KESEHATAN

Studi Double-Blind Ivermectin Mengungkapkan Pasien COVID Lebih Cepat Sembuh, Kurang Menular

Sebuah studi double-blind Israel telah menyimpulkan bahwa Ivermectin, anti-parasit murah yang banyak digunakan sejak 1981, mengurangi durasi dan penularan Covid-19, menurut Jerusalem Post, Rabu (04 Agustus 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Eli Schwartz, pendiri Pusat Pengobatan Perjalanan dan Penyakit Tropis di Pusat Medis Sheba di Tel Hashomer, mengamati sekitar 89 sukarelawan yang memenuhi syarat berusia di atas 18 tahun yang telah dites positif terkena virus corona, dan tinggal di hotel Covid-19 yang dikelola negara. Setelah dibagi menjadi dua kelompok, 50% menerima Ivermectin, dan 50% menerima plasebo. Setiap pasien diberi obat selama tiga hari berturut-turut, satu jam sebelum makan.Sebanyak 83% peserta menunjukkan gejala saat perekrutan. Ada 13,5% pasien memiliki komorbiditas penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, hipertensi atau kanker. Usia rata-rata pasien adalah 35, mulai dari 20 hingga 71 tahun. Pengobatan dihentikan pada hari ketiga, dan pasien dipantau setiap dua hari sesudahnya. Pada hari keenam, 72% dari mereka yang diobati dengan Ivermectin dites negatif untuk virus, vs 50% dari mereka yang menerima plasebo. Sementara itu, hanya 13% pasien ivermectin yang dapat menginfeksi orang lain setelah enam hari dibandingkan dengan 50% dari kelompok plasebo - hampir empat kali lipat. Tiga pasien dalam kelompok plasebo dirawat di rumah sakit karena gejala pernapasan, sementara satu pasien ivermectin dirawat di rumah sakit karena sesak napas pada hari penelitian dimulai - hanya untuk dipulangkan sehari kemudian dan dipulangkan ke hotel dalam kondisi baik. "Studi kami menunjukkan pertama dan terutama bahwa ivermectin memiliki aktivitas antivirus," kata Schwartz, menambahkan. "Ini juga menunjukkan bahwa hampir 100% kemungkinan seseorang tidak akan menularkan dalam empat sampai enam hari, yang dapat menyebabkan memperpendek waktu isolasi untuk orang-orang ini. Ini bisa memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar," lanjutnya. Studi, yang muncul di server pracetak MedRxiv dan belum ditinjau oleh rekan sejawat. Yang mengatakan, Schwartz menunjukkan bahwa penelitian serupa - 'meskipun tidak semuanya dilakukan dengan standar double-blind dan plasebo yang sama dengannya' - juga menunjukkan hasil yang menguntungkan untuk obat tersebut. (mth)

Mahasiswa Asal Bogor Lahirkan Inovasi Bantal Pereda Gangguan Rahang

Bogor, FNN - Mahasiswa asal Bogor, Jawa Barat, Nabila Ramdani melahirkan sebuah inovasi berupa bantal pereda gangguan sendi rahang atau temporomandibular disorder (TMD). "TMD secara signifikan menyebabkan ketidaknyamanan dan mempengaruhi aktivitas hidup sehari-hari, seperti gangguan tidur," ungkap Nabila saat ditemui di Bogor, Kamis, 5 Agustus 2021. Menurut dia, alat yang mengedepankan teknologi terapi laser itu merupakan basis terapi yang aman, non-invasif, tidak menyakitkan, serta hanya membutuhkan waktu perawatan yang singkat. Kemudian, efeknya relatif lebih cepat jika dibandingkan penanganan gangguan sendi rahang lainnya, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pasien setelah perawatan, "Inovasi ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi penderita TMD untuk mendapatkan kualitas tidur dan penanganan yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi penurunan produktivitas dikalangan masyarakat akibat nyeri TMD dan gangguan tidur terkait TMD," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Bantal tersebut dirancang dengan menyempurnakan bentuk bantal ideal, menggunakan bahan ramah lingkungan dan ergonomis menyesuaikan postur tubuh manusia saat tidur. Alat berbentuk bantal pada umumnya itu dilengkapi dengan relay timer yang akan menghentikan paparan laser jika alat telah bekerja selama 15 menit. Timer berfungsi memutus otomatis listrik sesuai dosis aman penggunaan terapi laser tingkat rendah, yakni 660 nanometer. Material bantal yang digunakan yaitu lateks karena dapat mengikuti bentuk tekanan kepala, leher, dan bahu sehingga memberikan penyangga dan kenyamanan yang tepat. "Bantal lateks dapat membantu mencegah panas berlebih karena struktur selulernya. Lateks tetap sejuk secara alami sepanjang malam dan memberikan sirkulasi udara maksimum," ujar Nabil. Menurutnya, produk ini juga memanfaatkan serat bambu sebagai sarung bantal yang bersifat antibakteri, hipoalergenik, serta dapat secara alami menyerap kelembapan dan panas. Inovasi tersebut ia rancang bersama para mahasiswa kedokteran lainnya, yakni Muhammad Refal Akbar, Al Ghumaisha, Ahmad Ghazalli Darwis, dan Andi Muhammad Irsyad Baso, dengan selain oleh drg. Nursyamsi, M.Kes. Berkat inovasi itu, para mahasiswa tersebut berhasil mendapatkan dana hibah dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta (PKM-KC) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (MD).

RSUD Babel Tambah 100 Tempat Tidur Pasien COVID-19

Pangkalpinang, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menambah 100 tempat tidur untuk pasien COVID-19, guna mengantisipasi kasus penularan virus corona yang melonjak. "Penambahan tempat tidur ini untuk penanganan pasien COVID-19 berstatus berat dan sedang," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA di Pangkalpinang, Kamis. Ia mengatakan, penambahan 100 tempat tidur ini diperuntukkan 50 pasien COVID-19 dalam kondisi berat dan 50 pasien COVID-19 berstatus sedang, sebagai langkah pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Kita menambah fasilitas untuk penanganan pasien covid dengan status berat, karena ruang isolasi berat baru ada 25 tempat tidur sehingga fasilitas tempat tidur harus ditambah," ujarnya. Menurut dia langkah pemprov ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan COVID-19 juga harus didukung masyarakat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, agar penyebaran virus corona dapat ditekan. "Ikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah dalam menjalankan PPKM Level 3 dan 4, kita terus berupaya melakukan sosialisasi dan membuat kebijakan termasuk melakukan pendisiplinan masyarakat, tetapi kunci keberhasilan itu semua adalah kebersamaan kita bersama untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya. Ia menyatakan berdasarkan dari data yang masuk dari Dinas Kesehatan Babel per tanggal 3 Agustus 2021, jumlah kasus orang terkonfirmasi virus corona mencapai 34.998 jiwa atau mengalami peningkatan 831 kasus dibandingkan hari sebelumnya 34.167 kasus. Melihat data tersebut, orang nomor satu di Babel itu langsung memerintahkan Satgas Covid -19 Kota Pangkalpinang agar gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan tetap memperhatikan sektor ekonomi agar tidak terpuruk. "Pembatasan ini kita terapkan dengan tetap memperhatikan sektor ekonomi, kesehatan, aspek sosial, dan aspek lainnya. dengan harapan PPKM level 3 dan 4 di Babel bisa turun, maka pesan saya kepada petugas, layanilah masyarakat dengan hati yang tulus, penuh kesabaran, iklas dan humanis sehingga tidak timbul masalah baru," katanya. (sws)

Melawan Covid19: Intimasi dan Nutrisi

Oleh Daniel Mohammad Rosyid VAKSINASI massal melawan flu Covid-19 saat ini semakin dipaksakan. Terakhir BIN dilibatkan dalam vaksinasi santri pesantren. Bahkan sertifikat vaksin kini dijadikan syarat mobilitas. Ada rencana untuk menjadikannya sebagai syarat administrasi untuk memperoleh pelayanan publik. Kebijakan penanganan covid yang terlambat dan inkonsisten sehingga tidak efektif justru dijadikan alasan bagi vaksinasi paksa massal ini. Langkah ini dipijakkan pada pendakian yang rapuh, dan inkonstitusional tapi sekaligus jahat. Ada 4 alasan mengapa vaksinasi tidak relevan dalam menghadapi Flu Covid-19. Pertama, covid-19 sebagai flu adalah self-limiting disease dan ditularkan lebih melalui droplet. Virus sulit menular di ruang terbuka, panas dan berkelembaban tinggi. Ada upaya sesat mengubah Covid-19 sebagai bukan flu, ditambah dengan narasi virus menular melalui aerosol dan OTG, sehingga pandemi Covid-19 ini menjadi semacam teror biologis. Padahal flu itu tidak ada obatnya; vaksin bukan obat flu. Perangkat paling ampuh melawan flu adalah imunitas tubuh baik yang bawaan ataupun yang diperoleh melalui gaya hidup sehat manusia sebagai makhluq multi-dimensi, bukan sekadar makhlus biokimia semacam binatang. Anak muda yang sehat yang terpapar Flu Covid-19 akan mengalami gejala flu biasa atau sedikit lebih berat namun akan sembuh dengan sendirinya dengan bantuan obat flu plus multivitamin terutama vitamin D. Flu Covid-19 memang bisa mematikan jika menyerang manusia dengan penyakit tak menular bawaan (comorbid) seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, atau kanker dan pasien yg mengalami malnutrisi. Malnutrisi ini memperparah comorbid yang sudah ada pada pasien terduga Covid-19. Apalagi lansia. Jika ditangani dengan benar, angka kesembuhan covid-19 sangat tinggi. Tidak mengherankan karena Covid-19 memang sesungguhnya hanya flu. Apapun varian dan mutasinya, Covid-19 tetap hanya flu. Kedua, vaksin-vaksin yang beredar saat ini hanya memperoleh otorisasi darurat. Efikasinya tidak meyakinkan. Keluhan ikutan pasca imunisasi cukup banyak, sebagian malah mematikan. Kedaruratan ini highly debatable dan berpotensi maladministrasi publik. Hemat saya, kedaruratan justru diakibatkan oleh pandemisasi flu Covid oleh WHO, serta hampir semua protokol "kesehatan" nya, terutama pembatasan mobilitas lokal. Semburan narasi bahwa penularan melalui kerumunan telah mengantar pada protokol 3M (menutup mulut dan hidung dengan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Padahal tertular flu bagi warga muda yang sehat malah lebih baik daripada vaksinasi dengan hasil imunitas yang masih meragukan. Dengan nutrisi yang sehat, natural herd immunity melawan flu lebih murah daripada vaksinasi dan tanpa menghancurkan ekonomi. Ditambah dengan isolasi baik di rumah ataupun di rumah sakit, sumber-sumber imunitas manusia sebagai makhluk multi-dimensi justru tergerus habis. Padahal imunitas dibangun sebagian besar justru melalui keakraban interaksi manusiawi, aktifitas fisik dan mental di ruang terbuka di bawah matahari, serta nutrisi seimbang. Mobilitas lokal, apalagi metabolik (berjalan dan bersepeda), seharusnya justru dipromosikan pada saat karantina wilayah diterapkan. Ekonomi lokal bisa tetap berputar. Kedaruratan yang menjadi alasan pemaksaan vaksinasi massal adalah hasil kebijakan yang keliru atau bahkan maladministrasi publik : kebijakan bukan untuk melayani publik, tapi melayani pihak tertentu seperti industri farmasi. Ketiga, pemerintah mestinya menjalankan amanah konstitusi dengan mengambil politik kesehatan yang melindungi segenap bangsa melalui kemandirian sektor kesehatan. Politik kesehatan kita seharusnya lebih preventif dan promotif. Sudah lama sistem kesehatan nasional kita bermasalah : kuratif, tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak mandiri karena banyak tergantung pada industri farmasi asing. Vaksinasi dengan vaksin buatan sendiri (bukan impor) akan lebih diterima. Comorbid dan malnutrisi yang menggerogoti kesehataan publik kurang memperoleh perhatian serius dan makin terbengkalai akibat pandemisasi Covid-19 ini. Keempat, politik kesehatan yang benar adalah yang menempatkan publik bukan sekedar pasien atau pesakitan, tapi juga produsen kesehatan sebagai public goods. Publik adalah manusia yang merdeka yang tidak saja memiliki tanggungjawab atas kesehatan tubuhnya sendiri tapi juga memiliki potensi untuk ikut menyediakan kesehatan. Vaksinasi paksa massal melawan flu Covid-19 tidak saja merampas kemerdekaan sipil warga negara yang bertanggungjawab, tapi sekaligus a waste of public money Imunitas nasional melawan flu covid-19 dapat dibangun dengan intimasi dan nutrisi massal.. Bukan dengan isolasi dan vaksinasi paksa massal. Penulis, Rosyid College of Arts Gunung Anyar.

BPJS Ketenagakerjaan Salurkan APD ke RS Latumeten

Ambon, FNN - BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kesehatan di RS tingkat II dr J.A. Latumeten Ambon. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Mangasa Laorensius Oloan, menyatakan, bantuan APD kepada tenaga kesehatan merupakan rangkaian promotif preventif di masa pandemi COVID-19. "Bantuan yang diberikan sebanyak 35 paket APD lengkap berupa baju hazmat, masker, pelindung wajah, sarung tangan, sepatu dan penutup kepala," katanya di Ambon, Rabu. Dikatakannya, bantuan tersebut terkait dengan kemitraan BPJS Ketenagakerjaan dengan RS tingkat II dr J.A. Latumeten Ambon. "Kemitraan yang dibangun terkait layanan kepesertaan, serta pelayanan pasien COVID-19. Kita berharap bantuan APD dapat membantu tenaga kesehatan dalam melayani pasien," katanya. Selain bantuan APD pihaknya juga memberikan bantuan berupa masker, vitamin, bantuan pangan sehat berupa paket sembako dan poster kesehatan kepada sejumlah perusahaan di Kota Ambon, Tual dan Masohi Bantuan katanya telah disalurkan ke sejumlah perusahaan yang telah mendaftarkan kepesertaan BPJAMSOSTEK serta tidak pernah mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja. Kepala seksi tata usaha dan urusan dalam RS tingkat II dr J.A. Latumeten Ambon, Mayor Hermawan menyampaikan terima kasih atas bantuan APD dari BPJS Ketenagakerjaan. RS tingkat II dr J.A. Latumeten katanya merupakan salah satu RS rujukan COVID-19 di kota Ambon, sehingga bantuan ini sangat diperlukan tenaga kesehatan karena setiap hari bergantian menangani pasien COVID-19. "Dalam satu hari tenaga kesehatan kami menggunakan 50 APD, karena dari penerimaan pasien, ruang isolasi penunjang laboratorium hingga radiologi menggunakan APD," katanya. (sws)

Ketua MPR RI Meminta Kemenkes Tambah Pusat Isolasi Terpusat COVID-19

Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menambah pusat isolasi terpusat guna menangani pasien COVID-19 di Bali, Yogyakarta, Malang, dan Solo. “Kementerian terkait harus meningkatkan upaya penanganan pasien COVID-19, seperti menambah pusat isolasi terpusat,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima oleh ANTARA di Jakarta, Rabu. Permintaan akan penambahan isolasi terpusat merupakan respon dari Ketua MPR terkait empat daerah dengan angka kematian COVID-19 yang masih tinggi hingga saat ini. Menurut Bamsoet, dibanding melakukan kontrol melalui dokter puskesmas oleh pasien yang isolasi mandiri, akan lebih mudah untuk memantau perkembangan kesehatan dengan isolasi terpusat. Selain itu, Ketua MPR juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memberi dukungan kepada Dinas Kesehatan di empat daerah tersebut. Terutama untuk meningkatkan kinerja dan mengevaluasi sistem penanganan ataupun perawatan pasien COVID-19 di setiap fasilitas kesehatan. “Khususnya di rumah sakit, sehingga dapat menekan atau menurunkan tingginya angka kematian,” kata Bamsoet. Banyaknya kasus penurunan kondisi pasien ketika melakukan isolasi mandiri juga menuai perhatian dari Bamsoet. Ia meminta agar Pemerintah Pusat segera membentuk satuan tugas yang melibatkan TNI-Polri untuk melakukan penjemputan pada pasien yang menjalani isolasi mandiri untuk dibawa ke isolasi terpusat. “Agar mendapat penanganan yang cepat dan tepat,” kata Bamsoet menambahkan. Pandemi COVID-19 tidak dapat dikendalikan dengan hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan atau perangkat pemerintah. Bamsoet meyakini, bahwa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam setiap kebijakan ataupun program penanganan pandemi COVID-19, salah satunya adalah melalui program vaksinasi, dapat menekan angka kematian dari COVID-19. “Sampai saat ini, vaksin COVID-19 terbukti menurunkan risiko gejala berat,” ucapnya. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, lebih dari 21 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan dosis kedua dan lebih dari 48 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan dosis pertama. (sws)

Sejumlah Nakes Terpapar COVID-19, Pelayanan UGD PKM Nunukan Dibatasi

Nunukan, FNN - Sehubungan dengan sejumlah tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat jaga yang terpapar COVID-19, maka pelayanan pada Unit Gawat Darurat (UGD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, dibatasi. Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh PKM Nunukan bahwa layanan UGD sebelumnya berlangsung selama 24 jam maka hingga waktu yang belum ditentukan akan dibatasi hanya sampai pukul 21.00 Wita. "Sehubungan dengan adanya beberapa orang tenaga dokter dan perawat jaga UPT Puskesmas Nunukan yang terkonfirmasi positif COVID-19 layanan UGD 24 jam dibatasi hanya sampai pukul 21.00 Wita saja," demikian pengumuman yang dikeluarkan PKM Nunukan, yang dipantau Selasa ini. PKM Nunukan juga meminta maaf kepada masyarakat karena pelayanan tidak dapat dilakukan secara maksimal dengan membatasi jam layanan mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita. Bahkan masyarakat atau pasien yang membutuhkan pelayanan di atas waktu tersebut agar langsung ke RSUD Nunukan. Pembatasan layanan UGD PKM Nunukan mulai berlangsung sejak 2 Agustus 2021 hingga dokter dan perawat selesai menjalani isolasi mandiri. Kepala UPT PKM Nunukan dr Ika yang dihubungi via telepon selulernya, Selasa, belum mendapatkan jawaban. Telepon selulernya masih belum diaktifkan. (sws)

Puluhan Personel Polres Mimika Terpapar COVID-19

Timika, FNN - Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata mengemukakan 20 anggotanya saat ini melakukan program isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 yang diduga terpapar saat mereka berintreaksi dengan warga masyarakat. "Ada 20 orang anggota yang sekarang melakukan isolasi mandiri setelah dilakukan pemeriksaan cepat antigen. Tim akan mendatangi rumah mereka untuk memeriksakan anggota keluarganya, lalu di rumah mereka akan dipasangi stiker isolasi mandiri supaya semua orang melakukan pengawasan bersama-sama," kata AKBP Era Adhinata di Timika, Selasa. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, khusus di lingkungan keluarga besar Polres Mimika tercatat sudah sekitar 10 orang. "Beberapa hari lalu ada anggota kami yang bertugas di Polsek Mimika Baru meninggal dunia karena positif COVID-19. Ada juga anggota Bhayangkari yang menjadi korban dan keluarga besar Polres Mimika lainnya sudah banyak yang menjadi korban COVID-19 yang menular sangat cepat," ujar AKBP Era Adhinata. Kapolres menyebut bahwa anggota Polri dan TNI yang setiap saat membantu pemerintah, baik dalam hal melakukan pengamanan maupun memfasilitasi gerai vaksin berisiko besar terpapar wabah COVID-19. "Memang anggota kami sebagai garda terdepan sangat berisiko, karena setiap saat selalu kontak dengan warga masyarakat, apalagi warga masyarakat masih banyak yang tidak percaya, bahkan tidak mau tahu dengan protokol kesehatan," ujar Kapolres Mimika. Menurut dia, para pejabat terkait di lingkungan Polres Mimika kini dihadapkan dengan beban tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama unsur Pemkab Mimika dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19, terutama dalam hal mendeteksi dini terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19. "Sekarang ini semua aparat babinsa, babinkamtibmas bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan dinas kesehatan turun langsung ke lapangan untuk melakukan swab antigen kepada orang-orang terdekat dari mereka yang sudah positif COVID-19. Ini butuh kerja sama yang harmonis supaya mereka yang berpotensi menularkan COVID-19 ke orang lain bisa segera dideteksi, kemudian melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan melekat dari semua pihak," katanya. Mengingat penularan COVID-19 di Mimika kini semakin meningkat dengan jumlah korban meninggal dunia yang terus bertambah, Polres Mimika menyiagakan layanan bebas pulsa call center 110 selama 1x24 jam agar warga bisa melaporkan jika ada yang membutuhkan pertolongan terkait kasus COVID-19. "Apabila ada warga masyarakat yang merasa terpapar COVID-19 dan membutuhkan pertolongan segera, silakan menghubungi call center 110. Tim kami akan berkoordinasi dengan PIC 119 Dinas Kesehatan Mimika untuk mendatangi alamat penelepon untuk melakukan swab antigen atau mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat," kata Era Adhinata. Hingga Senin (1/8), jumlah kumulatif COVID-19 di Mimika mencapai 8.624 orang, dengan jumlah pasien sembuh 7.513 orang, dan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 129 orang atau 1,49 persen dari kumulatif kasus. Kasus kematian tertinggi akibat COVID-19 di Mimika terjadi pada periode 1 Juli hingga 31 Juli 2021 sebanyak 67 orang dengan rata-rata kasus kematian per hari mencapai 4,5 kasus. (sws)

Pasien Sembuh dari COVID-19 di Palangka Raya Bertambah 54 Orang

Palangka Raya, FNN - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan pasien yang dinyatakan sembuh dari paparan COVID-19 di kotanya bertambah 54 orang sehingga akumulasi kasus sembuh mencapai 8.027 jiwa atau 82,03 persen dari total kasus positif. "Data tersebut berdasar laporan Satgas COVID-19 kemarin. Meski tingkat kesembuhan cukup tinggi tapi protokol kesehatan harus terus diterapkan secara ketat," kata Fairid di Palangka Raya, Selasa. Satgas Palangka Raya masih mencatat penambahan 32 kasus positif COVID-19 sehingga akumulasi warga Palangka Raya yang positif terjangkit virus tersebut mencapai 9.785 orang. Selanjutnya berdasar data Satgas COVID-19 Palangka Raya di wilayah "Kota Cantik" warga yang positif dan masih menjalani perawatan sebanyak 1.359 orang atau sebanyak 13,89 persen dari total kasus positif. Dari seluruh kasus COVID-19 yang ada juga tercatat sebanyak 399 orang di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini meninggal dunia usai terjadi penambahan 12 kasus warga meninggal. Data tersebut berhasil dihimpun dari seluruh wilayah di Kota Palangka Raya mencakup lima kecamatan yang mencakup 30 kelurahan. Bertambahnya kasus COVID-19 tersebut, menurut dia, juga bentuk keseriusan pemerintah kota dalam melakukan penelusuran kontak erat antara masyarakat dengan pasien positif. Sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui tim gugus tugas terus melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi, deteksi dini, pengamanan hingga penanganan kasus. Pemerintah Kota Palangka Raya pun mengajak masyarakat di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai upaya meminimalkan potensi dan mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 yang tak kunjung usai. Pemerintah juga memperketat pemberlakuan PPKM skala mikro untuk memperkuat pencegahan dan penanganan COVID-19 di tingkat bawah. "Sementara untuk mengantisipasi kekurangan pasokan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah provinsi maupun para distributor gas oksigen," kata Fairid. (sws)

BPJAMSOSTEK dan IAPI Ajak Akuntan Pahami Pentingnya Jaminan Sosial

Jakarta, FNN - BPJAMSOSTEK bersama dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menggelar webinar bertema Perlindungan Pekerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Aspek Akuntansi Iuran Bagi Perusahaan untuk memberi pemahaman pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi akuntan. Kegiatan yang disiarkan secara daring, dibuka secara resmi oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin dan turut hadir Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Selasa. Tarkosunaryo dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan webinar ini untuk dapat lebih memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial serta perlakuan akuntansi terkait iuran BPJAMSOSTEK. Zainudin dalam sambutannya menyatakan semua profesi pasti memiliki risiko, tidak hanya bagi profesi yang pekerja di lapangan, tetapi juga bagi pekerja kantoran seperti para akuntan. "Para akuntan, baik KAP maupun auditor/akuntannya, harus menjadi role model perlindungan jaminan sosial. Apalagi jaminan sosial ini bersifat mandatory, jika belum jadi peserta dan belum melaporkan data dengan benar maka belum comply dengan regulasi," kata Zainudin. BPJAMSOSTEK kini memiliki lima program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKm), serta program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kelimanya memiliki manfaat yang beragam diantaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100 persen gaji selama 12 bulan pertama, dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh jika peserta dalam masa pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu. Manfaat lain, santunan 48 kali upah terakhir yang dilaporkan untuk peserta BPJAMSOSTEK yang meninggal karena kecelakaan kerja. Selain itu masih ada manfaat berupa santunan kematian sebesar Rp42 juta bagi peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk dua anak mulai dari jenjang pendidikan dasar (TK) hingga perguruan tinggi maksimal 174 juta. Sedangkan untuk JKP, ada tiga manfaat yang diberikan yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Zainudin juga mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadi role model dengan memastikan program jaminan sosial ketenagakerjaan terlaksana dengan baik di perusahaan yang sedang diperiksa oleh para akuntan publik, sebab Jamsostek ini merupakan program mandatori dari negara. Sementara itu, Pejabat pengganti sementara (Pps.) Kacab BPJAMSOSTEK Jakarta Pluit Ridwan mendukung kerjasama itu karena bernilai strategis memberi pemahaman dan perlakuan akuntansi pada iuran. "Webinar ini menambah wawasan bagi peserta dan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Ridwan. (sws)