ALL CATEGORY
G20 Indonesia Targetkan Dana Perantara Beroperasi September 2022
Kupang, FNN - Presidensi G20 Indonesia telah membentuk dana perantara keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk kesiapsiagaan, penanggulangan, dan tanggapan pandemi pada masa mendatang dengan target beroperasi pada September 2022.\"FIF sudah terbentuk, tinggal diselesaikan tahap operasional dari tahap tahap code of conduct sampai dengan governance. Adapun targetnya pada bulan September 2022 selesai dan beroperasi,\" kata Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ronaldus Mujur dalam konferensi pers pada Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu.Dengan pembentukan FIF, kata dia, penanganan pandemi yang berpotensi terjadi dapat diantisipasi dalam waktu yang relatif lebih cepat. Terbentuknya FIF merupakan langkah konkret Presidensi G20 Indonesia, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo.Menurut Ronaldus, komitmen kontribusi dari negara-negara G20 pun sangat baik dan bermanfaat. Hingga saat ini, komitmen yang disampaikan sejumlah negara dalam forum G20, mencapai 1,1 miliar dolar AS. Indonesia pun akan menyumbangkan sekitar 50 juta dolar AS.Negara yang ingin berkontribusi terhadap program tersebut pun tidak batasi. Artinya, kata dia, semua negara yang tidak masuk dalam kelompok negara G20 diperbolehkan berpartisipasi dalam pemberian dana perantara keuangan.Negara penerima dana perantara keuangan, kata dia, dipersilakan untuk berkontribusi dalam penyaluran dana perantara keuangan.\"Jadi, negara yang berkontribusi, tidak didominasi oleh negara-negara yang memberi donor,\" katanya.Nilai kontribusi suatu negara dalam dana tersebut, lanjut dia, bervariasi dari mulai 10 juta dolar AS hingga 450 juta dolar AS. Dana yang diberikan oleh negara harus tambahan, bukan potongan dari rutinitas donasi yang sering dilakukan negara tersebut.Dana yang diberikan oleh negara tidak boleh memotong anggaran sumbangan ke organisasi, seperti Global Fund, The Global Alliance for Vaccines and immunisation (GAVI), dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).\"Jangan mengambil faksi dari anggaran untuk organisasi tersebut,\" tegasnya.Negara yang hingga saat ini sudah berkontribusi, antara lain, Amerika Serikat, Jerman, Indonesia, Singapura, European Union (EU), dan Inggris. Sementara itu, ada lembaga lain yang masuk Wellcom Trust dan Bill and Melinda Gates Foundation.\"Ada 10 negara yang sedang masuk berkontribusi dalam dana perantara keuangan, termasuk Uni Emirate Arab (EUA),\" katanya.Selain itu, ada dua organisasi internasional yang nanti bertindak sebagai entitas pelaksana dana jumbo dari negara-negara G20, yakni Bank Dunia (World Bank) dan organisasi kesehatan dunia (WHO). Di samping itu, ada juga Global Fund, GAVI, dan CEPI.\"Masih diskusikan terus berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana perantara keuangan sampai Oktober ke depan,\" katanya.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual adalah Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
Rajapaksha Dipaksa, Baru Mau Mundur
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Srilanka di Indonesia dikenal sebagai Ceylon, dalam lidah penduduk disebut Selong. Dalam satu dekade terakhir Srilanka mengalami krisis ekonomi karena banyak utang. Krisis politik terjadi setahun terakhir. Rumah Perdana Menteri, saudara kandung Presiden dibakar. Perdana Menteri baru dilantik. Tapi pemerintah baru tak bekerja. Rumah Presiden diduduki. Presiden dievakuasi entah ke mana. Pada 13 Juli 2022 rakyat menuntut Presiden Rajapaksha mundur. Ternyata pada 10 Juli 2022 Gotabaya Rajapaksa Presiden Srilanka dan PM-nya tékén janji siap mundur pada 13 Juli 2022. Colombo langsung pesta kembang api. Pemerintah Pakistan Imran Khan, Srilanka Rajapaksha, dan Indonesia Jokowi seperti berada dalam time frame yang sama dalam pergolakan politik internal masing-masing. Lagi pula empirik, dalam politik Internasional, negara-negara bergolak seperti dalam sebuah regionalisme. Srilanka dikabarkan bikin hutang non-budget pada China, pada kasus ini kalau gagal bayar jadi tanggung jawab pejabat yang bikin hutang dalam hal ini Rajapaksha. Karena itu Kepala Pemerintah yang tanda tangani hutang non-budget susah mundur. Akalnya rupa-rupa, kadang-kadang mau jadi tokoh dunia. Dalam kasus Malaysia, PM Mahathir menolak bayar hutang China yang dibikin Tun Razak. Penyelesaian memang politik lebih dulu, lain-lain menyusul. Kita konsen dengan Srilanka karena pernah punya hubungan masa lalu dengan Indonesia. Kandi di Ceylon tengah, ke barat dari Kandi zona ekonomi Colombo. Mereka migrasi ke Indonesia akhir abad XVI M. Kalau di Jakarta mereka berhuni di dekat Pecenongan dikenal sebagai Gang Selong. Kemudian diganti Ceylon. Di Kebayoran Baru juga ada Kampung Selong. Mereka disebut orang Kandi, ada juga yang menyebut Kandé. Itu soal logat saja. Ada lagu Minang dengan phrase, Asam Kandi Asam Balimbing. Lelaki Kandi memakai sekaligus dua helai sarung. Yang satu dililit di pusar menjuntai sedikit di bawah lutut. Yang satu lagi diikat di pinggang. British litho 1610, photo atas, menggambarkan \"pangeran\" Jayakarta memakai sarung seperti itu. Lithograf Inggris sengaja datang ke Pejagalan meng-cover peristiwa besar debat Ki Alang, intelektual Betawi dari Kampung Daleman vs \"pangeran\" Jayakarta tentang ketrampilan berpikir. Peristiwa ini ditulis Ki Alang dalam bukunya Hikayat Tumenggung Al Wazir yang kemudian diterbitkan Balai Pustaka. Kalau pembuktian kedatangan India ke Indonesia dengan cerita Mahabharata dan Ramayana, maka juga tidak tertutup kemungkinan cerita-cerita itu dibawa orang-orang Sri Langka. Persoalannya, sangat sulit menemukan jejak India utara dalam linguistic, kalau mereka dikatakan datang ke mari pada IV M. Jejak Maya dan Inca masih membekas hingga kini pada toponim Jembatan Mera, Jamba Tana Mera, dan Jembatan Lima, Jamba Tana Lima. Maya saja sudah di sini 3050 tahun lalu (prof Kern, 1951). Srilanka punya masa silam di sini, semoga Srilanka segera dapat membangun negaranya kembali. (RSaidi)
Rajapaksa Dipaksa Turun Tahta
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rajapaksa dipaksa melepas status sebagai Raja. Istananya diserbu rakyat untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden. Sebelumnya kediaman Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dibakar massa. Gotabaya Rajapaksa kabur dan dipastikan mengundurkan diri. Rakyat bersiap untuk melakukan peralihan rezim. Rakyat Sri Lanka cukup gigih berjuang dengan melakukan aksi unjuk rasa lebih dari sebulan untuk akhirnya sukses menggulingkan Rajapaksa. Krisis ekonomi menjadi momentum demonstrasi sekaligus mempersulit Rajapaksa untuk mampu bertahan. Awalnya Rajapaksa mendalihkan bahwa krisis negaranya disebabkan oleh kondisi global baik pandemi maupun perang Rusia Ukraina. Tapi sebenarnya pengelolaan ekonomi negeri yang berantakan. Janji perbaikan politik dan ekonomi pada kampanye Pilpres 2019 gagal untuk dipenuhi. Masalah valuta asing, kesulitan makanan dan obat-obatan, harga-harga naik, serta pemadaman listrik berkepanjangan akibat krisis energi. Nepotisme dan korupsi menjadi tuduhan peserta aksi. Keluarga Rajapaksa yang awalnya sulit tergoyahkan akhirnya runtuh. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang pernah jadi Presiden, adalah kakak dari Gotabaya yang dipaksa juga mundur. Mahinda digantikan Ranil Wickremesinghe. Dominasi keluarga Rajapaksa di kementrian baik saudara-saudara maupun anaknya disorot keras oleh rakyat. Nepotisme. Indonesia boleh dikatakan mendekati kondisi politik dan ekonomi yang hampir sama dengan Sri Lanka. Sebagaimana Rajapaksa, Jokowi yang menjabat periode 2019-2022 juga mengalami masalah ekonomi dan keuangan. Rupiah yang melemah, hutang yang menjerat, harga-harga meningkat, penanganan BBM yang semrawut, hukum diskriminatif, agama yang dipinggirkan, dan tentu saja KKN yang semakin merajalela. Rakyat gerah dengan semangat Presiden yang ingin memperpanjang jabatan. Persis seperti Rajapaksa yang juga awalnya bertekad untuk mempertahankan kekuasaan. Meski Kepolisian dan tentara berhasil dikendalikan, namun \'people power\' berhasil menumbangkan. Gelombang perlawanan rakyat tidak dapat dibendung. Pemerintahan Jokowi mesti belajar dan waspada. Rakyat kecewa pada cara-cara mengelola negara yang semakin tidak terarah. Saluran politik tersumbat, partai politik yang tidak dapat diandalkan, parlemen pun sibuk dengan dirinya sendiri. Ada kriminalisasi ada pula sekularisasi melalui program moderasi. Sri Lanka saudara Indonesia yang sama-sama tertekan China. Terjebak oleh hutang dan investasi China. Perdana Menteri Wickremesinghe berteriak kepada IMF untuk bantuan \'bailout\' dana di samping memohon pasokan bahan bakar dari Rusia. Sri Lanka bangkrut disebabkan salah urus dalam mengelola negara. Kepentingan dominan oligarki. Penyebab lahirnya gerakan people power di berbagai belahan dunia biasanya disebabkan oleh krisis ekonomi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, KKN, diskriminasi hukum, menambah masa jabatan, tindakan represif, penangkapan dan penahanan, serta otoritarianisme. Netizen ada yang ngoceh lucu, katanya kalau Rajapaksa dapat dipaksa turun dan kabur, kapan ya Rajadusta ? Entah siapa yang dimaksud Rajadusta itu. Tapi jika pemimpin sudah tidak amanah dan berlaku adil, mau Rajapaksa, Rajadusta, Rajahutang, Rajadukun, Rajatega, Rajacitra ataupun Rajakatak, maka ia harus tumbang oleh teriakan dan perlawanan rakyat yang tertindas dan teraniaya. Bandung, 11 Juli 2022.
Main Air Segar, Main BBM Panas
Manusia diangkat setinggi tingginya makhluk, kemudian dijatuhkan serendah rendahnya, kecuali bagi mereka yang tetap beriman dan bertaqwa. Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI. Putusan MA RI no 31 P/HUM/2022 setebal halaman telah membatalkan Perpres no 99 tahun 2020, disimpulkan bahwa Pandemi telah berakhir, negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin, pemerintah diwajibkan menyediakan vaksin halal dan thoyyib dan berlabel halal dari MUI serta aktivitas ibadah, sekolah, transfortasi dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan normal seperti sedia kala. Berdasarkan protokol HAM (Universal Declaration of Human Rights), aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM dan tidak boleh digunakan lagi. Dengan putusan ini MA menginstruksiksn kepada pihak-pihak terkait mencabut kewajiban kartu vaksin untuk segala urusan. Pemerintah tidak boleh memaksa rakyat ikut vaksinasi dengan alasan apapun kecuali ada jaminan halal. Di sisi lain, kenaikan harga BBM wajar, tetapi kenaikan harga BBM seiring dengan semakin sulitnya mengatasi hutang negara beserta bunganya ditambah semakin sulitnya mendapatkan pendapatan negara dari luar negeri, mengundang berpikir nekad dan semakin berani menindas dan menyengsarakan rakyat dengan berbagai alasan pembenaran sendiri. Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling berani kecuali penguasa yang memanfaatkan kekuasaannya dengan alasan yang dipersiapkan dan dibuat-buat serta konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Inilah negara dengan sistem otoriter dan kekuasaan. Tak terhitung pelangggaran hukum yang dilakukan oleh rezim ini, tak terhitung respons halus, kasar, dan represif pro aktif yang pernah dilakukan oleh sebagian besar rakyat, namun semuanya belum ada yang mampu membuktikan berhasil melawanya, namun justru berujung pada titik balik berupa intimidasi dan ekskusi. Tampaknya para penegak hukum baik oknum jaksa, hakim, TNI POLRI, semakin menjadi-jadi. Siapapun dan dari pihak manapun yang berseberangan dengan pemerintah akan ditindak berdayakan, padahal landasan dan pedoman kerja seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit , 8 TNI wajib serta PRESISI POLRI sangat jelas dan luar biasa hebatnya jika dilaksanakan secara murni, konsisten dan konsekwen. Ini yang membuat rezim berkepala besar dan ironisnya badan badan/lembaga lembaga tinggi negara lainya tidak berdaya bahkan tidak berkutik menyikapi ini. Kritikan, koreksi, dan saran perubahan/ perbaikanpun nyaris tidak digubris. Situasi dan kondisi negara yang carut marut dan amburadul semaunya sendiri, dianggap angin lalu. Hukum dan peraturan dirobek--robek dan dicabik-cabik, seolah merasa aman karena masih dijaga, dibela dan dilindungi oleh TNI POLRI. Ironisnya TNI POLRI tidak merasa dan tidak sadar bahwa sedang dimanfaatkan dan dijerumuskan oleh rezim sebagai garda terdepan dan benteng terakhir rezim, namun semakin jauh dengan rakyat. Tampaknya di bawah tekanan dan pengaruh oligarki? Kacang lupa pada kulitnya, rakyat dianggap sebagai obyek pelengkap penderita Tidak ada yang hebat para mantan penguasa yang pernah hebat, semuanya dikangkangi dan dianggap tak berguna oleh penguasa yang sedang berkuasa. Patut diapresiasi, himbauan yang lembut tapi tegas dan tajam dari Pangdam III Siliwangi yang dipasang pada setiap satuan dan jalan jalan utama di Jawa Barat, yang mengintruksikan, bahwa jika ada Prajurit Siliwangi yang menyakiti hati rakyat, laporkan ke nomer telephon bla bla bla. Luar biasa....salut. Kita ingat, sejak awal pandemi, jeritan dan tangisan sebagian besar rakyat menuntut turunkan harga BBM ketika harga harga BBM dunia turun, namun tidak digubris oleh rezim. Pandang bulu terhadap yang dianggap berperkara terus terjadi hingga kini. Mereka yang dihabisi terus dihabisi, mereka yang diamankan, terus dipelihara, diselamatkan dan diamankan. Semua bentuk protes dan tuntutan untuk kebenaran dan keadilan dari sebagian besar rakyat dibisukan dan dipetieskan. Ironisnya, rakyat tetap tidak berdaya dan hanya mampu berteriak-teriak di grup dan OMDO saja ! Tidak akan ada kemajuan dan tidak akan ada perubahan tanpa tindakan tepat. Kini, kembali harga dan permainan BBM dimainkan ! Akankah ini puncak dari segala perubahan? Yang takut dan tertindas akan berubah menjadi berani. Atau tetap tertindas? Semua pihak, hendaknya arief, bijak, peka, peduli dan waspada menyikapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif rentan dengan pemikiran emergensi. Jika ada sedikit sulutan akan dengan mudah tersulut semuanya, bukan hanya benda kering saja yang ludes, yang basahpun akan musnah binasa. Walahu Alam...hanya pikiran yang cerdas, tegas, gigih dan militan yang akan membangkitkan gelora semangat perubahan yang lebih baik. Sekali lagi, hanya kemauan dan keberanian yang akan mengubah segalanya! Semoga analisis, persepsi, dan prediksi ini dapat bermanfaat bagi martabat dan semangat bangsa Indonesia yang cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Ingat jangan mudah terprovokasi dan memprovokasi, upayakan keamanan, keselamatan dan kondusif negara diatas segala-galanya. Bersatulah dan tidak perlu ada yang ditakuti untuk niat baik dan yakin akan kebenaran. Semoga Allah..swt..TYME senantiasa membimbing dan melindungi kita semua. Bandung, 11 Juli 2022.
Sulitnya Melepas Oligarki
Untuk memutus rantai oligarki, tentunya harus ada situasi politik dan sosial yang “tidak normal”, sehingga semua rencana parpol maupun oligarki akan bubar dan berantakan dengan sendirinya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network SELAMA ambang batas alias presidential threshold (PT) belum Nol persen atau masih tetap 20%, jangan harap bisa lepas dari cengkeraman Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik. Siapapun Capres dan Cawapres yang bakal diajukan oleh partai politik, jangan harap mereka “bebas” dari oligarki. Saya yakin, mereka tak akan pernah bisa lepas dari oligarki. Sekarang ini oligarki masih diam, karena masih membaca situasi politik yang terus berkembang. Hingga hari ini, belum ada satupun parpol yang deklarasi nama Capres-Cawapres yang bakal diusung. Apalagi, jika patokan untuk pengajuan Capres-Cawapres ini masih berpatokan pada hasil Pimilu 2019. Hanya PDIP yang punya peluang untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres sendiri. Meski nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinyatakan lolos seleksi Capres di Partai NasDem, namun hingga kini NasDem tak juga deklarasi. Bukan hanya NasDem. PDIP sendiri hingga kini juga tidak berani menyatakan Puan Maharani, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua DPR RI, sebagai Capres atau Cawapres dari PDIP. Mengapa? Boleh jadi, ini juga karena menyangkut logistik untuk membiayai Capres dan Cawapres yang mereka ajukan. Faktanya, untuk membiayai pasangan Capres-Cawapres itu butuh biaya yang tidak sedikit. Hanya oligarki yang mampu dan punya banyak dana untuk biaya itu semua. Uraian berikut ini salah satu contoh perhitungannya, jika situasi dan rencana Pilpres 2024 tetap berjalan normal sesuai rencana. Koorinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, dalam tulisannya di FNN menyebut, ada partai menawarkan dagangannya (boleh dipakai/dibeli Capres dengan harga Rp 1 triliun) belum termasuk uang operasional. Bagi seorang Capres akan langsung melenguh pasrah - selain tingak-tinguk harus mengajukan proposal minta bantuan kepada Bandit Politik Capres. Kalau dipenuhi harus mau sebagai boneka dan budaknya. Bagi para bandar/bandit politik uang 1 ( satu ) triliun rupiah ini jelas sangat kecil. Jangankan kekuatan gabungan 9 Naga. Satu naga seperti BT (Benny Tjokrosaputra) dari hasil rampokannya di Asuransi Jiwasraya mampu untuk membeli 9 partai sekaligus @ 1 triliun rupiah = 9 triliun rupiah. Menurut aktivis ’98, Bung Hatta Taliwang, kalau 9 naga atau para Taipan bisa membeli 9 parpol masing-masing Rp 1 triliun, total Rp 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR sebanyak 575 orang untuk mengegolkan UU, masing-masing anggota DPR RI minimal Rp 10 miliar (dibeli suaranya oleh Taipan) cuma Rp 5,75 triliun. Dibulatkan Rp 6 triliun. Total para Taipan akan menguasai DPR RI cuma Rp 15 triliun. Ditambah lagi membeli dengan membiayai dana pencapresan sebesar Rp 20 triliun. Indonesia sudah dikangkangi/dibeli/dikuasai para taipan cuma bermodalkan Rp 35 triliun, jika itu patungan oleh para taipan lebih ringan lagi beban para taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai/dibeli para taipan, total nggak sampai Rp 40 triliun Indonesia habis dikuasai para cukong/China atau China Indonesia. Patungan para taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal Rp 40 triliun. Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT (satu orang China) sebesar Rp 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoak. Begitu murahkah Indonesia yang kemerdekaannya telah pula mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan. Sangat pilu dan begitu memilukan sekali. Akibat sekali salah pilih penguasa, habislah kita seluruh bangsa. Perlu dicatat, Benny Tjokrosaputro adalah salah satu pelaku utama korupsi dana investasi Jiwasraya. Bersama koleganya, Heru Hidayat, dia telah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu jejak digital yang masih terendus adalah bahwa saat Joko Widodo telah menjabat Presiden RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ketika itu sudah menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah keceplosan siapa yang membiayai Jokowi pada Pilpres 2014. Sayangnya, tulisan berjudul “Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden” di https://nasional.sindonews.com sudah tidak muncul lagi karena sudah “dihilangkan” sehingga tidak ditemukan jejak digitalnya. Hanya tertinggal di searching google seperti ini: Jun 23, 2016 – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait proses terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI. Tapi, tulisan serupa ternyata masih ada yang bisa dibuka terkait pernyataan Ahok tersebut. Jejak digital ini bisa ditemukan di Republika.co.id (Rabu 29 Jun 2016 14:11 WIB). Melansir Republika.co.id, Ahok pernah membuat pernyataan kontroversial terkait Presiden Jokowi. Ucapan tersebut baru terungkap lewat sebuah video yang baru-baru ini hangat dibicarakan. Video tersebut diunggah oleh Pemprov DKI pada 26 Mei 2015, menampilkan rapat antara Ahok dengan Jakarta Properino tentang alat keruk lumpur waduk pluit. Video tersebut berdurasi 51.02 menit. Dalam video itu, Ahok meyeletuk, Jokowi tak bisa jadi Presiden kalau hanya mengandalkan dana dari APBD. Sebab selama ini sejumlah pembangunan di DKI menurutnya berasal dari dana pengembang. “Presiden Jokowi enggak bisa jadi Presiden kalau hanya dari APBD, selama ini kalau lihat selama ini semua yang terbangun, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua full pengembang,” katanya, dikutip dari video itu. Setelah ramai di media, barulah Ahok mengklarifikasi ucapannya tersebut. Ahok mengklarifikasi isu yang beredar perihal pernyataannya yang menyebut Jokowi tak bisa jadi Presiden tanpa bantuan pengembang. Ahok mengatakan, waktu kepemimpinan Jokowi ketika menjadi Gubernur terbilang singkat. Namun untuk menjalankan program peningkatan hunian rusun dibutuhkan dana besar. Sehingga Ahok menyebut Jokowi menggunakan dana kewajiban pengembang. “Enggak usah ditanya lah, itu enggak usah di-spin (diputarbalikkan), saya bilang pak Jokowi kan cuma dua tahun (Gubernur) waktunya begitu pendek. Kalau waktu dia begitu pendek, kita bisa pindahin orang enggak ke rumah susun? Enggak bisa kan? Yang bangun rumah susun siapa? Kewajiban pengembang,” katanya di Balai Kota, Rabu (29/6/2016). Pernyataan Ahok saat itu setidaknya sudah membuka tabir dan menjawab, bahwa seorang Capres itu tidak mungkin bisa lepas dari oligarki. Karena dia yang punya banyak uang. Termasuk parpol yang mengusungnya. Bahkan, politisi senior PDIP Sabam Sirait pernah membuat pernyataan yang kontroversial juga. Sabam Sirait menyebut ada kucuran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla untuk jadi Cawapres Jokowi. Padahal, seperti kita tahu, jumlah kekayaan Jusuf Kalla seperti diumumkan KPK pada 19 Mei 2014 hanya sebesar Rp 315 miliar. Jika kekayaannya hanya Rp 315 miliar, lantas siapa yang menyokong JK dengan dana Rp 10 triliun itu? Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Harta Rp 315 Miliar, Jusuf Kalla Mahar ke Jokowi Rp 10 Triliun”. (21 Mei 2014 01:52 Diperbarui: 23 Juni 2015 22:18). Menurut Sabam, selayaknya PDIP tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur dalam memilih cawapres. “Saya mendengar JK menyiapkan Rp 10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik tanpa money politic dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan,” kata Sabam. Menurut Sabam, menentukan koalisi dan cawapres tidak karena uang yang ditawarkan, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan nasib 260 juta rakyat Indonesia, 17 ribu pulau dan masa depan bangsa. Sayangnya sumber berita yang mengutip Pendiri PDIP Sabam Sirait soal Jusuf Kalla tawarkan Rp 10 triliun sudah tidak bisa dibuka dan dibaca lagi jejaknya. http://www.aktual.co/politik/145901usung-jk-cawapres-jokowi-sabam-sirait-ancam-mundur-dari-pdip. Sebagai pendiri PDIP, tentu saja menyebut angka tanpa adanya fakta akan mempertaruhkan integritas dirinya. Apalagi ia salah satu pendiri PDIP. “Saya meyakini, tawaran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla kepada PDIP agar jadi cawapres Jokowi seperti diungkap Sabam Sirait benar adanya,” ungkap penulis di Kompasiana.com itu. Jika Pilpres 2014 saja sudah terjadi “jual-beli” tiket Capres-Cawapres, bukan tidak mungkin pada Pilpres 2024 nanti juga bakal terjadi hal serupa. Berapa nilai tiketnya, yang jelas, pasti sudah lebih dari itu. Apakah nama-nama yang disebut-sebut bakal maju Capres-Cawapres tersebut punya dana puluhan triliun rupiah? Rasanya tidak mungkin ada yang punya. Maka di sinilah oligarki hadir untuk mengulurkan tangan. Makanya, sejak awal sudah saya katakan, sulit rasanya untuk melepas tangan oligarki. Pertanyaannya, apakah kita bisa melepaskan diri dari oligarki? Tentu sangat bisa, jika kita mau, meski MK sudah menolak gugatan PT 20% itu. Untuk memutus rantai oligarki, tentunya harus ada situasi politik dan sosial yang “tidak normal”, sehingga semua rencana parpol maupun oligarki akan bubar dan berantakan dengan sendirinya. Itulah yang terjadi ketika peralihan dari kekuasaan Presiden Soekarno kepada Pejabat Presiden Soeharto. Begitu pula saat peralihan dari Presiden Soeharto ke Wapres BJ Habibie. Termasuk ketika Presiden Abdurrahman Wahid harus rela menyerahkan kursinya kepada Wapres Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, kekuatan oligarki mulai masuk pada Pilpres 2014. Taipan Sofyan Wanandi pun dijadikan penasehat Wapres Jusuf Kalla. (*)
Mengais Sosialisme dalam Makna Idul Adha
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Soekarno pernah mengatakan pelajari apinya Islam, bukan abunya. Ia berpendapat nilai-nilai paling substansial yang diajarkan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam adalah ketundukan makhkluk pada Tuhannya. Soekarno juga menyebut bahwasanya Tuhan bersemayam di dalam gubuk-gubuk si miskin. Salah satu proklamator kemerdekaan RI itu, menyampaikan pesan tersirat betapa fundamennya persoalan tauhid yang kemudian diikuti oleh masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Umat Islam di seluruh dunia baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1443 H. Sebuah peristiwa dari momentum sejarah yang sangat penting bagi umat Islam dan peradaban manusia. Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan Hari Raya Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban, bagi umat Islam bukan hanya kegiatan ibadah ritual dan pelaksanaa syariat semata. Lebih dari itu, substansi Idul Adha menjadi resultante pengejawantahan prinsip habluminallah dan habluminannas. Sebuah peribadatan yang menggabungkan pesan dan makna ketaqwaan kepada Allah subhanahu wa ta\'ala dan juga kesalehan sosial. Hubungan vertikal dan horisontal yang seiring sejalan, satu sisi dituntut ketaatan kepada Tuhan di lain sisi tetap menjunjung tinggi kemaslahatan sesama umat manusia. Perayaan Idul Adha kali ini, menjadi begitu terasa relevan, strategis dan penuh makna terutama bagi umat Islam di Indonesia dan kehidupan muslim di seantero dunia. Umat Islam di seluruh belahan dunia dapat melakukan refleksi dan evaluasi tentang perjalanan hidup baik secara religius maupun tatanan sosial. Ketika dunia masih diselimuti oleh gejolak politik, ekonomi, hukum dan keamanan. Saat konflik dan perang yang menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian telah mengorbankan kemanusiaan. Maka hikmah Idul Adha menjadi persfektif dunia yang mampu menjadikannya sarana memulihkan situasi yang lebih kondusif dan harmonis bagi kehidupan umat manusia. Iklim global yang memaksa sebagian besar populasi manusia menghirup udara kapitalsme dan komunisme atau atheisme. Terbukti selama berabad-abad lamanya membawa kehidupan dalam masyarakat, negara dan pergaulan antar bangsa mengalami reduksi dan degradasi kemanusiaan. Kualitas lingkungan hidup dan sosial semakin merosot, kerusakan dan eksploitasi pada alam dan manusia semakin tak terbendung. Bukan hanya alam tak lagi ramah dengan bencananya, krisis moral dan spiritual juga telah membuat manusia menganggap enteng kehadirat Ilahi. Sama dengan dunia internasional, Indonesia juga mengalami fase kemunduran kebudayaan dan peradaban manusianya. Realitas ketidak adilan, penderitaan hidup karena kemiskinan, demokrasi yang menindas, keterpurukan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial hukum serta keamanan. Hanya menjadi \"side effect\" dari keberadaan rezim dzolim yang cenderung tiran, otoriter dan diktator. Kekuasaan yang menyelenggarakan pemerintahan sangat bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Jadilah negeri yang kaya tapi miskin, Besar kebudayaannya tapi berjiwa kerdil, tinggi spiritualitasnya namun kering adab dan ahlaknya. Hidup rakyatnya tak lebih sebagai korban dari eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Oleh karena itu, boleh jadi sepantasnya dan mungkin sudah menjadi keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama umat Islam harus bersungguh-sungguh menjadikan momentum Idul Adha sebagai titik balik dari kebangkitan kesadaran Ketuhanannya dan kesadaran sosialnya. Mengisi ruang hampa negara dan bangsa dengan nilai-nilai nasionalis religius dan religus nasionalis. Mengganti ketiadaan karakter nasional bangsa dengan jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme. Mengembalikan kehormatan dan kemulian negara yang bersunguh-sunguh secara jujur dan adil mewujudkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dalam kesehariaan kehidupan rakyat. Dalam hikmah Idul Adha, selain pelajaran dari Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail Alaihissalam tentang betapa mutlaknya ketaatan dan ketaqwaan juga keikhlasan pada Allah azza wa jalla. Umat Islam juga dituntut untuk membangun sikap simpati, empati, solderitas dan kepedulian terhadap sesama muslim. Suri tauladan itu telah ditegaskan sebagaimana tersurat dalam Al Quran sbb., أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ (Innā a’ṭainākal-kauṡar) Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.” فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ (Fa ṣalli lirabbika wan-ḥar) Artinya: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.” إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ (Inna syāni`aka huwal-abtar) Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” (QS Al Kautsar: 1-3) Satu yang paling fundamen dan mendesak bagi seluruh rakyat Indonesia, negara harus mampu menghadirkan kehidupan negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, budaya welas asih dan gotong royong. Tak cukup menjamin kehidupan beragama yang toleran, terbuka dan inklusif, negara juga perlu menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semua anak bangsa, tanpa diskriminasi, hegemoni dan dominasi pada keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Baik dalam persamaan hak dan kewajiban secara sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Tak ada lagi yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya, tak ada lagi yang kuat menindas yang lemah dan yang lemah semakin teraniaya. Tak ada lagi intervensi, represi, dan kriminalisasi oleh rezim kekuasaan kepada siapapun rakyat yang menyuarakan kesadaran kritis dan upaya perbaikan kehidupan negara dan bangsa. Seperti kecenderungan rakyat sejauh ini yang sudah semakin skeptis, apriori, dan antipati pada negara dan sebagian besar aparatur pemerintahan. Tak ada kemakmuran dan keadilan, tak ada negara kesejahteraan bagi rakyat sepanjang usia kemerdekaan dan negara terus berdiri. Betapa miris dan malangnya rakyat Indonesia yang merindukan kemakuran dan keadilan di negerinya. Rakyat seperti tak pernah sejatinya menikmati kekayaan alam dan semua keberlimpahan sumber daya yang ada di persada Indonesia sebagai karunia ilahi. Negara bangsa ini seperti telah kehilangan hidayah, rahmat dan ridho Allah. Merangkak terseok-seok, berusaha menggapai sinergi dan elaborasi antara ketaqwaan pada Allah dan kesalehan sosial. Bagaikan pungguk merindukan bulan, berharap mengais sosialisme dalam makna Idul Adha. Munjul-Cibubur, 11 Dzulhijah 1443/10 Juli 2022
Ribuan WNI Ikuti Shalat Idul Adha Bersama di KBRI Bandar Seri Begawan
Jakarta, FNN - Ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Brunei Darussalam mengikuti shalat Idul Adha 1443 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bandar Seri Begawan, Minggu.Penyelenggaraan shalat itu berdasarkan atas pertimbangan bahwa situasi pandemi di negara itu sudah relatif terkendali, demikian menurut rilis pers KBRI Bandar Seri Begawan yang diperoleh Antara, Jakarta, Minggu.\"Alhamdulillah, situasi tahun ini lebih baik, sehingga untuk kedua kalinya, setelah pandemi COVID-19, KBRI bisa kembali mengadakan Shalat Idul Adha bersama masyarakat Indonesia” ujar Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Dr. Sujatmiko.Namun demikian, meski pandemi COVID-19 cukup terkendali, upaya preventif tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti membawa sajadah sendiri, kewajiban menggunakan masker, dan pengecekan suhu badan pada saat memasuki kompleks KBRI.Selain itu, mereka yang hadir juga diimbau untuk lebih dahulu dinyatakan negatif setelah pemeriksaan ART (Antigen Rapid Test).Sejak pagi, jamaah tampak antusias dan tahun ini merupakan tahun kedua bagi WNI di Brunei Darussalam untuk kembali mengikuti ibadah shalat Id.Pada 2020, KBRI Bandar Seri Begawan tidak mengadakan shalat Ied karena mengikuti anjuran Pemerintah Brunei Darussalam untuk dapat mengatasi pandemi.Shalat Id tersebut dipimpin oleh Ust. Rustam Harahap, dengan Ust. Yadir Beli bertindak sebagai bilal dan Ust. Prof Dr Shohibuddin Laming sebagai khatib.Dalam khotbahnya, khatib mengajak jamaah di Brunei dan di Tanah Air untuk terus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, terutama kesehatan karena bisa menyelenggarakan perayaan Idul Adha.Dubes Sujatmiko berharap shalat berjamaah pada perayaan Idul Adha tersebut semakin menguatkan solidaritas dan saling membantu. Khatib juga berdoa agar upaya pengendalian pandemi COVID-19 berhasil.Di Brunei Darussalam, 10 Zulhijah 1443 H jatuh pada 10 Juli 2021 sesuai hasil rukyah yang disyahkan oleh Ketua Hakim Syarie, Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Mufti Kerajaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pembangunan, setelah melakukan pengamatan bilal sedikitnya di lima lokasi di wilayah Brunei. Di Brunei , Idul Adha 1443 H jatuh pada 10 Juli 2022 dan dilaksanakan bersamaan dengan warga di Indonesia dan beberapa negara lainnya, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.(Sof/ANTARA)
Pembunuh Mantan PM Jepang Abe Dendam Karena Keuangan Ibunya Hancur
Nara, Jepang, FNN - Pria yang ditangkap atas pembunuhan Shinzo Abe meyakini bahwa mantan perdana menteri Jepang itu memiliki kaitan dengan sebuah kelompok keagamaan, yang ia anggap sebagai penyebab keuangan ibunya hancur, kata kepolisian.Pria tersebut, Tetsuya Yamagami, meyakini bahwa Abe mendukung sebuah kelompok keagamaan, yang diberi sumbangan oleh ibunya \"dalam jumlah sangat besar\", menurut laporan kantor berita Kyodo yang mengutip sumber-sumber penyelidik.Pria berusia 41 tahun itu mengatakan kepada polisi bahwa ibunya menjadi bangkrut akibat menyumbang kelompok itu, surat kabar Yomiuri dan beberapa media lainnya melaporkan.\"Ibuku tersedot ke dalam sebuah kelompok keagamaan dan aku benci itu,\" kata Kyodo dan media lainnya yang mengutip Yamagami yang memberi pengakuan kepada polisi.Kepolisian Nara menolak berkomentar tentang informasi yang dilaporkan oleh media Jepang menyangkut motif Yamagami ataupun persiapan yang dilakukan pria tersebut.Media massa tidak menyebutkan nama kelompok keagamaan yang membuat Yamagami kesal. Yamagami sudah selama berbulan-bulan mempersiapkan serangan dengan senapan rakitan, menurut kepolisian kepada media massa, Sabtu (9/7).Ia merakit senjata itu dengan bahan-bahan yang dibelinya secara daring, menurut laporan media. Ia dilaporkan menghabiskan waktu sekian lama dalam merencanakan serangan itu, bahkan menghadiri sejumlah acara kampanye lain yang dihadiri Abe.Salah satu acara yang didatangi Yamagami adalah yang berlangsung sekitar 200 kilometer jauhnya, sehari sebelum penembakan, kata media.Menurut stasiun penyiaran publik NHK, pria itu sebelumnya mempertimbangkan untuk melakukan serangan dengan bom, namun akhirnya memilih dengan senjata api.Serangan yang dialami Abe tersebut terekam di video dan mengejutkan Jepang, negara yang jarang mengalami kekerasan dengan senjata api.Yamagami, seorang pengangguran, diidentifikasi oleh kepolisian sebagai tersangka yang mendekati Abe dari belakang dan kemudian menembak perdana menteri Jepang dengan masa jabatan terlama itu.Yamagami terlihat melangkah ke jalan di belakang Abe, yang sedang berdiri di panggung mini di sebuah persimpangan. Tersangka itu kemudian menembakkan dua peluru dari sebuah senapan sepanjang 40 sentimeter, yang dililit dengan lakban warna hitam.Beberapa video memperlihatkan tubuh Abe berputar ke arah si penyerang setelah tembakan pertama. Mantan PM Jepang itu kemudian roboh ke tanah setelah tembakan kedua. Yamagami dibekuk oleh polisi di lokasi penembakan.Tersangka mengatakan kepada polisi bahwa ia membuat senapan-senapan dengan melekatkan pipa-pipa baja dengan lakban, kata NHK.Beberapa senapan yang ia buat memakai tiga, lima atau enam pipa, yang bahan-bahannya dibeli secara daring, menurut stasiun tersebut.Polisi menemukan lubang-lubang bekas peluru di sebuah kertas pengumuman yang dilekatkan di sebuah mobil kampanye dekat lokasi penembakan. Lubang bekas peluru itu diyakini berasal dari Yamagami, kata kepolisian pada Sabtu.Sosok PenyendiriMenurut beberapa tetangga kepada Reuters, Yamagami adalah sosok penyendiri yang tidak menjawab ketika diajak berbicara.Yamagami tinggal di lantai 8 sebuah rumah susun. Lantai dasar bangunan itu dipenuhi dengan sejumlah bar.Salah satu tetangganya, seorang perempuan berusia 69 tahun yang tinggal satu lantai di bawah tempat tinggal Yamagami, melihat pria itu tiga hari sebelum penembakan Abe terjadi.\"Saya menyapa apa kabar, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya melihat ke lantai dan tidak memakai masker. Dia kelihatan gugup,\" kata perempuan itu, yang menyebut namanya hanya dengan Nakayama, kepada Reuters.\"Saya seakan-akan tidak kelihatan oleh dia. Dia terlihat seperti ada yang mengganggu pikirannya.\"Nakayama setiap bulan membayar uang sewa unit rusun sebesar 35.000 yen (sekitar Rp3,85 juta) dan menduga Yamagami membayar jumlah yang sama.Pengalaman Soal Senjata di Angkatan LautSeseorang yang bernama Tetsuya Yamagami bertugas di Pasukan Bela Diri Jepang Maritim dari 2002 hingga 2005, kata seorang juru bicara angkatan laut Jepang.Juru bicara tersebut menolak mengatakan apakah seseorang yang dimaksud itu adalah si tersangka pembunuh Abe, menurut laporan media.Yamagami bergabung dengan unit pelatihan di Sasebo, pangkalan besar AL di wilayah barat daya dan ia ditugaskan di sebuah bagian artileri kapal perang, kata juru bicara itu.Yamagami kemudian ditugaskan di sebuah kapal pelatihan di Hiroshima.\"Selama masa bertugas, para anggota Pasukan Bela Diri Jepang berlatih dengan menggunakan peluru tajam satu kali setahun. Mereka juga membongkar serta merawat senjata-senjata api,\" kata seorang perwira tinggi AL kepada Reuters.\"Tetapi karena mereka mengikuti perintah ketika mereka melakukannya, sulit dipercaya bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat senjata api,\" katanya.\"Bahkan tentara angkatan darat yang sudah bertugas \"sekian lama tidak tahu bagaimana caranya membuat senjata api\".Beberapa waktu setelah keluar dari angkatan laut, Yamagami terdaftar sebagai staf sebuah perusahaan dan pada akhir 2020 mulai bekerja di sebuah pabrik di Kyoto sebagai operator alat pengangkut benda berat, kata surat kabar Mainichi.Menurut surat kabar itu, Yamagami tidak bermasalah sampai pertengahan April, bulan ketika ia meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan kemudian mengatakan kepada atasannya bahwa dia ingin keluar. Ia dilaporkan sudah menghabiskan jatah hari liburnya, yang berakhir pada 15 Mei. (Sof/ANTARA/Reuters)
Transformasi Digital Menjadi Roda Pendorong Bisnis Pos Indonesia
Jakarta, FNN - Transformasi digital menjadi roda pendorong bisnis perseroan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana.Menurut dia, PT Pos Indonesia (Persero) terus berbenah dengan memetakan dan mengaplikasikan setiap peluang bisnis untuk merawat simbol kekuatan layanan pos yang kini telah berlangsung selama hampir tiga abad.\"Perusahaan ini harus bangkit karena usianya sudah 275 tahun. Kami terus memikirkan fundamental bisnis Pos Indonesia, salah satunya digitalisasi,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.Sepanjang 2021, Pos Indonesia mencatatkan kinerja keuangan yang gemilang lantaran berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp589,7 miliar atau tumbuh 72,43 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp342,1 miliar. Pencapaian tersebut belum pernah terjadi selama kurun waktu satu dekade terakhir.Choiriana menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi pemicu adanya pembaharuan mulai dari layanan kurir, produk dan kanal, teknologi, hingga kultur di Pos Indonesia. Program ini merupakan salah satu cara pos bersaing dengan perusahaan-perusahaan logistik lain.Menurut dia, ada tiga cara cepat dalam mendorong pertumbuhan sebuah perusahaan, yakni build, buy, dan borrow. Pos Indonesia memilih strategi borrow melalui aksi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan bisnis dan menjalankan program transformasi.Secara umum, pos bukan perusahaan digital karena sumber daya manusia dulunya direkrut untuk menjadi petugas yang notabene sebagai administrasi yang mencatat pengiriman surat.\"Strategi build itu kalau kami punya kapabilitas dan buy kalau kami punya uang, tapi kedua hal ini kami tidak punya, sehingga kami memilih borrow,\" kata Choiriana.\"Kalau borrow, kami tinggal pilih partner yang mau bekerja sama dengan pos. Kami open dan ambil yang tercepat,\" imbuhnya.Saat ini layanan produk yang dimilik Pos Indonesia berkat program transformasi digital adalah aplikasi PosAja! yang dapat diunduh pada Play Store maupun App Store.Aplikasi yang dibentuk pada pertengahan tahun lalu tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan layanan kurir digital yang menuntut serba cepat, murah, mudah, dan sederhana.Choiriana menceritakan dulu sebelum ada transformasi digital, produk pos hanya tersedia pengiriman reguler yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun, sekarang Pos Indonesia sudah memiliki layanan premium instan untuk pengiriman paket dan surat dalam kota dengan batas waktu maksimal tiga jam, serta layanan pengiriman sameday dan nextday.Selain itu, perseroan juga sudah bekerja sama dengan beberapa e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak terkait jasa pengiriman barang.Aplikasi PosAja! awalnya diperuntukkan untuk kurir digital Pos Indonesia, lalu berkembang menjadi aplikasi yang juga bisa dipakai oleh masyarakat umum yang ingin merasakan kemudahan berbelanja.\"Layanan ini juga sudah kami masukkan ke aplikasi kurir PosAja! yang terhubung dengan marketplace. Aplikasi ini bisa beli sembako, produk fesyen, hingga buku Gramedia,\" terang Choiriana.Aplikasi PosAja! kini telah terhubung dengan delapan marketplace, yaitu Bazara, Beemarket, Bhinneka, Brayamart, Belibenih, Indonesia in Your Hand, Padi UMKM, dan Gramedia. Layanan ini baru bisa diakses oleh masyarakat yang bermukim di 20 kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan lainnya.Dalam waktu dekat, perseroan juga akan bekerja sama dengan toko daring DJ.ID agar bisa bergabung ke dalam ekosistem kurir PosAja! dan memperluas jangkauan aplikasi tersebut ke berbagai daerah.\"Tanpa digitalisasi di Pos Indonesia ini, kami tidak bisa melakukan pembaharuan. Sekarang mau melakukan apapun sudah bisa tracking dan tracing melalui aplikasi,\" pungkas Choiriana.Selain digitalisasi layanan kurir, Pos Indonesia juga memiliki layanan keuangan digital bernama Pospay. Layanan ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan transaksi keuangan mulai dari transfer uang ke berbagai rekening bank, kirim wesel instan, transfer giro, membayar beragam tagihan, token listrik, tagihan PDAM, pulsa, hingga membeli paket data.Layanan Pospay juga ada yang syariah dengan menyediakan fitur pembayaran zakat, infak, sedekah. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi dengan banyak fitur, seperti pembayaran haji atau umrah, pembayaran syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, e-commerce syariah, hingga tabungan emas yang juga menganut prinsip syariah. (Sof/ANTARA)
Peningkatan SDM Pariwisata Menjadi Fokus Sherpa G20
Labuan Bajo, NTT, FNN - Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fransiskus Xaverius Teguh mengatakan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata menjadi bagian fokus utama tim kerja Sherpa G20.\"Sekarang ini yang sedang kita formulasikan dengan tim Sherpa G20 yaitu yang berkaitan dengan inisiatif peningkatan sumber daya manusia atau human capital di bidang pariwisata,\" katanya kepada wartawan di Labuan Bajo, Minggu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi COVID-19 yang dibahas dalam pertemuan kedua Sherpa G20 di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.Ia mengatakan Kementerian Pariwisata tengah membangun komunikasi dengan para mitra dari negara-negara peserta G20 untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan tenaga kerja bidang pariwisata termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Lebih lanjut Frans yang juga sebagai Chair Tourism Working Group G20 menyebutkan salah satu pendekatan pemulihan sektor pariwisata yang didorong yaitu pemahaman kegiatan atau acara.\"Jadi, kita dorong event tourisme development atau pembangunan pariwisata berbasis event yang signifikan untuk menggerakkan kembali ekosistem di sebuah daerah,\" katanya.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak dua tahun terakhir ini juga meluncurkan Program Kharisma Event Nusantara yang berstandar internasional, nasional, maupun lokal.\"Acara-acara yang bisa kita kurasi, kita dorong termasuk dukungan dana untuk menggerakkannya,\" kata Frans yang juga menjabat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Baparekraf.Ia menambahkan upaya ini difokuskan pada lima destinasi pariwisata super prioritas di Tanah Air yaitu Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Borobudur, Jawa Tengah; Danau Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan Likupang, Sulawesi Utara.Selain itu juga di berbagai destinasi wisata potensial lain seperti wisata bahari, budaya, dan wisata bersifat outdoor lain yang sesuai dengan tren pasar pariwisata untuk mendapatkan pengalaman yang otentik.Pertemuan kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual yakni Amerika Serikat. (Sof/ANTARA)
POPULER
