OPINI
Relokasi Penduduk Rempang Ditunda, BP Batam Minta Dana Talang Rp 1,6 Triliun ke Menkeu
Oleh Akhmad Bumi | Pemerhati Sosial Ekonomi RENCANA relokasi warga Rempang yang berakhir dilaksanakan tanggal 28 September 2023 akhirnya ditunda. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia disejumlah media mengatakan pemerintah belum bisa memastikan kapan relokasi benar-benar terlaksana. Dia menyebut, masih mencari alternatif terbaik. Namun, dia mengklaim, saat ini sudah ada sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang mendaftar secara sukarela untuk direlokasi. Relokasi warga Rempang, karena pulau Rempang hendak digunakan sebagai Kawasan Industri dengan ijin konsesi 80 tahun kepada PT MEG (anak perusahaan Artha Graha) dan bisnis Rempang Eco Park, yaitu pabrik kaca panel surya, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan standing buyer pembeli Listrik Singapura. Sebelumnya, masyarakat adat Rempang kepulaun Riau melancarkan perlawanan yang massif kepada Pemerintah Indonesia dan BP Batam atas diberikan ijin konsesi 80 tahun ke PT MEG dipulau Rempang dan sekitar. Mereka mempertahankan tanah adat, harga diri dan kehormatan kampung halaman peninggalan leluhur, hingga akhirnya meletus tragedi 7 September 2023 di kota Batam. Terjadi kerusuhan, warga melayu “marah”, fasilitas umum seperti kantor BP Batam jadi sasaran amukan massa. Korban berjatuhan. Solidaritas atas penindasan Masyarakat adat Rempang bergema dimana-mana. Proyek ini dimulai sejak adanya kerjasama Pemerintah Pusat melalui BP Batam dengan PT. Makmur Elok Graha (MEG), dengan nilai investasi sekitar Rp 381 Triliun hingga Tahun 2080. Untuk tahap awal PT MEG mengklaim telah berhasil meyakinkan Perusahaan Investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, untuk berinvestasi senilaiUSD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun. BP Batam Meminta Dana Rp 1,6 Triliun ke Pemerintah Pusat Disejumlah media menyebutkan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta anggaran Rp1,6 triliun sebagai dana talangan ke Menkeu Sri Mulyani untuk untuk kepentingan relokasi 700 KK, dan merampungkan Rempang Eco City. Kata Mentri Bahlil, akan dibangun 2.700 rumah tipe 45, LT 500 m2, senilai Rp120 juta (total Rp324 miliar), uang tunggu Rp1,2 juta/orang, uang kontrak rumah Rp1,2 juta/keluarga, dan lain-lain. Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa minggu lalu mengatakan dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar. Olehnya BP Batam mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dari gelagat dan aroma minta uang APBN melalui Menkeu ini, agak mirip dengan proyek IKN, yang dulu digembar-gemborkan menggandeng investor kakap Softbank membiayai IKN. Waktu itu banyak pihak meragukan. Bagaimana logikanya Softbank danai IKN, sebuah proyek yang masih diliputi risiko ketidakpastian. Akhirnya Softbank mundur tidak membiayai proyek IKN. Investasi senilai 100 miliar dollar AS gagal didapat RI melalui Softbank walau Presiden RI Joko Widodo sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN. Mentri Investasi Bahlil begitu semangat menyatakan XinYi grop akan berinvestasi di Rempang dengan membangun kongsi dagang dengan PT MEG senilai USD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun. Kok BP Batam minta lagi dana talangan APBN Rp 1,6 trilin melalui Kemnkeu? Walau presiden Jokowi dan sejumlah Mentri Kabinet sudah bertemu XinYi di Tiongkok tapi sampai saat ini belum terdengar pernyataan atau rilis resmi Xinyi grup sebagai emiten yang memiliki komitmen investasi senilai USD 11.5 Miliar atau setara Rp 174 Triliun tersebut. Jika benar Xiyi grup di Tiongko melakukan investasi Rempang, aksi korporasi XinYi akan dibiayai bank. Aksi korporasi bermodalkan ijin konsesi lahan seluas 17.600 ha (bukan hutan lindung) PT MEG sudah dilempar ke investor saham. Sebangsa Rp 1,6 trilin untuk kepentingan relokasi penduduk asli Rempang akan dibiayai Xinyi grup. Kenapa mesti ABPN yang talangi, ujung-ujungnya utang lagi dan rakyat Indonesia yang menanggungnya. Jangan sampai Xinyi mengikuti jejak Softbank yang mundur membiayai proyek IKN, ujung-ujung kembali ke APBN membiayai. Jika lahan / tanah belum clear and clean akan menimbulkan masalah dan proyek Rempang bisa gagal. Jika gagal investor saham XinYi bisa menggugat XinYi ke ororitas pasar modal Hongkong. Itupun jika benar XinYi berinvestasi di Rempang Bersama grup. Tanah Siapa? Pulau Rempang tanah siapa? Ini yang masalah. Dari dokumen-dokumen yang ada, pulau Rempang telah dihuni sejak masa penjajahan Belanda. Rempang dan sekitar disebut Perkampungan Tua dengan bukti-bukti surat-surat lama, tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, tanaman budidaya berumur tua, silsilah keluarga, yang tinggal dikampung tersebut serta bukti-bukti lain yang mendukung. Juga ditandai dengan batas – batas fisik permukiman, kebun, batas alam seperti jalan, sungai, laut, batas pengalokasian lahan, dan peta serta bukti fisik lapangan. Dengan bukti-bukti itu menandakan warga pulau Rempang adalah warga masyarakat adat. Ada peguyuban adat Melayu, namanya lembaga adat Melayu (LAM) Riau yang menaungi. Ada simbol adat berupa rumah adat, pakayan adat, senjata tradisional, makanan tradisional. Mereka memiliki sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. UUD 1945 dan UUPA melindungi dan menjamin keberadaan masyarakat adat. Kenapa penduduk asli masyarakat adat Rempang harus ”dibumihanguskan” dari tanahnya sendiri dan diperlakukan demikian kejam? Mereka memiliki hak atas tanah warisan leluhur yang mendiami pulau Rempang dahulu kala. Negara tidak boleh sesuka hati menggusur. Dalam UU Pengadaan Tanah (UU 2/2012) sudah diatur bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ada ruang konsultasi publik. Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Negara tidak boleh memaksakan kehendak, sepihak dan gusur membabi buta. Demokrasi Ekonomi Indonesia negara demokrasi. Demokrasi jelas, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Artinya rakyat memerdekan dirinya dan kemudian membentuk republik ini. Kepada pemerintah, rakyat memberikan amanah untuk menjalankan negara berdasar konstitusi untuk mencapai kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tidak cukup hanya dengan demokrasi politik, tapi harus ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan (ekonomi konstitusi). Negara menguasai sumber-sumber kemakmuran rakyat untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Disini letak kedaulatan ekonomi untuk mencegah praktek-praktek yang menjurus kearah free fight liberalim (amanat konstitusi). Demokrasi yang dicita-citakan bangsa ini adalah demokrasi yang berorentasi pada politik dan ekonomi yakni permusyawaratan perwakilan rakyat yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, adil makmur. Dalam perwakilan rakyat (legislatif) ada perjuangan yang sehebat-hebatnya antar berbagai kelompok wakil rakyat (fraksi) dalam memperjuangkan pikiran dan fahamnya masing-masing. Sebab, hanya dengan pergolakan pikiran untuk mencapai mufakat itulah negara hidup. Tiap-tiap wakil rakyat mengadu pikiran, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, agar keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Dalam kasus Rempang, jika dirunut per April 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan HPL kepada BP Batam dan Kemenko Perekonomian meluncurkan proyek Pengembangan Eco City Rempang yang akan diberikan kepada PT MEG. 28 Juli 2023 presiden Jokowi menyaksikan tanda tangan MOU antara Xinyi International Investment Limited, PT MEG dan Kementerian Investasi/BKPM. Akhir Agustus 2023 Rempang Eco-City masuk daftar Proyek Strategis Nasional. Dan September 2023 BP Batam mematok tanah untuk menyiapkan lahan proyek, pengusiran penduduk asli hingga lahirnya kerusuhan dan bentrokan 7 September 2023. Pernahkah DPR sebagai wakil rakyat membahas terkait proyek Rempang ini, ada atau terjadi dialog, debat atau ada pergolakan pikiran dalam pembahasan di DPR? Karena proyek Rempang ini jika dilihat lebih dalam berkait erat dengan bisnis korporasi, mahzab kapitalisme yang berjalan dengan mesin pasar modal, yang sudah tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ekonomi Pancasila. Perekonomian Indonesia, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (pasal 33 ayat 1). Dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (pasal 33 ayat 2). Ini jiwa ekonomi Pancasila untuk mencegah praktek free fight liberalism, dimana kepentingan orang banyak (rakyat Indonesia) dirugikan atau ditindas demi kepentingan seorang yang mempunyai kuasa, khususnya mereka yang memegang tampuk produksi. Kenapa ijin konsesi dari lahan seluas itu tidak diberikan ke perusahaan BUMN (perusahaan plat merah)? BUMN atas nama negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Istilah investasi itu dikenal dalam aliran ekonomi pasar (kapitalisme) yang menjadikan perusahaan sebagai penggerak ekonomi. Tepat jika investasi diberikan ke perusahaan BUMN. Mahasiswa hukum, sudah diajarkan mata kuliah hukum pasar modal dan investasi, sudah belajar tentang ekonomi Pancasila dengan beragam teori. Sudah didoktrin berupa penolakan free fight liberalism (liberalisme), kecuali pasal 33 UUD 1945 diubah dengan melahirkan paradigma ekonomi Indonesia yang baru sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.[]
Rebutan Klaim Atas Sulawesi Selatan
Oleh Yarifai Mappeaty | Kolumnis Di Makassar pada 06 Agustus 2023, berlangsung sebuah kegiatan bertajuk: Gerak Jalan Anti Mager (malas gerak). Kegiatan itu melibatkan ratusan ribu massa. Hanya sedikit terasa aneh, karena pasca itu muncul klaim “Sulsel adalah Prabowo,” lantaran Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu hadir di acara tersebut. Sebulan lebih kemudian, Ahad, 24 September 2023, kembali berlangsung kegiatan yang sama, meski dengan tajuk berbeda, yaitu: Jalan Sehat Bersama Anies – Muhaimin (AMIN). Kota Makassar pun menjadi lautan manusia. Lalu, muncul pula klaim baru, “Sulsel milik AMIN.” Rebutan klaim atas Sulawesi Selatan (Sulsel) pun menjadi tak terelakkan, antara “Sulsel adalah Prabowo” versus “Sulsel milik AMIN.” Ada yang salah? Tidak juga. Tetapi justeru hal itu membuat publik penasaran, kira-kira klaim siapa yang paling absah. Untuk itu, mari kita coba analisis berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi. Gerak Jalan Anti Mager adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dan sempat terlaksana di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan gerak jalan anti Mager di Makassar pada awal Agustus lalu itu adalah yang terakhir, merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulsel dan IKA UNHAS. Berbagai sumber menyebut bahwa kegiatan itu dihadiri oleh sekitar 400 ribu massa. Bagaimana mendatangkan massa sebesar itu? Tak bisa dipungkiri kalau kontributor terbesarnya adalah Pemprov Sulsel sendiri. Apa lagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan pamungkas bagi Gubernur Sudirman, sehingga harap maklum jikalau Pemprov Sulsel harus mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, jangan lupa Pengurus Pusat (PP) IKA UNHAS yang diketuai oleh Andi Amran Sulaiman, yang merupakan kakak kandung Gubernur Sudirman, tentu peranan dan kontribusinya tidak kecil. Terus, Prabowo? Setahu penulis, selama kegiatan tersebut dipersiapkan yang tak lebih dari sebulan, tak sekalipun namanya pernah disebut-sebut. Bahwa Prabowo kemudian hadir di tengah ratusan ribu massa itu, memang benar. Tetapi jangan salah, Menteri Pertahanan itu hadir atas undangan Gubernur Sudirman. Bagaimana pula cerita tentang jalan sehat bersama AMIN? Ada yang menyebut massa yang hadir mencapai satu Juta. Hemat penulis, mungkin tidak sebesar itu. Ada juga yang menilai dua kali lipat dari massa gerak jalan anti Mager, mungkin saja. Namun dalam hal ini, penulis lebih condong pada penilaian seorang pengamat di Makassar yang sedikit lebih moderat. Menurutnya, “Jika membandingkan gambar-gambar dokumentasi yang ada, massa jalan sehat bersama AMIN, tampaknya memang lebih besar.” Selain itu, pada kegiatan jalan sehat bersama AMIN, Anies dan Muhaimin memang sudah menjadi maskot utama pengumpulan massa sejak awal. Dengan kata lain, masyarakat mau terlibat pada kegiatan tersebut, lebih karena faktor ketertarikan pada sosok Anies dan Muhaimin. Sebelum ini, masih ingat kegiatan jalan sehat bersama Anies Baswedan di Kabupaten Pangkep pada Desember 2022 yang viral itu? Viral karena alun-alun Kota Pangkep berubah menjadi lautan manusia menyambut Anies. Begitu pula kunjungan Anies di Luwu raya belum lama ini, puluhan ribu massa menyambutnya di Kota Palopo. Lain halnya dengan Prabowo, meski menjadi bintang paling terang pada acara gerak jalan Anti Mager tersebut, namun bukan maskot pengumpulan massa sejak awal. Bahkan namanya baru mencuat beberapa hari jelang kegiatan berlangsung. Tetapi mungkin ceritanya akan menjadi berbeda sekiranya kegiatan itu bertajuk, “Gerak Jalan Anti Mager Bersama Prabowo”, maka klaim “Sulsel adalah Prabowo” patut dipertimbangkan. Berdasarkan uraian di atas, jika pengumpulan massa menjadi ukuran bagi akseptabilitas seorang Bacapares, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, Anies lebih diterima oleh masyarakat Sulsel. Sebab, setidaknya Anies telah terbukti dua kali mengguncang Sulawesi Selatan. Sementara itu, Prabowo sama sekali belum teruji. Juga, fenomena kedatangan Anies – Muhaimin di Makassar, seolah memberi pesan kepada semua Lembaga survei agar tidak berbohong. Sebab sambutan masyarakat Sulsel terhadap Anies – Muhaimin tersebut, sama sekali tak mencerminkan tingkat elektabilitas yang hanya belasan persen (*)
Pilpres dan Warna-Warni Kaum Nahdliyin
Oleh Agus Wahid | Analis dari Center for Public Policy Studies - INDONESIA DIPEREBUTKAN dengan beragam cara. Itulah topografi sosial basis massa Nahdliyyin. Kian agresif perebutan itu saat kian dekat kontestasi politik pemilihan presiden (pilpres). Sebuah catatan politik sejak diberlakukan pilpres secara langsung. Dapat dimaklumi. Basis massa Nahdliyyin menjadi faktor pertimbangan penting. Secara kalkulatif, pendulangan suara basis Nahdliyyin berpotensi besar untuk mengantarkan kandidat sebagai pemenang. Yang perlu kita arsir, apakah basis massa Nahdliyyin yang cukup besar itu selalu solid atau utuh secara kuantitatif? Tidak. Fakta sosiologis menunjukkan, pada pilpres 2004, pasangan Megawati – Hasyim Muzadi (HM) kalah, padahal alm. HM saat itu Ketua PBNU. Faktornya – di satu sisi – basis NU terpecah: ada yang tetap setiap dengan NU dan pilih pasangan PDIP-NU. Di sisi lain, pilih pasamgan Wiranto – Sholahudin Wahid (adik Gus Dur). Dalam hal ini, sebagian basis massa NU lebih melihat adik kandung Gus Dur. Trah Hasyim Asy`ari – di mata Nahdliyyin – tetap dinilai lebih unggul dibanding HM, meski tak diragukan sebagai tokoh NU. Keterbalahan basis massa Nahdliyyin – secara politik – menentukan hasil akhir yang tak diharapkan: kalah. Panorama keterbelahan basis massa Nahdliyyin – dalam perjalanan politik nasional – menjadi warna khas. Saat kontestasi pilpres 2014 dan 2019, basis massa Nahdliyyin tergolong solid. Fungsionaris NU di bawah Said Agil Siraj dan PKB di bawah kendali penuh Muhaimin Iskandar menyatu sikap dan pandangan politiknya: pro Jokowi, meski – untuk periode kedua – Ma`ruf Amin sebagai unsur NU yang ditampilkan sebagai wapres. Apakah soliditas Nahdliyyin bisa dijadikan barometer untuk pilpes 2024? No. Meski dalam pilpres 2024 ini kader PKB sekaligus NU ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies, namum topografi keterbelahan Nahdliyyin tak bisa dipandang sebelah mata. Di lapangan, kita saksikan, diametralitas fungsionaris NU versus PKB. Terlepas adanya anasir rivalitas berlandaskan kepentingan politik, NU di bawah komando Yahya Staquf menegaskan sikap politiknya: jangan bawa nama NU dalam panggung politik praktis. Arahnya dapat dibaca lebih jauh. Yaitu, menghimbau bahkan menyuruh agar keluarga besar Nahdliyyin tidak harus memilih pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebuah himbauan atau suruhan yang praktis membuyarkan ekspektasi Koalisi Perubahan dan Persatuan. Sebab, landasan kalkulasi politiknya jelas: menggandeng Cak Imin untuk mendulang suara Nahdliyyin di Jawa Timur khususnya, dan Jawa Tengah bahkan daerah-daerah lainnya pada umumnya yang punya basis massa Nahdliyyin. Mengapa ekspektasi itu terbuyarkan? Kita tak bisa memandang sebelah mata. Sikap politik PBNU punya resonansi cukup kuat. Di level struktural, terdapat sejumlah mantan politisi yang duduk sebagai fungsionaris, yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur khususnya dan ia berseberangan dengan Cak Imin. Dalam kaitan keberseberangan itu pula, faktor Yenny Wahid juga tak bisa dipandang sebalah mata. Sebagai puteri Gus Dur yang dikecewakan Cak Imin, dia berpotensi besar mengerahkan pengaruhnya untuk tidak memilih Cak Imin. Itu berarti tidak memilih pasangannya: Anies, meski Yenny sendiri respek dan kagum terhadap kapabilitas Anies. Dan satu lagi elemen Nahdliyyin yang super pragmatis sikap politiknya. Elemen ini tidak terlalu terikat dengan fungsonaris PBNU. Juga, tak peduli dengan trah Gus Dur. Kelompok ini justru sangat suka mengkapitalisasi basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh terhadap para kyainya. Dalam kaitan inilah para “kyai” eksploitator ini mengedepan irama politik “monggo, selamat datang, welcome, marhaban” kepada kandidat manapun. Yang terpenting siap memenuhi politik “wani piro”. Sikap dan tindakan politik transaksional – inilah yang kita saksikan pada panorama sejumlah pesantren di bawah asuhan sang kyai atau ajengan yang menunjukkan dukungan kepada capres-capres yang sudah jelas reputasi minusnya. Tak mampukah mencermati reputasi minus itu? Pasti mampu. Tapi, mengapa harus memberlakukan politik wani piro? Inilah problem kultural yang mandarah-daging puluhan tahun silam. Bagi mereka, peringatan Allah melalui hadits qudsinya dipandang sepi. “Allah melaknat penyogok dan penerima sogok” tidak dipandang sebagai ancaman serius. Persoalannya bukan sebatas penerimaan sogokan (risywah), tapi implikasi politiknya. Basis massa Nahdliyyin yang sendiko dawuh ini – secara kultural –cenderung mengikuti sikap politik sang kyai penerima risywah itu. Inilah malapetakanya. Kuam Nahdliyyin yang bertipe sendiko dawuh ini akan memberi andil terhadap kondisi nasional yang sudah di ambang kehancuran ini. Haruskah dipersalahkan andil kaum Nahdliyyin tipe sendiko dawuh ini? Tidak bijak menyalahkannya. Namun, tidak bijak juga membenarkan sikap dan tindakan para pengasuh pesantren yang – dalam perspektif agama lebih dikenal dengan ulama su` – suka mengkapitalisasi kesendiko-dawuhan kaum Nahdliyyin itu. Sebagai ilustrasi komparatif, basis massa manapun yang tak punya sikap dan pendirian bagai buih. Ke mana angin kencang menghembus, gumpalan buih akan bergerak sesuai hembusan kuat itu. Jika hembusannya ke arah kebenaran dan keselamatan, akan terjadi perbaikan. Jika sebaliknya, maka kehancuran yang bakal terjadi. Dalam hal ini penghembus menjadi faktor determinan penghancuran. Karenanya, jika sang kyai penerima risywah tetap menghimbau bahkan menunjukkan dukungan politiknya kepada kandidat yang jelas-jelas tidak capable dan bermasalah secara integritas apalagi moralitas, sesungguhnya dia telah berandil besar dalam menciptakan kehancuran bangsa dan negeri ini. Inilah implikasi risywah bagi segolongan kyai atau ulama pragmatis, yang hubb ad-dunya, yang tak lagi takut dengan ancaman laknat Allah. Juga, tak peduli dengan nasib suatu kaum (bangsa) yang mengalami destruksi total. Ia atau mereka lebih enjoy menjadi sekutu calon pemimpin perusak di muka bumi yang memang menjadi pion oligarki. Itulah faksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin yang mengundang tanya bagaimana prospectus Cak Imin sebagai faktor pendulang suara pada basis massa Nahdliyyin, baik di Jawa Timur ataupun daerah-daerah lainnya. Namun demikian, kita tak boleh menutup mata, masih cukup banyak juga para elitis Nahdliyyin yang masih sehat cara berpikir dan sikap politiknya yang penuh nurani. Barisan ulama husn akan menjadi garda terdepan dalam menghadang gerakan ulama su` yang sangat pragmatis itu. Meski potensi pendulangan tidak bisa diharapkan penuh seperti masa pilpres 2019, namun angka 50% masih bisa dijaga. Hadirnya sosok ulama seperti KH. Abdurahman al-Kautsar yang didaulat sebagai Ketua Nasional Barisan Pemenangan NU akan menumbuhkan kesadaran sinergisitas antar internal Nahdliyyin, baik di lapisan elitis ataupun grassroot. Sisi lain, pengaruh besar Pesantren Serang (Jawa Timur) – meski KH. Maimun Zubeir telah tiada – masih bisa diharapkan untuk menepis pengaruh keluarga Yahya Staquf yang kemungkinan dapat back up sosio-politik KH. Mustofa Bisri selaku pamannya. Sekedar catatan, pengaruh Pesantren Serang di Jawa Timur khususnya masih sangat powerful. Dan pengasuh Pesantren Serang, wabil khusush, ust. Najih bin Maimun Zubeir dan Gus Yasin (Wakil Gubernur Jawa Tengah yang mengundurkan diri), juga putera Maimun Zubeir – di satu sisi – memang sudah respek terhadap Anies. Di sisi lain, jatidirinya sebagai Nahdliyyin. Kedua elit Nahdliyyin ini juga akan menjadi acuan atau kiblat kaum Nahdliyyin di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Akhir kata, basis massa Nahdliyyin memang terbelah karena faksi dan friksi yang ada di sejumlah elitis Nahdliyyin. Tapi, inilah uji daya magnet Cak Imin untuk membuktikan pengaruhnya, terutama pada basis massa Nahdliyyin itu. Bagi Cak Imin, saat ini adalah pertarungan harga diri sekaligus mempertahankan sikap demi ambisinya. Kita tahu, sejak pilpres 2014, Cak Imin mengincar posisi capres, minimal cawapres. Dan baru kali ini (pilpres 2024), keinginan politiknya terpenuh, meski kini masih berstatus sebagai cawapres. Atas nama pemenuhan ambisi politiknya, Cak Imin juga ditantang untuk membuktikan dirinya tak akan luntur oleh rayuan tendensius dari kalangan oligarki. Trilyunan rupiah yang mungkin saja diiming-imingi oligarki haruslah dihempaskan karena kesempatan menjadi cawapres tak akan datang dua kali. Now or never itulah posisi politik yang harus disadari Cak Imin dalam mempersandingkan diri sebagai cawapres. Dan keistiqamahan Cak Imim harus dilihat sebagai tekad memperbaiki nasib bangsa dan negara yang kini sudah morat-marit. Bangkitlah tekadnya untuk negeri. Insya Allah kepentingan pribadi menyertainya dan itu sah-sah saja. Yang jauh lebih esensial, kehadirannya akan memberikan rahmatan lil-`alamin di negeri ini dan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Subhanallah. Jakarta, 27 September 2023.
Piting dan Buldozer Rezim Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan APA yang disebutkan oleh Panglima TNI Yudo Margono bahwa TNI harus siap memiting pengunjuk rasa dalam kasus Rempang bukan saja tidak etis tetapi sudah keluar dari tugas dan kewajiban tentara sebagaimana diatur dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. TNI bukan \"herder\" Investor atau pemilik modal. Bukan pula \"centeng\" kumpeni. Demikian juga dengan pernyataan Luhut Panjaitan yang mengancam akan membuldozer mereka yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri menjadi bukti arogansi dari seorang Menteri. Wajar jika muncul gelar Yudo \"piting\" dan Luhut \"buldozer\". Dulu juga ada Dudung \"baliho\". Rezim Jokowi melalui kasus Rempang ini memosisikan atau mendeklarasikan dirinya sebagai rezim piting atau rezim buldozer. Sebutan untuk sikap otoriter, kejam dan raja tega dalam mengabdi kepada kepentingan asing khususnya China. Pribumi yang harus digusur. Profil \"sederhana\" dan \"merakyat\" hanya kedok dari wajah asli yang \"rakus\" dan \"borjuis\". Artinya itulah warna dari kepalsuan dan kemunafikan. Bukan hanya dalam kasus Rempang model kepalsuan dan kemunafikan ditampilkan tetapi dalam \"kenaikan harga\", \"hutang luar negeri\", \"tidak impor\", \"km 50\", \"dana 349 trilyun\", \"politik dinasti\", dan lainnya. Dasamuka itu memang memiliki 10 wajah dalam melakukan kejahatan. Bengis, kejam, licik, khianat dan serakah. Dasamuka atau Rahwana dalam merealisasikan angkara murka dibantu oleh Marica \"pembunuh manusia\" sang paman dan Surpanaka adik \"berkuku tajam\". Keduanya juga jahat dan licik. Dasamuka tewas ditangan Rama. Rahwana sulit tumbang karena \"banyak kepala\" dan \"banyak nyawa\" tetapi tewas juga oleh senjata pamungkas Rama yaitu Brahmastra. Anak panah bola api. Rama dibantu pasukan kera kecil pimpinan Sugriwa. Menghancurkan rezim Rahwana di Kerajaan Alengka. Ada tokoh heroik Hanoman disana. Raksasa kerajaan Alengka mampu dikalahkan oleh rakyat kera kecil pasukan Sugriwa yang membantu Rama. Ada \"people power\" untuk menumbangkan Rahwana atau Dasamuka. Blunder dari keangkuhan dan keserakahan Dasamuka adalah menculik Sinta. Memancing kemarahan Rama dan bala tentara kera. Di samping blunder lain yaitu mengusir anggota keluarga dan warga negaranya sendiri Kumbakarna dan Wibisana. Kekuasaan telah membutakan mata Rahwana. Ia ingin berkuasa lama. Piting dan buldozer adalah senjata Rahwana untuk menunjukkan kekuasaannya. Lumpuhkan dan hancurkan. Menghadapi pola ini maka perlawanan harus mampu pula memiting dan membuldozer. Dalam ilmu perang ada dua pilihan \"kill or to be killed\". Jika rakyat terancam dipiting dan dibuldozer maka rakyat harus bertekad untuk dapat memiting dan membuldozer. Rezim Jokowi harus diganti, ditumbangkan dan dihentikan keangkaramurkaannya. Jika rezim bertekad untuk memiting dan membuldozer, maka tidak ada jalan lain rakyat harus bertekad untuk memiting dan membuldozer rezim Jokowi. People power sebagai jalan untuk perubahan. Ayodya versus Alengka adalah si kecil yang banyak mampu menumbangkan raksasa yang angkuh dan kuasa. Piting dan buldozer rezim Jokowi. Bandung, 27 September 2023.
Presiden Salah Mengenali Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih TERLALU tenggelam dan larut dalam puji-pujian sekelompok orang yang sama sekali asing mengenali dunia spiritual, bahkan terlalu asing mengenai alam dunia ghaib, selain hanya menerima cerita fiktif yang masuk dalam angan-angan di otaknya. Sang presiden terbuai dengan cerita Jawa bahwa Sukarno dan Suharto memiliki kekuatan linuwih karena laku spiritual yang telah dijalaninya. Sukarno konon anti tembak dan tongkat pusakanya selalu melindungi dirinya dari bahaya. Suharto anti tenung, santet, dan serangan ghaib hitam lainnya. Kedua tokoh tersebut dalam cerita Jawa menilik cerita mistis tersendiri, sehingga mampu menjalani kekuasaan yang cukup lama dan semua rintangan dilewati dengan aman. Di samping kedua tokoh tersebut riil memiliki karisma , wibawa, kecerdasan, kecakapan, kelebihan dan kemampuan memadai sebagai seorang pemimpin. Berbeda dengan generasi presiden sesudahnya, terseok seok ketika harus tampil sebagai presiden dalam mengendalikan dan mengelola negara terkesan asal asalan. Muncullah seorang presiden lebih norak dan fatal, dengan kecakapan, kecerdasan dan kemampuan yang minim bernasib malang perannya sebagai pemimpin harus menerima stigma masyarakat hanya sebagai pemimpin boneka. Ketika negara menjadi berantakan, carut marut bahkan amburadul. Sang presiden tidak mengenali diri akan kekurangan dan kelemahannya. Sering tampil seolah olah sebagai pemimpin besar dan sakti yang memiliki kekuatan spiritual yang hebat dengan penampilan yang aneh aneh Dipakainya kuluk Sultan Amangkurat 1 lengkap dengan pakaian Raja Jawa dengan kebesarannya. Lagi lagi presiden tidak paham sejarah buruk Sultan Amangkurat 1 yang bernasib malang sebagai boneka Belanda harus melarikan diri dari kerajaan karena diserbu masyarakat karena kebengisan dan kekejamannya kepada rakyatnya. Setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin naik takhta dengan gelar Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat I berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, bahkan disebut sebagai raja yang bengis, dan sebagai raja boneka Belanda. Akhirnya harus meninggal dalam pelariannya dan berakhir dalam catatan sejarah hitam kerajaan Jawa sebagai raja yang buruk dan kejam. Mungkinkah dalam sejarah kepemimpinan di tanah air presiden kita akan mengalami nasib yang sama harus berakhir dengan sejarah hitam kelam, karena stigma masyarakat sebagai pemimpin boneka tidak akan hilang dan bisa dihapus kecuali dari diri presiden sendiri yang harus mengubahnya. Tampaknya akan sulit dirubah atau merubahnya karena Presiden sendiri terkesan sudah tidak mengenali dirinya. Larut dalam simbol simbol kebesaran yang didefinisikan sendiri dan tenggelam dalam puja puji dari para pembantunya, termasuk para menterinya yang gombal, yang hanya akan mencelakakan presiden sendiri. *****
Rekor MURI untuk Kaesang dan PSI
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) BARANGKALI tidak berlebihan jika Kaesang saat ini dinobatkan sebagai politisi paling berpengaruh di Indonesia. Kaesang yang sebelumnya dikenal hanya sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengusaha kecil \"Sang Pisang\". Kemudian gambar wajahnya menghiasi berbagai titik strategis di kota Depok, bakal calon Depok Pertama. Akhir pekan lalu bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan kemarin, Senin (25/9/2023), dinobatkan sebagai ketua umum (ketum) PSI, menggantikan mantan vokalis Nidji, Giring Ganesha. Menciptakan Rekor MURI Sebagai partai politik (parpol), PSI berhasil memecahkan rekor MURI menjadi parpol yang mengganti ketum tanpa kongres, munas atau sebutan lain. Acara minum kopi yang dilabeli kopi darat nasional (kopdarnas) selevel kongres partai dalam pergantian ketum. PSI menampilkan wajah parpol yang berbeda, memilih ketum dengan santai \"ngopi bareng\". Cukup ngumpul ramai- ramai, undang wartawan, tunjuk ketum, sah! PSI tidak perlu ribut berebut posisi struktur, semua diatur dengan tertib. Selain pemecahan rekor MURI oleh PSI sebagai organisasi, Kaesang juga berhasil memecahkan rekor MURI sebagai tokoh politik yang paling berpengaruh Indonesia saat ini. Hanya dalam kurun waktu singkat dari menerima kartu tanda anggota (KTA) PSI pada Sabtu (23/9/2023), lalu diberi jabatan jadi ketum PSI pada Senin (25/9/2023). Kaesang unggul dari Sandiaga Uno yang hanya diberi jabatan ketua badan pemenangan pemilu (bappilu) oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca keluar dari Gerindra. Kaesang akan memecahkan rekor sebagai ketum parpol termuda se- Indonesia saat ini. Kaesang berumur 28 tahun (lahir, 25/12/1994) pada saat menerima hibah jabatan ketum PSI, dari Giring. Kaesang unggul dari Grace Natalie yang jadi ketum PSI usia 33 tahun, atau Giring yang jadi ketum PSI pada usia 37 tahun. Kaesang juga melewati Ridho Rahmadi yang saat dijadikan ketum partai Ummat, masih berusia 36 tahun. Giring benar, saat menyebut akan mengembalikan PSI ke pemiliknya, yakni anak muda. Kaesang memimpin PSI, berjuang bersama sejumlah kakek dan nenek, opa dan oma, para caleg PSI menghadapi Pemilu 2024. Kaesang juga menciptakan rekor baru sebagai satu- satunya anak presiden Indonesia yang jadi ketum parpol pada saat orangtuanya berkuasa. Tidak ada anak presiden Indonesia yang jadi ketum parpol di saat orangtuanya sedang berkuasa. Kaesang melampaui karier politik Megawati Soekarnoputri (Mega), Siti Hardianti (Tutut), Tommy Soeharto, Ilham Habibie, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Puan Maharani, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kaesang ungguli semua anak presiden yang berjuang membentuk dan membesarkan parpol, sementara Kaesang diberi ketum PSI cuma-cuma. Kaesang pun menciptakan rekor baru sebagai ketum PSI pertama yang akan dikawal pasukan pengaman presiden (paspampres). Kaesang akan dikawal Paspampres dalam semua kegiatan termasuk agenda PSI di seluruh lokasi dan daerah, hingga Jokowi diganti (20/10/2024). Kaesang menyalip rekor kedua saudaranya (Gibran, walikota Solo dan Bobby, walikota Medan) yang terpaksa berbagi rekor sebagai walikota pertama yang sehari-hari dikawal oleh paspampres. Ketiganya, saat ini (Gibran, Bobby, dan Kaesang) layak diganjar rekor MURI sebagai orang pertama yang mendapat \"privilege\" pada jabatan masing- masing. Kaesang juga berpeluang menciptakan rekor baru jika berhasil memimpin PSI melewati ambang batas parlemen (parliamentary treshold/ PT) Pemilu 2024. Meski tidak mudah, namun Kaesang diyakini dapat mencapai harapan PSI tersebut. Jaringan bisnis Kaesang dengan Raffi Ahmad, bersama para selebriti Indonesia akan menambah kekuatan bagi PSI. Kaesang sebagai youtuber juga menambah akses dan jaringan yang luas, menambah dukungan politik. Bahkan acara podcast yang diasuh Kaesang dengan komedian Kiki Saputri juga akan menjadi saluran dalam menambah kekuatan Kaesang memimpin PSI. Kaesang dapat merombak daftar calon sementara (DCS) PSI, memasukkan figur terkenal seperti artis, komedian, pengusaha, maju sebagai calon legislatif (caleg) dari PSI. Maka dengan seluruh perangkat dan jaringan yang dimiliki Kaesang, PSI dapat lolos PT di Pemilu 2024. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) adalah wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kornas juga tetap konsisten berjuang untuk kepentingan politik orang biasa di Pemilu 2024. Kornas menyampaikan selamat bagi PSI dan Kaesang atas kontribusinya terhadap dinamika politik nasional. Semoga seluruh persyaratan untuk mendapatkan rekor MURI dapat dipenuhi oleh PSI dan Kaesang. (*)
Telat Bertindak Indonesia Akan Hancur
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PRESIDEN Jokowi sebagai presiden boneka sejak awal berkuasa otaknya diduga telah teralienasi (seperti linglung), bertindak hanya sesuai remot yang telah ditanam dalam otaknya. Sebagai kepala negara dan pemerintah, tidak paham bahwa negara memiliki tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak menyadari, juga memiliki tugas dan kewajiban menegakkan dan menjaga kedaulatan , serta mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi bangsa Indonesia. Sejak periode 2019-2024, bahkan dari tahun tahun sebelumnya Presiden gelar karpet merah bagi Cina, terjadilah migrasi besar besaran rakyat China ke Indonesia. Adalah petaka besar bagi negara ini kehancuran terjadi di semua aspek kehidupan negara. Presiden tidak menyadari petaka besar akan terjadi bahkan diahir masa jabatannya tetap linglung, pada pilpres 2024 akan dimunculkan kembali boneka baru guna melanjutkan semua grand strategy China untuk menguasai Indonesia manjadi bagian dari RRC Raya. Tidak sadar setelah diserbu ribuan warga Tionghoa masuk dengan leluasa selama ini, RRC punya target akan mengirimkan kembali manusia China ke Indonesia, hingga tahun 2029 bisa menjadi 100 juta. Sesuatu yang mudah setelah RRC dengan kakuatan Oligarkinya merasa telah mampu membeli semua pejabat negara dari pusat sampai daerah, semua kebijakan mereka yang atur. Pilpres 2029 sudah dalam skenario mereka. Boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk menguasai Indonesia. Dalam hitungan taktis mereka selama pemerintahan boneka periode ini jumlah manusia China di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 200 juta lebih. Pada pilpres 2034, berkat UU yang sudah diamandemen (presiden tidak harus orang asli pribumi), maka saat itu harus bisa tampil capres yang full secara fisik dan mental (jiwa raga) adalah ras china. Mereka akan menang dengan mudah, bahkan jika pemilu dilaksanakan secara \"jurdil\" pun, karena jumlah mereka sudah mencukupi untuk memenangkan Pilpres. Dalam kurun 2019-2034 itu, seluruh aspek kehidupan di Indonesia harus sudah dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, \"4UUD 45 sudah diganti dan ideologi Pancasila sudah dihapus\" komunisme dikembangkan, umat Islam (target utama) akan ditindas habis habisan, bahkan ada rencana akan di musnahkan. Indonesia akan menjadi Uighur/Xinjiang (Turkistan Timur) yang dijajah total. Pada saat yang sama akan dibangun kamp kamp indoktrinasi bagi anak anak untuk dididik menjadi komunis sejati. Tahun 2034 Indonesia benar benar tamat sebagaimana digambarkan dalam novel technothiller karya P.W. Singer berjudul GHOST FLEET. Cengkeraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila gilaan , apalagi jika proyek pemindahan ibu-kota jadi dilakukan, ditambah secara fisik tentara mereka sudah berada di sini dengan jumlah yang jauh melebihi jumlah TNI maupun polri. Bukan hoak dan omong kosong semua itu benar benar akan terjadi, telat bertindak untuk menyelamatkan Indonesia, dipastikan negara Indonesia tiba saatnya akan bubar, hancur dan hilang dari peta dunia, semua tinggal kenangan. *****
Gabung PSI, Kaesang Salip Gibran dan Bobby
Oleh Sutrisno Pangaribuan | Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) BELUM lama berselang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa putra bungsunya, Kaesang Pangarep (Kaesang) sudah meminta restu keluarga untuk masuk jadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Meski tidak menjelaskan pemberian restu kepada Kaesang, namun Jokowi juga tidak menyampaikan larangan. Bahkan Jokowi menyatakan bahwa anak- anaknya sudah punya pilihan masing- masing yang ditentukan secara bebas dan mandiri. Terbaru, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi secara resmi telah menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diumumkan akhir pekan ini. Rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, dipilih sebagai lokasi dan saksi simbolik disahkannya Kaesang sebagai anggota PSI pada Sabtu siang (23/9/2023). Momentum tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka, dan beberapa pengurus PSI. Defisit Kualitas Elit Politik Nasional Barangkali tidak berlebihan jika saat ini Indonesia sedang mengalami defisit kualitas elit politik nasional, termasuk pucuk pimpinan partai politik (parpol). Semula hanya Prabowo Subianto (Prabowo) satu- satunya ketua umum (ketum) parpol yang berani maju sebagai bakal calon presiden (bacapres), selebihnya masih setia menunggu arahan Jokowi. Namun, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang telah 18 tahun menjadi Ketum PKB dan sejak Pemilu 2019 telah memasang baliho sebagai bacapres di seluruh wilayah, kini cukup puas jadi bacawapres Anies Rasyid Baswedan (ARB). Sementara itu, para ketum parpol lainnya sadar diri, dan memilih pasrah menunggu dipinang oleh bacapres, baik untuk menjadi bacawapres atau menjadi ketum tim pemenangan. Semua ketum parpol pro koalisi pemerintahan Jokowi, maupun yang di luar koalisi tidak satu pun yang percaya diri, maju menjadi bacapres maupun bacawapres. Hanya PBB yang berani mengajukan ketumnya, Yusril Izha Mahendra, sebagai bacawapres Prabowo. Ironisnya, meski Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan, Ketum PAN, Menteri Perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Demokrat, bersama ketum parpol non parlemen berharap dipilih Prabowo sebagai bacawapres, namun justru wajah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, anak ingusan ( sebutan Panda Nababan) yang dipasang pendukung Prabowo pada baliho bersama Prabowo di berbagai daerah. Pengaruh Politik Jokowi Berharap dapat dukungan politik dari Jokowi dan keluarganya tidak hanya diinginkan oleh PSI. Parpol lain dalam koalisi pemerintahan Jokowi juga berharap sama, terutama bagi parpol yang terancam tergusur dari Senayan. Namun PSI jujur dan terbuka mengakui bahwa satu-satunya harapan untuk lolos parliamentary treshold (PT) ada pada dukungan politik Jokowi dan keluarganya. Alasan tersebutlah yang membuat PSI bolak-balik datang ke Solo, merayu Gibran dan Kaesang, agar bergabung dengan PSI. PSI lebih jujur dari rekan barunya, Gerindra dalam memanfaatkan relasi politik dengan Jokowi. Gerindra justru lebih vulgar mengeksploitasi wajah Jokowi dan Gibran yang dipajang bersama Prabowo dalam baliho di berbagai daerah. Sebagai faktor yang dianggap memberi energi tambahan, maka sangat wajar jika PSI memberi karpet merah bagi Kaesang, hingga muncul tawaran menggantikan Giring sebagai Ketum PSI. Tawaran tersebut sangat masuk akal, sebab jika diberi posisi Ketum PSI, Kaesang pasti akan membawa gerbong memperkuat PSI, dengan mengajak rekan bisnisnya, Raffi Ahmad, hingga komedian Kiki Saputri. Langkah Kaesang juga pasti akan didukung dan diikuti oleh para staf dan karyawan sejumlah perusahaannya. Kaesang Salib Gibran dan Bobby Langkah politik Kaesang justru lebih menarik dicermati dibanding pilihan kedua kakaknya. Gibran dan Bobby yang lebih memilih jalan aman, tanpa risiko dalam politik, dengan mengikuti langkah bapaknya, Jokowi dengan bergabung ke PDIP. Kaesang merintis jalan politik yang lebih menantang dengan memilih partai yang hingga saat ini tegak lurus kepada Jokowi dan lebih mirip sebagai \"relawan Jokowi\" .dibanding masuk partai besar, seperti PDIP. Kaesang menyadari bahwa PSI lebih membutuhkan dirinya dibanding partai bapaknya, Jokowi, Gibran, dan Bobby. Jika kemudian Kaesang didaulat menjadi Ketum PSI, maka Kaesang tidak hanya melampaui Gibran dan Bobby, Kaesang bahkan melompati capaian bapaknya, Jokowi yang hingga saat ini hanya menjadi “petugas partai” di PDIP. Jika Kaesang menjadi ketum PSI, maka Kaesang akan terlibat dalam rapat bersama pimpinan partai koalisi pemerintahan Jokowi, seperti Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan, Mardiono, Surya Paloh, Oesman Sapta. Demikian juga apabila PSI akhirnya mendukung Prabowo, maka Kaesang (jika jadi ketum PSI) akan duduk dan rapat bersama dengan Airlangga Hartarto, AHY, Zulhas, Yusril, Anis Matta terkait pemenangan Prabowo. Bahkan jika Gibran dan Bobby meminta dukungan rekomendasi dari PSI di Pilkada serentak 2024, maka keduanya akan “menghadap” Kaesang. Masa Depan Demokrasi Indonesia Pilihan dan langkah politik Kaesang, sesungguhnya sebagai peristiwa politik biasa khas Indonesia pasca reformasi, diimana parpol semakin kehilangan arah, tujuan, dan orientasi politik. PSI yang semula mengklaim sebagai partai anak muda, dengan tagline partai anti korupsi, dan anti intoleransi, kini kehilangan arah ketika menyandarkan diri hanya kepada Jokowi. Bahkan saat ini, Kaesang diposisikan lebih besar dari PSI, yang dianggap sebagai juruselamat. Dalam dinamika politik nasional pasca bergabungnya Kaesang ke PSI, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa langkah politik Kaesang bergabung dengan PSI sebagai pilihan politik biasa yang “berbeda” dengan langkah Jokowi, Gibran, dan Bobby. Kedua, bahwa upaya cari muka PSI kepada Jokowi melalui Kaesang, sah dan wajar. Maka jika PSI kemudian menjadikan Kaesang sebagai ketum adalah pilihan paling tepat dan realistis bagi PSI. Ketiga, bahwa hak politik setiap warga negara sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Maka pilihan politik Kaesang tidak perlu dipersoalkan apalagi dikaitkan dengan parpol bapaknya Jokowi dan kakaknya, Gibran dan Bobby. Keempat, bahwa proses kaderisasi dalam parpol tidak berjalan dengan baik hingga akhirnya parpol lebih memilih merekrut orang- orang yang populer untuk menjadi pemimpin daripada kader sendiri. Kelima, bahwa Kaesang tidak memiliki kewajiban mengikuti pilihan politik dan afiliasi politik bapaknya, Jokowi dan kakaknya, Gibran dan Bobby. Keenam, bahwa dibutuhkan parpol sebagai tempat kaderisasi orang-orang biasa, seperti Jokowi sebelum menjadi walikota Solo, sehingga orang- orang biasa tetap memiliki kesempatan menjadi presiden seperti Jokowi yang bukan anak dan menantu presiden. Ketujuh, bahwa masa depan demokrasi Indonesia akan ditentukan oleh kesadaran politik orang-orang biasa yang secara kuantitas lebih besar. Konsolidasi demokrasi orang- orang biasa yang berkualitas lebih menjamin Indonesia maju dibanding tersandera kepada pemimpin yang lahir prematur, instan, dan hanya karena memiliki \"privilege\". Kornas terus bergerak mendorong Pemilu 2024 yang berkualitas tinggi dan memberi harapan baru bagi Indonesia. (*)
Demokrat Gabung Prabowo, SBY Makin Kehilangan Marwahnya
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI adalah simbol kedurjanaan. Siapa saja yang mendekati Jokowi akan kehilangan marwahnya. Semua tokoh yang dulunya menjadi panutan dan harum namanya di masyarakat, begitu masuk istana citranya menjadi buruk dan namanya diabaikan oleh masyarakat. Tengok saja, partai-partai yang didukung Jokowi pasti dijauhi rakyat (hanya dipilih sekitar 18%). Apalagi dengan adanya kasus Rempang, nama Jokowi benar-benar telah tenggelam sedalam-dalamnya. Memang aneh, Demokrat yang sudah mulai dicintai masyarakat karena slogan perubahannya bersama Anies, gara-gara kemarahan yang tidak proporsional sekarang ikut menceburkan diri ke dalam kolam lumpur bersama para pendukung rezim zalim. Padahal nama SBY semula masih sangat harum, tapi sekarang sudah jadi bahan olok-olok di masyarakat. Seharusnya SBY berkaca, popularitas Demokrat waktu bergabung dengan Koalisi Perubahan karena faktor dukungannya terhadap Anies. Keputusan SBY untuk meninggalkan Anies dan bergabung dengan Prabowo adalah keputusan yang tidak bijak dan salah perhitungan. Nama Prabowo sudah tercoreng di masyarakat, bukan saja karena \"pengkhianatannya\" meninggalkan pendukungnya di Pilpres 2019, tapi juga berbagai kasus telah menjerat Prabowo, mulai dari kasus penculikan aktivis 98, pemecatannya dari militer, kasus korupsi di Kemenhan, kasus food estate, dan kasus latar belakang keislamannya yang mengundang banyak tanda tanya. Itu kesan masyarakat terhadap seorang Prabowo. Maka ketika Prabowo bergabung dengan rezim \"durjana\" Jokowi, lengkap sudah kesan negatif masyarakat terhadap Prabowo. Sekarang SBY mau mencari simpati masyarakat bersama orang yang sudah dicap negatif di masyarakat, maka hampir dipastikan keduanya akan tenggelam bersama-sama. Jika Pemilu berlangsung secara jujur dan transparan, baik Gerindra, Demokrat dan semua partai pendukung Jokowi akan menjadi partai medioker atau bahkan papan bawah. Mengapa? Karena masyarakat sudah sangat muak dengan manusia iblis yang bernama Jokowi. Rakyat sudah terlampau dalam disakiti. Tengok saja kasus Rempang, bagaimana jahatnya rezim Jokowi terhadap penduduk asli Rempang hanya demi membela China penjajah. Kesalahan rezim Jokowi sudah tidak bisa dimaafkan dan harus dihancurkan. Saat ini rakyat sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan rezim Jokowi penindas rakyat. Lambat laun Jokowi dan para begundalnya pasti akan tumbang dan hancur. Mereka semua yang bersekongkol menindas rakyat harus dijebloskan ke dalam penjara atau jika telah terlibat dalam aksi pembunuhan biadab harus dihukum mati. Kemarahan rakyat terhadap rezim Jokowi sudah sampai puncaknya. Oleh karena itu, capres-capres pendukung Jokowi harus ditenggelamkan. Bandung, 1 Rabiul Awwal 1445. (*)
Tuntaskan Perampasan Lahan Warga Rempang, Rezim Ngotot Bentuk Satgas
Oleh Faisal S Sallatolohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti BESARNYA penolakan dan perlawanan warga Adat Melayu serta mayoritas masyarakat Indonesia terhadap perampasan lahan Pulau Rempang, tidak membuat pemerintah putus asa. Sebaliknya, pemerintah makin ngotot. Langkah-langkah pemaksaan-intimidasi kepada warga makin ditingkatkan. Dari mulut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, diketahui pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat perampasan tanah adat Rempang. Satgas yang dibentuk pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan elemen masyarakat adat Rempang ini, tidak hanya berperan memprovokasi masyarakat mendaftarkan kesediaan diri untuk direlokasi. Lebih dari itu, satgas juga berperan untuk mengkriminalisasi warga yang menolak untuk direlokasi. Memperhalus bahasa intimidasi ini, Moeldoko menggunakan kalimat ganti: satgas beperan menyelesaikan konflik lahan lewat pendekatan yudisial. Tingkah pemerintah makin lucu dan konyol. Seperti \"balita\" yang akal-pikirannya belum berfungsi dengan baik. Makin hilang kewarasan dan empatik kemanusiaan. Demi kepentingan investasi yang belum jelas manfaatnya untuk kepentingan nasional, ngotot lakukan berbagai tipu muslihat, obrak-abrik, intimidasi serta merugikan hak-hak warga negara sendiri. Atas dasar apa pemerintah bentuk satgas mendesak rakyat percepat pengosongan lahan hidup mereka untuk diserahkan kepada investor swasta? Memangnya warga Rempang itu pelaku kriminal yg harus \"dienyahkan\" dari tanah adat warisan leluhur mereka lewat peran yudisial (jalur hukum)? Saya meyakini sepenuhnya, peran yudisial satgas Rempang akan dijalankan dengan proses dan implikasi yang pasti merugikan warga. Wajar saja muncul dugaan seperti itu. Dalam proses pembentukan satgas, Moeldoko banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bertujuan mengintimidasi sikologis dan keyakinan warga. Kurang dari 24 jam terakhir, banyak pernyataan Moeldoko tersebar di berbagai media masa, bahwa hasil investigasi pemerintah di lapangan menunjukan, sebagian besar warga pulau Rempang mengakui mereka bersalah. Kalimat penting Moeldoko: Masyarkat adat Melayu Rempang mengakui, selama ini telah mendiami lahan tanpa setifikat hak milik lantaran tertipu saat membeli lahan tersebut dari pihak yang tidak berhak. Moeldoko menegaskan, tanah Rempang milik negara yang secara hukum tidak boleh dijual oleh siapapun kepada individu tertentu sebagai aset milik pribadi. Cerita moeldoko ini nampak seperti \"hikayat tipu muslihat\" karangan pemerintah Indonesia yang memang gemar bohong. Memangnya ada, warga yang bersedia datang ke pemerintah lalu mengakui kenyataan seperti yang dimaksudkan Moeldoko? Bahkan seperti tak punya malu, Moeldoko mengkalim, bukan hanya satu warga, tapi mayoritas. Jumlahnya banyak sekali. Bahkan Moeldoko tak segan memerintahkan warga untuk melepaskan kembali lahannya yang dibeli secara ilegal kepada negara. Kenyataan di lapangan menyatakan, jangankan bicara penuh drama tangis dan mengungkapkan kelemahannya. Tak punya sertifikat dan lain-lain. Warga bahkan tak sudi datang ke Satgas untuk mendaftarkan kesediaan relokasi. Dengan penuh amarah dan semangat juang tinggi melawan \"invasi\" pemerintah, warga 16 kampung Tua, justru menolak melunak, menolak direlokasi, serta bersedia mati terkubur di tanah warisan lehuhur mereka apapun yang akan dilakukan pemerintah kepada mereka. Lalu siapa warga yang dimaksud Moeldoko? Pernyataan dan intimidasi dibalik kalimat: warga tidak punya sertifikat itu, bukan berasal dari pengakuan warga. Kalimat itu justru pertama kali dilontarkan oleh menteri Agraria. Jejak digitalnya banyak. Kalimat inilah yang sempat bikin viral menteri agraria. Dikatai nitizen sebagai menteri \"berotot tanpa berotak\", menteri berwatak kolonial, menteri asas Domein Verklaring, menteri tidak paham prinsip regulasi pertanahan nasional. Sekarang berbagai istilah romantis itu, layak disematkan pula untuk Moeldoko !! Pertama, jika disebutkan masyarakat tidak punya sertifikat, apakah Moeldoko tidak mengerti, bahwa status lahan pulau rempang yang dihuni warga melayu itu adalah tanah adat yang dikelolah berdasarkan konsep hak ulayat oleh otoritas adat melayu Islam Rempang-galang? Apakah Moeldoko juga tidak mengerti, bahwa tanah adat tidak bisa dijual belikan dan dilekatkan hak milik pribadi oleh negara? Apakah Moeldoko juga tidak mengerti bahwa tanah adat hanya bisa dilekatkan hak milik pribadi oleh negara setelah negara melakukan proses pengalihan tanah adat menjadi tanah milik negara? Tentu saja, pejabat istana seperti Moeldoko memahaminya. Moeldoko juga mengerti, bahwa masyarakat adat yang hidup di atas tanah adat tanpa memiliki sertifikat hak milik dari negara adalah benar secara hukum. Maka kalimat Moeldoko yang menyalahkan masyarakat tidak memiliki sertifikat lalu membentuk satgas untuk mengkriminalisasi mereka adalah perilaku otirter yang melanggar hukum. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal tersebut berbunyi: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Artinya, tanah adat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat, dikuasai dan dikelolah oleh otoritas adat setempat. Negara tidak boleh ambil alih urusan penguasaan dan pengelolaannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Negara tidak boleh mengganggu apalagi bertindak ororiter mengintimidasi warga adat mengosongkan lahannya atau melepaskan hak atas tanah untuk diserahkan kepada investor (dikuasai secara pribadi) untuk kepentimgan bisnis dan industrialisasi. Sebaliknya negara diwajibkan menghargai dan mendukung kebebasan warga adat menguasai dan mengelola tanah ulayat Sebagaimana bunyi pasal 18b ayat 2 UUD 1945: \"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang\". Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat 2 UU Pokok Agraria menyebut: \"hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Jadi, inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat. Dalam tingkat peraturan pelaksananya, telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Bahwa tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah negara sebagaimana yang juga dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, secara hukum, tanah ulayat adalah hak masyarakat adat yang penguasaan dan pengelolaannya berada di tangan masyarakat adat. Tidak boleh dikuasai oleh negara dan diserahkan kepada investor untuk dikuasai secara pribadi karena tidak termasuk dalam objek pendaftaran tanah negara. Meskipun tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah, negara bisa menguasai tanah adat untuk berbagai kepentingan, termasuk diserahkan kepada investor dengan syarat sudah mendapatkan izin atau dikehendaki oleh masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa: “Tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut kententuan hukum adatnya yang berlaku”. Setelah mendapatkan izin masyarakat adat, barulah negara, badan hukum atau perseorangan, bisa menguasai tanah ulayat. Saya mengulanginya: setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlakuN barulah psmerintah memiliki hak kuasa untuk menyerahkannya kelada investor. Dengan logika hukum seperti ini, maka kalimat Moeldoko: warga tidak punya sertifikat hak milik adalah kalimat \"bacot\" yang tidak penting untuk didengarkan. Pulau Rempang adalah tanah adat yang secara hukum, dikuasai secara mutlak oleh warga adat. Tanah Rempang bukanlah milik negara yang bisa diterbitkan sertifikat hak milik. Maka cacat hukum jika Moeldoko mempertanyakan sertifikat tanah warga Rempang. Jadi, berdasarkan regulasi Indonesia pertanahan nasional, aturan melarang pemerintah merampas tanah masyarakat adat Rempang lalu diserahkan kepada investor untuk dimiliki secara pribadi tanpa persetujuan masyarakat adat melalui prosedural hukum yang ditetapkan. Selama masyarakat adat Melayu Islam masih ada di sana, masih menjalankan norma-norma adatnya, masih ada otoritas adat yang eksis, masih hidup secara turun temurun berdasarkan ikatan asal-usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, tidak bertentangan dengan prinsip ajaran NKRI, selama itu pula tanah Rempang tetap menjadi hak milik masyarakat adat Melayu Islam. Lalu guna apa dibentuk satgas percepatan perampasan lahan warga dengan model kriminalisasi berwatak kolonial, otoriter seperti yang dijelaskan mulut penipu Moeldoko ? Pak Moeldoko, silahkan ngotot, silahkan melanjutkan tipu muslihat, silahkan melakukan upaya penindasan-perampasan. Semoga usahamu sampai. Saya meyakini, masyarakat adat Melayu Islam Pulau Rempang tidak akan mundur, tidak akan bergeser walau se-senti dari tanah warisan leluhur yang diperjuangkan dan dipertahankan dari kolonialisasi pemerintah penjajah dengan darah dan nyawa. (*)
POPULER
