ALL CATEGORY
Heh! RKUHP, Rejim Jokowi Contek Gaya China Komunis Memberangus Demokrasi
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 MAKSUD hati mau memperbaiki KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) karya penjajahan Belanda. Ternyata oh ternyata lebih kuno dari penjajahan. Kekuasaan malah menjajah bangsa sendiri. Menekan rakyat untuk langgeng dan aman nya kekuasaan. Memberangus Demokrasi. Otoriter. Pasal-pasal RKUHP penuh dengan style pemerintah China Komunis. Pemerintah punya kekuasaan penuh terhadap denyut nafas rakyatnya. Bertentangan dengan pasal UUD 45. Jelas. Jika RKUHP dibaca oleh dunia internasional, terutama Negara demokrasi. Hancur. Indonesia pasti tidak lagi masuk sebagai Negara Demokrasi terbesar. Sebelumnya pada rezim Jokowi, sudah menyajikan anjloknya indeks demokrasi. Kenapa disebut rezim Jokowi. Karena Koalisi Gendut Parpol 82% di legislatif. Tinggal mengamini semua rancangan produk hukum yang diajukan. Dukungan Parpol dengan Permen kekuasaan telah membuat anggota DPR, tinggal diatur Ketua-Ketua Partai. Partai yang telah dapat kue kekuasaan sebagai menteri, wamen, dubes dan komisaris BUMN. Apakah ada bukti? Ada banget. UU Minerba yang memanjakan oligarki ekonomi lolos. (baca ;sekelompok penguasa, mengatur segalanya). UU Cipta Kerja, UU yang heboh. Hampir seribu halaman. Berubah-ubah. Beratus aturan turunan, diatur sendiri oleh Eksekutif (baca Presiden). UU yang secara syah diputuskan inskonstitusional oleh MK. Namun banci masih memberlakukan 2 tahun oleh MK. Baru-baru ini oleh seniman unras dengan ciamik MK sebagai Mahkamah Kasur. Maksudnya mungkin Kelamin. UU IKN proyek memindahkan ibukota, UU oke nya super cepat. Hanya berdasarkan ide dan keinginan sang Presiden semata. 2024 mau upacara 17 Agustusan di sono. Bukan keinginan rakyat. Semua tergelar di jaman now. Anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu dengan biaya besar dari APBN. Digaji tinggi oleh rakyat. Hanya duduk nyaman. Semua Tinggal Beres. Semua oke. Parah kan. Di zaman Orba DPR dikenal dengan 3 D (Datang, Duduk, Duit). Alamak enak sekalee di jaman Now. Bukan lagi duduk, bisa sembari tiduran dirumah, heh mungkin juga di hotel. (Baca, selama lebih 2 tahun covid). Duit sidang tetap dong. Rakyat?. Tidak diam. Bergelombang protes mereka sewaktu RUU tersebut. RUU KPK, RUU Cipta Kerja. Mereka unjuk rasa. Waduh sewaktu Unras yang dilindungi konsitusi. Mereka dapat kekerasan aparat secara brutal. Aparat yang digaji rakyat. Tidak segan mengejar-ngejar para pendemo. Sampai jauh dari pusat unras. Ketika rakyat para pendemo tertangkap . Menjadi bulan-bulanan. Puluhan bogem dan tendangan lars, nyasar diperut dan dikepala mereka. Polisi tidak lagi mengayomi?, Mereka “lupa” dengan tugas menjaga Unras untuk menyampaikan aspirasinya. Sadis. Kekuasaan tidak lagi mengenal anak (rakyat). Waktu itu ada yang mati, banyak yang luka, sebagian dipenjara. Aktivis yang tidak ada dilapangan unras. Di tangkap ditengah malam/ subuh, dengan hukum, pasal yang diadakan. Aktivis ditangkap ditengah malam. (baru-baru ini ternyata tidak mempan bagi artis kondang NM) Namun “kesadisan” kekuasaan rupanya ternyata tidak cukup menutup dahaga. Mereka sepertinya selalu haus untuk berkuasa secara otoriter. Memberangus demokrasi melalui peraturan hukum. Contek kepada negara China Komunis. Negara otoriter. Bukan Negara Demokrasi. Rezim Jokowi (baca eksekuti dan legislatif sudah satu paket) “mengakali” niat suci memperbarui KUHP peninggalan jaman Penjajah Belanda, untuk lebih merdeka. Melalui RKUHP yang sebentar lagi mau disahkan Juli 2022. Menyisipkan banyak pasal – pasal ancaman penjara dan sanksi denda besar. Di antaranya Pasal 273, 354 dalam penyampaian pendapat. Sebenarnya sangat dijamin UUD 45. Bahkan ada pasal yang mempidana dan sanksi denda buat rakyat yang tidak mampu membeli bendera (sudah kusam). Seharusnya Negara menyediakan. Pasal – pasal yang sangat ringan tangan terhadap ancam mengancam rakyatnya. Pidana penjara dan denda. Terlalu. Rakyat harus menolak pasal-pasal pembungkaman tersebut. Pasal yang multitafsir yang membuat aparat semakin berkuasa menindas. Terutama pasal di dalam RKUHP yang tidak sejalan dengan semangat reformasi di Indonesia. Sudah mengancam demokrasi serta persatuan kesatuan bangsa Indonesia Wakil Rakyat? di DPR sudah tidak bisa dipercaya. Elit Kekuasaan paling menyatakan kami putuskan. Silakan Judicial Review ke MK. Seniman melalui unras menyatakan Mahkamah Kelamin, eh Kasur. Kelabu semakin kelam. Perlu Perubahan. Segera. Bandung, 21 Juni 2022
GP Ansor Minta Walikota Jakarta Utara Tutup Holywings
Jakarta, FNN -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Jakarta Utara mendatangi Kantor Walikota meminta agar izin usaha tempat hiburan Holywings dicabut. Desakan itu disampaikan sehubungan dengan promosi minuman keras gratis kepada pengunjung Holywings bernama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut telah menyinggung Umat Islam. Ketua GP Ansor Kota Jakarta Utara, Mujawi Rasudin Al Bantani menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen Holywings sudah melecehkan dan menistakan agama. \"Itu jelas disengaja merusak agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kalau pihak manajemen bilang tidak sengaja, itu bohong,\" ungkap Mujawi, Ahad (26/6), dikantor PCNU Kota Jakarta Jalan Kramat Jaya UKA Koja. Mujawi mendesak Walikota Jakarta Utara untuk mencabut ijin operasional Holywings yang berlokasi di Kelapa Gading dan Penjaringan. \"Kalau izin Holdings dicabut akan berdampak kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras dan melakukan tindakan yang dilarang agama ,\" tegas Mujawi. Minuman keras merupakan barang berbahaya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal itu sudah gamblang diterangkan dalam Al Qur\'an Surat ke 5 ayat 90. \"Bahwa minuman keras itu najis dan termasuk perbuatan syetan. Karena itu apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka GP Ansor dan Banser akan mendatangi kembali kantor Wali Kota Jakarta Utara,\" Ucap Mujawi dengan kepalan tangannya. Hal senada juga disampaikan oleh Mahdi Kholik, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, (Lakpesdam) Kota Jakarta Utara. Jika Walikota Jakarta Utara mengabaikan tuntutan ini, Mahdi Kholik akan bergerak bersama jaringan yang ada untuk menutup kegiatan hiburan di Holywings. \"Siapapun yang berada dalam lingkaran Holywings akan kita kasih warning,\" tegas Mahdi yang juga anggota FKDM Kecamatan Cilincing Jakut. (TG)
Pemerintah Jamin Cabai Tersedia Jelang Idul Adha, Walau Harga Tinggi
Temanggung, FNN - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menjamin ketersediaan cabai cukup menjelang Lebaran Haji atau Idul Adha 1443 Hijriah.\"Pada prinsipnya cabai cukup untuk menghadapi Lebaran Haji walaupun memang harganya agak tinggi karena beberapa daerah sentra cabai ada yang mengalami penurunan produksi akibat banyak yang terserang penyakit,\" kata Prihasto Setyanto di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.Ia menyampaikan hal tersebut usai panen cabai di sentra penghasil cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.Prihasto menyampaikan kalau melihat di Kecamatan Ngadirejo ini ada sekitar 500 hektare tanaman cabai yang saat ini siap panen sehingga bisa memenuhi kebutuhan cabai bukan hanya untuk Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi juga sampai Jakarta.\"Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami ingin memastikan bahwa kondisi cabai menjelang Idul Adha ini cukup, walaupun harganya agak tinggi karena ada beberapa daerah yang biasa tanam cabai sekarang lagi mulai penanaman akibat situasi anomali cuaca,\" katanya.Berdasar hasil identifikasi Kementan, penurunan sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor petani yang banyak mengubah haluan tanaman mereka dari cabai ke pertanian padi, lantaran pada periode bulan Mei-Juni ini curah hujan di banyak wilayah masih cukup tinggi serta banyaknya penyakit yang menyerang tanaman cabai. Ia menyampaikan anomali cuaca sekarang ini harus disikapi dengan memilih varietas tanaman cabai yang sesuai.\"Hal ini menjadi sebuah pembelajaran juga pada semua pihak khususnya petani cabai untuk pandai-pandai memilih varietas kalau curah hujan tinggi seperti sekarang ini harus memilih varietas yang sesuai curah hujan yang ada sehingga tidak terjadi kegagalan panen,\" katanya.Dirjen Hortikultura memastikan tidak ada impor cabai segar, sehingga tidak akan merusak harga pasar cabai di dalam negeri. Hampir 80 persen lebih masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi cabai segar, belum terbiasa konsumsi cabai kering.Fluktuasi harga cabai kadang tinggi, tetapi kadang rendah, menurut dia, hal ini memang harus ada proses pembelajaran ke depan agar petani tidak hanya bisa menanam tetapi juga bisa mengolah cabai menjadi produk-produk turunan lainnya yang bermanfaat,\"Ketersediaan aneka cabai (rawit merah, rawit hijau, merah keriting dan cabai besar) pada bulan Juni hingga Juli 2022 masih surplus untuk memenuhi kebutuhan nasional,\" katanya.Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Temanggung tersebut Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto juga meresmikan Bangsal Pascapanen Hortikultura milik Kelompok Tani Muda Sejahtera di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo dan pantauan panen dan aktivitas embrio lelang cabai di Desa Pasuruan, Kecamatan Bulu. (mth/Antara)
Panglima TNI Sebut Akan Perkuat Kemitraan Militer Indonesia dan UEA
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), khususnya terkait dengan operasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP) dan pemeliharaan alutsista.\"Saya sangat serius karena UEA merupakan negara yang memiliki banyak potensi di regional dan di dunia. Sekarang UEA bukan lagi pemain regional, melainkan pemain dunia. Itu sebabnya saya sangat serius dan akan mewujudkan kemitraan ini,\" kata Andika dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Ahad. Salah satu upaya untuk memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan UEA adalah melakukan pertemuan dengan Atase Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) Kolonel Obaid Ahmed Saif Saeed, sebagaimana yang diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Ahad pagi. Melalui pertemuan tersebut, Andika membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan dan kerja sama antarnegara, khususnya tentang operasi PMPP dan pemeliharaan alutsista. Alutsista merupakan alat utama sistem senjata TNI.Apabila Indonesia dengan UEA tidak bisa melakukan wujud nyata dari kemitraan kedua negara pada tahun 2022, kata dia, agenda kemitraan ini akan menjadi agenda penting pada tahun 2023.\"Karena hubungan G2G (government to government/antarpemerintah) di tingkat Presiden sudah sangat dekat dengan UEA, tanggapannya juga sangat positif dan banyak kemajuan dalam berbagai jenis kemitraan antara pemerintah Indonesia dan UEA. Jadi, saya akan sangat senang untuk menjembatani kemitraan militer, juga menjadikannya kenyataan,” kata Andika.Dalam pertemuan tersebut, Obaid juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk membenahi sejumlah aspek dari kesepakatan sebelum membahasnya lebih lanjut dengan pihak Indonesia.\"Kami baru saja membenahi beberapa aspek dari kesepakatan. Kami berharap ini akan segera selesai,\" ucap Obaid. (mth/Antara)
BI Berpartisipasi Dalam Kerja Sama Renminbi Liquidity Arrangement
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) berpartisipasi dalam kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA) yang diinisiasi oleh organisasi internasional kerja sama antara bank sentral, Bank for International Settlement (BIS). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan BI dan BIS bersama dengan bank sentral negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapura (MAS), Central Bank of Chile, dan People\'s Bank of China (PBC). “Kerja sama RMBLA akan menjadi salah satu penopang likuiditas yang dapat dimanfaatkan ke depan pada saat terjadi volatilitas di pasar keuangan,\" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Minggu.Kegiatan itu dilakukan di sela-sela rangkaian sidang tahunan BIS di Basel, Swiss, Sabtu (25/06). Menurut Perry, RMBLA dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi dari kawasan Asia-Pasifik melalui skema reserve pool. Setiap bank sentral yang berpartisipasi akan memberikan kontribusi minimum sebesar 15 miliar renminbi atau ekuivalen dalam dolar AS dan ditempatkan di BIS. Ia menuturkan kerja sama ini juga semakin memperkuat kerja sama keuangan antara BI dan BIS yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di kawasan. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, General Manager BIS Agustin Carstens, Gubernur Central Bank of Chile Rosanna Costa, Gubernur BNM Tan Sri Nor Shamsiah Mohd. Yunus, Chief Executive HKMA Eddie Yue, Managing Director MAS Ravi Menon, dan Gubernur PBC Yi Gang. (mth/Antara)
Perubahan Tak Bisa Dikompromi, Harus Segera Dilakukan!
Bandung, FNN - Amandemen Konstitusi telah membuat kedaulatan rakyat semakin tergerus. Karena dominasi partai politik menjadi sangat besar. Sehingga perubahan mutlak dilakukan. Hal itu tersimpulkan dalam diskusi bertema \'Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan yang diselenggarakan \'Komite Peduli Indonesia, Ahad (26/6/2022) di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira dan Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah. Ketua Komite Peduli Indonesia, Tito Roesbandi, mengatakan perubahan sudah tak bisa lagi dikompromikan. Sebab, katanya, kedaulatan harus ada di tangan rakyat. \"Bersama rakyat kita perjuangkan dan kita rebut kembali konstitusi yang dikudeta,\" tukas aktivis tahun 70-an itu. Tito bersyukur masih ada Lembaga Negara, dalam hal ini DPD RI, yang ikut memperjuangkan nasib rakyat. Ia mengajak agar seluruh rakyat ikut mendukung perjuangan DPD RI. \"Kita harus dukung DPD RI yang masih peduli dan menyuarakan kepentingan kita. Kita harus kembali rebut demokrasi dan konstitusi kita,\" tegas Tito. Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, tak menampik jika ada pengkhianatan terhadap demokrasi Indonesia. \"Problem pokok kita, demokrasi dikendalikan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Mereka melakukan kejahatan konstitusional,\" tutur Syahganda. Hal itu berkaitan dengan Presidential Threshold 20 persen yang bertentangan dengan konstitusi. Dikatakannya, setiap orang berhak menjadi Presiden. Namun yang terjadi saat ini, melalui Presidential Threshold 20 persen ada upaya untuk menghalangi figur terbaik untuk masuk ke dalam pasar politik bersih. \"Itulah rusaknya demokrasi kita,\" papar Syahganda. Syahganda menilai problem lainnya adalah kemiskinan yang terus dipertahankan. \"Mereka memang mempertahankan kemiskinan agar rakyat lemah, dan menjadi pekerja murah,\" paparnya. Jika demikian kondisinya, Syahganda menilai pertanyaannya adalah, apa guna Indonesia merdeka. \"Kita ini merdeka bohong-bohongan, tak sesuai sila kelima Pancasila,\" beber dia. Saat ini, Syahganda menilai tengah berkejaran dengan waktu. Oleh karenanya Poros Perubahan harus segera dibangun. \"Poros itu sentrum. Perubahan harus kita hitung. Harus ada yang mengukur perubahan, skalanya dan arahnya,\" ucap Syahganda. Dikatakannya, dari yang diketahuinya, DPD RI saat ini justru jauh lebih progresif ketimbang DPR RI. Di bawah pimpinan LaNyalla, DPD RI menjelma menjadi lembaga yang peduli dengan perjuangan dan nasib rakyat. \"Kita butuh tokoh besar yang membawa dan membimbing bangsa ini. Kita harus bersatu dalam konstitusi. Konstitusi harus dikembalikan untuk membuat kemakmuran dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia,\" tutur dia. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira menegaskan jika tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa belum usai. Sebab, pasca Soeharto tahun 1998, mahasiswa kembali ke kampus untuk menyelesaikan studinya. \"Kekosongan kekuasaan saat itu diisi oleh para kucing garong. Sekarang, kita lagi yang harus membenahinya. Artinya, tanggung jawab kita belum selesai,\" tutur dia. Hari ini, faktanya rakyat seperti penumpang di negeri ini. Sentralisasi yang terjadi menjauhkan dari partisipasi sebagai syarat sebuah demokrasi. \"Kita harus back to basic. Untuk apa Republik ini didirikan,\" katanya. Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman mengatakan, saat ini kita dihadapkan pada penjajahan oligarki dan komunisme. Sementara TNI sebagai penjaga negeri dikebiri perannya. \"TNI saat ini menunggu keputusan politik dalam bertindak. Padahal dulu, NKRI merdeka karena perjuangan bersama,\" tutur dia. Saat ini, ada banyak pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila. \"Tujuan nasional sulit tercapai kalau kita dibajak seperti ini,\" katanya. Oleh karenanya, harus ada pembenahan dari awal dan fundamental. Silaturahmi nasional harus dibangun. Semua lintas elemen harus dipersatukan. \"Alam pikiran kita harus diluruskan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan Pancasila. Sasarannya apa, memutus hubungan oligarki dan neo-komunisme,\" tegas Deddy. Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono menyatakan hal serupa. Menurutnya, UUD 1945 sudah dikecilkan, utamanya di pasal ekonomi. \"Ada empat ayat. Semuanya jelas memperlihatkan ekonomi kita disusun bukan seperti sekarang, kekayaan negara bukan diatur seperti sekarang dan seterusnya. Ada pula pasal masuknya liberalisasi dan korporasi swasta menjadi pemain paling besar dan dominan dibanding BUMN dan koperasi,\" imbuh Ferry. Di sisi lain, aset bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan kemiskinan terus meningkat. Pun halnya dengan utang negara yang terus bertambah. \"Terjadi de-industrialisasi. Kita jadi negara importir yang paling besar, bukan hanya produk mentah, setengah jadi dan bahan jadi. Bagaimana mungkin kita mau membangun industri kalau kita impor. Kita sedang membual bicara pertumbuhan ekonomi,\" tutur Ferry. Dalam kondisi saat ini, Ferry menyebut kita tak hanya sedang berhadapan dengan penguasa, tetapi juga dengan yang mengatur penguasa. \"Kita harus memperkuat diri dan lebih hebat lagi untuk bersama bersatu. Kekuatan rakyat adalah kekuatan massa,\" urai Ferry. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan, saat ini seluruh lapisan pekerja mulai dari pekerja kerah putih dan biru bersatu padu dengan pekerja pada umumnya karena dirugikan oleh UU Omnibus Law. \"Kenapa UU Jahat ini bisa lahir? UU Omnibus Law ini untuk melayani investor. Untuk membayar hutang kepada oligarki, untuk membiayai politik mereka,\" papar Jumhur. Jumhur tak mempersoalkan penguasa meminta dan mengemis pada oligarki. \"Tapi jangan mengorbankan rakyat. MK sudah mengatakan UU Omnibus Law in-konstitusional. Kok dibiarkan. Artinya, ada kejahatan dua tahun. Kami berkomitmen tetap menuntut UU Omnibus Law dicabut,\" pinta Jumhur. Sementara Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah menegaskan jika dahulu ada istilah raja tak pernah salah, maka saat ini yang terjadi adalah raja menjadi sumber masalah. \"Solusinya adalah perubahan. Berhenti sampai sini, cukup Pak Jokowi. Kita tak boleh bertele-tele, rakyat harus bergerak. Ini konstitusional,\" ajak Rizal. Soal Presidential Threshold, Rizal menilai tak boleh ada lagi penetapan angka 20 persen. \"Itu kepentingan oligarki, itu kejahatan politik dan harus dihentikan,\" pinta Rizal.(sws)
Syahganda Nainggolan: Oligarki Mengendalikan Politik Mempertahankan Kemiskinan
Bandung, FNN - Problem yang dihadapi Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Untuk itu, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan. Begitu tegas Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul \"Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan\" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).Dalam acara diskusi ini, Syahganda mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang pidatonya tidak terdengar oleh peserta melalui virtual karena ada kendala teknis. Syahganda mengurai adanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Di mana, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki kapital maupun oligarki politik.“Dua-duanya mempunyai kejahatan konstitusional. Karena konstitusi kita itu mengatakan setiap orang berhak untuk menjadi presiden. Tapi dengan permainan mereka dibatasi,” ujar Syahganda, Ahad siang (26/6/2022).Selanjutnya problem bangsa Indonesia yang kedua adalah soal kemiskinan yang terus menerus dipertahankan di Indonesia. “Jadi oligarki itu memang dia mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Jadi tantangan kita yang pertama demokrasi dikhianati, kedua adalah kemiskinan yang dipertahankan,” pungkas Syahganda.Dalam acara ini selain pidato dari LaNyalla, juga ada sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi, dan lima narasumber lainnya dalam diskusi, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, dan pemerhati kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah. (mth)
Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Gunakan Komponen Lokal
Jakarta, FNN - Pemerintah mendorong pembangunan pusat data menggunakan komponen lokal agar bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.\"Pemerintah menekankan betul-betul untuk menaruh komponen Indonesia. Setidaknya dengan adanya komponen Indonesia ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat berkunjung ke pabrik Schneider Electric di Batam Kepulauan Riau, dikutip dari siaran pers, Minggu.Sejalan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk buatan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.Pemerintah setiap tahun mengalokasikan Rp1.400 triliun untuk belanja sektor dalam negeri, dengan rincian Rp1.000 triliun belanja oleh pemerintah dan Rp400 triliun oleh Badan Usaha Milik Negara.Menurut Menteri Johnny, alokasi anggaran belanja dalam negeri akan menjadi besar jika ditambah dengan aktivitas yang didukung oleh sektor privat.Dalam kunjungan itu, Menkominfo Johnny juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam mendukung pemanfaatan 5G. Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika sedang melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk mendukung penggunaan teknologi yang lebih maju.Saat ini jaringan tulang punggung teknologi yang digunakan di Indonesia adalah 4G, pada saat yang sama jaringan 5G juga mulai diperkenalkan.Teknologi 5G, menurut Johnny, bisa digunakan pada kota cerdas (smart city), desa cerdas (smart village), bandara cerdas (smart airport) dan pelabuhan cerdas (smart harbor) bersama penggunaan Internet of Things.Indonesia juga membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan sensor cerdas (smart sensor) untuk menjaga keselamatan pegawai.Pada sektor yang lain, Menteri Johnny mendorong perusahaan privat mengembangkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi seperti virtual reality, augmented reality dan metaverse. (mth/Antara)
BKPM: Foxconn Minat Investasi Pengembangan "Smart City" IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city di ibu kota baru.Foxconn mengungkapkan minatnya pada pengembangan smart city melalui infrastruktur bus listrik (e-bus) dan jaringan IoT (Internet of Things).Hal itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Chairman Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) Young Liu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Sabtu (25/6) pagi.\"Harapannya bisa betul-betul terjadi dan berjalan dengan baik. Mereka juga berkeinginan masuk investasi di IKN. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan IKN tidak ada investasi. Banyak yang masuk,\" kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan rencana investasi Foxconn, Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk di Indonesia.Ada pun nilai rencana investasi tersebut sebesar 8 miliar dolar AS dan perkiraan penyerapan tenaga kerja lebih dari 10.000 orang.Dalam hasil pertemuan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi rencana investasi Foxconn yang akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional dengan melibatkan pengusaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Kementerian Investasi/BKPM telah diperintahkan untuk melakukan pengawalan rencana investasi Foxconn sampai dengan terealisasi.\"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera mengawal sampai pada tahap eksekusi. Presiden berharap ini segera terealisasi dan satu konsep yang paling disenangi presiden ini adalah kolaborasi BUMN, PMA (penanaman modal asing) dan swasta nasional yg melibatkan pengusaha lokal dan UMKM,\" ungkap Bahlil. Bahlil mendorong agar rencana investasi Foxconn ini berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah dengan berbagai insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. KIT Batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, di mana saat ini telah masuk investasi dari Hyundai dan LG asal Korea Selatan.Chairman Foxconn Young Liu menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang akan sepenuhnya memfasilitasi investasi Foxconn. Foxconn menawarkan model bisnis baru yaitu BOL (Build, Operate, Localize) untuk investasinya di Indonesia.\"Adanya model bisnis baru BOL ini akan memungkinkan Foxconn dan perusahaan Taiwan lainnya untuk dapat bermitra lebih baik lagi dengan perusahaan Indonesia dalam membangun industri di sini,\" ujarnya.Chairman Young menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama antara Foxconn dengan pemerintah Indonesia ini dapat mencapai kesuksesan besar.Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik; industri baterai kendaraan listrik; dan industri pendukung: energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada tanggal 21 Januari 2022.Kerja sama yang disepakati meliputi pengembangan ekosistem energi baru berkelanjutan melalui investasi pada baterai listrik, kendaraan listrik dan berbagai industri pendukungnya melalui skema kerja sama BOL tersebut di Indonesia. (mth/Antara)
Jokowi Bawa Misi Hentikan Perang dan Bangun Perdamaian Ukraina-Rusia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa misi membangun dialog, menghentikan perang, dan membangun perdamaian dalam rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara tersebut pada akhir Juni 2022.Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, setelah menghadiri KTT G7 di Jerman 26-28 Juni 2022. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin diperkirakan dilakukan antara tanggal 29 dan 30 Juni 2022.\"Setelah dari Jerman saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky, misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian,\" kata Kepala Negara dalam keterangannya soal rencana kunjungan ke empat negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni Emirat Arab yang dimulai sejak Minggu (26/6).Presiden Jokowi menyampaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky juga dilakukan guna mendorong terbangunnya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, sebab perang harus dihentikan, dan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali.Setelah bertemu Zelensky di Kiev, Jokowi akan bertolak ke Moskow, Rusia, menemui Vladimir Putin.Presiden akan membawa misi serupa dalam pertemuannya dengan Putin, baik membuka ruang dialog perdamaian, mendorong dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin, hingga menghentikan perang.Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan Moskow sejak konflik kedua negara terjadi.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyampaikan langkah Presiden Jokowi menemui Zelensky dan Putin untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi mengenai krisis pangan akibat perang.Menlu Retno menegaskan meskipun situasi sulit dan kompleks, namun Presiden Jokowi memilih berkontribusi untuk mengatasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan tidak memilih untuk diam. (mth/Antara)
POPULER
