HUKUM
Mantan Wadir PIP Semarang Jadi Saksi Dalam Sidang Kematian Taruna
Semarang, FNN - Mantan Wakil Direktur (Wadir) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang F. Pambudi Widiatmaka menjadi saksi sidang kasus tewasnya taruna Zidan Muhammad Faza setelah dianiaya lima seniornya, yang digelar Pengadilan Negeri Semarang, Rabu.Dalam sidang tersebut saksi F Pambudi mendapat pertanyaan seputar tradisi pendisiplinan taruna oleh seniornya. Saksi mengaku tidak tahu tentang adanya tradisi pendisiplinan taruna, terutama yang dilakukan di luar kampus.Ia juga menyatakan tidak pernah ada laporan tentang adanya penganiayaan taruna oleh taruna yang lain selama dirinya menjabat.\"Tidak pernah ada laporan penganiayaan dari taruna,\" katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu tersebut.Berkaitan dengan kasus tewasnya Zidan Muhammad Faza di tangan para seniornya yang diduga akibat tradisi pendisiplinan terhadap taruna junior, saksi menyatakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah peristiwa semacam itu terjadi.\"Kami sudah berusaha semampu kami, selanjutnya kami melakukan evaluasi,\" katanya.Sebelumnya, lima taruna PIP Semarang didakwa menganiaya hingga tewas Zidan Muhammad Faza, taruna junior mereka di lembaga pendidikan milik pemerintah itu.Kelima terdakwa, masing-masing Caecar Richardo Bintang Samudra Tampubolon, Aris Riyanto, Andre Arsprilla Arief, Albert Jonathan Ompusungu, dan Budi Dharmawan. (sws)
Kemenkumham: 15 Lembaga Bantuan Hukum Gratis Layani Warga Miskin NTT
Kupang, FNN - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan sebanyak 15 organisasi bantuan hukum (OBH) akan memberikan pelayanan hukum gratis bagi warga miskin di NTT untuk periode 2022-2024.\"Jumlah OBH yang melayani bantuan hukum gratis bagi warga miskin di NTT semakin bertambah dari sebelumnya pada periode 2019-2021 ada 7 OBH, sekarang menjadi 15 OBH,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone ketika dihubungi di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan layanan bantuan hukum gratis bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi di Nusa Tenggara Timur.Ia menjelaskan ke-15 OBH tersebut memiliki cakupan pelayanan kerja pelayanan bantuan hukum yang menjangkau 22 kabupaten/kota se-NTT.OBH tersebut berperan melayani bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga miskin di NTT dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan negara dengan total senilai Rp787 juta.Marciana mengatakan dalam acara penandatanganan kerja sama dengan para pihak OBH, ia juga telah menegaskan agar OBH terus bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.Salah satunya, kata dia mendampingi warga yang berhadapan dengan persoalan hukum secara total dari awal hingga akhir proses hukum berlangsung.\"Jadi ketika pertama kali orang disangkakan, diduga melakukan tindak pidana, OBH sudah hadir mendampingi mereka,\" katanya.Ia juga meminta agar setiap lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahan negara (rutan) menghadirkan pos bantuan hukum untuk mendekatkan pelayanan bagi warga yang membutuhkan.Marciana mempersilahkan warga di NTT agar memanfaatkan layanan bantuan hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum dengan melengkapi persyaratan yang ada.\"Kami juga terus mengawasi layanan OBH di lapangan sehingga ketika pelayanan tidak berjalan semestinya maka akan dievaluasi atau diambil langkah yang tegas selanjutnya,\" katanya. (sws)
Polresta Jambi Tutup Bangku Taman di Ruang Publik Antisipasi Kerumunan
Jambi, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi menutup sejumlah bangku taman di kawasan ruang publik yang biasa dijadikan tempat berkumpul warga guna mengantisipasi kerumunan menyusul naiknya total kasus aktif positif COVID-19 di kota itu yang mencapai 953 orang.\"Dalam rangka mengurangi kerumunan di Kota Jambi, Satuan Lalulintas Polresta Jambi memasang spanduk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di bangku taman sepanjang jalan Sumantri Brojonegoro, Sipin, Kota Jambi, sebagai tempat ruang publik,\" kata Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahman, di Jambi, Rabu.Ada 20 titik yang dipasang spanduk PPKM, agar masyarakat atau warga tidak berkumpul serta berkerumun. Penutupan tempat duduk dengan spanduk PPKM mulai diberlakukan karena mengingat terus meningkatnya kasus COVID-19.\"Untuk sementara kita kurangi kegiatan masyarakat yang tidak penting seperti duduk-duduk dan kumpul di ruang publik,\" kata Aulia.Polresta Jambi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak nongkrong apalagi sudah memasuki jam malam. Selain mengurangi risiko COVID-19 juga mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas pada malam hari.Satlantas Polresta Jambi akan memasang lagi spanduk PPKM di tempat publik atau keramaian lainnya seperti di kawasan Tugu Keris, Telanaipura serta yang biasa digunakan warga untuk nongkrong, kata Kompol Aulia Rahman.Perkembangan kondisi terkini COVID-19 Kota Jambi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sampai 22 Februari 2022 berjumlah 11.126 orang atau terjadi penambahan sebanyak 200 orang pasien kasus terkonfirmasi positif, dengan 9.828 orang dinyatakan sembuh atau penambahan 44 orang pasien yang dinyatakan sembuh pada kemarin dan total 345 orang pasien meninggal dunia.(sws)
BNPT: Terorisme adalah Proksi untuk Hancurkan Islam dan Negara
Jakarta, FNN - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mengatakan terorisme merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi sebagai proksi untuk menghancurkan citra Islam dan negara Indonesia.Menurut dia, dampak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama adalah munculnya islamofobia untuk memperburuk citra Islam dan menentang ideologi negara.\"Perlu ditegaskan bahwa memang tidak ada kaitannya antara terorisme dengan agama, karena tidak ada satu pun ajaran agama yang membenarkan terorisme. Tetapi, terorisme berkaitan dengan pemahaman yang menyimpang dari subtansi agama oleh oknum umat beragama,\" kata Nurwakhid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Saat menjadi narasumber seminar di Muktamar ke 22 Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) di Samarinda, Selasa (22/2), Nurwakhid mengatakan tanpa banyak disadari terorisme yang sering kali mengatasnamakan Islam adalah fitnah terhadap Islam, karena bertentangan dengan ruh ajaran Islam rahmatan lil alamin.Aksi dan narasi propaganda oleh kelompok radikal terorisme, lanjutnya, sangat jauh dari nilai agama yang mengajarkan perdamaian, persaudaraan, dan perdamaian.\"Kelompok radikal justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti mengadu domba sesama masyarakat, ajakan tidak percaya terhadap negara, bahkan saling mengkafirkan sesama muslim. Tujuan kelompok ini sejatinya ingin membuat kegaduhan untuk menciptakan konflik,\" jelasnya.Selain sebagai fitnah terhadap Islam, menurut Nurwakhid, radikal terorisme sebenarnya merupakan gerakan politik yang mempolitisasi agama, dengan tujuan mengganti dasar dan ideologi negara. Mereka memperalat dalil agama untuk kepentingan nafsu politiknya dalam menentang perjanjian luhur dan konsensus nasional.Di dalam sistem demokrasi, semua pihak mendapatkan ruang kebebasan untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran yang berbeda. Namun, tambahnya, pandangan dan ideologi yang digagas dan diusung tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagai komitmen berbangsa dan bernegara.\"Kita boleh berdebat tentang hal khilafiyah, tetapi hal yang tidak bisa ditawar dan menjadi kewajiban dalam beragama adalah menjaga dan merawat perjanjian. Mereka (radikal terorisme) adalah kelompok pembangkang atau bughot yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan mempolitisasi agama,\" ujar Ahmad Nurwakhid.Oleh karena itu, dia meminta masyarakat harus menyadari terorisme sebagai virus yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Penyebaran virus terorisme itu sangat mudah menular melalui mata dan telinga masyarakat yang terhasut narasi radikalisme. (sws)
DPRA Minta Mendag Jadikan Aprindo Distributor Minyak Goreng untuk Aceh
Banda Aceh, FNN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh minta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menunjuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh sebagai distributor minyak goreng ke Tanah Rencong.\"Kita buat semacam rekomendasi bersama Pemerintah Aceh agar Mendag memberikan pasokan minyak untuk Aceh melalui Aprindo Aceh,\" kata Ketua Komisi II DPRA Irpannusir, di Banda Aceh, Selasa.Irpan mengatakan, berdasarkan regulasi Kemendag, Aprindo merupakan salah satu lembaga yang dapat menjadi distributor untuk pendistribusian minyak goreng, termasuk ke Aceh.\"Langkah ini penting supaya minyak goreng di Aceh bisa kita jaga dan tidak terjadi kelangkaan, serta harganya tidak tinggi lagi,\" ujarnya.Selain itu, Irpan juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Aceh untuk melakukan operasi pasar bersama dengan melibatkan Pemerintah Aceh dan DPRA guna mencegah adanya penimbunan minyak.\"Kita harus mencegah terjadi penimbunan minyak goreng di lapangan. Maka harus dilakukan operasi pasar hal itu tidak terjadi, ini bagian dari upaya pencegahan kita,\" kata politisi PAN itu.Sementara itu, Kepala Disperindag Aceh Mohd Tanwier menyampaikan bahwa pihaknya tidak berhenti mengupayakan pasokan minyak ke Aceh. Sejauh ini beberapa truk minyak Bimoli telah masuk ke Aceh, sehingga dapat membantu pasokan minyak kemasan.\"Secara pasokan cukup, tapi masalah hari ini adalah harga, intinya pasokan kita usahakan semaksimal mungkin begitu juga penurunan harga sesuai yang ditetapkan menteri,\" kata Mohd Tanwier.Kemudian, kata Mohd Tanwier, Pemerintah Aceh juga sepakat dan meminta kepada Kemendag untuk memberikan kesempatan kepada Aprindo Aceh sebagai distributor utama minyak goreng ke Aceh.\"Tadi kita juga sudah sepakat meminta Mendag untuk memberikan kesempatan Aprindo Aceh sebagai distributor utama minyak goreng ke Aceh, karena mereka juga telah menyatakan siap untuk menjadi distributor,\" ujar Mohd Tanwier. (mth)
Kasad Jelaskan Alasan Penahanan Brigen TNI Junior Tumilaar
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, alasan penahanan Staf Khusus Kasad Brigjen TNI Junior Tumilaar di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena bertugas di luar kewenangannya.Jenderal Dudung ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa, mengatakan, setiap prajurit itu kalau melaksanakan tugas pasti atas perintah atasan dan ada surat perintahnya.\"Nah, dia (Tumilaar) tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus Kasad untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan,\" jelas Dudung.Menurut dia, tindakan yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar seharusnya tugas Babinsa hingga Kodim karena dua unsur ini yang berwenenang melakukan tugas satuan kewilayahan.\"Seharusnya Babinsa sampai Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan setempat. Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya,\" katanya. Tak hanya itu, jabatan Junior Tumilaar sebagai Staf Khusus Kasad seharusnya mengajukan izin terhadapnya ketika akan keluar.\"Staf Khusus Kasad apabila keluar harus seizin Kasad, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat padahal bukan kewenangan yang bersangkutan,\" tegasnya.Diketahui, Brigjen Tumilaar membela warga Bojongkoneng, Babakan Medang, Kabupaten Bogor, yang terlibat permasalahan lahan dengan PT Sentul City.Sebelumnya, sebuah foto selembar surat yang ditulis tangan mengatasnamakan Brigjen TNI Junior Tumilaar beredar di media sosial pada Senin (21/2).Surat tersebut perihal permohonan Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya.Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD.Dalam surat itu, Tumilaar memohon diampuni karena bersalah membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul City.\"Saya juga mohon pengampunan karena tanggal 3 April 2022 saya berumur 58 tahun, jadi memasuki usia pensiun,\" kata Tumilaar dalam suratnya.Tembusan surat tersebut ditujukan di antaranya kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kababinkum TNI, dan Orjen TNI. (sws)
Anggota DPR Apresiasi Satgas Pangan Ungkap Penimbun Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi mengapresiasi kinerja Satgas Pangan Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan yang menangkap penimbun dan penjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).\"Saya apresiasi dan meminta tindak tegas oknum produsen minyak goreng curah yang melakukan alih fungsi untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian menjualnya dengan harga yang cukup tinggi,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menyebutkan banyak oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi penyalahgunaan minyak goreng akhir-akhir ini dengan melakukan penimbunan dan penyalahgunaan fungsi karena ingin meraup keuntungan.Menurut politikus asal Bone, Sulawesi Selatan itu, tindakan pelaku sangat tidak terpuji dan zalim karena mengambil keuntungan pada saat kondisi masyarakat sedang kesulitan.\"Bagaimana jika keluarga mereka mengalami hal serupa pada saat kesusahan? Saya sangat geram dan mengutuk hal tersebut,\" ujarnya.Andi Rio meminta Pemerintah dan Satgas Pangan Polri serius dalam menangani kelangkaan minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan krusial masyarakat.\"Jangan sampai kelangkaan minyak goreng berkepanjangan dan membuat sulit masyarakat,\" katanya menegaskan.Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, kata dia, harus memberikan sebuah solusi, jangan sampai ada korban jiwa demi mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menemukan dugaan tindak pidana penimbunan dan penyelewengan distribusi minyak goreng oleh pelaku usaha yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Selatan.Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk membuktikan dugaan tindak pidana tersebut, kemudian menindak pelaku yang terlibat.Dugaan penimbunan ditemukan sejumlah stok di Sumatera Utara dan NTT. Dari temuan ini, kata Helmy dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (21/2), Satgas Pangan melakukan pendalaman terkait dengan stok tersebut.Pendalaman ini, kata dia, untuk pastikan dugaan penimbunan tersebut, dilihat dari berapa kapasitas produksi dan berapa yang dijual dalam 1 hari, kemudian dibandingkan dengan situasi normal. Hal ini supaya secara faktual atau objektif bisa menemukan unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.Selain dugaan penimbunan, Satgas Pangan Polri juga menemukan dugaan penyelewengan distribusi minyak goreng curah untuk rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan.Helmy menyebutkan ada sekitar 61,81 ton minyak curah berasal dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar untuk rumah tangga. Akan tetapi, oleh pelaku dialihkan ke industri dengan harga jual lebih mahal jika dibandingkan dengan harga minyak curah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. (sws)
Plt Sekjen Kemendagri Ajak Aparatur Berorientasi pada Pelayanan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) berorientasi pada pelayanan, katanya saat melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri.Dalam keterangan dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, yang diterima di Jakarta, Selasa, Suhajar mengatakan nilai inti ASN \"BerAKHLAK\", yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, harus terus diterapkan dalam memberikan pelayanan publik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.\"Bapak Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan \'BerAKHLAK\'. ‘Ber’ itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,\" kata Suhajar saat melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Senin (21/2).Lebih lanjut, Suhajar mengatakan budaya berikutnya ialah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar, katanya.Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal. Karenanya, dia meminta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.\"Itulah yang dipatrikan oleh Pak Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita. Kita ini adalah pelayan. Jadi, kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,\" tegasnya.Dia juga mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah melayani. Lebih khusus, tambahnya, pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat.\"Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,\" ujarnya.Dia mencontohkan beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan hingga Singapura, yang dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat, karena negara tersebut berupaya bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik.Oleh karena itu, Suhajar kembali meminta agar para ASN, khususnya di lingkungan Kemendagri, menerapkan paradigma melayani, terlebih kepada masyarakat secara umum.Sebanyak enam pejabat yang dilantik Suhajar di Jakarta, Senin, ialah Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri Suroyo, Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Marisi Parulian, Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri Asmawa, Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Nurdin, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono.Satu dari enam pejabat tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal15 Februari 2022, sedangkan lima lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022. (sws)
KSP Yakin Arief Prasetyo Mampu Wujudkan Tata Kelola Pangan yang Baik
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mampu menerapkan tata kelola pangan yang baik dari hulu ke hilir.Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan Arief sosok yang mampu menjalankan tugas koordinasi lintas sektor dengan baik, yang dilengkapi dengan kemampuan jejaring (networking).Kedua hal tersebut dapat mendukung Arief untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan tata kelola pangan yang baik.“Dengan pengalamannya di sektor swasta dan BUMN, Arief dinilai mampu mewarnai kualitas dan akurasi kebijakan pangan ke depan,” ujar Panutan.Lebih lanjut, Panutan menjelaskan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di antaranya mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan terutama soal ketersediaan pangan, termasuk dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga.Selain itu, Badan Pangan Nasional juga bertanggung jawab menangani kerawanan ketersediaan pangan, pemenuhan gizi, dan diversifikasi konsumsi masyarakat. “Secara sederhana, Badan Pangan Nasional itu ‘bapak’ dari semua pelaku pangan, mulai dari petani, swasta, dan BUMN,” ujar Panutan.Menurut Panutan, pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan langkah besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk memperbaiki ekosistem pangan nasional, dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga di sektor pangan.“Sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas dari masing-masing kementerian dapat terkoordinasikan dengan baik,” ujarnya.Pembentukan Badan Pangan Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden No 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pembentukan lembaga ini tindak lanjut dari ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/2).Arief Prasetyo Adi sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani pangan dan perdagangan.Arief menjabat Direktur Utama PT RNI sejak 2020 dan saat ini tercatat aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta periode 2019-2024 serta Dewan Pakar Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) periode 2020-2025.Karir Arief di industri pangan dimulai ketika ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya periode 2015-2020. Saat dia memimpin BUMD Pangan di DKI Jakarta itu, Food Station mendapatkan ISO 9001 yang menjadi Pedoman Operasional untuk mendapatkan kualitas beras yang baik. (sws)
Kemarin, Pelantikan Gubernur Lemhannas dan Kaban Pangan Nasional
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (21/2) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.1. Presiden Jokowi minta Basarnas perbanyak inovasiPresiden Joko Widodo meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperbanyak inovasi dalam pemanfaatan teknologi, sehingga lebih banyak orang dapat terselamatkan dalam kondisi darurat.\"Setiap detik sangatlah berarti untuk keselamatan jiwa, untuk itu saya perlu tegaskan beberapa hal. Pertama, perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi, ini wajib,\" kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Basarnas Tahun 2022 melalui konferensi video dari Istana Negara Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini2. Presiden Jokowi lantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur LemhannasPresiden Joko Widodo melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tertanggal 21 Februari 2022.\"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" kata Andi saat mengucapkan janji dengan dibimbing Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini3. Presiden lantik Arief Prasetyo Adi jadi Kepala Badan Pangan NasionalPresiden Joko Widodo melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional di Istana Negara, Senin.\"Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan seterusnya, mengangkat Saudara Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,\" kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti dalam Pelantikan Gubernur Lemhannas RI dan Kepala Badan Pangan Nasional, seperti dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini4. Pengamat: Ada tiga tantangan gubernur baru LemhannasDirektur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia, Ridlwan Habib, mengatakan, terdapat tiga tantangan yang akan dihadapi gubernur baru Lemhannas.Ia menyatakan hal itu di Jakarta Senin, tentang Presiden Joko Widodo yang melantik Gubernur Lemhannas yang baru, Andi Widjajanto. Mantan sekretaris kabinet itu menjadi pemimpin sipil keempat di lembaga kawah candradimuka pemimpin negeri itu.Selengkapnya baca disini5. Muhaimin Iskandar dorong Pemerintah optimalkan SDM kelautanWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan.\"Saya minta Pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,\" kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. (sws)
POPULER
