ALL CATEGORY
Adik Presiden Sri Lanka Dihadang ke Luar Negeri
Kolombo, FNN - Para petugas imigrasi Sri Lanka pada Selasa mengatakan pihaknya mencegah adik Presiden Gotabaya Rajapaksa, Basil Rajapaksa, terbang meninggalkan negara itu.Tindakan itu diambil para petugas saat kemarahan terhadap keluarga Rajapaksa --yang sangat berpengaruh-- mencapai puncaknya akibat krisis ekonomi yang melumpuhkan negara tersebut.Belum ada kejelasan soal ke mana Basil Rajapaksa hendak terbang ketika ia dihentikan petugas.Asosiasi Petugas Imigrasi dan Emigrasi Sri Lanka mengatakan para anggotanya menolak melayani Basil Rajapaksa di ruangan keberangkatan VIP di bandara di Kolombo.\"Mengingat kerusuhan terjadi di Sri Lanka, para pejabat imigrasi berada dalam tekanan berat untuk tidak mengizinkan tokoh-tokoh tingkat tinggi meninggalkan negara,\" kata ketua asosiasi tersebut, K.A.S Kanugala, kepada Reuters.\"Kami mengkhawatirkan keamanan kami. Jadi sampai masalah ini terselesaikan, para personel yang bertugas di ruangan VIP memutuskan untuk tidak memberikan layanan.\"Gambar-gambar yang memperlihatkan Basil sedang berada di ruangan istimewa itu dimuat oleh media lokal dan tersebar di media sosial. Beberapa orang menunjukkan kemarahan terhadap usaha Basil meninggalkan Sri Lanka.Basil Rajapaksa belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Asistennya menolak memberikan keterangan terperinci.Seorang pejabat tinggi pada partai berkuasa mengungkapkan bahwa Basil masih berada di dalam negeri.Basil, yang juga memegang status kewarganegaraan Amerika Serikat, adalah mantan menteri keuangan Sri Lanka.Ia mengundurkan diri sebagai menkeu pada awal April ketika serentetan aksi unjuk rasa digelar oleh masyarakat yang memprotes kelangkaan bahan bakar, makanan, dan barang-barang keperluan lainnya. Basil juga mundur sebagai anggota parlemen pada Juni.Abangnya, Gotabaya Rajapaksa, akan mengundurkan diri pada Rabu (13/7) untuk membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan bersatu.Gotabaya akan mundur setelah ribuan demonstran menyerbu kediamannya dan kediaman resmi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pada Sabtu (9/7) dengan mengusung tuntutan agar kedua pemimpin itu dipecat.Para pemrotes telah menyatakan tekad untuk tidak akan beranjak dari kediaman presiden dan perdana menteri sampai kedua pejabat itu mundur.Presiden Gotabaya tidak pernah muncul di publik sejak Jumat (8/7). Hingga kini, keberadaannya belum diketahui.Keluarga Rajapaksa, termasuk mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, telah mendominasi politik Sri Lanka, negara berpenduduk 22 juta jiwa, selama bertahun-tahun.Sebagian besar rakyat Sri Lanka menyalahkan keluarga itu atas kesengsaraan yang sedang mereka alami.Negara yang bergantung pada sektor pariwisata itu terpukul hebat antara lain oleh pandemi COVID-19 serta penurunan pengiriman uang dari para warga Sri Lanka yang berada di luar negeri.Keluarga Rajapaksa menerapkan pemotongan pajak pada 2019 --langkah yang berpengaruh pada keuangan pemerintah.Sementara itu, cadangan devisa yang menyusut menyebabkan impor bahan bakar, makanan, dan obat-obatan harus dibatasi. Pembelian bensin dijatah. Orang-orang harus mengantre panjang di depan toko-toko yang menjual gas. Inflasi utama pada Juni mencapai 54,6 persen. Bank sentral memperingatkan bahwa angka itu bisa meroket hingga 70 persen dalam bulan-bulan mendatang. (Ida/ANTARA/Reuters)
Bantu Tangani PMK, Menteri Pertanian Australia Akan Kunjungi Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Murray Watt akan menggelar pertemuan tatap muka dengan mitranya di Indonesia pekan ini, untuk membantu Indonesia menghentikan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).\"Pemerintahan Albanese mengambil tindakan tegas terhadap PMK baik di dalam maupun luar negeri. Pendekatan dua arah ini merupakan langkah untuk memperkuat pertahanan biosekuriti di dalam negeri, serta mendukung Indonesia dalam menangani dan menghentikan wabah yang terjadi,\" kata Menteri Watt melalui siaran media yang diperoleh Antara, Jakarta, Selasa.Menteri Watt mengatakan kunjungan dua hari tersebut merupakan tindak lanjut dari pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam upaya melawan PMK, membangun upaya-upaya biosekuriti yang baru.Upaya-upaya itu juga antara lain mencakup pemindaian ekstra terhadap pelancong, bagasi dan surat, anjing pendeteksi biosekuriti, serta informasi lebih lanjut untuk pelancong dan petunjuk di bandara.Misi dari kementerian tersebut akan memperkuat upaya kedua negara untuk mencegah penyebaran PMK.Menteri Watt akan didampingi oleh pejabat senior dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, termasuk Kepala Dokter Hewan Australia Dr Mark Schipp, bersama dengan Presiden Federasi Petani Nasional Fiona Simson.Kunjungan delegasi tingkat tinggi itu disebutkan menunjukkan sikap yang sejalan antara pemerintah dengan sektor pertanian, untuk memastikan sektor pertanian Australia tetap aman.Kunjungan tersebut akan dilakukan menyusul kunjungan Perdana Menteri Albanese ke Indonesia pada Juni.Pada kesempatan itu, PM Albanese menawarkan vaksin dan keahlian teknis untuk membantu Indonesia menangani PMK.\"PMK akan memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian Australia jika mencapai kawasan kami, dan kami mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegahnya,\" tambah Menteri Watt.Selama kunjungannya di Indonesia, Menteri Watt antara lain akan bertemu dengan menteri pertanian, menteri perikanan, serta perwakilan agribisnis terkemuka Indonesia. (Ida/ANTARA)
Politeknik Baru Kemenperin Tawarkan Kuliah Gratis dan Ikatan Kerja
Jakarta, FNN - Politeknik baru Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menawarkan kuliah gratis dan ikatan kerja setelah lulus sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri, salah satunya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.Pada tahun 2022, Kemenperin membuka Politeknik Industri Petrokimia Banten yang akan menerima angkatan pertama.“Kemenperin memberikan kesempatan kuliah gratis di Politeknik Industri Petrokimia Banten, mulai dari pendaftaran hingga lulus. Nantinya, lulusan politeknik ini akan bisa langsung bekerja setelah lulus karena Kemenperin telah menjalin kerja sama ikatan kerja dengan berbagai perusahaan industri,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan di Jakarta, Selasa.Arus menambahkan, seluruh mahasiswa angkatan pertama Politeknik Industri Petrokimia Banten dibebaskan dari biaya kuliah, sehingga tidak perlu membayar biaya pendaftaran, biaya semester, uang gedung, dan biaya kuliah lainnya sampai lulus.Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan unit pendidikan di bawah BPSDMI Kementerian Perindustrian. Sekolah ini menawarkan program Diploma Tiga yang terbagi menjadi Teknologi Proses Industri Petrokimia, Teknologi Mesin Industri Petrokimia, dan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia.“Politeknik akan menerima 96 mahasiswa angkatan pertama, atau 32 mahasiswa di setiap program Diploma Tiga (D3),” jelas Arus.Mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten akan menjalani perkuliahan selama enam semester, terdiri dari tiga semester pertama di kampus, dua semester di industri, serta kembali ke kampus di semester terakhir.Pendidikan dual system ini memungkinkan para mahasiswa untuk langsung terjun ke industri dengan bekal teori yang diperoleh di kelas.Sampai dengan saat ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten telah menjalin kerja sama dengan 14 mitra industri dan asosiasi industri.Dengan ikatan kerja, lulusan politeknik dapat langsung bekerja di salah satu mitra industri tersebut. Perusahaan industri dan asosiasi industri yang telah bermitra adalah PT Chandra Asri Petrochemical, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Cabot Chemical Indonesia, PT Polytama Propindo, PT Petro Oxo Nusantara, dan PT Mitsubishi Chemical Indonesia.Selain itu, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Nippon Shokubai Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia, Federasi Industri Kimia Indonesia, dan Skills for Competitiveness (S4C).Pendaftaran bagi calon mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten berlangsung pada 1-31 Juli 2022. Selanjutnya, pendaftar akan mengikuti ujian tes tulis, terdiri dari tes akademik dan Bahasa Inggris pada 3 Agustus 2022, dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara pada 13-14 Agustus 2022.Pendaftaran Politeknik Industri Petrokimia Banten dilakukan melalui JARVIS dengan alamat situs jarvis.kemenperin.go.id/politeknikpetrokimia-banten/. Di situs tersebut, peserta melakukan pengisian data pendaftaran seperti identitas diri, identitas orang tua, identitas sekolah, serta pemilihan jurusan pada halaman login peserta.Setelah itu, peserta mengunggah foto dan persyaratan program studi (jika ada) dan melakukan validasi pendaftaran. Terakhir, jika data peserta sudah divalidasi, peserta diharuskan mencetak kartu ujian dan mengikuti ujian sesuai tanggal yang tertera pada kartu/pada pengumuman jika terjadi perubahan jadwal.JARVIS atau Jalur Penerimaan Vokasi Industri merupakan platform yang dikembangkan BPSDMI Kemenperin dan digunakan untuk melakukan proses seleksi penerimaan siswa dan mahasiswa baru secara daring pada seluruh unit pendidikan di bawah naungan Kemenperin, yang sebelumnya terdiri dari 10 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).\"JARVIS merupakan bentuk komitmen Kemenperin untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga menjadi SDM yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan industri,” pungkas Arus. (Sof/ANTARA)
RKUHP Urgen Bila Membawa Paradigma Baru dan Modern
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan urgensi apabila membawa paradigma baru, modern, dan kekinian tentang hukum pidana.\"Jadi, jangan hukum pidana yang semuanya kita tidak boleh dan ketakutan karena bisa dikenakan sanksi pidana seperti halnya hukum zaman Kolonial Belanda,\" kata Bivitri Susanti yang merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu, di Jakarta, Selasa.Pada saat zaman Kolonial Belanda, ujarnya, pribumi ditekan supaya tidak boleh memberontak dan kritis terhadap pemerintah. Hal itu bisa dilihat dari pengasingan Soekarno ke Boven Digoel dan Banda Neira. \"Itu karena hukum kolonial menekan kita,\" ujar Bivitri.Oleh karena itu, paparnya, saat ini meskipun Indonesia butuh pengaturan agar lebih tertib, paradigma hukum pidana harus berbeda dari warisan Kolonial Belanda tersebut.\"Jadi, kalau dibilang urgensi ya urgensi tapi kalau kontennya itu bersifat kekinian,\" katanya.Namun, ujarnya, apabila RKUHP saat ini masih membawa semangat kolonialisme, maka dinilai belum mendesak dan perlu dilakukan pembahasan mendalam.Ia mengatakan meskipun KUHP saat ini sudah berusia 105 tahun namun tidak semua paradigma di dalamnya bisa diterapkan di Indonesia dalam konteks kekinian.Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam RKUHP yang masih menjadi perdebatan publik.\"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus lebih masif terkait 14 pasal yang menjadi sorotan publik. Ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat,\" kata Didik. (Sof/ANTARA)
Kapolri Berjanji untuk Transparan Menyelesaikan Kasus Baku Tembak Antaranggota
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya bakal transparan dan objektif dalam menyelesaikan kasus baku tembak antaranggota kepolisian yang terjadi di Rumah Dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Jumat (8/7).Menurut jenderal bintang empat itu, penanganan kasus ini dilakukan secara serius melibatkan tim gabungan yang akan mengawasi proses penyelidikan, penyidikan maupun hal-hal lain sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.“Kami yakinkan bahwa kami institusi Polri akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.Kapolri telah membentuk tim gabungan khusus yang dipimpin Wakapolri bersama Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabaresrim, Kabaintelkam, Asisten Kapolri Bidang SDM, melibatkan fungsi dari Provost, dan Paminal.Bahkan, tim ini akan melibatkan mitra eksternal Polri, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM.Menurut Sigit, ada dua laporan polisi dalam kejadian ini, yang pertama laporan polisi terkait dengan percobaan pembunuhan dan yang kedua terkait ancaman kekerasan terhadap perempuan atau Pasal 289 KUHP.Sigit memastikan kasus ini ditangani menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku dengan mengedepankan penyelidikan berbasis ilmiah atau \"scientifi crime investigation\". Kasus ditangani Polres Jakarta Selatan yang diasistensi oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.“Dua kasus ini ditangani Polres Jaksel dan saya sudah meminta agar penanganan betul-betul dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kami mengedepankan \'scientific crime investigation\',” ujarnya.Meski telah membentuk tim khusus, melakukan langkah-langkah penyelidikan, dan penyidikan, Sigit menegaskan bahwa Polri terbuka dengan laporan dari unsur lainnya dan akan dicermati secara objektif, transparan, dan memenuhi kaidah-kaidah penyelidikan, serta penyidikan sesuai yang diatur dalam \"scientific crime investigation\".“Kami harus melindungi dan memberikan ruang terhadap kelompok rentan, dalam hal ini yang kebetulan menjadi korban adalah istri Kadiv Propam, tentunya kaidah-kaidah tersebut harus kami jaga, memenuhi hak asasi manusia, dan diatur undang-undang,” ujarnya.Peristiwa penembakan antaranggota Polri terjadi di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga No. 46 Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7), pukul 17.00 WIB.Penembakan terjadi antara Brigadir Pol Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ajudan Drive Caraka (ADV) Istri Kadiv Propam Polri dengan Bharada E, ADV Kadiv Propam Polri. Kejadian tersebut mengakibatkan Brigadir Pol. Nopryansah tewas tertembak dengan tujuh lubang peluru di tubuhnya.Adapun peristiwa itu dilatarbelakangi pelecehan dan penodongan pistol yang dialami istri Kadiv Propam Polri Putri Ferdy Sambo. (Sof/ANTARA)
Panglima TNI Matangkan Persiapan Venue Lokasi G20
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Kapolri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mematangkan persiapan venue lokasi kegiatan Presidensi G20.\"TNI telah merencanakan secara detail dan teliti seluruh aspek terkait dengan pelaksanaan G20,\" kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dipantau dari kanal YouTube di Jakarta, Selasa.Jenderal TNI Andika mengemukakan hal itu usai meninjau kesiapan venue Taman Hutan Raya Mangrove Pemongan di Denpasar Bali serta Garuda Wisnu Kencana Park Badung yang menjadi lokasi penyelenggaraan G20.Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut mengatakan bahwa pematangan persiapan tersebut untuk memastikan agenda G20 berlangsung aman dan nyaman bagi kepala negara serta tamu yang hadir.Dalam paparannya, dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana, mulai dari aspek keamanan hingga flow rotasi transportasi bagi para kepala negara yang hadir.Hal tersebut mulai dari hotel tempat menginap hingga lokasi kegiatan berlangsung, seperti di Taman Hutan Raya Mangrove Pemogan dan Wisnu Kencana Park.Lulusan Akademi Militer tahun 1987 tersebut berharap perencanaan matang dan pelaksana yang baik sesuai dengan rencana, kegiatan G20 pada tahun 2022 bisa berjalan baik dan berkesan positif bagi siapa pun tamu negara yang hadir. (Ida/ANTARA)
Sherpa G20 Perluas Pembahasan Degradasi Lahan Cakup Bakau dan Gambut
Labuan Bajo, FNN - Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, memperluas pembahasan isu degradasi lahan (land degradation) yang mencakup kerusakan bakau (mangrove) dan gambut.\"Pada Presiden G20 di Indonesia ini memperluas pembahasan land degradation tidak hanya di land saja, tetapi ekosistem lain, terutama mangrove dan gambut,\" kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro di Labuan Bajo, Selasa.Sigit yang juga sebagai Co-Chair Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group menjelaskan bahwa pembahasan isu degradasi lahan ini merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 di Arab Saudi dan Italia.Pihaknya telah melakukan dua kali pertemuan sebelumnya, yaitu di Yogyakarta dan Jakarta. Pada saat ini telah menyusun komunikasi (drafting communique) untuk pembahasan pertama bersama para delegasi Sherpa G20.Selain isu degradasi lahan, kata dia, isu lingkungan yang dibahas juga terkait biodiversity. Dalam hal ini Indonesia mendukung pembahasan untuk mempersiapkan kerangka kerja sama pasca-biodiversity 2020.\"Jadi, pada tahun 2020 sudah selesai dan sedang menegosiasikan untuk membuat frame work baru hingga 2050,\" katanya.Ia menyebutkan rata-rata delegasi mendukung isu biodiversity, terutama mempercepat pelaksanaannya karena hingga 2022 masih belum berjalan dengan cepat.Selain itu, juga dibahas marine litter (sampah laut) dengan keinginan utama guna mempersiapkan kerangka untuk mengikat secara hukum (legally binding) terkait dengan pengurangan penggunaan plastik.Kerangka kerja terkait dengan hal ini, lanjut dia, juga telah ada dari Presiden G20 di Jepang sehingga mempercepat persiapan legally binding untuk plastik dan implementasi penilaian secara penuh.\"Jadi, setiap produk itu menghitung berapa potensi plastik dari masing-masing produk dan dari hitungan itu kemudian bisa diidentifikasi potensi untuk mencegah penggunaan plastik,\" katanya.Selain itu, kata Sigit, perlindungan terutama di Antartika juga diminta untuk diserukan dalam Sherpa G20. Disamping itu, memperluas perlindungan di taman nasional laut.Isu yang berkaitan dengan air juga ada permintaan agar tetap menjalankan kerangka kerja untuk saling menukar informasi dan pengalaman terkait dengan air serta membuat pembahasan antara energi, makanan, dan air.Isu terakhir, kata dia, berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan (sustainable finance) juga muncul adanya desakan untuk membiayai proyek-proyek pemulihan biodiversity untuk mengadopsi mekanisme pembiayaan yang sudah dikembangkan di sektor perubahan iklim.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo pada tanggal 10—13 Juli 2022 yang dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual hanya Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
TikTok Indonesia Diajak untuk Berperan Sejukkan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengajak sejumlah platform media sosial, salah satunya TikTok Indonesia, untuk mengatasi potensi munculnya berbagai konten hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024.Rapat virtual bersama TikTok Indonesia, yang dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, Bagja mengemukakan bahwa platform media memiliki potensi yang tinggi terpapar konten negatif tersebut.Oleh karena itu, dia berharap TikTok bisa ikut berperan aktif sebagai penyejuk saat pesta demokrasi tersebut berlangsung.\"Kampanye di TikTok boleh, tetapi tidak melanggar aturan, seperti melakukan fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks,\" kata Bagja.Bagja menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan batasan bagi pengguna TikTok, khususnya saat berkampanye lewat konten di media sosial itu, asalkan tidak melanggar aturan dan etika kampanye.Sementara itu, Public Policy and Governmental Relations TikTok Indonesia Shiella Pandji memberi respons positif terhadap ajakan kerja sama untuk memerangi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian pada pemilu mendatang.\"Kalau terkait dengan fitnah, ujaran kebencian, hoaks, no questioning kami sangat concern dengan hal itu. Kami pasti dengan senang hati berkolaborasi dengan Bawaslu untuk bersama melawan itu dalam Pemilu 2024,\" tegasnya.Sheila memastikan TikTok Indonesia akan mematuhi aturan hukum yang berlaku terkait dengan pemilu. Hal tersebut akan diterapkan dalam standar komunitas TikTok.\"Kami memiliki in-house moderator yang merupakan WNI yang memiliki pengetahuan tentang Indonesia, mengerti tentang hukum di Indonesia. Jadi, meskipun kami global platform, terkait dengan masalah hukum, standar komunitas kami mengacu pada hukum negara setempat,\" katanya.Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam waktu dekat akan menyerahkan rencana implementasi kerja sama serta draf nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dan TikTok Indonesia.\"Kami akan buat MoU untuk hal-hal kerja sama secara umum. Setelah itu, kami akan membuat perjanjian kerja sama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis,\" ujar Lolly. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Soroti Dirut Pertamina Rilis Harga Ekonomi Pertalite
Makkah, FNN – Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang merilis soal harga Pertalite yang seharusnya dijual Rp 17.200 per liter jika tanpa subsidi, mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, bila dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945. “Jangan lagi pakai kata ‘seharusnya’, karena kalau pakai kata ‘seharusnya’, maka semua hal juga harus pada posisi ‘seharusnya’. Termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara,” urai LaNyalla, Selasa (12/7/2022). LaNyalla juga menyoroti penghasilan direksi dan komisaris Pertamina yang sebulan bisa mencapai miliaran rupiah, juga ‘seharusnya’ dikurangi jika dibanding dengan data yang menyatakan bahwa 150-an juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp 30 ribu per hari. “Data yang dirilis ekonom Anthony Budiawan jelas menyebut masih ada 150 juta lebih penduduk Indonesia dengan penghasilan 30 ribu rupiah per hari. Inikan juga ‘seharusnya’ meningkat, jika kita bicara menggunakan kata ‘seharusnya’,” beber LaNyalla. Oleh karena itu, membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan bandingkan harga BBM dengan negara yang pendapatan per kapitanya jauh berbeda. Atau membandingkan dengan negara yang public transport-nya sudah beres. LaNyalla meminta Pertamina fokus saja mengurangi biaya ‘kemahalan’ dalam due process business-nya. Sehingga menjadi lebih efisien. Dan, jangan selalu menutupi business lost dengan dalih business judgment bukanlah sebuah kesalahan. Terhadap kebijakan B-30, LaNyalla berharap Pertamina berani menolak jika memang tidak efisien dari segi bisnis. Jangan hanya untuk menyerap CPO pengusaha Sawit kesulitan masuk pasar Eropa, maka disubsidi menjadi program B-30. “Sebab kalau nyata-nyata menguntungkan, sudah pasti kita bisa naikkan menjadi B-50 atau B-100. Tetapi ternyata kan B-100 menjadi lebih mahal dari solar murni yang diolah dari crude oil,” pungkasnya. Diberitakan, Nicke menyebutkan, jika mengikuti harga pasar, seharusnya Pertalite dijual Rp 17.200 per liter. Sedangkan harga solar campuran minyak sawit atau biodiesel (B30) seharusnya Rp 18.150 per liter. Sementara saat ini, Pertamina menjual bensin dengan oktan 90 ini pada harga Rp 7.650 per liter. Dan menjual Bio Diesel di harga Rp 5.150 per liter. Dengan kata lain, setiap liter Pertalite disubsidi negara Rp 9.550 per liternya. Untuk B-30 disubsidi Rp 13.000 per liternya. (mth/*)
Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan Tidak Dituntut Hukuman Kebiri, Terancam 12 Tahun Penjara
Surabaya, FNN – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan tidak akan menuntut hukuman kebiri kepada tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati, Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT). Anak pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Kiai Moch Muchtar Mu’thi, itu akan dijerat pasal berlapis dengan hukuman maksimum 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Mia Amiati berdalih, pihaknya tidak mendakwa MSAT dengan pasal kebiri karena hukuman tersebut belum berlaku di Indonesia. Ia telah menunjuk 10 jaksa untuk menangani kasus ini yang akan segera disidangkan karena berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (8/5/2022) lalu. Mia menjelaskan, jaksa menyusun dakwaan dengan pasal berlapis terhadap tersangka yang akrab disapa Mas Bechi. Yakni pasal 285 KUHP, 289 KUHP serta pasal 294 Ayat 2 KUHP tentang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. “Berkas perkara pencabulan anak kiai Jombang diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat (8/5/2022) lalu. Jaksa tidak akan menjerat tersangka MSAT dengan hukuman kebiri, karena UU yang mengatur tentang hukuman kebiri belum berlaku di Indonesia,” kata Mia dalam konfrensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (11/5/2022) siang. Padahal, sesungguhnya sudah ada terdakwa yang divonis kebiri kimia yakni terpidana Muh Aris. Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis Pedofil yang mencabuli 9 anak di bawah umur itu dengan hukuman pidana pokok, yakni 12 tahun penjara ditambah kebiri kimia. Namun Mia menyebutkan, ada pertimbangan lain Mas Bechi tidak dituntut hukuman kebiri kimia. Disebutkan, dakwaan terhadap pria 42 tahun itu hanya berdasar satu korban, sesuai berkas perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian. “Karena hanya satu orang saksi korban dapat diproses karena adanya pembuktian dari alat bukti dan didukung keterangan ahli yang mendukung kesaksian korban. Sedangkan korban lain menarik diri,” ucapnya. Diketahui, kasus pencabulan ini dilaporkan korban berinisial NA dengan terlapor Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) pada 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Namun, proses hukum berjalan lamban sehingga polisi baru menetapkan tersangka pada 2021 lalu setelah penanganan kasusnya diambil alih oleh Polda Jatim. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, MSAT tidak bersikap kooperatif dan selalu mangkir dari panggilan penyidik. Pria yang akrab disapa Mas Bechi itu kemudian ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) pada Januari 2022. Polisi baru berhasil mengamankan MSAT di lingkungan Ponpes Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (7/7/2022) malam melalui proses yang dramatis. Sebelumnya, ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang, yang mengepung kediaman tersangka sempat mendapat perlawanan dari santri dan pendukung putra Kiai Muchtar Mu’thi. Puluhan santri Ponpes dan pendukung tersangka berusaha menghadang petugas, bahkan sampai terjadi insiden penyiraman kopi panas yang mengenai Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha. Sementara, Kiai Muchtar, berupaya melindungi anaknya melalui jalur negosiasi dengan Kapolres di dalam ruangan. Kendati, pembicaraan itu sesungguhnya mengarah usaha menghalangi polisi agar tidak menangkap tersangka. Situasi semakin memanas ketika polisi berusaha merangsek masuk ke kediaman. Saat itulah, massa pendukung tersangka sempat menyiramkan wedang kopi yang masih panas ke arah petugas. Parahnya, siraman air panas itu kebetulan mengenai tubuh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha. Ratusan personel gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang yang mengepung kediaman Ponpes Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, langsung melakukan tindakan tegas. Polisi mengamankan sejumlah orang yang menghadang dan diantara kerumunan yang menyiramkan kopi panas. Setelah menemui beberapa kendala, polisi akhirnya berhasil meringkus pria yang akrab disapa santri ponpes dengan panggilan Mas Bechi. Tersangka disebut-sebut bersembunyi dari pihak berwenang di ponpes sekaligus kediaman keluarganya. (mth)
POPULER
