FORUM-RAKYAT
Presisi Cakti
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD ENTAH siapa dan dari mana yang menggagas PRESISI (Prediktif, Responsible, Transparansi yang Berkeadilan). Yang jelas itulah yang mengantar Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo layak menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Sungguh luar biasa MOTTO itu, karena jika itu benar benar dilakukan dengan konsisten dan konsekwen akan menjadikan Polri semakin dibanggakan, dirindukan dan dicintai rakyatnya. Polisi dalam dunia hukum menjadi pemeran utama, dengan kata lain, tak perlu macam-macam, jika tugas-tugas dilaksanakan dengan jujur, benar dan adil, insha Allah bersinar jalan ke surga, maka berbahagialah untuk polisi beserta keluarganya. Namun sayang disayang, mungkin Tuhan belum menakdirkan polisi tidak dihujat, tidak dimaki dan tidak disumpah serapah oleh sebagian besar rakyat, karena belum bisa mewujudkan karya-karya presisinya. Tampaknya dari dulu hingga Jenderal Sigit sebagai orang nomor satu di kepolisian, tak ada yang cukup nyali untuk mengimplementasikan Presisi ini. Kini presisi bak fata morgana, indah dilihat tapi tak ada wujud dan hasilnya, masih remang-remang, gamang, penuh misteri, berselimutkan tabir dan penuh teka-teki membungkus darah dan nyawa yang gentayangan. Presisi belum mampu menguak konspirasi tingkat negara, belum berani menegakkan benang kusut, masih kokoh menyimpan darah putih yang busuk dalam genggaman tangan-tangan iblis. Kapan presisi akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh? Barangkali sudah, namun hasilnya jauh dari harapan. Tolok ukurnya, jika HRS dan kawan kawan bebas, atau presiden Jokowi mundur dengan hormat! Terlalu parah carut-marut negara ini, seolah polisi yang memiliki hukum. Padahal hukum milik dan untuk seluruh warga negara, tak terkecuali dan berlaku sama Hayoo...polisiku yang kucintai dan kubanggakan, adakah nyalimu untuk menjalankan presisimu dengan konsisten dan konsekwen? Hingga kini kemenanganmu bisa memenjarakan orang orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah adalah kemenangan semu yang penuh kegelapan Kerjamu seolah ada tekanan dan belenggu pihak lain. Memang, barangkali ada beberapa faktor penyebab. Pertama, dalam melaksanakan tugas tugas negara, polisi tidak berdiri sendiri dan tidak sendirian, dengan kata lain banyak kotoran kotoran dan sampah sampah busuk yang mengganggu, menghalangi bahkan membelokkan tujuan baik polisi. Kedua, Polisi tidak paham dan tidak sadar, bekerja berlandaskan doktrin atau pedoman yang kurang menyentuh jiwa raga, lahir batin dan kurang handal profesional. Lihat dan cermati, TRIBRATA, pada esensinya tidak menuangkan KEJUJURAN, hanya kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Padahal kejujuran adalah modal dasar yang pokok, utama dan mulia, dengan kejujuran, orang akan mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah, kepada siapapun dan pihak manapun tanpa pandang bulu, derajat, martabat, tingkat, golongan, suku, agama, keturunan, kaya dan miskin. Dengan jujur, benar dan adil akan bisa menetralisir anggapan benar belum tentu adil, dan adil belum tentu benar. Di sisi lain, CATUR PRASETYA, juga tidak akan bisa dicapai, karena esensi komulasi yang terkandung didalamnya imposible, tidak terukur untuk dicapai seorang bayangkara yang harus mampu melindungi segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak azasi manusia, menjamin kepastian hukum, serta memelihara perasaan tentram dan damai. Maaf, bila disandingkan dan bandingkan antara SAPTA MARGA dengan TRIBRATA sebagai landasan dan pedoman Satuan, serta SUMPAH PRAJURIT dan 8 TNI WAJIB dengan CATUR PRASETYA POLRI , sebagai pedoman atau landasan perorangan / individu, jauh berbeda (tidak perlu saya ulas di sini). Oleh karena, saya sarankan, Polisi perlu menyempurnakan doktrinya, agar para bhayangkara negara ini, mempunyai landasan kuat, lahir batin. Insha Allah jika ini diaksanakan, polisi akan senantiasa ditunggu kehadiran dan keberadaanya di tengah tengah masyarakat, disegani, dibanggakan dan dicintai rakyatnya. Semoga Kapolri beserta jajaran, senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dapat menangani dan menindak lanjuti masalah masalah HRS, KM 50, HBS, TKA, Pandemi/ Vaksin, TKA, Omnibus law, HIP/BPIP dan Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru, yang penuh kontroversial dan berpotensi membahayakan negara, termasuk menggulung para buzzer yang membuat gaduh dan kacau negara dengan sejujur jujurnya, sebenar benarnya dan seadil adilnya.....Aamiin Ya Robb..!!!
Presisi untuk Siapa?
Senjata andalan POLRI PRESISI ( Prediktif, Responsible, Tranparansi yang berkeadilan) nyaris tidak konsisten diimplementasikan dengan sungguh sungguh. Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Ini berdasarkan hal-hal fenomenal, aktual dan faktual seperti kasus tragedi maut penembakan terhadap enam laskar FPI pengawal HRS di km 50 jalan tol Jakarta Cikampek beberapa tahun lalu. Masih meringkuknya HRS dan Munarman di tahanan tanpa kejelasan dan kepastian hukum. Masih mangkraknya langkah langkah konkrit atas meninggalnya enam laskar FPI tersebut, bak menunggu lupanya rakyat bangsa atas peristiwa ini. Kini menyusul kasus dadakan yang menimpa Habib Bahar Smith (HBS) yang dinilai menjadi pelangi antara rentetan peristiwa jendral Dudung, jendral Ahmad Fauzi dan pengkaitan tragedi km 50, yang cukup menghebohkan para pendukung HBS yang merasa tidak adil atas penahanan HBS dalam pandangan kasus debat terbuka antara Brigjen AF dan HBS di pondok pesantren HBS, di sisi lain polisi mengambil langkah dan keputusan / penetapan mengaitkan ceramah HBS dengan peristiwa penembakan di km 50 dengan sangkaan menyebarkan berita kebohongan dan ujaran kebencian. Layak menjadi bahan pertanyaan langkah langkah Polri, Komnasham RI, BIN ( Badan Inteljen Negara ) dan DPR RI yang nampak abaikan relevansi hukum dan HAM dengan metode pengalihan isu, pengaburan, pengelabuhan dan penyesatan, yang layak dimaknai sebagai konpirasi kejahatan terhadap negara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masiv Disisi lain pembiaran, pelambatan dan pura pura sibuk terhadap ulah ulah Deny Siregar, Armando, Permadi Aryo, Ahok, LBP ,Erick Tohir dan lain lain, terkait masalah masalah korupsi, TKA, PPKM, Vaksin dan pelecehan sosial yang nyaris membuat gaduh dan kacaunya negara ini Anehnya, seolah bangsa ini kendor, masa bodoh, apatis, pesimis terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi, seolah jenuh, putus asa dan tidak berkutik Lantas...akan berlangsung teruskah fenomena semacam ini? Akankah Polisi hanya akan memberlakukan PRESISI ini untuk dan kepada pihak pihak tertentu ? Seharusnya kita paham dan sadar bahwa indikasi hukum yang dipolitisasi sangat kental dengan pemihakan aparat hukum terhadap rezim ini yang cenderung menindas, memojokkan, mengkriminalisasi, mendiskriminasi, mengintimidasi dan mengekskusi terhadap para ulama yang dianggap menghambat dan merintangi jalanya roda pemerintahan Terkait hukum yang dipolitisasi, sesungguhnya dengan mudah dan gamblang adanya indikasi link up antara asing, aseng dan para oknum penguasa dan pejabat, yang layak kita sebut para pengkianat, penjilat dan pecundang Disisi lain, bergesernya kekuatan dan kemampuan para pihak yang terdzolimi semakin lemah dan cerai berai, sebaliknya dari pihak penguasa semakin kuat dan tegar Di mana letak kesalahanya? Seharusnya semua pihak sadar dan paham, berbicara sejarah tidak lepas dari rangkaian kudeta dan bubarnya PKI pada era Pak Harto, yang nota bene kuatnya peran TNI terutama Angkatan Darat yang konsisten membela Idologi , falsafah dan pandangan hidup bangsa, yang terkenal dengan Pancasila Faktanya kini Pancasila di kotak katik, digoyah goyah, melalui Undang Undang BPIP / HIP yang Panjanya diketuai RIBKA, yang pernah menulis, aku bangga jadi anak PKI Saya kerucutkan pada proses hukum, saat ditangkap dan ditahanya Ruslan Buton atas tuduhan membuat gaduh negara atas tulisanya yang esensinya permintaan Jokowi mundur dari Presiden Padahal ini hanya presepsi sepihak, yang sangat bertentangan dengan presepsi lain yang memformulasikan menjadi unsur unsur positif atas tulisan itu ( fenomena, Presiden adalah seorang negarawan, permohonan mudur dalam upaya menghindari perang saudara dan pertumpahan darah ) Dari cacat dan salahnya proses dan prosedur hukum saat itu, menjadi pelajaran bagi tim advokasi, lawyer atau pengacara yang mengawal dan mendampingi HBS Jika kita telusur kembali, seharusnya sinkron antara isi SPDP ( Surat Pemanggilan Dimulai Penyidikan ) dengan acara pemeriksaan, dalam arti terkait kasus perdebatan terbuka antara Dan Rem 061 / Sk Brigjen Ahmad Fauzi dengan HBS dipondok pesantren HBS di Bogor Faktanya tidak demikian, sehingga proses hukum terkesan kilat dan maraton, yang seakan mengabaikan teori sebab akibat, yang menyatakan sudah memadai terpenuhinya syarat bukti dan saksi dalam gelar perkara dan putusan status tersangka kepada HBS Padahal, jika dalam pemeriksaan awal terhadap HBS diawali pertanyaan kesehatan juwa raga, setelah pertanyaan mengarah pada materi, HBS berhak menolak menjawab pertanyaan penyidik yang tidak relevan dengan SPDP, yang bisa berlanjut kepada penundaan / penangguhan pemeriksaan Tim hukum HBS telah mengajukan surat penangguhan penahanan dan nasi belum menjadi bubur, bisa saja tim hukum HBS mengajukan pra peradilan yang merupakan haknya, apalagi sangkaan atas kebohongan dan ujaran kebencian tidak valid karena, berita kebohongan tentang penyiksaan terhadap korban sebelum / setelah meninggal dunia akan terbantahkan dari data dan fakta hasil forensik kesehatan yang memperlihatkan bekas luka lebam dan robekan robekan terjangan peluru tajam ketubuh para korban Dilain pihak ada indikasi perlindungan dan pembelaan terhadap para oknum pelaku penembakan dan ketidak tranparansian kolaborasi pihak kepolisian dengan KomnasHam RI atas penguatan pernyataan telah terjadinya tembak menembak antara polisi dengan laskar FPI pengawal HRS Semoga saja, Tim hukum HBS akan bisa menyusun dan membagi habis tugas kepada kelompoknya, sehingga tidak mubazir, efektif, efisien dan tidak mengalami kempes / bocor halus dari dalam. Wait and see (*)
Negara Bukan Milik Pemerintah, Semua Harus Paham!
Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purn. TNI AD, Mantan Kepala Dosen dan Direkrtur Pendidikan SESKO TNI PRESIDEN dibantu para Menteri, itulah yang dinamakan pemerintah! Berdasarkan undang-undang, Presiden adalah Kepala Negara, sekaligus Kepala Pemerintahan, juga Panglima tertinggi Angkatan Perang, namun semua itu jika ditotal hanya sebagai pengelola negara, dan bukan pemilik negara! Dalam mengelola negara, kekuasaan dibagi-bagi, Pemerintah (ekskutif) pelaksana UU, bekerja sama dengan DPR (legislatif) pembuat UU, yang juga sebagai perwakilan atau pengejawantahan rakyat, yang antara lain berhak mengawasi, mengontrol, menegor, bertanya, angket, interpelasi, dan MK (Yudikatif) pengawas UU, dalam rangka menuju dan mencapai tujuan Nasional dan cita cita Negara. Adapun yang benar benar sebagai pemilik negara adalah Rakyat, oleh karenanya rakyatlah sebagai pemegang tertinggi kedaulatan negara Faktanya.... Mereka, manusia-manusia yang berperan mengawaki, bukannya bodoh, tapi masih bisa dibodohi pihak lain yang lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdik, dan lebih licik Konkritnya, pihak ekskutif, yudikatif, dan legislatif ini masih bisa dibodohi dan dikepreti oleh konglomerat Taipan, China (9 Naga ), dengan permainan uang. Ironisnya, BIN (Badan Inteljen Negara) yang seharusnya menjadi mata dan telinga pemerintah, buta dan tuli dalam melihat hal-hal dan kejadian sebenarnya. Tidak buka suara adalah keharusannya, tapi tidak bisa mengubah keadaan yang lebih baik adalah dosanya. Inilah yang membuat negara gaduh, kacau, carut-marut, cemas harap dan tidak jelas tujuan dan arahnya, yang bisa jadi akibat permainan uang. Agar semuanya berjalan mulus, dibuatlah trik trik yang mengelabuhi dan menyesatkan seperti menghasut, memojokkan, memecah-belah, mengadu-domba dengan mengeluarkan statement atau pernyataan pernyataan seperti teroris, intoleransi, dengan sasaran para ulama dan tokoh tokoh Islam (potensi bangsa) melalui tangan besi aparat penegak hukum dan keamanan termasuk para buzzer RP. Nyaris semuanya sulit dibuktikan secara hukum, karena kolaborasi dan konpirasi jahat bersama-sama yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menebak dan menduga duga seperti hal di atas gampang, segampang menangkap, menculik atau menghabisi orang seperti para pejuang kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya, jika mereka ini manusia beriman dan bertaqwa, serta tidak dipersulit dengan keluarga yang disayang, wanita cantik/pria brondong selingkuhan, negara akan aman aman saja Maka, orang orang seperti HRS, sang penggagas dan penulis Resolusi/Revolusi Akhlaq, menjadi penghalang bagi mereka, pasti dibuat menderita selama lamanya. TNI-POLRI, di bawah bayang-bayang kekuasaan rezim, nampak silau dan berpaling dari peran dan sumpahnya. Oleh karenanya, semakin jelas, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita singkirkan di NKRI ini. Semoga saja, TNI-POLRI segera sadar, terbangun dan bangkit kembali bersama rakyat untuk menjadikan NKRI lebih baik. Singkirkan.para oknum penguasa yang merasa negara jadi miliknya. Yakinlah, manusia hanya sebatas bermimpi dan berencana, pada akhirnya Allah swt, yang akan menseleksi alam ini, untuk menentukan siapa para calon penghuni surga dan neraka! Wait and see..! (*)
Giring Memiliki Dendam Sosial dan Ketidakmampuan Menyerap Pendidikan Akademik
Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.Membuat Giring bukan hanya tidak memiliki kecerdasan intelelektual tapi ia juga miskin kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.Giring yang larut sebagai boneka sekaligus robot dari anasir politik kebencian dan rasa permusuhan yang dibalut rendahnya kepribadian dan kapasitasnya. Membuat Giring yang ketua umum menjadi setali tiga uang dengan PSI dalam hal kebodohan dan kepicikan.Kasihan dan sungguh malang PSI. Sayang sungguh sayang, partai politik berisi kalangan milenial yang potensial cerdas dan kreatif harus hancur karena segelintir orang seperti Giring. Tak lama lagi mungkin PSI menjadi partai miring dan agak sinting. Karena terlalu sering Giring menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.Salam buat saudaraku sekjend PSI Raja Juli Antoni. Dunia tak selebar partai politik atau seluas Jakarta, dan kekuasaan tak ada yang abadi. Sebagaimana PSI dan Giring terus menebar sikap kedengkian permusuhan dan kebencian. (*)
Bumi NKRI Makin Miring
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Aturan dan kebijakan harus lahir dari hukum. Berbicara hukum jangan lepaskan HAM. Rezim Jokowi benar- benar biadab! Sekali lagi biadab! Lebih konyol lagi ketika menyeret TNI POLRI sebagai bemper! Belum diyakinkan, dengan divaksin orang tidak tertular dan tidak menularkan Covid-19! Ini kebijakan gila, memaksa rakyat dengan alasan pembenaran sendiri! Dan seharusnya para elit tidak ikutan gila, yang justru sibuk dengan pencalonan dan penyuksesan Capres! Seharusnya penentuan sistem menjadi sasaran utama, agar President Threshold (PT) 20% tidak terulang lagi, karena inilah yang menjadi pangkal kesuksesan oligarki. Ini tugas rakyat, gagalkan PT 20 %, sukseskan PT seminimal mungkin %. Langkah persiapan elit politik yang mengarah ke konsolidasi Capres, adalah jebakan, hasutan, dan penjungkirbalikan langkah sesat, yang mengabaikan urgentnya menggagalkan PT 20 %. Wahai para orang orang yang merasa disanjung sebagai orang yang layak maju ke Pilpres, tidak sadarkah Anda, jika sistem tidak diubah, kemungkinan kemenangan Anda lebih kecil, biaya yang anda keluarkan lebih berat, tantangan Anda di depan lebih keras! Maka saya mengimbau, tinggalkan mimpi Capres, utamakan perjuangan untuk menggagalkan PT 20 %, jangan dibalik! Kepada TNI POLRI, saya menghimbau, kembalilah peransimu untuk NKRI, bukan hanya untuk pemerintah saja! Rakyat sangat mengharapkan TNI POLRI independen, karena hanya TNI POLRI yang akan mampu mempelopori rakyat ini menuju kebenaran dan keadilan yang beradab! Utamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan rakyat! Contoh vulgar adalah pemaksaan vaksin terhadap rakyat. Ingat, bukan yang menolak vaksin yang melanggar hukum, tapi justru yang memaksa rakyat harus divaksin itu yang melanggar hukum! Bahwa hak rakyat dalam menentukan sendiri tentang kesehatan pribadi, diatur dalam undang-undang dan dijamin serta dilindungi hukum. Gambaran di salah satu video, petugas keamanan dan kesehatan mengejar/mendatangi rakyat yang ketakutan dan sembunyi di atap rumah, merupakan bentuk paksaan dan kesewenang-wenangan pemerintah! Saya tidak memasalahkan bagi mereka yang bersedia divaksin. Namun saya menghimbau, stop dan hentikan pemaksaan vaksin kepada rakyat yang tidak bersedia divaksin, apalagi jika dalam waktu singkat akan diterapkan vaksin berbayar. Astaqfirrullah. ALLAHU AKBAR.. (3 X ).
Pejabat Krisis Mental
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Ketika merasakan hidup menderita, mereka dengan susah payah berbekal modal yang ada, akhirnya berhasil menjadi TKW. Kemudian setelah bekerja beberapa tahun, mereka kembali ke tanah air. Namun terpaksa harus mengikuti prosedur kesehatan untuk dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta selama sepuluh hari. Jika pingin cepat, TKW bisa karantina di hotel dengan membayar mulai enam hingga sembilan belas juta rupiah. Belakangan Menko Marvest LBP yang juga koordinator Pandemi Covid --19 / PPKM mencak-mencak mencari orang yang mendengungkan berita ini. Terlepas mana yang benar, yang jelas fakta menunjukkan memang mereka dikarantina dan berbayar! Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana rasa kemanusiaan para pejabat rezim ini terkait keharusan dan kemampuan individu. Logikanya, para TKW ini sudah menjalani prokes di negara, dimana mereka dipulangkan. Memang tidak juga salah para TKW ini dikarantina sebelum kembali ke keluarga masing-masing guna mencegah penularan Covid --19, namun menjadi ironis ketika perlakuan ini jauh berbeda dengan perlakuan terhadap TKA China yang tidak seketat dan seangkuh terhadap TKWI, seolah terkesan ada perbedaan kelas sosial. Apalagi jika dibandingkan dengan karantina para pejabat negara, yang bisa dilakukan di rumah sendiri yang nota bene tidak kehilangan uang bayar. Akankah ini bisa memunculkan introspeksi diri atau reevaluasi kinerja yang berangkat dari rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Jika kita jujur telusuri masalah paradok yang terjadi selama tujuh tahun pemerintah Jokowi, pasti akan menyeruak kembali ketimpangan-ketimpangan di sana sini, bahkan tak ada lagi jiwa kenegarawan banyak pejabat negara, terutama sang Presiden Joko Widodo. Ingat, pada awal awal masa pandemi Covid - 19, dimana rata-rata harga BBM dunia diturunkan, termasuk negara-negara sekitar Indonesia, justru Jokowi tidak menggubris sedikit pun jeritan rakyat Indonesia yang sedang kesulitan beaya hidup sehari-hari, dengan tetap bergeming, tidak menurunkan harga BBM di Indonesia. Belakangan, malahan para pensiunan dianggap manusia-manusia tak berguna yang menghabiskan uang negara untuk gaji mereka. Padahal jika Jokowi manusia pintar dan bijak seharusnya dia sadar bahwa gaji pensiunan sesungguhnya gaji asli mereka yang sudah sejak awal diprogramkan untuk dipotong atau disisihkan guna menghadapi pensiun di hari tua sebatas usia maksimal manusia. Sekali lagi ini bukti kelemahan berpikir Jokowi dalam memahami hak-hak rakyatnya. Maka tuntutan dan desakan agar Jokowi mundur bukan impian atau rasa kebencian, namun sesungguhnya muncul dari pikiran realiatis yang bermuara ketidakpercayaan rakyat kepada rezim ini. Entah apa yang terbesit di benak rezim dan para pembantunya yang tak kunjung paham dan sadar atas penderitaan rakyatnya. Contoh sederhana, selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi, tidak pernah menaikkan gaji ASN dan TNI POLRI kecuali ada kenaikan 5 % belakangan. Ini pun ada perbedaan untuk POLRI. Kenapa? Ada apa? Saya bukan berniat membandingkan, tapi hanya sekadar evalusi, dimana selama pemerintahan SBY tiap tahun ada perbaikan nasib ASN dan TNI POLRI. Jadi, bukan karena ada pandemi, Jokowi tidak memperhatikan rakyatnya, tapi jauh sebelum pandemi Jokowi bak tidak berminat memperbaiki nasib rakyatnya. Bukan watak saya (Sugeng Waras) hoby mencari sensasi, tapi marilah para pakar dan praktisi di negeri ini, saya mengajak untuk menelusuri kembali data dan fakta yang ada sejak masa Pilpres 2014 hingga saat ini. Saya sebagai mantan TNI, tidak segan-segan mengingatkan kepada saudara-saudaraku POLRI, bahwa Anda telah berlaku tidak adil dan ada kecenderungan memihak kepada pemerintah Jokowi dibanding ke pihak Prabowo saat itu. Tidak ada keuntungan pribadi bagi saya mengingatkan ini, karena saya melihat perlakuan negatif beberapa oknum POLRI, yang belakangan ini juga diikuti TNI, saya khawatir kelak pada Pilpres yang akan datang akan berulang kembali. Dengan vulgar saya sampaikan, dan ini hak saya sebagai warga negara (kesampingkan menilai saya bak pahlawan kesiangan) hadapi dan perlakukan sama terhadap seluruh peserta Pemilu/Pilpres, tak terkecuali Pan Gar, KPU, BAWASLU dan jajaran, sejak tahap perencanaan, persiapan, rencana, pelaksanaan hingga penentuan dan penetapan presiden terpilh, dengan sebaik-baiknya, setertib-tertibnya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,. Hal ini akan menentukan saat nantinya presiden terpilih berkuasa. Ada catatan urgent yang benar-benar harus dipahami dan disadari oleh seluruh rakyat dan petugas. Bahwa akan banyak para orang asing China dan TKA, yang tidak menutup kemungkinan disulap dan diselundupkan dalam berbagai bentuk, jenis dan cara, akibat tidak tranparannya pembinaan di kamp-kamp mereka, yang berpotensi menyalahgunakan, KTP kewarganegaraan ganda dan lain lain yang sudah direncanakan sejak dini secara terstruktur, sistematis dan masif di berbagai elemen dan jajaran. Sekali lagi kepada seluruh petugas keamanan dan seluruh rakyat, jauh jauh sebelumnya saya sebagai warga negara, pagi-pagi mengingatkan ini semua agar kita mengantisipasi dan waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi yang dapat merugikan kita semua. Sebaik-baiknya kita melaksanakan aturan aturan dalam pemilu / Pilpres, akan lebih baik jika kita waspada dan cermat mengikuti sistem komputerisasi yang ditayangkan pemerintah. (*)
Sekali Lagi Jangan Anggap Remeh TKA Cina
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD LBP atas nama rezim Jokowi boleh bicara. Saya (Sugeng Waras) sebagai warga negara berhak menduga ! Jangan hanya melihat apa yang kasat mata sekarang, tapi cerdas dan cermatlah memprediksi masa akan datang. TKA China! Sekali lagi TKA China adalah orang asing, non-pribumi, yang tinggal di Indonesia dengan alasan sebagai pekerja asing yang legal formal atas kesepakatan dan restu dari kedua pemerintahan Cina dan Indonesia Tapi, sesederhana itukah pelaksanaanya? Kita tidak boleh lengah dan jangan lemah, untuk percaya begitu saja, bahwa mereka benar-benar tenaga pekerja ahli dibidangnya. Adagium, belum tertipu kalau belum pergi ke negeri Cina, mempunyai makna bahwa dalam mencapai tujuanya, Cina licik dan lihai menipu, menghalalkan segala cara, baik secara ucapan, kualitas barang maupun jenis dan bentuk lainnya. Analisis kehadiran TKA Cina masuk ke Indonesia dan tinggalnya di Indonesia adalah: TKA Cina, sangat mungkin tidak sesuai jumlahnya, antara yang tercatat di bagian imigrasi dengan fakta di lapangan. Di samping masuknya TKA Cina lewat pelabuhan laut dan udara, sesuai informasi yang ada, mereka juga mendarat dengan perahu-perahu kecil di luar area pelabuhan, yang mengindikasikan ada pengkhianat dari kita yang menjemput dan membawa ke tempat penampungan kerja di Morowali. Kebanyakan mereka berbadan tegap, yang bisa jadi mereka adalah anggota militer atau mantan militer Cina. Setibanya di lokasi penampungan, kita tidak pernah tahu barang apa saja yang dibawa, baik yang dibungkus, tertutup atau yang terbuka. Baik dalam volume besar atau kecil. Selama di lokasi kita tidak pernah tahu, kegiatan mereka sepenuhnya, apa lagi ada larangan masuk bagi siapapun, kecuali dari petugas keamanan mereka. Kita menjadi orang asing di negeri sendiri. Tidak menutup kemungkinan adanya konspirasi, kolaborasi jahat atau kong kalikong antara pimpinan mereka dengan petugas-petugas kita, sesuai on the track yang diarahkan rezim. Dalam mekanisme dan dinamikanya, tidak menutup kemungkinan adanya tindakan, perlakuan dan sanksi yang timpang antara TKA Cina dengan pribumi. Baik dalam jumlah pekerja yang besar berbanding dengan yang kecil, seimbang, atau lebih besar yang kemudian seluruhya diawaki oleh TKA. Bahkan lebih memiriskan ke depan tidak menerima pekerja pribumi yang hendak bekerja di perusahaannya. Asimilasi, pernikahan TKA dengan penduduk asli di sekitar lokasi, tidak menutup kemungkinan mempengaruhi dan memanggil saudara-saudaranya yang jauh di Tiongkok untuk mengikuti pernikahan itu. Hal ini merupakan bungkus yang cantik untuk alasan menjadi penduduk pribumi. Penyimpangan masalah-masalah administrasi, baik surat-surat keimigrasian, lamanya tinggal, pergantian pekerja, pemulangan dan pemasukan kembali TKA, KTP ganda dan lain-lain sangat berpotensi menguntungkan mereka dalam pemilihan presiden yang akan datang. Tentunya analisis diatas, adalah analisis yang sangat sederhana, dengan bahasa yang mudah dicerna, tanpa mengaitkan hal-hal lain secara integratif, komprehensif, profesional, dan terpadu. Di sisi lain, pemikiran jangka pendek, menengah maupun jangka panjang nyaris dilupakan dan tidak diprediksi oleh rakyat kebanyakan. Sebaliknya bagi para pejabat, terutama LBP, menganggap kita bodoh, takut dan tidak memperhatikan bahayanya di kemudian hari. Maka, saya mengimbau kepada saudara-saudaraku semuanya, marilah kita berpikir secara realistis, dan terus berjuang untuk meluruskan dan melawan kebijakan rezim yang riskan dengan kehancuran masa depan kita, masa depan anak-anak dan cucu cicit kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan dan jangan pernah menyerah! Jangan pernah meremehkan jumlah TKA yang kecil, menunggu setelah jumlah mereka besar, yang membuat kita tidak berdaya dan tidak berkutik. Terus ikuti, antisipasi hadang dan halang-halangi setiap ada TKA yang masuk ke Indonesia meskipun berisiko. Ingat, pahami dan sadari, LBP, TNI POLRI, para penguasa dan para penegak hukum adalah manusia-manusia biasa seperti kita, yang bisa berubah hati dan pikiran sebelum tiba ajalnya.
TKA Cina Pilar Kekuatan Kuasai NKRI
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Jika kekuasaan sudah dibeli, POLRI telah jadi ekskutor, TNI telah tunduk pada kekuatan politik, semua partai politik sudah dilumpuhkan, melawan hukum dan HAM bukan halangan. Mau apa? Jika rezim sudah bersandar hidup pada sembilan naga, fungsi perlemen sisa setuju dan setuju, yes and yes, sumber daya alam dan obyek-obyek strategis nasional sudah dikelola asing, pribumi tak ada peluang protes untuk menghalang-halangi datangnya TKA Cina dan tidak pantas untuk dipekerjakan di perusahaan 9 naga, apa lagi generasi penerus di masa mendatang, niscaya akan semakin berat nasib dan penderitaannya. Jika ini benar-benar terjadi, maka anak cucu kita, layak kita halalkan untuk menggoyang-goyang patok nisan Jokowi dan LBP! Sesungguhnya, jika ada kemauan dan nyali rakyat untuk mengusir dan memulangkan Cina pendatang ke negaranya, niscaya NKRI akan selamat dari cengkeraman dan belenggu penjajah China. Apa yang ditunggu-tunggu dan dipikirkan? Semakin dibiarkan semakin kuat cengkeraman dan belenggu itu. Kesalahan bangsa kita selama 350 tahun dijajah Belanda, bukan karena kuat dan besarnya Belanda, tapi karena kesalahan dan kelemahan bangsa Indonesia oleh segelintir penjajah Belanda yang berkolaborasi dengan para pengkhianat bangsa yang menjilat dan berada di sekeliling pejabat Belanda! Mirip dengan keadaan sekarang, rakyat miris nyalinya menghadapi keganasan Brimob yang diperkuat dengan TNI. Hanya pemahaman dan kesadaran TNI POLRI yang tidak mau jadi eksekutor dan tidak tunduk pada kekuatan politiklah yang mampu menyelamatkan NKRI dari kehancuran kelak. Rusaknya tatanan dan rapuhnya penegakan hukum karena diperalat dan dimanfaatkanya TNI POLRI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir rezim yang sangat kuat, diduga dikendalikan dan ditindas paham komunis. Tidak perlu ditunda, hari ini adalah hari terbaik bagi TNI POLRI berbuat untuk menyelamatkan NKRI. Namamu akan dikenang sejarah bangsa, sepanjang masa, untuk melindungi, menyelamatkan dan membangkitkan bangsamu yang tertindas oleh pemerintahanmu sendiri! Apapun, kapanpun dan bagaimanapun rakyatmu berupaya, tak akan berhasil, karena harus berhadapan denganmu yang jauh lebih perkasa karena kamu bersenjata dan berkuasa. Tapi, sebenarnya ada yang lebih hebat dari senjatamu, yaitu, moralmu, niatmu, kemauanmu dan tekadmu untuk berjuang bersama sama rakyat, mengusir dan memulangkan penjajah dari bumi pertiwi untuk kembali kenegaranya. Rakyat berharap, impian-impian tadi akan menjadi kenyataan dalam waktu secepat-cepatnya, setepat tepatnya, sesingkat singkatnya dan sebaik baiknya. Allahu Akbar. Merdeka.
Prediksi Reuni 212, Desember 2021
Oleh Sugeng Waras Jika Reuni Persaudaraan 212 digelar pada 1 -- 2 Desember 2021, niscaya akan membuahkan situasi dan kondisi Indonesia ke depan lebih positif dan kondusif! Asal semua pihak melihat dengan pandangan dan rasa positif, kondusif. Guna memotivasi dan mengevaluasi peristiwa peristiwa besar / nasional / internasional, seperti Hari Pangan Sedunia, Hari Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan, Tahun baru Islam / agama lain, maka hari Persaudaraan 212 bisa disandingkannya karena pernah berprestasi bisa mengumpulkan peserta hingga belasan juta orang dengan tertib, lancar, aman dan sukses yang belum pernah terjadi di negara manapun. Sudah pasti beda profesi dan kapasitasnya, namun sama tujuannya untuk mengambil hikmah masing masing guna dikenang, diambil manfaat dan syafa'atnya sesuai maksud, tujuan dan sasaran masing masing. Saya kerucutkan pada Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), yang barangkali nanti tidak hanya para alumni saja yang akan hadir, karena tidak menutup kemungkinan akan dihadiri oleh orang orang baru yang belum pernah hadir pada acara ini sebelumnya. Latar belakang, maksud dan tujuannya sudah jelas, intinya ingin memelihara dan meningkatkan persaudaraan yang erat, akrab, kompak bersatu sesama umat Islam di Indonesia dengan umat islam lainya di seluruh dunia, terutama yang berada di Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap agama lainnya. Kegiatan ini tidak ada unsur politik, dan lebih menonjol unsur kemanusiaan / keagamaan sebagai manusia, hamba Allah, yang patuh dan taat menjalankan perintah agama Islam yang bisa hidup berdampingan selaras, seimbang, harmonis dan damai bersama umat / manusia lainya di dunia. Kegiatan ini merupakan Gerakan Moral untuk menjalin persaudaraan antar individu dan intern seagama / umat Islam, sebagai partisipasi dan sumbangsih terhadap persatuan nasional, Indonesia. Persatuan elemen suku, agama, ras dan antar golongan pada akhirnya akan mengkristal menjadi satu yaitu persatuan dan kesatuan nasional Indonesia yang mencerminkan implementasi sila ketiga dari Pancasila. Oleh karenanya semua pihak hendaknya memahami dan mendukung kegiatan ini dengan berpikir positif. Umat Islam di Indonesia harus bersyukur kepada Allah swt, atas berkah dan rahmatnya, masih diberi karunia hidup dan berkumpul bersama saudara saudara umat Islam lainya, serta berterimakasih kepada berbagai pihak terutama aparat keamanan dan penguasa daerah yang telah memberi kesempatan dan berpartisipasi mengiringi, menjaga, melindungi dan mengamankan acara ini. Sebaliknya, para pihak terutama aparat keamanan juga harus ikut bangga dan bersyukur karena umat Islam yang faktanya sebagai potensi terbesar bangsa Indonesia bisa tampil dan mengimplementasikan butir ketiga dari Pancasila, dengan penuh gairah, semarak, bahagia dan damai. Terbayang, jika masing-masing peserta saling senyum, saling sapa, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain dengan sikap ramah, penuh keakraban, persaudaraan dan kebersamaan yang tulus dan murni, dengan pakaian putih putih, beraroma wangi wangian, sejuk abadi dan damai, penuh lantunan doa, syukur dan harapan untuk kemuliaan, kesejahteraan dan kebahagiaan kini dan masa depan Indonesia seutuhnya. Tak bisa dibayangkan pula pada saat saat yang bersamaan, rakyat kecil sebagai pihak penggembira dan penyemangat acara ini, ikut berbingar bingar dan berseri seri gembira dengan ludesnya makanan dan minuman yang dijajakan dari hasil jerih payah masakanya sendiri. Apa lagi Jakarta kembali aman dan bersih seperti semula atas kecekatan tim pembersih yang sudah disiapkan panitia. Namun bisa dimaklumi, semua pihak paham dan sadar akan situasi dan kondisi saat ini, di negeri tercinta ini, yang masih trauma dan phobia, dihantui kecurigaan, kecemburuan, kekhawatiran, prasangka buruk dan pikiran negatif lainya, yang bisa membuat cemas harap, menghambat bahkan menggagalkan rencana kegiatan ini. Hendaknya semuanya bisa mengenyampingkan, mengerem dan membuang jauh-jauh prasangka buruk dan pikiran negatif ini. Sebagai aparat pemerintah, juga aparat keamanan sebaiknya berpikir positif atas kepedulian sebagian masyarakatnya mau dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan modal dasar dan pilar strategis persatuan bangsa ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam di Indonesia, yang merupakan potensi terbesar dari agama bangsanya, yang juga terbesar jumlahnya di dunia, mampu menunjukkan kapabilitasnya, yang bisa ikut andil dalam mencintai, menjaga, membela, mempertahankan dan memelihara kedaulatan NKRI, sekaligus sebagai penyemangat kebangsaan dalam ikut peradaban dan kemajuan dengan bangsa dan negara lain di dunia. Sebaliknya para peserta terutama para anggota kepanitiaan Reuni PA 212 juga paham dan menyadari peran, fungi, tugas dan tanggung jawab para petugas keamanan yang tidak terlepas dari upaya upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan tidak terduga, karena tidak ada pohon besar yang tidak berulat dan bersemut, apa lagi pelibatan manusia dalam jumlah besar dan banyak yang tidak menutup kemungkinanan dimanfaatkan pihak pihak tertentu untuk perbuatan dan tindakan negatif yang bisa mencelakakan dan merugikan kita semua. Dengan kata lain marilah kita hargai dan hormati semua pihak yang telah merencanakan dan menyiapkan skenario dan rencana tindakan masing masing, Insha Allah dengan luruskan niat, satukan dan bulatkan tekad, serta senantiasa memohon kepada Sang Pencipta alam semesta ini, semuanya akan berjalan terib, lancar, aman, indah dan sukses. Selamat bersilaturahmi saudara saudaraku umat Islam di Indonesia, selamat bertugas kepada pihak petugas keamanan, ketertiban dan keselamatan, terutama TNI POLRI yang terlibat dalam kegiatan ini, semoga Allah SWT, TYMK senantiasa mengiringi, membimbing dan melindungi kita semua. Aamin..aamiin...aamiin..yarobbal aalaminn...🤲🤲🤲 *) Purnawirawan TNI AD.
Waspadai dan Sikapi Permendikbud No. 30/2021
Oleh Sugeng Waras Jika kita sudah sepakati Pancasila sebagai jalan tengah, terbaik dan pandangan hidup bangsa Indonesia dari pada paham Liberalis, Kapitalis dan NeoKolonialis, maka Mendikbud Nadiem harus mengubah atau mencabut Permendikbud no 30 / 2021 tentang pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Kalau tidak, sama halnya memaksakan hukum Syariat Islam akan turut turun tangan untuk ambil solusi! Ini penting dan signifikan bagi bangsa Indonesia agar tak terabaikan perhatian kita terhadap kaum lemah, terisolasi, terdiskriminasi umumnya dan LGBT, homo seksual khususnya. Meskipun judul / thema permen tersebut bisa dipahami, namun ada beberapa pasal / tuangan isi pasal yang bisa ditafsirkan dan cenderung meragukan hasilnya untuk mencegah dan menangani kasus kasus kekerasan seksual, sebaliknya justru lebih pasti bisa / akan menyuburkan kebebasan seksual. Inj bahayanya. Kita tidak bisa selalu menerima dan mengadopsi atau mencampur adukkan hukum di negara kita dengan hukum Internasional seperti CEDAW (Convention of the Ellimination of all Forms of Descrimination Against Women ), Hukum Internasional yang khusus mengatur wanita. Inti permasalahanya pada frasa dan Consent / Persetujuan, yang harus dihadapkan pada hukum, agama dan negara. Frasa yang merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, bisa ditinjau antara lain dari literatur, struktur maupun preposisionalnya. Frasa tanpa prediktif, namun tetap menyentuh atau mengisi Sintaksis (subyek, obyek keterangan dan pelengkap), tidak bisa dipindah atau dipisahkan dalam kalimat, karena bisa mengubah makna kalimat tersebut. Contoh frasa nominal (benda ) jam tangan, frasa verbal (kerja), pergi ke pasar, frasa ajektif (sifat) sangat, harus, paling, frasa numberela (bilangan) dua ekor anjing, bisa mengubah dan menambah makna kalimat. Tudingan terhadap pengkritik dan penentang Permen ini, harus menjadi kajian dan pertimbangan Kemendikbud, tak terkecuali Mendag Yaqut yang telah ikut menyetujui, karena ada kesalahan paham dan tafsir terkait Logika dan Potensi Bahaya terkait pandangan melegalkan dan melindungi LGBT dan Sex Bebas yang dikaitkan dengan diskriminasi dan ujaran kebencian (kita berharap pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak terpancing dan terpengaruh yang memicu tindakan hukum secara gopoh, yang bisa membuat kekacauan dan gaduh). Tak ketinggalan, dugaan terhadap Satgas pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang dinilai hanya diisi oleh kaum Feminis dan Liberalis sebagai penafsir tunggal yang mengabaikan kaidah kaidah hukum, agama (Islam) dan negara. Yang jelas fakta telah membuktikan, Consent /persetujuan dalam arti sempit seperti yang dipraktekkan LGBT, sex bebas dan lain yang serupa akan merasa memperoleh peluang pembenaran yang berpotensi mengakibatkan kerusakan moral dan mental bangsa terlebih para milenial harapan bangsa, penyakit menular HIP / AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perceraian kerusakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena sebaiknya para menteri harus berpikir dua atau banyak kali agar tidak gegabah dan memaksakan kehendak untuk memberlakukan permen yang bisa memicu keresahan dan kemarahan rakyat, untuk menciptakan situasi dan kondisi NKRI yang kondusif. *) Purnawirawan TNI AD
POPULER
