ALL CATEGORY
Katak dalam Tempurung
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 Elit pemerintahan dungu, yang melihat trend remaja Citayam yang nampil fashionable di Jakarta, sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan 270 juta penduduk dimana kehidupan mereka mayoritas miskin dan sangat miskin yang hanya bertahan hidup sehari. Tahun 2018 dalam keadaan normal jumlah rakyat miskin 150,2 juta orang, dengan pendapatan di bawah Rp30.517 per hari per orang. Apalagi dalam keadaan dihantam pandemi covid, semakin rakyat miskin banyak kehilangan mata pencarian, di PHK atau usaha mereka bankrut selama pandemi. Dalam kondisi tersebut diperparah ancaman global, perang Ukraina - Rusia, pemerintah Jokowi salah kelola Ekonomi, membangun infrastruktur secara ugal-ugalan tanpa kajian dan prioritas hanya bermodalan kepada hutang secara luar biasa, tanpa ingat kesulitan Pemerintah mendatang atau kesusahan bagi anak cucu membayar hutang. Dalam kondisi krisis Ekonomi memaksa membangun banyak menara gading seperti Kereta Cepat, IKN sama sekali tidak produktif, tidak menguntungkan dalam waktu dekat malah merugi dalam jangka panjang. Hanya menjadi beban APBN. Elit kekuasaan terlalu sombong dan angkuh menyatakan dalam setiap kesempatan, serta di goreng oleh buzzer sewaan, mengesankan seolah rakyat Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Style yang ditampilkan sekelompok remaja Citayam secara fashionable di jalanan SCBD Jakarta dijadikan ukuran keberhasilan Ekonomi rakyat. Oleh para petinggi Pemerintah. Picik dan dangkal. Hal tersebut bukan sesuatu yang baru, atau fenomenal. Bisa saja mereka tidak lagi mampu nampil dijalanan karena \"tidak mampu\" mengeluarkan uang jajan di Mall yang sudah serba mahal. Sementara berbagai kalangan dari dulu termasuk generasi Z sekarang \"menampilkan diri\" tersebut untuk eksistensi, pengakuan tentang keberadaan mereka. Setidak-tidaknya pengakuan dapat diterima di komunitas mereka sendiri. Di beberapa daerah budaya masyarakat yang senang nampil gaya itu sudah sejak dulu ada. Disamping unjuk diri menambah kepercayaan diri dan pengakuan. Dengan bergaya dengan barang bermerk berseliweran di Mall-Mall, kadang bukan berbelanja. Walau kehidupan ekonomi, keluarga sebagian mereka payah. Tidak sedikit kasus anak “memaksa” orang tuanya untuk menyediakan kebutuhan mereka untuk tampil menarik. Bahkan ada yang menjual diri untuk mendapatkan barang kemewahan, seperti gadget dan lainnya. Sangat naif jika trend anak muda nampil dijadikan kebanggaan oleh sementara elit untuk menutup kegagalan Pemerintah mengelola Ekonomi, dan mensejahterakan rakyat. Apalagi dicitrakan oleh para elit pemerintah, sewaktu tampil dalam diskusi public di tv. Mereka berbohong, karena hanya melihat dunia dalam tempurung. Meminjam istilah Rocky Gerung. Elit kekuasaan mempertontonkan dan memelihara “kedunguan”. Sama sekali tidak emphaty terhadap beban/ derita rakyat Kasus tumbangnya Pemerintah Srilanka, bukan lagi pelajaran, tapi sangat mungkin terjadi di Indonesia. Karena rakyat sudah bosan dengan janji zonk. Ibu-ibu sudah sangat menderita dengan semua harga-harga naik. Sementara para Pejabat dan anaknya asyik masyuk ber KKN. Eling. Bandung, 13 Juni 2022
Anies Baswedan, Gagasan, Narasi, dan Karya
Oleh Abdurrahman Syebubakar & Smith Alhadar - Kritikus Sosial Politik Institute for Democracy Education (IDe) “Apa yang kita kerjakan di Jakarta [selalu berkaitan dengan tiga hal], yaitu gagasan, narasi dan karya. Setiap karya dibelakangnya ada narasi, sebelum narasi ada gagasan, tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada kebijakan tanpa gagasan\" (Anies Baswedan) DI ANTARA aspiran capres yang jadi sorotan publik dan parpol belakangan ini, kami melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Ia berbekal perpaduan karakter intelektual, karakter moral dan karakter kinerja. Anies tidak anti-pemodal, tapi anti ketidakadilan. Ia tidak menolak orang yang berusaha untuk menjadi kaya. Yang ditentangnya adalah aktivitas bisnis yang merugikan kepentingan rakyat banyak dan merusak cita-cita bangsa guna menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Proyek reklamasi belasan pulau di Teluk Jakarta dihentikannya karena mematikan sumber kehidupan nelayan yang notabene rakyat kecil dan merusak lingkungan. Hal ini menjadi bukti keberanian politik Anies melawan episenter oligarki yang mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat banyak. Sebuah perkecualian dalam realitas politik Indonesia yang dikendalikan para taipan oligarkis. Pasalnya, tak seorangpun pemimpin politik Indonesia, termasuk presiden, yang berani mengganggu agenda dan kepentingan para taipan. Mereka adalah pemodal para elit politik, sekaligus menjadi sumber pemiskinan rakyat dan akar segala kerusakan yang menimpa bangsa Indonesia. Dalam membangun Jakarta, Anies tidak saja menghadirkan infrastruktur yang memperindah kota, menghadirkan kenyamanan, mempermudah mobilitas warga melalui sistem transportasi terpadu, dan membangun hunian yang layak bagi mereka yang digusur gubernur sebelumnya. Tapi juga menggelar rasa keadilan, yang selanjutnya membangun kebersamaan dan persatuan di antara semua warga ibukota. Dengan kata lain, Anies memimpin dan membangun untuk menghadirkan persatuan. Seperti yang kerap disampaikannya di berbagai kesempatan, “persatuan hanya bisa dibangun dan dipertahankan bila ada keadilan. Tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan. Keadilan jadi kata kunci yang harus dihadirkan.” Memang setiap kebijakan yang diambilnya, Anies mengaitkannya dengan penghormatan terhadap nilai historis, pelunasan utang negara kepada mereka yang berjasa, dan pemenuhan cita-cita kemerdekaan berupa hadirnya keadilan sosial. Anies, misalnya, memprakarsai program bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi para veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlwanan nasional dan Tanda kehormatan, pensiunan ASN, dan kalangan lainnya yang berjasa bagi bangsa dan negara. Bantuannya pada sekolah dan siswa miskin agar tetap bisa bersekolah merupakan pemenuhan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sejauh ini belum dapat dipenuhi negara secara memadai. Anies juga melindungi rakyat yang selama ini terpinggirkan, termasuk warga lanjut usia, perempuan dan penyandang disabilitas melalui beragam program bantuan tunai, ditambah skema subsidi kebutuhan pokok serta akses gratis terhadap fasilitas layanan publik seperti TransJakarta. Lebih jauh, visi kebangsaan Anies Baswedan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua, sesuai amanat konstitusi, tidak saja mewujud di Jakarta. Namun, merambah ke luar ibu kota. Salah satunya melalui kolaborasi dengan para petani di sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Skema kolaborasi tersebut tidak saja saling menguntungkan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan para petani yang umumnya rendah. Tetapi lebih jauh dari itu, jika dilaksanakan dalam skala yang lebih luas, kolaborasi tersebut membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Masih banyak yang dilakukan Anies, yang bermuara pada gagasan yang terintegrasi secara apik dengan narasi dan etos kerja/karya. Pada semua karya Anies, melekat gagasan dan narasi tentang pemenuhan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, hak semua golongan agama mendapatkan keadilan substantif, dan tentang rakyat kecil yang martabatnya harus dihormati dan kebutuhan dasarnya mesti dipenuhi. Berbagai capaian gemilang Anies merupakan bahan baku demokrasi dan pembangunan manusia Ibu Kota. Sehingga, kualitas demokrasi DKI Jakarta tetap terjaga dengan indeks demokrasi paling tinggi di Indonesia, mencapai skor 89,21, jauh melampaui indeks demokrasi nasional sebesar 73,66 (BPS 2021). Pembangunan manusia juga kembali tumbuh positif dengan indeks pembangunan manusia (IPM) paling tinggi di antara 34 provinsi. Skor yang mencapai 80,77 pada 2020 menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status IPM yang sangat tinggi (skor≥ 80). Setara dengan kondisi pembangunan manusia negara-negara maju. Pada 2021, BPS mencatat skor IPM DKI Jakarta mencapai 81,11. Dengan landasan demokrasi dan pembangunan manusia yang kokoh, DKI Jakarta tidak saja mampu keluar dari tekanan pandemi COVID-19, tetapi juga akseleratif dalam pencapaian visi Jakarta menuju kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya. Anies melangkah lebih jauh dengan membangun sirkuit balap mobil listrik Formula-E dan Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi karya besar tentang Indonesia masa depan. Mahakarya ini memiliki dimensi internasional dan jangka panjang untuk mendapatkan pandangan dunia yang berbeda tentang Jakarta dan Indonesia. Dengan begitu citra Jakarta yang kumuh dan macet serta Indonesia yang dipandang terbelakang dan korup, dapat berubah. Memang sebagai pintu gerbang pendatang asing, serta etalase mentalitas dan budaya bangsa, Jakarta harus berhias diri. Sebagai ibu kota negara, kondisi Jakarta mencerminkan keseluruhan bangsa Indonesia. Maka Anies berupaya mengubah persepsi itu. Citra yang ingin dibangunnya, bahwa Indonesia bukan lagi bangsa tempe, tapi bangsa besar yang percaya diri, cerdas, dan siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di pentas global. Itulah makna gagasan dan narasi di balik terobosan kebijakan dan program pembangunan di Jakarta, termasuk infrastruktur yang dulu dipandang sebagai benda mati yang hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik warga, sementara kebutuhan non-fisik diabaikan. Jika dengan kemampuan sumberdaya manusia, otoritas dan anggaran Jakarta yang terbatas, Anies melahirkan berbagai terobosan yang saling mengisi dan menguatkan, membentuk suatu orkestra sosial raksasa yang mengagumkan, pastilah ia lebih mampu menyulap Indonesia menjadi negara yang membuat warganya bangga dan mengundang rasa hormat bangsa-bangsa lain. Tidak mungkin sebuah bangsa bisa berjaya tanpa kepercayaan diri rakyatnya, disebabkan lingkungan fisik dan mental domestik yang tidak menunjang, yang berakibat lebih jauh berupa peremehan dunia internasional. Dan semua ini baru terpikirkan setelah Anies menjadi gubernur ibukota. ________________________________ *) Artikel ini merupakan cuplikan dari Prolog Buku “Anies Baswedan: Gagasan, Narasi & Karya, Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa” (Mei 2022) karya penulis.
Gratifikasi Lili P. Siregar Wakil Ketua KPK, Tetap Harus Diproses
LANGKAH cepat Lili P. Siregar, Wakil Ketua KPK, yang mengundurkan diri itu cukup cerdik. Mungkin pikirnya, ketimbang dipecat. Lili mengundurkan diri lantaran kasus dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022. Lili diduga menerima gratifikasi dari perusahaan BUMN, yaitu PT Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, Lili mendapatkan tiket nonton MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red dan fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort selama kurang lebih satu minggu. Lili awalnya dijadwalkan mengikuti sidang perdana pada (5/7/2022). Namun, Lili mangkir dari panggilan Dewan Pengawas KPK pada tanggal itu. Alasannya, Lili sedang menjalankan tugas dalam pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Nusa Dua, Bali. Dewas KPK juga telah memeriksa sejumlah karyawan Pertamina yang diduga terkait dengan kasus ini. Termasuk Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati juga ikut diperiksa Dewas KPK di Gedung ACLC KPK pada Rabu (27/4/2022). Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mendiskusikannya dengan Rocky Gerung dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (12/7/2022). Berikut petikannya. Yang paling menarik fokus perhatian publik berkaitan dengan korupsi adalah mundurnya wakil ketua KPK. Ini sejarah ya saya kira karena mudurnya itu dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Ya, kalau masalah KPK sangat menarik ini, karena ini kan sebenarnya berkaitan dengan gratifikasi. Dan memang kalau wilayah Dewas itu wilayah etik dan kemudian kemarin dinyatakan dia gugur kasusnya karena dia sudah tidak lagi menjadi insan KPK karena permohonan pengunduran dirinya itu sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Tapi, kan ada kasus gratifikasi yang bagaimanapun juga masa iya kasus begitu dia mundur kemudian kasusnya gugur. Ya itu bahayanya. Seolah-olah ada pintu untuk menyembunyikan kejahatan. Jadi secara etis selesai memang. Tetapi yang dipersoalkan kenapa ada problem etis di situ? Apa kaidah yang dilanggar? Apakah hanya karena absensinya kurang? Tetapi kalau kaidah yang dilanggar adalah soal yang betul-betul mendasar, yaitu gratifikasi, maka gratifikasi yang mesti diproses kan? Kan kalau soal etis itu soal internal, tapi soal gratifikasi kan soal pidana. Jadi kita ingin supaya juga diterangkan mengapa Ibu Lili mengundurkan diri. Ya karena ada kesalahan di dia. Gampangnya begitu kan. Nah, kesalahannya apa? Kesalahan sopan-santun atau kesalahan yang sifatnya kejahatan pidana. Itu yang musti dipisahkan. Saya kira untuk bagian ini juga semua orang ngerti memang etis, kan sudah mengundurkan diri. Dan justru lebih bagus karena setelah mengundurkan diri maka pidananya bisa diproses, tak lagi diikat oleh semacam basa-basi, karena beliau masih pimpinan. Dan KPK mungkin lebih bagus bikin rilisnya bahwa dia sudah mengundurkan diri, tetapi kasusnya tetap akan kita proses. Atau kasusnya kita serahkan ke Kejaksaan. Itu lebih mudah daripada Presiden Jokowi menerima pengunduran dirinya lalu nggak ada konsekuensinya. Itu bisa jadi pintu untuk semua orang bisa melakukan hal yang sama. Kalau sudah minta maaf maka pidananya hilang. Itu banyaknya begitu kan? Dipakai seolah-olah pintu etis itu adalah untuk menghilangkan jejak. Padahal, pintu etis dibuka supaya jejaknya makin terlihat. Kan itu intinya. Dan kalau namanya gratifikasi, ini ada yang menerima dan ada yang memberi. Dalam kasus ini kan berkaitan dengan tiket dan kamar hotel dari Pertamina, yang disamarkan melalui biro travel yang terafiliasi dengan Patra Pertamina. Tapi ini memang dasar namanya ada adigium no perfect rrime, disebutkan bahwa di situ ketahuannya dari mana? Pembelian tiket pada bulan Februari kemudian ternyata di situ ada potongan pajaknya 11 persen. Padahal, ketentuan potongan pajak 11 persen dan harmonisasi di perpajakan itu baru berlaku pada tanggal 1 April. Jadi ini sebenarnya kasus yang terang-benderang. Jadi memang direncanakan untuk nipu kan? Itu intinya. Dan, betul ya sudah sebutkan saja ada gratifikasi, juga di dalamnya ada kejahatan-kejahatan lain. Mulainya dari situ. Kan gampang. Secara etis beliau sudah mengundurkan diri, artinya ada pengakuan kesalahan. Sekarang tinggal ditentukan kesalahan jenis apa yang beliau lakukan dan sudah berapa kali lakukan kejahatan yang kira-kira menyebabkan harus mengundurkan diri. Jadi pintu masuknya jelas. Sebut saja konstruksi pidananya terbaca, ya diproses dong. Itu hal yang mudah sekali. Jadi jangan seolah-olah KPK mau menghilangkan jejak yang sudah bisa dibaca dari awal bahwa ada pidana di situ. Karena KPK lagi disorot. Dan itu artinya di dalam KPK ada juga jenis-jenis yang sama yang kalau begitu bisa dihilangkan saja setelah keputusan etis selesai. Kan dulu Pak Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) juga ada hal yang sama yang diingatkan orang. Jadi bukan karena Pak Firli jadi semacam preseden lalu yang sekarang juga tidak diproses pidananya. Tadi itu kan salah. Jadi mustinya juga yang dulu juga diproses. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa ada hal yang bisa dijadikan dasar. Itu buruknya KPK. Dana pemburukan itu orang akan melihat kalau KPK hentikan proses kecurigaan pidananya. Ya, saya kira ini ujian menarik buat KPK karena mungkin orang kemudian akan bisa curiga kalau enggak diproses seperti sesama bus kota yang dilarang saling mendahului. Anda tadi sudah menyinggung soal Pak Firli. Pak Firli ini kan bahkan sebelum kemudian beliau jadi pimpinan sekarang ini kan juga ada kasus yang dilaporkan. Dia bertemu dengan orang yang diduga berperkara, dalam hal ini Gubernur NTB. Tapi kan kemudian dia tetap lolos bahkan terpilih jadi ketua KPK. Saya juga bertanya-tanya, bagaimana pola rekrutmen pemilihan ketua KPK ini. Karena dalam kasus Lili ini benar-benar standar moral yang harusnya dipenuhi oleh seorang pimpinan KPK nggak jalan. Dia misalnya pernah membantu untuk menagihkan piutang adik iparnya kepada Walikota Tanjungbalai yang sedang berperkara di KPK. Kemudian dia juga pernah bertemu dengan seorang kontestan atau kandidat dalam Pilkada yang mempengaruhi dia untuk mempercepat penahanan Bupati Labuhan Batu Utara. Ini yang juga jadi tersangka dan diproses di KPK. Jadi menurut saya semuanya ini berat dengan performance seperti itu. Memang, lama-lama orang anggap bahwa Dewas itu akhirnya nggak punya kemampuan untuk memberi sanksi. Kan kalau berturut-turut dilakukan oleh komisaris atau pimpinan KPK dan Dewas selalu menganggap bahwa ini cuma soal etis. Akibatnya orang tahu bahwa Dewas sendiri memang bermasalah, dipilih dari orang-orang yang lemah sebetulnya. Itu intinya. Jadi kalau kita sebut Dewas itu Dewan Pengawas, itu kan betul-betul oversight komite yang kedudukan moral dan kemampuan dia untuk bahkan dikasih sinyal saja orang takut. Sekarang berkali-kali Bu Lili ini melakukan hal yang sudah melanggar dan Dewasnya kasih sinyal ya nanti kita proses. Bukan itu. Artinya, Dewasnya sudah nggak dianggap. Jadi itu bahayanya kalau Dewas itu juga hanya sekadar dipilih untuk mengisi jabatan dan dianggap nanti ada fungsi pengawasan itu. Di mana-mana, di luar negeri di seluruh dunia, itu kalau disebut Dewan Pengawas atau oversight komite itu artinya orang yang betul-betul dia ngelirik aja orang sudah ngeri. Apalagi melanggar etis. Itu soalnya. Jadi kemampuan kita memang satu paket bahwa pemilihan ketua KPK, pemilihan Dewas, segala macam itu sama. Standarnya rendah. Jadi itu ininya kenapa kemudian terjadi semacam ya coba-coba dan Bu Lili kemudian masuk dalam cobaan yang terlalu banyak atau mencoba terlalu banyak. (Ida/mth)
Kasus Polisi Tembak Polisi, Semoga Tidak Ada Dramatisasi
Jakarta, FNN – Peristiwa “tembak-menembak” yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo masih terbilang belum terang-benderang. Apalagi, timbul kesan, masih ada yang berusaha ditutup-tutupi selama 3 hari sejak peristiwa yang terjadi di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, tersebut. Penembakan yang dilakukan Bharada E terhadap Yosua terjadi pada Jum’at, 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau lima sore. Tetapi kasus ini baru muncul ke publik setelah pihak keluarga Brigadir Yosua buka suara, Senin (11/7/2022). Brigadir Yosua bertugas sebagai driver istri Kadiv Propam, Ny. Putri Chandrawati Ferdy Sambo. Sedangkan Bharada E merupakan ajudan pribadi dari Kadiv Propam. Meski kejadian sudah berlangsung selama tiga hari, tapi dalam konferensi pers pertama Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan seperti menutup-nutupi informasi dan memberikan keterangan berbeda. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (12/7/2022), peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam itu akan menjadi konsen publik juga. “Ada seorang sub ajudan atau sopir dari istri Kepala Divisi Propam yang ditembak oleh pengawal dari Kepala Divisi Propam, yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, dan kasusnya katanya berkaitan dengan pelecehan seksual. Tapi media kemudian banyak memunculkan berbagai spekulasi,” ujar Hersu. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa seringkali kalau itu satu peristiwa yang dramatis dan menimbulkan banyak interpretasi, apalagi kalau itu berlangsung dalam wilayah di mana kekerasan tersebut seharusnya tidak berlangsung. “Karena kepolisian justru adalah alat-alat negara yang diberi perlengkapan kekerasan untuk melindungi rakyat,” tegas Rocky Gerung. Jadi, kalau diantara mereka tersebut terjadi ketegangan maka spekulasi bisa berkembang ke mana-mana. Dan tentu kita ingin melihat secara proposional apa tindakan dari kepolisian supaya kasus semacam ini bisa dikembalikan pada kondisi etis di kepolisian sendiri. “Tapi, kita tidak akan ikut campur. Kita ingin pantau, sebetulnya publik ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi itu, supaya tidak ada dramatisasi, tidak ada .... yang macam-macam. Ya betul saya baca banyak komentar yang kemudian ke mana-mana,” ujar Rocky Gerung. Jadi sekali lagi, itu diperlukan semacam profesionalisme tingkat tinggi untuk mendudukkan masalah ini. Demikian juga profesionalisme yang sama dituntut dari KPK pada kasus Wakil Ketua KPK, Lili P. Siregar. (Ida/mth)
Lili Pintauli Mundur di Tengah Skandal Etik KPK, Hersu: Itu Lebih Baik Ketimbang Dipecat
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar memilih mundur dari jabatan pada saat akan disidangkan oleh Dewan Pengawas KPK. Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan sidang etik terlapor Lili Pintauli Siregar gugur karena Lili telah mundur sebagai Wakil Ketua KPK. Jadi ia sudah bukan lagi bagian dari KPK. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (9/7) mengatakan keputusan Lili untuk mengundurkan diri adalah keputusan yang terbaik ketimbang dia dipecat, jadi lebih baik mundur. Lili mengundurkan diri lantaran kasus dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022. Lili diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, Lili mendapatkan tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red dan fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort selama kurang lebih satu minggu. Lili awalnya dijadwalkan mengikuti sidang perdana pada (5/7). Namun, Lili mangkir dari panggilan Dewas di tanggal itu. Alasannya, ia sedang menjalankan tugas dalam pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Nusa Dua, Bali. Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga telah memeriksa sejumlah karyawan Pertamina yang diduga terkait dengan kasus ini. Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati juga ikut diperiksa Dewas KPK di Gedung ACLC KPK pada Rabu (27/4). Nicke yang dikawal beberapa pegawai PT Pertamina memilih meninggalkan awak media tanpa membuka suara sedikit pun. Hersubeno Arief menilai kasus dugaan penerimaan gratifikasi Lili seharusya dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana meskipun ia sudah mengundurkan diri. “Tetapi seperti saya sampaikan tadi, kalau berkaitan dengan kasus gratifikasi, bukankah ini juga kasus pidana, jadi harusnya tidak sama dengan soal sidang di Dewan Pengawas KPK yang berkiatan dengan kode etik dinyatakan tidak bisa dilanjutkan karena dia sudah bukan lagi insan KPK. Tetapi kalau kasus gratifikasi tentu saja kasusnya masih terus harus berlanjut, bukan hanya Lili tetapi yang memberi juga harus diusut,” katanya (Lia)
Strategi
Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumberdaya manusia dan atau alat peralatan guna mendukung suatu perencanaan/kebijaksanaan dalam waktu panjang serta lingkup sangat luas guna mencapai tujuan dan atau sasaran dalam masa damai dan atau perang. Oleh Sugeng Waras - Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI Di sini ilmu dan seni memanfaatkan dan mengembangkan cara atau metode dalam melakukan perencanaan/kebijaksanaan guna mencapai tujuan atau sasaran. Tidak ada kaitan dosa menurut agama, sehingga bebas dan leluasa melakukan tindakan penipuan, penyesatan, pengelabuhan, penjerumusan, penganiayaan, pembunuhan, penindasan, benci, bohong, fitnah dan keburukan keburukan lain dalam pandangan patut, lazim dan normal/manusiawi. Yang penting dengan strategi, cara, metoda itu perencanaan/kebijaksanaan, tujuan dan sasaran dapat tercapai. Kemudian strategi semakin berkembang menjadi strategi menurut macam, jenis, bentuk dan sifatnya (strategi managemen, investsi, bisnis, perang dan lain-lain). Maka perlu dipahami apa yang telah dilakukan dan akan direncanakan rezim Jokowi berkiblat pada penjelasan di atas. Oleh karenanya kembali terserah kepada rakyat, bangsa Indonesia ini bisa menerima atau tidak strategi atau cara cara yang dilakukan rezim yang merasa tanpa dibebani rasa dosa menurut agama dan bebas melakukan penyimpangan kelaziman dan kepatutan hukum dan rasional seperti yang pernah dipikirkan dan dicita citakan para pendiri bangsa yang esensinya mengandung nilalai nilai luhur yang bersumber dari kaidah agama dan budaya yang berketuhanan yang Mahaesa. Konsep awal bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan permufakatan dalam bermusyawarah yang berkeadilan sosial menuju tercapainya kesejahteraan dan kecerdasan bangsa Indonesia, ikut serta dalam keamanan dan keteeriban dunia berdasarkan Pancasila dan UUD \'45 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perencanaan dan pembuatan RUU / UU BPIP / HIP, OMNIBUS LAW / CIPTA KERJA dan IKN serta RUU / UU PEMILU dan PIL PRES 2024 jelas jelas semuanya dilakukan secara gopoh bahkan sembunyi sembunyi yang nota bene cacat proses / prosedur hukum (bahkan akan ditunda dengan sistim Presidential Threshold 20 %, yang menguntungkan Oligarki, merugikan dan membahayakan masadepan, keutuhan, persatuan/ kesatuan bangsa dan NKRI). Segala upaya sebagian besar rakyat yang dipelopori oleh para tokoh, praktisi, pakar dan para jawarapun hingga kini belum menghasilkan secara konkrit, namun saya yakin sudah menjadi renungan, evaluasi bahkan kekhawatiran/kepanikan rezim. Manusia sebatas merencanakan namun keputusan ditangan Tuhan tetap kita yakini seiring dengan terus dan tetap berlanjut pergerakan perjuangan meniadakan cara cara kedzoliman, ketidak benaran dan ketidak adilan dengan cara yang terus menerus, tak kenal menyerah hingga tujuan dan sasaran tercapai. Bandung, 13 Juli 2024.
Akar Sejarah Indo-Pacific
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SAMUDERA Indie adalah term navigasi untuk pengertian somewhere in between. Samudera di antara dua samudera Pacific dan Antartic. Sering dieja Hindia, bukan India. Indochina dari segi linguistic adalah morfologi Indie dan China. Indonesia perubahan ucapan dari bahasa Swahili Andunisi, kenegeriaan Ibu Suri. Indo-Pacific merupakan morfologi Indie dan Pacific. Semacam doktrin arkaeologi Indonesia setiap bangunan batu dipastikan berasal dari India. Doktrin ini tidak tepat untuk candi Che To atau Sang Manusia dan Sukuh yang arsitektural persis Chikinitza di Chile dan Brazil. Candi Panataran Jatim yang relief manusianya seperti photo di atas, itu Indian bukan India. Bedakan dong. Apalagi bangunan yang disebut candi baik di Jawa Barat mau pun Sumatera, sama sekali tak ada kesamaannya dengan India, tapi di-India-indiakan. Pemakaian jenis batunya saja berbeda. Kalau ditilik dari segi linguistik grammar dan kosa kata bahasa Melayu banyak kesamaannya dengan Melanesia dibanding dengan India yang hampir tak ditemukan kemiripannya apalagi persamaan. Perubahan dan ketahanan sebuah rejim di dunia banyak dipengaruhi faktor etnologi. Basher Assad bertahan di Suriah karena beliau native Suriah. Dan etnic Pastun muncul di teras Afghanistan sejak tahun lalu karena mereka native Afghanistan, yang di luar lebih dikenal nama jamaah afiliasinya: Taliban. Negeri-negeri yang sudah, sedang, atau berpotensi bergolak berada dalam garis navigate Indie: Pakistan, Srilanka, Indonesia, Laos, dan Myanmar. Mereka potensi berada dalam wadab kerjasama econ Indo-Pacific. USA tahun 1950-an membantu berdirinya SEATO yang berbasis di Pakistan, tapi tak ada kabar lagj. USA juga tak keberatan dengan ASEAN, tapi ini bukan wadah kerjasama econ. Berdirinya kelak wadah kerjasama Indo-Pacific suatu perencanaan matang dengan strategi yang diperhitungkan. India dan China di luar Indo-Pacific karena mereka BRIC, wadah kerjasama Brazil Russia India China. Sulit buat Indonesia mencari pilihan lain kecuali bergabung dengan Indo-Pacific. Umpama mau ikut BRIC, tak ada ajakan. Mau abstain, ini kerjasama econ lho. Mau jadi juru damai, para pihak yang bertikai tidak meminta. Lagi pula kalau cuma ber-seru2 damai tapi no concept nor action dunia cuma bilang kita doyan damai, bukan juru damai. Lumayan sih, tapi ini \'kan bukan cara membangun ekonomi. (RSaidi).
Mengapa Tewasnya Novriansyah Terkesan Ditutup-tutupi?
Jakarta, FNN - Tewasnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan menjadi misteri yang terus menyisakan tanda tanya. Peristiwa penembakan yang dilakukan Bharada E dan berujung tewasnya Brigadir Yosua terjadi Jum’at 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau lima sore. Tetapi kasus ini baru muncul ke publik setelah pihak keluarga Brigadir Yosua buka suara, Senin (11/7). Diketahui Brigadir Yosua bertugas sebagai driver istri Kadiv Propam. Sedangkan Bharada E merupakan ajudan pribadi dari Kadiv Propam. Meski kejadian sudah berlangsung selama tiga hari, namun dalam konferensi pers pertama Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan seperti menutup-nutupi informasi dan memberikan keterangan berbeda. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (12/7) menyampaikan kejadian ini penting untuk dibukakan ke publik karena bagaimana pun saat ini adalah era keterbukaan. Dalam konfrensi pers kedua, Ramadhan memberikan keterangan berbeda dari sebelumnya. Ia memberikan informasi bahwa Brigadir Yosua telah melecehkan istri Kadiv Propam. “Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir Yosua memasuki kamar pribadi Kadiv Propam di mana saat itu istri dari Kadiv Propam yang bernama Putri sedang istirahat. Kemudian Brigadir Yosua melakukan tindakan pelecehan dan menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadiv Propam. Sontak seketika ibu Kadiv Propam berteriak minta tolong, akibat teriakan tersebut Brigadir Yosua panik dan keluar dari kamar,” ujar Ramadhan. Teriakan tersebut langsung direspons Bharada E dengan pertanyaan ada apa dan langsung dijawab dengan tembakan oleh Brigadir Yosua. Lebih lanjut Ramadhan mengatakan bahwa pada saat Bharada E mendengar teriakan dari ibu maka ia yang saat itu berada di lantai atas menghampiri, dari atas tangga kurang lebih 10 meter bertanya ada apa, namun direspons dengan tembakan yang dilakukan Brigadir Yosua. Akibat tembakan tersebut kemudian terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir Yosua meninggal dunia. Ramadhan mengungkapkan saat penembakan terjadi Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sedang berada di luar rumah untuk melakukan tes PCR COVID-19. Kadiv Propam mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan pada saat istrinya memberitahu ditelpon. Kemudia ia langsung menuju ke rumah dan setelah itu melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan. Pada saat jenazah Brigadir Yosua sampai di rumah duka, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (9/7/22). Keluarga tidak menerima satu pun penjelasan dari pihak kepolisian mengenai penyebab atau kronologi terjadinya penembakan. Keluarga sempat dilarang aparat untuk melihat kondisi jenazah, namun setelah keluarga terus mendesak ingin melihat sang putra untuk terakhir kali aparat baru mengizinkannya. Pihak keluarga mengatakan ada empat luka tembak di jenazah, dua luka ada di dada, satu luka tembak di tangan, dan satu luka tembak lain di bagian leher. Bukan hanya luka tembak, keluarga juga mengatakan adanya luka sayatan senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Hal ini berbeda dengan keterangan Ramadhan mengatakan Brigadir Yosua mengalami tujuh luka dari lima tembakan. Dua luka yang ia maksud berasal dari sayatan proyektil yang ditembakan Bharada E ke Brigadir Yosua. Ramadhan berkali-kali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bharada E adalah upaya pembelaaan diri karena ditembak terlebih dahulu oleh Brigadir Yosua. Berbagai macam kejanggalan soal tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Ferdy Sambo membuat Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Menurut Hersubeno, dari kasus ini sekarang muncul berbagai spekulasi, penting saya kira ini didorong lebih transparan, sehingga publik paham apa yang terjadi dan jangan lupa ini kalau untuk publik adalah hak untuk mengetahui, karena bagaimanapun mereka ini abdi negara yang dibayar dengan pajak. “Karena kalau melihat kasus ini, posisi almarhum ini belum ada pernyataan ia benar bersalah, sedangkan mayat atau jenazah mana bisa membela diri sendiri, itu salah satu menjadi point bahwa kasus ini harus dibuka,” lanjut wartawan senior FNN Agi Betha. (Lia)
Saksi: Saya Orang Pertama yang Memaafkan Edy Mulyadi
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Musa, menyebut terdakwa kasus penyebaran berita yang membuat onar Edy Mulyadi, menghina masyarakat Kalimantan Timur. Edy menyebut mengenai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat jin buang anak. “Saudara Edy mengatakan IKN tempat jin buang anak otomatis kami dan masyarakat setempat merasa tersinggung,” kata Musa dalam lanjutan persidangan kasus \'Jin Buang Anak\' di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/7). Musa menyebut perkataan Edy bisa dianggap bahwa masyarakat di sekitar IKN disamakan sengan jin, kuntilanak dan gendoruwo. Perkataan Edy dinilai mengada-ada. Musa dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di muka persidangan Musa mengaku kepada Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar sebagai saksi pelapor Edy Mulyadi tetapi hal ini berbeda dengan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Di BAP tertulis bahwa saudara sebagai saksi biasa atas laporan Bintang dan Kaleb, bukan sebagai saksi pelapor,” ujar Hakim Adeng Tapi Musa mengatakan bahwa ia melaporkan terdakwa atas desakan masyarakat setempat bahkan hingga dua kali, pertama di Polda Kaltim dan kedua di Polres PPU. Pertanyaan selanjutnya dari Hakim Anggota Bakri, yang menanyakan sebenarnya sanksi apa saja yang ada di masyarakat adat Kaltim. “Sebagai tokoh adat apakah sanksi yang ada di masyarakat adat Kaltim dan ada berapa?” tanya Hakim Bakri Musa menyampaikan bahwa sanksinya dapat berupa memotong hewan sesuai dengan kesalahannya, dapat juga berupa uang dan barang. Tetapi Musa tidak mengetahui lebih banyak lagi tentang sanksi adat tersebut dan ada berapa jumlah sanksi adat yang berlaku. Itu membuat Hakim Bakri heran. “Sebagai tokoh adat kok tidak tau sanksi dari lembaga adat?\" tanya Hakim Bakri. Ia juga bertanya apakah tidak mungkin lembaga adat membuka pintu maaf untuk Edy, mengingat dalam tanggapannya Edy bersikukuh dia sama sekali tidak bermaksud menghina, tak ada kata Kalimantan dalam vidio unggahannya dan kembali meminta maaf di persidangan. Musa pun mengatakan apabila terdakwa datang ke Kalimantan tepatnya di PPU untuk meminta maaf atas pernyataannya, yang membuat masyarakat marah, maka saya adalah orang pertama yang memaafkan Edy. (Lia)
Pekan Depan Presiden Rusia Putin Berkunjung ke Iran
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa depan (19/7) akan berkunjung ke Iran dan melakukan pertemuan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi, sekaligus dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, untuk membahas Suriah, kata kantor Putin, Kremlin.Kunjungan ke Iran itu akan menjadi lawatan kedua Putin ke luar negeri sejak pasukan Rusia mulai masuk ke Ukraina pada 24 Februari.Sebelumnya pada akhir Juni, Putin melakukan kunjungan ke Asia Tengah. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ketiga pemimpin negara itu akan melakukan pembicaraan tiga pihak.Rusia, Iran, dan Turki adalah tiga negara penjamin proses Astana, yaitu pembicaraan yang dirancang untuk mencari penyelesaian perdamaian di Suriah.Rusia dan Iran merupakan pendukung utama militer dan politik bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad.Sementara itu, Turki adalah pemberi bantuan militer kepada Tentara Pembebasan Surian serta kelompok-kelompok pemberontak lainnya yang masih memerangi pasukan Assad di Suriah barat laut.Kremlin pada Senin (11/7) mengatakan bahwa Putin dan Erdogan akan melakukan pertemuan secara luring, tak lama setelah kedua pemimpin berbicara di telepon soal upaya-upaya memfasilitasi ekspor biji-bijian dari Ukraina.Erdogan berperan sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina sejak Moskow mulai mengerahkan pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari.Peskov pada Selasa tidak menyebut kemungkinan pertemuan bilateral antara Putin dan Raisi di Teheran. (Ida/ANTARA/Reuters)
POPULER
