OPINI
IKN Menjadi Satelit Cina, Jakarta Tetap Ibukota Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kegilaan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo untuk memaksakan IKN Kalimantan menjadi bagian komitmen \"two countries twin parks\" China telah membuat gusar rakyat dan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan berbaju investasi tidak bisa diterima. Penjajahan akibat penghianatan harus dilawan oleh seluruh rakyat. Ternyata Undang Undang dapat menjadi sarana bagi sebuah kejahatan politik. Bangsa Indonesia yang dahulu berjuang keras untuk merebut Papua dan \"kecolongan\" melepas Timor Timur ternyata kini, akibat kebodohan dan kegilaan, telah membuat Kalimantan terancam penguasaan negara China. Luhut Binsar ironinya terus membabi buta. Jokowi membuka pintu migrasi populasi. IKN di Kaltim, Kota Amoy Kalbar, petrokimia dan sendok garpu Kaltara, serta sejuta hektar di Kalteng semuanya demi \"Kekaisaran China\". Itu baru Kalimantan. Adakah Jokowi dan keluarga serta pelanjutnya Prabowo memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme ? Ini pertanyaan serius yang perlu mendapat jawaban tegas. Jika tidak, maka keduanya adalah kolaborator dan penghianat bangsa. Indonesia dapat berubah menjadi Indochina akibat dari komitmen terbuka bahwa Indonesia dan China merupakan \"taman kembar\" (twin parks). China sudah merajalela. Perusahaan China tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 saja sudah ada 1000 (seribu) perusahaan China dengan 50 % di antaranya berada di pulau Jawa. Presiden Kantor Dagang China di Indonesia Gong Bencai membenarkan jumlah tersebut. Menurutnya \"Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi\". Kini tahun 2024 tentu sudah lebih banyak lagi jumlah dan sebaran perusahaan China tersebut. Sementara itu pengusaha-pengusaha \"naga\" sudah lebih lama mengusai perekonomian bangsa. Kehadiran China menambah potensi untuk lebih menghegemoni. China bukan hanya datang dengan modal dan mesin akan tetapi juga manusia. Ada ancaman terselubung yang diabaikan atau disengaja dibiarkan oleh para penyelenggara negara. Kedekatan Xi Jinping dengan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo bukan persahabatan biasa. Di tengah keuangan negara yang morat marit, IKN di Kaltim terus dijalankan. Negara China diundang agar berinvestasi maksimal. Lahan dan fasilitas disana akan mampu dibeli oleh pengusaha kaya. Lagi-lagi pengusaha yang terafiliasi dengan China. Pribumi bisa-bisa hanya menjadi penonton. Sementara suku asli semakin terdesak. Jika kelak IKN itu menjadi satelit China, maka perlu ada \"counter\" berbasis sejarah dan nasionalisme. Ibukota lama Jakarta harus dipertahankan, bila perlu diperkuat. Undang-Undang tidak boleh menjadi palu godam hukuman mati. Perlu evaluasi dan koreksi. Pemerintahan Jokowi dan penerusnya yang memaksakan IKN menjadi satelit China akan berimbas pada Jakarta yang berpotensi untuk direbut kembali sebagai Ibukota Republik Indonesia. Sadarkah kita bahwa jika IKN menjadi Ibu Kota Indochina, maka Jakarta akan tetap sebagai Ibu Kota Indonesia ?Jayakarta menyimpan cerita tentang heroisme dan kesejarahan bangsa. Meskipun demikian, IKN di Kaltim sesungguhnya hanya mengisahkan tentang petualangan ambisius seorang anak manusia. Tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sebagian rakyat Indonesia menganggap perpindahan ibukota tidaklah urgen atau mendesak. Banyak aspek kesejahteraan rakyat lain yang mestinya menjadi prioritas. Dengan skeptisme tinggi dan daya dukung rendah serta keuangan negara yang semakin berat, maka IKN itu akan menjadi proyek yang potensial gagal. Mangkrak akibat biaya yang semakin membengkak. Kelak akan menjadi bangunan bagai puing-puing berantakan bekas Perang Dunia kelima. Jokowi sang pemimpi itupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan tiada. IKN diprediksi akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa yang ingin mengubah Indonesia menjadi Indochina. Yang terjadi hanya di zaman jin angkat anak. (*)
Gibranku Sayang, Gibranku Malang
Bojonggede Bogor baru saja heboh menjadi buah bibir setiap orang. Musababnya adalah viralnya sebuah video yang berisi jeritan anak balita yang meronta minta makan kepada ibunya. Anak itu bernama Gibran. Gibran yang ini, bukan Gibran anak presiden yang baru saja direkayasa, menjadi wapres. Gibran yang ini, bukan Gibran yang hidupnya penuh kasih sayang, juga penuh uang. Gibran yang ini bukan Gibran yang bisa melakukan apa saja. Ingin jadi bos martabak, jadilah. Ingin jadi walikota, jadilah. Ingin jadi Samsul, jadilah. Ingin jadi wapres, jadilah. Gibran yang ini adalah Gibran yang belum beruntung. Tinggal di Bojong. Hidupnya penuh keterbatasan. Gibran Bojong jauh berbeda dengan Gibran Solo. Hanya untuk mengisi perut saja Gibran Bojong harus berjuang keras. Anak sekecil itu, harus berhadapan dengan judesnya sang mama. Ia harus menyiksa diri, guling guling di tanah, sambil terus berteriak meminta, memohon, dan meronta-ronta agar diberi makan. Namun sang ibu malah memarahinya bahkan menyiram air dengan botol bekas air mineral. Tampaknya Gibran mengalami kelaparan ekstrem. Maklum hari itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB, saat makan siang sudah lewat. Perut pasti sudah kosong lama. Apalagi, jika mengacu pengakuan para tetangga, Gibran sering kelaparan dan sering pula dibantu tetangga kiri kanannya. Ayah Gibran seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di luar kota. Sebuah profesi yang tentu saja tak bisa diharapkan penghasilannya. Maka, jika tak ada kelembutan dan kasih sayang dari sikap sang ibu, bisa dimaklumi. Ia mudah marah dan emosi, manakala mendapat kesulitan. Kesulitan yang selalu berulang. Penghasilan suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Peristiwa yang terjadi di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini pertama kali diungkap oleh Ahmad Saugi melalui akun tiktoknya. Ia memang bukan wartawan. Ia seorang pegawai PLN, namun kepeduliannya melebihi wartawan. Keputusan memviralkan kejadian ini membuat mata dunia terbuka, bahwa di desa yang panen penghargaan sebagai Kampung Ramah Lingkungan itu, justru terjadi anomali. Di gang sempit desanya, ada anak kelaparan. Saugi kemudian membawa anak itu makan di restoran cepat saji. Borok yang diungkap Ahmad Saugi telah membuat murka aparat setempat. Kepala Desa Rawapanjang, Muhammad Agus mengancam akan melaporkan ke polisi tindakan Ahmad Saugi. Saugi diminta mencabut videonya dan meminta maaf di kecamatan Bojonggede. Beginilah jika mentalitas aparat kita antikritik. Mereka tidak rela diungkap kelemahannya, maunya hanya disanjung dan dipuja. Apakah sanjungan itu bisa membuat kenyang ribuan orang yang sedang kelaparan? (*)
Lawan Rezim Gila!
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MELAWAN rezim zalim harus dengan cara mengintimidasi sejak awal dengan reputasi perlawanan riil sedikit gila karena melawan orang gila hanya dengan cara gila yang tidak layak. Ketidakpastian lebih baik daripada ancaman terang terangan - kalau rezim tidak mengetahui apa yang akan terjadi mereka akan mencoba atau menjajakinya. Mainkan ketakutan dan kecemasan alami untuk menjadikan mereka berpikir dua kali, jangan pedulikan jenderal atau Presiden sekalipun. Jangan sekali kali kita memberikan sinyal kelemahan kita, karena hal itu akan mengundang lebih banyak ancaman dan serangan. Tidak ada alasan mengalah, menyerah tanpa perlawanan. \"Jangan lakukan kebiasaan buruk tidak pernah bergerak, hanya bengak bengok mengancam tanpa berani konflik dan perlawanan secara riil. Menghindari konflik tentang keadilan hanya dengan mengeluh adalah kedunguan, kebodohan dan ketololan yang nyata\" \"Kita semua harus sadar rezim yang terus-menerus mengancam dan mengintimidasi rakyat penuh kekerasan adalah: penguasa melihat dan mengetahui kita lemah dan rentan, kita terus menerus memberikan sinyal perilaku kita saat ini dan sebelumnya yang lemah, maka penguasa akan terus menerus menekan dan menindas seenaknya.\" Kondisi tersebut harus dibalikkan dengan perlawanan yang riil, bukan hanya mengancam tetapi dengan tindakan sedikit gila dan brutal. Jangan lagi muncul spanduk demo bertuliskan : \"demo dengan damai\" itu sinyal bentuk lain dari ketakutan dan mental yang sudah menyerah kalah. Tindakan adalah lebih layak dipercaya daripada sekedar perkataan mengancam atau berkoar koar akan balas melawan dengan cara tidak ada tindakan ada perlawanan, itu simbol dan sinyal kelemahan, hanya akan dianggap sumpah serapah tanpa daya. Menghadapi rezim saat ini yang makin berani dan ugal-ugalan, mutlak harus ada perlawanan : - Adanya perlawanan dengan manuver berani, melakukan tindakan tak terduga, tidak mengenal takut penuh keyakinan. Rezim akan mengetahui adanya kekuatan dan ancaman yang serius dan nyata - Membalikkan ancaman, tunjukkan ke penguasa timpakan sedikit kepedihan. Kirim pesan mengancam mengindikasikan sanggup melakukan yang lebih parah. - Berpenampilan yang sulit diduga dan tidak rasional. Perilaku siap jihad atas kezaliman yang terjadi. Siap menyeret mereka menghancurkan reputasinya . - Mainkan paranoia alami orang. Ambil perlawanan dan tindakan tidak langsung dirancang. Ancaman terselubung dengan kepastian yang di ciptakan, imajinasi mereka akan menjadi liar merasa berbahaya untuk meremehkan dan menyerang kita. - Mencoba reputasi menakutkan. Bahwa rakyat benar benar siap melawan dengan people power atau revolusi. Kalau rezim menganggap rakyat lemah dan rentan, penguasa akan makin bersikap agresif dan semena mena. Kalau perlawanan rakyat kuat mereka akan mundur dan akan memperlakukan rakyat lebih baik dan manusiawi. Lebih baik ditakuti daripada dikasihani apalagi menjadi budak penguasa zalim, tiran penindas rakyat. Lawan : \"Mencederai kesepuluh jari seseorang tidaklah seefektif memutuskan salah satunya\" (***)
IKN Menjadi Satelit Cina, Jakarta Tetap Ibukota Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEGILAAN Jokowi yang dilanjutkan Prabowo untuk memaksakan IKN Kalimantan menjadi bagian komitmen \"two countries twin parks\" China telah membuat gusar rakyat dan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan berbaju investasi tidak bisa diterima. Penjajahan akibat penghianatan harus dilawan oleh seluruh rakyat. Ternyata Undang-undang dapat menjadi sarana bagi sebuah kejahatan politik. Bangsa Indonesia yang dahulu berjuang keras untuk merebut Papua dan \"kecolongan\" melepas Timor Timur ternyata kini, akibat kebodohan dan kegilaan, telah membuat Kalimantan terancam penguasaan negara China. Luhut Binsar ironinya terus membabi buta. Jokowi membuka pintu migrasi populasi. IKN di Kaltim, Kota Amoy Kalbar, petrokimia dan sendok garpu Kaltara, serta sejuta hektar di Kalteng semuanya demi \"Kekaisaran China\". Itu baru Kalimantan. Adakah Jokowi dan keluarga serta pelanjutnya Prabowo memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme? Ini pertanyaan serius yang perlu mendapat jawaban tegas. Jika tidak, maka keduanya adalah kolaborator dan penghianat bangsa. Indonesia dapat berubah menjadi Indochina akibat dari komitmen terbuka bahwa Indonesia dan China merupakan \"taman kembar\" (twin parks). China sudah merajalela. Perusahaan China tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 saja sudah ada 1000 (seribu) perusahaan China dengan 50 % di antaranya berada di pulau Jawa. Presiden Kantor Dagang China di Indonesia Gong Bencai membenarkan jumlah tersebut. Menurutnya \"Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi\". Kini tahun 2024 tentu sudah lebih banyak lagi jumlah dan sebaran perusahaan China tersebut. Sementara itu pengusaha-pengusaha \"naga\" sudah lebih lama mengusai perekonomian bangsa. Kehadiran China menambah potensi untuk lebih menghegemoni. China bukan hanya datang dengan modal dan mesin akan tetapi juga manusia. Ada ancaman terselubung yang diabaikan atau disengaja dibiarkan oleh para penyelenggara negara. Kedekatan Xi Jinping dengan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo bukan persahabatan biasa. Di tengah keuangan negara yang morat marit, IKN di Kaltim terus dijalankan. Negara China diundang agar berinvestasi maksimal. Lahan dan fasilitas disana akan mampu dibeli oleh pengusaha kaya. Lagi-lagi pengusaha yang terafiliasi dengan China. Pribumi bisa-bisa hanya menjadi penonton. Sementara suku asli semakin terdesak. Jika kelak IKN itu menjadi satelit China, maka perlu ada \"counter\" berbasis sejarah dan nasionalisme. Ibukota lama Jakarta harus dipertahankan, bila perlu diperkuat. Undang-Undang tidak boleh menjadi palu godam hukuman mati. Perlu evaluasi dan koreksi. Pemerintahan Jokowi dan penerusnya yang memaksakan IKN menjadi satelit China akan berimbas pada Jakarta yang berpotensi untuk direbut kembali sebagai Ibukota Republik Indonesia. Sadarkah kita bahwa jika IKN menjadi Ibu Kota Indochina, maka Jakarta akan tetap sebagai Ibu Kota Indonesia ?Jayakarta menyimpan cerita tentang heroisme dan kesejarahan bangsa. Meskipun demikian, IKN di Kaltim sesungguhnya hanya mengisahkan tentang petualangan ambisius seorang anak manusia. Tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sebagian rakyat Indonesia menganggap perpindahan ibukota tidaklah urgen atau mendesak. Banyak aspek kesejahteraan rakyat lain yang mestinya menjadi prioritas. Dengan skeptisme tinggi dan daya dukung rendah serta keuangan negara yang semakin berat, maka IKN itu akan menjadi proyek yang potensial gagal. Mangkrak akibat biaya yang semakin membengkak. Kelak akan menjadi bangunan bagai puing-puing berantakan bekas Perang Dunia kelima. Jokowi sang pemimpi itupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan tiada. IKN diprediksi akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa yang ingin mengubah Indonesia menjadi Indochina. Yang terjadi hanya di zaman jin angkat anak. (*)
Prabowo Menendang atau Ditendang?
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADA grand design the power of digital distraction (grand design kekuatan gangguan digital). Dalam “ilmu otak” atau NLP (Neoro Linguistic Program) adalah “Logical Fallacie” atau (penyesatan logika). Ketika ada kebuntuan berpikir dan perlawanan selalu kandas kita di buat sibuk dengan hal-hal receh atau ecek ecek terumpan (ter-decoy) dengan hal hal yang substantif, penyesatan logika masuk ke ranah media sosial. Perlawanan yang dilakukan sekadar melawan tanpa target mampu melumpuhkan, munculah perlawanan sekedar ancaman, caci maki, hujatan. Bagi penguasa hanya dianggap sampah atau sekadar limbah demokrasi. Melawan kerusakan Indonesia saat ini harus dilakukan perubahan yang radikal (amelioratif) mendasar dan harus berani keluar dari sekadar gerakan moral atau ancaman untuk melumpuhkan penguasa yang tidak bermoral. Pergerakan harus melepas sekadar ancaman ompong, mengubah diri dengan realistis dari “Logical Fallacie” atau penyesatan logika, \"melakukan perlawanan dengan strategi, target, sasaran yang jelas dan kemenangan yang terukur\". Ketika gerakan moral sudah sampai pada jalan buntu dipastikan akan metamorfosis menjadi gerakan fisik. Perlawanan rakyat tetap akan nyasar ke Jokowi dan Gibran. Peta kekuatan dan kekuasaan di Indonesia sudah di pahami oleh masyarakat luas bahwa Prabowo bukan pemenang Pilpres 2024. Pemenangnya adalah Jokowi. Jokowi pun sesungguhnya bukan pemenang, pemenangnya adalah Oligarki dan RRC. Apabila Prabowo sudah naik tahta berkuasa, tetap dalam kooptasi, belenggu, kontrol dan kendali Jokowi dan Oligarki. Pada posisi Prabowo yang sangat lemah legitimasinya sebagai Presiden, dipastikan akan terus terkena gempuran dan gelombang tsunami perlawanan rakyat. Prabowo akan menendang atau ditendang tergantung tekad, semangat dan keberaniannya menyelamatkan Indonesia dari penjajah gaya baru. Prabowo mulai diatur kekuasaan yang merasa sebagai bandarnya, melalui LBP sebagai operator oligarki dan RRC mulai menebar aksinya dan berani mengultimatum Prabowo agar tak menempatkan orang toxic di kabinet. Kalau Prabowo ingin selamat setelah berkuasa \"Jauhkan pengaruh Jokowi, LBP, Oligarki dan singkirkan Gibran. Prabowo harus berani melawan kekuatan kekuasaan begundal yang akan merusak bahkan akan mengucurkan Indonesia\". Cara keluar dari bayang bayang Pilpres (2024) curang dan brutal, kembali para keyakinan bahwa saya (Prabowo) adalah pemenang Pilpres 2019 dan dicurangi Jokowi. Lepaskan segala beban hutang Budi dan kembali ke akal normalnya ketika posisinya juga dalam kendali penyesatan logika dan tekanan para bandar dan bandit politik oligarki.***
Yang Sarjana Dodol, Ada di Sini?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKI tidak menyebut nama, rasanya penonton konser Iwan Fals faham yang dimaksud Iwan. Seperti juga sindiran soal asam folfat dan asam sulfat serta bapa tukang baso anaknya juga tukang baso. \"Yang ijazahnya beli\", seru Iwan. Kebetulan soal ijazah Presiden Jokowi hingga saat itu bulan Oktober 2022 ramai dibicarakan. Ijazah asli Jokowi hingga kini memang \"kagak nongol-nongol\". Iwan Fals juga mengaitkan dengan pengadilan ijazah palsu yang katanya sudah dicabut. Mungkin itu gugatan pertama yang tak berlanjut akibat penggugat Bambang Tri ditahan. Gugatan perbuatan melawan hukum Jokowi akibat ijazah tersebut masuk kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pimpinan Eggy Sudjana mengajukan kembali dengan menggugat Jokowi, UGM, KPU dan lainnya. Pengadilan ternyata bukan ruang keadilan tetapi ruang kepentingan. Berhadapan dengan kekuasaan khususnya, penguasa, bukan hal yang mudah. Negara hukum hanya slogan, konstitusi dikhianati, serta kesamaan didepan hukum menjadi fiksi. Soal ijazah Jokowi yang ingin dibuktikan kebenaran dan keasliannya justru diproteksi dan \"dilegalisasi\". Pengadilan berfungsi sebagai pengalihan. Dalam kasus 610 PN Jakarta Pusat \"selesai\" dengan Putusan Sela yang menyatakan PN Jakpus tidak berwenang mengadili. Aneh sesungguhnya, tapi begitulah hukum di rezim Jokowi. Putusan yang sama sekali tidak dibacakan di depan umum. Putusan yang para penggugat cari sendiri informasinya di PN. Dengan alasan e-court, PN Jakpus telah mengacak-acak hukum acara. Bagai hukum rimba. Niat baik para penggugat untuk memberi ruang hukum bagi Jokowi untuk mengkarifikasi dan membuktikan kepemilikan dan atau keaslian ijazah khususnya di tingkat Sarjana di depan hukum bukan saja tidak digunakan tetapi juga diperalat bahkan diinjak-injak. Dihentikan cukup dengan diktum Pengadilan tidak berwenang mengadili. Aneh, ini hukum perdata yang diyakini tidak ada pelanggaran kompetensi absolut. Presiden Jokowi berkedudukan di Jakarta Pusat, Penggugat adalah rakyat yang berkepentingan. Cuitan twitter pribadi Iwan Fals menyindir dengan kalimat :\"Apalagi nih, heboh ijazah palsu Presiden, maksudnya gimana, Presiden ijazahnya palsu gitu, masa sih\". Iya bener juga masa sih, ironi jika Presiden Republik Indonesia tidak jelas ijazahnya. Masa sih jadi tukang palsu dan tipu ? Benar juga jika Iwan bernyanyi dengan melabrak \"Bongkar !\". Salah satu bait liriknya : \"Penindasan serta kesewenang-wenangan Banyak lagi t\'ramat banyak untuk disebutkan Hoi ! hentikan hentikan jangan diteruskan Kami muak dengan ketidakpastian Dan keserakahan Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar\" Nah, yang sarjana dodol ada ga disini ? Bongkar! (*)
Dinasti Politik Jokowi Menjadi Sejarah Kelam Bangsa Indonesia
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Menarik! Setelah Boy Thohir sesumbar menyatakan, penguasa satu per tiga ekonomi Indonesia akan memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran beberapa waktu yang lalu, kini keluar pernyataan tandingan dari konglomerat lainnya, Sofjan Wanandi, yang mendukung pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud. https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/sunariyah/sofjan-wanandi-dukung-paslon-nomor-3-ganjar-mahfud-di-pilpres-2024 Pernyataan Sofjan Wanandi dapat dimaknai sebagai sangkalan keras terhadap pernyataan Boy Thohir, bahwa penguasa satu per tiga ekonomi Indonesia mendukung Prabowo-Gibran. Bahkan sebelumnya, beberapa kelompok konglomerat yang disebut Boy Thohir, antara lain Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, juga menyangkal pernyataan Boy Thohir terkait dukungan kepada Prabowo-Gibran. Mereka mengatakan, upaya pemenangan satu putaran Prabowo-Gibran adalah pendapat Boy Thohir pribadi. Tidak mewakilkan kelompok group manapun. Pernyataan Sofjan Wanandi tersebut juga tidak bisa dianggap remeh. Sofjan Wanandi adalah sosok konglomerat yang sudah lama malang melintang di dalam perekonomian Indonesia. Sofjan Wanandi dikenal sebagai “juru bicara” para konglomerat di era Soeharto, yang juga dikenal dengan kelompok Prasetiya Mulya, atau kelompok Jimbaran. Mereka adalah para konglomerat kelas kakap yang diminta Presiden Soeharto mendirikan universitas Prasetiya Mulya. Oleh karena itu, pernyataan Sofjan Wanandi yang mendukung Ganjar dapat dimaknai sebagai pernyataan sikap, bahwa sebagian konglomerat menolak dan melawan Joko Widodo. Sebagai catatan, Sofjan Wanandi juga pernah menolak permintaan Soeharto terkait pengalihan sebagian saham konglomerat kepada koperasi milik rakyat. Pernyataan Sofjan Wanandi juga menandai perpecahan dan pertempuran sesama konglomerat dalam menyikapi pilpres 2024 ini: pertempuran konglomerat pendukung 02 melawan konglomerat pendukung 03. Lalu bagaimana posisi 01 AMIN, Anies-Cak Imin? Apakah AMIN akan menjadi pelanduk, yang akan mati di antara pertarungan dua gajah: Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah? Melihat popularitas Anies-Imin, dan antusiasme masyarakat yang hadir pada setiap kesempatan kampanye, atau pada setiap pertemuan Anies-Imin dengan masyarakat, terlihat jelas Anies-Imin didukung oleh kekuatan massa riil yang sangat besar, massa militan yang menginginkan perubahan, massa militan yang melawan Joko Widodo dan dinasti politik, yang bersumpah, Joko Widodo sudah cukup. Melihat popularitas Anies-Imin tersebut, tidak terlepas kemungkinan bahwa ada konglomerat poros ketiga, the silent majority, yang juga merapat ke 01. Kontestasi pilpres 2024 semakin seru. Perlawanan masyarakat dan pengusaha kepada Jokowi semakin terbuka. Joko Widodo semakin terpojok dan melemah. Dinasti politik Joko Widodo akan menjadi bagian sejarah kelam bangsa Indonesia. —- 000 —-
Politik Gentong Babi Rezim Jokowi dan Hancurnya Revolusi Mental
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle) POLITIK Gentong Babi (PGB) atau \"Pork Barrel Politics\" telah menjadi persoalan serius di Indonesia. PGB ini adalah menyuap rakyat dengan bansos dan berbagai program sosial serta asuransi sosial yang didesain untuk mendulang suara pada pemilihan umum. (Lihat Koran Tempo dalam Apa Itu Politik Gentong Babi?, 6/1/24). Untuk memperkuat pemahaman kita tentang PGB ini beberapa berita berikut perlu dicermati, yakni \"Kenapa Bansos Hanya Untuk Satu Kubu\" (Tempo, 27/1/24), \"Hati-hati Politik Gentong Babi\" (Kumparan, 21/12/23), dan \"Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu\" (seknasfitra.org, 9/1/24). Modus operandi politik kotor ini adalah membuat berbagai program dan bantuan sosial yang dipertukarkan dengan kewajiban pemilih untuk mendukung pemberi bansos, dalam hal ini pemerintah berkuasa. Seknas Fitra, sebuah NGO yang mengkritisi anggaran negara, mencium aroma politik kotor ini mulai dimainkan oleh rezim Jokowi. Aroma bansos dan sejenisnya saat ini, dalam politik kotor, dapat kita saksikan dengan adanya program pemerintah seperti 1,2 juta ton beras, bantuan uang 600 ribu pada bulan depan, yang rappel 3 bulan, (Februari adalah bulan pencoblosan suara), program PKH (Keluarga Harapan), program Indonesia pintar, dan lain sebagainya. (lihat: \"5 Bansos Jokowi Cair Awal 2024, Ini Daftarnya\", CNBC Indonesia, 21/1/24). Mengapa jadi bagian politik kotor? karena pada saat bersamaan, Jokowi mengumumkan dia berpihak. Dia tidak lagi netral sebagai negarawan. Akibatnya adalah penyalahgunaan bantuan sosial berpotensi sangat besar diarahkan pada kepentingan suara pasangan 02, di mana anaknya ada di sana. Rakyat Miskin dan Revolusi Mental Jokowi, dahulu ketika maju sebagai capres, berjanji akan membebaskan Bangsa Indonesia dari mentalitas budak dan ketertindasan. (Revolusi Mental, Kompas,10/5/2014). Ini adalah cita-cita mulia. Namun, membuat rakyat tergantung dengan bantuan sosial, seperti saat ini, adalah kejahatan besar. Makruf Amin, Wakil Presiden, mengatakan hal itu adalah praktek-praktek melanggengkan kemiskinan. Ketergantungan itu akan semakin jahat jika pemerintah memanipulasi image bahwa bantuan itu adalah tanda pertolongan presiden kepada rakyat susah. Indikasi ke arah itu tentunya jelas terlihat, seperti adanya viral bansos bertanda 02, temuan lembaga survei Indopol bahwa masyarakat takut di survei karena takut tidak diberi bansos, dan terakhir pernyataan Zulkifli Hasan dalam kampanyenya di Kendal. Pernyataan Zulkifli Hasan yakni dia bertanya \"yang kasih bansos sama BLT siapa?\", disini bukti dia mengasosiasikan pemberian bansos dengan Jokowi dan meminta rakyat miskin dukung Gibran. (CNBC Indonesia, 4/1/24). Bagaimana Bansos di Belanda? Politik Gentong Babi telah ditinggalkan negara-negara eropa ratusan tahun silam. Sejak kebangkitan humanisme di barat, manusia tidak lagi dianggap sebagai budak. Barter kepentingan antara rakyat dan kapitalis, tidak lagi terikat pada tataran mirip binatang. Melainkan perjanjian upah, pendidikan dan kesejahteraan. Saat ini selain kesejahteraan, rakyat meminta \"green life\", yang menunjang \"Leisure\" mereka. Pada tahun 1990an, di Belanda, misalnya, kaum tak mampu mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 1200 Gulden perbulan. Bantuan itu langsung ditransfer setiap bulan ke rekening penerima. Caranya memperoleh bantuan mudah sekali. Penerima cukup mendaftarkan di dinas sosial setempat. Setiap orang kurang mampu akan ditransfer langsung, saat itu, minimum 1200 Gulden. Jika mempunyai anak akan mendapatkan tunjangan anak, tunjangan pendidikan anak, tunjangan kesehatan dan juga tunjangan untuk pergi berlibur (vacantiegeld). Bantuan tidak ada berupa beras maupun barang lainnya. Tidak ada pertemuan antara pemberi maupun penerima. Semuanya transfer bank. Bantuan ini akan dihentikan pada saat inkom penerima sudah mencapai basis sejahtera, ketika kemudian mereka mendapatkan pekerjaan. Sebab, semua orang harus mendaftar di biro tenaga kerja (uitzendbureau) untuk segera mendapatkan pekerjaan. Selain itu setiap orang harus terdaftar di dinas pajak dan dinas sosial. Karena setiap pekerja nantinya dianggap sebagai pembayar pajak (tax payer), yang menunjukkan dia sebagai \"stake holder\" dalam bernegara. Dalam mencari kerja juga tidak perlu mengemis-ngemis atau tidak butuh \"ordal\". Karena sistem \"supply-demand\" tenaga kerja direncanakan secara sistematis oleh negara. Terakhir yang perlu dicatat adalah setiap pekerja mempunyai hak-hak yang sama tinggi dengan pemberi kerja. Penerima bantuan sosial tidak perlu membalas budi kepada pemerintah yang berkuasa. Tugas presiden hanya menjadi penyalur saja, tidak lebih. Hal yang sama dalam urusan bansos seperti di Belanda itu, harusnya sudah terjadi di era Jokowi. Sebagaimana maksud Jokowi dengan \"Revolusi Mental\" nya. Di barat, sejak Welfare State diterapkan secara luas, sebagaimana diinginkan Proklamator Muhammad Hatta, kemiskinan bukan pula dijadikan komoditas politik. Pemerintah hanyalah alat untuk menjalankan fungsi negara, yakni melindungi rakyatnya. Sehingga, pemberian bansos itu, sekali lagi, seperti kata Hadist, \"Jika tangan kanan memberi, pastikan tangan kiri tidak tahu\". Jika mengumbar Bansos sebagai pemberian Jokowi, maka dipastikan itu sebagai penghinaan dan pembohongan terhadap rakyat. Penutup Anies, Ganjar, Ma\'ruf Amin dan lainnya, serta tokoh-tokoh NGO (LSM) mengecam politik gentong babi. Sementara Jokowi dan rezim pendukung 02 semakin semangat mempolitisasi bansos. Padahal Jokowi berjanji Revolusi Mental adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan penindasan. Rakyat sudah seharusnya menjadi pemilik sah negeri ini. Jika pemerintah membagi adil hasil pajak dan pengerukan sumberdaya alam kita, maka pembagian bansos itu adalah keharusan negara. Di era Anies dan Muhaimin ke depan, maka pelayanan bansos akan disempurnakan menjadi BANSOSPLUS, artinya negara hanya menjadi pelayan terbaik bagi rakyat penerima bansos. Istilah bansos juga sebaiknya dirubah namanya menjadi, seperti di Belanda, tunjangan sosial, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, tunjangan liburan dan lainnya, bukan bantuan. Jika politik Gentong Babi terus berjalan, Saatnya bagi segenap rakyat melawan. Ambil bansosnya, jangan pilih Prabowo-Gibran! .
Timang-timang Anakku Gibran, Kampanye Jokowi
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, M.A.P. | Analis Kebijakan Publik Timang timang anakku sayang, buah hati ayahanda seorang, implementasinya bisa bermacam macam apalagi bila menyangkut anak Presiden atau “Timang-timang anakku Gibran”, maka ini bisa menggoyangkan seluruh anggota kabinet Jokowi. Mengapa tidak, sejak awal Jokowi sudah mengatakan akan cawe cawe pada Pemilu 2024 ini. Timang timang anakku Gibran , melanggangkan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan mengorbankan pamannya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. sehingga, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Walau dianggap naiknya Gibran menjadi calon wakil presiden sebagai produk KKN, tapi jalan terus, Prabowo dan partai partai koalisinya mengabaikan semua cemooh dan tanggapan negatif atas segala keputusannya. Partai partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat yang menjadi koalisinya seperti tidak punya kader lain Sehinga mengiyakan keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil presiden. Sesuai UU Gibran belum cukup umur untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Pertimbangan penunjukan Gibran sebagai cawapres pasangan no 2 bagi Prabowo dimungkinkan oleh pengalaman kekalahan Prabowo pada 2 (dua) kali pemilu sebelumnya yaitu 2014 dan 2019. Pada dua kali kontestasi presiden tersebut selalu diikuti dengan gugatan pemilu curang, terutama pada pemilu tahun 2019 yang banyak menelan korban jiwa manusia. Di sini Publik dan bahkan Prabowo menyakini kekalahannya selama ini adalah akibat kecurangan maka musuh besarnya dalam pemilu adalah kecurangan. Belajar dari pengalaman tersebut Prabowo tentu tidak mau kembali dicurangi, apalagi pemilu 2024 ini ada upaya untuk melanggangkan kekuasaan Jokowi. Dalam bebagai kesempatan Jokowi sering menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon Presiden namun Jokowi belum secara tegas menunjukan pada siapa Jokowi berpihak. hal inilah kemungkinan yang tidak disukai oleh Prabowo, bila Jokowi tidak berpihak kepadanya maka kemungkinannya adalah Prabowo akan kembali kalah akibat kecurangan. Keadan ini membuat Prabowo merasa tidak aman, merasa tidak percaya diri (inferiority), takut, cemas (anxiety) dan lainnya pada pengalaman buruknya dalam mengikuti pemilu presiden. Prabowo dihantui akan terulang kembali kecurangan pada dirinya, Prabowo kuatir gagal lagi. Di sisi lain hubungan Jokowi dengan PDIP semakin memburuk akibat PDIP tidak menginginkan Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan melanggar konstitusi. Momentum ini dimanfaatkan, Gibran Rakabumi Raka kata kuncinya. Di satu sisi Gibran dapat menjadi boneka Jokowi karena Gibran adalah anaknya, jadilah timang-timang anakku Gibran dan gayungpun bersambut, dengan menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden maka Prabowo tidak akan dicurangi lagi, kalaupun terjadi kecurangan semuanya akan menguntungkan Prabowo karena kecurang tersebut demi memenangankan Gibran. Maka jadilah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka sebagai pasangan calon no 2. Semua upaya sudah dilakukan, termasuk pelanggaran etika naiknya Gibran sebagai calon wakil presiden mereka acuhkan, maka kemungkinannya kecuranganpun akan mereka jalankan. Menaruh harapan yang begitu besar terhadap Gibran dengan memanfaatkan nama besar bapaknya, akan mampu menaikan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran di tengah issue negative yang melekat pada diri Prabowo seperti penggaran HAM, gagalnya Food Estate bahkan dianggap kejahatan terhadap lingkungan, pengadaan alut sista bekas yang lebih mahal dibanding negara lain. Namun kenyataannya hasil survey tidak menunjukkan naiknya elektabilitas pasangan no 2 tersebut bahkan sangat dimungkinkan akan mengerek turun hasil survei sebelumnya. Hal ini terjadi akibat blunder politik yang dilakukan Gibran saat debat cawapres Ahad 21 Januari yang lalu yang dinilai tidak beretika bahkan mengolok olok lawan debatnya. Target menang 1 (satu) putaranpun mulai goyah. Tidak bergerak naiknya elektabilitas Prabowo Gibran untuk memperoleh angkat diatas 51% guna menang 1 putaran tampaknya dan dianggap para pengamat membuat Jokowi resah atau panik. Panik karena bagi mereka kemenangan Prabowo Gibran merupakan harga mati dan menyangkut keselamatannya pasca lengser sebagai presiden Jokowi. Kini keadaannya semakin menegangkan dan membahayakan. Keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya sebagai wapres terindikasi dengan ketidak netralan dan cawe cawe Jokowi bahkan diduga Jokowi akan turun gunung ikut berkampanye dalam pemilu kali ini padahal dia bukan incumbent (petahana). Bila hal tersebut benar benar dilakukanya dan ditengah bermunculan laporan pemilu curang maka langkah yang dapat dikatakan langkah membabi buta ini dapat merusak demokrasi yang telah dibangun oleh pendahulu pendahulunya. Keberlangsungan demokrasi di Indonesia kini semakin di ujung tanduk. Reaksi negative masyarakat atas tindakan Jokowi ini bermunculan, Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya soal Presiden boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres. Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua MHH Muhammadiyah Trisno Raharjo dan Sekretaris Muhammad Alfian. \"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,\" demikian keterangan tertulis MHH Muhammadiyah. MHH Muhammadiyah berpendapat bahwa presiden merupakan kepala negara yang menjadi pemimpin seluruh rakyat. Sehingga, ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara. Timang timang anakku Gibran adalah cara memenang pemilu 2024, etika telah dilanggar, akankah sadar lalu surut melangkah atau terus berjalan? Bukan cuma hukum, tapi moral atau etika ukuranya dan keselamatan bangsa adalah taruhannya, tapi bila nafsu kekuasaan lebih mewarnai, maka segala cara adalah cara memenangkan kontestasi. Waspadalah, semua itu mungkin. Probolinggo, Januari 2024
Pak Luhut Itu Sangat Rasional, Tapi Kenapa Tidak Dukung Anies?
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior BELIAU sangat rasional dalam segala hal. Melihat dan mengevaluasi sesuatu selalu rasional. Membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Dan, oleh karena itu, memilih pemimpin negara pun seharusnya rasional juga. Begitulah orang mengenal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Tetapi, mengapa faktanya untuk urusan pemimpin negara Pak Luhut kelihatannya tidak rasional? Untuk pilpres 2024 ini Pak Menko sudah tahu Anies Baswedan luar-dalam. Tidak ada yang disembunyikan. Integritas, kapabilitas, kapasitas, moralitas, akseptabilitas, semuanya komplit dimiliki Pak Anies. Di masa kampanye ini, dan jauh sebelumnya, Anies menyediakan diri untuk diroasting atau dikuliti oleh berbagai acara televisi maupun panggung komedi. Anies juga memenuhi undangan semua diskusi terbuka yang melibatkan kalangan akademisi maupun orang biasa. Ada acara “Uji Publik” di sejumlah kampus dan “Desak Anies” di tempat-tempat umum. Acara-acara itu tidak hanya dihadiri oleh pendukung Anies. Bahkan yang bukan pendukung capres 01 ini pun ikut mencecar dengan pertanyaan yang sifatnya random dan instan. Tanpa pengaturan. Orangnya tidak diatur, begitu juga pertanyaannya. Semua disampaikan bebas. Tentang apa saja. Alhamdulillah, Anies bisa menjawab ratusan atau mungkin ribuan pertanyaan acak yang diajukan kepadanya. Kita bisa melihat orang-orang yang hadir merasa puas dengan jawaban atau penjelasan Anies. Jawaban-jawaban Anies selalu rasional. Bagaimana membuktikannya? Lihat saja kontinuitas “Desak Anies” itu. Ada saja yang ingin menyelenggarakannya. Laris sekali. Demand melebihi suplai. Masyarakat senang karena mereka bisa membongkar habis pikiran Anies. Warga bisa mengetahui gagasan Capres 01 ini untuk masa depan Indonesia. Bahkan, masyarakat pun bisa mengetahui kepribadian beliau. Semua transparan di depan umum. Dan semuanya rasional. Satu hal, Pak Luhut. Acara-acara ini dinilai mencerdaskan. Sekaligus mengasah rasionalitas. Dalam arti, Anies tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi juga mampu memberikan berbagai perspektif baru kepada mereka yang hadir. Intinya, Anies menjadi stimulan untuk belajar rasional. Dia piawai namun tidak menggurui lawan-lawan bicaranya agar menggunakan sikap rasional dalam semua urusan. Anies selalu mengajak siapa saja yang dijumpainya agar rasional dalam setiap langkah. Sekarang kita tanya langsung Pak Menko: mengapa Anda mendukung Prabowo-Gibran? Apakah paslon 02 ini cocok dengan rasionalitas Anda, Pak? Apakah benar-benar rasional ketika Pak Luhut memberikan dukungan atau menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran? Rasional bermakna memperbandingkan pilihan-pilihan yang ada berdasarkan “ratio”. Nah, apakah Pak Luhut jujur bahwa memilih paslon 02 itu sudah rasional? Dan masuk akal? Bahwa Prabowo-Gibran itulah yang terbaik? Sebagai tokoh panutan, Pak Luhut berkewajiban untuk menunjukkan siapa orang yang terbaik untuk dipilih menjadi presiden Indonesia? Siapakah pilihan yang rasional itu? Beberapa hari yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada jajarannya tentang bahaya pemimpin yang gampang emosional. Beliau tidak menyebut nama tetapi suasana kontestasi hari ini membuat kita paham siapa yang dimaksudkan Bu Menteri. Lebih nyerempet lagi, Bu Sri mengisyaratkan bahwa pilihan Pak Luhut atas Prabowo-Gibran sama sekali tidak rasional. Apa pun “bench-mark” atau patokannya. Sebaliknya, Bu Menteri secara tersirat menyimpulkan Anies Baswedan adalah pilihan yang rasional. Persoalannya, kalau Pak Luhut memang senantiasa rasional, mengapa tidak mendukung Anies?[]
POPULER
