ALL CATEGORY
BI: Transaksi Digital Perbankan Naik Jadi Rp3.766,7 Triliun pada Mei
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital banking naik 20,82 persen pada Mei 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp3.766,7 triliun.\"Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Dengan demikian, BI terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.Selain itu, ia menyebutkan nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2022 juga tumbuh 35,25 persen (yoy) mencapai Rp32 triliun.Begitu pula dengan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit yang mengalami peningkatan 5,43 persen (yoy) menjadi Rp630,9 triliun.Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, BI akan terus memastikan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover dapat berjalan dengan lancar.Sementara itu sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Perry menuturkan pada 11-15 Juli 2022 BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022.\"Kegiatan tersebut sekaligus merupakan side event G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia,\" tambahnya.Di sisi lain, ia mengungkapkan jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Mei 2022 meningkat 8,97 persen (yoy) mencapai Rp927,6 triliun.BI terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil). (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut APBN Mei Surplus Rp132,2 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).“Total keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus Rp132,2 triliun. Bandingkan tahun lalu defisit Rp219,2 triliun hingga akhir Mei. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp938,2 triliun.Pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun ini melonjak 47,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp726,5 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp846,1 triliun yang meningkat 51,4 persen dari Rp558,9 triliun pada Mei 2021 serta PNBP Rp224,1 triliun.Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak Rp705,8 triliun yang naik 53,6 persen dari periode sama tahun lalu Rp459,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun yang naik 41,3 persen dari Rp99,3 triliun.Sementara belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat sisi kecepatan belanja,” ujar Sri Mulyani.Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun, belanja non K/L Rp334,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp284,3 triliun.Kemudian untuk keseimbangan primer turut surplus sebesar Rp298,9 triliun dibandingkan realisasi Mei 2021 yang defisit Rp219,2 triliun.Sri Mulyani menuturkan surplus APBN dan keseimbangan primer yang terjadi seiring kinerja baik pendapatan harus perlu mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.Untuk pembiayaan anggaran sendiri telah mencapai Rp83,3 triliun per Mei 2022 yang turun 73,2 persen dibandingkan Mei 2021 sebesar Rp310,4 triliun dan sudah 9,6 persen dari target APBN Rp868 triliun. (mth/Antara)
BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp32,54 Triliun per 22 Juni 2022
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melanjutkan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp32,54 triliun sejak Januari hingga 22 Juni 2022.\"Pembelian SBN dilakukan melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement,\" ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan dalam rangka koordinasi fiskal dan moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022.Di sisi lain, Perry menuturkan BI terus melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan.Adapun penyesuaian secara bertahap GWM rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp119 triliun.Kendati begitu, penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.Pada Mei 2022, ia menyebutkan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,8 persen dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit.\"Insentif GWM rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif,\" ucap dia.Sementara itu, ia membeberkan likuiditas perekonomian pada Mei 2022 juga tetap longgar, yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,37 persen (yoy) dan 12,15 persen (yoy). (mth/Antara)
Menunggu Rapat Politbiro Oligarki
Inilah mengapa banyak Ketum Parpol mendadak berlomba-lomba memasarkan partainya dengan aneka cara. Bahkan ada partai nekat, hanya bersandar pada hasil rentalan survei dan pencitraan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SIKON politik periode kedua Joko Widodo menjabat Presiden RI mencuatkan akrobatik kiat politik anomali berlumur aroma drama politik tanpa bentuk dan arah yang jelas. Ketika koalisi gemuk delapan parpol mulai retak, bahkan pecah telah menjadi pemantik utama mengeruhnya sikon politik terkini. Menimbulkan bara panas bagaikan api nan tak kunjung padam. Ditengarai publik, sepertinya ada yang sengaja merawat sang api supaya tetap membara. Presiden dengan kewenangan dan kekuasaan bermain tukar guling/tukar tambah kekuasaan dengan resaffel kabinet menarik kader dari partai gurem untuk menambah amunisi kekuatannya yang mulai lunglai. Presiden dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk berbelanja “tameng” pelindung dari serangan politik pihak oposisi. Presiden harus berselancar di atas ombak politik yang tidak menentu dinamikanya dalam gelombang pasang surut. Menjual posisi di kementerian (ministerial portfolio) untuk merealisasikan platform politik, “rampasan perang” (spoils of office) berupa akses terhadap proyek negara .... baik yang terlihat maupun tak tercium oleh publik” (Arya Budi, Kompas, 18 Juni 2022). Pemilu 2024 mendatang pada 14 Februari 2024 masih 20 bulan lagi, namun elit politik mulai sibuk membangun koalisi. Target besarnya jelas: berlomba untung- untungan menanam investasi untuk presiden baru. Muncul KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), disusul koalisi “Semut Merah”, Gemuruh konvensi partai NasDem dan Raker PDIP yang mengobrak-abrik akrobat rekayasa koalisi. Lahirlah pola politik gambler, berselancar spekulasi membuka lapak mencari peluang dari hasil jaringannya. Akibat adanya presidential threshold (PT) 20 persen hasil Pemilu 2019, semua terperangkap: partai besar elektabilitasnya capresnya rendah. Capres yang elektabilitasnya memenuhi standar partai tidak kuat ngungkit. Partai gurem pun berusaha merekayasa angkat kader dari luar partainya. Capres yang elektabilitasnya tinggi ternyata tidak memiliki partai. Sehingga, ini semua blunder menerpa dirinya yang tidak sadar ada pemain (Politbiro) di balik layar yang mengendalikan. Terpantau terpaksa beberapa partai bermanuver mondar-mandir tidak jelas akan kemana. Dinamika politik “lari berputar-putar” di situ-situ saja: tidak jelas siapa mengejar siapa dan akan kemana. Inilah mengapa banyak Ketum Parpol mendadak berlomba-lomba memasarkan partainya dengan aneka cara. Bahkan ada partai nekat, hanya bersandar pada hasil rentalan survei dan pencitraan. Apa yang akan terjadi dari akrobat maut para partai berkoalisi, semua akan berakhir dalam penantian menunggu hasil rapat politbiro Oligarki. Siapa yang akan dipanggil ke Istana Oligarki. Dan, siapa yang akan dianggap layak jadi presiden dan siapa yang akan dibuang ke got politik Oligarki. Pilpres 2024 sesungguhnya saat ini sudah selesai, hanya dengan keajaiban Tuhan Yang Maha Kuasa saja yang bisa merubahnya. Beberapa partai akan berakhir tragis mengais belas kasih Oligargi berharap mendapatkan pundi-pundi finansial agar bisa berlaga dalam Pilpres 2024. Tragis memang. Itulah wajah politik Indonesia saat ini. (*)
Jin Buang Anak
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Jin buang anak adalah ungkapan humoristik khas Betawi untuk menjelaskan tempat yang jauh. Jin sering dijadikan sasaran humor Betawi. Ada juga jin maen ayunan, yang menjelaskan perilaku santai. Ahli sahibul hikayat Betawi tahun 1950-an hingga 1970-an Haji Ja\'it, ketika wafat diigantikan puteranya bernama Sofyan Ja\'it. Sebelumnya, ahli sahibul hikayat yang bekend di Jakarta tahun 1930-an Haji Ja\'far (narsum: Maimunah binti Sapiun,, nyai saya). Hikayat mereka selalu melibatkan jin sebagai pelengkap penderita. Menurut Haji Ja\'jt sasaran lebih baik jin, sebab kalau orang bisa ada yang tersinggung. Ridwan Saidi pernah bertanya pada Jait, \"Ente becandain jin terus, apa ga pernah dipergokin jin?\" Ja\'it pun menjawab ,\"Pernah, kalau ente ana ceritain, pasti serem ente.\" Tradisi tutur Betawi dengan berpulangnya kedua tokoh tersebut pun nemudar. Beberapa aktivis muda seni mencoba mengangkat ngebuleng, tradisi tutur Bekasi. Yang saya pernah saksikan tak ada jinnya. Tradisi seni tutur tanpa alat peraga, berbeda dengan wayang. Perkembangan teknologi menyingkirkan budaya tutur, bahkan nyaris menggeser wayang . Ini harus menjadi concern pemerintah dan komunitas pencinta seni. Content seni budaya tutur semata-mata untuk menghibur termasuk Sahibul Hikayat Betawi. Tidak ada maksud lain selain menghibur. (RSaidi)
Pakar: UUD 1945 Bukan Diamandemen, Tapi Diganti UUD Reformasi 2002
Yogyakarta, FNN - Pakar hukum, Prof. Dr. Kaelan, MS., menilai UUD 1945 bukanlah diamandemen, melainkan diganti dengan UU Reformasi 2002. Prof Kaelan menjelaskan alasan penilaiannya dalam FGD \'Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat\', di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Kamis (23/6/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Prof Kaelan mengatakan, dalam kajian hukum konstitusi dikenal dua prosedur perubahan UUD. Pertama, perubahan yang telah diatur dalam suatu UUD itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah “verfassung anderung”. \"Kedua, perubahan melalui prosedur di luar ketentuan yang sudah diatur dalam UUD tersebut atau yang dikenal dengan istilah “verfassung wandelung”, jelasnya. Sedangkan dalam hubungan dengan teknik perubahan konstitusi, dikenal dua teknik yang digunakan dalam mengubah konstitusi, yaitu perubahan atau penggantian secara menyeluruh (renew). Serta perubahan dengan melakukan penambahan atau yang dikenal dengan istilah amandemen. \"Amandemen dalam suatu konstitusi, lazimnya dilakukan perubahan atau penambahan satu pasal atau beberapa pasal, kemudian dicantumkan pada UUD asli, kemudian bersama-sama diundangkan, hal ini diistilahkan dengan sistem Adendum,\" terangnya. Sementara dalam proses amandemen UUD 2002 pasal-pasal yang diubah/ diganti hampir 90%, terutama menyangkut substansi pasal-pasalnya. \"Jadi dalam proses penyusunan UUD 2002 itu bukanlah Amandemen melainkan mengganti UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002,\" tegasnya. Dijelaskannya, jika dalam proses amandemen UUD 2002 jumlah pasal yang diamandemen mencapai 90% lebih, maka dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia hal itu bukanlah amandemen melainkan suatu penggantian konstitusi (renew). \"Dalam hukum konstitusi, pengertian amandemen adalah pengubahan satu pasal atau beberapa pasal konstitusi, yang kemudian dicantumkan dalam UUD asli (konstitusi asli) dengan sistem adendum. Dalam proses amandemen UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia proses amandemen UUD 1945 perubahan jumlah pasal yang diamandemen hampir mencapai 90% lebih,\" jelasnya. Konsekuensi dari hal itu, UUD 2002 hasil amandemen tidak koheren atau tidak pada dasar filsafat negara Pancasila. \"Hal ini telah dilakukan lewat suatu penelitian hukum normatif pada isi pasal-pasal UUD 2002 hasil Amandemen itu tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila,\" terang Kaelan lagi. Menurutnya, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen justru merupakan derivasi dari sistem liberalisme, hal ini juga dapat dibuktikan pada sejarah proses perumusannya. \"Memang tatkala UUD 2002 dirumuskan terdapat suatu kesepakatan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah. Namun berdasarkan hasil analisis hukum, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila dasar Filsafat Negara,\" jelasnya. Kaelan juga mengatakan, berdasarkan fakta dalam sejarah amandemen UUD 1945, terdapat pengaruh dari asing. “Beberapa LSM asing maupun domestik ikut aktif dalam proses amandemen UUD 1945 tersebut. LSM-LSM itu bahkan hadir dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, mengikuti setiap materi perubahan yang dibahas sehingga dapat mengetahui data atau informasi semacam apa yang dibutuhkan para anggota PAH I,\" pungkasnya. (mth/*)
KBRI Canberra Menyelenggarakan Betawi Day untuk Meriahkan HUT Jakarta
Jakarta, FNN - KBRI Canberra menyelenggarakan Betawi Day pada Rabu (22/6) untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang kini memasuki usia ke-495 tahun.Acara Betawi Day dihadiri oleh siswa-siswa, guru-guru, kepala sekolah serta para dosen di sekolah dan universitas yang ada di Canberra, Australia, demikian keterangan pers dari KBRI Canberra yang diterima di Jakarta, Kamis.Selain itu, acara juga dihadiri oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Kota Canberra dan beberapa diplomat dari negara sahabat.Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono menyampaikan pentingnya hubungan Indonesia dan Australia untuk selalu didekatkan, salah satunya dengan mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Australia.Siswo juga mengucapkan terimakasih kepada para guru dan dosen yang terus berkomitmen dalam mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di Australia.“Dengan perayaan hari ulang tahun Jakarta, kami berharap para guru mengenal lebih jauh mengenai budaya Betawi”, tutur Siswo.Sementara Atdikbud RI di Canberra, Mukhamad Najib menyampaikan bahwa tujuan acaranya ini adalah mengenalkan budaya Betawi sebagai bagian dari keragaman Indonesia kepada guru dan dosen di Australia.Menurutnya, selama ini orang Australia sudah sangat mengenal Bali, namun belum banyak mengenal budaya Indonesia lainnya yang sangat kaya.“Saya percaya jika guru dan dosen di Australia mengenal Indonesia lebih baik maka mereka akan dapat membantu menjelaskan dengan lebih baik kepada siswa dan mahasiswa Australia yang notabene adalah generasi masa depan Australia. Sehingga hubungan Indonesia dan Australia akan semakin kuat di masa depan. Karena hari ini adalah ulang tahun Jakarta, maka kita coba kenalkan mereka dengan Betawi, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas mengenai Indonesia”, jelas Najib.Rangkaian acara Betawi Day di Canberra dimeriahkan dengan tarian Nandak Ganjen dan tari Ngarojeng yang dibawakan oleh tim Borobudur Dance.Kedua tarian ini termasuk tarian yang popular di kalangan masyarakat Betawi. Tari Nandak Ganjen adalah tari kreasi baru dengan referensi budaya Betawi.Tari ini adalah bentuk ungkapan sukacita dan kebebasan oleh kaum muda. Sementara tari Ngarojeng merupakan tarian yang terinspirasi dari musik Ajeng yang muncul dan berkembang di Betawi pinggir. Musik Ajeng merupakan pengiring dalam acara pengantin tradisional Betawi, tetabuhan iringan tersebutlah yang menjadi gerakan irama dasar tari Ngarojeng.Selain disuguhkan dengan tarian Betawi, para peserta juga dikenalkan dengan sejarah dan asal usul nama Jakarta dan Betawi serta tempat-tempat bersejarah di Jakarta.Guru-guru juga dikenalkan dengan kuliner Betawi. Mereka disuguhkan nasi ulam, soto betawi, kue putu mayang khas Betawi, dan sekoteng.Dalam kesempatan tersebut juga Najib mengenalkan pantun yang merupakan salah satu bagian dari budaya Betawi.Director of Strategic Operations dari Canberra Grammar School Kerri Rock mengatakan kuliner Betawi sangat enak.“Soto Betawi ini enak sekali ya, cocok untuk dimakan di musim dingin seperti sekarang ini. Saya juga suka dengan kue Putu Mayang yang manis”, ujar Kerri.Sementara Karen Kennedy dari departemen pendidikan Kota Canberra mengaku senang bisa mengenal budaya Indonesia yang unik seperti budaya Betawi.“Selama ini banyak budaya daerah di Indonesia yang saya belum tahu, termasuk budaya Betawi ini. Ternyata sangat menarik ya”, jelas Karen.Para guru juga menyampaikan kegembiraannya mengikuti acara ini. Damian Bolton yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Indonesian Teacher Networks Canberra mengatakan kalau informasi sejarah Jakarta yang disampaikan sangat menambah wawasan.“Saya senang datang dan mengikuti acara ini. Ada wawasan baru mengenai sejarah dan budaya Betawi yang bisa saya ceritakan kepada murid-murid. Tapi yang terpenting juga makanannya lezat sekali”, ungkao Damian. (Sof/ANTARA)
KBRI Gelar Kegiatan Rayakan Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste
Kupang, FNN - Kedutaan Besar RI di Dili, Timor Leste mengelar dua kegiatan di Oecusse, daerah enclave yang berbatasan dengan Indonesia dalam rangka merayakan 20 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste.Duta Besar RI Dili, Okto Dorinus Manik ketika dihubungi dari Kupang, Kamis mengatakan bahwa dua kegiatan itu adalah, forum bisnis dan investasi unggulan perbatasan serta kegiatan gebyar seni budaya dan pendidikan yang digelar pada Minggu (25/6) pekan ini\"Untuk gebyar seni budaya serta pendidikan itu isinya adalah pertunjukan seni dan budaya dan juga pameran pendidikan serta pameran produk-produk unggulan dua negara,\" katanya.Oecusse adalah satu wilayah di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten di NTT yakni kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kabupaten Kupang.Ia mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan digelar selama satu hari penuh yakni mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA.Okto menambahkan inisiatif untuk mengelar dua kegiatan besar itu dilakukan untuk menormalisasi kembali kerja sama-kerja sama yang sudah terjalin di antara wilayah perbatasan kedua negara yakni Indonesia dan Timor Leste yang belum dimaksimalkan oleh kedua negara negara termasuk pemerintah daerah yang berada di sekitar perbatasan.\"Hal ini kita ketahui akibat dari pandemi COVID-19 selama dua tahun wilayah enclave Oecusse ini ditutup atau lockdwon sehingga apa bila kegiatan itu dilakukan diharapkan entitas-entitas bisnis, masyarakat dan warga perbatasan dapat kembali bergerak,\" kata Okto.Ia menyebutkan para peserta yang hadir dalam forum bisnis investasi unggulan perbatasan itu adalah para pelaku bisnis di Timor Leste dan juga dari Indonesia, baik dari Kabupaten Belu, TTU dan kabupaten Kupang.Di samping itu juga akan hadir pemerintah daerah setempat karena para pelaku bisnis akan sangat bergantung kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah kedua negara.\"Yang menyampaikan presentasi adalah pimpinan lembaga yang menangani isu kepabeanan, kekarantinaan, perdagangan luar negeri, serta investasi,\" katanya.Secara umum ujar dia, potensi perekonomian di kedua wilayah perbatasan, khususnya di Oecusse banyak sekali, salah satunya sarang semut, porang, sapi dan asam jawa. Namun sayangnya sulit untuk diperdagangkan karena proses administrasi yang sangat sulit.Padahal produk tersebut memiliki nilai jual yang tinggi di Indonesia, namun belum pernah melintas dengan lancar di wilayah perbatasan.Dari sisi budaya dan adat istiadat, ujar dia, Indonesia khususnya masyarakat NTT di wilayah perbatasan dan Timor Leste memiliki budaya yang sama.Karena itu akan ada penampilan budaya dari masyarakat dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan juga dari Timor Tengah Utara serta budaya dari Oecusse.Okto berharap dengan kegiatan yang akan digelar tersebut, hubungan bilateral kedua negara bisa terus terjalin dengan baik, dan berbagai kendala yang dihadapi untuk normalisasi perekonomian bisa berjalan lancar. (Sof/ANTARA)
Kemenkeu Menunda Penerapan Pajak Karbon pada Juli 2022
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kancaribu menyatakan pihaknya menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022.“Pemerintah mempertimbangkan untuk me-review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Febrio mengatakan saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh KementerianLlembaga (K/L), termasuk Kemenkeu.Penyusunan peraturan-peraturan ini mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kesiapan sektor.Selain itu pemerintah juga menyadari kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global sehingga perlu diantisipasi secara hati-hati.Sementara penyempurnaan pasar karbon merupakan langkah yang masih harus dilakukan mengingat sangat krusial bagi pencapaian NDC.“Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon,” ujar Febrio.Meski demikian ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang. (Sof/ANTARA)
Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar. \"Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \" Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimaa Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore. Karena itu, Anis Matta sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss. Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anis Matta, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol. Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang. \"Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,\" ungkap Anis Matta. Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina. \"Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,\" katanya. \"Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,\" lanjutnya. Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer. \"Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang kolaps,\" katanya. Dalam konteks ini, Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian. \"Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,\" tegas Anis Matta. Gotong Royong Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut. Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim. Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina. \"IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,\" ujar Misbakhun. Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampun dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi. \"Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,\" imbuhnya. Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan. Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong. \"Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,\" tandasnya. Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi. \"Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,\" kata Anthony. Seharusnnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian. \"Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,\" katannya. Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata. \"Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,\" kata Deni Daruri. Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa? \"Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,\" paparnya. Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi. \"Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,\" terang Deni. Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi. \"Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,\" pungkasnya. (sws)
POPULER
