OPINI
Penanggulangan Covid-19: Sultan Tuntut Transparansi, GFI Pinta Kontribusi Fadilah Supari
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Bowono X menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai Sultan belum transparan soal wilayah yang masuk kategori zona merah penyebaran Virus Corona. Menurut Sultan, Pemerintah Provinsi pun sempat mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo, sebenarnya daerah mana yang masuk zona merah. “Yang kami tahu (zona merah) itu selama ini kan hanya Jakarta dan sekitarnya saja,” ujarnya. “Pemerintah kan tidak mau memberitahu, padahal (informasi) itu berguna buat pemerintah daerah menyusun kebijakan,” ujar Sultan di Jogjakarta, seperti dilansir Tempo.co, Senin (30 Maret 2020). Karena pemerintah pusat masih diam soal peta zona merah sebaran Corona itu, kata Sultan, maka sampai saat ini tidak ada satu pun gubernur di Jawa yang menyatakan menolak para pendatang. Ruang gerak warga dari mana pun praktis masih terbuka lebar untuk ke manapun. Sultan khawatir, tanpa ada informasi jelas soal zona merah ini, maka penyebaran virus akan makin mudah. Sehingga, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih sulit dan beban penanggulangan bertumpuk ke daerah. “Misalnya ada warga dari zona merah (terpapar Corona), masuk wilayah yang sebenarnya zona hijau (belum banyak terpapar Corona), atau sebaliknya dari zona hijau masuk zona merah, lama-lama jadi merah,” ujar Sultan. Sultan pun berharap minimnya informasi soal zona ini segara disikapi. Misalnya memang suatu daerah dinyatakan zona merah, maka perlu diatur kebijakan yang mendukungnya. Seperti mengatur penggunaan moda transportasi umum dan pribadi. Jangan sampai, kata dia, sarana transportasi dari zona merah beroperasi masuk ke zona hijau. “Hal begini harus jelas bagi saya kalau untuk memutus penularan virus itu,” ujarnya. Sebenarnya bukan hanya soal zona merah yang selama ini tidak “dibuka” Pemerintah Pusat. Tapi, masalah data mana yang harus dipegang rakyat, juga menjadi soal. “Data mana yang dipegang rakyat,” tanya dr. Tifauzia Tyassuma. Perkuat Imunitas Menurut Dokter, Peneliti, dan Penulis AHLINA Institute ini, pada hari ke-30 dan seterusnya, sulit bagi kita memegang data laporan kasus yang disampaikan Jubir Convid-19 setiap hari. Data yang disampaikan Jubir itu berasal dari data kasus yang ditemukan berdasarkan laporan Rumah Sakit dan Daerah, yang tentu kita tahu, jauh lebih sedikit dibandingkan kasus positif yang seharusnya tertapis. “Dan jauh lebih sedikit lagi dibandingkan kasus riil yang terjadi di lapangan,” ungkap Dokter Tifa. Lalu Data apa yang harus jadi pegangan, supaya kita tahu perkembangan kasus Covid-19 ini? Mau tak mau, suka atau tidak suka, yang bisa menjadi pegangan valid adalah Model Prediksi Epidemiologi. Di bawah adalah infografik dari BAPPENAS. “Angkanya malah jauh lebih fantastis dari angka yang saya peroleh,” lanjut Dokter Tifa. Puncak kasus menurut versi Dokter Tifa sebesar 1.240.000 orang dengan jumlah kematian mencapai 104.160 orang. (Perlu segera siapkan kuburan massal dengan protokol jenazah pandemi yang harus segera disosialisasikan kepada seluruh Daerah). Puncak kasus menurut versi Bappenas sebesar 2.500.000 dengan jumlah kematian 210.000 (berdasarkan case fatality rate 8,4% realtime). “Mengapa saya bilang bahwa, setelah kasus ke 1.000+ tercapai, sulit bagi kita mempercayai Data kasus yang dilaporkan oleh Jubir?” tanya Dokter Tifa. Karena: 1. Screening test yang dibeli dari China hanya 500,000 dan itupun tidak terbagi merata, dan hanya orang-orang tertentu, justru dengan risiko minimal, yang mendapat fasilitas Rapid Test. 2. Diagnostic test seperti PCR jumlahnya sangat terbatas, hanya bisa dilakukan di 13 Rumah Sakit di Indonesia dari 3.000 Rumah Sakit yang ada, dan beberapa lembaga tertentu. 3. Tidak adanya mekanisme penyisiran kasus di setiap daerah, akibat dari sangat sedikitnya fasilitas pemeriksaan untuk menapis Covid-19 ini. Maka percaya atau tidak percaya, kita harus percaya kepada Model Prediksi yang dibuat oleh Para Ahli Epidemiologi. “Menurut perhitungan saya, hari ini, akhir Maret 2020, kasus tertapis sekitar 6.000 dengan jumlah kasus riil 162.000, di 30 Provinsi dengan 50% kasus di DKI Jakarta,” ungkap Dokter Tifa. Jadi, sekarang Rakyat Indonesia bergerak menjadi ODP (Orang dalam Pemantauan) dan PTG (Pasien Tanpa Gejala). Dokter Tifa bertanya, “Intervensi apakah yang bisa dilakukan pada titik sekarang untuk – setidaknya – melandaikan grafik?” Satu usulan Dokter Tifa: Perkuat Imunitas Diri Anda Dan Keluarga. Buat Mikrobiota Usus Anda Menjadi Pabrik Imun. Beri Mereka Makan Banyak Tetumbuhan Sesegar Mungkin. Hayuuk lakukan! Perlu Fadilah Supari Ada yang menarik dari Rekam Jejak mantan Menkes Siti Fadilah Supari: Perangi Flu Burung, Melawan Hegemoni WHO, Membongkar Laboratorium Bertujuan Ganda NAMRU-2 AS Dari Rekam Jejak itulah Global Future Institute (GFI) dalam siaran persnya menyatakan, guna menghadapi Pandemi Global Covid-19 dan Perang Biologis, Indonesia Perlu Hadirkan Kembali Siti Fadilah Supari. Mengingat gentingnya keadaan terkait Pandemi Global Covid-19, yang disertai dengan gelombang kecemasan dan rasa ketakutan yang kian meluas di berbagai daerah dari berbagai penjuru nusantara, maka bangsa dan negara saat ini bukan saja memerlukan keahlian dan kecakapan teknis di bidang kesehatan maupun kedokteran. Menyadari kenyataan bahwa meluasnya wabah Pandemi Global virus corona yang bermula dari Wuhan, China, pada perkembangannya tidak saja kita pandang sebagai murni masalah kesehatan. Melainkan juga meluas lingkupnya pada bidang politik-keamanan, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan, maka perlu menghadirkan figur-figur bidang kesehatan dan kedokteran, namun tidak terpaku dan terbelenggu pada bidang spesialisasinya. Melainkan sosok yang berbasis kedokteran dan kesehatan namun punya perspektif Ketahanan Nasional yang mampu mengintegrasikan berbagai sudut pandang keilmuan. Dan mampu mengaitkan satu isu dengan isu lainnya, secara terintegrasi. Menyadari kenyataan bahwa GFI memandang Pandemi Global Covid-19 yang saat ini juga melanda Indonesia, maka fenomena wabah Covid-19 sudah harus dilihat dalam perspektif Perang Biologis antar-negara-negara adikuasa. “Sehingga kasus Covid-19 hakekatnya merupakan Perang Nir-militer. Yang mana dampak dan kerusakannya tidak kalah dahsyatnya daripada Perang Militer,” kata Direktur Eksekutif GFI Prof. Hendrajit. Sosok yang sudah terbukti melalui reputasi maupun rekam jejaknya semasa menjabat sebagai Menkes dalam memerangi flu burung dan flu babi, Siti Fadilah Supari merupakan sosok yang mumpuni untuk kembali dilibatkan dalam menghadapi situasi yang kritis dan pelik terkait Pandemi Global Covid-19 ini. Maka dari itu, “Kami dari Global Future Institute (GFI), mendesak pemerintah Indonesia untuk memanggil kembali mantan menteri kesehatan Ibu Siti Fadilah Supari, sebagai aset bangsa, untuk ikut berkontribusi memerangi virus Corona,” katanya. *** Penulis Wartawan Senior.
Jangan Paranoid, Hanya Testing The Water
By Tony Rosyid Jakarta FNN – Kamis (02/04). Darurat Sipil. Ini "testing the water". Tes gelombang. Lempar, dan menunggu reaksi publik. Riak kecil, lanjut. Ada gelombang besar, batalkan. Ini teori umum. Sering dilakukan banyak orang, terutama di arena politik. Hanya saja, untuk era pemerintahan sekarang, "testing the water" sepertinya sudah jadi pola. Terlalu sering, sehingga mudah dibaca. Sebelumnya, pemerintah pernah melempar gagasan RUU KPK. Riaknya kecil. Protes hanya di kalangan mahasiswa. Maka, jalan terus. UU KPK pun disahkan. Apalagi dapat full dukungan dari DPR. Hal yang sama terjadi ketika pemerintah memunculkan nama Ahok untuk jabatan Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina. Riaknya kecil, lanjut. Dicoba lagi wacanakan ibukota baru dan Ahok yang menjadi Kepala Otorita-nya. Khusus untuk soal terakhir ini, pemerintah masih dalam proses membaca riak atau gelombang yang akan dihadapi. Begitu juga dengan RUU Omnibus Law. Kali ini yang dihadapi adalah kaum buruh. Sejauhmana kekuatan buruh melakukan konsolidasi. Ini akan menjadi kalkulasi maju-mundurnya pemerintah terkait RUU Omnibus Law tersebut. Jadi, wacana darurat sipil sebagai upaya menghadapi covid-19 nampaknya juga menggunakan pola "testing the water". Lempar dulu ke publik. Ternyata, reaksi rakyat sangat besar. Hampir semua elemen bangsa menolak. Gelombangnya terlalu dahsyat. Gak mungkin dilawan. Maka, pemerintah pun menarik kembali gagasan itu. Meski "dibatalkan", gagasan darurat sipil masih menyisakan pertanyaan di benak rakyat. Apa yang memicu gagasan ini muncul? Mungkin pemerintah terlalu paranoid. Mirip seperti anda juga. Paranoid. Banyak orang saat ini jadi paranoid ketika hadapi covid-19. Imbauan social and physical distancing, membuat banyak orang saling curiga. Jangan-jangan ODP. Atau malah positif corona. Sedang duduk di kursi, berpikir kursi diduduki corona. Pegang plastik, berpikir corona ada di plastik. Makan di warung, takut corona ikut makan. Begitulah situasi sekarang. Serba paranoid! Pemerintah nampaknya mengalami hal yang sama. Kali ini bukan karena covid-19, tetapi karena takut jatuh. Apalagi jika dengar Syahganda Nainggolan bicara. “Pemerintah akan jatuh sendiri. Bukan dijatuhkan. Hanya menunggu waktu”. Ngeri kali bicaranya bang. Emang ada pemerintahan yang jatuh tanpa dijatuhkan? Saya kasih tahu, pemerintah sekarang dalam posisi masih sangat kuat. Gak ada pihak yang punya nyali, keberanian, apalagi kemampuan untuk menjatuhkan pemerintah. Dukungan masih solid. TNI, Polri, parlemen dan buzzer masih terlihat kompak. Aman-aman saja. Gak perlu takut pemerintah. Kecuali dua hal terjadi. Pertama, jika ekonomi ambruk. Covid-19 berlanjut sampai kuartal III dan IV. Ini juga akan tergantung kepada ketahanan ekonomi kita. Kalau bener-bener ambruk, siapapun presidennya akan berat untuk bertahan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Kedua, PDIP menarik diri dari koalisi. Mungkinkah itu terjadi? Dalam politik, tak ada yang mustahil. Apalagi hubungan Jokowi-Mega terus berjarak. Bahkan makin renggang. Kalau dua hal ini tak terjadi, maka pemerintah masih aman. Soal ekonomi, Indonesia masih cukup kuat untuk bertahan. Diantara negara G20 yang dihajar covid-19, Indonesia termasuk salah satu negara yang secara ekonomi masih cukup mampu bertahan. Pertumbuhan ekonomi masih ada, meski 1 persen. Selain China 1 persen, dan India 2,1 persen. Jadi, jangan bersikap berlebihan. Darurat sipil itu berlebihan. Terlalu politis. Akhirnya, paranoid sendiri. Cadangan fiskal masih aman untuk tahun ini. Itu katanya. Ah, sok tahu soal ekonomi. Lagi belajar. Jadi, 405,1 triliun yang disiapkan pemerintah pusat untuk hadapi covid-19 dengan semua dampak sosial-ekonominya menjadi bukti Indonesia punya uang. Dari mana? Entar pemerintah yang jelasin. Kita berharap, 405,1 triliun itu bener adanya, dan bener pula diimplementasi. Jangan sampai ada korupsi di tengah pandemic virus corona. So, jangan semuanya dilihat dari perspektif politik. Ini yang membuat semua langkah pemerintah terkesan jadi sangat politis. Darurat sipil itu politis. Akibatnya, pemerintah kehilangan arah. Gak fokus. Penuh curiga. Terlihat bimbang, yang membuat kinerja nggak terukur. Gamang ketika mau ambil keputusan. Terkesan lelet dan lambat. Habis energi. Menguras biaya yang hanya dinikmati para buzzer. Nah, kalau anda bertanya kenapa pemerintah "seperti" punya kekhawatiran dijatuhkan? Pertama, mungkin dibayang-bayangi oleh persoalan politik masa lalu yang sepenuhnya belum tuntas. Pemerintah belum berhasil mengajak rakyat untuk move on. Ini menyangkut soal kinerja dan komunikasi politik pemerintah yang belum mampu merubah persepsi politik dan sikap rakyat. Kedua, akibat gagalnya pemerintah ajak rakyat untuk move on, gelombang oposisi rakyat masih sangat terasa dan terus bergema. Dinamika di medsos dan hasil sejumlah survei memotret ini semua. Ketiga, diduga ada sejumlah oknum di lingkaran dalam dan luar istana yang secara konsisten melakukan provokasi dan menakut-nakuti pemerintah. Mereka membuat pemerintah seolah-olah terancam. Dari sini, wacana darurat sipil muncul. Dengan darurat sipil, para oknum ini berharap akan dapat peran dan bisa eksis kembali. Bersyukur, pemerintah gak jadi memutuskan darurat sipil. Ini keputusan yang tepat dan logis. Semoga gak lagi paranoid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Memanusiakan Rakyat, Pilihan Jalan Kosntitusional Anies
By Dr. Ahmad Yani, MH Jakarta FNN – Kamis 902/04). Pandemi corona atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Virus ini bermula dari Kota Wuhan, China, kini menjadi wabah yang menakutkan bagi masyarakat dunia. Tidak saja negara maju, negara berkembang, maupun negara terbelakang juga berupaya menyelamatkan warganya agar tidak terpapar dan kasus meluas. Berdasarkan klaim Pemerintah Pusat, Covid-19 kali pertama masuk Indonesia pada 2 Maret 2020. Sebelum terdeteksi, para pemangku kebijakan negara menunjukkan optimismenya, bahkan dengan kalimat-kalimat yang seakan mendahului kehendak Tuhan. Kalimat yang semestinya tidak pantas dan layak terlontar dari mulut pejebat Pemerintah Pusat. Optimisme berbalik fakta dalam realitasnya. Pemerintah tidak mampu mengelak. Covid-19 masuk juga ke tanah air. Pencegahan yang lamban dan penanganan yang tersendat, memperlihatkan bahwa negara tidak berdayaan mengatasi wabah yang begitu cepat menjalar. Kritik dan masukan terlontar. Malah keterlibatan masyarakat dalam menangani Covid-19 lebih cepat ketimbang negara. Kemajemukan dengan gugusan geografis kepulauan, memperlihatkan kesigapan masyarakat dan mengesampingkan persoalan-persoalan politik. Masyarakat Indonesia bergotong royong melakukan langkah-langkah yang fokus pada pencegahan dan pemulihan akibat terdampak. Targertnya agar Covid-19 tidak merambah lebih luas lagi. Lalu dimana negara? Dimana Pemerintah? Konstitusi kita, dalam paragraf keempat secara gamblang menegaskan, "dibentuknya pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Kemudian, berkewajiban "menyejahterakan, mencerdaskan, memberi kedamaian dan keadilan sosial". Pada konteks inilah Indonesia adalah negara yang memanusiakan manusia. Jalur Konstitusional Anies Kembali kita melihat kualitas sosok Anies Baswedan sebagai kepala Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan memanusiakan manusia bagi warganya. Sebab kini secara persentase, warga DKI Jakarta sangat besar dibandingkan provinsi lain yang terpapar Covid-19. Pemahaman dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta atas kehendak warganya. Sejalan dengan alur perintah pembukaan UUD 1945. Mendahulukan kesehatan dan keselamatan warganya dalam koridor konstitusi. Tecermin dari nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan melalui berbagai kebijakannya menangani pandemic Covid-19. Sehinga, hak warga atas pelayanan, kesejahteraan, dan kesehatan tetap diberikan. Sayangnya, keinginan Anies mencegah penyebaran wabah yang begitu masif tidak selalu berjalan baik. Beberapa kebijakan ditolak oleh Pemerintah Pusat. Seperti pembatasan transportasi publik, karantina wilayah (lockdown), dan menyetop operasional bus dari dan ke Jakarta. Permasalahannya bukan terletak di Anies, melainkan pihak-pihak yang lebih berpikir dari dudut-pandang politik kekuasaan dengan dalih peraturan perundang-undangan. Sebagai orang hukum, saya tidak sepenuhnya memahami tentang kesehatan. Sependek sepengetahuan saya, lockdown merupakan tindakan membatasi aktivitas penduduk sebagai respons atas menyebarnya wabah untuk melindungi segenap rakyat. Lockdown atau istilah apa pun, merupakan langkah konstitusional Anies dalam melokalisasi keberadaan virus. Bukan saja bagi yang tertular, tetapi dapat mengidentifikasi di lokasi mana saja wabah virus berkembang. Dengan begitu, pemetaan keberadaan virus akan lebih mudah. Juga untuk memutus mata rantai penyebarannya. Untuk Keselamatan Secara konstitusional, kehendak Anies itu tidak dalam zona pelanggaran konstitusi. Justru sebaliknya, konstitusi menjadi kabur, ketika pusat membawa persoalan kemanusiaan ini ke ranah ekonomi politik. Akibatnya, akan banyak warga Jakarta yang terdampak wabah. Melalui penerapan lockdown, Anies sebenarnya juga mendorong peran negara dalam melindungi masyarakat Jakarta. Ketika lockdown diberlakukan, Pemerintah Pusat wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar warga dan pakan ternaknya. Ini diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Masyarakat, khususnya pekerja informal yang beraktivitas di luar ruang dan risiko terpapar Covid-19 besar kemungkinan akan senang. Sebab, mereka tidak perlu lagi pergi keluar rumah dan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh negara. Sayangnya, Pemerintah Pusat berkehendak lain. Presiden Jokowi justru memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Opsi PSBB tersebut, ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan tersebut tentu langkah mundur dan mengecilkan peran negara. Karena tidak ada lagi ketentuan yang mengikat bagi Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar rakyat dan pakan ternaknya. Baik dalam UU Kekarantinaan Kesehatan maupun PP PSBB. Dalam Pasal 4 ayat (3) PP PSBB, pemerintah memang diminta penerapan pembatasan sosial dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Namun, tujuannya agar langkahnya tidak mengganggu distribusi dan akses masyarakat. Bukan lagi kewajiban pemenuhannya atau penyediaannya. Keputusan ini justru berbahaya dan tidak memanusiakan manusia. Pekerja informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), yang mengandalkan pendapatan harian dari usaha di tempat umum akan terancam. Kelompok masyarakat ini bakal susah makan dan minum. Mereka berisiko tidak bisa berjualan, karena pemerintah berhak menghentikan segala aktivitas di fasilitas publik. Padahal, para pedagang kecil juga terpaksa tetap berjualan di tengah besarnya ancaman "musuh kasat mata ini”, demi memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Apalagi, negara tidak lagi menanggungnya, sebagaimana skenario lockdown. Apa akhirnya? Keputusan PP PSBB berpotensi menyebabkan terjadinya gejolak sosial. Apabila pelarangan terhadap aktivitas pekerja informal di tempat umum dilakukan secara masif. Niat menyelamatkan nyawa dari ancaman Covid-19 berujung pada kemungkinan konflik horizontal antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Penulis adalah Anggota DPR/MPR 2009-2014, Advokat dan Dosen FHdan FISIP UMJ. #Masyumireborn
Perpu Corona Aneh, "Korupsi Dana Stimulus Tidak Boleh Dipidana"
Pasal 27 ayat (1) Perpu 01 tahun 2020 ini mengatakan “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah …. merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”. Ayat (2) dan ayat (3) menegaskan semua pihak tidak bisa digugat dan dituntut. Luar biasa perlindungan itu. Enak sekali menjadi pejabat yang mengelola dana stimulus. By Anthony Budiawan Jakarta FNN – Kamis (02/04). Setelah terkesan main-main dalam menangani wabah Covid-19 selama sebulan, pemerintah akhirnya memberi stimulus Rp 405,1 triliun untuk memerangi wabah dan krisis ekonomi. Stimulus terdiri dari empta kelompok. Pertama, bidang kesehatan dapat Rp 75 triliun. Kedua, bidang kemanusiaan alias jaring pengaman sosial dapat Rp 110 triliun. Ketiga, insentif perpajakan dan stimulus KUR (Kredit Usaha Rakyat) dianggarkan Rp 70,1 triliun. Keempat, pemulihan ekonomi nasional diberikan Rp 150 triliun. Krisis ekonomi dan pemberian stimulus di Indonesia mempunyai catatan hitam. Selalu digunakan kesempatan untuk korupsi. Pertama, ketika krisis moneter dan ekonomi tahun 1998. Pemerintah, ketika itu diwakilkan Bank Indonesia (BI), memberi dana bantuan likuiditas (BLBI) Rp 144,5 triliun kepada 48 bank. Tetapi, menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tepat sasaran hanya Rp 6,5 triliun. Sisanya, sekitar Rp 138 triliun menguap, diselewengkan dan dikorupsi. Banyak pelakunya yang sudah dihukum, tetapi banyak juga yang masih lolos dari hukuman. Karena dalam proses hukum, sering kali yang salah bisa jadi benar, sehingga lolos mereka. Kedua, krisis keuangan global tahun 2008. Bank Century pada awal Oktober 2008 mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah turun tangan memberi pinjaman dan suntikan likuiditas hingga Rp 6,7 triliun, yang kemudian ternyata bermasalah. Proses hukum berjalan hanya untuk beberapa orang saja. Yang lain sepertinya kebal hukum. Sampai sekarang, kasus ini tidak tuntas. Sisanya menguap. Melihat pengalaman di atas, masyarakat patut curiga krisis sekarang juga rentan untuk disalahgunakan. Apalagi Perpu No. 1 tahun 2020 tersebut seolah-olah sudah disiapkan untuk melindungi para pejabat dari jerat hukum pidana. Perlindungan ini tercantum di Pasal 27. Pasal 27 ayat (1) Perpu ini mengatakan “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah …. merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”. Ayat (2) dan ayat (3) menegaskan semua pihak tidak bisa digugat dan dituntut. Luar biasa perlindungan itu. Enak sekali menjadi pejabat yang mengelola dana stimulus. Pasal 27 ini tidak pantas dan tidak layak ada di negara yang mengedepankan supremasi hukum. Negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, seharusnya ditolak. Karena, tidak mungkin semua biaya pengeluaran dari stimulus ini harus dianggap sah. Ini namanya aji mumpung. Pasal 27 ini jelas membuka peluang untuk pejabat negara melakukan perampokan keuangan negara. Perampokan itu melalui stimulus secara besar-besaran dan terang-terangan. Karena, mungkin saja terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam menggunakan dana stimulus tersebut. Seperti terbukti di dua krisis ekonmi sebelumnya tahun 1998 dan 2008. Misalnya, pengadaaan peraalatan kesehatan seperti masker, Alat Perlindungan Diri (APD), ventilator dan lainnya. Apakah biaya sebesar apapun harus diterima dan dianggap sah? Apakah proses pengadaannya boleh menyimpang dari proses normal? Kalau ternyata biayanya jauh lebih tingga dari harga normal, apakah juga dianggap sah? Kalau belinya hanya dari satu atau dua pemasok saja, apakah juga harus dianggap sah? Apakah tidak boleh diselidiki lebih lanjut tentang keungkinan ada kolusi dalam proses pengadaannya? Nilai “proyek” bidang kesehatan ini Rp 75 triliun, sangat besar, dan akan dilaksanakan secara cepat. Seluruh komponen bangsa seharusnya bersama-sama mengawasi agar stimulus yang besar ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang sedang tertimpa musibah Covid-19. BPK, DPR, Kepolisian, KPK serta semua komponen masyarakat seharusnya wajib turut mengawasi. Agar terjadi transparansi, hasil pengadaan barang harus diumumkan ke masyarakat. Berapa jumlah pembelian masker, APD, ventilator dan seterusnya? Beli dari siapa, dengan harga berapa? Dengan demikian, diharapkan tidak ada monopoli atau kartel yang bisa mengakibatkan terjadi kerugian negara. Semoga tidak ada penguasaan impor oleh sekelompok pengusaha yang dekat dengan penguasa. Dan juga, izin impor dan izin produksi barang-barang tersebut harus dibuat seterang-terangnya. Jangan usaha kecil disusahkan dan pengusaha besar dipermudah. Begitu juga dengan bantuan kepada masyarakat, baik pangan, non pangan, dan bantuan tunai. Semua harus dibuat transparan dan diumumkan secara rinci. Jumlah penerima bantuan per Provinsi, Kabupaten atau Kota dan desa. Setiap bantuan tersebut harus diketahui oleh perangkat desa sampai Provinsi. Bukan hanya oleh Kementerian terkait di pusat. Terakhir, stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggarannya Rp 150 triliun. Belum jelas bagaimana pelaksanaannya. Sekilas, bantuan ini terkait dengan rencana penerbitan surat utang negara yang dinamakan recovery bond. Sedang diupayakan, bond ini bisa dibeli langsung oleh BI, yang menurut UU tentang BI saat ini, BI tidak boleh membeli bond secara langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk membuat BI membeli bond dari pemerintah ini mungkin atau legal, maka pemerintah harus mengeluarkan Perpu lagi, yang menghapus larangan tersebut. Hasil uang dari penerbitan surat utang recovery bond ini akan diberikan secara langsung kepada perusahaan, sebagai pinjaman dari pemerintah. Cara ini bisa bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya, pemerintah tidak boleh memberi pinjaman langsung kepada perusahaan swasta. Bantuan tersebut seharusnya melalui sektor keuangan. Kalau tidak, masyarakat bisa saja curiga bahwa bantuan stimulus hanya disalurkan kepada perusahaan dan pengusaha tertentu yang dekat dengan penguasa. Sekali lagi, demi transparansi, setiap bantuan kepada perusahaan harus diumumkan kepada public. Termasuk jumlah bantuan yang akan diberikan. Transparansi di atas sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kemungkinan juga penyalahgunaan dana stimulus. Pasal 27 Perpu No 1 Tahun 2020 seyogyanya dihapus. Meskipun dihapus, diharapkan tidak ada yang terpidana korupsi karena transparansi di atas. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
"Kembali Kepada Peradaban Yang Fitrah"
By Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM. MH. Jakarta FNN- Kamis (02/04). Fenomena yang saat ini terjadi merupakan rangkaian proses dari upaya manusia-manusia yang tidak takut Tuhan untuk membangun sebuah "Peradaban yang tidak fitrah". Apa itu? Peradaban yang tak fitrah adalah peradaban yang dibentuk menurut rancangan manusia dunia. Yang menjauhkan umat dari rancangan Sang Pencipta. Tuhan tidak menghendaki manusia membangun peradaban duniawi yang tidak fitrah. Sejak semula manusia dirancang untuk hidup seturut kehendak-Nya, bukan sebaliknya. Hidup menurut kehendak dunia sudah pasti akan menghancurkan manusia itu sendiri. Peradaban duniawi yang dibangun hanya berdasarkan pemikiran yang dipengaruhi hawa nafsu. Sifatnya fana dan pada akhirnya akan jadi peradaban yang dipenuhi oleh hati yang jahat. Hasilnya, manusia penuh dengan keserakahan. Manusia-manusia yang dikuasai penuh oleh hawa nafsu ini sedang berupaya untuk membangun sebuah sistem peradaban baru: “SATU SISTEM PERADABAN GLOBAL”. Ini adalah suatu sistem peradaban yang dirancang menurut hukum-hukum dan gagasannya sendiri, dengan tujuan memperkokoh eksistensinya secara berkelanjutan. Kemudian dunia akan digiring untuk meniadakan batas antar negara, melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya “dipaksakan”. Untuk apa? Jelas. Demi terwujudnya “SATU SISTEM PERADABAN GLOBAL” paling efektif di seluruh dunia. Tidak hanya sampai di sini. Bersiaplah. Sebuah pemaksakan “SATU AGAMA GLOBAL” pun sedang dalam perjalanan. “SATU AGAMA GLOBAL” ini akan membawahi seluruh agama yang ada. Agama global ini dihadirkan untuk mengatur kebijakan dan doktrin-doktrin yang harus ditaati oleh semua agama yang ada, demi terwujudnya agenda milik “SATU PERADABAN GLOBAL”. Otomatis, kita akan dipaksa tunduk pada kehendak dunia. bukan lagi pada kehendak Tuhan. Ada tiga program besar dari Peradaban Global, yaitu : Money (Penguasaan sistem moneter dunia), Power (Pengelolaan sistem pemerintahan dunia dengan memberi sejumlah dana dalam berbentuk hutang), dan Control Population (Pengendalian jumlah penduduk dunia). Program terakhir dari Peradaban Global adalah Pengendalian Populasi (Control Population). Pertambahan jumlah penduduk saat ini dianggap tidak akan mampu diimbangi oleh produksi pangan, dan ketersediaan lahan yang terus mengalami kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Ini “dihembuskan” agar mereka dapat mewujudkan Peradaban Global yang sudah mereka cita-citakan. Mereka menganggap pengendalian populasi adalah kunci paling penting dalam mewujudkan agendanya yang selalu hanya mereka dasarkan pada nilai material (metode penilaian kuantitatif). Agenda Pengendalian Populasi ini bersifat pragmatis tanpa memperdulikan nilai-nilai moral (penilaian kualitatif). Saat ini, di seluruh dunia, generasi muda, apapun agama dan ideologinya, sedang mengalami "cuci otak”. Serempak diajak mengikuti seluruh agenda global demi mewujudkan Peradaban Global. Jika saja kita bijak membaca tanda-tanda zaman, jelas semua yang baru saja kita baca ini melawan kehendak Tuhan. Dan resikonya jelas. Bagi mereka yang setia kepada Tuhan akan terus ditekan dan disingkirkan. Sedangkan yang bersedia kompromi dengan keinginan dunia, akan diberi tempat dan didukung HABIS-HABISAN. Bersiaplah. Jika tidak dicegah, peradaban global akan segera berdiri di muka bumi ini. Tidak lama lagi. Apa yang sedang terjadi sekarang diizinkan Tuhan untuk memisahkan manusia dari dunia palsu yang sedang dibangun. Atas seizin-Nya, dengan situasi saat ini, manusia hendaknya mulai berpikir tentang keselamatan. Sadar bahwa kematian bukan tentang kematian tubuh yang sementara, tetapi kematian jiwa yang sifatnya kekal. Ini bukan main-main. “Heaven is real and so is hell. Jangan sudi dijadikan tumbal”. Ini seharusnya kita maknai sebagai peringatan yang sangat keras dari Tuhan. “Segera berpaling dari hidup yang bergelimang dosa”. Saat ini, dunia butuh seseorang yang berani memperkatakan bahwa dunia harus segera bertobat. Dan sebagai bagian dari dunia, demikian pula dengan Indonesia, kita dukung pemimpin kita agar dengan keteladananannya mampu membuat sebuah kegerakan “mengajak rakyat bertobat”. Hanya ini kunci utama (master key) yang akan menyingkirkan wabah yang sedang terjadi, yang melumpuhkan kita semua di beberapa waktu terakhir ini. Momen inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk segera berpaling kepada-Nya. Menempatkan Tuhan sebagai Pemimpin yang tidak diganggu kedaulatan-Nya. Ia menunggu, Ia sudah sangat rindu kita berbalik, memberi respons yang tepat. Dan yang bijaksana hendaklah ia mendengarkan dan mengubah cara hidupnya. Nuswantara Nu: Makhluk Swa: Mandiri Anta: Menuju Ra: Tuhan Kembali fitrah, menempatkan Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber utama dari segala sumber kehidupan kita semua. Nuswantara, inilah peradaban yang fitrah. “Bangkit. Indonesia bangkit. Bangsa pemenang, bahkan lebih dari pemenang”. Viva Republik Indonesia #gerakanindonesiajemurpagi
Testimoni (2): Tunjang Kesehatan, Pasutri Dokter Konsumsi Probiotik Siklus
Oleh Mochamad Toha Surabaya, FNN - Selama ini yang sudah konsumsi varian Probiotik Siklus (PS) ternyata bukan hanya sebatas anggota Grup Probiotik Siklus (GPS) saja. Dari kalangan paramedis, seperti dokter pun ada yang sudah dan mulai konsumsi PS. “[26/3 22:42] +62 815-7927-XXX: Sy mau berbagi info bahagia. Setidaknya usaha sy ada hasilnya.” “Bbrpa hari yll sy sempat sampaikan di sini, teman sy yg suami istri dokter. Suaminya sempat demam 5hr plus batuk2, 3 hr nya sempat tangani covid. Sy sarankan pakai g10+bio imun plus biosel utk anak2nya dan pengharum ruangan.” “Alhamdulillah hari berikutnya kondisinya membaik. Target sy adl bagaimana agar mereka berdua (krn kedua nya dokter praktek di RS di Jkta) bs menjadi wasilah u penyebaran PS ini utk menyelamatkan byk nyawa.” “Alhamdulillah masya Allah, atas pertolongan Allah, kmd atas doa dr teman2 semua, stlh melalui diskusi yg ckp panjang, berbalas WA, dgn sedikit pemahaman yg sy miliki, alhamdulillah mereka paham dan bs menerima teori ini.” “Dan skrg keduanya ingin mempromosikan produk ini ke rekan2 sejawatnya (untuk bs mengatasi kondisi saat ini).” “Mohon doanya terus agar usaha ini membuahkan hasil. Sangat berharap sekali kondisi saat ini tidak semakin memburuk dan bisa berangsur membaik.” “[26/3 22:47] Formulator: Alhamdulillah, dengan ketelatenan kita semua, secara perlahan teori ini akan bisa diterima dan terbukti kebenaran-Nya.” “PS itu kebenarannya alamiah, obyektif ....dan bahkan ada yg bilang absolut, karena sesuai sunnah Nya.” “Penggunaan PS untuk teman yg dari zona merah covid 19. Teman kantor ada acara dinas di malang pada tgl 10 - 11 Maret 2020. Pada tgl itu berkunjung ke mall dan pertokoan. Tgl 18 Maret mengalami flu berat, batuk, badan panas, lemes, tenggorokan sakit.” “Periksa dokter diberi obat. Tgl 23 Maret periksa ke puskesmas dan dinyatakan sebagai ODP dia harus isolasi diri selama 14 hari, dan tgl 23 Maret itu juga disamping minum obat dari Puskesmas juga minum biosyafa: “G17 dosis 3x3 sendok, bioimun 3x1 sendok, biozime super 10 tetes. Alhamdulillah ternyata perkembangannya bagus.” “Tgl 25/3 10.04 Badan sudah enakan Pak,,,tidak demam, tenggorokan sudah jauh membaik, batuk masih, pilek masih, tp sudah jauh membaik jg dr sebelumnya. Tidak ada sesak, nafsu makan mulai naik.” “Tgl 25 Maret malam. Alhamdulillah Pak baikan. Batuk msh ada, pileknya agak berkurang. Tgl 26 Maret, alhamdulillah baik Pak...” “Tgl 27 Maret. Sudah jaraaaaaang sekali pak batuk sm pileknya. Paling kalau malam saja, itupun tdk parah... Tenggorokan sudah biasa saja... Ini info ybs langsung.” “Terima kasih biosyafa. Semoga menjadi solusi dari wabah Corona ini.” [20:28, 3/27/2020] +62 878-8678-2xxxx: Assalamu'alaykum.. Sy Safa..Kami tinggal di Jakarta." "Suami kadang pulang dari kerja tiba2 batuk, flu, demam. Langsung saya kasihkan biozime super 10 tetes plus g12 2 sendok takar. Paginya alhamdulillah udah lebih baik. Masih ada sedikit batuk, flu dan demam, saya kasihkan terus biozime super 5 tetes dan g12 2 sendok takar sampai sehat. Alhamdulillah cepat masa recovery-nya." "Saya pun sempet ketularan juga. Batuk, demam, tenggorokan gatal. Langsung aja minumin biozime super dan g12 saat terasa gejala. Alhamdulillah langsung enakan setelah minum." "[20:30, 3/27/2020] +62 878-8678-2xxx: Sempet saya dan suami agak sesak nafas juga..Rada panik saat itu.. tapi langsung tenggak biozime super dan g12. Kalo dgn g10 di saya kurang nendang 😁" Perlu diketahui, G8 adalah bakteri komunitas dengan jumlah ribuan strains bakteri tanah (hingga 7500 strains) dan didominasi oleh “sekumpulan bakteri negatif” yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada saat virus – termasuk diantaranya corona – dihadirkan G8, maka – virus ini berasumsi yang dihadirkan di G8 adalah kawan-kawan mereka. Sehingga “virus tidak lagi merasa diserang, tidak lagi merasa disakiti, tidak lagi merasa terancam keberadaannya.” Yang terjadi kemudian, bersama-sama dengan sekumpulan bakteri lengkap pada G8, mereka akan hidup normal, berkembang dan regeneratif sesuai fitrahnya. Keseimbangan Mikrobiota. kemudian yang terjadi. Nah, pada saat semua seimbang, selesai sudah masalah karena tidak lagi ada yang terlalu dominan, tidak lagi ada ketimpangan. Bagaimana cara kerjanya? Ustadz Ali Athwa yang menjadi Tim Probiotik Siklus menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Pada dasarnya, semua ciptaan Allah SWT itu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Manakala tidak ada pasangannya, mereka akan gelisah, lalu mereplikasi dirinya semaximal mungkin. Hal itu dilakukan karena adanya ketakutan/kegelisahan mereka. Dengan menyemprotkan cairan ber-Probiotik Siklus ini di bagian luar tubuh manusia, maka membuat mereka tidak resisten dan tidak berkembang biak terus menerus. Dengan memasukkan BioSyafa – ssalah satu vqarian produk Probiotik Siklus – ini ke dalam tubuh penderita, maka si cantik Corona itu akan menemukan pasangannya, sehingga mereka merasa aman, dan tidak akan melakukan proses regeneratif lagi. “Mereka merasa nyaman, lalu secara bertahap akan menjadi bagian dari mikrobioma tubuh kita,” ungkap Ustadz Ali, mantan wartawan Suara Hidayatullah. Menurut Ustadz Ali, mereka menjadi mematikan dan sangat ganas, karena ketakutannya akan keberlangsungan hidupnya di dunia akan berakhir, makanya mereka berusaha sekuat-kuatnya mempertahankan keberadaan nya di muka ini. Kalau terjadi di dalam tubuh, terutama di saluran pernafasan, mereka akan mengalami proses regenerasi yang sangat cepat. Itu dilakukan sebagai bentuk usahanya untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam proses itulah muncul cairan, sebagai tempat hidup mereka. Hanya saja, cairan tempat hidup mereka itu, bersifat toksik bagi tubuh manusia, sehingga merusak mukosa saluran pernafasan, dan sampai ke paru-paru, merusak paru-paru, lalu paru-paru kaku, tidak bisa bergerak secara leluasa, akibat nafasnya sesak, maka gagal nafas. Dengan memasukkan BioSyafa ini ke tubuh kita, maka si cantik Corona itu sebagian besar akan menemukan pasangannya, sehingga mereka tidak regeneratif lagi, dan bersifat tidak menyakiti lagi. Sisanya, akan dikoloni oleh probiotik yang lainnya. Jadi, tidak bersifat membunuh mereka, tetapi menjadi sahabat mereka, dan mengajak kembali ke habitat dan sifat alamiahnya. Probiotik Siklus BioSyafa ini, menyelesaikan kasus ini, pada sumber masalahnya, yaitu sang pelaku proses penyerangan ini, dan tidak bersifat mematikan mereka. Adapun beberapa obat atau herbal atau jamu yang sering disebut sebagai anti virus atau anti corona, mayoritas sebagai suplemen, yang akan memperkuat daya tahan tubuhnya, bukan pada akar permasalahannya. “Saya haqqul yakin, corona bisa kita selesaikan dalam hitungan hari,” tegas Ustadz Ali. (Bersambung). Penulis Wartawan Senior
Habis Diskon Tarif Listrik Naik?
Pemberian diskon harus merata dan adil. Sebab, tidak sedikit pelanggan 900VA yang secara ekonomi mampu berlangganan 1300VA dan bahkan 2200VA. Misalnya, mempunyai kontrakan rumah puluhan pintu. Oleh Mangarahon Dongoran Jakarta, FNN - KEPUTUSAN pemerintah yang akan meringankan tagihan listrik untuk pelanggan 450VA dan 909VA harus diapresiasi, meskipun belum adil. Diapresiasi karena keputusan itu jelas membantu ekonomi rakyat yang semakin sulit akibat virus China atau virus corona (Covid-19). Ekonom senior Rizal Ramli yang selama ini dianggap "musuh" pemerintah terutama pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) bahkan memuji langkah pemerintah tersebut. Ia menyebutkan keputusan pemerintah itu diharapakan dapat membantu golongan masyarakat menengah ke bawah. Sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo, 24 juta pelanggan listrik 450VA akan gratis alias tidak bayar selama tiga bulan ke depan. Sedangkan 7 juta pelanggan 900VA akan mendapatkan diskon 50 persen. RR cukup fair dalam menyikapi keputusan pemerintah tersebut, meski tetap dibumbui kritiknya dari sisi defisit APBN. Bagi saya, kritik RR itu wajar saja, mengingat dia adalah ekonom senior yang setiap waktu berkutat dengan angka-angka yang berkaitan dengan ekonomi, pembangunan dan sosial. Meski memuji langkah pemerintah dalam hal tarif listrik golongan 450VA dan 900VA, RR kecewa karena pemerintah lebih memilih defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi 5,07 persen ketimbang mengalihkan dana infrastruktur untuk menanggulangi dampak corona. Sebab, dengan defisif dari 3% menjadi 5,07 persen itu sama saja artinya akan menambah utang dan 'cetak uang' dengan bungkus recovery bond. "Nilai rupiah akan semakin jatuh," kata RR. Jika RR kecewa seperti itu, saya juga dan mungkin Anda kecewa karen pelanggan 1300VA dan 2200VA sama sekali tidak tersentuh dalam keputusan pemerintah itu. Saya adalah salah satu dari pelanggan 2200VA. Mestinya kebijakan pemerintah harus adil dengan memberikan diskon yang merata. Menurut yang saya baca, pelanggan 1300 VA dan 2200 VA dikategorikan rumah tangga kecil. Mungkin pelanggan golongan ini rata-rata masuk ekonomi menengah. Tidak menutup kemungkinan secara ekonomi sekarang dan ke depan, atau mungkin juga sebelumnya, sudah masuk kategori golongan masyarakat bawah. Mengapa golongan pelanggan 1300VA dan 2200VA banyak yang masuk ke golongan ekonomi bawah dan belum menurunkannya ke 900VA? Tentu banyak faktor. Pertama, banyak pelanggan 1300VA dan 2200VA yang pensiun atau pun kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kedua, banyak kegiatan usaha rumah tangga yang gulung tikar. Ketiga, kegiatan ekonomi dalam lima tahun terakhir, terutama dua tahun terakhir (2018 dan 2019) turun drastis (pertumbuhan ekonomi nasional pun stagnan pada kisaran lima persen). Mengapa tidak menurunkan daya? Mungkin dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya satu persen baru banyak yang akan menurunkannya. Bahkan, jika skenario terburuk pertumbuhan ekononi menjadi 0% (nol persen), mudah-mudahan tidak sampai minus, akan banyak pelanggan 1300VA dan 2200VA yang selain menurunkan dayanya, juga mungkin menunggak dan malah listriknya dicabut oleh PLN. Mestinya, dalam keputusan pemerintah itu merata. Merata dalam arti paling tidak sampai golongan 2200VA mendapatkan diskon atau potongan tarif. Jika golongan 900VA mendapatkan diskon 50 persen, alangkah adilnya golongan 1300VA mendapatkan diskon 40 persen dan golongan 2200VA mendapatkan diskon 30 persen. Juga golongan di atas 2200VA yang masuk kategori rumah tangga supaya mendapatkan diskon yang pantas dan wajar, sehingga ada unsur pemerataan yang adil. Bisa juga mendapatkan diskon 50 persen walau hanya dua0 bulan atau bahkan satu bulan. Mengapa saya minta seperti itu? Mohon maaf kepada pelanggan 900VA yang jujur ya. Banyak juga pelanggan golongan ini yang tidak jujur. Punya penghasilan melebihi pelanggan golongan 1300VA dan bahkan 2200VA, tapi tidak mau menaikkannya. Tarif Listrik Naik? Bahkan, ada yang memiliki kontrakan puluhan pintu, tapi di rumahnya tetap 900VA. Tidak hanya itu, ada juga yang tadinya memiliki rumah satu atau dua saat membeli dari developer. Akan tetapi, berusaha tetap 900VA dengan cara membuat dua meteran. Selain meminta pemberian diskon yang adil, saya juga meminta ketegasan dari pemerintah agar tidak menaikkan tarif listrik. Sebab, selama ini, yang menjadi inceran kenaikan tarif listrik adalah golongan 1300VA ke atas. Saya khawatir, kebijakan memberikan gratis bagi pelanggan 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900VA akan disusul dengan kenaikan tarif di atas 1300VA setelah empat bulan, lima bulan, enam bulan dan seterusnya sejak masa gratis dan diskon berakhir. Saya sangat khawatir kenaikan itu terjadi mengingat keuangan PLN yang terus merugi dan banyàk utang. Utangnya akan semakin berat ketika rupiah terus terpuruk, karena banyak pinjaman perusahaan plat merah itu dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Tentu kita berharap masalah yang dihadapi PLN tidak dibebankan kepada pelanggannya. Akan tetapi, yang dihadapinya benar-benar berat. Di satu sisi tidak bisa menaikkan tarif listrik, sementara di sisi lain kebutuhan pendanaan terus meningkat. Sedangkan pemerintah akan menghadapi kesulitan fiskal jika harus menambah subsidi. Kecuali, menambah utang lagi...utang lagi dan utang lagi. ** Penulis adalah Wartawan Senior.
Corona Membuat Jokowi Digugat Enggal ke Pengadilan
By Luqman Ibrahim Soemay Jakarta, FNN – Rabu (01/04). Teror virus Corona di Indonesia memasuki babak baru. Seorang pemuda bernama Enggal Pamukty mewakili kelompok UMKM (pedagang eceran) mengajukan gugatan Class Action kepada Presiden Jokowi. Enggal menganggap orang nomor satu di Indonesia tersebut telah melakukan kelalaian fatal yang mengancam nyawa 260 juta rakyat Indonesia. Gugatan Enggal didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakpus pada hari Kamis 1 April 2020. Ditemui seusai pendaftaran gugatan di PN Jakpus, saudara Enggal mengkonfirmasi pernyataan tersebut. "Kabar itu betul. Bahwa saya menggugat Presiden Jokowi karena kelalaiannya yang fatal dalam penanganan teror virus Covid-19, “ujar Enggal. Enggal mengatakan, bahwa tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat sejak awal dalam menghadapi ancaman virus corona merebak di Wuhan Cina “sangat melecehkan akal sehat”. Juga sangat membahayakan nyawa jutaan rakyat dengan kebijakan yang gila dan primitif. Misalnya, dengan program mendatangkan turis saat teror Covid-19 masih berlangsung. Begitu juga dengan kebijakan mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang ilegal itu. "Tiongkok sejak awal berani menutup Kota Wuhan dan sekaligus Provinsi Hubei yang berpenduduk 54 juta untuk memerangi teror virus Covid-19. Langkah penutupan itu tanpa memikirkan kerugian ekonomi. Bagi pemerintah Tiongkok nyawa rakyatnya jauh lebih daripada investasi. Ini yang tidak kita lihat pada kebijakan pemerintah Jokowi. Jokowi lebih mementingkan kepentingan investasi dan pariwisata di saat wabah dahsyat Covid-19. Langkah ini bukan hanya melecehkan akal sehat, tetapi juga mendatangkan malapetaka besar bagi bangsa Indonesia. Kita Indonesia jadi bahan olok-olokan dunia Internasional. Sebab pada saat yang sama, negara-negara lain di dunia justru menutup negaranya dari masuknya turis. Seperti diketahui, teror virus Covid-19 menjadi isu nomor wahid di seluruh dunia. Kedahsyatannya digadang-gadang sebagai wabah terbesar dalam sejarah modern umat manusia. Bermula dari kota Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok. Kini virus corona sudah menyebar ke hampir 200 negara di dunia. Jumlah korban yang terjangkit lebih dari setengah juta kasus, dengan memakan korban jiwa 20.000 orang yang meninggal, hanya dalam 3 bulan. Teror Covid-19 juga telah membuat ekonomi banyak negara terpuruk. Termasuk Amerika Serikat selaku negara adidaya nomor satu dunia. Ancaman resesi sudah semakin mendekat di depan. Sangat sulit untuk bisa dihindari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bakal mengalami tekanan yang keras. Sejak awal Tiongkok menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan teror Covid-19 adalah dengan mengisolasi penduduk secepat mungkin. Kecepatan bertindak, kedisplinan serta tidak menganggap enteng ancaman virus corona menjadi rumus paten sejak awal. Begitu seriusnya pemerintah Tiongkok menerapkan rumus tersebut, hingga tak segan-segan untuk mengkarantina satu Provinsi Hubei, yang berpenduduk 54 juta selama hampir dua bulan. Tentu dengan kerugian ekonomi luar biasa besar. Dengan rumus di atas, Pemerintah Tiongkok berhasil menghindarkan rakyatnya dari malapetaka dan ancaman nyawa yang besar. Grafik kasus juga menurun drastis. Bahkan pernah menyentuh angka 0 kasus selama 3 hari beruntun. Kini rumus penanganan teror Covid-19 di Tiongkok telah dibagikan ke seluruh dunia dan menjadi pedoman semua negara. Sebagai pekerja harian, saya sangat merasakan dampak dari lambannya penanganan Pemerintah Pusat terhadap ancaman corona ini. Kalau saja Pemerintah Pusat sejak awal serius menangani teror Covid-19 ini, tentu saya dan kawan-kawan pedagang eceran dan UMKM masih bisa mencari nafkah sehari-hari. Lambannya penanganan oleh Pemerintah Pusat ini jadi bikin kami kehilangan pendapatan. Sementara pemerintah belum juga kasih solusi bantuan seperti apa kepada kami. Saya kecewa melihat awal-awal teror Covid-19. Sebab di televisi saya melihat ada menteri yang bisa becanda-canda. Sekarang kalau sudah begini pendapatan kami menurun sangat drastis. Bagaimana nasib kami? Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan akan menarik gugatan karena intimidasi pihak-pihak yang tidak senang dengan gugatan tersebut, Enggal menegaskan tidak akan mundur. “Saya tidak akan pernah mundur karena didukung mulai dari para dokter, perawat, ojol, taksol, pedagang-pedagang kaki lima”. “Mereka semua mendukung saya menggugat Jokowi, karena mereka pun terancam periuk nasinya. Jadi sampai titik darah penghabisan kita akan tuntut pemerintah untuk bertanggungjawab atas kerugian kami semua,“ kata Enggal. Penulis adalah Wartawan Yunior
Mengkudeta Anies Baswedan?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Di media sosial, dalam beberapa hari terakhir berkembang spekulasi politik tingkat tinggi. Pemerintah pusat. Presiden Jokowi dan para pembantunya, dituding sedang menyusun plot “kudeta” terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan. Posisi Jakarta sebagai episentrum penyebaran wabah Covid-19, menjadi momentum yang sangat tepat mempercepat kejatuhan Anies. Indikatornya semua kebijakan Anies alih-alih didukung, tapi malah disabot, diaborsi. Buzzer pemerintah secara sistimatis menghajar Anies dari berbagai penjuru. Tak kenal ampun. Perbincangan di berbagai WAG, beberapa akun anonim maupun real, menyebar info tersebut, tanpa jelas kebenarannya. Hanya menyebutnya dengan embel-embel A-1. Sekedar untuk meyakinkan bahwa info itu valid. Satu hal yang pasti, intelektual NU yang mulai tak muda lagi, Ulil Abshar Abdalla secara guyon menyebut mereka seperti pasangan suami istri, tidak akur. "Jadi mestinya penanganan di daerah ini mesti serius. Pemerintah pusat dan Pemda DKI harus "rukun, mawaddah wa-rahmah”," kata Ulil. Kosa kata itu sering digunakan untuk menggambarkan rukunnya pasangan suami istri yang dianjurkan oleh agama. Anies, dalam penilaian politisi Partai Demokrat itu sejak awal sudah serius menangani. Tapi oleh pemerintah pusat malah dituding “mencari panggung.” Sejak merebaknya virus Corona, aroma persaingan antara Istana Merdeka dan Kantor Gubernuran DKI kian terasa. Soal ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Sudah berlangsung sejak Anies terpilih menjadi Gubernur DKI (2017). Namun intensitasnya menjadi semakin tinggi, bersamaan dengan masuknya penyakit impor dari China itu. Banyak yang menyebutnya seperti matahari kembar. Yang satu terbit di Jalan Merdeka Utara, dan satunya lagi mulai bersinar terang di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Para buzzer pemerintah secara terbuka menyerang Anies. Cari panggung dan bahkan mencuri panggung. Dia dianggap melampaui kewenangannya. Bertindak seolah seperti seorang presiden. Berbagai langkah Anies mengatasi penyebaran virus dikritisi, dinegasi, bahkan sampai ada yang mau demonstrasi. Bersamaan dengan itu pemerintah pusat mengaborsi. Berkali-kali Dibatalkan Masih ingat ketika Anies melakukan pembatasan jam operasional transportasi umum MRT dan Bus Trans Jakarta? Langkah itu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden. Minggu (15/3) dari Istana Bogor, Jokowi menyerahkan kebijakan penanganan Corona ke pemerintah daerah. Selain meliburkan sekolah dan kampus, merumahkan pegawai negeri, Jokowi juga meminta pembatasan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. MRT dan Trans-Jakarta merupakan alat transportasi yang selalu dipadati penumpang. Pada pagi hari dan jam pulang kerja, penumpang berjubel. Mereka berhimpitan seperti ikan pindang. Jika ada yang positif, dijamin langsung menular. Kecaman muncul dari berbagai penjuru. Sekelompok pendukung pemerintah pusat mengancam menggelar unjukrasa ke Kantor Gubernur DKI. Anies dituding menyebar ketakutan. Menakut-nakuti rakyat. Jokowi segera memerintahkan Anies mengembalikan jam operasional seperti semula. Apa boleh buat, Anies harus membatalkan keputusannya. Presiden pada hari Senin (30/3) meminta para kepala daerah mengambil langkah tegas membatasi pergerakan orang ke daerah. Langkah tegas itu diperlukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ke daerah. Kebijakan yang tepat. Apalagi Jokowi punya data dan catatan lengkap, jumlah kendaraan umum yang keluar Jakarta. Dalam sepekan terakhir 876 armada bus meninggalkan kawasan jabodetabek. Jumlah penumpang 14 ribu orang. Ngeri sekali! Kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta adalah episentrum pandemi Covid-19. Bisa saja diantara belasan ribu orang itu ada yang sudah terpapar dan positif. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencatat sampai saat ini sudah 60 ribu warganya kembali. Beberapa diantaranya sudah dinyatakan positif Corona. Apa artinya? Virus itu akan menyebar bersamaan dengan kedatangan warga ke daerah. Mereka bisa menulari keluarga inti, saudara, dan tetangga terdekat. Mereka yang positif ini menulari lingkaran terdekat, dan seterusnya. Maka terciptalah episentrum baru. Jumlahnya bisa jauh lebih besar dibandingkan Jakarta. Provinsi seperti Jabar, Jateng, Jatim jumlah penduduknya sangat besar, rentan dan potensial tertular. Banyak warganya yang mencari nafkah di kawasan Jabodetabek. Kalau sampai hal itu terjadi, malapetaka tercipta. Fasilitas kesehatan, daya dukung tenaga medis, jelas tak sebanding dengan Jakarta. Belum lagi akses kesehatan dan transportasi yang sulit terjangkau. Jakarta saja kewalahan, konon pula daerah? Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Letjen Doni Monardo minta warga di tingkat kelurahan dan desa meminjamkan rumahnya. Digunakan untuk isolasi pendatang dari luar daerah maupun luar negeri. Apa artinya? Pemerintah sudah mengakui mereka tak sanggup menyediakan fasilitas tanpa bantuan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Dia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dirjen Perhubungan Darat. Keputusannya terhitung Senin (30/3) pukul 18.00 WIB operasional Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) distop! Hanya beberapa jam akan diberlakukan, keputusan itu diaborsi. Tiba-tiba datang keputusan dari Menhub Ad interim Luhut Panjaitan. Keputusan Anies dibatalkan dengan alasan masih harus dikaji lagi dampaknya. Coba bayangkan. Instruksi Presiden, ditindaklanjuti dan dilaksanakan Gubernur, tapi dibatalkan oleh Luhut. Kasus terbaru, permohonan lockdown wilayah di Jakarta ditolak. Presiden malah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bersamaan itu pemerintah akan menggunakan pendisplinan hukum. Polisi akan membubarkan kerumunan massa. Sikap pemerintah pusat terhadap Anies, sangat berbeda dengan beberapa kepala daerah lain. Mereka relatif bebas mengambil kebijakan lockdown, tanpa khawatir disemprit, apalagi dibatalkan pemerintah pusat. Dengan fakta-fakta tersebut, Anies terkesan menjadi target. Dibelenggu. Kewenangannya dibatasi. Sebagai penguasa daerah, dia tidak bisa leluasa bertindak, sementara situasinya sudah darurat tinggi. Nyawa mulai berjatuhan. Anies menyebutkan, sampai saat ini setidaknya sudah 283 orang warga DKI yang meninggal dunia. Mereka dimakamkan dengan protokol Covid-19. Anies tidak secara langsung menyebut mereka wafat karena Covid-19. Angka yang disebutnya jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi pemerintah. “Baru” 122 orang. Anies tampak tercekat ketika menyampaikan data itu. Suaranya bergetar. " 283 itu bukan angka statistik. Itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat... Yang bulan lalu bisa berkegiatan,“ ujarnya. Situasi di Jakarta terkait dengan Covid-19, kata Anies, sudah amat mengkhawatirkan. Sampai kapan Anies akan bertahan? Menghadapi tekanan harus menyelamatkan nyawa warganya. Mencegah jatuhnya korban yang lebih besar sampai ke daerah-daerah. Namun kebijakannya tak didukung. Disalahkan. Diaborsi. Dibatalkan. Meminjam analogi yang pernah digunakan oleh ulama besar Buya Hamka, posisi Anies seperti kue bika. Dibakar dari atas dan bawah. Apa itu bukan “kudeta” secara halus? End Penulis Wartawan Senior.
Coronavirus, Lockdown, dan Ironi Negeri Muslim Terbesar
Oleh Harun Husen Jakarta, FNN - Di laman Newsweek, 17 Maret, seorang profesor, Dr Craig Considine, menulis sebuah artikel menarik. Judulnya, “Can the Power of Prayer Alone Stop a Pandemic like the Coronavirus? Even the Prophet Muhammad Thought Otherwise”. Artikel itu tentang wabah coronavirus, yang kini telah menjadi pandemi global. Editor Newsweek, memberi artikel itu ilustrasi Ka’bah dan pelatarannya yang putih susu. Pada dua paragraf awal Dr Craig membahas tentang pandemi global Covid19 dan cara membendungnya. Para ahli imunologi seperti Dr Anthony Fauci dan Dr Sanjay Gupta, tulisnya, menyatakan bahwa cara paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan menjaga kebersihan, melakukan karantina, dan mengisolasi diri dari orang lain. Para paragraf ketiga, dia menyampaikan sebuah pertanyaan. Sebenarnya lebih merupakan pernyataan. Berkata Dr Craig, “Taukah Anda siapa lagi yang menyarankan menjaga keberhasihan dan karantina selama pandemi berlangsung?” “Muhammad, Nabi umat Islam, lebih dari 1.300 tahun silam,” tulisnya. Nabi Muhammad, Dr Craig menambahkan, bukanlah seorang ahli tradisional dalam soal penyakit mematikan. Namun, tulisnya, “Nabi Muhammad telah menyampaikan nasihat yang sangat baik untuk mencegah dan memerangi perkembangan [penyakit mematikan] seperti Covid19.” Dr Craig kemudian mengutip hadits yang dia maksud. “Muhammad bersabda: ‘Jika engkau mendengar wabah melanda suatu negeri, jangan memasukinya; tetapi jika wabah itu menyebar di suatu tempat sedang engkau berada di dalamnya, jangan tinggalkan tempat itu’.” Yang dikutip Dr Craig adalah hadits shahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kisah lengkap tentang hadits ini, yang berkaitan dengan peristiwa di zaman Khalifah Umar, lihat pada tulisan “Lockdown Era Umar bin Khattab”. Masih mengutip hadits, Dr Craig –yang belum lama ini menulis buku berjudul “Humanity of Muhammad: A Christian View” (Blue Dome Press, 2020)– menulis: “Dia (Nabi Muhammad) juga berkata: ‘Mereka yang telah terinfeksi penyakit menular, harus dijauhkan dari yang sehat’.” Ini juga hadits shahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Formulasi lain hadits ini dalam bahasa Indonesia, adalah “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” Sekarang semua anjuran Nabi tersebut, secara kebetulan telah menjadi jurus banyak negara dalam menghadapi pandemi global coronavirus. Mulai dari negara komunis, Hindu, Kristen, Katolik, liberal, sekuler, dan lain-lain, melakukan lockdown. Ironisnya, Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim, justru mengabaikan pesan Sang Nabi. Alih-alih, kita malah melakukan langkah sebaliknya. Saat Cina sedang diharubiru coronavirus, yang memaksa negara itu melockdown Wuhan hingga menutup Kota Terlarang, kita (kita?) malah mengundang turis masuk ke negara ini, bahkan dengan iming-iming diskon. Kedua, saat orang terinfeksi mulai ditemukan, kita sama sekali tidak mau melakukan karantina wilayah. Akibatnya, kini virus telah menyebar di sebagian besar provinsi di Indonesia. Yang terinfeksi dan meninggal semakin banyak. Saat situasi semakin buruk, malah terdengar skenario melakukan herd immunity. Skenario yang seakan menyerahkan anak bangsa ini menjadi hidangan virus korona. Silakan bertarung sendiri melawan virus itu melalui mekanisme seleksi alamiah. Survival of the fittest. Sejak lama, para ahli menyatakan mortality rate virus ini adalah dua persen. Jadi, peluang Anda hidup adalah 98/100. Pastikan saja anda tidak termasuk yang dua persen. Lalu, berapa dua persen orang Indonesia? Sekarang penduduk kita sekitar 270 juta. Kalau skenario herd immunity benar-benar tega dijalankan, maka yang akan mati adalah sekitar 4,5 juta orang. Seberapa banyak itu? Bayangkan saja Singapura dijatuhi bom atom, dan seluruh penduduknya mati. Sebanyak itulah nanti yang mati. Itu pun kalau benar-benar dua persen saja yang mati. Sekarang, berdasarkan data Worldometer sampai dengan Sabtu sore ini, kasus positif coronavirus berjumlah 601.010, dengan tingkat kematian 27.432, atau 4,56 persen. Lalu bagaimana kalau tingkat kematian herd immunity sampai 4,5 persen? Jumlahnya tinggal dikali dua. Maka, yang mati sekitar 12 juta orang. Jumlah yang mati akan lebih banyak daripada penduduk Jakarta. Inggris, yang disebut-sebut mencoba menerapkan skenario herd immunity, gagal dan diobrak-abrik virus ini. Bahkan, perdana menteri dan pewaris tahta Inggris, berhasil diinfeksi virus ini. Para ahli pun menentang skenario kejam tersebut. Bukan hanya akan mengorbankan jutaan nyawa, skenario ini pun penuh dengan ketidakpastian. Seorang peneliti mengatakan virus ini baru memulai perjalanan evolusinya. Di Wuhan maupun Jepang, sudah didapati kejadian ganjil, orang yang sembuh, ternyata bisa terinfeksi lagi. Bahkan di Wuhan angkanya sampai lima persen. Berita lain menyebut angkanya sampai 14 persen. Nabi, sejak 14 abad silam, tidak pernah menyarankan skenario kejam seperti itu. Nabi mengajarkan karantina, isolasi, dan menjaga kebersihan. Mari kita tengok lagi tulisan Dr Craig, yang basah kuyup oleh guyuran hadits. Nabi Muhammad, tulisnya, sangat mendorong manusia mematuhi praktik higienis yang bakal membuatnya aman dari infeksi. “Pertimbangkan hadits-hadits ini, atau perkataan Nabi Muhammad:” “Kebersihan adalah sebahagian dari iman.” “Cucilah tanganmu setelah bangun tidur; kamu tidak tahu ke mana tanganmu bergerak saat tidur.” “Keberkahan makanan terletak pada mencuci tangan sebelum dan setelah makan.” Lalu, bagaimana jika seseorang jatuh sakit? Nasihat apa yang akan diberikan Nabi Muhammad kepada sesama manusia yang sedang didera rasa sakit? Dr Craig kembali bertanya, retoris. Jawabannya, menurut profesor yang tahun lalu menerbitkan buku “Islam in America: Exploring the Issues” (ABC-CLIO 2019), ini, adalah: “Dia (Nabi Muhammad) akan mendorong untuk mencari perawatan medis.” Dr Craig pun mengutip hadits yang sangat terkenal. “Manfaatkan perawatan medis (berobatlah), karena Tuhan tidak menciptakan penyakit tanpa obatnya, dengan pengecualian terhadap satu penyakit –usia tua (pikun).” Hadits ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hampir sekujur artikel Dr Craig, bercerita tentang Sang Nabi dan sabdanya yang sangat diperlukan umat manusia, hari-hari ini. Dan, yang menurutnya merupakan salah satu poin terpenting, Nabi mengajarkan bagaimana menyeimbangkan iman dan akal. Dr Craig kemudian mengajak kita melihat respons umat beragama, beberapa pekan terakhir. Sebagian orang, tulisnya, bergerak terlalu jauh, dengan menyarankan bahwa berdoa akan lebih baik dan akan menjauhkan dari coronavirus, ketimbang mematuhi aturan dasar tentang social distancing dan karantina. Dr Craig pun mereka-reka, kira-kira apa tanggapan Nabi terhadap pendapat seperti itu. Dan, Dr Craig menjawabnya dengan menukil sebuah kisah unta orang Badui, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. “Pertimbangkan kisah berikut. Suatu hari, Nabi Muhammad melihat seorang lelaki Badui meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Dia (Nabi Muhammad) bertanya kepada orang Badui tersebut, ‘Mengapa tidak engkau ikat untamu?’ Orang Badui itu menjawab, ‘Aku menaruh kepercayaan (tawakal)kepada Tuhan.’ Sang Nabi pun kemudian bersabda, ‘Ikat dulu untamu, baru kemudian tawakkal kepada Tuhan’.” Sebagai kesimpulan, Dr Craig menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyarankan umat untuk mencari bimbingan dalam agama mereka, namun Nabi tetap berharap mereka melakukan langkah-langkah mendasar terkait pencegahan, kestabilan, dan keselamatan. “Dengan kata lain, dia {Nabi) berharap umat menggunakan akal sehatnya.” Era Umar bin Khattab Situasi lockdown zaman nabi, juga diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengunjungi Syam. Cerita ini dikisahkan dalam buku Biografi Umar bin Khattab karya Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi. Pada tahun 18 Hijriyah, suatu hari Umar bin Khattab bersama sabahat-sahabatnya, melakukan perjalanan menuju Syam. Sebelum memasuki Syam, di perbatasan mereka mendengar sebuah kabar tentang wabah penyakit kulit yang menjangkiti wilayah tersebut. Penyakit kulit ini dinamai Wabah Tha’un Amwas. Penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Benjolan yang terus tumbuh hingga pecah, membuat penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadi percakapan di antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengikuti Hadits Nabi, untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah, dan kembali pulang ke Madinah. Syam diberlakukan lockdown. Setiap beberapa waktu sekali, Abu Ubaidah mengabarkan situasi kondisi yang terjadi di Syam, kepada Umar bin Khattab. Satu persatu sahabat Umar meninggal saat wabah, hingga tercatat sekitar 20 ribu orang yang wafat karena wabah. Jumlahnya hampir separuh dari penduduk Syam, termasuk di dalamnya ada Abu Ubaidah. Posisi Gubernur kemudian digantikan oleh Amr bin Ash, Sahabat Umar. Amr bin Ash memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak, agar tidak tidak saling menularkan penyakit, dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Penularan penyakit kusta pun dapat diredam, dan Syam kembali normal Sumber: – https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid-19-coronavirus-1492798 Penulis Wartawan Senior.
POPULER
