OPINI
Presiden Lempar Handuk?
Hari demi hari, gelombang protes terhadap sikap Presiden yang "kekeh" tidak mau lockdown semakin membesar. Selain Walikota Tegal dan Gubernur Papua, protes juga datang diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Ketua MPR, sejumlah fraksi di DPR, para pengamat dalam dan luar negeri, bahkan beberapa Kepala Daerah. By Tony Rosyid Jakarta FNN – Sabru (28/03). Lockdown itu otoritas Pemerintah Pusat, titik. Begitulah keputusan presiden. Keputusan nggak bisa diganggu gugat. Rencana Anies, Gubernur DKI untuk lockdown Jakarta batal setelah kedatangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke balai kota membawa pesan istana. Intinya, lockdown bukan wewenang Gubernur. Dan Anies tak akan melockdown Jakarta tanpa seijin presiden. Bagi Anies, ini prinsip. Tak ada negara dalam negara. Sebagai Gubernur, Anies tak akan langgar aturan dan berseberangan dengan Presiden. Meski Jakarta belum jadi lockdown, Anies harus kerja ekstra menghadapi penyebaran Covid-19 yang semakin masif. Pasalnya, Jakarta jadi epicentrum penyebaran virus mematikan ini. Berbagai langkah dilakukan Anies, termasuk test massal, menjemput pasien covid-19 di rumah, melakukan penyemprotan disinfectan, menutup semua bisnis pariwisata dan meliburkan ganjil-genap agar masyarakat tidak berjubel di public transportation. Anies menyiapkan empat hotel dengan seluruh fasilitasnya untuk tenaga medis, menambah insentif Rp 250.000 setiap harinya. Ini adalah bagian dari support Gubernur Anies sebagai komandan perang melawan covid-19 di wilayah DKI. Kepada seluruh warga DKI Anies minta mereka kerja dan belajar dari rumah selama 14 hari ke depan. Konsekuensinya, pemprov DKI menyiapkan anggran Rp 1,1 juta untuk keluarga tidak mampu. Persoalan logistik, Jakarta masih aman. Semua langkah ini sesungguhnya adalah soft lockdown. Lockdown ringan-ringan saja. Tak melanggar aturan, juga tak bertabrakan dengan kebijakan pusat. Dan langkah Anies ini didukung oleh banyak pihak. Termasuk Kepala Satgas Covid-19 Pusat. Langkah Anies belakangan diikuti oleh sejumlah Kepala Daerah. Malah Walikota Tegal, Dedy Yon Supri Yono, lebih nekad lagi. Dedy berencana akan melakukan lockdown lokal setelah satu orang positif Covid-19 dan satu orang meninggal karena covid-19. Lockdown dimulai tanggal 30 Maret nanti. Sebelumnya, gubernur Papua, Lukas Enembe, juga melakukan lockdown. Langkah ini diambil Lukas Enembe untuk menyelamatkan warga Papua sebelum covid-19 masuk ke wilayah itu. Ini bukan saja langkah pro aktif, tetapi juga tindakan sangat berani, karena berlawanan dengan keputusan Presiden. Langkah Walikota Tegal dan Gubernur Papua, memberi isyarat bahwa peringatan Presiden sepertinya tak didengar. Bagi mereka, nyawa rakyat mereka lebih penting. Akankah langkah dua kepala daerah ini diikuti oleh kepala daerah yang lain? Bagaimanapun keputusan gubernur Papua dan Walikota Tegal pasti berpengaruh terhadap daerah yang lain. Hari demi hari, gelombang protes terhadap sikap Presiden yang "kekeh" tidak mau lockdown semakin membesar. Selain Walikota Tegal dan Gubernur Papua, protes juga datang diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Ketua MPR, sejumlah fraksi di DPR, para pengamat dalam dan luar negeri, bahkan beberapa Kepala Daerah. Sementara penyebaran covid-19 makin hari semakin tinggi angkanya. Sudah tembus di angka ribuan. Sampai dengan Jum’at 27 Maret kemarin yang positif Covis-19 sudah mencapai 1046 orang. Dari jumlah tersebut, 87 orang diantaranya meninggal dunia. Masifnya gelombang protes dan makin tingginya angka yang positif Covid-19 membuat Presiden mulai bimbang dengan keputusannya sebelumnya. Kali ini, Mahfuz MD sepertinya mendapat tugas khusus menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar untuk melakukan lockdown lokal. Apakah ini artinya pemerintah pusat sudah give up? Lalu menyerahkan tanggung jawab ini ke masing-masing Pemerintahan Daerah? Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Corona Mengkonfirmasi Jokowi Gagal Sebagai Leader
Tampak bahwa lambannya penanganan corona ini adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus punya leadership yang kuat. Juga harus mampu membaca arah masalah akan ke mana? Seperti apa nantinya? Dari persoalan meluasnya wabah Covis -19 ini, terkonfirmasi bahwa Jokowi gagal untuk tampil sebagai seorang leader yang baik untuk bangsa dan rakyatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi. By Gde Siriana Yusuf Jakarta FNN – Sabtu (28/03). Awal Februari 2020, ketika wabah virus Corona belum berstatus pandemi, tetapi sudah mulai menyebar ke banyak negara, persiapan apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi? Alih-alih menyiapkan langkah-langkah penting untuk menahan virus Corona, Jokowi malah sibuk dengan mengebut pembahasan Omnibus Law dan proyek Ibukota baru. Ketika negara-negara lain mulai melakukan pembatasan masuk-keluar negara terhadap warga negara asing, Jokowi justru antusias memberikan insentif pariwisata. Ketika dunia internasional melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk prediksi kekuatan wabah di berbagai negara, para pendukung can orang-orang inner circle Jokowi malah membuat pernyataan nyeleneh yang tidak ilmiah. Seharusnya Jokowi mengajak rakyat, dan mengkoordinasikan daerah-daerah untuk bersiap diri hadapi datangnya wabah Corona. Sayangnya PP yang mengatur teknis pelaksanaan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan belum juga disiapkan Jokowi. Padahal undang-undang tersebut sudah dua tahun lalu. Sebenarnya Jokowi bisa siapkan BUMN farmasi/kesehatan untuk uji test-kit dan produksi massal masker. Begitu juga dengan hand sanitizer dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan perawat. Seharusnya jauh-jauh sudah disiapkan hari agar rakyat tidak terbebani dengan harganya yang sekarang meroket saat ini. Juga tidak perlu impor. Seperti yang dilakukan India, yang sudah produksi tes kit dalam negeri. Kekurangan APD ini saat menjadi beban bagi mereka yang merawat pasien positif Covis-19. Minimnya APD ini begitu memberatkan. Sekarang terbukti, mengakibatkan banyak dokter dan perawat meninggal setelah tertular dari pasien yang positif Civis-19. Kesimpulannya, sejak awal kabar tentang wabah Corona Jokowi menganggap enteng. Meski Jokowi dan pemerintahnya sudah dingatkan banyak oleh pihak. Buktinya, Jokowi kini sangat jelas kegagapannya menghadapi kasus yang terus bertambah dari hari-ke hari. Sekarang, suka dan tidak suka Jokowi sudah terjebak dalam dilema ntara lockdown atau tidak. Semakin terlambat dalam mengambil keputusan, yang sehat bisa semakin banyak yang sakit. Dan yang sakit juga semakin banyak yang meningeal dunia. Tampak bahwa lambannya penangan corona ini adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus punya leadership yang kuat. Juga harus mampu membaca arah masalah akan ke mana? Seperti apa nantinya? Dari persoalan meluasnya wabah Covis -19 ini, terkonfirmasi bahwa Jokowi gagal untuk tampil sebagai seorang leader yang baik untuk bangsa dan rakyatnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi. Kini rakyat harus berjuang masing-masing dalam melawan Corona. Rakyat banyak yang kehilangan pendapatan harian. Namun negara tidak yang mengasih uang ketika hilang pendapatan harian hilang. Karena mereka tidak lagi bisa berjualan atau narik ojek online harian. Tapi rakyat tetap harus kuat jika tidak mau negeri ini rusak parah. Jika pemimpin lalai, maka rakyatlah yang akan selamatkan negara. Sekarang kita tidak bisa apa-apa lagi. Rakyat harus jaga diri masing-masing ,dan banyak-banyak berdoa. Jangan terlalu berharap kepada negara. Kalau bisa bantulah orang yang masih perlu makan. Siapkan diri lahir bathin untuk situasi terburuk. Saya menyarankan agar ingatlah selalu 5T dan 2S, yaitu tinggal di rumah, tubuh selalu sehat, tangan sering dicuci, tes gejala corona, telusur pernah kontak. Ayo, stop penyebaran Corona untuk selamatkan hidup kita. Penulis adalah Managing Dierctor Indonesioa Future Studies (INFUS)
Pasukan Tempur Mulai Melawan Jokowi
Oleh Hersubeno Arief. Jakarta, FNN - Sudah bisa diduga. Kebijakan Presiden Jokowi anti lockdown, mulai mendapat perlawanan. Sebagai Panglima Perang melawan Corona, Jokowi harus menghadapi realitas pasukannya mengalami demoralisasi. Ogah bertempur! Tenaga medis sebagai pasukan tempur di front terdepan, mengancam tidak akan bekerja bila alat pengaman diri (APD) tidak dilengkapi. Di beberapa front pertempuran lainnya, sejumlah kepala daerah sebagai komandan pertempuran, mengabaikan larangan Jokowi tak melakukan lockdown. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Jumat (27/3) menyampaikan protes keras kepada pemerintah. Mereka menilai pemeritah tidak cukup menyediakan APD yang memadai dan menjamin keselamatan tenaga medis. "Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami, untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat,” tegas Ketua IDI Daeng M Faqih. IDI tidak sendiri. Sikap tersebut disepakati bersama beberapa organisasi profesi lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) juga akan melakukan langkah serupa. IDI sesungguhnya sudah menyampaikan pentingnya pemerintahan melakukan lockdown, untuk mencegah membludaknya pasien virus Corona. Mereka tahu persis, bahkan sampai hitungan detilnya. Jika terjadi ledakan jumlah penderita, fasilitas rumah sakit tidak akan mampu menampung. Sementara jumlah tenaga medis yang ada, juga tidak akan mampu menanganinya. Korban akan berjatuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengenaskan lagi banyak tenaga medis yang ikut menjadi korban. Puluhan orang sudah tertular, sejumlah dokter dan perawat meninggal dunia. Semua itu disebabkan keterbatasan APD. Sangat ironis pasukan tempur terdepan, aset utama pemerintah menghadapi perang melawan Corona, dibiarkan tewas tidak terlindungi. Jelas ini menyebabkan terjadinya demoralisasi. Pasukan melawan. Daripada mati konyol! Hanya karena pengabdian yang tinggi, sikap profesional, dan terikat sumpah untuk menyelamatkan kemanusiaan, mereka tetap berjibaku. Termasuk mengorbankan nyawanya. Para tenaga medis tampaknya sudah sampai pada puncak kekesalannya. Enough is enough. Sudah cukup. Tidak bisa ditoleransi lagi. Sebelumnya para tenaga medis masih mencoba tidak bersikap frontal. Melakukan persuasi, memberi signal-signal. Mulai dari pesan tersirat maupun tersurat. Namun pemerintah pusat bergeming. Saking kesalnya Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban sampai berkata, “ Kalau tidak mau lockdown, setidaknya jangan bikin kebijakan ngawur lah,” ujar dokter senior spesialis penyakit dalam itu. Selain para tenaga medis, meledaknya penderita virus Corona membuat sejumlah kepala daerah menambil langkah berani. Mereka melakukan lockdown, menutup daerahnya. Tak peduli dengan larangan pemerintah pusat. Mereka lebih paham kegawat-daruratan daerah masing-masing. Pemprov Papua memutuskan menutup akses pergerakan manusia ke wilayahnya. Mereka menyisakan pintu hanya terbuka untuk barang kebutuhan logistik, terutama sembako, dan alat kesehatan. Mereka tak pedulikan keberatan Mendagri Tito Karnavian. Mereka lebih tahu kondisi daerahnya. Fasilitas dan tenaga medis di provinsi itu sangat terbatas. Jika terjadi ledakan penderita, Papua akan menjadi “ladang pembantaian”. Mereka pasti tak mampu menanganinya. Mereka tampaknya juga sadar, tidak mungkin minta bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Semua sedang menghadapi masalah yang sama. Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono juga mengambil langkah berani. Dia menutup akses ke kota Bahari itu karena ada warganya yang sudah positif Corona. Politisi Partai Demokrat itu mengaku, dia siap menanggung konskuensi dari keputusannya. “Ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat,” kata Dedy Yon saat mengumumkan kebijakannya Rabu (25/3). Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada tanggal 17 Maret sudah memutuskan melakukan lockdown. Namun keputusan itu diralat setelah diperingatkan. “Keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya menirukan pernyataan Jokowi. Soal wanti-wanti kewenangan pusat inilah yang menyebabkan Mendagri Tito Karnavian (17/3) sampai harus mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan. DKI walau tidak menggunakan istilah lockdown, sudah melangkah jauh melebihi pemerintah pusat. Anies meliburkan sekolah, mengimbau penutupan tempat ibadah, perkantoran, dan mengurangi operasional kendaraan MRT dan Trans Jakarta. Ujian bagi Jokowi Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi. Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan risiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya. Atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi? Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown, sudah tampak. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) lockdown. Hanya saja dia menyebut opsi yang dipilih karantina wilayah alias lockdown wilayah. Kita tinggal menunggu apakah langkah tersebut benar-benar diambil. Selama ini kita menyaksikan kebijakan Jokowi menangani Corona, tidak konsisten. Berubah-ubah. Membingungkan publik. Termasuk soal lockdown. Banyak pengamat yang menduga sikap Jokowi anti lockdown, karena ada konskuensi anggaran yang harus dipikul pemerintah. Sementara dia tidak mau mundur dari ambisinya membangun ibukota baru. Berbagai akrobat dilakukan. Pemerintah sedang menyiapkan Perppu melebarkan defisit APBN dari Produksi Domestik Bruto (PDB). Dari semula 3% menjadi 5%. Menambah utang di Bank Dunia, dan memanfaatkan bantuan dari lembaga keuangan dunia IMF. Pemerintah juga terpaksa meminta bantuan dari masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuka akun dompet sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 7 Agustus 2018 pemerintah pusat harus menanggung biaya karantina.. Pasal 55 ayat 1 Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Jadi Aturan UU-nya sudah cukup jelas. Begitu dia menyetujui lockdown, walaupun hanya bersifat kewilayahan, pemerintah pusat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (26/3) menyatakan, wabah sudah menyebar di 27 provinsi. Tinggal 7 provinsi yang belum kebagian. Silakan hitung berapa besar pemerintah di bawah kepemiminan Jokowi harus menanggung beban biaya lockdown. Semua itu karena pemerintah lelet. Terlambat mengambil kebijakan. Jokowi terpaksa harus mau melupakan proyek infrastruktur mercusuar, termasuk ibukota negara baru. Silakan pilih pak Jokowi. Mau ditinggalkan pasukan dan bertempur sendirian. Atau melupakan ambisi meninggalkan warisan, demi menyelamatkan kemanusiaan? Bapak pasti tahu mana yang lebih baik dan terpuji. End Penulis wartawan senior.
Usulan Bupati Tapanuli Utara Wajib Didukung dan Dilaksanakan
Kalau dana ini diberdayakan di seluruh Indonesia, maka jumlahnya bisa mencapai puluhan triliun. Mungkin bisa lebih dari Rp 50 triliun. Bisa membantu meringankan keuangan Pemerintah Pusat. Jadi, beliau Bupati Nikson Nababan juga mengatakan tidak perlu pinjam uang ke IMF. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Pemerintah Pusat hanya perlu membuat payung hukum untuk memberdayakan dana tersebut. By Anthony Budiawan Jakarta FNN – Jum’at (27/03). Dampak bencana Covid-19 sangat luar biasa menghancurkan. Sangat Menakutkan. Banyak pihak asing mengatakan Indonesia tidak siap. Bahkan terlihat di banyak media sosial, keduataan asing menyerukan warganya meninggalkan Indonesia dengan alasan Indonesia tidak siap menghadapi wabah Covid-19 ini. Statistik terkait Covid-19 memang menunjukkan kekhawatiran. Jumlah pasien terinfeksi meningkat tajam. Mencapai 1,046 orang per 27 Maret 2020. Penambahan pasien terinfeksi lebih dari 100 orang setiap hari. Yang mengkhawatirkan, jumlah pasien meninggal sampai dengan 267Maret 2020 mencapai 87 orang, sedangkan yang sembuh hanya 46 orang. Berdasarkan studi dari salah satu institusi di Inggris yang di-release Reuters, jumlah pasien terinfeksi di Indonesia jauh lebih besar dari yang dilaporkan secara resmi. Hanya sekitar 2% dari yang diperkirakan oleh studi tersebut. Hal ini yang memicu banyak kedutaan asing menyerukan warganya meninggalkan Indonesia secepatnya. Faktor fasilitas kesehatan di Indonesia yang sangat minim untuk bisa merawat ledakan pasien juga menjadi pertimbangan kedutaan asing meminta warganya meninggalkan Indonesia. Apalagi Indonesia mempunyai keterbatasan jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah ruang isolasi, alat test virus yang memadai, Alat Pelindung Diri (APD), dan banyak keterbatasan lain lagi. Minimnya fasilitas kesehatan ini tidak terlepas dari anggaran kesehatan yang relatif sangat kecil. Oleh karena itu, untuk memerangi wabah Covid-19 yang sangat mendadak ini, Indonesia memerlukan dana yang relatif sangat besar untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Daerah Butuh Payung Hukum Terbersit rencana pemerintah ingin mengajukan utang luar negeri untuk pembiayaan melawan musibah Covid-19 ini. Tidak tanggung-tanggung, utangnya kepada IMF, yang mempunyai catatan hitam terhadap perekonomian Indonesia ketika bail out tahun 1998. Niat pemerintah ini sebetulnya sangat aneh. Karena sebenarnya masih banyak sumber pendanaan di dalam negeri. Selain pemerintah juga masih banyak uang di kasnya. Ada lebih dari Rp 270 triliun di kas pemerintah per akhir Februari 2020. Selain itu, pernyataan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan membuka mata kita lebar-lebar. Ini pernyataan yang luar biasa. Di tengah kondisi, dimana daerah juga sangat keteteran menghadapi penyebaran Covid-19 akibat fasilitas kesehatan di daerah sangat minim. Untuk dapat menghadapi wabah Covis -19 ini, ada seorang Bupati yang langsung memberi solusi. Bukannya merengek minta uang ke Pemerintah Pusat, tetapi ingin membantu Pemerintah Pusat. Sebab Daerah memang sangat kekurangan ruang isolasi dan APD. Untuk itu, Bupati Nickson Nababan mengusulkan agar bisa membeli sendiri alat-alat perlengkapan kesehatan tersebut. Caranya, dengan menggunakan dana deposito daerah yang simpan di bank provinsi. Kalau dana ini diberdayakan di seluruh Indonesia, maka jumlahnya bisa mencapai puluhan triliun. Mungkin bisa lebih dari Rp 50 triliun. Bisa membantu meringankan keuangan Pemerintah Pusat. Jadi, beliau Bupati Nikson Nababan juga mengatakan, tidak perlu pinjam uang ke IMF. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Pemerintah Pusat hanya perlu membuat payung hukum untuk memberdayakan dana tersebut. Nah tunggu apa lagi. Pemerintah Pusat seharusnya segera bergerak membentuk payung hukum itu. Sehingga daerah bisa secepatnya memiliki fasilitas kesehatan yang lebih memadai, demi mengurangi korban Covid-19. Seharusnya payung hukum ini bisa dibuat hanya dalam sehari. Ingat, sejarah mencatat, ada Bupati yang sudah memperingati ini kepada pemerintah pusat demi keselamatan warga di daerahnya. Juga demi keselamatan ekonomi nasional daripada utang ke luar negeri. Semoga dapat dilaksanakan secepat mungkin. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Kebijakan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19
By Andi Rahmat Jakarta FNN – Jum’at (27/03). Untuk mempertahankan perekonomian nasional, agar tidak jatuh dalam resesi berkepanjangan, kita memang perlu melakukan kebijakan counter cyclical yang kuat. Kuat dalam artian tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung, karena memang yang dihadapi adalah peristiwa perekonomian yang luar biasa. Luar biasa disebabkan asal-muasal persoalannya bukan bersumber dari suatu krisis ekonomi. Tetapi bersumber dari peristiwa pandemic virus corona, Covid-19. Secara tiba-tiba, roda perekonomian terhenti, didalam maupun di luar negeri. Perekonomian secara tiba-tiba mengalami crash landing, dan mesti masuk kedalam ruang ICCU. Sampai- sampai kongres Amerika Serikat meloloskan paket ekonomi senilai US $ 2,2 trilliun. Terbesar pasca perang Dunia ke-2 hanya dalam waktu dua minggu. Demikian juga dengan Bank Sentralnya. The Federal Reserve, mengeluarkan kebijakan di luar pakem kebanksentralan melalui kebijakan Asset Purchase Program yang non limit, dan juga menyasar sektor riil. Saya pribadi mendengar ada pembicaraan di kalangan pengambil kebijakan yang mendiskusikan besaran paket kebijakan yang rentang nilainya berkisar Rp 200-400 Trilliun. Sejauh ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan tidak kurang Rp 300 trilliun dari cadangan devisa untuk mengatasi gejolak ekonomi. Seingat saya, sejak tahun 2004, ini adalah intervensi terbesar otoritas moneter yang dilakukan dalam satu kurun waktu yang sangat singkat. Yang dilakukan oleh BI itu adalah kebijakan jumbo untuk ukuran Indonesia. Apalagi jika betul-betul nantinya pemerintah dan DPR juga bersepakat mengeluarkan paket kebijakan yang nilainya setara dengan pengeluaran BI, yaitu Rp 300 Trilliun. Dengan mengasumsikan bahwa BI akan menggunakan secara optimal kekuatannya, maka dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat suatu aksi kebijakan ekonomi bernilai Rp 500-600 trilliun. Jumlah yang sangat besar. Mari kita pikirkan soal ini dengan tenang dan kepala dingin. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Misalnya, untuk apa kebijakan itu? Kepada siapa saja kebijakan itu ditujukan? Dan sampai kapan lamanya? Pertanyaan pertama berhubungan dengan argumentasi yang mendasari kebijakan tersebut. Pertanyaan kedua menyoal “ keberpihakan kebijakan “. Dan pertanyaan ketiga enduransi kebijakan. Karena kebijakan yang akan diambil itu merupakan kebijakan defisit, dan karenanya akan berhubungan dengan hutang baru. Ini sudah tentu akan mengundang polemik. Maka argumen dasarnya haruslah solid dan transparan. Diketahui oleh publik. Solidnya argumentasi itu, terletak pada keyakinan bahwa, itulah cara terbaik dan satu-satunya jalan yang mesti diambil. Tujuannya untuk mencegah pemburukan ekonomi yang dalam. Suatu keadaan perekonomian yang sulit dan akan lebih mahal untuk recovery. Jadi, argumentasi ini haruslah merupakan jawaban untuk menghentikan pendarahan lebih lanjut perekonomian nasional. Selian itu, memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi perekonomian untuk kembali dapat berfungsi secepat mungkin. Tidak boleh ada argumentasi lain. Dengan demikian, besaran anggaran yang diperlukan juga merupakan cerminan dari keyakinan argumentatif tersebut. Atau dengan kata lain, besaran biaya yang dikeluarkan haruslah sebanding atau lebih besar dari resiko yang akan dihadapi. Kepada siapa kebijakan itu ditujukan. Dalam hal ini, otoritas mesti jernih betul dalam soal keberpihakan. Tentu saja publik sangat tidak menghendaki kebijakan yang berbau krisis 1998. Yang menjadi korban utama dalam krisis ini adalah perekonomian sektor riil. Lebih terangnya adalah perekonomian rakyat sehari-hari. Dalam kategorisasi sektor, yang terpukul keras itu adalah sektor UMKM. Memang ada pukulan kuat juga pada sektor pariwisata, perhotelan, transportasi dan sektor makanan, khususnya restoran dan warung-warung rakyat. Tetapi jangan dilupakan bahwa sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kebanyakan menderita sangat berat. Ke titik-titik inilah seharusnya yang menjadi titik berat keberpihakan kebijakn ekonomi. Saya malahan beranggapan, inilah saat yang tepat untuk mereposisi struktur perekonomian nasional. Mendorong keseimbangan baru, dimana peran perekonomian UMKM menjadi lebih kuat. Sektor-sektor produktif ekonomi rakyat kebanyakan itu yang harus diperkuat habis-habisan. Now or Never. Dalam bahasa yang lebih terang. Tidak usah khawatir dengan korporasi besar. They have plenty of money and plenty of chances. Infrastruktur penguasaan aset-aset mereka solid dan sanggup merestrukturisasi dirinya dengan banyak pilihan strategik. Yang tidak kalah pentingnya adalah soal enduransi kebijakan. Sistem fiskal kita bersifat tahunan. Karena itu, menjadi kritikal untuk juga menyertakan perspektif daya ungkit kebijakan ekonomi yang akan diambil nantinya. Kebijakan ekonomi berskala besar yang akan diambil untuk mengatasi ketiba-tibaan krisis yang dihadapi, menyebabkan kebijakan itu dituntut untuk sekaligus juga merupakan exit strategy bagi langkah-langkah pemulihan lanjutan di tahun fiskal berikutnya. Memfokuskan diri pada strategi “bantalan” ( cushion ) akan berdampak pada kemungkinan biaya mahal yang tidak efektif. Kuncinya, kebijakan bauran yang meliputi penanganan jangka pendek terhadap shock perekonomian, khususnya ekonomi rumah tangga dan UMKM. Dengan alokasi maksimum untuk menangani sumber persoalannya, yaitu pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, menyiapkan landasan kebijakan untuk tahun fiskal berikutnya, yang mencerminkan upaya untuk memulihkan fungsi-fungsi perekonomian. Dalam hal ini, pelebaran defisit dilakukan secara bijak dengan tidak menumpuknya hanya di tahun ini. Namun juga disebar ketahun depan. Ringkasnya, kapasitas pembiayaan defisit tidak dihabiskan dalam tahun fiskal ini saja tapi juga dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Dengan begitu, struktur hutang tetap dalam batas yang bisa dikendalikan. Enduransi ini diperlukan di tengah ketidak pastian ekonomi global. Pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada kemampuan adaptif manusia dan para pengambil kebijakan, dalam mengatasi pandemi corona ini. Sifat mobilitas dan interaksi manusia, yang menjadi dasar bagi perekonomian global adalah korban utama dari pandemi Covid-19. Tentunya, Selain nyawa manusia. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara kita keluar dari situasi krisis ini. Wallahu ‘alam bissawab. Penulis adalah Pelaku Usaha, Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Virus Corona, Senjata Biologis Perang Dunia Kelima?
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Saling tuduh antara China dan Amerika Serikat mulai terjadi terkait munculnya Virus Corona atau Covid-19. Terutama tudingan siapa pembuat corona. Presiden Donald Trump seringkali menyebutnya dengan nama “Virus China” atau “Virus Wuhan”. Hari-hari ini memang mulai terjadi propaganda. Tudingan yang dinilai sarat diskriminasi itu yang membuat China meradang, dan menuding balik justru virus ini buatan AS. Melansir CNN Indonesia, Kamis (26/03/2020 20:28 WIB), melalui akun Twitter-nya, salah satu juru bicara Kemlu China, Lijian Zhao, mengatakan virus itu dibawa oleh tentara AS yang mengunjungi Wuhan sekitar Oktober 2019 lalu. “Politikus AS ini terus bergerak menentang konsensus internasional dan terus membuat stigmatisasi terhadap China, merusak upaya China,” kata jubir Kemlu China lainnya, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing hari ini, Kamis (26/3/2020). “Dan mencoba menggunakan ini semua untuk mengalihkan perhatian dengan menyalahkan kami demi niat yang sangat jahat,” tegasnya. Sebelumnya AS menuding China banyak menutupi informasi terkait virus corona (Covid-19) yang kini telah menyebar ke 198 negara dan wilayah di dunia. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, China selama ini telah memberikan informasi keliru terkait virus serupa SARS itu, terutama terkait awal penyebarannya. Tudingan itu diucapkan Pompeo saat rapat melalui video virtual bersama para Menlu negara G7 lainnya pada Rabu (25/3/2020). “Setiap negara di pertemuan itu pagi ini sangat menyadari kampanye disinformasi yang dilakukan Partai Komunis China yang ingin mencoba membelokkan fakta dari apa yang sebenarnya terjadi,” kata Pompeo kepada wartawan di Washington seusai video conference. Pompeo menganggap China telah dan terus terlibat dalam “kampanye media sosial yang menyebarkan teori konspirasi terkait keterlibatan AS” dalam masalah pandemi corona ini. “Itu pertemuan yang gila,” kata Pompeo seperti dikutip dari AFP. Pompeo mengklaim keenam negara anggota G7 lainnya juga sepakat menentang “kampanye disinformasi China” soal penyebaran corona ini. Namun, sejumlah negara Eropa dalam G7 telah menekankan kerja sama lebih penting untuk memerangi pandemi global yang telah menular ke 486.702 orang di hampir seluruh penjuru dunia itu. Per hari ini, total ada 22.020 orang di seluruh dunia dinyatakan meninggal setelah terinfeksi virus corona. Saat penyebaran virus corona di luar China terus melonjak, jumlah kasus Covid-19 di Negeri Tirai Bambu justru berangsur menurun. Bahkan, China sempat menyatakan nihil kasus dalam beberapa hari terakhir meski muncul kasus Covid-19 dari pendatang luar negeri masih tinggi. Di tengah upaya penanganan Covid-19 di dalam negeri, China mulai berupaya mengulurkan bantuan bagi negara lain seperti Italia yang menjadi negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Wabah virus corona yang meluas ke berbagai negara, termasuk AS, memang menimbulkan daya rusak yang dahsyat terhadap tatanan ekonomi global maupun di sektor industri. Menurut Prof. Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI), ada satu isu yang luput dari amatan dan bahasan para ahli. Mungkinkah virus corona/Covid-19 bisa direkayasa menjadi senjata biologis? Gordon Duff, seorang veteran dari kesatuan marinir AS yang pernah ikut Perang Vietnam di Vietnam, menulis sebuah artikel yang cukup menarik bertajuk: “COVID 19, an Engineered Pandemic?” Dalam artikelnya itu, Gordon Duff menulis, “Black funde laboratories operating under cover of animal diseases research or biological warfare defense facilities, run by the US, British, Israeli and other governments, are not only capable of creating COVID 19 but are evidenced as being funded for exactly this type of program.” Merujuk pada keberadaan laboratorium bertujuan ganda ala NAMRU-2 AS yang beroperasi di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara, maka apa yang diistilahkan oleh Gordon Duff sebagai black funded laboratories atau laboratorium hitam yang dikelola dan didanai AS, Inggris, Israel, dan beberapa negara sekutu ketiga negara itu, tak ada keraguan lagi, yang dimaksud Gordon Duff sebagai black funded laboratories adalah semacam NAMRU-2 AS. Dan dalam keyakinan Gordon Duff, black funded laboratories ala NAMRU-2 AS tersebut mampu menciptakan virus corona atau Covid-19. Bahkan melalui bantuan dana yang cukup besar untuk mengembangkan laboratorium untuk pengadaan fasilitas program senjata biologis berkedok laboratorium, yang secara potensial mampu menciptakan virus corona Covid-19. Dengan demikian, laboratorium bertujuan ganda ala NAMRU-2 AS atau black funded laboratories meminjam istilah Gordon Duff, pada perkembangannya mampu menciptakan Global Pendemic, atau rekayasa Wabah Covic-19 berskala global. Sebagai bagian integral dari Chaos Theory Operation. Yang paralel atau sejenis dengan aksi terorisme pemboman gedung World Trade Center (WTC) dan Gedung Pentagon pada 11 September 2001 lalu. Apakah fenomena Covid-19 tersebut bisa kita kategorikan sebagai perang biologis dengan mendayagunakan senjata-senjata biologis? Yang jelas kalau kita kilas balik ke belakang, Covid-19 serupa dengan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Baik SARS maupun MERS, menurut Gordon Duff, pada hakekatnya merupakan jenis virus corona. MERS dalam waktu setahun telah memakan korban jiwa 106 orang. Adapun SARS menelan korban jiwa 813 orang. Bisa jadi, Covid-19 bakal memakan korban jutaan orang. Bukan lagi dalam ratusan jiwa. Yang mengerikan, jika merujuk pada artikel Gordon Duff tadi, ada banyak kalangan aktor-aktor yang punya keinginan sekaligus kemampuan untuk merekayasa virus corona Covid-19. Bahkan sarana-sarana untuk uji coba rekayasa virus tersebut dengan menularkan Covid-19 kepada publik, bukan saja sangat mungkin terjadi. Bahkan sejarah sudah membuktikan hal itu pernah dilakukan oleh negara adikuasa seperti AS (The will to experiment through infecting the general public with a pathogen such as COVID 19 exists and has extensive historical precedent). Veterans Today juga sudah menemukan bukti copian dokumen penelitian dari University South of Carolina yang dibiayai US Army, mengungkap keberhasilan membuat covid-19. Dan, bahwa Cina berperan dalam menyediakan bahan dasarnya, kelelawar Wuhan. Dengan demikian, tidak mengejutkan ketika Gordon Duff berkeyakinan bahwa Covid-19 tak lebih hanya sekadar tes uji coba, untuk hal melakukan hal yang jauh lebih mematikan pada tahap selanjutnya. Jika skenario ini ada dalam perencanaan para aktor-aktor kejahatan global, maka fenomena wabah Covid-19 saat ini bisa kita kategorikan sebagai Perang Biologis. Selain itu, kasus terkait virus corona itu sendiri sampai hari ini memang masih misterius. Sehingga kita masih gelap mengenai hakekat dari fenomena mewabahnya virus corona tersebut. Kecuali figur publik di Iran dan di Italia, kita sama sekali tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kita pun tak tahu siapa yang sudah terkena infeksi virus corona dan siapa saja yang sudah meninggal dunia. Sama sekali tidak ada informasi terbuka yang tersedia. Terkait dengan para penderita yang terkena infeksi akibat wabah Covid-19, tak ada informasi yang cukup valid dan bisa diandalkan mengenai bagaimana virus tersebut berkembang dan bisa menjalar ke mana-mana. Siapa yang selama ini menghambat dan membendung penyebaran arus informasi yang amat vital dan bermanfaat bagi publik terkait Covid-19 itu? Diskusi publik untuk membedah apa yang terjadi di balik fenomena wabah Covid-19 pun tak ada. Mengingat misteri dan sesuatu yang mencurigakan di balik fenomena Covid-19 itulah, maka beberapa pakar, termasuk Gordon Duff, berani berkesimpulan bahwa hakekat di balik wabah virus corona adalah rekayasa virus. An Engineered virus. Rekayasa Virus yang memodifikasi SARS, yang mana perlu waktu selama 2 tahun sebelum fenomena itu berhenti. Gordon Duff memperkirakan program perang biologis yang saat ini sedang berlangsung tersebut akan menghabiskan biaya sebesar 50 miliar dolar AS lebih. Dalam program perang biologis ini harus ditelisik ke pusat urat syaraf (the nerve center)-nya Washignton, Presiden Trump. Secara politis, Trump dan kroni-kroni politiknya di Pentagon, merupakan para pendukung intervensi militer AS atas nama kepentingan nasional Israel. Keberadaan orang-orang di lingkar dalam kekuasaan Gedung Putih dan Pentagon yang pada hakekatnya anti-science, nampaknya merekalah para pihak yang paling bertanggungjawab terhadap mewabahnya Covid-19 atau Covid-19 pandemic. Terlepas dari siapa pembawa virus corona ke Wuhan, faktanya wabah Covid-19 ini berawal dari Wuhan, bukan Washignton, Roma, Seoul, Tokyo, apalagi Jakarta! Kalau China sukses mengatasi virus corona, bisa jadi, China sudah punya vaksinnya. Makanya, China bisa membantu Italia berton-ton obat-obatan, paramedis, dan peralatannya. Indonesia juga menerima “bantuan” peralatan medis dari China. Hanya China yang siap membantu negara-negara lain yang kena wabah corona. Kalau Jepang berhasil menekan penyebaran virus corona, itu lebih karena Jepang punya ahli mikro kultur bakteri yang bisa menciptakan dan mengembangkan mikroba untuk atasi beragam virus atau bakteri yang merugikan manusia. Untuk menjawab siapa pembuat virus corona, tidak sulit. Lihat saja, siapa yang sukses atasi virus corona ini! Pencipta virus pasti juga pembuat vaksinnya! Sehingga, begitu sukses, pembuat ini tinggal memetik hasilnya secara ekonomis! Inilah Perang Dunia Kelima, setelah Perang Arab (PD III) dan Perang Dagang (PD IV) tidak berhasil memporak-porandakan dunia. Senjata biologis seperti virus corona ini hanya bisa dilawan dengan senjata biologis mikroba! *** Penulis wartawan senior.
Sikap dan Himbauan Guru Besar FKUI Kepada Jokowi
Jakarta, 26 Maret 2020 Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo Di tempat Himbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Bagi Pemerintah Indonesia Terkait Penanganan Infeksi COVID-19 Situasi COVID-19 di Indonesia. Per- tanggal 24 Maret 2020, terdapat 790 kasus positif infeksi COVID-19 di Indonesia dengan proporsi terbanyak ditemukan di ibukota negara kita, Jakarta (463 kasus). Angka kematian/mortalitas di Indonesia sendiri saat ini mencapai 58 kasus, dengan jumlah pasien yang sembuh adalah 30. Dengan demikian, Indonesia berada pada ranking-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke-5 di dunia.1 Berkaca dari negara-negara lain, dengan adanya perkembangan uji diagnostik, maka jumlah kasus positif di Indonesia akan terus bertambah secara eksponensial. Mengatasi pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia, maka seluruh pemerintah, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga terkait, tenaga kesehatan di seluruh lapisan fasilitas kesehatan, beserta masyarakat harus dapat bekerja sama, secara terintegrasi dan multi-disiplin dalam memerangi virus COVID-19 ini. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara Korea Selatan yang membuat kebijakan agar semua orang yang pernah terpapar atau kontak dengan pasien positif COVID-19 untuk diperiksa dengan cara mendirikan drive-hru tempat pengecekan COVID-19 secara massal, sehingga semua orang dapat di-swab dan hasilnya akan diberitahu 2-3 hari kedepan. Hasilnya secara transparan akan diberi tahu kepada pasien dan juga data tersebut diambil oleh negara. Lebih lanjut, apabila pasien tersebut positif, maka distrik/ daerah tersebut akan diberi notifikasi oleh negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi COVID-19. Secara nasional, pemerintah Korea Selatan melarang semua aktivitas dengan jumlah massa yang banyak, perkumpulan-perkumpulan, menggalakan work from home, menggunakan alat telekomunikasi dan internet secara maskimal, memberi edukasi etika bersin, etika batuk, serta cuci tangan sesering mungkin. Di Korea Selatan pun terjadi lonjakan jumlah masyarakat terinfeksi COVID-19, namun jumlah kematian tidak seperti negara-negara lain (0.69%). Di Korea Selatan, apabila pasien tersebut stabil dan tidak ada keluhan, maka mereka menjalankan self-isolation dan social distancing pada diri mereka sendiri, termasuk menjauhi keluarga mereka yang tidak terinfeksi COVID-19. Apabila mereka memiliki gejala berat, mereka dapat dirawat di Rumah Sakit besar khusus infeksi COVID-19, sehingga tidak dicampur dengan pasien non-infeksi COVID-19. Ada pula rumah sakit lokal dimana mereka dapat merawat pasien infeksi COVID-19 dengan gejala ringan. Selain pembatasan perjalanan ke dalam dan luar negeri, produksi masker di Korea Selatan pun ditingkatkan, sehingga baik tenaga kesehatan maupun masyarakat tidak kekurangan alat pelindung diri (APD), tentunya dengan harga normal. Ketersediaan alat-alat di rumah sakit juga memiliki peran penting, terutama pada pasien infeksi COVID-19 berat.2-3 Pada umumnya, herd immunity bisa tercapai bila populasi terinfeksi sekitar 70%. Artinya 270 juta x 70% = sekitar 189 juta orang. Kalau rerata CFR di dunia adalah 3%, maka harus ada sekitar 5-6 juta jiwa. Sementara saat ini CFR Indonesia adalah 8-10% ditambah lagi dengan Indonesia adalah negara yang luas dan banyak kepulauan, tentu akan sulit pemantauan dan prediksinya. Skenario ini adalah apabila populasi terinfeksi sekitar 70%, bagaimana kalau 90% populasi terinfeksi dengan CFR 8%? Berapa juta orang akan jatuh sakit dan meninggal karena infeksi ini? Kalau pakai asumsi di atas, dan kita pakai CFR dunia sebagai CFR Indonesia, maka dengan jumlah kematian sekarang 55, artinya jumlah kasus sebenarnya (55x100)/4,3=1279 kasus. Sehingga, kemungkinan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 1300 KASUS. Fasilitas kesehatan kita tidak siap dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pasien COVID-19. Dengan episentrium infeksi saat ini di Jabodetabek dan Surabaya saja fasilitas kesehatan kita masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan APD. Selain itu, ketersediaan alat bantu pernapasan hanya terbatas di beberapa RS saja, menghasilkan CFR yang tinggi. Sulit dibayangkan apabila daerah Papua dengan fasilitas kesehatan yang minim terinfeksi COVID-19. Saat ini, studi menyatakan hanya tersedia 2 bed ICU (Intensive Care Unit) setiap 100.000 populasi di Indonesia.4 Hal ini merupakan proporsi terendah di Asia. Bayangkan apabila infeksi ini meluas di Indonesia! Bukan hanya masyarakat yang akan menjadi korban, tetapi tenaga kesehatan garis depan pun satu per satu akan berguguran. Sungguh tragis. Apakah lockdown dapat Menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia? Melihat dari negara-negara lain, partial atau local lockdown mungkin dapat menjadi pilihan bagi Indonesia. Apa itu local lockdown? Local lockdown merupakan sebuah langkah menutup sebuah wilayah/ provinsi yang sudah terjangkit infeksi COVID-19, dengan demikian diharapkan dapat memutuskan rangkai penularan infeksi baik di dalam maupun diluar wilayah. Local lockdown disarankan dilakukan selama minimal 14 hari. Local lockdown pun akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di RS (SDM, APD, fasilitas RS). Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Cina telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37% lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini. Sebelum pemberlakuan lockdown, para peneliti memperkirakan SARS-CoV2 akan menginfeksi 40% populasi Cina atau sekitar 50 juta penduduk, atau 1 pasien terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang atau lebih. Namun pada minggu pertama lockdown, angka ini turun menjadi 1.05. Hingga pada tanggal 16 Maret 2020, WHO mencatat 81.000 kasus di Cina. Simulasi model oleh Lai Shengjie dan Andrew Tatem dari University of Southampton, UK menunjukkan, jika sistem deteksi dini dan isolasi ini diberlakukan 1 minggu lebih awal, dapat mencegah 67% kasus, dan jika diimplentasikan 3 minggu lebih awal, dapat memotong 95% dari jumlah total yang terinfeksi. Studi Wells et al menunjukkan pada 3,5 minggu pertama penutupan wilayah dapat mengurangi 81,3% kasus infeksi ekspor. Penurunan ini sangat berguna untuk daerah yang masih belum atau minimal terjangkit untuk melakukan koordinasi sistem kesehatan.5,6,7 Opsi lockdown lokal/ parsial perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia, melihat upaya social distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat, masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik, sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas. Situasi ini dapat menjadi lebih buruk dan tidak terhindarkan dengan adanya arus mudik pada bulan Ramadhan. Melandaikan kurva dan memperlambat proses penularan Covid-19 merupakan hal yang paling krusial karena sistem kesehatan kita saat ini belum mampu menerima beban kasus infeksi Covid-19 yang masif.8 Namun, perlu diperhatikan bagaimana dengan pekerja yang mendapatkan upah dengan kerja harian. Negara perlu menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama minimal 2 minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total! Mari kita hitung apabila Jakarta melakukan local lockdown dengan total penduduk 9,6 juta: Makan 3x sehari dengan asumsi: o Makan pagi: Rp 5.000,00 o Makan siang: Rp 10.000,00 o Makan malam: Rp 10.000,00 ▪ Total untuk makan adalah Rp 25.000,00 (untuk membeli beras, tahu, telor, per orang) o Untuk 1 hari, di Jakarta: 9,6 juta x Rp 25.000,00 = Rp 240.000.000.000,00 o Untuk 14 hari di Jakarta: Rp 3.360.000.000.000,00 = 3.3 Trilyun Kebutuhan listik/orang/hari kira-kira Rp 4.543,00 o Untuk 1 hari, di Jakarta: 9,6 juta x Rp 4.543,00 = Rp 43.000.000.000,00 o Untuk 14 hari di Jakarta: Rp 610.000.000.000,00 = 610 Milyar Kebutuhan air/orang/hari kira-kira Rp 735,00 o Untuk 1 hari, di Jakarta: 9,6 juta x Rp 735,00 = Rp 7.000.000.000,00 o Untuk 14 hari di Jakarta: Rp 98.000.000.000,00 = 98 Milyar Total Dana 14 hari di Jakarta: Rp 4 Trilyun Total Penerimaan Pajak Indonesia Per-November 2019: Rp 1.312,4 Trilyun Dengan penghitungan demikian, maka rasanya mungkin apabila melakukan local lockdown demi mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Pengembalian sebagian uang pajak dari rakyat untuk rakyat dengan adanya kejadian pandemi seperti ini merupakan tindakan yang wajar. Semoga hal ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan sedikit keringanan biaya hidup dasar 14 hari bagi masyarakat Indonesia. Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. Ketersediaan APD yang cukup sangat penting dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk para tenaga medis. Bila APD tidak tersedia cukup ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesahatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia. Seperti dilansir dari KOMPAS, 24 Maret 2020, presiden RI menyatakan bahwa pemerintah pusat memang telah mendistribusikan 105.000 APD melalui pemerintah daerah (pemda).9 Namun, perlu diingat bahwa suplai dan kebutuhan APD selama pandemi COVID-19 adalah hal yang dinamis. Penanganan kasus kekurangan APD oleh pemerintah RI dapat mencontoh tindakan negara lain. Kelangkaan APD di Inggris membuat tenaga kesehatan, termasuk dokter di negara tersebut mengancam untuk tidak melanjutkan tugas mulianya.10 Kekurangan suplai APD di Inggris langsung direspon oleh National Health Service United Kingdom (NHS UK). Pihaknya menyediakan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam sehari untuk pelaporan langkanya APD. Pelaporan dapat dilayangkan juga melalui email.11 Dalam surat pernyataannya, NHS UK menyediakan layanan antar dan dukungan penyediaan APD 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Hal ini dilakukan NHS UK untuk memastikan staf medis dalam kondisi aman. Dalam satu hari, NHS UK mengirimkan 2,6 juta masker medis dan 10.000 hand sanitizer ke fasilitas pelayanan kesehatan di London saja. Penyediaan APD tersebut juga dilakukan untuk praktik klinik mandiri, dokter gigi, apotek, panti asuhan, dan panti jompo.11 Indonesia dapat belajar dari kejadian yang ada di negara lain. Hal ini penting demi tersedianya APD yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. RS swasta perlu juga diberikan akses untuk membeli APD dengan harga yang pantas. Aturan yang sangat tegas untuk diam di rumah. Isolasi mandiri dengan cara diam di rumah sudah dibahas di berbagai studi. Dengan tingkat kepatuhan tinggi (> 70%) berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit. Terdapat beberapa laporan kasus penyebaran virus SARS-CoV-2 dari individu asimtomatik (tanpa gejala) maupun presimtomatik (dengan gejala yang belum muncul).12 Banyak individu di Indonesia yang kemungkinan besar sudah terpapar kasus positif COVID-19 di tempat umum maupun di rumah. Dengan karantina 50% individu terpapar saja, dapat berdampak pada penurunan jumlah kasus selama epidemic peak sebanyak 25%, serta penundaan epidemic peak tersebut sekitar 1 minggu.13 Namun, lebih dari 500 akademisi di dunia menyatakan bahwa pembatasan sosial (social distancing) tidak cukup untuk mengontrol penyebaran infeksi SARS-CoV-2, sehingga yang dibutuhkan ialah tindakan pembatasan yang lebih lanjut.13 Aturan tegas perlu diberlakukan untuk membuat rakyat tetap diam di rumah selama periode pembatasan sosial ini. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar. Kerjasama dan koordinasi Pemerintah seluruh elemen masyarakat (seperti TNI, POLRI, pemimpin daerah, pemuka agama, tokoh adat) sangat dibutuhkan sehingga menjadi gerakan sosial. Pelajaran akibat keterlambatan dan ketidakdisiplinan dalam penerapan social distancing dari negara Italia dan Iran, menyebabkan jumlah kesakitan dan kematian yang meningkat drastis dalam hitungan hari. Di Australia, individu didenda AU$ 1.000 dan perusahaan juga didenda AU$ 5.000 jika melanggar peraturan isolasi mandiri yang dikeluarkan pihak negara bagian New South Wales. Pelanggar peraturan juga dapat diberikan sanksi penjara maksimal 6 bulan. Untuk menegakkan peraturan tersebut, 70.000 polisi dikerahkan untuk patroli dan pemeriksaan acak di beberapa lokasi di masyarakat. Dalam kegiatan patrolinya, pihak berwenang juga dilengkapi dengan masker dan alat pelindung diri (APD).14 Saat ini kementerian kesehatan RI (Kemenkes RI) telah mengeluarkan protokol isolasi mandiri yang berpotensi menjadi acuan peraturan yang tegas. Jika diterapkan di Indonesia sesegera mungkin, hal ini dapat membuat efek jera terhadap pelanggar peraturan dan juga menurunkan jumlah kasus saat epidemic peak COVID-19 di Indonesia. Rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan pasien suspek dan terkonfirmasi COVID-19 di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit di Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 yang diperkirakan semakin meningkat secara eksponensial di berbagai daerah di Indonesia, dengan perkiraan 30% kasus masih belum terdiagnosis (underdiagnosed) di tengah masyarakat dan sekitar 8% kasus berat yang membutuhkan perawatan intensif, akan menjadi beban masif rumah sakit baik rujukan maupun non rujukan. Daya tampung, fasilitas, dan sumber daya rumah sakit di Indonesia saat ini tidak sanggup menerima ledakan kasus ini. Rumah sakit memiliki keterbatasan obat –obatan , APD, ruang isolasi, ruang perawatan intensif, dan mesin ventilator tidak memadai, Saat ini, studi menyatakan hanya tersedia 2 bed ICU (Intensive Care Unit) setiap 100.000 populasi di Indonesia. Sumber daya tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sangat terbatas, ditambah lagi dengan tingginya jumlah tenaga medis yang terinfeksi bahkan meninggal akibat virus korona ini. Data di Jakarta sendiri menunjukkan sekitar 42 orang (11,8%) dari 355 positif Covid-19 adalah tenaga kesehatan. Hal ini menjadi ironis karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan infeksi Covid-19. Solusi untuk masalah ini adalah rencana strategis mitigasi pasien suspek dan positif corona dengan membagi perawatan pasien menjadi sebagai berikut : - Pasien ODP dilakukan perawatan di rumah dengan pemantauan ketat dari Puskesmas domisili tempat tinggal melalui sistem telekomunikasi tidak langsung telpon, whatsapp, video call maupun pengawasan secara langsung dengan protokol yang ketat dan terstruktur, di bawah koordinasi/ pengawasan Dinas Kesehatan setempat, pemeriksaan diagnostik dan pengobatan dilakukan melalui kunjungan rumah oleh tim lapangan - Pasien PDP ringan hingga sedang dilakukan perawatan di RS darurat COVID-19 seperti Wisma Atlit atau RS darurat lain yang ditunjuk Pemerintah. - Pasien PDP berat yang memerlukan perawatan intensif atau pengawasan ketat dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah ditunjuk dan dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai Usulan rencana penguatan sistem pelayanan kesehatan : - Selain memperkuat RS rujukan Pemerintah, perlu diperhatikan pula kesiapan dan ketersediaan sarana dan fasilitas serta SDM di RS swasta karena pasien juga sudah mulai berdatangan ke rumah sakit-rumah sakit swasta. Kebutuhan akan tenaga yang kompeten dan sarana fasilitas serta APD perlu dilengkapi - Sistem penyangga (perimeter) untuk mendukung tenaga medis covid-19 juga perlu diperhatikan seperti petugas ambulans, pemulasaraan jenazah dan pemakaman, petugas telpon, call center, pengelola website dan networking, petugas IT, listrik dan air sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor. - Perlu diadakan asuransi khusus untuk tenaga kesehatan dan penunjangnya, misalnya dari BPJS Tenaga Kerja sebagai jaminan risiko adanya penyakit akibat kerja. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan jaringan RS di Indonesia untuk membangun sistem networking hospital dan ICU network khusus Covid-19 yang bisa diakses secara online dan saluran hotline 24 jam supaya tenaga kesehatan dapat melakukan alokasi atau rujukan pasien dapat berjalan dengan lancar dan beban rumah sakit dapat merata. Koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih terarah dan terlaksana dengan baik Dalam pengambilan keputusan seyogyanya berbasis bukti (Evidence based) dan melibatkan para pakar di bidangnya, termasuk ahli komunikasi masyarakat Sumber Referensi: CEBM. Global Covid-19 Case Fatality Rates. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.cebm.net/global-Covid-19-case-fatality-rates/ Commitment, transparency pay off as South Korea limits COVID-19 spread. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/commitment-transparency-pay-off-as-south-korea-limits-Covid-19-spread/ South Korea, a model in the fight against Covid-19 thanks to its people. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: http://www.asianews.it/news-en/South-Korea,-a-model-in-the-fight-against-Covid-19-thanks-to-its-people-49605.html. Reuters. Indonesia's health system on the brink as coronavirus surge looms. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-response-idUSKBN21C0J6 Cyarsnoski D. What China’s coronavirus response can teach the rest of the world.Scientifi Reports Nature Research. 17 March 2020. Available at : https://www.nature.com/articles/d41586-020-00741-x#ref-CR2 6.Wells C, Sah P, Moghadas SM, Pandey A, Shoukat A, et al. Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus outbreak.PNAS.2020. Available at : https://www.pnas.org/content/early/2020/03/12/2002616117 Tian H, iu Y, Li Y, Wu CH, Chen B, Kraemer M, Li B, et al. The impact of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in china.Medrxiv. 2020.Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.20019844v2?versioned=true Parmet WE, Sinha MS. Perspective : Covid-19-the law and limits of quarantine. N Engl J Med.2020. KOMPAS. Jokowi Minta Pemda Segera Distribusikan APD ke Rumah Sakit [Internet]; Jakarta, ID: KOMPAS; 2020 [updated 2020 Mar 24; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/18235971/jokowi-minta-pemda-segera-distribusikan-apd-ke-rumah-sakit. The Guardian. Doctors threaten to quit NHS over shortage of protective kit | World news | The Guardian [Internet]; United Kingdom: The Guardian; 2020 [updated 2020 Mar 24; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/doctors-threaten-to-quit-over-protective-equipment-shortage. National Health Service UK. Guidance on supply and use of Personal Protective Equipment (PPE). United Kingdom: National Health Service UK; 2020 Yuen KS, Ye ZW, Fung SY, Chan CP, Jin DY. SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions. Cell Biosci. 2020; 10: 40. doi: 10.1186/s13578-020-00404-4 Mahtani KR, Heneghan C, Aronson JK. What is the evidence for social distancing during global pandemics? A rapid summary of current knowledge. Oxford COVID-19 Evidence Service[serial on the internet]. 2020 [cited 2020 Mar 25]; [about 9 p.]. Available from: https://www.cebm.net/what-is-the-evidence-for-social-distancing-during-global-pandemics-a-rapid-summary-of-current-knowledge/. Thomas S, Nguyen K. Coronavirus social distancing breaches could lead to fines and jail time, NSW Police announces [Internet]; Australia: ABC News; 2020 [updated 2020 Mar 25; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.abc.net.au/news/2020-03-25/nsw-police-will-fine-breaches-for-coronavirus-social-distancing/12089732. Hormat kami, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Republik Indonesia, Prof. DR.dr Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid, FINASIM Tembusan : Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Jangan Ada Kematian Massal di Negeri +62 Ini
Teringat sebuah tulisan dari keluarga Deny, seorang pejabat eselon satu yang meninggal karena covid-19: "Please don't get sick, they do not know how to handle us. This is scary”. "Mohon jangan sakit. Mereka (tenaga medis) tidak tahu bagaimana menangani kita”. Ini sangat mengerikan. By Tony Rosyid Jakarta FNN – Jum’at (27/03). Pagi ini, yang positif Covid-19 di Indonesia di angka 893 orang. Yang meninggal sudah 78 orang. Dan yang sembuh 35 orang. Dari data ini, tiga hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, trend angkanya terus naik secara signifikan. Kedua, angka kematian di atas 8 persen. Ketiga, jumlah yang mati lebih besar dari yang sembuh. Dua kali lipat lebih. Bandingkan dengan kasus covid-19 di tingkat global. Ada 528.960 kasus. Yang meninggal 23.963 orang. Sekitar 4 persen. Dan yang sembuh sebanyak 123.366 orang. Lima kali lipat dari angka kematian. Apakah Indonesia harus lockdown? Rasa-rasanya tak mungkin. Meski banyak pihak telah mendesak. Namun lockdown itu kewenangan Pemerintah Pusat. Presiden berulangkali menegaskan: “tak akan ada lockdown”. Bahkan keputusan ini diucapkan di hadapan para kepala daerah. Jadi, clear. Presiden tegas bahwa tak akan ada lockdown. Kendati ada perangkat undang-undangnya, yaitu UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina. Lockdown nampaknya bukan pilihan. Masalahnya bukan karena tak tersedianya aturan, tapi lebih karena petimbangan faktor ekonomi. Pemerintah gak siap. Lalu? Presiden sedang buka donasi. Menteri Keuangan lagi menyiapkan rekening. Berharap rakyat mau nyumbang. Terutama orang-orang kaya yang sedang lari ke Singapore. Gak apa-apa di Singapore, yang penting duitnya tetap di Indonesia, dan syukur-syukur mau donasi. Semoga orang-orang melarat nantinya ikut kebagian dan merasakan uang hasil donasi itu. Untuk sementara, pemerintah menghimbau rakyat stay at home. Diam di rumah. Apakah himbauan ini efektif? Untuk mereka yang punya tabungan cukup, diam di rumah bukan masalah. Tetapi bagi kaum miskin? Ini sangat serius. Mati di jalanan karena terinfeksi covid-19 lebih terhormat karena nyari nafkah buat keluarga, daripada mati kelaparan di rumah. Lihat berbagai video soal keberanian orang-orang miskin itu yang viral di medsos. Sama sekali gak nampak rasa takut dalam diri mereka. Orang miskin gak takut mati. Yang takut mati itu orang kaya. Kira-kira seperti itulah ungkapan mereka. Walaupun sesungguhnya mereka takut mati juga. Hanya saja, kelaparan yang membuat mereka abai terhadap rasa takut itu. Bagi mereka, yang setiap harinya makan dari penghasilan harian, imbauan stay di rumah nggak akan efektif. Baru efektif kalau pemerintah hadir dan memberi makan untuk mereka. DKI sudah siapkan 1,1 juta per keluarga. Pusat berapa? Nah, disinilah letak persoalannya. Kalau pemerintah pusat punya kemampuan ngasih makan rakyat, beberapa pekan lalu mungkin sudah diputuskan lockdown. Bangun kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol, bandara dan pelabuhan mampu kok, mosok ngasih makan rakyat nggak mampu? Bangun ibukota baru aja ada anggarannya, mosok untuk subsidi rakyat nggak ada anggarannya? Tentu, pemerintah punya kalkulasi sendiri. Soal rakyat nggak paham, itu persoalan yang nomor 13. Jika instruksi stay at home dari Pemerintah Pusat tak efektif untuk rakyat miskin, bagaimana nasib mereka ke depan terkait penyebaran covid-19 yang semakin mengganas? Teori "organisme biologis" atau "Herd Imunity" berlaku disini. Bagi yang imunnya kuat, mereka akan bertahan hidup. Bagi yang lemah imunnya? Anda akan memberi nasehat: bawa ke rumah sakit. Emang rumah sakit terima? Emang rumah sakit masih muat ruang isolasinya? Sabar! Wisma Atlet sedang disulap jadi ruang isolasi. Teringat sebuah tulisan dari keluarga Deny, seorang pejabat eselon satu yang meninggal karena covid-19: "Please don't get sick, they do not know how to handle us. This is scary”. "Mohon jangan sakit. Mereka (tenaga medis) tidak tahu bagaimana menangani kita”. Ini sangat mengerikan. Kalimat ini ditulis atas keprihatinan keluarga atas penanganan rumah sakit terhadap almarhum Deny. Lempar sana lempar sini dengan masa tunggu cukup lama. Hingga akhirnya, pek... Deny pun meninggal. Kenapa ini terjadi? Karena keterbatasan tenaga, alat dan ruang. Ini pejabat loh. Kebayang jika kuli panggul yang sakit. Pek... Mati di emperan toko, seperti yang terjadi di Petogogan. Semoga rakyat Indonesia, terutama kaum miskin, punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, sehingga tak ada kematian massal di negeri +62 ini. Karena pada akhirnya, nyawa anda itu urusan anda sendiri. Bukan urusan Pemerintah Pusat. Bukan pula urusan para anggota DPR yang saat pemilu tahun lalu berhasil membujuk anda untuk memilih mereka. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Jokowi Mati Gaya, Anies The Real Leader
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Agak sulit bagi publik untuk tidak membanding-bandingkan kualitas kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi. Tak bisa ditutup-tutupi lagi. Seperti sebuah panggung drama, tabir pencitraan sudah terbuka lebar. Publik bisa langsung melihat realitas di belakang panggung. Inilah wajah asli dari kualitas seorang Jokowi. Benar seperti dikatakan oleh Benjamin Bland dari lembaga pemikir ( think tank ) Lowy Institute, Sidney, Australia. Wabah Covid-19 mengungkap celah kualitas Jokowi sebagai seorang pemimpin sebuah pemerintahan. “Kualitas kepemimpinanya ad hoc (terbatas), dan kurangnya pemikiran yang strategis dalam pemerintahan,” tulis Ben Bland dalam artikel berjudul: Covid-19 Crisis Revealscracks in Jokowi’s Ad hoc Politics. Analisis Bland membantu kita untuk memahami, mengapa kebijakan yang diambil Jokowi sering membingungkan. Berubah-ubah dan sangat kentara diputuskan secara tidak matang. Tanggal 16 Maret Jokowi memutuskan, penanganan Corona diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Pada hari itu juga Anies mengambil keputusan membatasi operasional bus Trans Jakarta dan MRT. Tujuannya agar ada efek kejut. Warga mulai membatasi aktivitas ke luar rumah. Kebijakan itu jelas tidak populer. Penumpang menumpuk di halte. Kecaman kepada Anies berhamburan. Termasuk dari juru bicara presiden. Tetapi itulah risiko seorang pemimpin. Harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Tidak usah terlalu memikirkan kecaman publik, selama dia yakin kebijakannya bermanfaat. Untuk kepentingan umum. Apalagi kondisi sudah sangat darurat! Pembatasan keluar rumah, kerja dari rumah, dan meniadakan kegiatan yang melibatkan publik secara besar, adalah salah satu cara efektif mencegah penyebaran virus. Anies juga meminta sekolah dan rumah-rumah ibadah ditutup. Melihat langkah Anies, istana mulai was-was. Tampak jelas sekali cara berpikir istana sangat politis. Mengabaikan situasi darurat. Menganggap langkah Anies sebagai upaya mencuri panggung. Sikap itu tidak terlalu mengherankan. Sejak wabah merebak di Wuhan, Cina. Pemerintah terkesan menganggap enteng. Sangat yakin Indonesia kebal Covid-19. Ketika ada seorang peneliti dari Harvard University mengingatkan bahwa secara teori virus sudah menyebar di Indonesia, Menkes Terawan malah menantang. Dia minta dibuktikan. Presiden Jokowi dengan gagah menawarkan bantuan untuk Cina. Dalam rapat kabinet, Jokowi meminta para menterinya memaksimalkan kegiatan konferensi dan pariwisata di Indonesia. Berharap musibah di sejumlah negara itu bisa menjadi berkah bagi Indonesia. Pemerintah bahkan menganggarkan Rp 72 miliar bagi para influencer. Tugasnya menarik wisatawan yang batal ke Cina, Jepang, dan Korsel berkunjung ke Indonesia. Tanggal 17 Maret, sehari setelah pembatasan operasional kendaraan umum di Jakarta, Jokowi mengutus Mendagri Tito Karnavian menemui Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu Tito mengingatkan Anies, kewenangan melakukan lockdown ada di tangan pemerintahan pusat. Tampaknya istana melihat ada tanda-tanda, instruksi Jokowi agar Pemda tidak melakukan lockdown tidak dipatuhi. Apapun namanya, berbagai kebijakan yang diambil oleh Anies menuju ke arah lockdown. Mulai dari sini publik sesungguhnya mulai bisa melihat kualitas kepemimpinan Anies. Publik terutama kalangan pengamat kebijakan publik, praktisi kesehatan, dan kalangan medis menilai lockdown merupakan langkah yang paling tepat mencegah penyebaran Covid-19. Seruan untuk melakukan lockdown malah dilawan istana dengan mengerahkan buzzer. Semua wacana tentang perlunya lockdown, langsung mereka hajar. Bahkan termasuk seruan dari sejumlah figur yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Istana membuat framing, seruan lockdown membawa agenda terselubung menjatuhkan pemerintahan. Juru bicara istana Fadjroel Rachman menyebut para pengecam pemerintah sebagai para pecundang politik. Lockdown yang dilakukan sejumlah negara, mulai dari Cina, Inggris, bahkan AS adalah langkah drastis mencegah penyebaran virus. Dampaknya memang sangat besar secara ekonomi, sosial, dan tak tertutup dampak politik. Tapi itu harga yang harus dibayar seorang pemimpin. Langkah itu, dalam bahasa seorang ahli Clinical Epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma seperti menutup benteng. Sehingga musuh tidak bisa masuk. Langkah Jokowi memutuskan untuk tidak lockdown, membuat musuh masuk ke dalam benteng. Jadilah sekarang perang melawan musuh yang tidak kelihatan itu berlangsung di dalam benteng. Dengan sifat Covid-19 yang cepat menular, situasinya saat ini seperti kita berperang melawan mutan. Bala tentara kita yang digigit mutan, otomatis berubah menjadi pasukan musuh. Sialnya musuh itu tidak terlihat membahayakan. Mereka bisa saja tetangga, keluarga, anak, suami, istri, dan orang tua kita sendiri. Semuanya sudah terlambat karena keputusan Jokowi. Sebagai “panglima perang” melawan corona, seharusnya prioritas Jokowi menyatupadukan semua kekuatan pasukan. Mereka harus bahu membahu melawan musuh. Jangan dipecah belah. Dicurigai. Atau malah dimusuhi. Menyelamatkan para tenaga medis Ibarat pepatah, buzzer menggonggong Anies berlalu, dia terus melangkah. Anies meminta perkantoran di Jakarta tutup selama 14 hari. Praktis walau tidak dinyatakan lockdown, Jakarta sudah tertutup dari berbagai aktivitas publik. Dia sering menyebutnya sebagai limited movement. Membatasi pergerakan manusia. Sebagai antisipasi berbagai dampak kebijakannya, terutama dampak ekonomi terhadap pekerja informal, Anies menyiapkan bantuan uang tunai untuk 1,1 juta warganya. Langkah terakhir yang menyedot perhatian publik adalah keputusannya mengubah hotel-hotel milik Pemprof DKI menjadi rumah sementara bagi para pekerja medis. Semua kebutuhan mereka, mulai dari makan minum, sampai kendaraan ke tempat mereka bekerja, disediakan oleh Pemda secara gratis. Sebelumnya Anies juga memberi insentif Rp 250 ribu/perhari bagi tenaga medis di Jakarta. Langkah ini mengundang pujian publik dan membuat para pekerja medis haru biru. Mereka adalah pasukan tempur yang berada di garda terdepan, tetapi keselamatannya diabaikan. Beberapa orang dokter dan tenaga medis telah gugur karena keterbatasan alat pelindung diri (APD), dan kelelahan kerja. Tragisnya alih-alih mendapat support, banyak tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah. Mereka ditolak pulang oleh keluarga dan tetangganya. Takut membawa pulang virus Covid-19. Situasi itu membuat mental drop. Pasukan mengalami demoralisasi. Tragedi!!!! Aib bagi sebuah bangsa yang tidak bisa menghormati, dan menghargai para pahlawan kemanusiaan. Mereka berjibaku menyelamatkan dan melindungi nyawa kita semua. Kita enak-enakan santai di rumah. Tapi kita malah menolaknya. Menjauhinya. Dalam situasi darurat akal sehat sering tidak bisa digunakan. Anies memang beda. Dia menunjukkan diri sebagai komandan yang melindungi, mengayomi anak buahnya di medan pertempuran. Mereka bisa fokus di medan tempur. Akomodasi, logistik, dan keluarga aman. Dia tidak hanya mengambil langkah konkrit, tapi dia juga mengangkat moral pasukan. Secara tulus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan itu. Anies menulis surat dalam kop resmi seorang gubernur. Posisi formal sebagai pemimpin rakyat Jakarta. Surat yang diletakkan di meja sebuah kamar di hotel Grand Cempaka, Jakarta itu membuat kaget seorang tenaga medis. Ketika masuk kamar, dia menemukan surat itu. Dibuka, dibaca, daaannnnn…….. tak mampu membendung air matanya. Videonya viral. Sukses membuat mewek orang sak-Indonesia. Jika Jokowi masih terus melihat berbagai kebijakan Anies dari kaca mata politis, dia pasti bakal Mati Gaya. Sebagai Presiden Jokowi jelas punya semua sumber daya, jauh di atas Anies. Dia bisa berbuat jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan Anies. Tinggal perintah! Kalau sejak awal perintah Jokowi jelas dan tegas, sesungguhnya dia bisa mengklaim semua kerja yang dilakukan oleh Anies dan para kepala daerah lain. Kalau sukses tinggal klaim. Kalau berantakan tinggal salahkan. Toh perintahnya sudah jelas. Sayangnya publik sejak awal menangkap adanya kesan rivalitas. Publik sekarang sedang menunggu-nunggu. Kapan Jokowi turun ke lapangan, seperti biasa dia lakukan dalam beberapa peristiwa bencana. Foto-foto ikoniknya di wilayah bencana, sangat membekas di ingatan publik. Menggenakan kemeja putih tangan panjang, dengan lengan digulung, celana hitam dan sepatu kets. Berjalan sendirian dengan wajah termangu-mangu, sangat ditunggu! End Penulis wartawan senior.
Jangan Panik Hadapi Corona. Ayo Berjemur Jam 10 Pagi
By Tony Hasyim Jakarta FNN – Kamis (26/03). Serangan global virus mematikan yang dimulai dari Wuhan Cina, membuat seluruh populasi dunia panik. Belum pernah dalam sejarah dunia terjadi kepanikan massal yang melibatkan hampir seluruh manusia dan diupdate terus-menerus oleh seluruh media seperti sekarang ini. Yang gelisah, setiap hari korban tewas terus berjatuhan di segala penjuru bumi. Tetapi World Health Organization (WHO) sampai saat ini belum bisa memastikan obat apa yang paling mujarab untuk menetralisir virus pembunuh tersebut. Kepanikan ini, ditambah lagi dengan bantahan-bantahan antara para ahli dan pengamat di media sosial maupun media mainstream. Saling membantah itu terkait tips-tips yang ditawarkan ahli dan pengamat tentang kiat pencegahan dan penyembuhan dari serangan virus ini. Sejauh ini pemerintah Indonesia juga belum bisa memastikan obat apa yang ampuh bagi para penderita. Padahal mereka sewaktu-waktu, atau kapan saja bisa tertular oleh virus ini. Sementara, beberapa tenaga medis di berbagai rumah sakit yang menangani pasien terpapar virus ini sudah berguguran. Mereka yang masih sehat bahkan sudah memberi warning agar masyarakat jangan ke luar rumah. Seorang dokter memberi pesan viral agar warga melakukan apa saja untuk melindungi diri dari virus ini. Situsasi sudah tidak terkendali. Pemerintah, ahli medis dan rakyat nampaknya sudah blank. Nah ditengah kepanikan tersebut, situs berita online Detikom pada Rabu 25 Maret 2020, pukul 07:36 WIB menurunkan artikel berjudul “Viral Jam 10 Disebut Waktu Terbaik Untuk Berjemur, Ini Faktanya” Artikel ini bersumber dari sebuah pesan viral yang menyebut bahwa waktu terbaik untuk berjemur adalah pada jam 10.00-11.00 pagi. Dengan berjemur 15-30 menit di waktu tersebut, tubuh mendapat asupan vitamin D paling optimal. "Pada jam tersebut tubuh kita paling aktif membuat D3 dari matahari. Dengan hanya berjemur sekitar 15- 30 menit, tubuh kita sudah dapat membuat sekitar 10.000-20.000 IU vit D3, gratis," demikian kutipan pesan tersebut. Masih menurut Detikom, anjuran ini didukung oleh dr Tan Shot Yen, seorang ahli gizi komunitas. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan jam 10 pagi adalah waktu terbaik untuk berjemur. "Yang kita butuhkan sebetulnya adalah ultraviolet B. Ultraviolet B ini gelombangnya lebih pendek. Itu sebabnya, kita harus tunggu sedikit mataharinya naik. Jadi, untungnya kita di khatulistiwa, jam 10 sudah ada. Itu adalah alasan kita jemurnya jam 10.00," kata dr Tan. Namun perlu diingat, sinar matahari juga mengandung sinar ultraviolet A. Menurut dr Tan, sinar ultraviolet inilah yang harus dihindari karena bisa memicu kanker dan kulit keriput. "Jadi jangan jemur sampai gosong. Bagi orang yang kulit putih, 15 menit aja cukup dan yang gelap 20 menit cukup," jelasnya. Profesor Geriatri dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof dr Siti Setiati, SpPD, KGER, MEpid, dalam penelitiannya juga menyebut sinar matahari memberikan manfaat paling optimal pada siang hari. "Iya, di atas jam 9. Hasil penelitian saya tahun 2003. Mungkin perlu diteliti lagi karena sudah lama," kata Prof Siti saat dikonfirmasi Detikom. Sedangkan untuk menangkal paparan sinar ultraviolet A yang 'jahat' bagi kulit, aesthetiv consultant dari Ekle's Clinic, dr Eklendro Senduk D, AAAM, MKes, mengatakan berjemur di waktu-waktu tersebut sebaiknya tidak lebih dari 15. "Selain itu juga tetap disarankan untuk memakai sunblock sebelum berjemur," katanya kepada Detikom. Anjuran untuk berjemur memang sudah banyak disampaikan beberapa dokter terkait pandemi virus mematikan sekarang ini. Paparan sinar matahari disebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi memang tidak ada yang menyebut harus jam 10 pagi. Kebanyakan malah melarang orang berjemur di atas jam 10 pagi karena bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, penulis sendiri sudah menerima pesan berantai seperti yang dimaksud Detikom melalui aplikasi Whatsapp pada Senin 23 Maret 2020, pukul 21.58 WIB. Pesan tersebut isinya sebagai berikut : Salam damai sejahtera .... Selamat malam semuanya.... Saya ingin bagikan tips agar Imun Tubuh tetap terjaga, adalah dengan berjemur punggung selama 10 menit pada jam 10 tiap hari. Untuk menjaga Kekebalan tubuh. Karena Ultraviolet D2 itu keluar ya pada jam 10.00 pagi. Jadi, biar kolesterol kita bisa dirubah menjadi vitamin D3 ( utk kekebalan tubuh) dan utk kekuatan tulang juga. Dan jangan lupa bawa air mineral dan diminum setiap 15 menit, jangan biarkan tenggorokan kita kering. Tentunya supaya terjaga hati kita tidak dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Inilah kuncinya agar kita kebal terhadap segala Virus!!! “DP” Kemudian disusul lagi sebuah meme viral melalui Whatsaap yang materinya sama, tetapi di bawahnya dibubuhi nama Komjen Pol Drs. Dharma Pongrekun MM. MH., yang sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dari situ, penulis memastikan inisial “DP” yang menulis viral himbauan berjemur pada jam 10 pagi itu, tak lain adalah adalah Dharma Pongrekun. Setelah dikonfirmasi langsung via telepon kepada yang bersangkutan, ternyata benar memang dia yang membikin himbauan dalam format teks WA . Himbauan itu lalu dikirim kepada beberapa temannya. Dengan maksud agar mereka tidak terlalu fokus kepada hal yang mencekam saat ini. Setiap orang harus berinisiatif membangun imunitas tubuh sendiri agar bermamfaat dalam melakukan aktivitas ke depan. “Saya sebenarnyanya sangat paham tentang segala situasi ini. Makanya saya menggerakan teman-teman saya agar jangan terkukung oleh situasi yang mencekam saat ini,” katanya. Menurut DP, sebelumnya ia bersama kawannya seorang dokter ahli kinesiologi (ilmu gerakan fisik) sudah melakukan pengujian kepada beberapa orang di sekitarnya pada pagi hari Senin 23 Maret 2020. Dari hasil pengujian secara kinesiology, Dharma menemukan ada dua orang ajudannya yang tubuhnya lemah. Selanjutnya mereka semua diminta berjemur bersama Dharma selama 10-20 menit. Ternyata setelah dijemur dan dilakukan pengujian lagi secara kinesiologi, imunitas tubuh kedua ajudannya tersebut menguat kembali dan dokter tadi menyatakan yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Menurut Dharma tubuh yang lemah adalah pintu masuk segala macam virus dan penyakit ke dalam tubuh manusia. Ini disebabkan terganggunya sirkulasi meridien (saluran-saluran energi) di dalam tubuh manusia. Tetapi setelah tubuh dijemur matahari pada pukul 10 pagi, saluran-saluran meridien tersebut akan pulih seperti sediakala. “Imunitas tubuh kita langsung bangkit setelah berjemur persis jam 10 pagi selama 10-20- menit saja,” katanya. Sebab itulah, sore harinya dia langsung ketak-ketik di tombol handphone-nya tentang tips membangkitkan imunitas tubuh untuk menangkal segala macam virus. Setelah diketik, DP kirimkan kebeberapa kawan-kawannya, yang kemudian memforward ke kawan-kawannya lagi, sehingga menjadi viral bahkan ada yang membuat dalam format meme. Menurut Dharma, matahari adalah anugrah dari Tuhan yang harus kita nikmati setiap hari dengan penuh rasa bersyukur. Matahari bukan sekedar diciptakan Tuhan untuk menerangi bumi seperti yang dipahami kebanyakan orang selama ini. ‘’Ini obat gratis yang difasilitasi Tuhan untuk menjaga kesehatan manusia. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, berjemur segera besok pagi,” kata Dharma kepada penulis. Apa boleh buat. Dari pada menunggu pengumuman resmi pemerintah tentang obat paten anti virus yang sedang mewabah sekarang ini, yang entah kapan ditemukan. Namun setelah mendapat tips tersebut, keesokan paginya penulis langsung berjemur matahari persis jam 10 pagi. Memang terbukti badan kita langsung enak dan segar. Dari pemantauan penulis, sejak kemarin memang sudah banyak netizer yang pamer di medsos sedang berjemur mulai jam 10 pagi. Jadi, tidak perlu diperdebatkan lagi tentang bagaimana cara mengobati dan mencegah penularan virus mematikan ini. Yang harus segera kita lakukan adalah membangkitkan kekebalan tubuh kita masing-masing dari segala serangan virus penyakit dengan berjemur matahari pada jam 10 pagi. Dalam situasi mencekam seperti sekarang ini, kita memang harus melakukan segala ikhtiar untuk menyembuhkan dan melindungi diri kita dari serangan segala virus. Tapi ingatlah, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan matahari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Semoga kita selamat dari serangan virus jahannam ini. Penulis addalah Wartawan Senior
POPULER
