ALL CATEGORY
Anggota DPD RI Mendorong Dilakukannya Revolusi Perilaku Berlalu Lintas
Purwokerto, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Kholik mendorong semua pihak untuk melakukan revolusi berlalu lintas agar kecelakaan yang berakibat fatal tidak terus terjadi.\"Dalam dua hari terakhir ini banyak terjadi kecelakaan yang berakibat fatal dan jatuh banyak korban jiwa,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Ia mencontohkan kecelakaan lalu lintas yang dialami anak-anak sekolah dasar yang tengah berwisata dan terakhir kecelakaan beruntun di jalan tol akibat rem bus blong.Menurut dia, hal itu semakin mengarah bahwa kondisi lalu lintas di jalan raya sudah darurat akibat munculnya berbagai aksi kecelakaan dan kekerasan.\"Jika tidak diatasi maka jalan raya berpotensi menjadi salah satu penyumbang peristiwa angka korban kematian,\" kata senator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah itu.Terkait dengan hal tersebut, Kholik mengingatkan munculnya berbagai kecelakaan maut yang melibatkan bus tidak hanya jadi tanggung jawab sopir semata.Menurut dia, hal itu karena terkait dengan faktor penyebab yang sesungguhnya berasal dari berbagai pihak, misalnya para pemangku kepentingan pengelolaan lalu lintas jalan.\'\'Sopir bus terlihat hanya sebagai korban semata. Pihak lain, yakni perusahaan otobus, lembaga pemberian operasional perizinan, lembaga pengawasan lalu lintas jalan, dan instansi penegak hukum harus ikut bertanggung jawab,\'\' katanya.Sebab, kata dia, sejatinya berlalu lintas itu cermin budaya masyarakat sekaligus manajemen pemerintahan.Oleh karena itu, lanjut dia, semua pihak harus melakukan revolusi perilaku berlalu lintas agar kasus kecelakaan maut tidak terus terjadiMenurut dia, pemerintah sebagai regulator dan pemberi izin harus bertanggung jawab mengurai dan mengatasi masalah tersebut sehingga beban kesalahan jangan hanya dilimpahkan kepada sopir bus semata.\"Ingat, selama ini bila terjadi kecelakaan dan sopir sudah ditindak, seolah-olah masalah sudah selesai. Pihak lain seolah bebas dari tanggung jawabnya, padahal pihak tersebut seperti perusahaan otobus, pemerintah, dan aparat penegak hukum juga memiliki andil,\'\' katanya.Kholik mengatakan perusahaan angkutan seharusnya memiliki sistem dan prosedur yang menjamin keselamatan mulai dari standar kelayakan kendaraan, kualitas sopir, beban kerja, dan jaminan hidup layak bagi pengemudi.Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab dari perizinan hingga pemenuhan standar keselamatan, sedangkan kepolisian harus tegas di dalam menegakkan hukum berlalu lintas,.\'\'Keterbatasan pemerintah pusat dalam mengawasi karena adanya keterbatasan SDM (sumber daya manusia) dan cakupan wilayah yang terlalu besar sehingga seharusnya kini mulai didesentralisasi kepada pemerintah daerah,\" katanya.Menurut dia, hal itu perlu dilakukan dengan tujuan agar lebih dekat dan mudah melakukan pengawasan perizinan untuk angkutan.\"Ke depan, sebaiknya urusan ini diserahkan kepada pemerintah daerah saja, biar daerah bisa menjalankan secara optimal status otonominya. Jadi, kini terbukti pemerintah pusat tidak efektif dalam mengelola pengawasan dan perizinan angkutan,\'\' kata Kholik. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat sebanyak 13.092 anak, yang lahir dari perkawinan campuran orang tua warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), terdaftar sebagai anak dengan kewarganegaraan ganda.\"Mereka terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan,\" kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.793 anak di antara terdata tidak atau terlambat memilih salah satu kewarganegaraan yang harus diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).\"Sementara terdapat 507 anak yang tidak didaftarkan berdasarkan Pasal 41 sebagai anak berkewarganegaraan ganda,\" tambah Cahyo.Dengan demikian, lanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia yang dapat mengakomodir anak dengan permasalahan kewarganegaraan.Hal tersebut memberikan kesempatan kembali kepada mereka untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka dua tahun sejak PP Nomor 21 Tahun 2022 diterbitkan atau hingga 31 Mei 2024.Cahyo menjelaskan penyempurnaan hukum melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 tersebut sejalan dengan berbagai upaya perbaikan iklim kondusif negara untuk menarik berbagai pihak datang ke Indonesia guna memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.Beleid tersebut diharapkan mendorong para diaspora Indonesia, termasuk anak keturunan WNI yang terampil, memiliki rasa cinta besar terhadap Tanah Air, serta ingin berkontribusi terhadap Indonesia.Selain itu, kebijakan yang diatur dalam PP Nomor 21 tersebut juga sejalan dengan desain besar berbagai kebijakan lainnya dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.Termasuk dalam hal mempermudah layanan keimigrasian, kebijakan visa dan penyederhanaan perizinan tinggal yang mencakup peruntukan jenis kegiatan lebih luas dan lebih beragam.Dengan demikian, investor termasuk dari diaspora Indonesia diharapkan memiliki keinginan berinvestasi, mempunyai properti sesuai ketentuan, dan/atau menghabiskan masa tua di Indonesia. (Ida/ANTARA)
KPU RI Menerima Permohonan Pembukaan Akses Sipol dari 22 Parpol
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI sampai 27 Juni 2022 telah menerima pembukaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari 22 parpol yang telah mengajukan.\"Jadi total jumlah parpol yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 22 parpol,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta Senin.Dia menjelaskan permohonan pembukaan akses Sipol per 27 Juni 2022 tersebut yakni dari Partai Golongan Karya, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Persatuan Indonesia, Partai Demokrat.Kemudian, Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Pandu Bangsa.Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Republikku, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, Partai Garda Perubahan Indonesia, dan Partai Gerakan Indonesia Raya.\"Jadi kini sudah ada 7 parpol (peserta Pemilu 2019 melampaui PT), 5 parpol (peserta Pemilu Legislatif 2019 tidak melampaui PT), dan 10 parpol (belum pernah jadi Peserta Pemilu Legislatif 2019),\" kata dia.Komisi Pemilihan Umum RI telah meluncurkan Sistem informasi partai politik yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum 2024 pada Jumat 24 Juni 2022.\"Kami menyampaikan bahwa hari ini 24 Juni sampai berakhirnya masa pendaftaran partai politik, mulai membuka akses Sipol. Kami menetapkan Sipol sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, pada hari ini kita akan luncurkan,\" kata Idham.Sipol tersebut kata dia merupakan kewenangan atributif KPU RI yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.Data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi Sipol lanjut Idham yakni profil partai politik, keanggotaan partai politik, kepengurusan dan kantor tetap partai politik.Lebih lanjut, dia menyampaikan dalam rangka memperlancar proses pendaftaran partai politik KPU dengan semangat melayani juga membuat help desk atau meja bantuan layanan yang bisa diakses parpol. (Ida/ANTARA)
Gaya Berpolitik Jokowi Dipakai Gibran “Ojo Kesusu”
Jakarta, FNN – Gibran Rakabuming yang tak lain adalah anak dari Presiden Joko Widodo dikabarkan akan diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? “Saya kemarin menyimpulkan kehadiran pak Jokowi, Ganjar, dan pernyataan Bu Megawati bahwa pada pilpres 2024 itu Jokowi sudah finished dan Ganjar juga sudah game over, tapi kemarin saya memakai tanda tanya ya, nah sejak kemarin, Rabu 22 juni 2022 semakin nyata kesimpulan saya, pak Jokowi pagi-pagi mengajak Puan melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur, apakah ini bisa kita jadikan simbol Jokowi melepaskan Ganjar?” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022). Pertanyaan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi terkait dukungannya kepada Ganjar ataukah Puan Maharani, Jokowi tidak bisa menjawab, dan menggaris bawahi kalimat “ojo kesusu”, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apabila dikaitkan dengan berbagai peristiwa, panas dingin hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemudian mereka baik kembali, bertemu kembali, kita dapat gambaran apa yang tengah terjadi. “Ada beberapa point yang ingin saya sampaikan dari fenomena ini, pertama Jokowi tampak menyadari opsi memperpanjang pemilu sudah tertutup rapat, kedua Jokowi dan Ganjar tegakkan bendera putih, ketiga ada barter Jokowi dan Megawati,” tegas Hersubeno Arief. Barter politik antara Jokowi dan Megawati kelihatannya mendapatkan jaminan karena putranya Gibran Rakabuming itu dipastikan mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah, tetapi kelihatan dari kepentingannya dan strategisnya, Jakarta menjadi incaran utamanya. Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Gibran juga bertemu Megawati dan Puan, dalam bahasa Gibran, pertemuannya itu mendapat nasihat dan arahan untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Jelas ini ada isyarat politik sangat jelas bahwa PDIP akan mendukung Gibran apabila maju menjadi Gubernur. Kemudian ketika Gibran ditanya terkait dirinya akan maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, Gibran menjawab bahwa dia mau fokus untuk membangun Kota Solo, Jawa Tengah dahulu. Gaya berpolitik Jokowi ini dipakai oleh Gibran, seperti dahulu pada ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan ketika ditanya wartawan dia tidak memikirkan copras-capres, tetapi dia memikirkan kaki-lima. “Sekali lagi kalau kita mau membuat tafsir, kita harus ingat catatan dari Jokowi, ojo kesusu, ojo grasak grusuk ojo dumeh,” jelas Hersu, penggilan akrab Hersubeno Arief. (sws)
Sinyal Megawati untuk Ganjar, Sudahlah!
Jakarta, FNN – Tampaknya Ganjar Pranowo sudah game over terkait dengan ambisinya untuk ikut kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Sinyal ini bisa dilihat ketika Gubernur Jawa Tengah ini membacakan rekomendasi hasil dari Rakernas PDIP, Kamis (23/6/2022). Rekomendasi politiknya, bahwa dia membacakan untuk urusan pencapresan itu diserahkan sepenuhnya kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Di situ aplause-nya luar biasa karena orang tahu belakangan ini soal Ganjar,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bersama para relawannya, Ganjar digadang-gadang maju Pilpres 2024. Namun Megawati belum memberikan sinyal kalau DPP PDIP bakal memajukan Ganjar sebagai Capres yang diusung PDIP karena ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga disebut-sebut maju Pilpres 2024. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahas sinyal Megawati itu di Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Apakah, saya boleh mengaitkan Pak Jokowi ini mengajak Mbak Puan ke IKN, kemudian sebelumnya Gibran Rakabuming bertemu dengan Mbak Puan dan Ibu Megawati dan disarankan untuk menjadi gubernur. Ini artinya sebenarnya sudah terjadi trade off antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan final mereka akan mendorong Mbak Puan?” tanya Hersubeno kepada Rocky Gerung. ”Trade off-nya bukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Menurut saya trade off justru terjadi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan relawan. Sebab relawan kehilangan mainan. Kehilangan mainan artinya kehilangan bisnis. Kan Ganjar akhirnya tidak bisa lagi diproposalkan oleh relawan,” ungkap Rocky Gerung. Tentu saja relawan merasa kita masih Ganjar juga, tapi kalau Ganjar akhirnya hilang karena perubahan tadi, arahnya ke Puan dan bahkan Gibran, mainnya habis. Rocky Gerung mengatakan, bayangkan berapa banyak MoU yang telah diteken oleh relawan dengan investor batal. Batal karena timbulnya rasa saling sayang baru antara Presiden Jokowi dan Megawati. “Tapi saya tetap lihat ini di permukaan saja karena sebetulnya di akar bawah tetap operasi Ganjar jalan terus pasti. Kan Ganjar nggak mungkin juga merasa oke saya hentikan semua ini. Karena Ganjar sudah masuk dalam radar bahwa dia memang populis, lepas dari soal nggak kualitas segala macam,” lanjutnya. Tapi elektabilitasnya tinggi di atas Puan. Itu problem yang nantinya akan jadi tulang patah tapi nerobos daging, jadi daging itu terkena saraf lalu perih lagi. Jadi ini soalnya tuh. “Berupaya untuk cari solusi tapi sebetulnya fakta sosiologis Ganjar tetap ada di dalam top of mine, terutama dari pemilih PDIP di Jawa,” ungkap Rocky. “Jadi kalau Anda lihat apakah Puan sudah final atau masih akan berproses karena kita lihat sejak awal konsisten Ibu Megawati menyatakan tidak ada koalisi-koalisian, dia juga menyatakan bahwa ini saya diberi prerogatif, dan sebagainya,” tanya Hersubeno. Menurut Rocky Gerung, Mega selalu bertahan pada prinsip bahwa elektabilitas bukan satu-satunya prinsip untuk menghitung kapasitas seseorang. Ya bagus juga. Tapi kemudian orang ingin lihat kalau bukan elektabilitas lalu apa yang bisa dipatenkan pada Mbak Puan. Kemarin Mega sudah ucapkan secara samar-samar bahwa Mbak Puan sudah terlatih memimpin DPR, bahkan terlatih ikuti dalam konferensi internasional karena dia juga adalah Ketua IPU. Ini sinyal, tetapi kita selalu ingin melihat bahwa berpolitik itu ada bagian yang normatif, ada bagian yang deskriptif. “Secara normatif tentu Ibu Mega merasa bahwa kader PDIP satu-satunya yang punya darah Soekarno adalah Mbak Puan. Tapi itu fakta normatifnya. Tetapi, secara deskriptif sosiologi di bawah itu orang tetap menganggap Puan bagus sebagai sinyal PDIP karena ada darah Soekarno mengalir di situ,” ujarnya. Tapi, lanjut Rocky Gerung, dara popularitas itu ada pada Ganjar. Jadi mendua di situ nanti. Nanti kita mungkin bisa juga duga oke kalau gitu masalahnya dan Ibu Mega paham itu masalahnya, konflik antara fakta normatif dan fakta deskriptif. “Maka itu bisa ditambal melalui survei, melalui rekayasa elektabilitas. Bisa saja. Tapi tetap itu jadi problem baru kalau misalnya ada penantang, Ganjar juga akan tetap pakai surveyor untuk supaya namanya tetap dilambungkan di situ,” ungkap Rocky Gerung. Dan jangan lupa ini masih ada proses dua tahun dan Ganjar bisa konsolidasi diri itu. Kalau Ganjar mampu konsolidasikan diri, Presiden Jokowi diam-diam juga akan balik mendukung Ganjar. Ini soalnya. “Kenapa saya ucapkan itu, karena politik kita itu yang ada di arus bawah itu kadangkala nggak terlihat. Kan nggak mungkin Pak Jokowi merasa bahwa ini sudah beres dengan Ibu Mega. Tetap ada mereka yang menganggap bahwa Pak Jokowi sebetulnya elektabilitasnya di tahun 2019 itu melampaui pencapaian suara PDIP,” lanjut Rocky Gerung. Kalau kita ingat misalnya, PDIP menang 19,5 persen suara Pemilu, Jokowi menang 55%. Artinya, pemilih Jokowi itu bukan cuma pemilih PDIP. Itu juga sering salah kalangan PDIP menganggap itu dimenangkan oleh PDIP. “Iya, tapi 19 persen itu tidak cukup untuk memenangkan Jokowi,” tambahnya. Menurut Rocky, Jokowi dapat limpahan suara lain, mungkin juga sebagian dari bekas Gerindra, dari masyarakat muslim juga, sehingga dia dapat 55%. Jadi, Jokowi juga tahu bahwa dia punya kemampuan atau punya dukungan sosiologis lebih tinggi dari PDIP. Itu juga yang dimanfaatkan oleh kalangan Ganjar untuk menghitung bahwa kalau cuma 19%, Jokowi tidak jadi presiden. Karena dia dapat 55% itu artinya ada dukungan non PDIP yang tiba di kotak suara buat Jokowi. Nah, bagian ini akan dieksploitasi oleh Ganjar. “Jadi saya menghitung bahwa Ganjar akan fight back. Demikian juga Jokowi. Tentu kita nggak ingin fight back itu berlangsung di depan publik seperti yang kemarin, sehingga terjadi banyak interpretasi. Tapi nggak soal karena senyum dua hari lalu itu juga bisa menjadi tangisan minggu depan kalau variabelnya berubah,” tukas Rocky Gerung. “Kalau tadi Anda menyinggung soal relawan sebenarnya bukan hanya relawan, buzer juga sudah ke Ganjar semua. Ganjaris itu buzer. Jadi mereka sementara ini masih bisa berharap tidak akan kehilangan kontrak-kontrak ya?” timpal Hersubeno. “Ya tapi mereka bakal kering. Kira-kira begitu WA diantara mereka. Waduh, kering kita, kering-kering. Jadi, ini psikologi kan. Begitu Pak Jokowi kasih sinyal bahwa bukan Ganjar tapi Puan, ya pindah. Investor juga langsung pindah ke Puan. Itu sifat politik kita begitu,” jawab Rocky Gerung. “Kan nggak ada orang yang mau invest pada seseorang yang dianggap sudah diselesaikan. Sudah babak belur. Dibabak-belurkan oleh Ibu Mega di rapat itu lalu akhirnya cuma disuruh sekedar jadi pembaca kesimpulan. Kan itu juga sinyal bagi Ganjar bahwa sudahlah,” lanjutnya. Hersubeno Arief menyimpulkan, “Saya kira itu bukan tidak by design bahwa Ganjar yang harus membacakan rekomendasi. Bahwa itu ketua umum yang berhak (memutuskan).” (mth/sws)
Prerogatif Ketum
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASIH dari Rakernas II PDIP khususnya mengenai Rekomendasi soal Penetapan Calon Presiden. Seperti telah diduga PDIP tidak berani untuk mengajukan atau menyebut nama Capres meskipun dari kadernya sendiri. Alasannya Pemilu masih lama. \"Hak prerogatif Ketua Umum\" kata Ganjar Pranowo saat ditugaskan membacakan Rekomendasi tersebut. Rupanya masih disembunyikan walaupun publik menduga nama itu tentu Puan Maharani. Narasinya adalah : \"berdasarkan Keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Professor Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri\". Megawati pernah mengancam-ancam kader yang dinilai telah melakukan manuver dalam rangka pencapresan. Dan Ganjar Pranowo pun menjadi lunak. Sebelumnya Partai Nasdem dalam Rakernasnya telah menetapkan tiga nama yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Untuk menentukan satu nama yang dipilih dari ketiganya diserahkan sepenuhnya kepada Surya Paloh Ketua Umum Partai. Hak prerogatif Ketua Umum. Para Ketum PAN, PPP dan Partai Golkar bermanuver dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggadang-gadang salah satu Ketum untuk Capres. Begitu juga dengan Ketum Gerindra yang mulai gesit kesana-sini dan seperti mau berjodoh dengan Ketum PKB. PKB sendiri lompat sana-sini pula hingga berkoalisi Semut Merah dengan PKS. Pada umumnya semua berujung pada posisi Ketum sebagai penentu. Sulit melihat partai-partai politik menampilkan diri sebagai institusi yang berwajah demokratis. Sosoknya otoritarian. Kekuasaan tertinggi senantiasa berada di tangan Ketum. Inilah kecelakaan politik NKRI saat ini. Partai sebagai elemen demokrasi ternyata pamer kekuasaan di depan rakyat sebagai institusi yang jauh dari demokrasi. Suara bawah hanya menjadi etalase dari kepura-puraan dalam berdemokrasi. Fungsi partai politik di negara demokrasi adalah pendidikan politik, sosialisasi politik, penyalur aspirasi, rekrutmen, partisipasi dan agregasi politik. Partai politik tidak akan mampu mendidik warga agar berjalan di rel demokrasi jika partai itu sendiri berkarakter otoritarian. Munafik jadinya. Sosialisasi tersendat di tengah kepercayaan rendah. Jangan harap rakyat akan menyalurkan aspirasi melalui partai jika dis-trust terjadi. Partai pun miskin akan partisipasi politik selain hanya melakukan program penggiringan atau mobilisasi. Alih-alih agregasi, partai yang tidak demokratis justru menjadi tukang pecah belah. Rekrutmen pun sarat dengan nuansa kepentingan pendek atau pragmatik. Partai prerogatif Ketum mudah terkooptasi oleh kemauan pemerintah. Terutama Partai politik koalisi pendukung pemerintah. Partai politik menjadi bulan-bulanan dan tidak berwibawa. Ketum tersandera oleh jeratan atau jebakan baik hukum, politik, maupun ekonomi. Ketum yang bagai kerbau dicocok hidungnya. Partai politik yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan tidak berkhidmat pada kedaulatan rakyat, keberadaannya tidak akan dirasakan. Ia dipandang sedang bermain-main sendiri. Sekedar untuk memperbesar kekuasaannya dari Pemilu ke Pemilu. Wajar jika dalam salah satu forum diskusi yang dihadiri oleh para mahasiswa, suara kritisnya mempertanyakan bagaimana cara mudah untuk membubarkan partai politik ? Partai politik yang keberadaannya dinilai tidak bermanfaat bahkan berkhianat. Adanya prerogatif Ketum adalah suara yang menyakitkan. Membunuh demokrasi di lingkungan partai politik yang secara tidak langsung juga membunuh aspirasi rakyat itu sendiri. Cerdik jika ada anak sekolah yang bertanya apakah Partai politik itu pilar atau perusak demokrasi? Bandung, 27 Juni 2022
Anis Matta : Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Bangsa Lain Seperti yang Terjadi di Ukraina
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa pemimpin Indonesia ke depan di tengah krisis berlarut yang belum berakhir harus memahami situasi geopolitik global dan nasional. Sehingga tidak Ikut-ikutan menjadikan Indonesia sebagai tempat medan tempur bangsa lain seperti yang terjadi Ukraina sekarang. \"Presiden Ukraina (Volodymyr Zelenskyy, red) adalah contoh dari pemimpin yang bodoh, yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur negara lain,\" kata Anis Matta saat menyampaikan Pidato Lima Visi Perjuangan Keumatan di Tengah Krisis, di Pomelotel Jakarta, Ahad (26/6/2022). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam acara \"Silaturahmi dan Doa Bersama untuk Jakarta\" bareng 495 tokoh umat se-Jakarta. Antara lain dihadiri Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. KH Misbahul Munir. Kemudian Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma\' mun Al Ayubi, Sekretaris MUI DKI Jakarta KH Yusuf Aman, Imam Jakarta Islamic Center Ustad Ade Kurniawan, serta Ustazah Umanah Hulwani, Pimpinan Yayasan Izzah Amanah Jakarta Selatan. Menurut Anis Matta, sejak awal perang di Ukraina itu sengaja didesain bukan menjadi perang antara Ukraina-Rusia, melainkan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya (Barat). \"Cuma tempatnya di Ukraina dan pakai orang Ukraina. Ada seorang Amerika yang mengatakan, bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Amerika nggak peduli, dan membiarkan ini, begitu aja terus,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, tidak perlu heran apabila AS dan sekutunya terus mensuplai bantuan kemanusiaan dan persenjentaan untuk Ukraina agar bisa melawan Rusia terus. Hingga kini sudah jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara lain, serta ribuan korban telah terluka tewas dan luka-luka. \"Ukraina ini negara seupil, jumlah penduduknya hanya 40 juta orang, berada di depan hidung dan matanya Rusia. Aneh saja disuplai senjata, disuruh melawan Rusia. Mendingan ane cekik sekarang ente, kata Rusia. Inilah contoh pemimpin bodoh (Volodymyr Zelenskyy, red),\" ujarnya. Anis Matta mengingatkan, Indonesia juga pernah menjadi medan tempur negara lain akibat dampak dari Perang Dunia I dan II dengan terjadinya peristiwa G30 S PKI. \"Jadi kepandaian Amerika itu, menjadikan negara lain sebagai medan tempur, perangnya bukan di negara mereka. Sentimen anti China dan polarisasi di Indonesia juga kerjaannya Amerika. Umat Islam harus paham itu,\" jelasnya. Bahkan kasus protes para aktivis demokrasi di Hongkong terhadap pemerintah China beberapa waktu lalu, juga bagian dari operasi atau kerja Amerika. Tetapi begitu para aktivis demokrasi itu, ditangkap satu persatu-satu oleh militer China, beritanya langsung hilang begitu saja dan nasib para aktivis tersebut sampai sekarang tidak diketahui, serta tidak diributkan oleh Amerika lagi. \"Poin yang pertama, jangan sampai kita terlibat dalam perang orang lain. Orang yang bikin perang, kita ikut jadi korban. Jadi konteks nasionalnya, pemimpin Indonesia itu jangan pernah menjadikan Indonesia sebagai medan tempur orang lain seperti pemimpinn Ukraina yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur antara Rusia dan Barat,\" tegasnya. Bagi Indonesia sekarang, kata Anis Matta, adalah situasi yang tepat bagi Umat Islam untuk melahirkan pemimpin baru di Pemilu 2024. Sehingga pemimpin yang terpilih bisa berperan aktif dalam menentukan tatanan global baru dan ikut serta mengatasi krisis berlarut saat ini. Namun, kata Anis Matta, pemimpin tersebut harus bisa memenuhi kriteria dan syarat dari \"Lima Visi Perjuangan Keuamatan di Tengah Krisis\". Pertama, jaga kedaulatan jangan sampai bangsa Indonesia menjaga medan tempur bangsa lain. Kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform kesepakatan bersama. Ketiga, mengisi indonesia dengan mempertemukan agama, demokrasi dan kesejahteraan. Keempat, mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan riil (nyata). Dan kelima menjadikan indonesia sebagai pemimpin dunia islam dan kekuatan 5 besar dunia. \"Jadi dengan makna umat ini, Al-Qur\'an telah mengatakan peristiwa kehidupan yang kita ciptakan itu, yang akan menjadi catatan sejarah, begitulah kita dipandang oleh orang-oranh di kemudian hari. Nah visi perjuangan keumatan ini, kita semua mau dikenang sebagai apa nanti,\" ujarnya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta mendoakan Jakarta yang tengah berulang tahun ke-495 bisa menjadi Ibu Kota Dunia yang menjadi pusat peradapan baru, tidak hanya sekedar menjadi Ibu Kota Indonesia saja. \"Kita doakan untuk Jakarta, semoga Allah SWT mentakdirkan Jakarta, bukan hanya menjadi Ibu kota Indonesia saja , tapi juga menjadi Ibu Kota Dunia, menjadi pusat peradaban dunia yang baru,\" pungkas Anis Matta. (sws)
Unur Jiwa, Makam Tuanku Raman
Oleh Ridwan Saidi Budayawan BUJANGGA Manik XIV M dalam Lalampahan menyebut Unur Jiwa sebagai Ramanea. Di Metro Lampung ada Dam Raman, bendungan Raman. Di Tanjung Priuk ada Bendungan Melayu. Di Tanjung Priuk tak ada kali, yang ada sungai. Sungai Bambu, Sungai Tirem. Kosa kata arkaeologi Indonesia terbatas. Kalau bangunan batu disebut candi. Padahal Panataran situs Maya. Unur bahasa Melanesia yang menjadi data revelata orang Batu Jaya. Unur: subyect with intens affection. Situs Jambi dalam bahasa Melanesia Manapo, anything to support life. Penduduk berumur di Batu Jaya menyebut yang dimakamkan di Batu Jaya Tuanku Raman. Menjadi pertanyaan apa hubungan Ramanea, Dam Raman, Tuanku Raman, dan Bendungan Melayu? Bernard Grunn dalam Time Table of Hirtory, 1984, menyebut Jawa telah kenal teknik pertanian yang maju pada abad V. Yang dimaksud di sini pengairan. Ada dua bejana ditemukan satu di Kampung Buni, Bekasi, yang diprakirakan abad II M. Dan bejana Batu Jaya yang diprakirakan abad IV M. Life time Tuanku Raman dapat diprakirakan IV-V M. Sebutan Tuanky pada Tuanku Raman merujuk pada kenegerian Melayu. Tampaknya beliau ahli bendungan. Rute perjalanan Tuanku Raman Kenegerian Melayu, Metro, Tanjung Priuk, Batu Jaya. Bangunan-bangunan di situs Batu Jaya agaknya Unur Jiwa yang terakhir. Sebelumnya bethseba, yang sudah rusak, dan blandongan, tempat singgah. Mengingat banyak ditemukannya kerangka wanita di Batu Jaya maka dapat dipahami adanya betsheba. Arkaeolog Indonesia sering tergopoh-gopoh meng-agamakan sesuatu situs. Padahal di Batu Jaya juga ditemukan magic script aksara Aramaic di atas lempengan tembaga. (RSaidi)
Rocky Gerung: Jurnalis Bukan Humas Istana
Jakarta, FNN – Tampaknya ketegangan yang terjadi terkait isu Pilpres 2024 antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cair dan mereda. Megawati sudah melupakan soal main di “dua-tiga” kaki yang dilakukan oleh “petugas partainya”. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 21-23 Juni 2022, sebelum membuka acara, Jokowi terlebih dahulu berpidato. Dalam pidatonya, Jokowi memuji-muji Megawati. “Bu Mega, beliau memang hari ini sejak saya ketemu pagi tadi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat kharismatik. Ini benar dari lubuk hati yang paling dalam,” ungkap Jokowi, Selasa, 21 Juni 2022. Mendengar pujian Jokowi, Megawati tampak tersipu-sipu sambil tersenyum menutup mulutnya dengan tangan. “Auranya meskipun sudah berumur 57 tahun, tetapi aura kecantikannya tidak pernah pudar,” kata Jokowi memancing tawa Megawati dan para kader PDIP. Jokowi memelesetkan usia Megawati yang tahun ini genap 75 tahun. Saat itu, para kader PDIP memberikan tepuk tangan. Namun, Presiden Jokowi meminta kader PDIP untuk menepuk tangan lebih kencang. \"Tepuk tangannya kurang,” kata Jokowi. Pujian Presiden Jokowi itu menimpali ucapan Megawati yang terlebih dahulu memuji diri-sendiri. Menurutnya, auranya yang kharismatik itu menurun dari bapaknya, Presiden RI Pertama, Soekarno. “Menurun sama saya. Saya cantik dan kharismatik,” kata Megawati. “Ada yang saling memuji dalam dua hari ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada akademis dan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Iya. Indonesia senang bahwa puji-pujian itu membuat kita tersenyum setelah kemaren kita cemberut semua karena sebuah peristiwa di ruang kuliah PDIP dan seorang dosen sedang menceramahi mahasiswanya, tapi kemudian sang mahasiswa memuji dosennya. Kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung. Dan terjadilah ucap mengucap yang akhirnya membuat dua belah pihak sumringah. Siapakah itu? Ada di semuanya head line. “Iya kemarin yang sempat kita bahas sekilas bahwa Pak Jokowi nggak lama setelah acara di PDIP kemudian Mbak Puan Maharani diajak ke ibukota baru. Di situ ternyata banyak wartawan para pemred yang diajak sama Pak Jokowi. Lalu sehari kemudian setelah penutupan Rakernas Bu Megawati memuji-muji soal Pak Jokowi dan mengklaim bahwa pilihannya tidak salah menjadikan Jokowi sebagai presiden,” tukas Hersubeno. Bagus juga ketegangan di kalangan elit mereda. Tapi dia tidak membuat kita percaya pada demokrasi itu karena akhirnya kita musti temukan semacam rumus yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. “Dan itu artinya demokrasi cuma urusan dua orang, diselesaikan dengan ha ha hi hi saling puji lalu 20 persen dilupain, lalu peristiwa-peristiwa politik pelanggaran HAM kemarin dilupain. Kan bukan itu maksudnya tuh. Harga sawit tinggal seribu perak dilupain itu,” lanjut Rocky Gerung. Jadi ini sebetulnya masalahnya yang kita perlukan. “Kita perlu ngebahas ini lebih jauh dan saya lihat beberapa wartawan yang diajak Jokowi sumringah itu kayak memuji-muji. Dan diwawancara lalu dipuji seolah ia ini bagus, harapan, segala macam. Kan bukan begitu sifat kritis jurnalis,” katanya. Menurut Rocky, jurnalis mengikuti kegiatan presiden untuk memberi berita dan keseimbangan berita, termasuk perspektif kritis terhadap IKN. Seolah jurnalis merasa ya ini sesuatu yang akan membuat Indonesia bahagia. Sementara, opini publik justru menentang IKN. Saya khawatir kalau kalangan jurnalis kehilangan perspektif kritisnya hanya karena diundang oleh Presiden. “Kan kita ingin supaya terlihat bahwa pers itu betul-betul sparing partner dari pemerintah, bukan undangan yang kemudian jadi humasnya Istana,” ujarnya. “Saya lihat bahasa tubuh beberapa tokoh pers itu agak jadi humas istana buat mempromosikan IKN. Bukan. Ibukota baru itu problem yang akan menetap karena soal anggaran dan soal lingkungan. Itu yang musti diulas oleh jurnalis, bukan sekedar suka senyum-senyum di depan kamera agar presiden bahagia. Itu lain soalnya,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)
Alumni Timur Tengah Minta Pemerintah Bebaskan Ulama dan Tahanan Politik
Jakarta, FNN - Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATI) meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik. Permintaan tersebut merupakan salah satu poin hasil Musyawarah Nasional I Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat-Ahad, 17-19 Juni 2022. Munas JATTI menetapkan Ustaz Bachtiar Nasir sebagai Ketua Umum DPP JATTI periode 2022-2025. Sementara M. Irawan Taqwa ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal dan KH Muhyiddin Junaidi sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum JATTI Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, JATTI memiliki peran sebagai mitra pemerintah dan pelayan ummat (syariikul hukuumah wa khaadimul ummah). Untuk itu, Munas I JATTI menyepakati poin-poin rekomendasi yang memfokuskan pada peran tersebut. “Rekomendasi terdiri dari berbagai bidang, baik isu-isu nasional maupun internasional,” kata Ustaz Bachtiar Nasir kepada media, Kamis (23/6/2022). UBN, demikian sapaan Ustaz Bachtiar Nasir, menjelaskan poin-poin rekomendasi tersebut. Pada poin pertama bidang dakwah dan sosial, menyerukan segenap elemen bangsa untuk memproses dan mengawal peralihan kepemimpinan nasional 2024 berdasarkan nilai-nilai akhlak yang mulia dan menjauhi politik uang. Kedua, menghimbau partai-partai politik untuk membuka bursa kepemimpinan nasional 2024 bagi tokoh-tokoh umat yang memiliki kriteria jujur, amanah, cerdas, dan berintegritas. Ketiga, meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik. Keempat, mendorong ormas-ormas Islam meningkatkan kepedulian sosial untuk meringankan dampak pandemi Covid-19, seperti dengan mendirikan panti-panti sosial, menyediakan layanan pendidikan gratis, dan lain-lain. Kemudian pada bidang pendidikan ada tiga poin rekomendasi. Pertama, meminta pemerintah RI mengimplementasikan UU pesantren yang menghargai kemandirian pesantren dan madrasah diniyah; sebagai sokoguru pendidikan nasional yang berkontribusi nyata dalam mencerdaskan bangsa. Kedua, menuntut pemerintah RI untuk melakukan pemerataan anggaran dalam pembinaan serta pengembangan pesantren dan madrasah diniyah. Ketiga, mendorong ormas-ormas Islam untuk bersinergi mewujudkan Islamic World Class University. Bidang ekonomi keumatan, Munas I JATTI menghasilkan dua poin rekomendasi. Pertama, menuntut pemerintah RI mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada pribumi, usaha kecil, serta mengeliminir dominasi oligarki. Kedua, menuntut pemerintah RI mengevaluasi tata kelola dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, energi, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Dukung Resolusi PBB Sementara untuk isu-isu internasional menghasilkan empat poin rekomendasi. Pertama, mendukung resolusi PBB tentang melawan Islamophobia, dan meminta pemerintah agar mengimplementasikan resolusi internasional tersebut dalam perundang-undangan, kebijakan dalam negeri, maupun politik luar negeri Indonesia. Kedua, meminta kepada PBB untuk konsisten dalam mengimplementasikan resolusi melawan Islamophobia, dengan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melakukan praktik Islamphobia. Ketiga, menolak penyimpangan seksual LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer plus) dan segala bentuk propagandanya yang mengatasnamakan HAM, serta meminta pemerintah RI mengembangkan layanan terapi yang komprehensif dan layak untuk para penderita LGBTQ+. Keempat, mendukung penuh perdamaian dunia dan solusi komprehensif terhadap kemerdekaan Palestina, stabilitas Afghanistan, konflik Yaman, Suriah, Kashmir, Uyghur, Rohingya, dan Turkistan Timur, sesuai pembukaan UUD 1945. (TG)
POPULER
