ALL CATEGORY
Sri Mulyani antara Korupsi Bail Out FPJP Century dan Kenaikan Anggaran Pertahanan untuk Danai Pilpres
Oleh Faisal Sallatalohy | Pemerhati Ekonomi dan Politik Sri Mulyani menjadi saksi mata serta terlibat langsung dalam kesepakatan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun anggaran 2024 yg dilakukan secara tertutup antara Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor pada November 2023 lalu. Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani bertanggung jawab atas kenaikan anggaran pertahanan sekitar US$ 5 miliar atau Rp 77 dengan menggunakan mekanisme refokusing dan realokasi APBN. Kenaikan anggaran kementrian yg dipimpin prabowo ini sangat janggal dan sulit dipertanggungjawabkan. Pertama, kenaikan anggaran ini, dilakukan sebulan setelah APBN disahkan bersama DPR pada 16 September 2023. Secara prosedural memang tidak bermasalah. Tapi secara moral tentu saja bermasalah. Dikarenakan kenaikan anggaran dilakukan secara dadakan, tertutup, tidak melibatkan DPR dan tanpa diawali riset. Tiba-tiba anggaran dinaikan oleh Jokowi dan Prabowo tanpa diketahui apa dasar pertimbangan dan kelayakannya. Kedua, kenaikan anggaran tidak sesuai kebutuhan belanja sebagaimana yg sudah disepakati dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah tahun 2020-2024 sebesar US$ 20,75 miliar. Dengan adanya kenaikan, maka postur penarikan utang meningkat jadi US$ 25,75 miliar. Kenaikan anggaran fantastis di luar perencanaan kebutuhan yg sudah ditetapkan, tanpa direvisi terlebih dahulu adalah langkah manipulatif yg cenderung koruptif. Kenaikan anggaran pastinya harus dibarengi dengan proses revisi untuk menaikan jumlah kebutuhan agar setara dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, sulit untuk mengukur efektifitas kenaikan anggaran jumbo Rp 77 triliun untuk mengejar kenaikan Minimum Esential Force (MEF) sesuai target 100% di tahun 2024. Empat tahun memimpin, dengan model kenaikan anggaran serta penarikan pinjaman luar negeri yg meningkat, Prabowo gagal menaikan indeks MEF pertahanan. Sebaliknya malah turun dan selalu gagal mencapai target. Data kementrian pertahanan mencatat, Selama periode 2015-2018, rata-rata capaian MEF meningkat ke level 75,54% dan berhasil melampaui target 75,54. Namun ketika Prabowo memimpin pada 2019, capaian MEF justru turun menjadi 63,19% dari target 68,90%. Padahal di periode ini terjadi peningkatan anggaran pertahanan yg tinggi. Di 2020, kembali turun menjadi 62,41% dari target 72%. Sementara capaian MEF 2021-2022 sampai hari ini belum dipublis oleh kemenhan. Hal ini dikarenakan ada perubahan penilaian MEF sementara dasar hukumnya belum diterbitkan. Artinya, selama 2 tahun (2021-2022), kemenhan melakukan penilaian terhadap MEF tanpa punya payung hukum. Tentu saja, tanpa payung, apapun bisa dilakukan, subjektif, manipulatif dan prosesnya sesuai selera menteri pertahanan. Penilaian atas penggunaan anggaran mau dilakukan dengan cara apapun, terserah menteri pertahanan. Tapi mau disembunyikan serapat apapun, akhirnya terbongkar juga. Lantaran didesak Ganjar dan Anies pada debat capres terakhir, akhirnya Prabowo mengakui sendiri. MEF 2021-2022, memang rendah, tidak mencapai target karena dihambat gelombang Covid. Pengakuan ini sekaligus menjawab kelanjutan penurunan capaian MEF di tahun 2023 kemarin. Hanya mencapai 65,49%. Jauh dari target 79%. Masalahnya, Kegagalan Prabowo meningkatkan kepasitas MEF selama 4 tahun memimpin, terjadi ditengah kenaikan anggaran pertahanan yg cukup tinggi. Kementerian Keuangan mencatat, Pada tahun 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6%, dari Rp106,83 triliun menjadi Rp125,79 triliun. Anggaran kembali dinaikan menjadi Rp 133,3 triliun di 2022. Lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023 kemarin. Jika ditotalkan, secara akumulatif, Prabowo telah menghabiskan Rp 692,92 triliun sepanjang 2019-2023. Dari jumlah itu, Rp 380 triliun khusus untuk belanja alustista. Tapi apa yg dihasilkan ? Indikator MEF justru turun dan selalu gagal mencapai target. Ini harus diusut !! Masalahnya, kenaikan anggaran belanja kementrian pertahanan, mayoritasnya, dipenuhi dari pinjaman luar negeri. Eksesnya, utang luar negeri kemenhan pada periode tersebut meningkat tajam. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, Utang kementrian Pertahanan naik dari US$ 1,75 miliar di 2018 menjadi US$ 4,35 miliar pada 2019. Meningkat lagi jadi US$ 4,41 miliar pada 2020. Dua tahun berikutnya meningkat jadi US$ 5,96 miliar di 2022. Kembali meningkat tajam menjadi US$ 7,13 miliar per kuartal III/2023. Namun apa yg dihasilkan kementrian peetahanan dari kenaikan anggaran tiap tahun diikuti utang yg menggunung? Indikator kinerja pertahanan, rontok semua. Bukan hanya gagal mencapai target MEF, Sejumlah data pertahanan dan sistem kemanan jungkir balik semua! Mulai dari global peace index (GPI) yg jatuh dari peringkat 41 pada 2014 ke peringkat 53 dari 163 negara dunia (Institute for Economics and Peace, 2023l). Selain itu, global militarisation index (GMI) juga turun peringkat 95 di tahun 2019 ke peringkat 124 di 2023 (Bonn International Centre for Conflict Studies, 2023). Lebih menyakitkan lagi bagi rakyat, Andi Widjayanto mengungkapkan, total alustista yg datang di sepanjang era Jokowi, 87% justru merupakan hasil belanja dengan menggunakan anggaran menteri sebelumnya, Ryamizad. Sementara yg didatangkan dari hasil belanja menggunakan anggaran Prabowo hanya 13% dari total 100% alustista yg didatangkan. Pertanyaannya, apakah dana Rp 363 triliun hanya mampu mendatangkan 13% dari total belanja alustista selama 4 tahun memimpin? Sungguh indikasi penggunaan anggaran yg sangat koruptif! Masalahnya adalah selama ini pertahanan merupakan sektor tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum lain, terutama KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. Sehingga setiap dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia negara. Bagaimanpun juga Hal ini perlu diusut. bukan saja Prabowo dan Jokowi yg bertanggungjawab, melainkan juga Sri Mulyani. Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani wajib dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Sri Mulyani terus menyepakati kenaikan anggaran jumbo dan penarikan pinjaman luar negeri ugal-ugalan di kementrian Pertahanan dengan hasil kinerja yg gagal dan model penggunaan anggaran yg cenderung koruptif? Bukannya mengevaluasi dan menahan, pada Nobember 2023 lalu, Sri Mulyani turut terlibat dalam pembicaraan tertutup bersama Prabowo dan Jokowi di Istana Bogor untuk kembali menyepakati kenaikan anggaran pertahanan secara dadakan. Apa yg menjadi dasar kenaikan anggaran tersebut ? Tidak ada yg tau selain mereka bertiga. Pastinya kenaikan anggaran ini sulit dirasionalkan. Empat tahun memimpin, dengan model kenaikan anggaran tajam, prabowo sulit mencapai taeget MEF. Apalagi ini yg hanya tersisah 7 bulan masa jabatan. Mustahil Prabowo mampu menaikan pencapaian MEF dari 65% menjadi 100%. Disparitas kesenjangannya terlalu jauh. Secara matematis butuh waktu 2 periode kepemimpinan. Kenyataan ini menunjukan ada yg tidak wajar. Ada udang di balik batu. Boleh jadi, Prabowo, Jokowi dan Sri Mulyani sedang bersekongkol, sengaja menaikan anggaran pertahanan untuk diselewengkan ke salah alamat. Bantu mendanai money politik menangkan Prabowo-Gibran di pilpres 2024. Keterlibatan Sri Mulyani dalam hal ini, nyaris sama dengan keterlibatannya dalam penggelapan dana Bailout dan FPJP Bank Century senilai Rp 6,8 triliun untuk mendanai kemenangan SBY-Budiono pada pilpres 2009 lalu. Sebagai menteri keuangan era itu, Sri Mulynai dan Budiono (Gubernur BI) merekayasa status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik hingga waiib diselamatkan. Semua unsur penyelamatan Century dimanipulasi. Mulai dari rekayasa Obligasi BLBI menjadi berbunga dan perjual belikan, rekayasa jumlah DPK, rekayasa tempo transfer DPK menjadi 8 bukan, hingga rekayasa pembayaran jumlah DPK per akun nasabah. Hasilnya dana bailout dan FPJP Century hilang. Menguap sebagai modal pemenangan Pilpres SBY-Budioyono 2009. Berdasarkan kesaksian skretaris panitia pemilihan cawapres 2009, Mayjend Kurdi Mushropa menyatakan, diantara 9 daftar nama Cawapres, tidak ada nama Budiono. Namun last minute, namanya dimunculkan, sering dengan hilangnya dana talangan Century. Namun dalam kasus ini, Budiono dan Sri Mulyani terselmatkan hingga hari ini. Kekuasaan justru menumbalkan 3 manusia di jajaran direksi BI yg hanya mengikuti perintah Budiono, Sri Mulyani dan SBY. Diantaranya Budi Rochadi, Siti Fajriyah dan Budi Mulya. Namun belakangan, Sri Mulyani akhirnya mengundurkan diri lantaran tidak mampu menghadapi tekanan politik dan hukum yg menuntut agar dirinya diadili. Di saat yg sama, SBY tidak mampu menjamin perlindungan terhadap dirinya. Pada Mei 2010, seluruh farksi dalam gelaran rapat paripurnah, meminta farksi demokrat mendesak Presiden SBY untuk memberhentikan Sri Mulyani sebagai pihak yg bertanggungjawab atas kasus Century. Akhirnya Sri Mulyani memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan dan meminta perlindungan kepada Bank Dunia dengan bayaran sebagai agen para bandar global untuk mempengaruhi kebijakan politik-ekonomi Indonesia lewat kedudukannya sebagai eksekutif Bank Dunia. Boleh jadi hal ini juga sedang menimpa Sri Mulyani saat ini yg sedang diterpa isu pengunduran diri. Entah hoax atau bukan, tidak penting. Pastinya, Sri Mulyani juga pastinya cemas. Di tengah kenaikan anggaran pertahanan yg tertutup dan koruptif, Sri Mulyani juga pasti khawatir dengan statusnya sebagai menteri keuangan yg bertanggungjawab atas polemik tersebut. Bagaimana jika Prabowo dan Jokowi kalah ? Siapa yg akan menjamin perlindungan kepadanya?
Sri Mulyani Mundur dari Kabinet?
Jakarta, FNN - Soal isu Sri Mulyani akan mengundurkan diri, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Sri Mulyani sendiri, karena beliau sedang berada di Davos, bertemu dengan World Economic Forum. Tetapi, istana sudah mulai membantah bahwa tidak ada rencana pengunduran diri Sri Mulyani. Namun, seperti yang sudah sering kali terjadi, setiap kali ada bantahan istana, orang malah akan menduga bahwa benar. “Saya kira ini pertemuan terakhir Sri Mulyani dengan para finansier dunia di Davos. Kini Davos mulai menjadi sumber baru untuk melihat human solidarity karena soal lingkungan, terutama, dan soal krisis moneter yang disebabkan oleh sistem kasino capitalism,” ujar Rocky Gerung di kanal you tube Rocky Grung Official edisi Jumat (19/1), menanggapi isu akan mundurnya Sri Mulyani dari kabinet Jokowi. Menurut Rocky, kalau kita ikuti logika-logika filsafat ekonomi dunia, saat ini justru sedang terjadi upaya untuk mengembalikan ideologi koperasi karena penghormatan lingkungan dan hak asasi manusia. “Saya kira Sri Mulyani ada di Davos untuk menerima ceramah baru dari para kapitalis dunia bahwa dunia berubah, tapi mengapa Indonesia masih begitu rakus dengan sumber daya,” ujar Rocky. Rocky menduga Sri Mulyani akan menjadikan hal ini sebagai semacam perenungan bahwa kalau dia pulang ke Indonesia, dia dituntut untuk memulihkan martabat Indonesia di mata dunia dengan cara menghormati lingkungan, dengan meninggalkan cara-cara untuk mengeksploitasi alam. Cara itu harus dia wujudkan dengan sikap etisnya, yaitu dia mundur, karena selama ini dia bagian dari perusakan itu, karena dia mengiyakan pembiayaan infrastruktur yang basisnya adalah perusakaan lingkungan. “Jadi, Sri Mulyani bertanggung jawab secara ekologi terhadap kerusakan ekonomi Indonesia. Dan ini dalam jangka Panjang nanti akan dihitung orang bahwa Sri Mulyani jadi agen dari kapitalis internasional untuk menjamin stabilitas ekonomi dan sistem keuangan kita. Itu sudah menjadi pendapat umum,” jelas Rocky. “Tetapi, ada kesempatan pada Sri Mulyani untuk bertobat, mengatakan bahwa oke saya bersalah dan saya menjebakkan Indonesia dalam potensi hutang, dan ini semuanya adalah hutang yang dibuat secara serampangan,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, ada kesempatan bagi Sri Mulyani untuk mengakui kesalahan kebijakan Jokowi. Jangan sampai dia menjadi bagian yang akan membela kebijakan buruk dari Jokowi. (ida)
Gibran Pintu Ambruknya Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA mendorong Gibran menjadi Walikota Solo Jokowi telah mengingkari komitmen dan pandangannya bahwa Gibran tidak tertarik politik. Mendukung usaha bisnis lebih baik ketimbang menolong untuk menjadi pejabat publik. Masyarakat membaca demikian dalam merefleksikan perjalanan Gibran yang saat ini bagai \"nasi telah menjadi bubur\". Gibran itu bubur, bukan masa depan. Gibran yang oleh Majalah Tempo disebut sebagai anak haram Konstitusi menjadi pelanjut dari kekacauan yang dilakukan Jokowi. Negara Indonesia sudah mengalami musibah berat dengan memiliki pemimpin bernama Jokowi. Kini dibuat lebih ruwet lagi oleh Gibran putera mahkota yang kurang bermutu. Ketika Jokowi tertipu oleh bacaan salah tentang dirinya yang seolah-olah hebat, berprestasi dan disayangi, maka ia percaya diri untuk terus mengorbit Gibran. Pucuk dicinta ulam tiba, tempat penitipannya adalah Prabowo, perwira yang mahir memuja muji. Jadilah Cawapres dukungan partai-politik. Untuk kemajuan Indonesia, katanya. Entah maju kemana dengan menggendong Gibran. Malah jadi teringat lagu mbah Surip \"ta gendong kemana-mana\". Rupanya Jokowi salah rasa, salah kalkulasi, dan salah prediksi. Gibran bukan solusi cerdas tetapi langkah blunder untuk tidak menyebut bodoh. Rakyat yang sudah sering ditipu dan dibohongi kini melawan dan menuntut kejujuran. Segala upaya untuk menyukseskan Gibran akan gagal. Andaipun kecurangan berhasil memenangkan, maka itu bukan berarti selesai. Rakyat tidak suka politik dinasti. Gibran adalah pintu ambruknya kekuasaan Jokowi. Sekurangnya tiga faktor penyebab, yaitu : Pertama, bermotif kepentingan keluarga dengan pamanda Usman dan ibunda Iriana yang berperan besar atas lolosnya Gibran sebagai Cawapres. Putusan MK menjadi masalah berkepanjangan. MK-Gate adalah skandal dan pintu butut runtuhnya kekuasan Jokowi. Kedua, Gibran tidak menyelesaikan tugasnya sebagai Walikota Solo. Seperti bapaknya dahulu yang juga tidak menyelesaikan masa jabatannya di DKI. Pola lompat kodok ini menjadikan Gibran sebagai \"karbit\" penggelegar suara. Suara kecaman dan kutukan masyarakat atas perilaku politik tidak bertanggungjawab. Ketiga, gara-gara Gibran maka Presiden sibuk menjadi tim sukses. Perhatian pada fungsi pemerintahan menjadi kacau. Kabinet tidak terkonsolidasi bahkan kocar-kacir. Ancaman mundur dari banyak Menteri merupakan persoalan serius. Jika para Menteri nyata-nyata mundur maka tamatlah Jokowi. Seruan pemakzulan Jokowi mendapat minyak pembakar dari politik dinasti dan cawe-cawe Jokowi. Gibran cepat atau lambat akan menjadi magnet untuk perlawanan rakyat semesta. Mahasiswa, buruh, santri, emak-emak, aktivis atau elemen lain akan bergerak melawan politik dinasti atau nepotisme. Politik dinasti itu menginjak-injak demokrasi, meracuni kultur, menyuburkan oligarki, diharamkan konstitusi, merusak cita-cita pendiri bangsa, serta melanggar hukum. Undang-undang mengancam politik dinasti atau nepotisme dengan penjara maksimal 12 tahun, artinya itu adalah tindak pidana berat. Jokowi seperti Raja frustrasi yang siap untuk bunuh diri. Gibran adalah pisau bunuh diri (suicide knife) Jokowi. (*) Bandung, 19 Januari 2024
Hasil Survei Bloomberg Menunjukkan bahwa Anies Akan Memenangkan Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Sebuah media ekonomi berpengaruh di Amerika Serikat, Bloomberg, Kamis (18/1) membuat sebuah publikasi yang mengejutkan tentang Pilpres Indonesia. Hasil survei yang mereka lakukan terhadap para ekonom dan analis senior memperoleh satu data bahwa Anies meraih nilai tertinggi untuk menjadi pengganti Jokowi. Publikasi hasil survei tersebut dituangkan dalam sebuah artikel berjudul “Economists Favor Jokowi Critic as Top Choice to Lead Indonesia” ‘Para Ekonom Menjagokan Kritikus Jokowi sebagai Pilihan Utama untuk Memimpin Indonesia’ atau para ekonom menjadikan Anies sebagai pilihan utama untuk menggantikan Jokowi. Di bawah judul besar tersebut, terdapat subjudul “Former Jakarta Governor Baswedan Leads in Blomberg Survey” ‘Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Unggul di Survei Bloomberg’ dan subjudul berikutnya “Respondents Jokowi See a Jokowi Dynasty As a Bane for Economy” ‘Responden Menilai Dinasti Jokowi itu Sebagai Kutukan Terhadap Perekonomian Indonesia’. Dari 17 responden yang disurvei oleh Bloomberg, 10 orang di antaranya atau sekitar 58,8% mengatakan politik dinasti di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan memberikan petanda baik bagi pasar dan perekonomian. Dalam penilaian para responden, politik dinasti itu terlihat ketika Jokowi mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan pasangan ini berjanji akan meneruskan semua program ekonomi Jokowi, termasuk masalah hilirisasi dan pembangunan ibukota negara baru nusantara di Kalimantan Timur. Ketika ditanya skor para calon presiden dari tiga orang calon presiden, responden Bloomberg memberikan nilai tertinggi kepada Anies, yakni 33 poin; kemudian Prabowo di urutan kedua dengan 29 poin; dan Ganjar Pranowo terendah dengan 28 poin. Yang juga cukup menarik dan saat ini sering menjadi perdebatan adalah Bloomberg meyakini Pilpres akan berlangsung dua putaran. “Ini jelas sangat berbeda dengan narasi yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi dan tim paslon 02 melalui publikasi berbagai lembaga survei yang belakangan ini sangat masif,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point edisi Kamis malam (18/1). Para responden juga sangat yakin bila Anies memenangkan Pilpres maka dia bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dari 5%, sementara Presiden Jokowi yang sebelumnya dalam janji-janji kampanyenya menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai 7%, gagal mewujudkan janjinya. “Survei yang dilakukan Bloomberg pada Januari 2024 ini, kendati hanya dilakukan di kalangan ekonom dan analis ekonomi senior, namun ini makin memperkuat prediksi bahwa Anies akan memenangkan Pilpres kali ini,” ujar Hersu. Sejumlah lembaga survei juga sudah mengonfirmasi elektabilitas pasangan Anies - Cak Imin terus meroket, sementara Prabowo - Gibran terus menurun. Jadi, satunya tren naik dan satunya tren turun. “Biasanya, kalau sudah mendekati masa-masa pencoblosan, kalau yang sudah trennya naik akan naik terus, sementara yang turun akan turun terus. Sementara, Prabowo dan Gibran terus-menerus melakukan blunder. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat elektabilitasnya makin tergerus,” tambah Hersu. Kendati suara Prabowo terus menurun dan Anies terus naik, namun berbagai lembaga survei tampaknya sepakat bahwa peta pertarungan Pilpres 2024 mengerucut pada pasangan Anies – Cak Imin dan Prabowo – Gibran. Jadi tinggal dua pasang kuda pacuan. Sementara, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, tampaknya tidak masuk dalam perhitungan. Lembaga Uting Riset dari Australia, misalnya, mereka melakukan survei setelah Debat Capres perdana. Anies yang dalam debat tampil dominan dan superior mendapat limpahan kenaikan suara 6%. Sebaliknya, pasangan Prabowo turun 6% dan pasangan Ganjar Mahfud MD turun 2%. Uting memperkirakan dengan kenaikan elektoral Anies dan menurunnya Prabowo maka suara keduanya pada Pilpres 14 Februari pada hari H akan sama atau equal. Sementara itu, lembaga survei Indonesia Political Opinion/IPO yang melakukan survei pada 1 - 7 Januari 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo - Gibran saat ini bertahan. Meski masih bertahan di posisi pertama, tapi tidak sampai 50%, melainkan hanya 42,3%; diikuti pasangan Anies - Muhaimin di posisi kedua dengan 34,5%; dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan 21,5%. Sejumlah lembaga survei lain juga mengunggulkan Prabowo - Gibran di tempat teratas, namun mereka mengakui bahwa elektabilitas Anies – Cak Imin terus naik. Yang lebih membuat mereka yakin bahwa Anies akan terus naik adalah karena militansi para pemilih Anies – Cak Imin yang sangat tinggi. “Jadi, kalau pemilihnya sangat militan, kendati angkanya lebih kecil dari Prabowo – Gibran, kemungkinan mereka masih akan naik sangat tinggi, sementara pasangan Prabowo - Gibran kendati angkanya lebih tinggi tetapi militansinya rendah maka mereka rentan untuk mengalihkan dukungannya.” “Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa wajar kalau banyak yang memprediksi bahwa setidaknya suara Prabowo dan Anies akan sama pada pilpres nanti,” ujar Hersu. (ida)
Percuma Jokowi Memaksakan Kehendak karena Ide Generasi Baru Tidak Mungkin Dihalangi
Jakarta, FNN – Hampir di setiap pemilu, selalu ada fenomena baru yang menjadikan pemilu menarik diikuti atau bahkan tidak diikuti oleh masyarakat. Jika pada pilpres 2019 ada fenomena emak-emak yang luar biasa perannya dan itu mengingatkan kita pada gerakan serupa di Argentina Plaza De Mayo, pada 2024 kali ini muncul generasi Z yang kemuculannya tidak by desain. Tiba-tiba sejarah memanggil mereka hingga terjadilah situasi seperti sekarang ini. Gen Z bangkit melawan antidemokrasi. “Itu yang bikin kaget, partai-partai tua itu atau terutama istana yang makin lama makin lapuk, masih berupaya untuk nempel-nempel dinding politiknya dengan segala macam cara. Dan tidak ada gunanya memperpanjang isu tentang keberlanjutan kalau dia sudah dibatalkan oleh pikiran generasi baru,” ujar Rocky Gerung di kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (18/1). Mestinya, lanjut Rocky, teori berlanjut. Itu artinya, generasi baru Gen Z ini mau melanjutkan yang disebut continuity oleh Jokowi. Tetapi, mereka tidak mau sehingga yang berlanjut generasi tua yang sebenarnya tidak mungkin, karena generasi tua ini dalam 3-5 tahun ke depan sudah di bawah rumput hijau (meninggal). “Jadi, kita mau melihat bagaimana ide itu hidup dan ide itu tidak mungkin ditimbun oleh manipulasi. Atau ide generasi baru untuk melihat masa depan tidak mungkin terhalang lagi oleh pengerahan massa, oleh kebulatan tekad. Jadi, percuma Jokowi memaksakan kehendak,” ujar Rocky. Saat ini, menurut Rocky, orang sudah tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi harus selesai, bahkan harus dihalau supaya jalan ke arah Indonesia emas bukan yang dimaksudkan oleh Jokowi, tapi yang dipilih sendiri oleh Gen Z melalui fasilitas teknologi, kreativitas kelompok-kelompok ini, dan itu yang menghidupkan politik di seluruh dunia. Jadi, tambah Rocky, semua hal yang kita percaya sebagai riset akademis akhirnya tiba di Indonesia. Jokowi dan gengnya tidak mengerti berbicara tentang politik keberlanjutan karena yang mereka bicarakan masih tentang Muldoko, Wiranto, atau siapa lagi. Akibatnya, anak-anak muda ini menganggap buat apa keberlanjutan tapi orang-orang yang sudah lanjut masih mau lanjut juga. Ini perubahan sosiologis yang bersifat sunatullah, kata Rocky, sehingga ada semacam rumus dasar yang disediakan oleh alam semesta supaya generasi itu tumbuh. “Jadi, tidak mungkin menahan generasi karena dasarnya adalah hidup ini berubah dan evolusi manusia itu setara dengan evolusi sejarah. Apa yang kita yakini sebagai perubahan itu bukan karena didesain, tapi memang kemestian alam,” ujar Rocky. Jadi, kata Rocky, dasar-dasar itu sama sekali tidak dimengerti ketika Jokowi rapat keluarga untuk memastikan bahwa Gibran 2024 wakil presiden, 2029 jadi presiden dan wakil presidennya Kaesang, dan seterusnya. Jokowi berpikir bahwa generasi itu adalah generasi dia dalam 30 tahun ke depan. Nah, sekarang diperlihatkan atau dibantah langsung oleh alam semesta bahwa tidak begitu, ada generasi yang tumbuh dengan idenya sendiri. (ida)
Takedown Videotron Anies Menjadi Bahan Bulian Netizen
Jakarta, FNN – Sampai saat ini, masalah videotron Anies Baswedan yang di-takedown masih menjadi topik menarik yang banyak diperbincangkan di berbagai media, terlebih media social. Karena itu, siapa pun pelaku yang telah melakukan take down terhadap videotron Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi tersebut, dipastikan sedang menyesali perbuatan konyolnya. Atau, bisa jadi malah mendapat teguran keras karena tindakan konyolnya berdampak sangat buruk. Alih-alih berhasil menghalangi publik dari paparan kampanye Anies, yang terjadi justru sebaliknya. Publik se-Indonesia, bahkan seluruh dunia, kini menjadi tahu ada perilaku buruk dari anasir jahat antidemokrasi yang tengah menghalangi Gen Z mengekspresikan aspirasi politiknya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia. Akibat peristiwa tersebut, nama Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar, saat ini makin meljit. Sebaliknya, nama pasangan Prabowo- Gibran yang didukung oleh rezim Jokowi, khususnya Gibran, kian terpuruk. “Siapa sih yang berkeinginan menghalangi Anies Baswedan, saya kira semua orang di Indonesia ini juga sudah tahu. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point FNN edisi Kamis (18/1). Jika kita amati, percakapan di media sosial dan media konvensional dalam 3 hari terakhir ini benar-benar didominasi oleh narasi takedown videotron. Tak hanya itu, muncul juga berbagai tagar, seperti Anies Deserve Better dan berbagai tagar lain. Hal itu tercermin dari pemantauan yang dilakukan oleh Drone Emprit yang menyatakan benar bahwa ada upaya untuk menandingi viral dan trendingnya videotron Anies Bawedan dari pendukung paslon 02. Mereka misalnya mencoba membuat tagar “rame-rame pindah ke 02” dan lain sebagainya, namun tampak sekali tagar itu dimainkan oleh akun-akun robot. Sementara, isu videotron dan anies deserve better dicuitkan oleh akun organik dan lebih berhasil mendorong percakapan. Di samping berbagai tagar, percakapan di media sosial, khususnya platform X, menjadikan takedown videotron sebagai bahan ledekan, bulian, dan candaan. Sebagai contoh, akun dari @_bangFU, misalnya, mencuit begini, “Itu videotron apa batas usia? Kok gampang sekali diturunkan. Namaste.” Sementara, akun @denroishere mencuit, ”Itu videotron apa matahari? Kok banyak yang kepanasan. Namaste.” Jelas bahwa ledekan soal batas usia ditujukan pada Gibran yang bisa lolos menjadi calon wakil presiden karena syarat batas usia yang diotak-atik Mahkamah Konstitusi yang diketuai pamannya. Sedangkan cuitan soal kepanasan menyindir penguasa yang kepanasan karena videotron dipasang dan dibiayai oleh gen Z dan kpoppers yang tergabung dalam fanbase @aniesbubble dan all Project. Penurunan videotron Anies juga dikaitkan dengan pihak-pihak yang berkuasa, yang selama ini memang berusaha menghalang-halangi Anies dengan berbagai cara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi memang tidak menginginkan Anies menjadi capres. Takedown videotron Anies juga dihubungkan dengan soal kepanikan dari rezim penguasa. (ida)
Hanya Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 Negara Ini Terhindar dari Perang Baratayudha
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PERTARUNGAN politik dalam suksesi kali ini sudah semakin terbuka ketiga kontestan sudah mulai semakin seru dan semakin beringas hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran teratas sudah distikma curang ,maka pasangan 01,dan 03 mulai melakukan koalisi untuk menghambat 02. Begitu juga PDIP mulai resa dengan mencuat nya Gerindra sudah berada di atasnya . Di samping pertarungan pilpres juga muncul isu pemaksulan oleh petisi 100 terhadap Jokowi yang diterima Menkopohukam ,dan Ketua DPR memberi tanggapan tentang pemaksulan . Diksi Pemilu tanpa Jokowi yang menjadi jargon petisi 100 dianggap akan terjadi kecurangsn jika Jokowi masih ikut cawe-cawe. Jika Jokowi berhasil dimaksulkan maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan akan timbul kegoncangan dan bisa saja TNI akan masuk sebab sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 Dan MPR di gradasi menjadi lembaga tinggi maka Negeri ini sudah tidak mempunyai pintu darurat. Tidak adanya pintu darurat akan memicu perebutan kekuasaan dan tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan dua kelompok pendukung antar yang mendukung Jokowi dan memusuhi Jokowi akan terjadi perang Brontoyudo. Chaos ini akan terjadi kalau para negarawan tidak mampu mengembalikan tatanan mula Indonesia merdeka yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Para pengusung Neo Liberalisme harus nya mulai sadar bahwa bangsa ini bukan bangsa yang individualisme . Kesalahan terbesar para pengusung Neo Liberalisme memaksakan pikiran pikiran barat yang basis Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme pikiran seperti ini dianggap kemajuan dan UUD 1945 dianggap Mitos oleh Deny Indrayana dan banyak teman teman mereka yang menganut dan mendukung untuk mengamandemen UUD 1945.ternyata akibat menganggap UUD 1945 Itu mitos digantilah UUD 1945 Dengan UUD 2002,Sementara Pembukaan UUD 1945 tidak diganti apa akibat nya rusaklah tatanan bernegara sebab hubungan pembukaan dan batang tubuh itu adalah hubungan sebab akibat. Dan di dalam pembukaan UUD 1945 itu ada pokok pokok-pikiran pembukaan UUD 1945 Yang berupa Pancasila . Pokok pokok pikiran itulah sebagai desain negara berdasarkan Pancasila yang kemudian di uraikan didalam batang tubuh UUD 1945. Maka batang tubuh UUD 1945 itulah Praksis nya Pancasila jadi masih banyak yang ngomong bagaimana Pancasila itu di jalankan Padahal pendiri negeri ini sudah menerjemahkan dan memberi kan tafsir secara praksis untuk menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Maka yang di sebut dengan Ideologi Pancasila itu ya UUD 1945.Ketika UUD 1945 diganti dengan UUD ,2002 maka yang diamandemen itu adalah Ideologi Pancasila. Jika kita tidak waspada akan terjadi perang saudara Brontoyodo sudah mendekati kenyataan karena Indonesia sudah pecah akibat dari neo Liberal .Akumulasi dari berbagai elemen yang kalah pilpres akan berkolaborasi ,yang ingin menjatuhkan Jokowi,PDIP yang diprediksi akan kalah mulai ditinggalkan oleh tokoh dan pendukung nya , sementara Jokowi masih kuat dengan dukungan rakyat yang hampir 75% ,isu dinasti politik ,politik cawe cawe ,UU Omnibuslaw, yang menciptakan ketidak adilan ,isu oligarki. Akan bermuara menuju chaos jika tidak ada lagi kesadaran berbangsa dan bernegara sementara sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 Negeri ini tidak mempunyai pintu darurat penyelamatan .Sejak kedaulatan rakyat diamandemen menjadi kedaulatan partai politik Kerusakan negeri ini tentu tidak hanya ditimpahakan hanya pada Jokowi saja sementara PDIP yang hampir 10 tahun tidak disentuh bahkan tinggal glanggang colong playu. Yang lebih mengherankan yang mengusung jargon perubahan justru akan berkolaborasi dengan PDIP .Ini menjadi ukuran perubahan yang bagaimana jika orang alim berkolaborasi dengan kaum akhli maksiat rupanya akan menghalalkan segala cara. Petisi 100 ini tujuannya awalnya mulia ingin kembali ke UUD 1945 dan ingin melengserkan Jokowi sebelum pilpres ini. Sah saja tetapi ketika banyak anggotanya mendukung 01 masih ikut copras-capres bahkan ketuanya menjadi tim sukses, saya melihat sudah tidak murni kembali ke UUD1945 sebab bagaimana bisa berkolaborasi dengan Neo Liberal. Padahal yang diperjuangkan UUD 1945 dan Pancasila tetapi masih mendukung copras capres yang berdasarkan UUD 2002 dengan sistem liberal . Karut marut negeri ini akibat UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisne, kapitalisme harus diakhiri dan para tokoh bangsa ini harus duduk bersama sebagai negarawan untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran nya harus segerah melakukan gerakan mempersatukan bangsa Indonesia dengan kesadaran penuh kembali pada titik kordinat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Visi Merdeka,Bersatu ,Berdaulat,Adil dan Makmur .kembali pada UUD1945 dan Pancasila jika bangsa ini akan selamat.(*)
CAPER Catatan Permana (Part 3), Cara Efektif Rakyat Melawan Pemilu Curang: Laporkan dan Viralkan
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik Halloooo Guys, Saudara-Saudariku di seluruh Nusantara di manapun berada. Bertemu kembali dalam tajuk CAPER (Cari Perhatian/Catatan Permana) part yg ke-3… Pemilu dan Pilpres tinggal menghitung hari. Sebuah proses sakral dalam ritual demokrasi untuk menentukan siapa pemimpin negeri ini lima tahun ke depan. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar dan kaya raya. Semuanya kita punya, tapi sayang semuanya bukan punya kita. Bagaimana bangsa ini kembali berdaulat ? Tentu dengan cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Pemilu yang jurdil (jujur dan adil) insyaAllah pasti akan melahirkan pemimpin yang jujur dan adil juga sesuai slogan “Vox populi Vox Dei” (Suara rakyat adalah suara Tuhan). Tapi kalau Pemilu curang ? Otomatis juga pasti akan melahirkan Pemimpin yang curang. Kalau pemimpin curang ? Jangan harap akan ada rakyat dan kepentingan nasional bangsa kita di dalam dadanya. Untuk itu, mari bersama kita kawal dan jaga secara serius Pemilu ini. Kalau ada kecurang jawabannya hanya Dua “Lapor dan Viralkan !” Kalau dulu nenek moyang kita menggunakan senjata bahkan bambu runcing bertempur mengusir penjajah, hari ini mari kita gunakan Hand Phone kita sebagai senjata ampuh untuk merekam, memvideokan, memotret setiap gejala dan kecurangan yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Rakyat harus menjadi pejuang-pejuang tangguh penjaga demokrasi Pemilu dari upaya kejahatan Pemilu Curang. Ada aparat negara yg mobilisasi pegawai dan anak buahnya memilih salah satu Paslon ? Lapor dan Viralkan ! Ada oknum pejabat yg gunakan fasilitas negara untuk kampanye kan kelompok dan kandidat tertentu ? Laporkan dan Viralkan! Ada oknum partai politik, tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, aparat negara, serta perangkat pemerintah lainnya membagi-bagikan uang dan Sembako pemerintah lalu mengajak, mengarahkan untuk memilih Paslon dan Parpol tertentu ? Lapor dan Viralkan ! Kalau perlu, sesuai serua mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantiyo, bangun posko-posko Indonesia Siaga, Siskamling Pemilu di kampung-kampung, warung-warung, rumah sebagai posko perjuangan untuk melawan kecurangan. Ingat, nasib bangsa kita, anak cucu kita ditentukan melalui pintu Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 nanti. Sekali kita salah pilih dan lalai mengawalnya ?? Maka lima tahun bahkan puluhan tahun ke depannya kita juga yang akan sengsara dan menderita.. Ayooo, Lapor dan Viralkan setiap gejala dan potensi kecurangan Pemilu di sekitar anda. Laporkan kepada pihak yang berwajib baik Panwaslu dan Polisi setempat, lalu Viralkan melalui Hand Phone dan sosial media yang kita miliki. Mari kita selamatkan Indonesia, dengan cara melawan Pemilu curang agar memang lahir Pemimpin-Pemimpin negara dari hasil pilihan rakyat. Salam Indonesia Jaya. Jakarta, 17 Januari 2024
CAPER Catatan Permana (Part 2): Tiga Syarat Utama Cara Menumbangkan Penguasa Curang
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik TIDAK pernah kondisi sosial politik masyarakat negeri Wakanda separah ini sejak merdeka. Sebagai negara penganut demokrasi, kekuatan Civil Society adalah sumber kekuatan utama rakyat untuk berdaulat di tanah airnya sendiri. Namun ironisnya, yang terjadi saat ini adalah ; hampir tidak ada pilar-pilar utama sumber kekuatan Civil Society itu yang tidak terbelah. Baik itu kelompok agama, organisasi massa, kelompok ekonomi, aparatur negar bahkan Trias Politika pun, tercerai berai bagai buih ombak di lautan. Sehingga, rezim yang berkuasaa saat ini seakan bisa melakukan apa saja seenak dengkulnya. Mulai dari Konstitusi, Hukum, Asas, Norma dan Etika bernegara semua diinjak-injak takluk di bawah kuasanya, tanpa ada satupun perlawanan yang berarti. Banyak yang marah, banyak yang teriak, bahkan juga sudah banyak yang masuk penjara dan mati. Tetapi, rezim hari ini semakin menjadi-jadi membunuh demokrasi dan malah ingin membangun Politik Dinasti keluarganya. Lalu pertanyaannnya, apakah rakyat masih punya peluang untuk menghentikan kesewenang-wenanngan ini? Jawabannya Pasti Sangat Bisa atas izin Allah SWT.. Karena tak ada kekuasaan yang abadi, tak ada kesewenang-wenangan akan menang. Ini hanya masalah waktu dan momentum. Karena kekuasaan itu hanyalah sihir. Sihir dari manipulasi otak dan mental kita sendiri yang lemah dan tertipu daya. Karena kekuasaan dalam bernegara itu toh juga mandat dan amanah dari seluruh rakyat itu sendiri bukan? Yang diberikan sementara dan otomatis bisa diambil kembali kapan saja… Yaitu dengan tiga syarat : 1. Luruskan niat, menumbangkan kekuasaan yang curang itu adalah atas nama kebenaran, keadilan, dan kebaikan rakyat bersama atas izin Allah SWT. Niat yang lurus dan baik, akan memberikan aupra energi luar biasa dan spirit perjuangan yang dahsyat! Bangsa ini punya sejarah akan hal itu, dengan merdeka dari penjajahan kolonial ratusan tahun. 2. Turunkan ego, karena, hanya dengan persatuan dan kesatuan, kekuasaan yang sekuat apapun akan bisa tumbang dan dihancurkan. Kalau rakyat bersatu dan bergerak, bahkan para aparat keamanan dan negara pun pasti akan bersatu bersama rakyat. Peristiwa 1965 dan 1998 telah juga menjadi sejarah dan pelajaran kepada kita semua. 3. Tingkatkan nyali. Karena, kalau akal kita sehat dan jernih, tak mungkin 270 juta rakyat hanya takut dan tunduk hanya kepada satu kelompok kecil saja? Bahkan hanya pada satu keluarga saja? Beristighfarlah bagi yang muslim, bahwa, ketakutan akan kekuasaan semu itu hanya juga ilusi. Ibarat cerita seorang bocil menuntun kerbau besar dengan seutas tali. Padahal, kalau kerbau itu sadar, sekali goyangkan kepalanya, maka si bocil akan terlempar dan tumbang. Begitu juga analogi antara rakyat dengan penguasa. Kalau rakyat bersatu, Penguasa sekuat apapun akan bisa dibuat seperti lalat. Kalau tiga syarat utama di atas tadi bisa dilakukan oleh kelompok Civil Society, maka rezim kekuasaan ini akan tumbang dan rakyat akan bisa kembali berdaulat. Insya Allah. Jakarta, 18 Januari 2024
CAPER Catatan Permana (1): Kenapa Ada Ilusi Satu Putaran vs Dua Putaran?
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik BANYAK pertanyaan dari masyarakat yang melek politik, kenapa ada salah satu Paslon begitu gegap gempitanya mengkampanyekan keyakinan akan menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti? Padahal, semua tahu dan secara kasat mata akan mudah terukur bahwas secara scientific ilmiah dan fakta lapangan, kemenangan satu putaran yang berarti salah satu Paslon harus meraih suara 50 % plus satu suara dari tiga Paslon yang maju sungguh tidak akan mungkin terjadi. Kecuali? Melalui sebuah kecurangan yang super extraordinary dilakukan, dimana kecurangan tingkat Dewa ini hanya bisa dilakukan oleh pihak penguasa. Ingat itu! Berbagai tools dan narasi dipropagandakan secara massive melalui media massa. Bahkan berbagai lembaga survei terkenalpun seakan ikut berpartisipasi, dalam hal itu dengan merilis hasil survei seolah-olah mendekati angka di atas 50 persen. Meski kita semua sudah tahu sama tahulah ya guys, perilaku lembaga survei saat ini gimana gituh lho. Artinya, tentu sebagai netizen Indonesia yang terkenal kepo-sejagat perlu dong hal ini kita bedah dan analisa bersama. Masa hanya lembaga survei dan para juru bicara itu saja yang bisa bicara. Katanya negara demokrasi? Nah, kalau dari bisik- bisik tetangga yang kita dengar, kenapa pihak sebelah itu begitu getol mempropagandakan akan menang satu putaran itu, karena jawabannya adalah: 1. Mereka sudah tahu dan paham, kalau sempat Pilpres dua putaran, maka peluang mereka akan menang di putaran ke dua hancur lebur sudah. Kesaktian sebagai pemegang tongkat estafet kekuasaan akan rontok..tok..tok.. itu sudah hukum alam di bumi wakanda. Para taipan, sponsor, loyalis, kelompok oportunis termasuk para elit politik dan oligarkhi pasti akan panik dan loncat pindah kapal yang mau karam. Bisa juga cari pelampung atau juga bisa ambil sekoci pindah haluan, karena hal seperti itu sudah jadi tradisi di dunia perpolitikan negara Wakanda. Kapal mau karam, penumpang siap-siap tinggalkan nahkoda, sayonara. 2. Karena begitu banyaknya utang politik, utang ekonomi, bahkan utang ideologi yang harus dipenuhi sedangkan masa jabatan akan berakhir. Tentu semua utang itu hanya bisa dilunasi kalau masih berkuasa? Makanya butuh jaminan estafet kekuasaan dari darah daging politiknya sendiri dan komitmen politik yang kuat dari salah satu kandidat. Meski harus lompat pagar, berkhianat dan durhaka kepada orang-orang serta kelompok yang membesarkannya. Yang penting jawabannya bisa kembali berkuasa dan punya power atas kendali kebijakan negara. Yang lain “Bukan Urusan Saya\" Nahh cukup dua itu saja alasannya ya guys. Karena dua alasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan judul di atas. So, manakah yang akan benar prediksi nya? Satu putaran atau dua putaran? Biar waktu yang menjawabnya.. Salam Indonesia Jaya. Jakarta, 18 Januari 2023
POPULER
