OPINI
Darurat Sipil? Apa Yang Mau Dilindungi Pak Presiden?
By Margarito Kamis Jakarta FNN – Selasa (31/03). Corona yang tak terlihat bentuknya itu, memulai serangan mematikannya dari Wuhan, China. Perlahan tapi pasti, hampir negara di dunia menjadi sasaran serangannya. Sangat mematikan. Telah puluhan ribu orang mati. Apa senjatanya, apa strategi, apa taktiknya, dan bagaimana propagandanya, dan seterusnya, semuanya tak terlihat. Mahir menemukan sasaran, cepat dalam penetrasi, dan cekatan dalam mengobrak-abrik benteng pertahanan setiap orang. Itulah pasukan corona. Hebatnya tidak jelas siapa panglimanya? Tidak jelas juga siapa komandan tempurnya? Bagaimana garis komandonya? Itu pulalah pasukan corona ini. Sekali lagi, sangat mengerikan. Ini perang tanpa bentuk. Perang jenis ini paling sulit dihadapi. Ini perang paling berbahaya. Secanggih apapun mesin perang sebuah negara, selalu sulit menghadapi perang jenis ini. Itu sebabnya semua negara-negara top, ambil misalnya Inggris dan Amerika pun kewalahan. Sempoyongan, sejauh ini. Inggris dan Amerika yang dikenal jagoan mengubah tatanan dunia melalui perang dan krisis keuangan itu, tak bisa bersiasat. Tak bisa memanggil senjata hebat dari Arsenalnya menghadapi kepungan virus laknat ini. Rakyat kedua negara ini juga mati, karena virus jahannam ini. Kecenderungannya terus meningkat dari hari ke hari. Itu sebabnya diperlukan strategi dan taktik jitu menghadapi dan melumpuhkannya. Indonesia, harus diakui, sebenarnya telah memiiki senjata canggih, lengkap dengan strategi dan taktik teknis dan politik menghadapi perang ini. Semuanya tersedia dalam Arsenal yang bernama UU No. 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang ini disiapkan oleh Presiden Jokowi dua tahun lalu. Undang-undang ini sangat antisipatif. Sangat hebat. Strategi sederhananya adalah begitu virus, pasukan ini mulai menyerang, pada tahap awal sekali pemerintah sudah harus buat perkiraan terhadap ini sumber serangan, jenis senjata (virus), level bahayanya, dan kecepatan serangannya. Lalu buat proyeksi atas efeknya terhadap keamanan “kesehatan masyarakat.” Bila virusnya telah teridentifikasi, kecepatan serangannya, ruang serangannya, dan efeknya terhadap Kesehatan masyarakat, maka pemerintah siapkan tindakan melawannya. Tindakan pertama adalah “Deklarasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.” Setelah deklarasi ini, barulah dipertimbangkan tindakan-tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya adalah melakukan pembatasan. Menurut undang-udang ini, namanya “karantina.” Termasuk pengertian karantina itu adalah “Pembatasan Sosial Berskala Besar.” Begitulah bangsa ini menyiapkan diri menghadapi musuh tak terduga itu. Virus yang hari ini dinamai corona, laknat ini. Undang-undang ini memerintahkan pemerintah menyiapkan segala kebutuhan dasar rakyat untuk sekadar hidup. Di dalamnya termasuk kebutuhan makan hewan peliharaan, manakala pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar menurut undang-undang ini. Tetapi harus diakui, detail “tindakan-tindakan mitigasi” menurut ilmu kesehatan baru saja diatur. Dan saya percaya saja skema teknis kerjasama pemerintah dengan pemerintah daerah juga diatur dalam PP yang baru terbit ini. Keterlambatan inilah penyebab terbesar tak terkordinasinya tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat. Walau hanya satu PP, tetapi menurut saya cukup masuk akal secara hukum. Mengapa? Undang-undang tidak mengharuskan jumlah PP. Memang Sedikitnya 3 (tiga) pasal dalam undang-undang ini yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP). Tetapi bagi saya satu PP saja sudah cukup. Hal terpenting adalah cakupan materi, dan muatannya harus komprehensif. Bila komprehensif, maka 11 (sebelas) pasal yang memerintahkan pemerintah membentuk Peraturan Menteri (Permen), dapat diminimalkan jumlahnya. Dilihat dari sudut materi, muatan dari pasal-pasal itu, dapat diproyeksikan sedikiitnya tiga menteri harus membuat Permen. Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan. Menariknya, dalam rapat terbatas Senin (30/3) Presiden Jokowi bahkan mengatakan perlu didampingi oleh kebijakan darurat sipil. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan “darurat sipil” (tanda petik dari saya) (Tempo.co.id 30/3/2020). Pernyataan tentang “darurat sipil” ini sangat menarik dilihat dari sudut Tata Negara. Bagaimana argumentasi konstitusional ternalar antara serangan virus corona dengan eksistensi dari pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Apakah pemerintah atau sebagian pemerintah daerah mulai tak berfungsi? Apakah NKRI Indonesia sedang terancam pecah, atau disintegrasi? Apakah disintegrasi sedang dipelupuk mata? Apakah sebagian rakyat Indonesia menjadi bagian dari pasukan virus corona itu ? Apakah wabah corona dapat diberi status sebagai manusia, yang pemberontak? Protokol penanganan pasukan virus berbeda secara fundamental dengan protokol penanganan pasukan (sekumpulan orang dengan agenda jelas, terorganisir, bersenjata dan bermotif politik) menyerang negara ini. Protokol virus bertolak dari UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Protokol penanganan Tertib Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Alasan Tata Negara dibalik Perpu berbeda dengan alasan tata negara dibalik UU No. 6 Tahun 2018. Alasan fundamental Tata Negara pada Perpu adalah terganggunya tertib sipil itu sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: Pertama, adanya serangan bersenjata, atau pengacau oleh orang-orang bersenjata. Kedua, serangan bersenjata itu bermaksud, nyata-nyata atau sembunyi-sembunyi, untuk menggantikan pemerintahan yang sah, atau setidak-tidaknya mengakibatkan pemerintah atau pemerintah daerah yang sah, sebagian atau seluruhnya lumpuh atau tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi pemerintah dalam keadaan tertib sipil. Ketiga, Serangan pasukan itu dimaksudkan untuk melepaskan sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau menciptakan negara baru terlepas dari wilayah NKRI. Keempat, membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya menempatkan sebagian pemerintah daerah atau satu daerah di bawah kendali pasukan itu. Semua soal ini, untuk alasan secanggih atau sengawur apapun, tidak bakal ditemukan dalam serangan virus corona jahannam ini. Betul, keadaan tertib sipil saat ini sedang terganggu. Tetapi harus diingat betul bahwa penurunan level tertib sipil saat ini, sama sekali tidak disebabkan oleh gangguan pasukan atau sekelompok orang bersenjata dan bermotif politik. Penurunan derajat tertib sipil saat ini merupakan hasil, dan sekaligus cara sah mencegah virus corona. Penurunan derajat tertib sipil ini, untuk alasan apapun, sah. Mengapa? Penurunan itu merupakan cara pemerintah menghalau virus, yang diyakini sebagai cara ampuh menormalkan kembali tertib sipil itu. Apalagi konsekuensi Tata Negara yang menyertainya Darurat Sipil berbeda sangat mendasar dengan Darurat Kesehatan. Apa bedanya? Pertama, dalam darurat sipil, status Presiden mengalami perubahan. Kedua, harus dibentuk institusi tata negara tambahan. Presiden, dalam keadaan “Darurat Sipil” berstatus sebagai “Penguasa Darurat Sipil Pusat.” Bila darurat sipil diubah, ditingkatkan menjadi “Darurat Militer” maka Presiden berstatus sebagai “Penguasa Darurat Militer Pusat.” Andai keadaan tak menolong sehingga harus ditingkatkan menjadi “Darurat Perang” maka Presiden berstatus sebagai “Penguasa Darurat Perang” Baik Darurat Sipil, Darurat Militer dan maupun Darurat Perang, Presiden dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh satu Badan. Badan itu berisi Menteri Pertama, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf ASngkatan Darat, Kepala Staf Angkat Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara. Perlukah Badan ini pada Darurat Kesehatan. Tidak. Apa konsekuensi kehadiran Badan itu? Menejemen pembuatan kebijakan berubah. Perumusan kebijakan bernegara dalam mengelola Darurat Sipil, untuk sebagian besar berputar pada pejabat-pejabat ini. Betul, Presiden tetap menjadi center of constitutional authority, tetapi presiden harus mendapat nasihat dari pejabat-pejabat itu. Konsekuensi perubahan menejemn lainnya? Kepala Daerah yang daerahnya ditetapkan berada dalam darurat sipil, harus dibantu oleh Komandan Militer tertinggi di daerah itu, plus Kepala Kepolisian Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka disupervisi oleh Kepala Kejaksaan. Seperti Presiden, Kepala Daerah itu, mau atau tidak, suka atau tidak wajib mendengar nasihat pejabat-pejabat dimaksud. Konsekuensi ini tidak ada pada darurat Kesehatan. Pada Darurat kesehatan, keadaan Tata Negara tidak berubah sedikitpun. Tetapi pembatasan hak bergerak warga negara misalnya, sama untuk keduanya. Hak bicara dan berkorespondensi, tidak dibatasi dalam darurat kesehatan. Pada Dadrurat Sipil, justru dilakukan secara ad hoc, dan represif berdasarkan pertimbangan Penguasa Darurat Sipil Daerah. Selain kesamaan-kesamaan relatif itu, terdapat satu perbedaan. Perbedaan ini dapat disebut fundamental. Pada Darurat Sipil, pemerintah tidak dibebani kewajiban memberi makan dan minum rakyat. Rakyat cari makan sendiri, urus diri sendiri. Sebaliknya, pada Darurat Kesehatan yang diikuti “Pembatasan Sosial Berskala Besar”, pemerintah menanggung biaya makan dan minum rakyat. Tentu alakadarnya. Begitulah perbedaan fundamentalnya dari sudut pandang Tata Negara. Mungkinkah pemerintah menempatkan Darurat Sipil di meja pembuatan keputusan sebagai sekoci ketika pemerintah tak lagi mampu mengurus kebutuhan dasar rakyat? Faktanya pemerintah sudah membebaskan rakyat dari bayar listrik, dan atau bayar setengah saja. UMKM dikasih stimulus. Rakyat miskin mau dikasih uang. Lalu apa? Politik? Bagaimana nalarnya? Energizer disipiln masyarakat? Agak sulit disodorkan sebagai jawabannya. Rakyat pada cari akal dan cara sendiri menjaga diri dan lingkungannya. Mereka bisa terhindar dari kemungkinan menjadi sasaran virus. Sungguh saya tak mampu menjelaskannya. Apakah Darurat Sipil, andai benar bakal dilakukan, akankah dijadikan justifikasi bagi pemerintah melakukan represi terhadap orang-orang yang berbeda haluan politiknya dengan Presiden? Entahlah. Tak bisa berspekulasi. Memang sejarah Tata Negara dan politik bangsa ini dengan kebenaran tak terbantahkan menunjukan tindakan sejenis itu pernah terjadi. Pembubaran paksa pertemuan politik oleh orang-orang yang tergabung dalam “Liga Demokrasi” misalnya, di awal tahun 1960, adalah satu peristiwa kecil yang mematikan dari politik darurat seperti itu. Pak M. Sjahrir, Pak Yunan Nasution, Pak Sjafrudin Prawiranegara, yang ketika itu berbeda haluan politiknya dengan Presiden Seokarno, ditangkap. Mereka dipenjarakan begitu saja. Begitulah adanya pendekatan politik dulu. Itulah hasil politik darurat kala itu. Politik busuk ini tidak ditemukan, dalam perspektif perbandingan dengan misalnya masa Presiden Franklin D. Rosevelt, yang masuk ke kekuasaan di tengah krisis besar ekonomi Amerika. Orang dibiarkan mengeritik tindakannya. Kritik terhadap tindakannya yang menyita emas milik rakyat, tanpa ada ganti rugi yang memadai. Kritik dibiarkan saja begitu. Anehnya, tidak ada satupun tindakan represi kepada pengeritik-pengeritik Rosevelt itu. Mereka dibiarkan bernyanyi dengan nadanya sendiri sampai sempoyongan. Begitulah Rosevelt mengelola krisis. Canggih caranya dan berkelas. Kecanggihannya itulah yang memungkinkan Rosevelt berkuasa selama empat periode. Ini preseden satu-satunya dalam sejarah kepresidenan di Amerika hingga sekarang. Akhirnya, penyakit strok membawa Rosevelt ke akhir jabatan periode keempatnya ke awal yang lebih cepat. Rosevelt lalu digantikan oleh Harry Truman. Indonasia pun merdeka pada masa pemerintah Herry Truman. Begitulah politik bekerja. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate.
Corona Berjangkit, Utang Bakal Kian Melangit?
Oleh Edy Mulyadi Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo hari ini (Selasa, 31 Maret 2020) mengumumkan sejumlah kebijakan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi guna menghadapi dampak Covid-19. Tentu saja, ini melegakan. Kabar gembiranya, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran hingga Rp405 triliun untuk keperluan tersebut. Jumlah yang lumayan gede itu antara lain Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, dan Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Sisanya yang Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam program ini termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta dunia usaha. Semua itu dimaksudkan guna menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Para dokter dan tenaga medis yang selama ini menjadi pahlawan di garda terdepan melawan virus Corona boleh berlega hati. Pasalnya, anggaran yang disiapkan untuk dukungan bidang kesehatan yang Rp75 triliun itu, di antaranya digunakan perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD. Dana tadi juga bagi pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan; seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Masih di bidang kesehatan, ada dana untuk upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. Juga ada insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta), perawat Rp7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta. Jika, ini jika ya mudah-mudahan tidak terjadi, meninggal ada santunan kematian tenaga medis Rp300 juta. Kabar gembira lain berupa dianggarkannya dana untuk perlindungan sosial. Antara lain, dinaikkannya jumlah Kartu Sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama sembilan bulan. Jumlah penerimanya juga naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Begitu juga dengan anggaran Kartu Prakerja, dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah ini bisa menjangkau sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Yang tidak kalah menggembirakan, ada pembebasan biaya listrik selama tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA. Sedangkan untuk 7 juta pelanggan 900VA ada diskon 50%. Khusus dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp25 triliun. Ngutang Lagi Sampai di sini, semua kebijakan tersebut tentu saja amat menggembirakan. Namun senyum lebar tadi berubah jadi kekhawatiran baru. Betapa tidak, anggaran yang Rp405 triliun tadi, ternyata bukan bersumber dari realokasi anggaran. Lantas dari mana? Dari mana lagi kalau bukan (rencana) membuat utang baru. Tidak percaya? Simak baik-baik pernyataan Joko saat mengumumkannya siang tadi, yang di antaranya dia mengatakan, “ Terkait penanganan Covid19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp405,1 Triliun.” Pada bagian lain, Presiden mengatakan, “ PERPPU juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07%. Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun relaksasi defisit hanya untuk tiga tahun, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023.” Uraian tersebut jelas sekali menunjukkan akan ada utang baru untuk membiayai anggaran perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam menghadapi wabah Corona. Pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan anggaran yang sudah ada? Bukankah bisa dilakukan realokasi anggaran yang dianggap tidak atau kurang penting? Memang, dalam penjelasannya Joko mengatakan pemerintah tetap berupaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19. Misalnya, dengan realokasi cadangan dan penghematan belanja kementerian dan belanja senilai Rp190 Triliun. Dari penjelasan ini, maka setidaknya akan ada tambahan utang baru di luar yang sudah direncanakan semula sebesar Rp405 triliun - Rp190 triliun = Rp215 triliun. Asal tahu saja, desifit APBN 2020 sebesar Rp302,1 triliun. Dari mana menutupi defisit ini? Jelas ngutang, lah. Artinya, guna mengatasi wabah Corona, total rencana utang kita bakal membengkak menjadi Rp517,1 triliun! Tidak Perlu Utang Baru Pertanyaannya, benarkah tambahan utang baru itu diperlukan? Jawabnya, tidak perlu. Tidak adakah cara lain? Jawabnya, tentu saja ada! Caranya, pemerintah merealokasikan anggaran pembayaran bunga utang yang Rp295 triliun plus cicilan pokok utang Rp359 triliun. Jika 50% saja total anggaran untuk membayar utang yang mencapai Rp654 triliun direalokasikan, maka ada dana Rp327 triliun yang bisa dipakai. Banyak, kan? Lalu, pemerintah juga bisa merealokasi 50% anggaran insfrastruktur yang mencapai Rp419 triliun, sehingga diperoleh angka Rp209,5 triliun. Masih ada lagi, yaitu penghematan 20% anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp1.600 triliun. Dari sini, ada penghematan Rp320 triliun. Lalu, ada SAL dan SILPA yang angkanya lumayan gede, Rp240 triliun. Sekarang mari kita rekap hasil realokasi dan penghematan anggaran tersebut. Rp327 triliun + Rp209,5 triliun + Rp320 triliun + Rp240 triliun = Rp1.096,5 triliun. Wow, guede bangettt! Jumlah ini jauh di atas kebutuhan dana perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang Rp405 triliun tadi. Bahkan jika karena, misalnya, pemerintah tak punya cukup keberanian untuk merenegosiasi pembayaran utang kepada para kreditor, separuh dari Rp1.096 triliun tadi pun masih lebih besar ketimbang yang RP405 triliun. Doyan Berutang Tapi justru di sinilah masalahnya. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, memang terkenal sangat doyan berutang. Parah! Lebih parah lagi, utang-utang yang dibuat Sri berbunga amat tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Bunga utang yang dibuat Sri bahkan lebih tinggi dibanding negara-negara yang peringkatnya lebih rendah daripada Indonesia, seperti Thailand, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Pelebaran defisit APN menjadi 5% juga dimaksudkan untuk menyelamatkan Presiden dari pelanggaran UU Keuangan Negara. Di sini disebutkan, batas maksimum defisit yang diizinkan adalah 3% dari PDB. Kalau angkanya tidak dilebarkan, bukan mustahil Joko akan dimakzulkan karena melanggar Undang Undang. Sungguh ironi yang memuakkan. Di tengah gempuran wabah Covid-19 yang mengerikan dan ancaman rakyat kelaparan, penguasa justru sibuk berusaha mempertahankan kekuasaan! Mas Joko, mau sampai kapan Indonesia terjebak dalam jeratan utang? Dan Sri, tidakkah kamu punya kemampuan lain selain berutang? Mosok doktor ekonomi jebolan Amerika seperti kamu ilmunya cetek banget. Mbok jangan malas. Cerdas dan kreatif, lah. Ingat utang kita sudah teramat besar. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) Maret 2020, mencatat sampai Januari 2020, utang luar negeri kita mencapai US$410,8 miliar. Dengan kurs tengah BI hari ini yang Rp16.367, maka utang itu setara dengan Rp6.724 triliun! Super super besaaarrr! Beban utang yang teramat besar itu telah membebani APBN. Lebih dari 30% anggaran dialokasikan untuk membayar utang. Akibatnya, APBN kita dari tahun ke tahun tidak mampu menjadi penghela perekonomian secara maksimal. Mas Joko, mbok kasihani rakyat... Penulis Wartawan Senior
Testimoni (1): Banyak yang Mengakui, Sembuh Corona Berkat Probiotik Siklus!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Selasa (31/03). Judul tulisan di atas memang sengaja saya buat seperti itu, karena kenyataannya banyak yang mengakui, dari beberapa orang yang sudah dinyatakan positif terjangkit Virus Corona, bisa sembuh lebih cepat. Ada yang sembuh dalam waktu dua hari! Dus, di tengah wabah Virus Corona, ternyata ada banyak masyarakat yang sudah tergabung dalam Grup Probiotik Siklus (GPS), melakukan pengobatan mandiri. Mereka yang tergabung dalam puluhan GPS ini lebih siap dalam menghadapi serangan virus corona tersebut. Mereka melakukan pengobatan secara mandiri. Kalau pun ada yang sudah dinyatakan positif virus corona oleh rumah sakit tempat dirawat, mereka berhasil sembuh dengan menggunakan varian produk Probiotik Siklus (PS). Dalam tulisan ini akan ditampilkan beragagm testimoni dari beberapa anggota GPS yang sudah dinyatakan positif virus Corona maupun yang mengalami gejala serupa Corona. Seorang bidan yang berkerja di salah satu RS di Bogor menceritakan kasus yang dialaminya. Berikut ini petikannya yang diceritakan dalam WA GPS: “Testimoni dengan (PS) saya setelah berobat ke RS dinyatakan ODP Covid-19 besoknya demam dan tanda-tanda bermunculan langsung dibawa lagi ke RS dan dirawat sebagai PDP. Setelah di beri resep oleh Pa Bas tentunya.” “Alhamdulillah hanya 2 hari gejala-gejala covid lsg hilang, setelah saya dites hasilnya negatif covid dan pasien paling cepat di rawat d rsh. Dirawat tgl 20, tgl 23 sudah boleh pulang Alhamdulillah. Tgl 30 telah kontrol, dan dinyatakan bebas cobid-19 oleh r,h, Trims ps.” Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya masuk RS hingga akhirnya dinyatakan negatif corona? “Hari pertama saya berobat ke RS He. Saya adalah pasien dengan astma sekalian mengantar anak berobat karena demam, saya juga berobat ke poli penyakit dalam. Anak saya boleh pulang dengan kakeknya, sedang saya masih menunggu dokter.” “Setelah saya diperiksa oleh dokter penyakit dalam dengan keluhan beberapa hari ini, ada serangan atsma di pagi hari dan saya memang pernah melakukan perjalanan ke Jakarta tgl 1-3-2019. Menengok saudara sakit struk.” “Selain itu, keluhan dari hari Senin ada kenaikan suhu 37 derajat, keluhan ada lemes, batuk. Lalu saya dianjurkan melakukan ronsen oleh dokter dan hasilnya ada infeksi di pernapasan. Lalu dokter menyarankan untuk di rawat di RS.” “Setelah itu saya menunggu masuk ruangan saya pun masuk ruang isolasi dan diperiksa darah apakah covid atau tidak. Alhamdulillah, hasilnya bagus, saya tidaklah jadi dirawat namun berstatus ODP dan dipulangkan.” “Saya pun berkonsultasi dengan Pa Bas dan diberi resep PS, G14, Bio Enzim. Dan h/g 12, Besoknya keluhan saya semakin berat dengan demam di atas 39,1, kebetulan teman saya menengok dr puskesmas, dan keadaan saya memburuk keluhan flu. Nyeri dada sesak nafas.” “Saya mengkonsumsi PS 1 jam sekali dengan anjuran Prof Bas, karena kondisi saya semakin drop saya dibawa ke RSUD uju.... Be.... Bandung, dan demam masih 38 derajat, dilakukan pemeriksaan lab lagi hasil lab kata suami saya tidak baik jadi saya d rujuk lg ke RS r.h.” “Karena kondisi saya masih drop, sadar tidak sadar sambil diberi oksigen oleh RS. Sambil saya kuat2in minum PS dan juga obat yg diberi RS. Selain itu juga karena suami Herbalis juga diberi gamat emas.” “Propolis, kata suami saya liat kondisinya kayak sekarat jadi panik, segala dikasih. Lalu saya dirujuk ke RS r.h. Bandung. Saya pun masuk ruang isolasi dengan status PDP. Diperiksa darah dironsen lg, periksa swab.” “Hari ke-2 dan ke-3 di sudah tidak demam lagi dan tinggal sesak nafas. Saya pun terus mengkonsumsi PS karena ingin cepat pulang. Karena, disatukan oleh penderita susp covid 19.“ “Alhamdulillah, pasien yg lain masih lemas, saya sudah bisa jalan2 walau masih sesak sesekali. Sambil menunggu hasil lab, hari ke 4 saya sudah boleh pulang karena hasil swab negatif.” “Saya juga sudah nanya sama yg lain biasanya dirawat 6 hari. Alhamdulillah saya hanya 4 hari sudah boleh pulang. Setelah itu saya menjalani karantina mandiri sampai tgl 30 dan kontrol ke RS r.h. dan hasilnya telah terbebas dari covid 19.” “Alhamdulillah saya sudah masuk lg bekerja besok. Sebagai bidan. Trima kasih PS. Sekarang pun saya masih konsumsi untuk pencegahan. Dan agar tidak tertular lagi.” “[25/3 22:11] +62 813-1606-xxx: Terimakasih Sy Kenal PS. Sy baru menyadari kalo yg lagi rame saat ini. Sy Ndak tau benar apa ndaknya, sy Ndak bayak cerita Sama tetangga khawatir jadi heboh tetangga.” “Awal bulan feb lupa tgl, Anak ke3 sy demam, panas, flu..., hampir sepekan, puncaknya sakit kepala sampe Ndak kuat kepala ditekan kan ke lantai sambil pukul2 lantainya.” “Sy binggung....., saat suami sakit yg di luar dugaan sy masih bisa kendalikan diri, tapi saat kemaren sy betul2 shok, sy sampe nangis dan bilang ke RS ya mas....de Risqi cari mobil bw mas ke RS PON.” “Jujur kalo ingat saat anak kesakitan yg sangat panas, Ndak bisa napas, masih sakit kepalnya, mas Aziz Ndak mau ke RS ....malah tambah nangis ..., akhirnya: 1. Saya tusuk titik puncak kepala,( saya spray dgn G 10) sy keluarkan darah sambil di tekan2; 2. Agak berkurang sakitnya tp masih susah napasnya; 3. Buat ramuan G8, 17, biozime, biozime super, bioimun, madu; 4. Alhamdulillah berkurang tp napas masih sulit; 5.bagian punggung sy totok punggung sambil di hangatkan dgn TDP, sekujur badan ay spray dgn G10, sampe rambutnya juga; 6. Sekitar 1 jam kemudian sy beri PS yg dicamur2 tadi...,sy berikan perjam; 7. kejadian dr magrib sampe jam 9 mlm sdh 3x minum PS. “Alhamdulillah....sdh lebih tenang dan sesaknya sdh berkurang walau masih sakit. Pagi hari lanjut minumnya cuma jaraknya 2 jam. Alhamdulillah 3 hari membaik dan sehat. Tetap konsumsi PS. Alhamdulillah. Alhamdulillah.” “Stkali lagi maturnuwun tuk Formulator dan Prof B@s.” “Sy benar2 bersyukur, mungkin kalo ay Ndak kenal PS, sy sdh masukan anak sy ke RS PON, karna panik dan Ndak tau harus berbuat apa liat kondisi anak saat itu,benar2 pengalaman tak terlupakan,terima kasih Allah sdh pertemukan sy dgn PS dan saudara2 yg luar biasa.” “Semoga semakin byk lagi di luar sana yg tertolong dgn PS dan PS lbh di kenal masyarakat dan menerimanya, Aamiin.” (Bersambung) Penulis Wartawan Senior.
Stimulus Covid-19 Lambat, Realokasi Anggaran Percepat Krisis Ekonomi
By Anthony Budiawan Jakarta FNN – Selasa (31/03), Penanganan ekonomi terkait wabah Covid-19 seharusnya bisa lebih baik. Paket stimulus ekonomi yang diumumkan sejauh ini sangat tidak memadai untuk melawan dampak negatif Covid-19. Terkesan pemerintah kurang mampu membaca dan mengantisipasi wabah ini. Kebijakan yang diambil terkotak-kotak, alias piecemeal. Ketika wabah virus Corona mulai merebak, pemerintah langsung reaktif memberi paket stimulus yang kemudian dinamakan jilid pertama. Paket stimulus ini memberi insentif sektor pariwisata berupa diskon tiket pesawat bagi wisatawan asing dan domestic. Ada juga pembebasan pajak hotel dan restoran. Pemerintah sampai menggunakan jasa influencer untuk promosi paket ini stimulus ini. Katanya, jumlah pakel stimulus ini Rp 10,3 triliun. Tentu saja, stimulus ini tidak efektif, karena akhirnya penerbangan antar negara dihentikan untuk mengurangi penyebaran wabah dari luar negeri. Realisasi stimulus ini pasti tidak banyak arti untuk meningkatkan ekonomi. Paket stimulus jilid kedua pada intinya memberi insentif pajak penghasilan (PPh) pribadi (pasal 21) untuk industri tertentu, PPh badan (pasal 25) dan PPh impor (pasal 22). Insentif ini akan diberikan selama 6 bulan terhitung April hingga September 2020. Melihat perkembangan Covid-19 hingga saat ini, sepertinya banyak perusahaan akan mengalami rugi. Dampaknya, bantuan PPh Badan tidak banyak berarti apa-apa. Stimulus “subsidi” pajak ini, katanya akan membebani APBN Rp 22,9 triliun. Selain insentif ini belum dimulai, sehingga tidak memberi dampak apapun terhadap ekonomi. Selian itu, angka insentif juga patut dipertanyakan. Paket stimulus jilid pertama dan kedua fokus menjaga pertumbuhan ekonomi, agar tidak anjlok. Meskipun ternyata tidak efektif. Bahkan stimulus jilid kedua belum dimulai. Padahal, perkembangan wabah Covid-19 semakin memburuk. Tingkat terinfeksi Covid-19 meningkat tajam. Jumlah meninggal sangat tinggi. Sedangkan jumlah sembuh sangat rendah. Salah satu sebab utamanya karena fasilitas kesehatan, terutama Alat Pelindung Diri (APD) sangat tidak memadai. Ruang isolasi dan jumlah kamar sangat minim. APD dalam arti luas, untuk melindungi dokter, perawat dan tenaga nonmedis lainnya sangat memprihatinkan. Penyebab utama minimnya APD, karena pemerintah tidak ada dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan terpaksa, pemerintah melakukan realokasi mata anggaran APBN, dari dana pembangunan menjadi dana penanggulangan Covid-19. Bahkan, pengadaan barang yang masih dalam proses pun harus dibatalkan dulu. Realokasi mata anggaran tidak masuk definisi stimulus. Karena hanya realokasi. Stimulus (fiskal) intinya meningkatkan belanja negara atau mengurangi penerimaan negara. Untuk meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus (fiskal) intinya memperlebar defisit APBN. Jadi, realokasi mata anggaran bukanlah stimulus. Sebaliknya, pemangkasan anggaran pembangunan (dan dana desa) akan membuat pertumbuhan ekonomi turun. Dampak negatifnya cukup besar. Bisa mempercepat krisis ekonomi. Perusahaan di sektor pembangunan akan mati karena anggarannya dihentikan. PHK dan pengangguran di daerah akan meningkat. Akhirnya, mereka harus di-support dan diberi bantuan juga oleh pemerintah. Dengan mengatakan seperti ini, bukan berarti peningkatan anggaran kesehatan tidak perlu. Sebaliknya, anggaran kesehatan harus dapat ditingkatkan sedemikian rupa besarnya, agar dapat menanggulangi wabah Covid-19 secara efektif. Dan, tambahan anggaran kesehatan ini bukan diambil dari anggaran lainnya (realokasi). Tambahan anggaran kesehatan ini harus bersumber dari tambahan defisit APBN. Besarannya juga harus siginifikan untuk memerangi Covid-19. Pemerintah harus berani mengatakan tambahan anggaran Covid-19 misalnya 1,5 persen dari PDB, atau sekitar Rp 250 triliun. Bahkan lebih kalau perlu. Whatever it takes. Dananya diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang masih nganggur di dompet pemerintah. Jumlahnya mencapai lebih dari Rp 270 triliun per akhir Februari 2020. Bayangkan, kekuatan yang dimiliki Rp 250 triliun untuk memerangi Covid-19. Pasti jauh lebih efektif dari yang sekarang ini. Anggaran pembangunan tetap bisa jalan, sekaligus menjaga pendapatan perusahaan dan pekerja di sektor tersebut di daerah. Pemerintah juga tidak perlu menambah utang karena dananya sudah ada. Selanjutnya, stimulus harus menyasar untuk membantu kemanusiaan. Membantu mereka yang kehilangan penghasilan. Membantu semua masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Dan stimulus juga harus menyasar pelaku usaha, termasuk usaha mandiri dan usaha mikro. Pemerintah harus menjamin kecukupan likuiditas pelaku usaha. Tentu bukan memberi pinjaman langsung ke pelaku usaha. Tetapi melalui sektor keuangan, bank dan nonbank. Bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan likuiditasnya. Stimulus ini harus segera mungkin diumumkan dan dijalankan. Jangan terlalu lama-lama menghitungnya. Perhitungan stimulus harus dilakukan kebalikan dari penyusunan APBN, yang berdasarkan pada aktivitas dan program. Dalam kondisi darurat, tentu yang dimaksud bukan darurat sipil. Namun stimulus APBN dianggarkan secara global. Makanya negara lain bisa mengumumkan stimulus sangat cepat. Dalam waktu singkat, Amerika mengumumkan stimulus 2,2 triliun dolar AS (sekitar Rp 35.200 triliun). Begitu juga dengan Malaysia, yang memberi stimulus 250 miliar ringgit (sekitar Rp 937 triliun). Tetapi Indonesia sangat lambat karena harus menghitung secara rinci. Program A sekian, program B sekian, program C sekian. Ini kelamaan dan lemot cara kerjanya. Keburu wabah menyebar ke seluruh Indonesia, dan keburu rakyat kelaparan. Umumkan saja, Indonesia akan memberi stimulus Covid-19 tahap pertama sebesar 850 triliun, sekitar 5% dari APBN. Dengan begitu, rakyat akan merasa aman dan merasa terjamin. Pemerintah tinggal menyusun apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan anggaran sebesar itu. Semoga pemerintah bisa bekerja dan memberikan kepastian secepatnya kepada masyarakat. Kasian. Masyarakat sedang menunggu. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Mudik, Arus Penyebaran Covid-19 Yang Paling Efektif
By Tony Rosyid Jakarta FNN – Selasa (31/03). Beberapa hari lalu, ibu kandung di kampung telpon saya dan kasih kabar kalau adikku yang tinggal di Tangerang mudik. Gawat! Semua tahu, Tangerang masuk wilayah merah penyebaran covid-19. Kenapa mudik? Tanyaku dalam hati. Apakah adikku termasuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP)? Tidak juga. Apakah dia, suami dan anaknya positif Covid-19? Nggak tahu. Bisa iya, bisa tidak. Sebab, yang positif Covid-19 tidak selalu ada gejala. Apalagi untuk orang yang usia muda. Khawatir, itu pasti. Ibu saya di kampung sudah tua. Usia di atas 70 tahun. Ayah saya bahkan lebih tua lagi usianya. Ayah juga punya diabet. Sekali tertular, bahaya. Semoga saja tidak. Itu harapan dan doaku kepada kedua orang tuaku. Kupesan kepada dua adikku yang lain. Jaga ayah dan ibu. Jangan sampai tertular. Berikan vitamin C dan E setiap hari. Pantau ayah-ibu dalam interaksi sosialnya. Begitu aku dengan serius meminta kepada kedua adikku tersebut. Yang mudik ke kampung ternyata bukan hanya keluarga adikku. Ada 876 bus yang telah membawa lebih dari 14 ribu penumpang dari Jakarta. Khususnya ke wilayah Jawa. Belum lagi yang menggunakan kendaraan pribadi, naik pesawat, dan naik kereta. Atas kejadian ini, presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan sangat menyayangkan. Diantara para pemudik, ada yang terbukti positif Covid-19. Itu yang sempat masuk rumah sakit. Itu yang ketahuan. Nah, yang nggak ketahuan gejalanya, diprediksi lebih banyak jumlahnya. Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi agen dan duta penyebaran covid-19 di daerah. Tanpa mereka sadari. Bukankah ada nasehat Rasulullaah SAW bahwa, "saat anda dengar ada wabah di suatu wilayah, maka jangan ke sana. Saat anda berada di wilayah yang sedang dilanda wabah, ya jangan keluar”. Inilah teori yang namanya "lockdown". Untuk menghambat penyebaran covid-19 agar tak semakin meluas, Anies selaku Gubernur DKI mengimbau kepada orang-orang yang tinggal di DKI agar nggak mudik. Ternyata, imbauan ini kurang efektif. Arus mudik tetap saja padat. Di Jakarta nganggur. Anak-anak pada sekolah di rumah. Suami libur kerja. Pedagang keliling, nggak ada yang beli. Hidup di Jabodetabek, mahal biayanya. Mending pulang, ketemu keluarga dan teman di kampung. Biaya hidup pun lebih murah. Begitu kira-kira jalan pikiran para pemudik tersebut. Secara psikologis, dan terutama ekonomi, hidup untuk sementara waktu di kampung tentu lebih nyaman dan pasti hemat. Tapi para pemudik ini lupa, apakah mereka bebas dari covid-19? Jika satu orang saja diantara mereka ada yang positif Covid-19 (meski tanpa gejala), maka akan menular ke keluarga dan tetangga di kampung. Bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan orang. Di kampung, ada anggota keluarga yang usianya gak muda lagi. Orang tua, paman, kakek-nenek dan tetangga. Sekali mereka tertular, risiko sangat besar. Alih-alih hemat pengeluaran, anggota keluarga atau tetangga malah jadi korban. Matek deh. Sementara, fasilitas medis di daerah tak selengkap di Jakarta. Belum lagi minimnya anggaran daerah dan jarak tempuh rumah sakit yang umumnya cukup jauh dari desa dan perkampungan. Inilah yang membuat sejumlah kepala daerah saat ini galau, panik dan akhirnya memutuskan untuk Lockdown. Provinsi Papua, Kota Tegal dan Kota Tasikmalaya sudah melakukannya. Sejumlah desa di Purbalingga dan Bali juga ada yang ikut lockdown. Melihat fakta penyebaran covid-19 yang semakin meluas di berbagi daerah, Anies berencana menutup bus Akap yang menjadi alat transportasi keluar masuk Jakarta. Tujuannya? Memotong jalur dan sirkulasi penyebaran covid-19. Dijadualkan jam 18.00 malam ini. Belum sempat dilaksanakan, lagi-lagi Anies dapat teguran. Kali ini dari Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Mungkin faktor ekonomi jadi alasan. Kalau menteri urusan laut sudah ke darat, berarti negara sedang dalam keadaan genting. Anies pun mengurungkan rencananya. Sebagai gubernur, Anies tidak ingin kebijakannya berbenturan dengan Pemerintah Pusat. Ora elok. Nggak boleh ada dua kebijakan yang berbeda dalam satu negara. Lalu, bagaimana dengan penyebaran covid-19 yang semakin meluas ke daerah-daerah? Bahkan sudah ke 31 provinsi. Bagaimana pula cara menahan angka kematian yang terus meningkat? Simple saja jawabnya. Tanyakan saja LBP. Pasti "menteri segala urusan" ini punya jawabannya. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Covid-19: Jangan Sampai Seperti Eropa dan Amerika
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Per hari ini, Selasa (31/3/2020), total kasus positif Covid-19 di Indonesia ada 1,414. Jumlah ini “tak seberapa” kalau dilihat jumlah positif di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Tapi, berbagai pihak kaget sekali dengan angka Indonesia ini. Mereka merasa pertambahan kasus yang terkonfirmasi sangat cepat. Nah, bagaimana kalau lonjakan positif Corona di Amerika Serikat (AS) disodorkan kepada mereka? Pastilah semua lebih terperangah lagi. Betapa tidak! Dalam kurun waktu lebih-kurang tiga pekan saja, jumlah positif di AS bertambah seperti deret ukur dengan lompatan superjumbo. Mari kita masuk agak detail. Pada 10 Maret 2020, jumlah yang positif di AS masih di bawah 1,000 –tepatnya 994. Hari ini, 31 Maret 2020, jumlah itu menembus angka 161,000 lebih. Tepatnya, 161,357. Hanya dalam 20 hari saja. Kalau dibagi rata, berarti setiap hari bertambah 8,000 kasus. Selama 20 hari ini. Mengapa lonjakan yang gila-gilaan ini bisa terjadi? Seratus persen disebabkan test massal publik yang sangat lambat. Kelambatan itu berlangsung selama lebih kurang tiga (3) minggu, yaitu antara 15 Februari 2020 sampai minggu pertama Maret 2020. Waktu itu, pemeriksaan Covid-19 di AS hanya bisa sekitar 12 orang per hari. Barulah setelah digunakan alat test cepat (rapid test) yang akurat, ditemukanlah penyandang virus Corona dalam jumlah yang mencengangkan sekarang ini. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Sudahkah dipakai cara pemeriksaan cepat dan akurat? Semoga saja sudah. Jika memang sudah, kita semua pantas bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena jumlah positif Corona hanya 1,400-an saja. Tapi, tolong Anda carikan informasi, apakah rapid test massal yang terpercaya sudah dilaksanakan. Sekali lagi, kalau sudah, mari kita sama-sama bersujud syukur. Kalau belum? Ayo kita menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla agar jumlah 1,400-an yang sangat “mencemaskan” banyak orang itu tidak akan sama seperti pengalaman AS, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Inggris, dlsb. Kita berdoa agar jumlah positif 1,400-an itu bukan jumlah “puncak gunung es”. Seperti ketika AS menemukan ‘tip of iceberg’ itu pada 10 Maret 2020. Sekiranya nanti, na’uzibillah, angka 1,400-an tsb ternyata hanya “pembukaan” saja, maka ingatlah bahwa jumlah tenaga medis kita dan jumlah fasilitas perawatan yang ada, pastilah tidak sebanyak dan sebagus yang dimiliki AS atau negara-negara Eropa. Dan ingat juga bahwa dengan jumlah positif yang “tak seberapa” itu pun, fasilitas dan tenaga medis kita sudah kewalahan. Terutama fasilitas. Tak terbayangkan kalau nanti jumlah positif mencapai angka belasan ribu atau puluhan ribu, pada saat yang bersamaan. Mungkinkah fasilitas perawatan kita (ruang isolasi dan alat pelindung diri alias APD) cukup banyak tersedia? Kalau kita ikuti berita-berita yang ada di media umum maupun media sosial, plus broadcast-broadcast yang diunggah secara sporadis oleh para awak medis, kelihatannya kita tidak memiliki kemampuan untuk menangani pasien kritis dalam jumlah belasan ribu. Sekarang saja banyak yang menunggu antrian perawatan dan isolasi rumah sakit. Ruang isolasi dan ventilator (alat bantu pernafasan) tak cukup. Back-log (ekor) antrian itu tentu semakin panjang ketika kasus-kasus baru bermunculan. Ada rekaman video seorang dokter yang menjelaskan bahwa di RS tempat dia bekerja ada seorang pasien Covid-19 yang memerlukan peralatan ekstra. Dia menelefon 20 rumah sakit, tidak satu pun yang mau menerima. Si pasien berada dalam kondisi kritis. Ada lagi rekaman yang menjelaskan bahwa semua annggota tim medis, kecuali satu orang, menggunakan jas hujan sebagai APD. Sebelumnya, pemandangan seperti ini terjadi di mana-mana. Kemarin ada kabar bahwa APD asli sudah tiba di Indonesia dan sudah dibagi-bagikan ke berbagai daerah. Wallahu a’lam. Sekali lagi, berdoalah kita agar pengalaman buruk Eropa dan Amerika Serikat tidak terjadi di sini. Amin![] 31 Maret 2020 Penulis Wartawan Senior.
Ke Manakah Wali Kota Tangsel?
Oleh: Tjahja Gunawan Jakarta, FNN - Selasa (31/03). Selama merebaknya Virus China di negeri ini, warga Tangerang Selatan Provinsi Banten, tiba-tiba merasa kehilangan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, yang dikenal luas berparas cantik. "Tumben nanya-nanya dia. Anda tiba-tiba jadi kepo?," Begitu komentar seorang rekan pada saya. Sebelumnya saya yang kebetulan tinggal di Tangsel, memang tidak pernah peduli dengan aktivitas Ibu Wali Kota ini. Sing penting, program pembangunan di wilayah Tangsel tetap berjalan. Jadi kalaupun misalnya Ibu Walkot ini sering bolak-balik ke LP Sukamiskin untuk menjenguk suaminya dis juga bukan urusan saya karena bukan termasuk wilayah publik. Tetapi sudah masuk ranah private Ibu Airin. "Nah, kenapa juga tiba-tiba Anda sekarang tanya keberadaan beliau ?" Komentar temen saya rada sengit. Rupanya dia mulai nge-gas. Lalu dengan nada pelan-pelan kepada teman ini saya katakan, sekarang ini kan sedang terjadi wabah global. Virus China atau Covid19 sedang menyebar ke mana-mana hingga ke seluruh antero dunia termasuk Indonesia dan Tangsel. Nah, sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran Virus China, warga Tangsel juga berhak untuk mengetahui informasi seputar Covid19 termasuk kebijakan serta langkah-langkah yang diambil Pemkot Tangsel. Hak warga ini diatur dan dijamin dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Para kepala daerah di berbagai tempat lain, baik bupati, wali kota, maupun gubernur hadir terlihat oleh publik melakukan sesuatu untuk ikut berupaya mencegah penyebaran Virus China ini. Misalnya, Wali Kota Bogor Bima Arya. Walaupun dinyatakan positif Covid19, namun dia tetap muncul ke publik menampakan diri kemudian melalui video pendek yang disebar melalui medsos (WA) berkomunikasi dan berikirim kabar kepada masyarakat sekaligus memberi arahan kepada para pejabat di Pemkot Bogor. Demikian juga, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, meski dinyatakan positif Covid19 namun dia tetap aktif berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan jajaran pejabat Pemkab Karawang melalui akun Instagramnya. Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020, Bupati Karawang ini pernah mengunggah sejumlah foto saat mengikuti rapat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Salah satu foto yang diunggah di IG Ibu Bupati ini adalah pose sedang duduk bertiga antara Bupati Karawang, Wali Kota Tangsel dan Wali Kota Bogor saat rapat di SICC. Keterangan tertulis yang disertakan dalam foto-foto yang diunggah Bupati Karawang itu berbunyi: "Bismillah Senin kemarin (2/3), kami menghadiri FGD bersama Menko PMK, Kepala BNBP, Pa Gubernur, Kementerian PUPR, BBWS dan semua pihak terkait solusi penanganan banjir baik di Jawa Barat, DKI, dan Banten khususnya...." Airin Terpapar? Berdasarkan kronologi perjalanan dan riwayat kontak Bupati Karawang dan Wali Kota Bogor, patut diduga Virus China ini juga ikut menyebar kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Apakah itu berarti virus Covid 19 ikut menular pada Wali Kota Tangsel ? Wallohualam a'lam bhisawab. Saya tidak berspekulasi lebih jauh lagi. Namun jika merujuk pada keterangan Gubernur Jabar Ridwan Kamil disebutkan bahwa, di Jawa Barat ada empat klaster penyebaran virus corona. Klaster pertama Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar di Karawang tanggal 9 Maret 2020. Pasca acara ini, ada tujuh orang yang positif Covid19 diantaranya Bupati Karawang dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Namun setelah melakukan isolasi diri, kini Yana Mulyana sudah dinyatakan negatif Covid19. Klaster kedua dan ketiga yaitu seminar bisnis syariah 25-28 Februari 2020 di Kabupaten Bogor dan Persidangan Sinode Tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 26-29 Februari 2020 di Hotel Aston Kota Bogor. Klaster keempat adalah seminar keagamaan di Lembang, Bandung Barat yang digelar pada 3-5 Maret 2020. Beberapa tokoh yang mengaku mempunyai akses kepada Wali Kota Tangsel menampik kalau Airin Rachmi Diany terpapar Virus China. "Sebab acara di SICC Bogor diselenggarakan tanggal 2 Maret 2020 atau sebelum Wali Kota Bogor Bima Arya mengadakan perjalanan ke luar negeri. Kehadiran Airin di SICC juga dilangsungkan sebelum acara HIPMI di Karawang dimana Bupati Karawang hadir di sana," kata seorang tokoh berusaha meyakinkan saya. Namun terlepas dari spekulasi terpapar tidaknya oleh Virus China, seharusnya Wali Kota Tangsel tampil di garda terdepan dalam menghadapi penyebaran virus yang mematikan ini. Apalagi setiap hari warga Tangsel yang terpapar Virus China terus bertambah. Hingga 30 Maret 2020 jam 15, jumlah warga Tangsel yang meninggal akibat Virus China sebanyak 6 orang, jumlah ODP (orang dalam pengawasan) 280 orang, PDP (pasien dalam pengawasan) 123 dan warga yang dinyatakan positif Covid19 sebanyak 31 orang. Dikritik Warga Sejumlah warga juga mengritik kinerja Pemkot Tangsel dalam menangani wabah Virus China ini. Salah satu tokoh warga Kedaung, Kecamatan Pamulang, Cak Kris, mengatakan jangan karena jabatannya sudah mau berakhir Walikota Airin malah jarang tampil didepan untuk perang melawan wabah Covid-19. “Harusnya diakhir masa jabatannya Wali Kota Airin aktif memimpin langsung penanganan wabah Corona. Jangan Wakilnya terus yang tampil sementara Wali Kotanya gak jelas ada di mana. Harusnya dia membuktikan walaupun di akhir masa jabatannya, tapi dia tetap tampil memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakatnya. Inipun kami melakukan penyemprotan disinfektan dengan urunan warga sendiri, ke mana Pemkot Tangsel hadir di tengah – tengah warganya? Boro– boro aksi penyemprotan disinfektan, mencari informasi terkait penanganan wabah Covid-19 ini saja susah banget. Saya sudah kritik tuh kemarin di medianya milik humas Tangsel, katanya Pamulang nol tidak ada penderita Corona, gak taunya sudah ada yang mati tuh pilot pesawat,” ujar Cak Kris sebagaimana dikutip MediaBantenCyber.co.id. Dalam situasi seperti sekarang Wali Kota Tangsel seharusnya bisa bergerak cepat dan mengambil keputusan berani namun akurat sesuai data dan fakta sebaran Virus Covid 19 di wilayah Tangsel. Ini jangankan bergerak cepat, Pemkot Tangsel tampaknya juga tidak mampu menyediakan data sebaran Virus Corona secara akurat dan real time. Dalam hal pemutakhiran data Covid19 di Tangsel, sangat boleh jadi Pemkot Tangsel hanya bersikap menunggu update data dari Satgas Covid 19 Pusat agar tidak overlaping. Namun, dalam pencegahan penyebaran Virus China ini, seharusnya Wali Kota Tangsel memimpin di depan termasuk mengomunikasikan langkah kongkret yang telah, sedang dan akan dilakukan selama masa Tanggap Darurat ini. Dalam situasi seperti sekarang justru Wakil Wali Kota Tangsel justru Benyamin Davnie yang kerap muncul ke permukaan. Dengan seringnya munculnya Benyamin Davnie dalam penanganan Virus Covid 19, justru menimbulkan prasangka politik yang kurang sedap. Pasalnya, Benyamin merupakan salah satu kandidat Calon Wali Kota Tangsel yang akan maju dalam Pilkada 2020. Sangat disayangkan kalau kemunculan Benyamin dalam penanganan penyebaran Virus Covid 19, dikaitkan dengan agenda politik Pilkada 2020. Itu sangat kontraproduktif. Selain itu, Pilkada 2020 juga sudah dinyatakan akan dimundurkan akibat adanya kasus wabah virus ini. Ini adalah kesepakatan tertulis antara Komisi II DPR dengan Mendagri dan KPU. Terkait peran kepala daerah, sebenarnya Mendagri Tito Karnavian telah menginstruksikan agar Gubernur maupun Walikota dan Bupati bisa langsung mengambil peran sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Jabatan itu, kata Tito, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Mendagri menekankan hal tersebut ketika menjelaskan Surat Edaran Nomor 440/12622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang terbit Minggu (29/3) sebagaimana dikutip CNN Indonesia.com Oleh karena itu sekarang sudah saatnya Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany memimpin langsung sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Kemudian dia aktif turba dan atau mengkoordinasikan tugas dan tanggungjawabnya dengan unsur Muspida dan aparat keamanan lainnya. Jika saja Airin Rachmi Diany bisa all out membantu dan melayani masyarakat dalam melawan penyebaran Virus Covid 19, dia justru akan memiliki legacy di akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Tangsel. Ayo Bu Airin, sekarang saatnya ibu keluar dari "tempat persembunyian". Kecuali kalau Ibu terpapar Virus Covid 19, barulah tugas dan tanggungjawab bisa didelegasikan kepada Wakil Wali Kota Tangsel. Tapi, mudah-mudahan sih Ibu Airin selalu sehat walafiat. Aamiin. Penulis Wartawan Senior.
Tobat Nasional dari Kekuasaan Yang Buruk
By Dr. Ahmad Yani SH. MH. Jakarta FNN – Senin (30/03). Manusia abad 21 sedang diuji. Demikian potongan catatan yang saya baca beberapa waktu lalu. Terlebih lagi umat Islam. Ka'bah tempat menunaikan ibadah haji telah ditutup. Masjid di Indonesia sudah mulai kosong. Ulama tanggap menghadapi penyebaran wabah ini. MUI menyatakan sebaiknya daerah yang terkena wabah meniadakan sholat Jum’at untuk sementara waktu sampai wabah ini berhenti. Tetapi akses publik untuk keluar masuk wilayah masih terbuka. Potensi penyebaran antara wilayah besar, karena pemerintah tidak setanggap ulama menghadapi wabah ini. Ruang publik bagi kelas menengah masih terbuka. Mall, kafe dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Di semua daerah belum ada yang ditutup. Namun Jum’at sebagai media untuk ibadah umat sudah ditiadakan untuk sementara waktu. Kenapa masjid lebih mengerti sains dari negara? Sains dan Agama tidak pernah berbenturan. Karena itu ulama lebih luas berpikirnya daripada negara. Negara hanya berpikir bagaimana meloloskan utang ke IMF. Bagaimana memberikan karpet merah kepada investor, dan bagaimana memuluskan ambisinya. Ulama memikirkan nasib umat dan manusia. Sementara pemerintah hanya ingin menyelamatkan ekonomi dan ambisinya. Kini kepanikan itu sudah meliputi seluruh Wilayah NKRI. Dalam waktu yang singkat, wabah covid-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Hampir setiap daerah panik. Beberapa daerah mengambil langkah Lockdown sendiri-sendiri, namun dianulir lagi oleh pusat. Memang karantina - lockdown menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penyakit yang sumbernya dari Wuhan, ibukota provinsi Hubei, di Cina itu, benar-benar menjadi wabah yang membuat panik seluruh dunia. Ini bala abad 21. Kepanikan kian meningkat, setelah 720.117 terinfeksi, 33.925 meninggal, dan 149.082 pasien dinyatakan sembuh. Di Indonesia sendiri sudah 1.285 kasus yang meninggal 114 orang yang sembuh 64 orang. Data ini terlihat bahwa bencana ini sedang mengepung dunia. Indonesia kini menjadi menjadi sasaran selanjutnya setelah China, Iran dan Italia. Meski bersumber dari China, penyebarannya di seluruh Wilayah di China tidak terjadi seperti di Indonesia. Kenapa Indonesia sedemikian cepat menyebar? Pemerintah Indonesia menganggap virus ini tidak penting , dengan candaan yang tidak lucu. Yang penting bagi pemerintah adalah ekonomi. Tatkala negara negara lain melakukan lockdown. Bahkan Presiden Filipina mengambil tindak tegas memecat pejabat yg meloloskan orang dan tenaga kerja asal cina masuk Filipina. Indonesia justruk sebaliknya. Memberikan karper merah buat datangnya TKA asal cina. Dengan jumawahnya, menteri segala urusan LBP membalas dengan tetap akan membuka pintu lebar bagi TKA asal cina. Ini semua untuk ekonomi. Ironis memang. Seharus nya nyawa rakyat yang menjadi prioriatas utama. Seandainya terjadi karantina kesehatan, dengan melakukan Lockdown beberapa daerah yang sudah masuk zona "darurat" seperti Jakarta, maka penyebaran virus bisa diatasi. Tetapi tak terbayangkan. Di tengah kepanikan yang luar biasa, ada menteri berkata "persiapan ibukota jalan terus". Rakyat menjerit karena tidak bisa cari makan, akibat melakukan isolasi mandiri. Namun negara tak peduli. Kalau negara melakukan Lockdown wilayah, maka negara bertanggung jawab untuk ketersediaan kebutuhan dasar warga. Namun untuk menghindari itu, pemerintah enggan melakukan karantina kesehatan. Seakan-akan membiarkan rakyat mati sendiri dengan wabah ini. Orang miskin tentu yang paling menderita. Ini adalah puncak kejahatan negara terhadap rakyatnya. Siapa yang kuat akan bertahan. Negara hanya menjadi "monster". Kegagapan pemerintah pusat berbanding terbalik dengan ketanggapan pemerintah DKI Jakarta. Anies Baswedan melakukan banyak upaya, hingga opsi Lockdown mengemuka di Jakarta untuk menghentikan keluar masuknya virus. Sekali lagi buzzer istana dan Menteri membully dan mengecam. Nyawa warga negara terancam. Pemerintah Pusat awalnya tidak setuju atas ketanggapan Pemda DKI Jakarta dalam mengambil tindakan dan langkah terencana serta terukur dalam rangka memutus mata rantai pencebaran Virus Covid – 19. Langkah pemungkas adalah karantina wilayah “Lockdown” untuk menyelamatkan rakyatnya atau warganya. Keputusan cepat dan tepat yang diambil Anies, diikuti oleh Gebernur Papua dan beberapa Gubernur lainnya serta Bupati dan walikota. Akhirnya Pemerintah Pusat mempersilahkan masing-masing daerah untuk memutuskan untuk melakukan karantina wilayah Sumber penyakit ini berasal dari kelas menengah ke atas. Mereka yang melakukan interaksi antar negara dan wilayah di Indonesia. Penyebarannya bukan dari rakyat kecil. Artinya, penyakit ini dari orang berkecukupan. Namun menghantam dan membunuh orang-orang miskin. Sebab dampaknya bagi ekonomi masyarakat kecil sangat besar. Orang-orang mapan memang tidak terlalu pusing. Untuk menyelamatkan diri, mereka bisa apa saja. Termasuk mengorbankan rakyat kecil. Tetapi disinilah kita dapat melihat kekuasaan itu bekerja. Untuk siapakah kekuasaan itu bekerja? Ambisinya sendiri? Atau untuk oligarki ekonomi? Kewajiban negara untuk melindungi rakyat Indonesia. UUD 1945 dalam pembukaannya menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Bunyi pembukaan UUD ini sangat jelas bahwa pemerintahan itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat. Ttaapi kenapa ketika rakyat butuh perlindungan dari wabah ini negara tidak hadir? Inilah masalah kita hari ini. Pemerintahan yang buruk, pengelolaan negara dipercayakan pada orang yang tidak punya nurani untuk melindungi warga negaranya. Jangan heran kalau bala dan bencana akan menjadi konsumsi sehari-hari, kalau kekuasaan yang model seperti ini masih berkuasa. Pemerintah Yang Buruk Sumber Malapetaka Hukum dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan penting di negara dikendalikan oleh pemerintah, polisi, tentara dan seluruh kekuatan di bawah komando kekuasaan Presiden. Apabila semua itu dipegang oleh orang yang salah, maka akan menjadi malapetaka yang hebat. Sebab kekuasaan menjadi sumber kejahatan, dan sumber dari segala sumber kehancuran. Dalam sejarah, kekuasaan yang demikian itu hancur bersama dengan ambisinya. Namruz dan Fir’aun adalah sebagian kecil dari contoh penguasa zalim dan lalim itu. Penguasa dzolim yang diabadikan dalam Al-Quran. Kezaliman mereka membuat Allah Murka. Bermula dari merasa diri paling berkuasa. Berujung pada pengerahan tentara Allah berupa makhluk dan wabah untuk memberikan peringatan bagi mereka. Namruz menganggap dirinya Tuhan. Lalu menyuruh semua orang menganggap dia Tuhan. Namun Ibrahim Alaihi Salam menolak itu. Hukuman bagi Ibrahim diselenggarakan dengan keji. Namun Allah segera mendatangkan bala tentaranya untuk menghancurkan Namruz dan orang-orangnya. Hanya dengan seekor nyamuk kecil yang menyebar di kekuasaannya, Namruz dengan segala ambisi kekuasaannya dibuat hancur dan terhina oleh Tuhan. Firaun adalah bentuk kedua dari kekuasaan yang diktator itu. Ia merasa paling berkuasa. Fir’aun mendeklarasikan diri dengan "ana rabbukumul a'la". Kemudian menolak risalah yang disampaikan oleh Musa Alaihi Salam. Fir’aun terlalu nekat menyatakan diri paling berkuasa dengan menindas rakyatnya. Hingga Allah menurunkan wabah. Kekeringan dan kelaparan menghinggapi kehidupan rakyatnya. Namun Firaun tidak bertobat, dan masih tetap sombong. Fir’aun dan pengikutnya menganggap bahwa paceklik itu dibawa oleh Nabi Musa. Tuduhan yang serius itu membuat Fir’aun dengan pengikutnya, beserta segala kekuasaannya makin sombong. Allah SWT melanjutkan azab-Nya dengan banjir sehingga membuat lahan di Mesir terkikis. Hingga penyikut Fir’aun merasa tidak memiliki apa-apa. Akibatnya Fir’aun dan pengikutnya menyuruh Nabi Musa mendoakan mereka untuk menghilangkan azab itu, dengan janji mereka akan beriman. Nabi Musa pun mendoakan mereka. Allah SWT mengijabah doa Nabi Musa. Azab itu hilang seketika. Namun mereka ingkar janji lagi. Mereka tak beriman kepada Nabi Musa dan risalahnya. Akibatnya, azab kembali datang ke tengah mereka. Allah mengirimkan sekawanan belalang, yang kemudian memakan habis tanaman mereka. Lalu mereka kembali kepada Nabi Musa, dan memintanya untuk didoakan agar azab itu diangkat oleh Allah SWT. Musa kembali berdoa, dan Allah mengijabhnya. Namun mereka tetap ingkar janji. Mereka dikirim wabah penyakit kutu. Seluruh Mesir dilanda wabah kutu itu. Berulang-ulang mereka ditimpa wabah, berulang ulang mereka ingkar. Lalu Allah SWT menurunkan azab berupa katak. Mesir dipenuhi dengan katak. Sampai ke Sungai Nil, dan menjadi darah dan bau anyir yang menyengat. Namruz dan Fir’aun merupakan contoh kekuasaan dan pemerintahan yang buruk. Dengan dukungan kelompok atau pengikutnya yang menolak kenyataan kebenaran dari Allah SWT. Mereka mendapatkan kepedihan azab Allah, namun mereka tidak pernah bertobat. Dalam kondisi seperti itu, mereka mengharapkan ulama. Namun setelah ulama memberikan nasehat dan bimbingan, mereka meninggalkan ulama. Bahkan mengkriminalisasi ulama. Begitulah Allah selalu memutar sejarah sebagai peringatan untuk kita. Namun kesadaran bagi penguasa dzalim tidak akan pernah tiba. Karena mereka menolak kebenaran azab ini. Seandainya Namruz atau Fir’aun menerima kebenaran dan tobat pasti azab itu akan berlalu. Karena itu, di tengah wabah ini, kita perlu tobat bersama. Sebagi orang beriman, wabah ini patut kita pelajari sebagai azab. Ulama telah menangkap pesan tersebut, sehingga mengeluarkan fatwa untuk melindungi umat Islam. Sementara kekuasaan masih ingkar dan tidak mau melihat ini sebagai teguran, sebagai akibat dari kelalaiannya dalam mengurus rakyat. Perlu ada tobat Nasional. Pertama, meminta kekuasaan untuk berhati besar meletakkan kekuasaan dan memberikan kepada yang lebih pantas. Baik itu para menteri atau mereka yang punya kekuasaan. Bahkan hingga pucuk pimpinan, bila sudah tidak mampu lagi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Supaya bangsa ini keluar dari keterpurukan. Kedua, tobat nasional ini adalah mengajak pemerintah untuk bertindak konstitusional dalam rangka melindungi rakyat Indonesia. Perlindungan itu, baik dari pendemi Covid-19 maupun dari wabah kelaparan dan wabah ekonomi yang kian hari menekan rakyat Indonesia. Ketiga, tobat nasional adalah meminta ulama dan tokoh umat serta kita semua untuk mengajak rakyat Indonesia kembali kepada Allah dan Rasul-nya. Membumikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial, individu, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kita bisa mencapai negara yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Hanya dengan tobat nasional inilah kita dapat mengatasi berbagai problem bangsa kita hari ini. Wallahualam bis shawab. Penulis adalah anggota DPR-MPR 2009-2014, Advokat, Dosen FH dan Fisip UMJ serta Inisiator #Musyumireborn.
"Mengenali Udang Dibalik Batu"
By Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM. MH. Jakarta FNN – Senin (30/03). Saya ingin mengajak kita semua yang sebangsa dan setanah air untuk sama-sama sejenak berpikir. Mengenali “Udang Dibalik Batu” yang memaksa kita untuk menjalani apa yang kita jalani selama ini. Saya sungguh ingin mengajak kita semua untuk tidak lagi melangkah tanpa mengetahui kemana semua perjalanan peristiwa hidup ini berakhir. Bahwa apa yang kita lihat dan kita rasa dengan lima panca indra adalah “tidak seindah warna aslinya, tidak seperti tampilannya”. Bahwa sesungguhnya yang kita lihat dan kita rasa dengan hanya berpegang pada lima panca indra adalah yang sedang mengelabui kita. Bahwa semua hanyalah ilusi dari eksploitasi keserakahan yang sudah diprogram di alam bawah sadar kita, sejak kita masing-masing dilahirkan ke dunia ini dengan sistem yang semakin hari semakin diseragamkan. Bahwa selama ini kita hanya diajar untuk bisa melihat “batu”nya tanpa mampu mengenali “udang”nya. Sistem yang diseragamkan. Diseragamkan agar kita semua memiliki kesamaan pemahaman tentang segala sesuatu. Hanya pada apa yang mampu kita lihat dan rasa secara jasmani, yaitu “batu”nya tanpa sadar kalau ada “udang”nya. Kita sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sedang digiring untuk menjadi “sesuai” dengan sipembuat sistem. Tahukah anda bahwa ia telah merencanakan ini semua sejak zaman dahulu kala. Melakukan “Rekayasa Hidup” (Life Engineering). Kita digiring menjadi manusia yang tidak fitrah. Kita dibentuk untuk mengejar hidup dengan ambisi dan keserakahan. Secara alami, perlahan tapi pasti, kita semakin jauh dari keadaan yang mengandalkan kemahakuasaan Tuhan, yang tidak hanya menciptakan kita, manusia, namun juga menciptakan langit dan bumi. Kita tak sadar bahwa kita diprogram untuk mengandalkan hal-hal yang sifatnya lebih materi ketimbang rohani. Tujuannya jelas. Untuk menguasai jiwa manusia, agar dengan mudah mengendalikan semua secara total (TOTAL CONTROL). Namun, tujuan antaranya adalah menguasai sistem ekonomi (juga) secara total dengan “menulis dan menerbangkan” berbagai skenario yang disuguhkan dramatis seakan-akan ini adalah peristiwa alami tanpa alasan dan tujuan. Salah satu cara adalah dengan menyatukan sistem antara TeKnologi Informasi dan Tehnologi Komunikasi (TIK) yang hanya dihubungkan dengan Internet of Things ( IoT). Lazimnya kita kenal dengan gadget (Smartphone) yang selalu menempel erat ditangan masing-masing. Kapan dan dimana pun kita berada kita merasa tidak ada lagi batasan antara ruang dan waktu. Sebenarnya itu hanya cara “mereka” memanipulasi mindset kita. Artinya MINDSET KITA SUDAH DI-“LOCKDOWN”. Gadget adalah Sistem yang memang dengan sengaja sudah direncanakan dari jauh-jauh hari (by design) oleh si “pembuat sistem” tersebut untuk digunakan sebagai “Inteligent Tool”(Proxy War) demi kepentingan memastikan keberhasilan tujuan dari program besar si “pembuat sistem”. Teknologi tersebut adalah “PION” paling efektif untuk menebarkan informasi secara terstruktur, sistematis dan “massive” (TSM) untuk menggiring seluruh situasi yang ada sesuai dengan “skenario” yang sudah disiapkan, bahkan sudah disimulasikan terlebih dahulu. LANGKAH JITU. Sekali lagi, ujung-ujungnya adalah motif ekonomi. Tujuan terpenting dan di atas segalanya yang harus tercapai adalah mengendalikan dunia secara TOTAL tanpa peduli jiwa manusianya. Ini bukan fantasi. Ini TELAH, SEDANG DAN AKAN terus berproses sampai dunia ini tiba pada kata akhir. Mereka sudah menguasai semua aspek kehidupan kita lewat apa yang kita kenal dengan "INDUSTRIALISASI" (bahwa segalanya harus jadi uang ) dan tak ada lagi yang tersisa. Jika sahabat-sahabatku memiliki keinginan untuk tahu lebih jauh, lebih banyak, mari kita berdiskusi. Mari duduk demi kebangkitan bangsa ini kembali fitrah menjadi bangsa yang merdeka lahir batin. Dalam menghadapi pandemi “satu kata” saat ini, yang adalah buatan “si pencuri”. Selayaknya semua elemen bangsa saling mengajak untuk tetap tinggal tenang. Tuhan selalu awas dan menjaga kita. Tak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Selayaknya kita yakini kedahsyatan kuasa-Nya. Tidak semestinya kita sedikit pun tergoncang! Saya pun sangat berharap kepada semua yang sontak “menjelma” menjadi wartawan dadakan karena gadget, agar memutus rantai teror. Bijak dengan tidak menjadi bagian, berpartisipasi dalam menebarkan “vibrasi negatif “ berupa berita ataupun informasi yang justru menebar kecemasan, ketakutan dan kepanikan tak terkendali. Ingat-ingat lagi, apa saja yang kita terima lalu langsung kita bagi, seringkali tidak melalui proses “paham hingga ke dasar”. Tidak utuh, bahkan TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH DIBACA SAMPAI SELESAI. Sadarilah, pikiran kita sedang diprogram agar mempunyai pandangan yang seragam atas segala sesuatu yang terjadi. Kita sedang digiring untuk melakukan segala langkah-langkah yang hanya secara jasmani! Lalu kita berpikir dapat kita atasi, padahal faktanya tidaklah demikian. Yang hanya kita lihat dengan mata jasmani bukanlah penyelesaian yang sesungguhnya dari akar masalah yang ada. “Jangan Sampai Persepsi Kita Dikendalikan. Taklukan Teknologi dan Bukan Sebaliknya”. Mari bersatu dan bersepakat dalam hati yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meraih ketenangan hati dan jiwa. Menenangkan hati seluruh masyarakat Indonesia yang kita cinta. Hentikan semua dramatisasi berita ini, hentikan menampilkan berita dan informasi penebar ketakutan yang merata. Sepakatlah, kita sedang melawan virus. Apa yang tak bisa dia tembus? Ya. Imun tubuh yang baik. Itu yang kita perlu dan saat ini sangat kita butuh. Namun apa yang sejak kemarin kita lakukan justru adalah segala tindakan yang membangun rasa takut dan kekuatiran yang malah menurunkan “imun tubuh. KUATKAN IMUNITAS MASING-MASING. Itu yang saat ini kita butuh. Jaga ketahanannya. Jaga dari pribadi masing-masing. Ketika kita melakukannya bersama, KITA SEBENARNYA SEDANG MEMBANGUN BENTENG PERTAHANAN NASIONAL DARI RUMAH KITA MASING-MASING. Virus “satu kata” yang sedang menjadi trending topik dunia ini adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, maka “lawan”nya jelas : YANG TAK TERLIHAT. ITU BARU TEPAT. Apa senjata kita? Kekuatan Tuhan dengan DOA yang diimani sungguh-sungguh. Ingin hidup? Berdoa, beribadah, mendekatlah kepada Allah, Dia sumber hidup. “Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan, bila itu datang, karena Tuhan Yang Maha Esalah yang menjadi sandaran kita semua. Dia akan menghindarkan bangsa Indonesia, bangsa kita. Dalam situasi menakutkan, Tuhan selalu bersama bangsa ini, memegang kita dengan tangan kanan-Nya yang membawa kemenangan. Yakini. Ketakutan adalah bentuk intimidasi iblis yang ingin merebut kedamaian jiwa kita dari rasa keimanan kita kepada kemahakuasaan-Nya. Tuhan Yang Maha Esalah sumber kekuatan yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Amin. “Indonesia harus bangkit, bangsa pemenang, bahkan lebih dari Pemenang”. BANGKIT! INDONESIA, BANGKIT! Viva Republik Indonesia #gerakanindonesiajemurpagi
Waspada Dampak Penularan Covid-19 ke Sektor Keuangan
By Anthony Budiawan Jakarta FNN – Senin (30/03). Pandemi global Covid-19 membuat perekonomian dunia lumpuh. Pergerakan manusia antar wilayah dan antar daerah dibatasi. Tujuannya, untuk memotong mata rantai penyebaran virus. Hampir semua negara di dunia memilih isolasi atau karantina wilayah, alias lockdown. Membuat perdagangan dunia terkontraksi tajam. Perkerjaan kantor dibatasi. Banyak karyawan menjalankan pekerjaannya dari rumah. Work from home (wfh) menjadi tagar populer di media sosial. Banyak tempat belanja dan tempat hiburan seperti mal, restoran, cafe, bioskop ditutup. Semua orang diharap tinggal di rumah. Stay at Home. Pekerja berpenghasilan harian langsung merasakan dampaknya. Sangat memilukan. Sopir taksi, bajaj, angkot, ojek online, warung makan, warung rokok, penjual pinggir jalan, penjual keliling, buruh harian, dan semua sektor informal terkena dampaknya. Harga produk pertanian mendadak anjlok, akibat dari keterbatasan logistik. Sudah banyak yang sulit mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Krisis ekonomi Covid-19 dipastikan akan meluas. Tidak hanya terbatas pada kelompok di atas. Tetapi juga akan memasuki semua sendi kehidupan ekonomi dan dunia usaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya tinggal tunggu waktu saja. Banyak perusahaan sekarang menghadapi kesulitan membayar THR yang akan jatuh tempo pada bulan April ini. Uangnya dari mana? Karena pendapatan mereka bukan turun lagi, tetapi terjun bebas. Krisis ekonomi akan berimbas ke sektor keuangan. Seberapa parah tergantung berapa lama krisis ini berlangsung. Kredit macet akan menggunung. Banyak pihak tidak sanggup bayar bunga. Apalagi cicilan. Bukan hanya leasing kendaraan dan kredit konsumsi yang akan macet. Perusahaan besar dan kecil juga akan mengalami kesulitan cashflow. Eksportir babak belur. Eksportir komoditas terjepit di antara anjloknya harga dan permintaan. Semua sektor industri berpotensi besar terjadi kontraksi. Sektor pariwisata, hotel dan restoran sudah lebih dulu terpuruk. Sektor makanan dan minuman pasti akan turun. Sektor properti macet besar. Konstruksi dan industri pendukungnya pasti terkontraksi. Terlebih pemerintah sudah realokasi dana pembangunan menjadi dana kesehatan untuk melawan Covid-19. Perdagangan besar dan perdagangan eceran anjlok. Logistik dan pengangkutan terhambat, akibat lockdown. Sektor otomotif turun tajam. Jadi, semua sektor industri akan mengalami kesulitan likuiditas. Kalau berkepanjangan, kredit macet tidak dapat dihindarkan, sehingga dapat memicu krisis keuangan. Di lain sisi, kewajiban sektor keuangan kepada pihak ketiga, baik itu nasabah maupun kreditor, harus dipenuhi. Khususnya dana pihak ketiga dari tabungan, alias nasabah. Kalau nasabah mencium gelagat akan ada masalah dengan banknya, maka mereka paling dulu akan menyelamatkan uangnya. Bisa memicu bank run dan bank panic. Bisa terjadi penarikan dana tabungan secara besar-besaran. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bisa memeriksa apakah sudah ada tanda awal di daerah, khususnya BPR (Bank Perkreditan rakyat). Bank Indonesia (BI) dan OJK harus segera antisipasi agar permasalahan ini tidak meluas dan dapat segera diatasi. Artinya, kalau sektor keuangan perlu untuk dibantu, dan di-bailout, maka bagaimana mekanismenya? Apakah akan seperti kasus Bank Century? Undang-undang No 23 Tahun 1999 (dan perubahannya), BI tidak lagi memberi dana talangan kepada bank komesial secara langsung. Artinya, pemerintah yang harus menanggungnya. Dibebankan ke APBN, seperti yang terjadi pada kasus Century. Sanggupkah pemerintah menanggung beban tersebut? Total pinjaman yang diberikan sektor perbankan per akhir 2019 mencapai Rp 5.680 triliun. Sedangkan perusahaan leasing sekitar Rp 450 triliun. Dengan kondisi Covid-19 belum mereda, bahkan semakin parah, dan aka nada karantina wilayah yang menjadi pilihan utama, kredit macet bisa mencapai Rp 1.500 triliun, atau 25 persen dari portfolio kredit. Kemungkinan jumlah kredit macet Rp 1.500 triliun tersebut cukup konservatif. Artinya, jumlah tersebut bisa bertambah. Kalau skenario ini terjadi, sektor keuangan akan kesulitan memenuhi kewajibannya. Kalau dana talangan harus diberikan sebesar itu, pemerintah akan sulit menanggung beban tersebut di APBN. Belum lagi beban-beban lainnya yang juga sangat penting untuk stimulus ekonomi, dan menanggung beban hidup masyarakat, serta dana penanggulangan Covid-19. Dampak lumpuhnya sektor keuangan akan berimbas juga ke pendanaan APBN. Sektor keuangan tidak bisa lagi membeli Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, APBN malah harus menanggung kewajiban mereka kalau harus terjadi bailout. Oleh karena itu, pemerintah, BI dan OJK harus segera mengantisipasi dan mencari solusinya. Tidak boleh gagal, karena harga yang harus dibayar sangat mahal sekali. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
POPULER
