat menimbulkan kemarahan, keonaran dan kegaduhan. Dari perspektif itu, pindah ibu kota bukan untuk kepentingan Jokowi pribadi. Gagasan itu sudah disampaikan oleh hampir semua presiden Indonesia, sejak zaman Bung Karno, Pak Harto hingga SBY. Dipilihnya IKN di Kalimantan juga bukan untuk kepentingan pribadi Jokowi. Tapi itu melalui serangkaian feasibility study oleh banyak ahli. Dimanakah dari kebijakan IKN itu yang semata- mata untuk kepentingan Jokowi sendiri, yang tak memikirkan kita? Pernyataan Rocky Gerung itu, baik jika itu salah atau benar, juga belum bernilai pidana. Ia baru punya bobot pidana jika info yang dianggap bohong ini menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Sekali lagi, ini juga area abu- abu. Apa definisi keonaran dan kegaduhan? Apakah demo protes di beberapa kota atas Rocky Gerung atas kasus ini bisa dianggap bukti keonaran? Juga laporan ke polisi dari banyak pihak, hingga rumah Rocky Gerung di Bogor yang dilempar telur busuk bisakah itu dianggap bukti keonaran? -000- Mari kita periksa dulu bunyi lengkap pasal itu. Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun”. Lalu, Pasal 15 UU 1/1946 berbunyi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.” Dua kata kunci dalam pasal itu: “Berita bohong,” dan “menerbitkan keonaran.” Tapi bagaimanakah cara yang lazim menafsir apa itu “kebohongan,” dan apa itu “menerbitkan keonaran?” Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bohong sebagai “tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.” Dapatkah ditafsirkan Rocky menyatakan Jokowi membuat proyek IKN untuk kepentingan legasinya sendiri, itu adalah “tidak sesuai dengan yang sebenarnya.” Bagaimana dengan soal keonaran? Dalam KBBI arti keonaran adah “kegemparan; kerusuhan; keributan.” Pro kontra, demo di berbagai kota akibat pernyataan Rocky cukupkah memenuhi unsur “menciptakan kegaduhan?” Di pengadilan, hal itu akan dipertarungkan. Hakim yang mengambil keputusan. -000- Rocky Gerung sudah minta maaf atas kasus pernyataannya itu. Tapi maafnya Rocky masuk ke wilayah abu- abu pula. Di satu sisi, di mata pendukung Jokowi, Rocky dianggap hanya minta maaf separuh jalan. Ia hanya minta maaf atas efek ucapannya. Maaf hanya untuk kegaduhan dan keonaran yang timbul. Rocky dianggap tidak minta maaf justru atas esensi ucapannya. Yaitu ucapan yang oleh pendukung Jokowi disebut penghinaan atas diri Presiden Jokowi. Atau ucapan yang bisa ditafsir “berita bohong” yang memburukkan Jokowi. Di sisi lain, di mata kaum oposisi keras Jokowi, Rocky bisa juga dikritik soal konsistensinya. Mengapa pula Jika ia yakin dengan ucapannya, bukankah kegaduhan itu hal yang wajar bagi kritik yang keras. Mengapa minta maaf perlu ia ucapkan untuk kegaduhan? Jangankan kegaduhan, bukankah people power dan revolusi itu hal yang biasa saja terjadi dalam sejarah, jika memang kita meyakini kebenaran ucapan? Mengapa Rocky malah minta maaf? Aktivis, intelektual, politisi, akademisi cukup terbelah untuk kasus Rocky ini. Penyebabnya karena banyak wilayah yang abu- abu dalam kasus ini. Pro dan kontra yang membelah tak terhindari. Kasus Rocky Gerung ini hanyalah pengantar saja dari suasana yang akan kita hadapi: tahun politik. Ini sejenis icip-icip pembuka, semacam appetizer untuk menu utama kelak: Pilpres 2024. -000- Jika Rocky Gerung dipenjara ataupun tidak, apakah tradisi kritik politik akan mati? Kritik politik adalah anak kandung demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa kritik. Selama ada demokrasi, selama itu pula tradisi kritik menyertai. Tapi publik akan semakin cerdas membedakan, yang mana yang bisa disebut kritik, dan yang mana berita bohong. Yang mana kritik yang membangun, mencerdaskan, mana kritik yang menghina, yang ibarat tinju : memukul di bawah perut. Seorang intelektual semakin dihormati jika ia bisa merumuskan kritik yang benar benar mengajak berpikir. Ketajaman kritiknya terasa dari kekuatan fakta dan argumen, bukan dari pilihan kata yang “setengah bohong dan kasar.” Rocky Gerung telah tampil sebagai kritikus yang otentik. Cerdas dan segar. Tapi untuk beberapa kasus, pilihan katanya bisa dipermasalahkan secara hukum, dan “terlalu puitis.” Maksud dari “terlalu puitis,” di sini (ada tanda kutipnya), terlalu pedas untuk rata rata kuping Indonesia. Semua kita, termasuk Rocky Gerung, akan belajar banyak dari kasus ini. *** CATATAN: 1. Berita soal pengadilan Rocky Gerung pertama tanggal 22 Agustus 2023 https://news.detik.com/berita/d-6861790/rocky-gerung-digugat-ke-pn-jaksel-sidang-perdana-22-agustus/amp 2. Penggalan ucapan Rocky Gerung https://news.detik.com/berita/d-6861790/rocky-gerung-digugat-ke-pn-jaksel-sidang-perdana-22-agustus/amp (*).
Bahaya Bernegara Tanpa Evaluasi
Oleh Ubedilah Badrun - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). MENGAPA dalam sejarah peradaban dunia revolusi sering terjadi? Kapan dan bagaimana revolusi terjadi ? Secara historis revolusi terjadi di banyak kawasan, dari Eropa hingga Asia Afrika. Dari revolusi Perancis (1789) hingga Arab Spring (2011). Salah satu faktor utama munculnya revolusi selain karena model kekuasaan monarki absolut dan perilaku diktator otoritarian penguasa juga karena tiadanya ruang untuk mengoreksi kekuasaan, tidak ada semacam evaluasi terhadap jalanya pemerintahan, tidak ada keberanian legislatif untuk mengoreksi eksekutif, meskipun secara formal ada trias politica. Penguasa semaunya, pada saat yang sama parlemen tidak menjalankan fungsi kontrolnya. Parlemen hanya sebagai stempel atau pembenar langkah kekuasaan. Aspirasi rakyat diabaikan. Situasi itu bisa menimbulkan akumulasi kekecewaan rakyat banyak yang memicu terjadinya revolusi. Fenomena Revolusi di Eropa diantaranya dipicu oleh gagasan besar tentang pentingnya check and balances (kontrol dan keseimbangan) di dalam kekuasaan, sebagai respon terhadap praktek kekuasaan yang sangat absolut, diktator dan otoriter saat itu. Gagasan Itu yang kemudian disebut trias politica (tiga pusat kekuasaan) yang harus dipisah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Gagasan trias politica yang dimulai dari pemikiran John Locke (1632 –1704) dan dikembangkan lebih maju oleh Montesquieu (1689 – 1755) yang telah memicu revolusi di Perancis itu kemudian menjadi gagasan sangat bersejarah yang merubah wajah dunia dari monarki absolut menjadi demokrasi. Pasca revolusi Prancis gagasan trias politica ini kemudian di implementasikan dan kini digunakan di lebih dari 160 negara di dunia. Termasuk Indonesia. Gagasan trias politica sesungguhnya menawarkan suatu konsep kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kedudukan yang sederajat. Sehingga, dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Menurut Montesquieu (1748), pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang - wenangan. Indonesia dan Trias Politica Itulah sebabnya sejak Indonesia merdeka telah disepakati para pendiri bangsa ini untuk memilih menjadi negara republik agar jalanya pemerintahan mendengarkan aspirasi dan melayani publik bukan untuk melayani penguasa. Negara Republik dan pemisahan kekuasaan adalah satu paket yang tak terpisahkan, itu semua di lakukan agar terhindar dari absolutisme dan otoritarianisne kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dipisahkan agar saling mengontrol masing masing dan tidak bertindak sewenang-wenang. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Selain korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela dengan indeks korupsi yang hanya mendapat skor 34, dalam tahun-tahun terakhir ini tidak sedikit kebijakan pemerintah yang banyak menimbulkan masalah dan kemudian menjadi beban APBN. Dari pembangunan kereta cepat yang biayanya membengkak hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang digadaikan kepada pihak asing. Hilangnya Fungsi Kontrol dan Bahayanya Persoalan yang menyelimuti republik kini semakin complicated. Itu semua terjadi karena fungsi kontrol, pengawasan atau evaluasi dari parlemen (DPR) tidak berjalan. DPR lebih banyak manut kepada eksekutif karena lebih dari 80 % anggota DPR dibawah kendali Eksekutif. Atas nama koalisi 80 % lebih itu fungsi kontrol parlemen tidak dijalankan. Apalagi muncul pandangan di kalangan koalisi pemerintahan di DPR bahwa Presiden tidak bisa diberhentikan karena dipilih langsung oleh rakyat. Narasi itu tidak sesuai konstitusi UUD 1945 pada pasal 7A yang membolehkan DPR melakukan evaluasi yang berujung pemberhentian terhadap Presiden. Pembiaran DPR terhadap langkah - langkah Presiden itu membuat Presiden menjalankan politik aji mumpung semaunya menjalankan kekuasaan. Membuat banyak kebijakan yang sesungguhnya bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak dan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Misalnya Presiden tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Presiden nekat melawan amar putusan MK tersebut dengan membuat Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Padahal amar putusan MK itu memerintahkan agar memperbaiki undang-undang cipta kerja. Proses pembuatanya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) agar pembuatan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Perppu yang dibuat Presiden itu sepihak dan sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana amanat undang-undang tersebut. Cara Presiden Ini melanggar dua hal, yaitu melanggar amar putusan MK dan melanggar UU nomor 13 Tahun 2022. Saya menilai itu semaunya Presiden dan Presiden telah merusak cara bernegara. Pemerintah yang memaksa Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tanpa pelibatan partisipasi publik yang bermakna itulah salah satu yang membuat buruh terus menolak Undang - Undang cipta kerja hingga saat ini. Ekspresi Rocky Gerung yang sedemikian vulgar dalam rapat buruh yang menolak UU Cipta kerja pekan lalu itu adalah ekspresi dari puncak keresahan itu. Ketegangan sosial akan mungkin terus terjadi sepanjang akar persoalanya tidak diselesaikan. Situasi seperti itu, tidak hanya membahayakan demokrasi dan ekonomi Indonesia tetapi juga sesungguhnya membahayakan masa depan negara dalam jangka waktu yang panjang. Akibat kebijakan Presiden yang egoistik dan aji mumpung itu (termasuk misalnya Pembangunan IKN, revisi UU KPK, dll) beban dan persoalan negara menjadi sangat serius dan rumit. Apakah situasi ini akan terus dibiarkan tanpa evaluasi terhadap Presiden? Sungguh saya sebagai akademisi harus mengingatkan kekacauan bernegara ini bersumber dari langkah-langkah Presiden. Sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika Presiden yang semaunya ini tidak di evaluasi dengan pasal 7A UUD 1945, apalagi korupsi semakin merajalela. (*)
Golkar Harus Tegur atau Pecat Ridwan Kamil
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RENCANA pembuatan patung Soekarno di Taman Saparua Bandung terus menimbulkan kontroversi. Patung yang konon tertinggi di Indonesia ini telah \"ground breaking\" tanpa kejelasan urgensi dan prosedur yang terlebih dahulu dibahas di tingkat DPRD. Gubernur Ridwan Kamil secara sepihak memberi izin dan meresmikan upacara \"ground breaking\" patung di lahan aset Pemprov Jawa Barat tersebut. Agenda ini berbarengan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat sehingga sebagian masyarakat Jawa Barat menilai Ridwan Kamil akan \"su\'ul khotimah\". Akhir jelek dalam menuntaskan masa jabatannya. Mungkin ia berpola \"hit and run\"--beri izin, \"ground breaking\" lalu lari. Rakyat sulit meminta pertanggungjawaban. Saat sebagian umat beraudiensi ke Pemprov Jabar, Ridwan Kamil kabur. Begitu juga saat aksi \"Penolakan Patung\" di depan Gedung Sate. Ridwan Kamil adalah kader Golkar meski \"pindahan baru\". Komando Partai Golkar melekat pada kader-kadernya. Masuknya ke Partai Golkar tentu diharapkan terjalin simbiosme mutualisme. Akan tetapi dengan kebijakan sendiri Gubernur dalam izin pembuatan patung Soekarno di lahan GOR Saparua yang merupakan aset Pemprov Jabar demi kepentingan \"Yayasan Putera Nasional Indonesia\", maka yang terjadi dikhawatirkan adalah simbiosme parasitisme. Partai Golkar harus menegur \"kader\" nya Ridwan Kamil, Gubernur Jabar yang diduga telah melakukan \"abus de droit\" penyalahgunaan wewenang. Bila teguran tidak mempan, patut kiranya Ridwan Kamil dipecat dari Partai Golkar. Kecuali jika memang pembuatan patung Soekarno yang berdekatan dengan Makodam III Siliwangi itu adalah kebijakan Partai Golkar yang \"dititipkan\" pada Gubernur Ridwan Kamil. Pembuatan patung Soekarno bukan rencana Pemrov Jawa Barat atau program UPD tetapi kepentingan swasta. Karenanya bukan agenda dan urgensi dari rakyat Jawa Barat. Mengingat akan membebani dana masyarakat atau bahkan APBD baik saat pembangunan atau setelah selesai pembangunan, maka DPRD Jawa Barat harus memberi persetujuan. Hal ini diatur dalam Perda Jawa Barat No 9 tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah. Proyek besar dan monumental yang menggunakan lahan atau aset daerah layak dan harus dengan persetujuan DPRD. Tidak boleh kegiatan dilakukan secara \"diam-diam\" dengan melanggar asas tranparansi. Proyek ini terkesan \"ujug ujug\" dan baru diketahui setelah terberitakan pada acara \"ground breaking\". Tidak ada kejelasan dalam perencanaan apalagi sosialisasi. Pengkritisi bukan tidak menghormati tokoh Proklamator Bung Karno akan tetapi penghormatan harus proporsional dan beralasan politik, hukum, budaya dan agama. Perlu diketahui bahwa Proklamator itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Bukan Soekarno sendiri. Apakah pendirian patung di Taman GOR Saparua Bandung itu sudah berdasar kajian yang memadai ? Publik berhak mendapat informasi atas rencana Pemprov yang masuk kategori \"Informasi Publik\". UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban tersebut. Tujuan UU ini adalah \"menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik\". Gubernur Ridwan Kamil harus terbuka menginformasikan \"dokumen perjanjian\" kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dengan Yayasan Putra Nasional Indonesia. Sudahkah sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 dan Perda No 9 tahun 2010 ? Jika terjadi pelanggaran hukum, maka wajar jika terkena sanksi. Berdasarkan aspirasi dan kebijakan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus segera mencabut izin dan menghentikan pembangunan patung Soekarno yang akan didirikan di area Taman GOR Saparua Bandung tersebut. Lalu, agenda acara 10 Agustus di Taman Saparua sebagaimana telah tersebar di berbagai media \"Upacara Rajah Ruwat Mandalika Ngadegna Monumen Bung Karno\" apakah diselenggarakan oleh Pemprov atau bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat ? Sudahkah mengantongi izin Kepolisian? Hal ini penting untuk dijelaskan agar acara tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Patung Soekarno adalah masalah. Bandung, 7 Agustus 2023
Peluang Anies Menangi Pilpres 2024
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KENAPA Anies Baswedan harus dijegal? Kenapa Anies Baswedan harus digagalkan untuk nyapres? Kenapa Anies Baswedan harus dihadang, supaya tidak mendapat tiket maju di pilpres 2024? Muncul asumsi dan spekulasi publik, bahwa ada yang takut korupsi ini dan itu dibongkar oleh Anies Baswedan. Program ini dan itu tidak dilanjutkan oleh Anes. Takut bisnis haramnya dihentikan Anies. Takut karirnya habis karena tidak diakomodir oleh Anies. Dan macam-macam ketakutan lainnya. Makanya, Anies harus dijegal. Bagi mereka, Anies tidak menguntungkan. Malah sebaliknya, Anies berbahaya bagi mereka. Kenapa mereka harus takut? Kalau Anies tidak punya peluang memenangi pilpres, semua ketakutan itu mestinya tidak perlu ada. Kalau Anies dianggap kecil elektabilitasnya, kenapa harus dikhawatirkan? Inilah pertanyaan yang muncul di benak publik. Upaya menjegal Anies itu nyata. Karena dilakukan berulangkali dengan banyak kasus. Ini seperti menegaskan bahwa peluang Anies Baswedan menang dan jadi presiden sangat besar. Kalau peluangnya kecil, kenapa harus ditakuti dan dijegal? Ini logika paling simple untuk memahami gejala ketakutan itu. Kesimpulan yang sangat sederhana, dan mudah dibaca. Menjadi obrolan cukup sering di kalangan aktifis politik berbasis sejumlah survei (tidak semuanya dipublish) bahwa Anies berluang besar untuk menang. Baik ini obrolan para pendukung Anies, maupun obrolan mereka yang berada di kubu lawan Anies. Setidaknya sudah pernah ada dua lembaga riset melakukan survei pilpres. Dua lembaga survei yang tidak diragukan kredibelnya. Tidak biasa jualan sebagai konsultan politik sebagaimana umumnya lembaga-lembaga survei yang lain. Lembaga survei ini kredibel. Hasilnya: \"Head to head dengan siapapun, Anies menang\". Anies berpeluang besar menang. Ini kesimpulan survei. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah saat ini, dalam banyak survei, posisi Anies Baswedan berada di urutan ketiga. Di bawah Prabowo dan Ganjar. Tidak hanya survei lokal, lembaga survei Australia juga menempatkan Anies di urutan ketiga. Selisihnya 6-7 angka. Anies nomor urut tiga. Ini hasil survei. Dalam posisi nomor tiga atau bontot, kenapa Anies masih ditakuti? Jawabnya: karena survei dilakukan sekarang. Sementara pilpres masih enam bulan lagi. Di enam bulan kedepan, situasi politik akan banyak perubahan dan akan mengalami eskalasi yang dinamis. Banyak variable yang belum muncul hari ini, dan akan muncul belakangan. Terutama pasca pendaftaran pilpres bulan oktober nanti. Kenapa survei saat ini Anies di urutan ketiga, paling bawah diantara Prabowo dan Ganjar? Adakah peluang Anies untuk menyalip kandidat lainnya? Ini penjelasannya: Pertama, masih banyak yang ragu apakah Anies bisa nyalon atau tidak. Banyak orang, terutama kalangan elit politik yang begitu yakin Anies tidak mrndapat tiket nyapres. Asumsi ini mempengaruhi dukungan kepada Anies. Di siai lain, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) masih cukup besar. Sementara \"die hard\" pemilih fanatik sangat kecil. Artinya, alih dukungan (swing voters) dari lawan ke Anies masih sangat besar peluangnya. Dengan didaftarkannya Anies nanti di pilpres, ini memastikan Anies maju dan berpotensi mengubah peta elektabilitas. Kedua, penguasa yang dianggap sebagai penjegal Anies saat ini masih lumayan besar pengaruhnya. Setelah pendaftaran capres oktover nanti, penguasa akan segera dilupakan dan ditinggalkan pemilih. Dengan sendirinya akan berkurang pengaruhnya. Saat itu, rakyat akan fokus kepada capres yang muncul, terutama Anies yang dianggap memiliki kemampuan komunikasi publik yang lebih baik. Ketiga, karena rakyat fokus pada capres, maka panggung untuk para capres akan lebih banyak. Di sini, adu gagasan bahkan rekam jejak dan prestasi capres akan mendapat ruang untuk dikomunikasikan ke publik. Dan Anies punya rekam jejak yang lebih clear dan jelas dari pada capres lainnya. Begitu juga soal gagasan, Anies memiliki keunggulan dalam mengkomunikasikannya ke publik. Ini akan menjadi strategi unggulan Anies yang diandalkan untuk mampu menghipnotis publik. Keempat, setelah pendaftaran capres, akan ada logistik yang masuk. Mayoritas donatur menaruh sumbangannya di semua keranjang pasangan capres-cawapres. Dengan logistik ini, mesin relawan Anies yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih militan dari capres lain akan dapat secara masif untuk bergerak. Mengimbangi logistik yang saat ini berlimpah di capres yang lain. Kelima, ada lima kali debat pasangan capres-cawapes. Silahkan anda menilai, debat yang diikuti para capres, kira-kira siapa yang lebih mampu mempengaruhi publik. Anda pasti akan mengatakan bahwa Anies pemenangnya. Dan di debat ini, hampir semua rakyat dari segala lapisan nonton debat. Ini akan memberi pengaruh yang sangat besar. Memang, faktor kecurangan dan money politics akan selalu ada di pilpres dan punya pengaruh. Tapi, karena tidak ada incumben, kecurangan dan money politics akan relatif bisa diminimalisir pengaruhnya. Pengaruh yang paling besar dan ini akan menjadi variable penentu dalam pilpres adalah performa pasangan capres-cawapres, terutama capres. Mereka akan head to head, dan fokus pemilih akan diarahkan kepada para capres-cawapres. Di sini Anies Baswedan punya performa di atas yang lain. Inilah yang membuka peluang Anies Baswedan untuk menang. Jadi masuk akal jika pihak lawan banyak yang takut, karena Anies peluangnya cukup besar untuk menang. Jakarta, 5 Agustus 2023.
POPULER
