OPINI
Kasus Rempang: A Wake Up Call, Bahaya Politik Ekspansi Teritorial Cina
Oleh Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA & Pegiat Investasi BOLEH jadi kasus Pulau Rempang berhikmah menyadarkan kita, bahwa kebijakan politik luar negeri dan investasi Indonesia yang ditunjukkan Jokowi selama 9 tahun pemerintahannya terkesan dekat dengan Cina dan secara tidak sadar membantu strategi politik luar negeri Presiden Xi Jinping yang teritorial ekspansif. Kebijakan ini berpotensi berbahaya karena akan mengancam marwah martabat dan kedaulatan serta keamanan RI bila tidak ditangani dengan Good Corporate Governance dan Good Public Governance serta mengacu kepada amanat konstitusi. Yang jelas politik luar negeri Indonesia terkesan sudah mulai meninggalkan politik bebas aktif yang selama ini kita anut dengan sakral. Dunia melihat Cina terang-terangan dan vulgar melakukan teritorial ekspansi di seantaro dunia terutama di negara Afrika dan Amerika Latin dengan dalih bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan soft loan trap. Sadar tidak sadar langkah yang diambil Presiden Jokowi selama ini yang terkesan intensif menempel Xi Jinping berpotensi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional RI serta memberi peluang Cina melakukan ekspansi teritorialnya berkonotasi imperialisme baru ala Tiongkok dengan leluasa di Indonesia. Proyek-proyek strategis nasional seperti KCJB, IKN, industrialisasi tambang nikel di Morowali dan sekarang Pulau Rempang adalah proyek-proyek konkrit berpotensi bermasalah yang dimaksud. Demikian juga dengan dalih hilirisasi pengolahan industri nikel yang lagi marak di Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Maluku. Antithesis kritikan eks Menko Rizal Ramli dan para aktivist vokal kepada pemerintah selama ini adalah fakta yang perlu dicermati. Inilah politik luar negeri Jokowi yang terkesan melakukan politik poros blok Cina dan mulai menjauh dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita kerap mengalah dan seakan didikte oleh investor Cina. Apakah beliau sadar atau tidak sadar telah melakukan politik bukan bebas aktif lagi? Terkesan beliau menunjukkan kecenderungan politik merangkul Cina dengan lobi intensive dengan Presiden Xi Jinping baru-baru ini di Chengdu. Sedangkan lobi dengan Presiden-presiden AS cs kurang frekuensinya. Kita tahu sikon politik dunia dewasa ini bahwa memang ada dua super power, Cina cs dan AS cs. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sendiri sudah berupaya all out mengimbangi melobi AS dan csnya. Tidak tanggung-tanggung beliau sudah membawa serombongan pejabat dan pengusaha melobi Tesla dan Air Products, dua raksasa Wall Street. Sayang misi itu nelum berhasil. Rumor yang berkembang di AS katanya ada berbagai ketidaknyamanan para investor dalam menanggapi penyampaian presentasi LBP yang walau sudah didukung dengan slides power point yang canggih-canggih. Seorang CEO dari Minnesota di acara Gathering Exekutif di Washington, DC nyeletuk \"He sounded so good to believe, over promises. But corruption and uncertain justice system are still the key issues\". Sehingga Tesla dan Air Products, dua raksasa Fortune 500 batal berinvestasi ke Indonesia. Tetapi hebatnya justru LBP berhasil melobi Cina selama ini. Ternyata pendekatan gaya melobinya ini yang memang cocok di mata para investor Cina yang budaya bisnisnya mirip kita yang cenderung menghargai faktor kekuasaan dan kerap kurang memberdayakan prinsip-prinsip GCG dan GPG. Sedangkan di mata para investor AS atau blok barat, faktor kekuasaan ini adalah momok karena berkonotasi negatif, antara lain merangsang potensi korupsi dan conflict of interest benturan kepentinganyang sarat dengan pelanggaran prinsip GCG & GPG. Jadi bagi investor AS ini adalah \"red flags\". Contoh konkrit yang lagi hangat adalah proyek PSN Rempang. Xinyi Glass Co. yang dienduskan oleh Bahlil Lahadalia sebagai pabrik kaca Cina terbesar di dunia itu. Ternyata ini tidak benar ketika Mardigu Bosman melakukan riset menerangkan fakta bahwa Xinyi Glass itu bukanlah pabrik kaca terbesar di dunia. Bahlil salah ucap, yang benar terbesar itu adalah Beijing Glass Co. Google juga mengungkap Xinyi Glass bukan sebesar yang Bahlil gembar gemborkan, lupa minta melihat Proof of Fundnya. Bayangkan perusahaan Xinyi hampir berhasil memberdaya kekuasaan BP Batam dan petinggi-petinggi politik untuk menguasai pulau Rempang. Demikian juga nasib proyek IKN yang dalam pembangunan perlu investasi yang masif, walaupun telah dipasang Sir Tony Blair, eks PM Inggris sebagai penasihatpun tidak dapat menarik investor AS, Jepang cs seperti Softbank yang tadinya sudah mau gelontorkan seratus Triliun lebih tiba-tiba batal. Tapi tidak heran bila kita memang bisa merangkul Cina karena budaya bisnis mereka beda-beda tipis mirip dengan kita yang \"cincai\", kerap melanggar GCGpun adalah biasa apalagi kalau berkuasa. Di pihak Cina kemungkinan misi terselubung territorial expansion-nya itu tadi menjadikan mereka all-out. Santer ada isu yang bilang letak strategis Rempang mirip dengan Subic Bay. Mungkin cocok untuk depot logistik Angkatan Laut Cina? Ah janganlah. Celakanya bila pembangunan Pulau Rempang dan IKN jadi dipegang oleh Cina, manuver territorial expansion mereka jelas akan menjadi tambah mulus. Bisa jadi Indonesia menjadi koloni terselubung mereka. Persis the history of Singapore. Bagaimana proses menggusur orang-orang Melayu dan menguasai tanah moyangnya di zaman kekuasaan Inggris dan VOC. Ini yang tidak kita kehendaki seperti jeritan pilu penduduk Melayu di Rempang. Dateline 28 September 2023 bahwa Rempang harus kosong itu tidak bijak. Sebaiknya pemerintah tidak kesusu tapi mengkonsolidasi Pulau Rempang tanpa penggusuran, tetap membangun pabrik kaca, dan pada saat yang bersamaan membangun Kampung Tua Melayu itu sebagai cagar budaya pariwisata melestarikan kebudayaan Melayu. Seperti American Indians di AS, pemerintah federal mengizinkan para investor membangun casino dan pembangkit listrik di tanah leluhur orang Indian, tapi tetap melestarikan budaya suku mereka. Semoga Rempang bisa damai sentosa dan menjadi daerah tujuan pariwisata yang bermartabat kelas dunia. (*)
Skandal Nasional Rempang: Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DARI konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang ternyata terkuak banyak borok. Sebutan yang pantas untuk kasus ini yaitu Skandal Nasional. Disebut skandal karena ada perbuatan yang memalukan atau menurunkan martabat seseorang (vide KBBI). Meskipun mungkin ada terkait aspek pribadi akan tetapi nampaknya lebih kepada kebijakan nasional yang berujung pada skandal politik. \"A political scandal occurs when political corruption or other misbehavior is exposed. Politician or goverment official are accused of engaging in illegal, corrupt, or unethical practises. A political scandal can involve the breaking the nation\'s laws or moral codes and may involve other types scandal\". Kasus Rempang adalah peristiwa politik. Karena memalukan atau menurunkan martabat akibat perbuatan ilegal, korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Dulu PT MEG itu diperiksa korupsi 3,6 Trilyun. Penggusuran rakyat Melayu merupakan perilaku tidak etis dan merusak sendi-sendi moral. Suku Indian saja dahulu dilokalisasi, ini suku Melayu justru direlokasi. Rezim memang tidak bermoral. Menggusur seenaknya. Lima \"misbehavior\" rezim Jokowi dalam kasus Rempang sehingga pantas menjadi elemen dari sebuah skandal. Pertama, diawali dari omnibus law yang bertujuan menggalang dan melindungi investasi. Omnibus law baik tenaga kerja, kesehatan, pajak dan lainnya adalah induk dari skandal politik yang memperalat hukum. Investasi Rempang merupakan derivasi dari omnibus law. Menjadikan investasi sebagai berhala. Kedua, manipulasi perjanjian dan perizinan. Izin kepada PT MEG Tomy Winata untuk mengelola \"Rempang Eco City\" tidak memenuhi proses perizinan yang layak. Rekomendasi DPRD Batam 2023 yang merujuk pada kerjasama PT MEG tahun 2004 selain dipaksakan juga cacat hukum. Izin kepada PT MEG bermasalah berat. Ketiga, investor Xinyi Glass ternyata tidak se bonafide yang digambarkan. Kemampuan untuk menggelontorkan dana 381 trilyun diragukan. Pengembangan Xinyi Glass di Ontario Canada terhambat akibat dampak lingkungan. Kawasan hutan Rempang terancam rusak. Pelepasan hak kehutanan di Rempang juga tidak dimiliki. Ada bau pencucian uang pada Xinyi Group. Keempat, HPL untuk PP Batam juga janggal, bagaimana ada HPL atas nama PP Batam dapat diberikan di tengah penduduk yang telah lama menempati lokasi ? Hal ini melanggar aturan agraria. Ditambah keraguan apakah benar HPL atau hanya SK HPL Sementara. Di sisi lain hak tanah atas PT MEG juga terindikasi manipulatif. Kelima, puncak skandal adalah MoU dengan China. Proyek kerjasama adalah B to B (PT MEG dengan Xinyi Group) tetapi MoU dilakukan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Dengan syarat adanya pengosongan maka dapat berakibat banjir \"tenaga kerja\" China kelak. Rempang berpotensi menjadi area Chinaisasi. Jalan dan langkah awal menuju Chinaisasi IKN Kalimantan Timur. Kasus Rempang adalah skandal nasional yang melewati batas investasi. Kebijakan Pemerintahan Jokowi potensial membuka pintu China untuk aneksasi. Konflik dengan etnis Melayu adalah konsekuensi bukan miskomunikasi. Ungkapan Jokowi maupun Tomy Winata hanya basa-basi. Sudah terang benderang bahwa target proyek adalah penggusuran, pengosongan atau relokasi. Misi seperti ini dipastikan bukan miskomunikasi. Jokowi harus bertanggungjawab atas skandal nasional ini. Tidak cukup dengan mengundurkan diri atau ditumbangkan tetapi berlanjut pada proses hukum. Jokowi absolut diadili. Ada penghianatan negara, ada pelanggaran konstitusi dan ada pula perbuatan kriminal. Sekurangnya delik \"bohong menyebabkan keonaran\" dapat dikenakan. Faktanya skandal itu bermula dari kebohongan. Berdasarkan Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 maka Jokowi terancam hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Jokowi sebagai pesakitan bagusnya berbaju \"adat\" oranye. Acara kenegaraan itu dilakukan di depan Majelis Hakim. Maka di ruang sidang ada toga hitam, meja hijau dan seseorang yang berbaju oranye. (*)
Pemerintah Pembohong: Kemampuan Investasi Xinyi Group Tidak Sebesar Kata Bahlil
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Ekonomi & Politik SAMBIL merampas lahan warga adat Melayu Tua Rempang untuk kepentingan bisnis para elit lokal dan global, pemerintah selalu menggembar-gemborkan kehebatan Xinyi Group sebagai salah satu perusahan kaca terbesar dunia. Faktanya, Xinyi Group tidak sebesar dan sehabat kata pemerintah. Catatan Motocomcom menyebut, Xinyi Gorup tidak masuk 10 besar perusahan kaca dunia. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan \"bohong\" menteri investasi Bahlil Lahadalia terkait komitmen investasi Jumbo Xinyi Group US$ 11,6 miliar. Kenyataannya, nilai investasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangan Xinyi Group yang terlalu kecil alias sangat tidak layak untuk menjawab kebutuhan investasi sebesar yang disebut Bahlil. Tampak dalam catatan annual report Xinyi Group 2022 yang diaudit Eu Erns dan Young\'s. Terbantahkan jika disebut Xinyi Group perusahan kelas dunia dengan jangkauan pasar global yang dominan. Faktanya, 68% hasil penjualan Xinyi terjadi di pasar lokal Cina, bukan pasar dunia. Selanjutnya, hasil audit mengungkapkan, Nilai property plan equipment Xinyi Group hanya US$ 2.2 miliar dan sales revenue US$ 3.4 miliar. Sementara consolidate net cash flow hanya US$ 41 juta. Lalu bagaimana ceritanya Xinyi Group bisa berinvestasi hingga US$ 11,5 miliar? Dengan kekurangan yang terlampau jauh, bagaimana Xinyi Group menambalnya dalam waktu setahun sesuai janji komitmen investasi di Rempang? Rendahnya kemampuan investasi Xinyi sudah terbukti saat melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik tahun lalu. Xinyi hanya mampu sebesar US$ 700 juta dengan kelanjutan proyek yang sampai hari ini belum jalan. Jangan sampai investasi Xinyi di Pulau Rempang berakhir seperti kasus Gresik yang tidak jelas kelanjutannya seperti apa. Jika gagal, maka tentu akan berdampak pula pada terhambatnya proses pembangunan wilayah relokasi warga sesuai janji-janji manis pemerintah. Selain itu, proyek terbengkalai selalu menyisahkan dampak kerusakan lingkungan yang lumayan mahal untuk diperbaiki. Kemampuan investasi Xinyi Group yang rendah, kembali menunjukkan perilaku pemerintah yang gemar tipu-tipu. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi komitmen dan kemampuan investasi Xinyo Group tidak sebesar itu. Kedua, bisa jadi pemerintah Cina turun tangan menambah kesangguoan modal Xinyi Group demi mencaplok Rempang dalam rangka mempermudah klaim dan memperkuat proses pencaplokan Tiongkok atas wilayah sengketa di LCS. Ketiga, boleh jadi ini bagian dari akal busuk oligarki di sekililing kekuasaan. Pada waktunya tiba, mereka akan menyuntikkan dana ke Xinyi group yang melantai di Hang Seng Hongkong. Jadikan Xinyi Group sebagai alat binsis sekaligus tameng untuk terhindar dari sorotan masyarakat. (*)
Rezim Kingkong dan Penerusnya
Oleh Smith Alhadar | Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SEJAK 7 September, negeri ini heboh oleh perilaku aib rezim. Media mainstream dan medsos didominasi berita kasus Rempang. Ketika itu pecah konflik fisik antara rakyat dan aparat keamanan gabungan. Puluhan warga terluka, terkena gas air mata, dan ditangkap. Kita semua terkejut. Kok bisa? Tapi reaksi kita berbeda. Ada yang diam, ada yang tertawa, dan banyak yang menangis. Yang diam adalah mereka yang apatis menghadapi realitas politik nasional hari ini. Rezim ini terlalu bebal dan arogan. Dan sepenuhnya tunduk pada pd oligarki dan Cina. Tak ada yang bisa diubah kecuali dengan kekuatan yang besar. Memang sulit dimengerti rezim Presiden Jokowi masih mendapat dukungan rakyat, sampai-sampai bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berebut klaim bahwa mereka didukung Jokowi. Lembaga survei yang \"kredibel\" memang mengungkap endorsement Jokowi cukup menentukan kemenangan capres. Karena Jokowi masih sangat berpengaruh, percuma kita melawannya. Lebih baik kita mengurus diri kita sendiri di tengah lilitan ekonomi akibat kenaikan harga barang-barang yang terus terjadi. Subsidi BBM tertentu pun terpaksa akan dinaikkan akibat kenaikan harga minyak di pasar global. Yang tertawa adalah mereka yang menyambut penuh suka cita masuknya investasi jumbo dari Cina ke Rempang. Kemarahan puak Melayu tak mereka hirau, hanya dianggap sebagai reaksi orang-orang tolol. Buldozer saja mereka bila perlu. Memang konon PT Makmur Elok Graha (MEG) milik taipanTomy Winata yang menggandeng perusahaan asal Cina, Xinyi Glass Holding Ltd, akan berinvestasi di Rempang sebesar 11,6 miliar dollar AS sampai tahun 2080. Mereka akan membangun Proyek Eco City (PEC) yang akan mengokupasi sekitar 50 persen Pulau Rempang, termasuk 16 Kampung Tua yang kemarin penghuninya melawan aparat. Konon, di dalam PEC akan dibangun industri kaca terbesar kedua di dunia, panel surya, dan pariwisata. Katanya, ini akan membutuhkan lebih dari 300.000 tenaga kerja. Puak Melayu yang miskin akan hidup sejahtera lahir batin. Mereka tak peduli bahwa PEC akan membuat penduduk kehilangan ruang hidup, budaya, sejarah, dan lingkungan yang sehat. Semua itu tidak ada artinya ketimbang keuntungan materiil yang akan mereka peroleh, meskipun meningkatnya pendapatan tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup. Terlebih, fakta bahwa nyaris semua proyek tambang milik Cina di negeri ini tidak menciptakan kesejahteraan bagi penduduk di sekitar proyek. Malah, mereka harus menghadapi kualitas hidup yang lebih buruk akibat polusi, kerusakan lingkungan, dan menyempitnya ruang hidup. Kenyataan lain, buruh yang bekerja di proyek mayoritas adalah warga Cina. Hanya sedikit warga lokal yang direkrut. Itu pun dengan gaji yang menyedihkan dibandingkan upah buruh Cina meskipun mereka memiliki keterampilan dan pekerjaan yang sama. Ini menimbulkan kecemburuan buruh lokal. Maka, beberapa waktu lalu kita menyaksikan perkelahian di tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara, yang digarap perusahaan Cina, yang menewaskan dua buruh lokal dan satu buruh Cina. Mereka yang menangis melihat bagaimana puak Melayu diperlakukan adalah mereka yang masih memiliki akal sehat, nurani, dan semangat menghadapi kezaliman. Tidak masuk akal rezim lebih mendahulukan kepentingan asing dan oligarki dibandingkan dengan ribuan warganya yang miskin. Bukan mereka antiinvestasi, tapi tujuan investasi haruslah yang menyejahterakan rakyat, memajukan bangsa, dan menguatkan negara. Faktanya, belum apa-apa rezim sudah mnghadirkan musibah bagi warga lokal. Tanpa musyawarah lebih dulu dengan warga lokal, pada Agustus lalu Pemda mulai melakukan pematokan tanah rakyat di sana. Pantas saja warga lokal marah besar atas upaya rezim merampas lahan mereka dengan kompensasi yang jauh dari memadai. Mereka yang pada Pilpres 2019 mencoblos Jokowi. Dalam kampanye waktu itu, Jokowi berjanji akan membuat sertifikat tanah bagi warga Rempang. Lalu, di dalam suatu rapat kabinet, presiden menyatakan tidak boleh konsesi lahan diberikan kepada investor dengan mengusir penduduk lokal. Penduduk harus merupakan bagian dari konsesi. Kalau tidak, izin konsesi harus dicabut. Rezim, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, lebih suka menggunakan kata \'pengosongan\', bukan penggusuran. Kata \'pengosongan\' punya makna tanah itu milik negara yang hendak diambil kembali. Sedangkan \'penggusuran\' punya konotasi negatif, yakni pengusiran rakyat dari tanah mereka sendiri. Faktanya, memang ini yang terjadi di Rempang. Puak Melayu -- total populasi sekitar 7.500 jiwa -- sudah menghuni wilayah itu lebih dari seabad sebelum Indonesia merdeka. Dus, atas dasar apa rezim mengklaim tanah penduduk di Rempang sebagai milik negara? Investasi dengan cara menggusur warga lokal , sebagaimana praktik kolonial, bertentangan dengan tujuan imvestasi. Bukan saja warga lokal kian menderita akibat tercerabut dari akar sosial-budaya dan sumber penghidupan mereka, tapi juga melemahkan negara. Berhentilah melihat investasi sebagai kunci penyelesaian semua hal yang mendera bangsa ini. Investasi tentu saja berguna sepanjang ia dikelola dengan baik di mana kesejahteraan dan keadilan sosial menjdi titik pusat pembangunan, bukan memperkaya orang yang sudah sangat kaya dan memiskinkan orang yang sudah sangat miskin. Bukankah tujuan kita memerdekakan diri dari penjajahan adalah menghadirkan kemanusiaan yang beradab serta keadilan sosial? Dalam membangun, jangan meniru cara pandang kolonial atau rezim Orba yang main gusur atas nama investasi. Tanah- tanah rakyat yang tidak bersertifikat meskipun sudah ditempati secara turun-temurun dirampas begitu saja. Sikap dan tindakan ini jg yg hendak dilakukan rezim di Rempang. Mereka tidak belajar dari konsep pembangunan humanis yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menjadikan humanisme berkeadilan titik berangkat setiap kebijakan pemerintah. Untuk warga yang terpaksa tergusur, ia membangun perkampungan-perkampungan yang layak huni, bahkan kualitasnya lebih baik daripada habitat mereka sebelumnya. Lalu, kita ingat ia menghentikan proyek oligarki berupa reklamasi belasan pulau bernilai Rp 500 triliun hanya karena proyek ini merusak lingkungan dan menggerus nafkah hidup nelayan kecil. Menghadirkan keadilan sosial dan melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan cita-cita kemerdekaan yang harus dipenuhi pemimpin sebagaimana diulang-ulang Anies. Kalau rezim dibenarkan menggusur rakyat kapan pun mereka mau, maka apa bedanya dengan penjajah? Lebih dari itu, rakyat di manapun kini was-was dengan masa depan huniannya. Hari ini Rempang, besok mungkin tanah kita. Memang sudah lama rakyat Rempang mendengar akan dibangun industri di kampung mereka. Tapi mereka diberi tahu bahwa yang akan dibangun hanya industri pariwisata yang melibatkan kampung mereka. Baru bulan lalu mereka tahu dari media bahwa industri yang akan dibangun mencakup juga industri kaca dan panel surya. Industri yang disebut terakhir akan dibangun di tepi pantai dengan areal yang sangat luas. Dengan sendirinya akan mengancam mata pencaharian warga lokal sebagai nelayan. Yang lebih mengagetkan adalah ultimatum pemerintah daerah BP Batam agar warga meninggalkan rumah mereka paling telat 28 September. Memang rezim menjanjikan rumah tipe 45 di atas lahan 500 meter persegi untuk tiap keluarga sebagai ganti rugi. Juga diberikan uang tunggu bulanan selama 7 bulan rumah mereka dibangun. Sejauh ini warga menolak kompensasi ini, yang memang tak sepadan dengan ongkos sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang harus mereka bayar. Kendati demikian, rezim msh bersikeras agar warga 16 Kampung Tua sudah hrs kosong pd tanggal yang telah ditetapkan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beralasan, investor dari Cina akan lari kalau proyek ini tertunda. Tp sesungguhnya Bahlil sdg berusaha menyelamatkan muka Jokowi di mata Presiden Cina Xi Jinping. PEC ditandatangani perusahaanXinyi dan MEG di Chengdu, Cina, pada 28 Juli 2023, disaksikan Jokowi dan Xi. Dus, bisa dikata kasus Rempang berpotensi bereskalasi. Sulit membayangkan rezim akan mengalah. Jokowi dikenal sebagai orang yang sulit mengubah sudut pandangnya. Lihat, kendati IKN adalah proyek yang tidak masuk akal, ia tetap ngotot. Kalau pendapat saya tidak meleset bahwa rezim tetap memaksa warga Rempang mengosongkan kampung mereka pada 28 September, dampak ikutannya akan sangatt luas karena ada preseden yang akan mendorong rakyat di tmpt lain untuk juga bangkit. Baru-baru ini Komnas HAM menyatakan dari Januari hingga Agustus 2023, kasus agraria antara rakyat melawan rezim yg dilaporkan ke Komnas HAM sebanyak 692 kasus atau 4 kasus per hari kerja. Kalau kita menempatkan kasus Rempang dalam perspektif politik elektoral, bisa jadi isu ini akan merugikan bakal capres Prabowo dan Ganjar yang di-endorse dan mengaku akan meneruskan program pembangunan Jokowi. Kalau dalam 1-2 hari ini isu Rempang bisa diselesaikan secara damai, status quo akan terjaga. Namun, bila Rempang kembali meledak, populeritas Jokowi mestinya turun secara signifikan. Dan ini akan berdampak pada Prabowo dan Ganjar yang hingga hari ini msh berharap mendapat efek ekor jas Jokowi. Trlbh rakyat Indonesia akan teringat kasus Wadas di Jawa Tengah di mana sbg gubernur Ganjar mengirim aparat bersenjata untuk mengintimidasi warga Wadas yg menolak menjual lahannya untuk dijadikan tambang batu andesit. Terkait Prabowo, saat ini beredar berita ttng Prabowo menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian di ruang rapat kabinet. Masalahnya, Prabowo melihat Kementan tak membantunya yang ditugaskan Jokowi membangun food estate sehingga proyek itu gagal dan ia jadi tertawaan publik. Kekerasaan di ruang rapat kabinet oleh seorg menteri akan sulit diterima publik sbg presiden mereka. Alhasil, kasus Rempang berpotensi merugikan Prabowo dan Ganjar. Gagasan perubahan yang diusung koalisi yg mengusung Anies justru menemukan momentum sekarang ini. Terlebih, beberapa wkt ke depan, akibat harga barang kebutuhan pokok yg semakin tinggi, capres yg berasosiasi dgn Jokowi akan kehilangan simpatik. Pantaskah kita perpanjang kekuasaan rezim kingkong ini melalui Prabowo atau Ganjar? Kl hari ini keduanya bangkit melawan rezim terkait Rempang, posisi mereka akan tertolong. Sayang, hal itu tak mungkin mereka lakukan. Tangsel, 21 September 2023.
Buzzer Kocar-kacir
Oleh: Ady Amar | Kolumnis BAGAI anak ayam kehilangan induknya, setidaknya itu bisa dipakai menggambarkan kondisi para buzzer saat ini, yang kocar-kacir berjalan tak tentu arah. Jangan tanyakan siapa induk dari para buzzer itu, sulit bisa dilihat kasat mata. Tapi umum menyebut mereka dalam pengasuhan kakak pembina. Biasa pula disebut buzzer istana, setidaknya mereka pernah diterima di istana, dan foto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu mereka dikonotasikan bekerja untuk kepentingan rezim. Tentu kebenarannya sulit dibuktikan, seperti (maaf) kentut yang bentuknya tak tampak tapi tidak aroma menyengatnya. Tapi satu hal yang jelas, para buzzer bekerja mendegradasi sekenanya, siapa saja yang coba-coba berhadapan dengan kekuasaan. Saat ini, kehadiran buzzer saling berbenturan satu dengan lainnya. Para buzzer terkesan tidak lagi bekerja kompak pada satu tujuan, seperti yang sudah digariskan. Saat ini para buzzer, seperti berjalan tanpa petunjuk. Tak lagi ada yang mengorkestrasi. Tidak seperti sebelumnya, sasaran yang ditembak sudah jelas. Dan, itu Anies Baswedan, atau siapa saja yang bersinergi dengannya. Maka, Anies terus dipersekusi dengan amat jahat. Tidak sekadar menafikan karya Anies, tapi juga menilainya dengan serba berkebalikan. Anies dikesankan seperti tidak ada baik-baiknya. Dihinakan bahkan menyasar etnis, yang tidak semestinya boleh keluar dari mulut serigala sekalipun. Para buzzer seakan bertugas bagai anjing penjaga tuannya, yang menggonggong setiap saat. Menggonggong pada mereka yang dianggap mengusik kekuasaan. Mereka secara serempak dan ramai-ramai seirama menghajar sasaran yang dianggap \"berbahaya\" mengusik kekuasaan. Anies dipersekusi sejak ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka dalam 5 tahun seperti tiada hari tanpa \"menghajar\" Anies, seperti koor bersahutan. Anies dianggap pihak yang menghalangi bisnis para kartel yang acap tanpa aturan, atau melanggar aturan menjadi hal biasa sebelum era Anies sebagai kepala daerah. Langkah Anies menegakkan aturan dengan aturan, itu menakutkan mereka. Anies menutup Alexis--tempat prostitusi elit--yang seperti tak tersentuh hukum, itu dengan mudahnya. Sampai mencabut izin reklamasi pantai teluk Jakarta, yang dibangun tanpa IMB. Anies melawan apa yang biasa disebut kelompok oligarki--penyebutan kartel sepertinya lebih tepat untuk mereka--dan dianggap mengganggu kemauan mereka yang biasa bekerja dengan pejabat sebelumnya, yang sarat dengan transaksi hengki pengki. Anies melabraknya dengan berpedoman pada penegakkan aturan yang ada. Dan, itu yang dipegangnya. Anies seperti tidak perduli jika harus berhadapan dengan kekuatan para kartel besar. Karenanya, para buzzer seperti menjadi perlu dipelihara untuk terus menggonggongi Anies tiap saat. Anies menjadi semacam ancaman yang tidak boleh dibiarkan terus bergerak maju. Menyegerakan menghabisinya seperti jadi satu keharusan. Tapi Anies terus melenggang bekerja menyelesaikan janji-janji kampanyenya satu persatu, meski gangguan terus diterimanya. Tidak menyurutkannya yang terus bekerja dalam sunyi, menghasilkan legacy yang bisa dilihat. Satu diantaranya, Jakarta International Stadium (JIS), yang diakui sebagai salah satu lapangan sepak bola terbaik di dunia, tapi itu dilihat sepicing mata, karena itu hasil kerja Anies. Mari kembali saja pada nasib buzzer yang bagai anak ayam kehilangan induknya. Hari-hari ini kita melihat para buzzer yang tadinya berkawan erat, tapi tidak saat ini. Terjadi saling serang di antara mereka. Satu pihak tampak membela Ganjar Pranowo, bacapres yang diusung PDIP dan PPP, dan pihak lainnya membela Prabowo Subianto, bacapres yang diusung oleh Gerindra, PAN Golkar, dan Demokrat. Anies Baswedan bacapres yang diusung NasDem, PKB, dan PKS, sementara luput dari sasaran buzzer, dan tampak paling siap berkontestasi dalam Pilpres 2024. Meski sebelumnya bersama partai pendukungnya, terutama NasDem, diganjal di sana-sini, tapi justru Anies yang paling awal menentukan pasangan sebagai bacawapresnya--Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar--sedang yang lain masih bersikutat dengan kerepotannya sendiri dalam menentukan siapa bacawapresnya, baik yang mendampingi Ganjar maupun Prabowo. Ganjar dan Prabowo seperti terkunci oleh \"restu\" Presiden Jokowi. Tidak mampu menentukan sendiri bacawapres di antara anggota partai koalisi, atau pihak di luar partai yang disepakati bersama. Semua dibuat serba menanti kepastian, yang dibuat serba tak pasti. Baik Ganjar maupun Prabowo berebut endorse Jokowi, yang akan cawe-cawe menentukan siapa yang pantas menjadi penggantinya. Ganjar dan Prabowo berebut endorse Jokowi, yang tak menentu akan diberikan pada siapa di antara keduanya. Keduanya menganggap merasa paling dipilih Jokowi. Semua jadi tidak menentu, entah oleh sebab apa. Ini pula yang menyebabkan para buzzer kesulitan menerjemahkan ke mana arah pilihan Jokowi diberikan. Satu pihak melihat arah Jokowi ke Ganjar, tapi satu pihak melihat arahnya sepertinya ke Prabowo. Dan, itu yang memunculkan keberpihakan para buzzer, bekerja untuk Ganjar di satu pihak, dan pihak lainnya bekerja untuk Prabowo. Sampai muncul buzzer kebablasan, seperti Alifurrahman Asyari (Seword TV) yang \"menghantam\" mengarah pada Prabowo, soal benar tidaknya sampai saat ini tetap jadi perdebatan publik. Ada yang mempercayai, tapi ada pula yang tidak mempercayai. Katanya, merujuk pada Prabowo meski tak menyebut nama, menampar dan mencekik wakil menteri pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, menjelang rapat kabinet terbatas. Tambahnya, kabar itu ia dapatkan dari sumber terpercaya. Alifurrahman kena batunya, buzzer yang tadinya khusus menghajar Anies, lalu belakangan menghajar Prabowo. Kabar itu lalu diperkuat oleh buzzer gaek Rudi S. Kamri dalam Kanal Anak Bangsa TV miliknya, yang tampil dengan meyakinkan, menyebut bahwa berita Prabowo nampar dan cekik Wamentan itu terkonfirmasi kebenarannya, bahkan sampai menyebut Presiden Jokowi sampai murka melihat insiden itu. Sanggahan demi sanggahan muncul, termasuk sanggahan dari Kementerian Pertanian dan Jokowi sendiri. Alifurrahman dan Rudi S. Kamri seperti terjebak atau dijebak entah oleh siapa, tapi yang jelas ia bagai anak ayam yang tercecer dari induknya. Mulai dilayangkan laporan pada kepolisian oleh pihak Prabowo pada Alifurrahman, sepantasnya juga pada Rudi S. Kamri, meski ia lalu men-takedown video yang dibuatnya. Perang antarbuzzer yang tadinya saling berkawan, itu pecah saling menyerang. Tampak mana buzzer yang berdiri \"membela\" Ganjar, dan mana yang \"membela\" Prabowo. Semua saling menyerang, jika kesempatan dimungkinkan. Sekali lagi, para buzzer dibuat tidak menentu oleh siapa yang akan di-endorse Jokowi. Berimbas buzzer kocar-kacir tak menentu mesti bergerak ke arah mana. Gerak buzzer menjadi tidak sebebas dulu lagi saat menggebuk Anies, yang tanpa perlu takut dijerat hukum. Kisah Alifurrahman, dan juga Rudi S. Kamri, tidak tahu akan berakhir seperti apa. Tapi pada saatnya peran para buzzer, itu akan diorkestrasi kembali menggebuk Anies Baswedan, dan menggebuk juga pasangannya, Muhaimin Iskandar. Kapan saatnya, saat semua kepentingan bisa diakomodir, Ganjar dan Prabowo, dalam satu perahu... Wallahu a\'lam. **
Presiden Terjebak Politik Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih NEGARA Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Itu akibat dari posisi, peran dan fungsi Presiden hanya sebagai operator dan boneka RRC. Presiden tidak menyadari sangat mungkin tidak paham, RRC menjadi ancaman nyata bagi Indonesia baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan negara Setelah UUD 45 diganti dengan UUD 2002, semua produk UU menjadi milik oligarki. Rezim mulai menjelma menjadi rezim otoriter. Aparat keamanan termasuk kekuatan intelijen di mainkan sebagai alat pelindung Presiden. Presiden telah membangun poros Indonesia-China, melalui penandatanganan MoU bermacam macam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Xi Jin Ping, Jokowi juga menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada China. Hal ini tentu sangat fatal, kedaulatan negara dalam ancaman dan bahaya Tata kelola negara masuk dalam radar satelit kekuatan RRC. RRC sebagai penjajah gaya baru makin gila dan leluasa menguasai sumber daya alam, mengendalikan dan menguasai penguasa / pejabat di semua lini, sebagai operatornya. Dalam bayang bayang RRC sebagai penjajah gaya baru, RRC akan memperkuat kekuatan taipan etnis Cina. Akan memindahkan warga Cina ke Indonesia dengan dalih sebagai TKA di semua wilayah Nusantara, di backup aparat keamanan yang sudah di beli dan harus bekerja dalam kendalinya. Rentetan strategi taktisnya dengan dalih penguatan ekonomi dan lapangan kerja, area investasi akan diperluas dan diperkuat, dengan akan dibangun dan di ciptakan kawasan eksklusif (semacam benteng) dengan regulasi dan aturan tersendiri bagi warga Tionghoa atau Cina. Ekspansi investasinya dengan dalih kebutuhan tenaga kerja ahli didatangkan TKA Cina besar besaran, terutama untuk kawasan Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, dan daerah lain yang memiliki pelabuhan besar . Kalau kekuatan ini sudah nyaman relatif terkuasai dan terkendali dengan stabil, untuk keamanan jangka panjang RRC dipastikan akan membangun pangkalan militer, dengan alibi melindungi investasi, keselamatan dan keamanan TKA Cina. Karena dalam strategi Cina begitu warga Cina keluar dari negaranya untuk selamanya tidak bisa kembali atau pulang kenegaranya. Strategi pengendalian strategis, IKN dipastikan akan menjadi prioritas wilayah yang harus dikuasai, karena jantung negara ada pada Ibu Kota. Harus dikuasai fisik (tanah , gedung dan fasilitas lainnya). Ketika itulah Indonesia sudah sempurna menjadi satelit RRC. Aksi soft agresor , kunci akses strategis negara (ekonomi, politik dan pertahanan), amandemen UUD dan BBM perbaiki semua UU semua wajib berhaluan pro-RRC dan jaring jaring komunis. Saat itu RRC sudah kuasai penuh Indonesia, menjadi koloni tanpa perlu perang. Rencana strategi di atas sudah terjadi ketika RRC menganeksasi Tibet dan Uighur. Kalau Semua rencana sudah sejalan sesuai rencana RRC, saat itu Indonesia sudah ambruk, runtuh dan bubar. Sering terdengar beberapa analis politik itu akan terjadi pada tahun 2030. Itu terjadi akibat presiden terjebak politik bunuh diri, selama ini berjalan mulus dan sempurna menuju jurang. *****
Uthak-athik Gathuk Pilpres 2024
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior FNN PERGOLAKAN politik jelang Pilpres 2024 di tanah air amat sangat dinamis. Banyak fenomena menarik yang menghiasi suasana jelang Pilpres 2024, baik untuk calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Ada ketegangan, ada upaya-upaya penyingkiran, sampai upaya kriminalisasi. Pendek kata, dinamis. Dari tiga capres yang muncul ke permukaan—Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan--sepertinya dinamika yang paling tinggi terjadi pada capres Anies. Bahkan kalau tidak boleh dikatakan paling dramatis, walaupun juga ada romantika terkait capres Prabowo maupun Ganjar. Kita masih ingat ketika calon presiden pertama yang dideklarasikan yakni Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower. Sebelumnya, pada 7 September 2022, Anies sempat di panggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi Formula E. Namun setelah pemeriksaan Anies tidak ditahan karena belum cukup dua alat bukti, itu sebabnya Nasdem segera mendeklarasikan Anies sebagai capresnya untuk mengurangi tekanan kriminalisasi. Upaya penjegalan Anies tak hanya sampai di situ, ketika Anies berkunjung ke berbagai daerah disambut berbagai spanduk yang menjelekkan dirinya. Seperti isu khilafah, isu teroris, isu radikal sampai isu politisasi agama, nyatanya capres Ganjar Pranowo malah menggunakan video dirinya berwudu, sholat dan berdzikir dalam tayangan adzan di RCTI dan MNC TV. Termasuk peniadaan Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah pilkada daerah lainnya pada saat masa kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI yang baru satu periode. Hal ini dicermati sebagai upaya penjegalan Anies untuk bisa tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Selain itu sejumlah BuzzerRp begitu gencar memfitnah dan membangun framing negatif tentang Anies, bahkan menuding dengan tudingan keji, dianggap sebagai bagian upaya untuk menurunkan citra Anies. Termasuk saat tiga partai pengusung Anies sudah memenuhi presidential treshold 20%, partai pengusungnya yang tergabung dalam Kolisi Perubahan dan Persatuan (KPP)—Nasdem, PKS dan Partai Demokrat—terutama Partai Demokrat dirayu agar bisa keluar dari koalisi, bahkan akan dibajak oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Untung saja tidak terjadi, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat keluar dari koalisi dan posisinya digantikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ujian Anies lainnya, ketika sejumlah tokoh seperti Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa akan dipasangkan sebagai cawapres, KPK segera menggeledah ruang kerjanya karena dugaan kasus dana Bansos. Termasuk Airlangga Hartarto ketahuan bertemu Anies, seharian diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO). Sebelumnya sempat beredar kabar Presiden Jokowi minta perpanjangan masa jabatan kepresidenan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Juga minta perpanjangan masa kepresidenan dari 2 periode menjadi 3 periode, langkah ini disinyalir sebagai upaya menjegal Anies sebagai kandidat terkuat. Walaupun akhirnya isu itu dilawan keras oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu terakhir, bahwa APBN tidak cukup membiayai Pilpres dan Pemilu 2024 yang diperkirakan mencapai Rp76,6 triliun, sehingga ada skenario penundaan Pilpres dan Pemilu 2024. Ini juga diduga sebagai bagian upaya menjegal tampilnya Anies sebagai capres paling potensial. Meski demikian Anies mencoba menghibur diri atas segala upaya penjegalan demi penjegalan itu dengan menyatakan,”Jalan yang kita lalui memang cukup terjal, tapi insya Allah ujungnya adalah kemenangan.” Nasib Prabowo Subianto pun tak luput dari serangan para Buzzer dan musuh politiknya. Isu pelanggaran HAM pada 1997-1998 kerap dihidupkan kembali, bahkan ketika Budiman Sudjatmiko jadi jurkam Prabowo, diinisiasi sebagai upaya pencucian citra Prabowo sebagai pelanggar HAM berat. Kegagalan program food estate juga menjadi isu miring untuk Prabowo Subianto, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding kegagalan program ketahanan pangan food estate sebagai kejahatan lingkungan. Bahkan kabar terbaru, Prabowo difitnah oleh pendiri sekaligus pemilik Seword TV Alifurahman Asyari telah mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian Harvick Husnul Qolbi sebelum sidang kabinet beberapa waktu lalu. Istana pun membantah fitnah itu sebagai hoax, alasannya Prabowo belum pernah bertemu dengan Harvick, bagaimana mungkin bisa mencekik dan menamparnya. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo, sebagai capres dia sering disudutkan dengan isu korupsi e-KTP. Dasar isu tersebut adalah pengakuan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin dan mantan Ketua Partai Golkar Setya Novanto di persidangan korupsi e-KTP. Dikatakan Ganjar memang menolak diberikan uang korupsi e-KPT sebesar US$150.000, tapi dia minta dinaikkan menjadi US$500.000. Meski Ganjar membantah, banyak pihak masih meyakini bahwa ia menerima dana e-KTP tersebut. Belum lagi isu miring soal pengakuan Ganjar soal kegemarannya menonton film porno, isu miring ini terungkap dari pengakuan Ganjar sendiri saat menjadi tamu dalam youtube Deddy Corubuzer, dimana Ganjar menyatakan,”Kalau saya nonton film porno salahnya di mana?” Makin Dinamis Tampaknya uthak athik gathuk Pilpres 2024 belakangan makin dinamis. Ada tragedi batalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies yang melahirkan sumpah serapah, bahwa Anies pengkhianat, tidak sidik, tidak amanah, bak musang berbulu domba dan sumpah serapah lainnya dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi akhirnya memang AHY akhirnya lepas dan Anies secara simultan memberi klarifikasi yang bisa mengimbangi fitnah yang ditebarkan SBY dan AHY, bahkan publik cenderung lebih mempercayai penjelasan Anies di berbagai flatform media sosial ketimbang penjelasan SBY dan AHY. AHY sendiri menyatakan move on dari peristiwa tersebut. Kita tahu akhirnya memang AHY bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto. AHY tidak menargetkan menjadi cawapres Prabowo, tapi sebagai menteri pun dia akan menerima. Kabar paling dramatis juga terjadi pada hengkangnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dari Koalisi Indonesia Maju lantaran sudah setahun suntuk belum kunjung dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Cak Imin hanya butuh tiga hari akhirnya bisa menjadi cawapres Anies setelah sebelumnya bertemu Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. King Maker nomor wahid. Banyak ulama mendukung pasangan Anies-Muhaimin karena dianggap ini pertama kalinya koalisi yang didukung suara Nahdatul Ulama sekaligus Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di tanah air. Koalisi ini diibaratkan koalisi semut merah, pergerakannya akan dirasakan tajam dan dapat merepresentasikan kepentingan umat Islam mayoritas. Sehingga inilah saatnya umat Islam menjadi tuan di negeri sendiri lewat koalisi Anies-Muhaimin. Tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi dinamika lain, terutama di kubu koalisi Prabowo, dimana kader-kader Golkar sudah bersuara keras bahwa Airlangga harus jadi cawapres Prabowo. Kalau Prabowo mengambil cawapres lain selain Airlangga, misalnya Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka, maka Golkar akan pindah koalisi. Begitu juga sosok Sandiaga Salahudin Uno berpotensi keluar dari koalisi PDIP jika tidak dijadikan cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi fungsionaris PDIP Ahmad Basarah sempat menyindir, kalau PPP mau keluar dari koalisi pendukung Ganjar kalau ngotot Sandi harus jadi cawapres, toh PDIP bisa maju sendirian. Pasangan Capres-Cawapres Menurut penulis, melihat dinamika politk yang berkembang begitu cepat dan keras, paling tidak ada beberapa skenario pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Pertama, skenario dua pasang. Melihat begitu dinamisnya pergerakan politik Indonesia dan begitu kerasnya serangan demi serangan, pasangan yang akan maju hanya dua calon, yakni Anies-Muhaimin melawan Prabowo-Ganjar. Alasannya, sehari setelah Muhaimin mendeklarasikan bergabung dengan KPP, Ketua DPR Puan Maharani mendatangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Begitu juga Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mendatangi istana, ada upaya melakukan konsolidasi politik tingkat tinggi untuk menghadapi Anies-Muhaimin. Jika melihat skenario dua pasang, maka komposisi dukungan sementara suara Anies-Muhaimin didukung oleh Nadem, PKS dan PKB menguasai 26,95% kursi di DPR. Sementara suara Prabowo-Ganjar didukung oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP menguasai kursi di DPR 63,34%. Belum lagi ditambah partai non parlemen yang bergabung dalam koalisi seperti PBB, Berkarya, PSI, Merdeka, Perindo, Hanura, Gelora dan PKPI yang mendukung Prabowo-Ganjar. Sementara partai baru yang juga bergabung ke pasangan Anies-Muhaimin seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi, diperkirakan akan meramaikan kontestasi dukungan yang militan. Kedua, skenario tiga pasang. Diperkirakan ada pasangan Prabowo-Erick (Airlangga, Gibran, AHY), Ganjar-Mahfud (Sandi), dan Anies-Muhaimin. Sekanrio ini diduga paling realistis dan paling mungkin berjalan, karena memang pendekatan-pendekatannya sudah demikian intensif. Ketiga, skenario empat pasang. Boleh jadi Airlangga, AHY dan Zulkifli Hasan kecewa karena dirinya atau orang yang dijagokannya tidak masuk dalam bacawapres, ketiga tokoh itu membawa serta partainya membentuk koalisi baru Golkar-Demokrat-PAN untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Semua kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka, tinggal sekarang bagaimana dinamika yang akan berlangsung ke depan. Seberapa intensif, seberapa keras dan seberapa guyub tokoh-tokoh penentu atau King Maker bisa mengarahkan arah koalisi terjadi. Di luar tokoh pimpinan parpol dan para King Maker, ada juga korporasi dan lembaga yang turut serta meramaikan lahirnya calon pemimpin 2024. Tentu saja sesuai porsi dan kecenderungannya masing-masing. Sehingga pada akhirnya akan seperti apa wajah pemimpin kita ke depan akan ditentukan oleh para pengambil keputusan. Tapi di luar itu semua, di luar pimpinan parpol, para King Maker, para sponsor, sebenarnya ada yang Maha Menentukan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden ke depan, yaitu Allah SWT. Siapa calon pemimpin kita ke depan sudah dicatat di lauhul mahfudz, wamakaru wamakarallah, wallahu khoirul makirin. Dan mereka (orang kafir) membuat rekayasa, dan Allah pun membalas rekayasa mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rekayasa (Ali Imron 54). (*)
Puluhan Ribu TKA China Disiapkan untuk Industri Kaca dan Solar Panel Xinyi di Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti Pemerintah berkali-kali menyebut, Xinyi Group siap gelontorkan investasi Jumbo US$ 11,6 miliar, setara Rp 172 triliun untuk membangun industri kaca dan pasir silika demi keperluan pengembangan pembangkit panel surya di Pulau Rempang. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan, nilai investasi sebanyak itu nantinya akan menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pernyataan ini jelas tipu-tipu alias pembohongan publik. Investasi sebanyak itu harusnya bisa menyediakan lapangan kerja lebih dari 35.000 orang. Saya sependapat dengan bang Anthony Budiawan, terkait asumsi hitungan dengan merujuk pada Banchmark Internasional tentang number of jobs per US$ 1 Million of investment by sector (Nielsen Pincus). Secara sektoral, Benchmark Internasional merinci, setiap investasi US$ 1 juta di sektor energi, mampu menciptakan rata-rata 17-20 lapangan kerja baru. Jika nilai investasi Xinyi Group US$ 11,6 miliar, seharusnya mampu menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Jadi kalimat Bahlil, cipta lapangan kerja baru hanya 35.000 orang adalah informasi sesat dan pembohongan yang nyata. Lihatlah selisihnya sangat besar, 165.000 lapangan kerja. Selisih ini bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, investasi Cina tidak sebesar yang disampaikan. Kedua, memang relasi penciptaaan lapangan kerja memang sengaja direndahkan, dimanipulasi pemerintah menyediakan slot bagi para pekerja asing asal China. Saya lebih yakin pada kemungkinan yang kedua. Jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari China. Hal ini merupakan konsekuensi yang dipaksakan Cina sebagai salah satu syarat dasar kesediaannya menjalin komitmen investasi. Selama ini, Indonesia dan China memiliki kerja sama khusus dalam paket kerja investasi, dimana kesepkatan itu sangat menguntungkan Cina. Bahwa paket investasi yang ditawarkan Cina meliputi Uang, barang dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama investasi dikunci dalam keseluruhan paket tersebut. Cina tidak akan mau berinvestasi jika pembelian barang dan tenaga kerja bukan dari mereka. Merespons desakan paket investasi Cina tersebut, sejauh ini pemerintah bertindak layaknya jongos. Berbagai regulasi dan kebijakan disusun duntuk melegitimasi desakan syarat investasi Cina. Tercermin lewat regulasi terbaru, PP No 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 2 ayat (2) menyatakan, pekerjaan yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Pasal tersebut adalah pasal karet yang sering digunakan sebagai celah oleh pemerintah untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing agar bisa menarik investasi dari Cina. Regulasi dan desakan paket investasi seperti ini, telah menjadikan Indonesia sebagai \"master and slave\", tuan dan budak di waktu yang sama. Konsekuensinya, negara didikte dan rakyat harus pasrah dibanjiri TKA Cina. Ini kenyataan yang sulit ditolak. Itulah gambaran Indonesia 5 tahun terkahir. Sebagaimana kasus banjirnya TKA Cina di berbagai sektor, terutama di industri tambang dan smelter semisal di Konawe dan Morowali. Data Kementrian Tenaga Kerja Juni 2022 mencatat, dari total 88.721 tenaga kerja asing di Indonesia, porsi terbesarnya didominasi TKA Cina 42,82 ribu pekerja atau 44,34%. Disusul Jepang di Posisi kedua 10,1 ribu pekerja (10,99%). Untuk kasus Xinyi Group di Pulau Rempang. Angka penguasaan lahannya menakjubkan. Jika benar-benar dikuasai, akan menjadi salah satu kasus penguasaan lahan produksi terbesar Cina dalam sejarah investasi Indonesia. Dari 17.000 ha lahan yang dipatok, dilepaskan 7.500 ha kepada Xinyi Group. Jumlah itu bahkan lebih luas dibanding total luas Lahan industri forenikel dan smelter Cina di Konawe yang hanya 5.500 ha. Sangat cukup menampung eksodus puluhan bahkan ratusan ribu pekerja Cina dalam rangka pengembangan industri kaca dan pasir silika untuk keperluan solar panel (PLTS) Untuk alasan inilah, pemerintah lewat mulut Bahlil menyenar kabar bohong. Nilai Investasi Xinyi Gorup US$ 11,6 miliar, dikatakan hanya mampu menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi warga lokal. Simulasi Hitungan Banchmark Global menyatakan lebih, bahkan mencapai 236.000. Saya menyimpulkan, angka tersebut sengaja dibuat rendah, dimanpulasi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja asing dari Cina. Inilah kewajiban yg harus ditunaikan pemerintah sebagai syarat desakan kesepakatan investasi dengan Cina. Paket investasi Cina bukan cuma jaminan mobilisasi uang, tapi juga barang dan tenaga kerja. Pemerintah tersandera. Jongos !!!
Stop Politik Dagang Sapi
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) PASCA bubarnya koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) dan koalisi kebangkitan Indonesia raya (KKIR), peta politik makin dinamis. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula berharap menjadi pasangan Anies Rasyid Baswedan (ARB), Minggu (17/9/2023) bersama sang bapak, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang. Mereka disambut sejumlah pimpinan partai politik (parpol) yang telah bergabung dalam koalisi gemuk (Gerindra, PAN, Golkar, Gelora, PBB, PSI, Garuda, dan Prima). Pertemuan tersebut makin menarik karena sejumlah purnawirawan, pimpinan ABRI (TNI) di masa orde baru, pimpinan Pepabri saat ini juga hadir. Koalisi Parpol Pragmatis Meskipun pemilihan presiden (pilpres) secara langsung (sejak 2004) telah berlangsung empat (4) kali, namun hingga jelang pilpres 2024, sama sekali tidak ada kemajuan dalam penentuan koalisi (kerjasama) parpol. Publik tidak pernah diberi informasi terkait ide, gagasan, program politik, dan alasan membentuk koalisi. Bahkan dalam piagam koalisi yang dibuatpun tidak tercantum materi terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung pun diusulkan hanya berdasarkan hasil survei. Bukan karena rekam jejak yang menakjubkan atau karena prestasi selama menjadi pemimpin. Publik disuguhi dagelan politik dari para sutradara dan aktor yang hanya sibuk demi kepentingan politik jangka pendek. Saat membentuk koalisi, mereka asyik saling memuji, hingga tanda tangani piagam koalisi. Sewaktu koalisi bubar mereka saling memaki hingga ancam lapor polisi. Kelakuan elit politik persis sama dengan pernyataan Gus Dur saat menyebut DPR (Parpol) sebagai anak taman kanak-kanak (TK), bahkan turun menjadi kelompok bermain anak (playgroup). Kebutuhan dan kepentingan rakyat tidak masuk dalam alasan pembentukan maupun bubarnya koalisi. Orientasinya hanya untuk kepentingan kekuasaan elit parpol dan bagi- bagi kursi semata. Sehingga tidak ada koalisi yang idiologis, strategis, kokoh jangka panjang. Hari ini selalu bersama, besok sudah berpisah, kemarin terlihat serasi, hari ini langsung cerai. Kualitas demokrasi kita sangat rendah, karena politisi tidak akrab dengan literasi dalam politik. Sehingga dinamika politik kita sepi dan kering dari hal- hal strategis dan menarik. SBY Turun Gunung Meski partai Demokrat belum resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai bacapres, namun SBY telah memberi isyarat awal Demokrat akan bergabung. Dukungan disampaikan SBY di tempat yang tidak jauh dari lokasi praktik korupsi anak buahnya dalam kasus pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional. SBY mengatakan: \"for you, Saya akan turun gunung\". Prabowo pun sigap merespons SBY, dan langsung berdiri, dengan sikap siap memberi hormat kepada SBY. Para peserta yang terdiri dari para elit politik nasional bertepuk tangan atas aksi \"turun gunung SBY\", menuntun AHY, putranya, lepas dari kegalauan pasca ditinggal bacapres ARB. SBY tidak membiarkan putranya AHY larut dalam kekecewaan, kegalauan panjang. SBY menuntun AHY \"move on\" dari sosok musang berbulu domba, ke sosok macan Asia, Prabowo. Aksi turun gunung SBY pun tidak sendirian, pilihan langkah politiknya diikuti para purnawirawan sepuh yang tidak pernah jauh dari kekuasaan. Reuni para jenderal yang turut menikmati kejayaan orde baru (orba) pun kembali berlangsung di Hambalang. Pertemuan Hambalang menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi para jenderal didikan Soeharto. Reuni antara SBY, Wiranto, Hendropriyono, Agum Gumelar pun membuat Prabowo semringah. Prabowo dengan terbuka menyambut para koleganya dengan sikap hormat. Meski para jenderal tersebut pernah terlibat dalam pemberhentian Prabowo dari TNI. Wiranto sebagai Panglima ABRI (TNI) membentuk dewan kehormatan perwira (DKP), dengan salah seorang anggotanya SBY. DKP menemukan delapan (8) pelanggaran Prabowo yang membuatnya diberhentikan dari prajurit TNI. Pasangan Belum Pasti ARB dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah sepakat membentuk koalisi dengan nama pasangan AMIN. Namun hingga didaftarkan secara resmi ke KPU RI belum dapat dipastikan apakah AMIN ikut bertarung. Pragmatisme politik masih terus menjadi ancaman, sepanjang belum diikat dalam pendaftaran. Tarik menarik kepentingan politik masih sangat mungkin terjadi perubahan mitra koalisi. Hanya PDIP satu- satunya partai politik (parpol) yang dapat mengajukan pasangan calon (paslon). Sedangkan partai lain saling tergantung dan saling tersandera kepentingan politik jangka pendek. Sementara Prabowo yang didukung oleh koalisi gemuk belum berani menetapkan bacawapres. Prabowo masih sibuk menggalang dukungan dari berbagai pihak demi menambah kekuatan. Sedangkan Ganjar Pranowo (Ganjar) juga belum berani memutuskan bacawapres meski PDIP dapat mengajukan paslon tanpa berkoalisi. Para elit politik nasional masih saling menunggu, sebab tidak ada bacapres yang dominan, dan unggul dalam survei. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga batas akhir pendaftaran paslon. Mewujudkan Kedaulatan Politik Rakyat Dalam kondisi politik yang tersandera kepentingan pragmatis, maka rakyat sebagai aktor utama demokrasi harus keluar dari cengkeraman elit politik. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa rakyat harus memiliki keberanian untuk tidak memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) tanpa ide, gagasan, program politik yang jelas, terbuka. Kedua, bahwa rakyat harus berani menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang memberi hadiah atau janji baik uang, sembako, asuransi maupun fasilitasi pasar murah. Ketiga, bahwa rakyat harus menolak parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menyampaikan program politik yang tidak masuk akal berupa BPJS Gratis, BBM Gratis, Makan Gratis, Bantuan Ibu Hamil. Keempat, bahwa rakyat harus menolak setiap upaya politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta eksploitasi ikatan-ikatan primordial dalam Pemilu yang dilakukan oleh parpol dan calon (presiden, legislatif, senator). Kelima, bahwa kedaulatan politik ada di tangan rakyat, maka saatnya memilih parpol dan calon (presiden, legislatif, senator) yang menjadikan rakyat sebagai alasan dan tujuan dalam bernegara. Maka parpol dan calon yang memiliki program politik pro rakyat lah yang harus dipilih. Kornas mengirim pesan dari rakyat, bahwa satu- satunya cara menang Pemilu 2024 adalah dengan berhenti memunggungi rakyat. (*)
Ambisi Bisnis PLTS Luhut, Erick Thohir, dan Salim Group di Pulau Rempang
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Politik) TERKAIT konflik penggusuran lahan Pulau Rempang, masyarakat banyak menaruh perhatian pada Tomy Winata dan Xinyi Group. Ada dalang lain yang lebih berpengaruh. Ada ambisi bisnis lain yang lebih rakus: keterlibatan TBS Group milik Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordintaor Kemaritiman dan Investasi) dan Adarao Group milik keluarga Erick Tohir (Menteri BUMN). Luhut dan Erick adalah dua menteri kabinet Jokowi yang turut memainkan peranan penting di balik tragedi perampasan lahan warga pulau rempang. Jejak ambisi bisnis keduanya dapat ditelusuri lewat proses MOU Singapura dan Indonesia yang ditandatangani Luhut dan Senior Minister Singapura yang juga Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean terkait kerja sama bilateral energi terbarukan pada 16 Maret 2023 lalu. Salah satu poin penting MOU, yakni kesediaan Indonesia mengekspor listrik bersih energi surya via Batam. Dalam kesepakatan bisnis ini, ada bagian penting yang membuat luhut marah-marah. Bahkan ketika pulang ke Indonesia, Luhut memaki pihak Singapura dengan sebutan \"brengsek\". Kemarahan Luhut dipicu keputusan akhir Singapura yang hanya mau mengimpor listrik tenaga surya dari Indonesia, tapi tidak mau berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan ekosistem solar sistem di Pulau Rempang, Batam. Menariknya, dari MOU tersebut dibentuk pula konsorsium Indonesia yang akan bertanggung jawab terhadap produksi listrik tenaga surya yang akan diekspor ke Singapura. Sebagai pemimpin delegasi, Luhut membawa dan menyertakan sejumlah perusahan energi nasional. Di antaranya: Adaro Energy milik Keluarga Erick Tohir, Medco energy milik Salim Group dan Keluarga Paniogoro serta TBS Group Milik Luhut sendiri. Sedangkan dari pihak Singapura ada Cepel Corporation yang bertanggung jawab menyediakan layanan jasa jaringan distribusi listrik dari PLTS yang dikembangkan konsorsium Indonesia via batam lewat jalur bawah laut. Masalahnya, tiga perusahan yg mewakili konsorsium Indonesia, tidak memiliki cukup modal, kompetensi dan pengalaman bangun PLTS yang ditopang ekosistem solar panel. Melobi ke sana ke mari, ketemu juga jalannya. Pada tanggal 28 Juli 2023, pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Xinyi Group menandatangani MOU di Chengdu. Xinyi Group adalah perusahan asal Cina dengan reputasi dan pengalaman pengembangan solar panel kelas global. Sebagaimana yang direncanakan, Xinyi Group akan diberi 7.500 ha lahan Pulau Rempang untuk mengembangkan Industri Pasir Silika yang dipisahkan dari kursa untuk dijadikan sebagai alternatif bahan baku lempengan sel panel surya. Prosesnya, pasir silika dicairkan dan dikonversi sebagai wafer dan akan menjadi solar panel fotovoltaik. Selanjutnya, panel surya fotovoltaik beperan sebagai komponen utama PLTS yang berfungsi menyerap dan mengkonversi energi matahari atau cahaya menjadi energi listrik. Selain itu, Xinyi Group juga berperan membangun industri kaca yang dibutuhkan sebagai salah satu komponen vital panel surya. Kaca dibutuhkan sebagai reflectror untuk metode pengoptimalan sel surya. Sejauh ini, dalam pengembangan PLTS di Indonesia, kebutuhan tekhnologi panel surya fotovoltaik, masih dimpor dari China. Inilah alasan utama pemerintah mendesak keterlibatan Xinyi Group untuk pengembangan panel surya dengan memanfaatkan sumber daya pasir silika Pulau Rempang. Tentu saja, kehadiran Xinyi Group sangat membantu Luhut, Erick, Salim Group serta keluarga Paniogoro dalam pengembangan PLTS untuk produksi listrik bersih yang akan dijual untuk memenuhi 4 giga watt kebutuhan listrik Singapura. Direncanakan, panel surya fotovoktaik yang dikembangkan Xinyi Group di Pulau Rempang, selanjutnya dipasok untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLTS yang dibangun TBS Group, Adaro, dan Medco Group. Inilah jejak ambisi bisnis para bandit di bawah pimpinan Luhut dan Erick Tohir. Sengaja memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk suksesi bisnis pribadi. Jadi kampanye proyek Rempang Eco-City sebagai pusat pengembangan industrialisasi, bisnis dan pariwisata untuk kemajuan ekonomi masyarakat lokal, hanyalah judul. Substansinya tetap kepentingan bisnis oligarki global dan lokal. Pantas saja, pemerintah dan aparat sangat all out mengerahkan kekuatan dengan pola otoriter merampas lahan, memaksa warga kosongkan lahan. Bahkan di-ultimatum Pulau Rempang Harus Kosong tgl 28 September. Shame on you !!!
POPULER
