FORUM-RAKYAT
Jadilah Rakyat yang Berdaulat, Bermartabat, dan Beradab
Hanya mental dan moral bejat yang lebih mengutamakan pembangunan IKN dari pada keutuhan Papua, sebaliknya bagi pemikir sehat akan sangat prihatin dan khawatir terbelahnya kedaulatan NKRI atas terancam terlepasnya PAPUA. hikmah terlepasnya Timtim yang telah banyak membawa korban) Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Wahai TNI POLRI, mohon kalian segera paham dan sadar, bahwa kalian telah menggadaikan dan menjerumuskan diri kepada perintah presiden dan antek anteknya yang sesat, yang akan membawa kehancuran NKRI!. Mau bantah? Memang, data yang lengkap ada ditangan penguasa, rakyat tidak akan mampu membeberkan fakta fakta busuk, sehingga rakyat seakan tidak berdaya untuk mengungkap konpirasi kejahatan yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematif dan masif oleh penguasa! Ada Pancasila, ada UUD \'45, tapi tidak ada yang berani GREGET atas indikasi kecurangan pemenangan pilpres 2019, wafatnya 700 petugas pemilu, spersikusi, intimidasi dan eksekusi terhadap para ulama, meringkuknya HRS, HBS, Munarman, dan lain lain yang paradok dengan masih berkeliaran bebas para koruptor kakap, para pecundang dan para pengkianat negara, lambanya penanganan kasus KM 50, kasus Gibran, terbunuhnya dr Sunardi dan lain lain, seakan semudah menggembar gemborkan telah terjadi tembak menembak antara laskar FPI pengawal HRS dengan aparat kepolisian di KM 50 jalan Tol Jakarta Cikampek. Nyaris siapapun yang memberitakan dan mengungkap masalah ini, akan jadi incaran, bidikan dan sasaran ( tembak ) para penegak hukum. Wahai rakyat bangsa Indonesia! Bangun dan bangkitlah untuk melawan kedzoliman ini, tunjukkan nyalimu sebagai ksatria sejati, sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat dan beradab! Namun harus dipahami, disadari dan diingat! Jangan men generalisasi TNI POLRI secara keseluruhan, karena sesungguhnya mereka para prajurit dan bhayangkara yang baik baik, yang hanya melaksanakan perintah atasanya dan ini sangat manusiawi sebagai manusia yang bermasa depan bersama keluarganya. Maka sebenarnya hanya segelintir orang di pemerintahan dan dijajaran TNI POLRI yang memotori dan memelopori kedzoliman dan kebiadaban ini. Sebagian besar TNI POLRI baik baik saja seperti yang kita harapkan dan ini bisa kita lihat megahnya masjid masjid dan mushola mushola di satuan TNI POLRI termasuk kegiatan sehari hari yang tetap dan terus melakukan perintah agamanya. Jija kita jujur, lihatlah disatuan satuan TNI, baik disatuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan administrasi sedang gigih gigihnya persiapan dan latihan sesuai peran, fungsi dan tugas pokok masing masing merespon para teman teman pahlawan yang berguguran dimedan operasi Papua. Sekali lagi, hanya segelintir orang saja, tapi mempunyai peran besar dijajaranya, yang membuat negara ini carut marut dan kacau balau. Saya yakin, jika karena seleksi alam dan segelintir manusia manusia jahat itu tergulung dan mampus, amanlah negara ini ! Jadi rakyat yang berdaulat, bermartabat dan beradab, jangan mau kalian terhanyut menjadi bahan bidikan, menjadi boneka ketakutan dan menjadi budak kedzoliman. Bangun dan bangkitlah, dalam satu niat, dalam satu kebulatan tekad dan dalam satu semangat untuk menumpas segelintir manusia itu, dengan cara cara berketuhanan, konsitusional, kompak, bersatu, terkodinir, terpadu, terkomando, terkendali, terarah, terus menerus, berdaulat, bermartabat dan beradab dengan menjauhkan diri dari rasa benci, fitnah dan bohong untuk menyelamatkan NKRI yang kita cintai ini, dengan membidik segelintir manusia jahat yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara itu, karena sesungguhnya rakyat yang kuatlah yang menjadikan negara ini kuat ! Semoga Allah swt, TYME, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan untuk NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia! Bandung, 29 Maret 2022
Presiden Ambigu Tolak Tunda Pemilu?
Negara bukan hanya milik pemerintah, hukum bukan hanya milik penegak hukum! Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Sebagai presiden tidak cukup dengan cuap cuap, tebar pesona atau tebar janji, tapi harus diujudkan dalam kepres, perpu atau sejenisnya. Bahwa penundaan pemilu sebagai wacana yang syarat melanggar UUD \' 45, yaa.. Bahwa berkali kali presiden Jokowi sudah mengatakan tidak ada pemikiran tunda pemilu, yaa.. Tapi jangan melupakan sejarah atau pengalaman, ketika Jokowi jadi Wali Kota Solo tidak pernah berpikir jadi Gubernur DKI, begitu juga saat jadi Gebernur DKI tak pernah berpikir untuk menjadi Presiden RI. Apalagi dikaitkan jabatan sekarang sebagai Presiden RI yang sah, meskipun banyak lika liku dan teka teki soal polemik kecurangan dalam pemenangan pilpres! Oleh karenanya dalam pernyataan sikap, presiden harus tegas tentang tidak atau ditundanya pilpres 2024. Namanya prediksi atau anggapan seburuk apapun boleh boleh saja, semisal diam diam rezim berbuat dan mempersiapkan segala sesuatu yang esensinya benar dan sah menurut undang undang atau peraturan pengganti undang undang hasil amandemen atau pembaruan / perubahan tanpa dipublikasikan atau disosialisasikan kepada rakyat atau sudah dibahas dengan DPR secara gopoh dan abal abal, yang akhirnya membenarkan pilpres 2024 ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian. Ini penting agar tidak menimbulkan polemik, teka teki atau apapun yang rentan dikembang biakkan, digoreng, digodog yang berpotensi dapat menimbulkan masalah kegaduhan negara. Seperti diketahui, bahwa negara terdiri dari unsur unsur pemerintah, rakyat, wilayah serta pengakuan hukum negara lain dan aspek aspek negara mencakup Idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, dimana baik unsur unsur maupun aspek aspek negara bisa di dukung oleh komplemen dan implemen masing masing, namun faktanya banyak paradok atau kejanggalan kejanggalan yang terjadi di negeri ini Di sisi lain pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kebijakan yang mengundang pro kontra dan polemik yang justru menamhah suasana gaduh seperti munculnya UU BPIP / HIP, Omnibus Law / Cipta kerja dan pemindahan IKN baru. Kita harus paham dan sadar perlunya selaras, serasi dan seimbang antara unsur unsur negara dan aspek aspek negara secara utuh dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang dicita citakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD \'45 untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang terutama kita harus paham dan sadar, bahwa penundaan pemilu atau pilpres 2024 akan mengakibatkan multi dimensi mala petaka bagi bangsa Indonesia dan NKRI. (Bandung, 28 Maret 2022)
Otak Udang
Binatang satu ini mempunyai kekhasan tersendiri dibanding binatang binatang lainya, yakni posisi kotorannya yang bersanding dengan otaknya! Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Saya khawatir ada kemiripan dengan cara berpikir rezim dalam pemindahan IKN baru menggunakan otak mirip otak udang ini, atau dengan bahasa lain ON / OFF dalam mencanangkan gagasanya untuk pindah IKN baru dalam situasi dan kondisi negara yang sedang kolap dan syarat paradok atau kejanggalan kejanggalan yang membuat cemas harap sebagian besar bangsa Indonesia. Lebih tragis lagi ketika ada indikasi kebijakan menggeneralisasikan siapapun dan pihak manapun yang mengkritik proyek ini akan berujung diperkarakan bahkan dipidanakan. Menjadi lebih konyol lagi ketika baru baru ini orang yang diberi wewenang Jokowi sebagai otorita IKN baru, belum belum telah memberikan sinyal minta iuran dari rakyat untuk pengerjaan proyek ini. Tentu saja himbauan sang otorita ini menimbulkan polemik dan kontradiksi bagi masyarakat awam, apakah himbauan ini sungguhan sebagai akibat tidak adanya dana lanjutan dari pemerintah atau adanya beberapa investor asing yang undur diri, atau juga sekedar motivasi keblinger yang membuat kita semakin cemas harap. Jika intimidasi para penegak hukum ini benar, selayaknya para pemikir pemikir ini digulung dan dipidanakan karena melanggar implementasi sistem demokrasi, kecuali jika ada indikasi kuat terdapat unsur unsur kebencian, kebohongan dan fitnah dari para pengkritik. Rezim harus paham dan sadar bahwa tidak ada gading yang tak retak. Setiap kegiatan di samping memiliki latar belakang pasti juga mempunyai tujuan dan sasaran yang dikemas dalam bingkai ruang dan waktu. Kejanggalan yang kita rasakan terkait munculnya IKN baru adalah, situasi dan kondisi negara yang sedang carut maut serta proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang seolah tidak berpikir panjang, integratif, komprehensif dan prioritas, bahkan cacat prosedur dan cacat hukum. Lihatlah situasi negara yang sedang krisis berbagai multi dimensi baik negara yang sedang tertimbun hutang menggunung atau kondisi rakyat yang cemas harap tentang masa depan bangsa dan negara. Pemindahan IKN baru ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur, tergolong kebijakan kontroversial yang mengabaikan segi geo strategis center of grafity negara, politis, ekonomi, phisis, psichis maupun prioritas. Saya sependapat daerah ini harus diperhatikan dan dimajukan baik fisik, kecerdasan dan kesejahteraanya, namun saya sangat tidak sependapat untuk dijadikan IKN baru. Secara argumentatif saya tidak yakin jika para pengawak kabinet atau para pejabat badan badan tinggi negara tidak mengerti argumentatif yang logis pragmatif, justru saya khawatir para pejabat tersebut telah terpapar mental erosi yang dibelenggu dan diselimuti energi negatif berupa konspirasi jahat secara terstruktur, sistematif dan masiv yang bermuara pada KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), yang akan lepas libat dan cuci tangan pada saat dan situasi yang tidak menguntungkan dan berpotensi membuat kerugian dan bahaya negara. Oleh karenanya, saya menghimbau dan mengingatkan kepada pihak pemerintah, untuk STOP dan menghentikan segala bentuk dan jenis intimidasi yang mengotori iklim demokrasi, dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan para penegak hukum. Juga kepada para penegak hukum, saya menghimbau dan mengingatkan, agar paham dan sadar bahwa penegak hukum bukan pemilik hukum serta pemerintah bukan pemilik negara. Bahkan dalam Undang Undang disebutkan, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat saya menghimbau dan mengajak untuk tetap kritis terhadap perkembangan dan dinamika pembangunan IKN baru yang masih jauh dari harapan. Manfaatkan, safaatkan dan ibadahkan ilmu dan profesi yang anda miliki untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. (Bandung, 27 Maret 2022)
Solusi Menjawab Masalah Bangsa
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Ini memang rumit, masalahnya telah terindikasi adanya konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masiv didalam dan diluar istana. Seandainya TNI POLRI konsisten dan konsekwen terhadap peran, fungsi dan tugas pokoknya, tidak akan ada RUU / UU BPIP / HIP, RUU / UU Omnibus Law / Cipta Kerja dan RUU / UU Pindah IKN baru. Dianalisir, TNI POLRI telah terindikasi menyimpang bahkan keluar dari rel roda pembangunan menuju dan mencapai kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, karena telah dimanfaatkan dan disalah gunakan oleh penguasa. Selama pemerintahan Jokowi banyak kebijakan kebijakanya yang melanggar UUD \' 45. Namun anehnya rakyat tidak bisa berbuat banyak karena setiap dalam proses pembuatan RUU / UU / PERPU secara kasat mata telah dibahas dan dibicarakan dengan DPR sebagai badan pembuat undang undang ( meskipun secara abal abal, gopoh dan cacat hukum). Kegagalan dan kebuntuan proses persidangan dan peradilan hukum di negara kita dalam kasus terbunuhnya enam laskar pengawal HRS, diprediksi akan terulang pada kasus terbunuhnya dr Sunardi yang ditersangkakan sebagai teroris. Dibebaskanya fonish dua polisi penembak laskar FPI saat kejadian di KM 50 oleh hakim / ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan, benar benar menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum tidak tau diri dan tidak punya malu, merusak marwah hukum di Indonesia. Ada Indikasi kuat adanya kong kalikong, kerjasama kejahatan, dan konpirasi Polisi dengan Hakim yang sangat vulgar dan menjijikkan! Boleh orang lain takut mengatakan hal ini, tapi bagi Sugengwaras yang sudah tua bangka ini tak ragu ragu menyampaikan hal ini. Dikaitkan dengan terbunuhnya dr Sunardi, inipun harus diusut tuntas atas kasus ini. Hukum bukan sepenuhnya milik para penegak hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan para penegak hukum tersebut diringkus / digulung, diusut tuntas, diadili dan dipidanakan, bahkan hukuman mati! Saya mengingatkan, hai para penegak hukum yang berkarakter sekelas ini, kalian sesungguhnya para pecundang, pengkianat dan pembunuh bangsa! Kalian hanya pintar dalam cari pembelaan, cari selamat melalui pasal pasal dan ayat ayat yang kalian rekayasa dan kalian pas pas kan, dengan tidak mempertimbangkan HAM yang senantiasa mengiringi dan mengimbangi hukum. Nampaknya, hakim segan dan takut kepada polisi, begitu pula sebaliknya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada polisi dan hakim yang menangani kasus km 50 dan terbunuhnya dr Sunardi dengan sangkaan sebagai teroris, jangan merasa puas dengan pendapat dan penanganan kalian. Kasus belum selesai, dan akan terus berlanjut, jangan seenak perut kalian, jangan remehkan rakyat, termasuk Sugengwaras yang sangat terbatas ini. Selama kalian tidak melakukan kujujuran, kebenaran dan keadilan, cepat atau lambat, kebenaran yang akan menggulung kalian. Wahai para penegak hukum! Jangan pernah kalian berkhayal, bahwa kalian tidak akan menanggung resiko derita dan siksa batin atas salah anda memutuskan suatu perkara kepada siapapun, karena Allah swt, TYME telah menjanjikan, sekecil atau sebesar apapun keburukan /kesalahan dan kebenaran / kebaikan yang kalian perbuat, akan ada balasanya, bisa nampak didunia maupun kelak diakhirat. Boleh percaya, boleh tidak, Allah swt ,TYME akan memperlihatkan kepada kita semua, naudzu billah min dzalik.... Selanjutnya, kepada seluruh masyarakat saya menghimbau, janganlah kalian putus asa, menyerah, menyia nyiakan ilmu kalian, terus berjuang melawan kedzoliman, ketidak jujuran, ketidak benaran dan ketidak adilan, yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara, tanpa mengedepankan fitnah, bohong dan benci, serta memedomani etos kerja yang berketuhanan, konstitusional, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dan dalam rangka mendukung menuju dan tercapainya tujuan nasional seperti yang tertuang pada UUD \'45, karena cara ini merupakan solusi terbaik untuk menjawab dan menyelesaikan masalah bangsa ! ALLAHU AKBAR !!! MERDEKA..
.jpeg)
Panjang Umurnya, Panjang Periode Jabatannya dan Panjang Siksa Kuburnya
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Entah setan apa yang merasuki raganya. Penguasa begitu gigih memburu harta dan tahta. Saling menghianati, menyakiti dan membunuh sesama. Syahwat dunia sampai mengabaikan norma-norma agama. Belajar ada kisah para sahabat Rasulullah. Banyak yang enggan dan keberatan memikul amanah.Takut menerima jabatan yang maknanya beban berat dan menderita. Terlebih pertanggunganjawabnya menghadapi dahsyatnya api neraka. \"Lakod kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harusnya menjadi cermin buat semua umat manusia. Bahwasanya kepemimpinan itu bukan perkara biasa, apalagi sampai berdusta dan semena-mena. Tak sekedar kata-kata dan karya. Pemimpin itu membawa jalan keselamatan di akhirat dan dunia. Sungguh tercela dan dalam kerugian besar bagi yang membangga-banggakan jabatan dirinya. Apalagi jika meraihnya dengan segala cara dan penuh angkara. Bagaikan miskin aqidah dan kering jiwanya. Panjang umurnya, panjang periode jabatannya dan panjang siksa kuburnya. Astagfirullahaladzim. (*)
Darurat Oligarki
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI DEMI mewujudkan kemakmuran dan keadilan, rakyat bersedia berhimpun dalan negara bangsa. Kemerdekaan Indonesia merupakan buah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebuah upaya kolosal yang harus ditebus dengan luka dan nyawa. Tidak sekedar mengusir penjajah, melainkan ada kekuatan spiritual dan patriotisme. Ada takbir Allahu Akbar, selain pekik merdeka yang menghidupi jiwa. Rakyat boleh tertindas, tapi tak akan pernah dirundung pesimisme. Menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, selalu ada dalam dada anak bangsa yang membara. Kesadaran kritis dan gerakan perlawanan tak pernah mati, meski harus melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Olgarki kini semakin berjaya menguasai negara. Akan tetapi rakyat tak pernah lari meninggalkan nasionalisme. Pemerintahan silahkan saja terus mengumbar represi membusungkan dada. Perlawanan aktifis pergerakan, sedikitpun tak kehilangan ritme. Kekuasaan tirani giat membungkam demokrasi dan selalu ada di setiap masa. Meski ternak-ternak oligarki terus berkembang biak menyusui pada kapitalisme dan globalisme. Mewujud rezim jumawa dan menganiaya rakyat tak berdaya. Indonesia masih bisa selamat, masih bisa memiliki masa depan cerah, selama masih ada keberanian dan idealisme. (*)
Pemerintah Sebaiknya Dipuja atau Dicerca?
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD DaALAM UUD \'45 disebutkan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Harus diakui bahwa faktanya banyak sumber sumber daya alam yang ada, baik minyak, timah, batu bara dan lain lain yang ada ditanah negara, tanah konsesi, dikelola oleh asing karena keterbatasan kemampuan kita. Dari lahan hak guna usaha itu ada perusahaan yang mendapatkan lahan puluhan hektar, ada yang ratusan hektar, atau total mencapai jutaan hektar tanah konsesi / hak guna usaha. Bisa dibayangkan semisal kelapa sawit, mulai proses penebangan hutan, penyiapan lahan, pengolahan lahan, proses perawatan, panen, dimana pihak asing mendapatkan keuntungan berlimpah. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya sejauh mana kesepakatan pemerintah dengan asing dalam hak guna usaha baik kebijakan, fasilitas maupun kemudahan kemudahan lainya. Sebagai bahan pembanding adalah negara tetangga kita, Malaysia yang bisa menjual minyak goreng kepada rakyatnya seharga 8.500 rupiah, sedangkan di Indonesia seharga 14.000 rupiyah / liter, inipun langka, harus mengantri seperti negara miskin. Ini mengingatkan kita saat awal awal pandemi dimana harga BBM dunia menurun termasuk negara negara sekitar kita, Malaysia, Singapura dan Filphina juga menurun, justru pemerintah Indonesia tidak bergeming menurunkan harga dan tetap pada harga semula. Dua kejadian ini layak kita menanyakan kepada pemerintah, apa sih sesungguhnya pandangan pemerintah terhadap rakyatnya? Mensejahterakan, membahagiakan, menyengsarakan, menindas, menjajah atau memanfaatkan rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sebagai obyek untuk mencari uang dengan menaikkan pajak pajak, harga harga kebutuhan pokok yang nyaris semuanya naik, mencekik tanpa ampun. Sesungguhnya dari dulu hingga kini pada esensinya tidak ada perubahan tujuan nasional yang tertuang dalam UUD\' 45 yaitu mencerdaskan rakyat dan mensejahterakan rakyat Namun nampaknya hal yang ditonjolkan pemerintah hanya dalam kisaran pembuatan UU / RUU HIP /BPIP yang rentan dengan kelestarian Pancasila sebagai landasan idologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, UU / RUU Omnibus Law / Cipta kerja yang semakin abai dengan pengangguran, PHK, kesempatan kerja akibat pandemi bagi pribumi, tapi memberi kesempatan kepada TKA baik secara legal atau Ilegal, dan pindah IKN baru yang banyak mengabaikan berbagai hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa dan negara, kenyamanan maupun pertahanan keamanan negara Pemerintah seharusnya jujur dan jelas arahnya dalam menuju dan mencapai kecerdasan dan kesejahteraan rakyatnya, sebaliknya jangan hanya menang sendiri dengan menjalankan sistim trias politika abal abal dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan TNI POLRI Segala daya upaya masyarakat untuk mengoreksi, mengingatkan dan meluruskan arah kompas roda pemerintah mulai sikap dan etos kebangsaan yang halus hingga cenderung keras, tidak digubris dan tak pernah diindahkan Solusi terbaik adalah mengingatkan agar TNI POLRI konsisiten dan konsekwen, jujur dan murni melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan kamtibmas, pengaman, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat untuk Polri, serta penjaga dan pembela kedaulatan negara dan seluruh isi diatas bumi Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk TNI Tentunya secara mental dan moral, sesuai landasan berpikir berdasarkan Pancasila dan UUD \'45, didukung doktrin TNI, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 TNI Wajib, serta Polri, Tri Brata dan Catur Prasetya , dengan melaksanakan politik negara bukan politik membela dan mendukung pemerintah saja TNI POLRI harus senantiasa membela, mendukung dan melindungi negaranya (pemerintah, rakyat, wilayah dan hukum dengan negara lain)
.jpeg)
Pindah IKN Baru ke Kaltim, No!
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Ini pikiran sehat, bukan ingin melawan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah demi kebaikan NKRI! Seusiaku di ujung senja, sebagai WNI tidak ada keraguan dan ketakutanku untuk mengingatkan kepada pemerintah agar tidak gegabah dan tidak tergesa- gesa memindahkan IKN baru ke daerah Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur. Ini sangat riskan, baik ditinjau dari segi geografi, demografi, strategi, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial, filosofis dan psikiis ! Jangan bilang UU / RUU sudah ada, karena itu bisa dibuat secara abal-abal dengan cara tipu muslihat yang menjijikkan. Mari kita berpikir bersih, apakah begitu mendesak IKN baru harus dibangun di Penajam, Paser Utara, Kaltim? Apakah sudah yakin, bahwa kelemahan atau kekurangan IKN di Jakarta tidak akan terjadi di Penajam? Paham dan sadarkah pemerintah berpikir, bahwa setiap IKN merupakan Center Of Grafity dari suatu negara? Setidaknya kita bisa belajar dari negara negara lain termasuk Korea Selatan, yang menempatkan IKN nya berada d sekitar 60 persen dimana penduduk atau rakyat berdomisili. Dari segi geografi barang kali tidak terlalu salah karena bisa berada di tengah tengan wilayah kedaulatan NKRI, tapi jangan lupa bahwa geografi tidak berdiri sendiri, harus dikaitkan situasi dan kondisi, jarak dari IKN lama termasuk keadaan domisili penduduk atau rakyat, tidak ketinggalan hakekat ancaman dari luar negara. Dari segi demografi, idealnya IKN berada sekitar 60 persen dari tempat tinggal atau domisili penduduk , karena begitu dominannya faktor tempat tinggal ini dikaitkan dengan lajunya perputaran perekonomian, pendidikan dan lain lain. Belum lagi kekhawatiran membludaknya masuknya orang-orang Cina pendatang baik secara legal / Ilegal. Kita harus berpikir komprehensif, integral, bahwa tidak ada teman abadi kecuali kepentingan. Bagaimana jika suatu saat ada konflik antara kita dengan China? Dari strategi, bahwa posisi negara kita, kekuatan sendiri (TNI POLRI dan Rakyat ) dihadapkan dengan hakekat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari negara lain sekitar kita, harus kita pertimbangkan bahwa kita dalam posisi harus bisa mengatasi. Bagaimana jika AGHT datang dari Australia, Eropah atau Cina? Jawabanya pasti akan kesulitan. Dari segi ekonomi, seharusnya pemerintah paham dan sadar, bahwa kondisi perekonomian kita sedang ambruk akibat hutang dan bunga hutang serta pengelolaan SDA oleh asing. Saya khawatir pemerintah tidak sadar, bahwa pengertian investasi adalah racun yang dengan kata lainya hutang ! Juga saya khawatir bahwa perpindahan IKN baru ini didorong dan didukung oleh orang orang yang mempunyai kepentingan sempit, baik berupa jabatan, finansial atau ambisi pribadi yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara. Jadi sangat tidak layak, ditengah kesulitan perekonomiam kita pindah IKN baru yang membutuhkan beaya sangat tinggi dalam keterpurukan ekonomi dan hanya mengandalkan investasi atau hutang dengan negara lain ! Dari segi sosial, mayoritas domisili rakyat atau penduduk di pulau Jawa, dimana rakyat atau penduduk inilah yang sebenarnya berpotensi dan sangat dominan terhadap kekuatan dan ketahanan negara, baik dalam interaksi sosial maupun dikaitkan pertahanan keamanan negara. Dari segi pertahanan dan keamanan, bahwa kebersamaan TNI POLRI dan RAKYAT tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan terbelenggu pemikiran saat ini, dengan keadaaan sekarang, bahwa seakan rakyat mudah ditidak berdayakan oleh TNI POLRI, pahami dan sadari tanpa dan jauh dari rakyat pertahanan dan keamanan negara akan lemah. Dari filosofis, secara kejiwaan namanya perpindahan ditempat baru, pasti mengalami degradasi dan adaptasi, yang memerlukan waktu lama, tepatkah justru bersamaaan dengan situasi dan kondisi negara dalam keadaan sekarang ini ? Dari segi psikis, sudah pasti membuat kelelahan baik secara mental maupun fisik terkait pendidikan, kecerdasan dan kesejahteraan keluarga. Maka, kesimpulanya amat tidak tepat dan akan kacau perpindahan IKN baru ke Penajam, Paser Utara , Kalimantan Timur saat ini yang seolah berpikir tiba masa tiba akal. Sekali lagi, saya sebagai WNI yang selalu menginginkan Indonesia kondusif, menghimbau agar pemerintah membatalkan rencana yang sangat riskan ini. (*)
.jpeg)
Tangkap Pembuat Nama-Nama Penceramah Radikal dan Sudah Bikin Kegaduhan
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Pasti bisa, pasti tertangkap dan pasti cepat, apa lagi jika penangkapan ini dilakukan oleh Polisi! Inilah pembuat kegaduhan nyata, membikin stigma yang tidak jelas, membuat pencemaran nama orang, membuat gaduh dan anehnya dalam wawancara dalam catatan demokrasi yang disiarkan di tv one semalam 186 penceramah radikal tidak ada seseorang atau pihak manapun yang mengakui dan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kini situasi negara semakin tidak kondusiv, curiga boleh, waspada harus, tanpa bukti bukti hukum yang sah dan lengkap jangan menuduh agar terhindar dari gugatan PENCEMARAN nama baik! Entah benar atau salah, seluruh rakyat boleh tahu dan mendengar info dibawah, dengan catatan harus ditelusuri sebaik baiknya, dikonfirmasikan sejelas jelasnya, diwaspadai secermat cermatnya dan disikapi dengan sebaik baiknya, berdasarkan bukti atau fakta yang ada. Terutama pemerintah, polisi, TNI, KPK dan badan keimigrasian harus memberikan klarifikasi sejujur jujurnya, terkait informasi sbb : Esensinya, bahwa NKRI sudah kritis dari tinjauan inteljen yang memberikan tema DEMOKRASI BERDARAH DAN BERKUASANYA IMPERALIS 9 NAGA DI INDONESIA (James Riadi sebagai pimpinan tertinggi dari 9 naga, LBP sebagai Gubernur Jendral yang diangkat oleh Taipan). Pemerintah Jokowi hanyalah Boneka bagi mafia politik 9 naga. Ratusan juta rakyat diperbudak melalui belasan pajak pajak demi menopang kehidupan pemerintah boneka / budak para Taipan China. Politik pecah belah gencar dilakukan oleh 500 buzzer buzzer istana dengan menggunakan anggaran negara. Umat islam mayoritas difitnah radikal dan teroris untuk dijadikan sasaran Genosida. Dalam 8 tahun pemerintahan Jokowi, Polisi telah menangkap 676 para pengkritik rezim, 32 diantaranya tewas. Tahun 2019, 753 petugas KPPS tewas diracun, seminggu setelah dijanjikan uang 5 --10 juta untuk memenangkan Jokowi Makruf Amin, bahkan membuat sebagian besar parpol menyerah bergabung dengan rezim, kecuali PKS. Selama tahun 2020 -- 2022, kebijakan rezim 80 persen pro Taipan, ratusan jiwa rakyat semakin tertindas dan tidak berdaya. Korupsi memingkat 628 persen. Trilyunan pajak dan hutang luar negeri tak luput dari penjarahan rezim, harga harga kebutuhan pokok meroket tajam tanpa ampun. 10 juta TKA diimpor dari China, pribumi mudah disingkirkan. 9 juta hektar lahan perkebunan, ladang, hutan, tambang tambang emas. minyak, Timah dan Batubara pun sudah berpindah milik konglomerasi. Diatas adalah beberapa hal krusial yang beredar dimasyarakat. Oleh karenanya, saya menghimbau untuk memilih tidak menambah ruwet dan carut marutnya negara ini. Justru marilah kita bersinergi dari berbagai peran dan fungsi, profesi dan keahlian masing masing untuk menyikapi memberikan solusi terbaik, demi kondusivnya negeri ini. Bukan aparat akan menangkapi penyebar berita ini, bukan pula rakyat dengan seenaknya mengamini ini. Jika ini terlaksana, kejujuran, kebenaran. keadilan, tidak membenci, tidak bohong dan tidak memfitnah satu sama lain, insha Allah NKRI akan segera menemukan masalah yang sebenarnya dan kita segera memperoleh solusi yang tepat dan terbaik untuk melepaskan negara dari himpitan penderitaan ini.(*)
.jpeg)
Pendek Kata, Mengerikan!
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Biasanya otak dungu lama dungu, kecuali sudah terjadi hal hal yang pernah didengar baik dari para ahli, pakar dan praktisi strategi, yang selalu diabaikan. RUU / UU BPIP HIP, RUU / UU Omnibus Law / Cipta kerja maupun RUU / UU pindah IKN baru. Kini belum teruji, kini belum terbukti dan kini belum terjadi, semuanya baru analisis, kekhawatiran, cemas harap dan indikasi. Tapi tidak perlu terkejut, tidak perlu saling menyalahkan, apa lagi sama sama menyesal. Jika kita cerdas dan peka, kenapa banyak orang merasa aku paling Pancasilais, aku paling Indonesia, kemudian terjadi spersikusi, intimidasi, dan ekskusi terhadap para ulama yang dinilai dan berpotensi radikal, intoleran, teroris. disisi lain ada sepihak ormas / orpol yang dibesarkan, dipuja dan dimanja. Ini sesungguhnya merupakan skenario bersama konpirasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masiv, oleh badan badan yang sudah diselinapi para penghancur Pancasila, para pencipta kondisi tidak kondusif yang sudah lama direncanakan dan dipersiapkan secara tertutup terbuka dan klandestin seiring dengan sebelum, selama dan paska pandemi dengan tema tema kemanusiaan seperti, melawan.covid, PPKM dan Vaksin. Argumen realita dan fakta sudah pasti ada, namun sesungguhnya terkait dan terselubung menuju dan pencapaian sasaran sasaran strategis terhadap alam, harta benda dan manusia. Konkritnya, aturan dan larangan banyak hal tentang mesjid dan mushola disatu sisi, dan mudahnya memfitnah, menangkap dan menahan tokoh tokoh tertentu disisi lain, serta membiarkan para influencer dan buzzer buzzer bayaran untuk membuat kegaduhan, penghasutan dan pengelabuhan dalam upaya menutupi masalah masalah krusial seperti penanganan korupsi Gibran anak Jokiwi dan terys membludaknya kedatangan TKA Cina baik secara legal / illegal. Pendek kata rakyat terutama bagi para pakar dan praktisi IT, hukum, pol dan sosial, kita tidak boleh takut apalagi menyerah dalam mengantisipasi atau mencegah segala hal yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara kini dan masa mendatang. Kita boleh boleh saja kontrol secara terbuka dengan cara apapun tanpa dibumbuhi fitnah, benci dan bohong. Kita harus paham dan sadar kealpaan para badan badan yang diberi amanah rakyat seperti DPR. DPRD, KPK, TNI POKRI yang karena sistim dan mental manusianya jadi ikut hanyut dan tidak bersuara dipihak rakyat yang mencintainya dan yang menggajinya. Oleh karenanya, saya menghimbau untuk para tokoh, pakar dan praktisi, mau dan beranilah menyampaikan hal hal yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara dan bangsa. Tidak perlu takut takut dan segan segan untuk menyampaikan dan melaporksn kepada pihak pihak penegak hukum seperti Polisi TNI, hakim, KPK, pihak imigrasi yang berpotensi menjadi jalan masuk segala ulah para penyelinap, pengkianat / pecundang. Kita tidak boleh pesimis atau ragu memyampaikan hal hal kejujuran, kebenaran dan keadilan yang merupakan pilar pilar penting tegaknya negara hukum. Sekali lagi, adakan pendekatan dan kerjasama dengan TNI POLRI untuk menjaga dan menyelamatkan negara ini. Percayalah, cepat atau lambat, pada akhirnya para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan hakim, sebagai penegak, pengayom dan pelindung masyarakat serta TNI sebagai pembela dan penjaga kedaulatan negara akan sadar dan paham bahwa mereka harus lebih mengutamakan bekerja untuk negara bukan hanya untuk pemerintah dalam arti sempit. Tidak ada kekuatan yang abadi tetapi yang ada kebenaran sejati ! (*)
POPULER
