OPINI
Surya Paloh Tak Perlulah “Baperan Seperti Anak TK”
By Kisman LatumakulitaPenulis Kader Partai Nasdem & Wartawan Senior Jakarta, FNN - Bapak Surya Paloh. Yang kalau kita lihat, malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibil Iman di PKS. Wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Sobibul Imam. Saya tidak tahu maknanya apa? Tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya. Tidak pernah. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Sohibul Imam. Inilah penggalan pidato yang mengawali sambutan Prasiden Jokowi di ulang tahun Partai Golkar, di Hotel Sultan Rabu malam (06/11/2019). Hadirin terlihat bersemangat bertepuk tangan, disertai suara gemuruh. Tampak banyak hadirin yang tertawa, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Presiden Jokowi tampak senyum-senyum sambil melanjutkan sambutannya. Penggalan sambutan Presiden Jokowi itu, sebagai respons atas pertemuan DPP Partai Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor PKS Senin (04/11/2019). Dari gambar foto yang beredar di media massa, tampak Surya Paloh berangkulan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Sekilas yang bisa terbaca oleh nalar, sambutan Presiden Jokowi pada bagian yang khusus kepada Ketua Umum Partai Nasdem adalah candaan biasa-biasa. Walaupun demikian, publik bisa membacanya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, dilihat sebagai peringatan yang biasa-biasa saja dari Jokowi. Sebaliknya, bisa juga bukan peringatan yang bukan biasanya. Surya Paloh menanggapi cadaan Jokowi dengan retorika yang khas, ketika membuka Munas ke-II Partai Nasdem di Jakarta Internasional Expo Kemayoran. Dengan gaya pidatonya yang biasanya menguasai panggung, Surya Paloh menanggapi sindiran Presiden Jokowi dua hari sebelumnya. Kata Surya Paloh “tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini. Hubungan rangkulan, tali silaturrahmi dimaknai dengan berbagai tafsir dan kecurigaan (detiknes 8/11/2019). Tepuk tangan kader Nasdem gemuruh dan membahana di arena kongres. Paloh menjelaskan, bangsa Indonesia sudah lelah dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. “Bangsa ini juga sudah lelah dengan kecurigaan satu sama lain. Sehingga ketika kita berkunjung ke kawan pun mengundang kecurigaan. Ini bangsa model apa yang seperti ini," tanya Paloh dengan bertanya-tanya. Tepuk tangan kader Nasadem kembali membahana. Berkoalisi dengan Prabowo Suka atau tidak, bahwa tanggapan Paloh ini tertuju pada pidato Presiden Jokowi dua hari sebelumnya di Holtel Sultan. Paloh sepertinya tidak terima candaan dari Presiden Jokowi itu. Padahal, jika dicerna dengan nalar yang jernih dan bersih, candaan Jokowi sangat terpuji, santun, indah dan berkelas. Mungkin Surya Paloh pura-pura budeg, bahwa pemerintah Presiden Jokowi periode kedua ini dibangun di atas rekonsiliasi yang basah keringat dan berdarah-darah. Banyak luka dan pilu yang sampai hari ini masih membekas dan menganga. Pemilu 2019 yang menghasilkan diameteral yang tajam di masyarakat, sampai sekarang belum pulih. Fakta politik di masyarakat ini, makin diperparah dengan pertumbuhan ekonimi Indonesia yang mandheg di angka 5%. Perang dagang raksasa ekonimi dunia Amerika vs Cina membuat Indonesia dan negara berkembang terjepit di tengah. Kenyataan ini diperparah dengan Shortfall pajak dalam negeri juga jauh dari target yang ditetapkan APBN 2019. Semua fakta politik dan ekonomi ini membuat Jokowi harus korbankan egoisme pribadinya. Jokowi perlu membuka tangan selebar-lebarnya, dan mengajak rivalnya Prabowo masuk dalam pemerintahnya lima tahun ke depan. Langkah Jokowi ini sebagai upaya awal mendinginkan suhu politik. Sehingga diharapkan berdampak secara sistemik kepada stabilitas pertumbuhan ekonomi ke depan. Sayangnya, di tengah Jokowi bekerja keras meyakinkan investor dunia untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Caranya, dengan mengajak Prabowo masuk sebagai anggota koalisi, Surya Paloh malah bertingkah seperti anak kecil. Surya Paloh membangun aliansi strategis dengan PKS. Padahal PKS sudah memantapkan posisinya sebagai oposisi. PKS berada di luar pemerintahan Jokowi untuk lima tahun ke depan. Bagi PKS yang dominan warna-warna ke-Islaman, kedatangan Surya Paloh dan Nasdem tentu saja diterima dengan senang hati. Tafaddol, dan ahlan wasahlan. Politisi yang bukan Islam saja diterima PKS dengan tangan terbuka. Apalagi yang datang ini masih sesama Islam. Walaupun berbeda garis politik, PKS tak mungkin menolak kedatangan Surya Paloh dan Nasdem. Garis politik PKS adalah nasionalis religius. Sedangkan Nasdem nasional sekuler. PKS sebagai partai da’wah juga mau bilang kepada publik bahwa “al-Islaamu rahmatal lil ‘aalamin”. Artinya, Islam itu rahmat untuk seluruh isi alam. Sehingga PKS membuka diri dan pintu lebar-lebar kepada siapa saja yang mau bersilaturrahmi ke PKS. Bukan sebaliknya “al-Islaamu rahmatan lil muslimin. Artinya, Islam itu bukan hanya rahmat untuk kaum mulimin. Koalisi Rapuh Sebagai anggota koalisi pemerintah, langkah liar Surya Paloh dan Nasdem menggalang kemitraan strategis dengan PKS bisa menimbulkan pertanyaan di ruang publik. Investor tentu bertanya-tanya tentang kemungkinan rapuhnya pemerintahan koalisi Jokowi di awal-awal. Langkah Paloh ini bisa membuat investor mengambil posisi wait and see untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah Jokowi saat ini membutuhkan investasi asing dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan iklim politik yang kondusif dan sejuk. Sehingga tidak membuat investor ragu. Langkah pertama adalah berkoalisi dengan rivalnya Prabowo. Sebab, faktanya belum lama ini sekitar 60 lebih perusahaan besar yang keluar dari Cina,. Namun sayangnya, tidak satupun yang mau mampir ke Indonesia. Untuk itu, Paloh agar lebih dewasa dalam berpolitik. Paloh harus lebih wise sebagai politisi di usianya yang sudah uzur itu. Tidak perlulah “baperan” (bewah perasaan) kaya anak Taman Kanak-Kanah (TK). Perbedaan yang terjadi di dalam koalisi, sebaiknya didiskusikan atau dibicarakan saja ke dalam. Jangan hanya karena keinginan untuk mendapatkan pos jabatan atau kementerian tententu tidak bisa dipenuhi Pak Jokowi, lantas berulah seperti anak kecil. Seperti anak yang masih Taman Kanak-Kanak. Kebiasaan anak-anak kecil itu, kalau ada perminataannya atau keinginannya yang tidak bisa dipenuhi orang tuanya, suka bertingkah aneh-aneh. Suka lempar rumah, dan tidak mau pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah pun, tidak mau makan. Terdengar kabar yang mungkin saja tak benar validitasnya, Surya Paloh meminta kepada Jokowi agar Nasdem tetap di posisi Jaksa Agung. Selain itu, minta agar Kementerian ESDM diberikan kepada Nasdem. Kementerian ESDM ini sebagai kompensasi hilangnya Kementerian Perdagangan dari genggaman kader Nasdem. Kalau mau belajar tentang kedewasaan, maka sebaiknya balajarlah dari kami orang Maluku. Sudah lebih 41 tahun, kami orang Maluku tidak dikasih posisi menteri di kabinet. Menteri terakhir yang dari putra Maluku adalah dokter Gerrit Augutinus Siwabessy sebagai Menteri Kesehatan di tahun 1978. Padahal kami orang Maluku adalah pemegang saham pendiri bangsa ini. Satu di antara delapan provinsi yang mendirikan bangsa Indonesia ini di tahun 1945 adalah Maluku. Toh, kami orang Maluku tidak baperan tuh. Kami tidak juga meminta untuk dilakukan referendum. Tidak berupaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun sebaliknya, kami orang Maluku tetatp setia dan mencintai NKRI ini. Pagi Tempe Sore Dele Sebagai politisi senior, Surya Paloh juga harus konsisten dengan ucapannya. Kalau dalam bahasa agama harus lebih tawaddu dengan yang diucapkan. Agar bisa diteladani dan dikenang sebagai politisi yang berkarakter. Sebab banyak perilaku politik Surya Paloh yang tak sesuai dengan ucapannya. Contoh yang paling nyata bisa dlihat di manifesto politik Partai Nasdem. Awalnya, Nasdem menolak Pilkada dilakukan secara langsung. Berbagai alasan dikemukakan sebagai dalil pembenar atas sikap politik Partai Nasdem tersebut. Namun setelah memiliki kursi di DPR. Giliran Partai Nasdem yang paling getol dan menikmati Pilkada langsung tersebut. Tagline Partai Nasdem ketika itu adalah “Pilkada Tanpa Mahar atau Politik Tanpa Mahar” Tahun 2014, Surya Paloh mengatakan di depan pertemuan kader Partai Nasdem di Ancol membuat pernyataan yang luar biasa hebat. Ketika itu Surya Paloh bilang “kalau tidak masuk tiga besar, dipastikan Nasdem tidak mengajukan calon presiden”. Namun, baru hari pertama Pemilu 2014, dan masih dalam hitungan cepat lembaga survei, Nasdem ketika itu di urutan 9 partai yang lolos ke DPR. Hari itu juga Nasdem dan PDPI sudah mengadakan pertemuan di kantor Nasdem untuk mengajukan Jokowi sebagai calon Presiden. Begitu juga ketika mengajukan Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satu alasan mencalonkan Ahok yang sering dikemukakan kader-kader Nasdem adalah menolak politik identitas. Dengan alasan itu juga, stasiun televisi milik Surya Paloh, Metro TV tidak memberitakan kegiatan Reuni Akbar 212 2018. Acara yang diperkirakan dihadiri sekitar 13 juta manusia itu sepi dari pemberitaan Metro TV. Kegiatan Reuni Akbar 212 tidak diberitakan Metro TV, karena dianggap berkait erat dengan politik identitas. Padahal secara personal, orang-orang PKS adalah bagian penting, bahkan sangat kental dalam kegiatan Reuni Akbar 212 tersebut. Kumpulan politik identitas inilah yang memenangkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Setelah itu kumpulan politik identitas juga yang berdiri di belakang dan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden melawan Jokowi di Pilpres 2019. Kini giliran Surya Paloh dan Partai Nasdem berangkulan erat dengan Presiden PKS Sohibul Imam. Fakta inilah yang mendorong Presiden Jokowi mengomentarinya, dengan berbagai sudut pandang. Padahal tidak bisa dipungkiri, bahwa PKS sejak kelahirannya sudah kental warna politik identitas. Itu kenyataan dan fakta yang ada. Kalau prilaku politik Surya Paloh, yang “pagi tempe sore dele” begitu bisa berdampak negatif. Apa kata dunia Bang Surya Paloh? Bagaimana juga dengan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kader Nasdem yang sudah ikut sekolah Akademi Bela Negara Nasdem (ABNN) itu? Janganlah warisi perilaku yang tidak konsisten, yang kurang bijak seperti itu kepada generasi muda bangsa ini. Abang Surya Paloh kan politisi senior yang hebat. Abang juga wartawan senior yang hebat. Kalau perilaku politik Bang Surya Paloh yang berubah-ubah dan kekanak-kanakan tersebut, karena faktor umur, yaa bisalah dipahami dan diterima. Namu jangan juga sampai “janji satu sebelas yang meleset bang”. End
Jelang Piala Dunia, Aroma TPA Benowo Usik Gubernur
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Jika Anda melewati kawasan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang terletak di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dapat dipastikan bakal menghirup aroma bau sampah yang sangat “tidak sedap”. Kalau tidak percaya, silakan mencobanya! Bahkan, aroma bau tidak sedap itu terkadang sampai menembus ruas jalan Tol Surabaya – Gresik. Dari ruas jalan tol ini akan tampak dua pemandangan yang sangat ironis. Stadion GBT dan gunungan sampah yang tampak di sisi utaranya. Aroma bau tidak sedap itulah yang memancing Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyoal bau sampah di Stadion GBT tersebut. Inilah yang membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini merasa “tersinggung” atas ucapan Khofifah itu. Meski tersinggung, tapi Risma tak meledak seperti biasanya. Reaksi keras justru muncul dari kalangan birokrat Pemkot Surabaya dan beberapa pentolan Bonek, suporter Persebaya. Bau tidak sedap itu dirasakan Khofifah saat sidak ke Stadion GBT. Gubernur Khofifah berkunjung ke GBT pasca suporter Persebaya merusak fasilitas GBT usai kalah dari PSS Sleman, Selasa (29/10/2019). Padahal, stadion yang dibangun ketika Walikota Bambang DH ini disiapkan untuk Piala Dunia U-20 pada 2021. Melansir Beritajatim.com, Jum’at (1/11/2019), Gubernur Khofifah sendiri telah mengunjungi Stadion GBT dan menyatakan GBT kurang layak jadi venue Piala Dunia U-20 karena aroma sampah yang tercium dari TPA Benowo itu. “Saya sudah ke GBT. Kalau sore, kena angin suka aroma sampah. Engko nek (nanti kalau) pas FIFA visit ke sana terus pas anginnya itu masuk, ini aroma apa,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/11/2019). Namun salah seorang Bonek, Yusuf Hidayat, justru heran dengan reaksi anak buah Walikota Risma yang terkesan ‘kebakaran jenggot’ atas pernyataan Khofifah. “Memang bau (sampah) kok! Waktu nonton Persebaya lawan PSS Sleman lalu, bau sampah juga terasa,” katanya. “Tidak hanya sekali, beberapa kali saya nonton Persebaya, sebelum masuk stadion (bau sampah) sudah tercium,” sambung Bonek asli Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya itu. Yusuf menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi membela Khofifah. Tapi, sebagai Arek Suroboyo dan fans berat Persebaya hanya mengharapkan keseriusan Pemkot Surabaya untuk mengatasi hal tersebut. “Tidak hanya bau, infrastruktur menuju stadion juga masih kurang bagus, apalagi lahan parkirnya yang masih semerawut,” ungkap Bonek yang juga Ketua NU Care-Lazisnu Surabaya tersebut. Menpora Zainudin Amali yang berkunjung ke Stadion GBT, Minggu 4 November 2019, juga merasakan hal yang sama. Seperti dilansir VIVAnews.com, Senin (4/11/2019 | 07:12 WIB), sayangnya, ketika dia tiba, pintu stadion terkunci. Kunjungan Zainudin ini sedianya untuk melihat kondisi terkini Stadion GBT usai kerusuhan beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu lokasi yang disiapkan sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U-20 2021, tentu harus jadi perhatian. Belakangan, bukan cuma kondisi usai kerusuhan yang menjadi sorotan. Gubernur Khofifah mengatakan Stadion GBT bau sampah. Rupanya Zainudin juga mencium bau yang berasal dari TPA Benowo itu. Aroma tidak sedap, bau sampah. Aroma Korupsi Aroma bau sampah tidak sedap dari TPA Benowo itu sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum GBT dibangun. Sebenarnya GBT bukan proyek Risma. Mengutip wartawan senior Dhimam Abror, stadion ini dibangun di era Walikota Bambang DH. Entah bagaimana ceritanya dulu. Menurut Abror, stadion ini dibangun begitu mepet dengan TPA Benowo. Orang Surabaya menyebutnya gung lewang lewung alias tempat jin buang anak, tidak ada akses yang memadai guna menuju ke GBT. Abror melihat, beberapa hari belakangan ini Risma tengah sensi karena banyak jadi sasaran kritik. Ia sedang diserang soal mafia perizinan yang disebut-sebut melibatkan salah satu anak kandungnya. Ia dan pendukungnya mati-matian menangkisnya. Tapi yang jelas, dari jejak digital news terkait TPA Benowo juga tercium aroma korupsi. Di sana masih ada masalah proyek “Sampah Benowo” yang hingga kini belum tuntas. Bermula dari berkas perjanjian kerjasama penyediaan sarana dan prasarana TPA Benowo No. 658.1/4347/436.6.5/2012 dan No. 88/JBU-SO/8/2012 pada 8 Agustus 2012, ditandatangani Walikota Risma bersama Direktur Utama PT Sumber Organik. Antara lain disebutkan, pada tahap pertama PT SO harus dapat menyelesaikan pekerjaan bangunan pengolahan sampah eksisting dan harus sudah beroperasi paling lambat 540 hari kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara pada 8 Agustus 2012. Faktanya, hingga pertengahan Desember 2013 atau 485 hari sejak penandatanganan tersebut, bangunan pengolahan sampah eksisting belum terealisasi. Kalau dihitung hari kalender, sejak 8 Agustus 2012 sampai tutup tahun pada 31 Desember 2013, maka PT SO hanya memiliki sisa waktu 55 hari untuk merealisasikan bangunan pengolahan sampah eksisting dimaksud. Jika PT SO belum juga membangun bangunan pengolahan sampah eksisting, maka PT SO dikenai denda satu permil dari nilai investasi untuk setiap hari keterlambatan maksimal 554 hari. PT SO juga diwajibkan menyelesaikan bangunan pengelolaan sampah baru itu, baik dengan composting, incenerator maupun gasifikasi paling lambat 1.094 hari sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama penyediaan sarana dan prasarana TPA Benowo itu atau setidaknya pada akhir 2014. Jika gagal, PT SO akan dikenai sanksi denda satu permil dari nilai investasi untuk setiap hari maksimal 60 hari. Dan, jika PT SO gagal untuk kali kedua, maka Walikota Surabaya wajib memutus perjanjian kerjasama tersebut. Sumber fnn.co.id membenarkan, sebelum 8 Agustus 2012, pengelolaan sampah di TPA Benowo dilakukan UPTD LPA Benowo menggunakan teknologi open dumping atau lempar hampar dibarengi penyemprotan Em4 sejak 2007. Tujuannya untuk mereduksi bau busuk, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar, meredam asap jika sampah tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, menekan perkembangan hama tikus, nyamuk dan lalat sekaligus sebagai upaya melawan penyebaran penyakit. Pada 2012, bahan kimia Em4 terakhir kalinya ditenderkan di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Eproc Pemkot Surabaya untuk sub bidang jasa pembersihan, pest control, termite control, fumigasi. Pemenang lelang dengan nilai Rp 480 juta lebih melakukan penyemprotan Em4 setiap hari pada gunungan sampah open dumping di TPA Benowo yang saat itu dikelola UPTD LPA Benowo. Akhirnya, UPTD LPA Benowo dibubarkan Walikota Surabaya terhitung sejak 9 Agustus 2012 setelah diberlakukan surat perjanjian kerjasama antara Walikota Surabaya dengan PT SO. Sejak tanggal itu pula, rekanan pemenang lelang penyemprotan Em4 diputuskan secara sepihak oleh DKP. Dalam perjanjian tersebut, PT SO menggantikan peran UPTD LPA Benowo dan selama 540 hari memiliki kewajiban mengelola sampah dengan teknologi sanitary lanfiil secara tuntas, termasuk pengelolaan lindi sesuai baku mutu internasional yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dari pengelolaan sampah menggunakan teknologi open dumping itulah, PT SO mendapatkan tipping fee Rp 15,6 miliar pada 2012. Pada TA 2013, PT SO memperoleh total tipping fee Rp 46,8 miliar, padahal biaya yang dikeluarkan PT SO tersebut amat sangat rendah. Sewa tanah TPA Benowo seluas 37,5 ha itu hanya membayar Rp 1,2 miliar selama 4 bulan (Agustus – Desember) 2012 ke kas Pemkot Surabaya. Pada 2013 membayar lagi ke kas Pemkot Surabaya sebesar Rp3,9 miliar lebih. Sementara biaya penyemprotan Em4 yang dikeluarkan PT SO hanya Rp 160 juta selama 4 bulan (Agustus-Desember) dan pada 2013 mengeluarkan lagi biaya sebesar Rp 480 juta. Pemenangan PT SO diduga melibatkan Wisnu Sakti Buana (kini Wakil Walikota Surabaya) dan kakak kandungnya, Jagad Hariseno dalam proyek pengelolaan sampah Benowo. Peran Wisnu Sakti Buana yang saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya sangat dominan dalam Pansus dan persetujuan pimpinan DPRD dalam mega proyek yang dinilai merugikan negara tersebut. I Wayan Titib Sulaksana, Penasehat Umum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menilai alokasi anggaran tipping fee pengelolaan sampah di TPA Benowo dalam APBD Surabaya 2013 tidak transparan. Misalnya, pada 2013 adalah tahun kedua bagi pemkot untuk kembali mengucurkan dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp 56 miliar, dan diusulkan ditambah Rp 9 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Saat ini persoalan persampahan di Kota Surabaya sangat menyita perhatian publik, karena tidak adanya transparansi dari PT Sumber Organik selaku pemenang tender yang bernomor 510/13799/436.6.5/2011 pada 22 Agustus 2011 senilai kurang lebih Rp 362 miliar. Kontrak PT SO dan Pemkot Surabaya itu sebenarnya tidak pernah setujui DPRD Surabaya, kecuali Ketua DPRD Wishnu Wardana dan Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana saat itu. Kalau mau, itu bisa menjadi petunjuk penegak hukum jika mau mengusut soal ini. Karena, faktanya, tidak pernah di-acc di Rapat Paripurna DPRD Surabaya. Mengapa cuma pimpinan DPRD Surabaya yang setuju? Mengapa tidak lewat paripurna? Padahal, itu juga menyangkut dana besar! Semoga saja Gubernur Khofifah juga mencium aroma korupsi terkait dengan perjanjian PT SO dengan Pemkot Surabaya tersebut. Logikanya, pasti ada yang tidak beres dengan kelola sampah yang dilakukan PT SO. Audit forensik atas pelaksanaan pembangunan TPA Benowo perlu dilakukan segera. Rakyat menunggu langkah Gubernur Khofifah. Untuk persiapan Piala Dunia U-20 2021 mendatang, masih ada GOR Delta Sidoarjo yang cukup layak. Selain bau tak sedap, dari sisi estetika, “gunung sampah” sangat tidak elok dipandang mata. Apalagi jika ditinjau dari kesehatan dan lingkungan. Sangat tidak sehat! *) Penulis adalah wartawan senior.
Akankah Papua Mekar Lagi?
Oleh Dr. Margarito Kamis Jakarta, FNN - Papua, negeri diujung Timur Indonesia itu, sebelum reformasi menggulung banyak hal. Bernama Irian Jaya. Nama ini tidak mungkin, dengan alasan apapun dilepaskan dari almarhum Pak Frans Kaisepo, putra asli Papua juga. Pak Frans melakukan itu hampir bersamaan dengan negara ini diproklamasikan. Pak Frans, tentu dengan semua kehormatan yang disandangnya sebagai manusia, dan sebagai pejuang, harus ditunjuk sebagai pemberi nama itu. Negeri Papua juga punya cerita yang terjalin khas dengan Kesultanan Tidore, Seram dan Kesultanan Ternate. Jejak-jejak kecilnya, untuk beberapa masih terlacak dalam sejarah yang terekam. Kalana, yang menurut Rosmaida Sinaga semakin ke timur terucap korano yang berarti raja. Kata ini terambil dari kata kolano (bahasa Tidore) yang berarti raja. Masih menurut Rosmaida, di kepulauan Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Misool dan Waigama) dan empat kampung (Rumbarpon, Rumbarpur, Rumansarai, dan Angkaradifu), Sultan Tidore mengangkat para tetua atau kepala adat penduduk. Mereka berfungsi sebagai perantara untuk mengutip pajak dan upeti lainnya dari penduduk, lalu menyetorkan ke Sultan Tidore. Tidore di Papua, dan Papua sendiri akhirnya menemukan kenyataan lain. Belanda memperlihatkan watak ekspolitatifnya. Pada 24 Agustus 1828 Belanda, diwakili Komisaris J.A Delden memproklamirkan kepemilikan Sri Baginda Raja Belanda atas seluruh wilayah bagian Barat Nieuw Guniea, kecuali wilayah yang menjadi hak kesultanan Tidore. Delden, sesudah proklamis itu bergerak lebih jauh. Delden mengadakan perjanjian dengan tiga pimpinan Papua. Mereka adalah Raja Namatote, Raja Lakahia dan orang Kaya Lobo dan Marawa. Imbalannya Belanda memberikan perlindungan terhadap para Raja. Para Raja menerima sebuah akta pengangkatan, sebuah tongkat perak dan sehelai kain merah sebagai tanda jabatan dari pemerintah Belanda. Perbedaan Tetapi dalam perjalanannya yang bergelombang, terlihat nama Papua lebih disukai orang Papua daripada Irian Jaya. Disepanjang jalan politik yang bergelombang itu juga, Papua berubah secara administrative, dari hanya satu provinsi menjadi dua. Provinsi Papua dan Papua Barat. Kelak mungkin juga akan bertambah lagi dengan dibentuk provinsi baru. Entah apa namanya. Hasrat menambah lagi provinsi disepanjang Papua masih terus hidup. Khas hasrat berdimensi politis. Gagasan ini menemukan jalan sampai ke Istana Presiden. Sejumlah orang, entah diprakarsai atau hal lainnya, menemui Presiden Jokowi. Dalam pertemuan yang selalu langka untuk sejumlah alasan itu, 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara menyajikan gagasan pembentukan provinsi baru. Presiden menyambutnya. Kepada Kementerian Dalam Negeri, segera setelah itu Presiden Jokowi memerintahkan segera mengecek terkait UU atas aspirasi para tokoh Papua (republika.co.id 10/9). Menariknya gagasan pembentukan provinsi bukan gagasan tunggal dalam pertemuan itu. Para tokoh ini juga menggagas pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, dan penempatan pejabat eselon satu dan eselon dua di Kementerian dan TPMK (republika.co.id 11/9/2019). Akankah aspirasi para tokoh mahasiswa dan masyarakat di atas segera direalisasikan? Itu soalnya. Mengapa? Realitasnya tidak tunggal. Kelompok pendukung pemekaran, dalam kenyataannya berdampingan dengan kelompok penolakan pemekaran. Mereka cukup jelas, menolak pemekaran. Laurenzus Kadepa dan Selpius Goo misalnya jelas menolak pemekaran. Bagi Laureszus pemekaran akan menghancurkan keutuhan yang telah lama terjalin di Papua. Bagi Laurenzus, ide ini berasal dari intelijen. Menurutnya, ada kepentingan politik. Dalam nada yan sama Selpius Goo, menegaskan pemekaran tidak dibutuhkan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah pemberdayaan masyarakat disegala bidang. Ketika masyarakat tidak diberdayakan, mereka akan tersisi dari segala bidang (Suara Papua.com, 5/11/2019). Menariknya, Matius Awoitauw, Ketua Asosiasi Kepala Daerah Tanah Tabi, punya pandangan berbeda. Dengan nada yang khas, menurut Matius, penolakan pemekaran merupakan pendapat pribadi. Penolakan ini, lanjut Matius, yang dilayangkan atas nama Majelis Rakyat Papua (MRP) oleh Ketua MRP Timotius Murib diyakini tak mewakili lembaga. Dalam perencanaan Pemerintah Provinsi Papua, Matius dengan langgam teknokratis menegaskan telah mengatur seperti itu (medcom.id, 5/11/2019). Matius tidak sendirian. Ada Isaias Douw, Bupati Kabupaten Nabire. Ini sayap lain yang senada. Nada mendukung pembentukan Provinsi baru itu nyata, nyaring terdengar dalam pertemuannya dengan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketuai Filep Wamafma, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat. Isaias mengemukakan adanya keinginan masyarakat di wilayah adat Mee Pago untuk mengaktifkan kembali UU Nomor 45 Tahun 1999 dengan kesepakatan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika (Hidayatullah.com, 6/11/2019). Tekad Membaja Bagaimana menemukan jalan indah yang melegakan ditengah dua hasrat yang terlihat berbeda itu? Itu pekerjaan yang, dengan segala kepelikan di dalamnya harus dijalani. Semua yang terlihat beda pada setiap sayapnya itu, suka atau tidak, harus diurai sebaik yang bisa. Tentu agar dapat disajikan sebuah modus pemecahan manis demi kesentosaan semua ummat manusia di Papua. Papua yang diakhir abad ke-19, setidaknya pada tahun 1893 sempat dikendalikan oleh keresidenan Ternate. Kala itu keresidenan ini dipimpin oleh Horts, memilih Manokwari sebagai pusat kontrolir. Itu dulu, lain dengan sekarang. Papua Mutakhir sejauh ini terlihat berbeda. Hasrat menghadirkan lagi satu provinsi harus berhadapan dengan hasrat sebaliknya, tidak perlu. Apakah hasrat ini harus direspon sepenuhnya secara teknokratis atau politis? Penglihatan tipikal mata elang, terlihat diperlukan dan harus diketengahkan. Tetapi apaun itu wacana pembentukan provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, sejauh ini memperlihatkan garis sejarah yang bersambung. Menurut Rosmaida, tahun 1898 Belanda menyetujui biaya untuk menegakan pemerintahan di Nieuw Guinea. Penegakan pemerintahan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jendral 5 Februari 1898 Nomor 5. Keputusan membagi keresidenan Ternate dan sekitarnya menjadi 10 wilayah. Wilayah Nieuw Guinea dibagi menjadi dua afdeling. Wilayah bagian utara disebut Afdeeling Noord Nieuw Guinea (afdeling Nieuw Guinea Utara) dan bagian Barat dan Selatan disebut Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea. Kedua afdeeling ini dijadikan bagian dari keresidenan Ternate. Sejarah memang cukup sering mendatangkan kearifan. Walau terlalu sering diabaikan, entah karena para politikus. Menghadirkan provinsi baru, entah berapa di pulau manis ini atau mengabaikannya, lalu tenggelam ke dalam pembangunan sumberdaya manusia? Kearifan, betapapun sering diabaikan, selalu menjadi panggung paling manis untuk mempertemukan, mencairkan perbedaan-perbedaan. Melangkah ke depan menggapai esok yang memukau, yang telah menjadi fitrah setiap anak manusia, selalu meminta pengertian lebih. Tidak selalu harus sama dengan melupakan semua yang dulu atau menguburkannya, tetapi membiarkan dimensi tertentu yang dulu memukau, mesti diambil. Langkah ini berat. Tetapi hasrat yang membatu bisa muncul menjadi jawaban final. * Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
Jangan Dzalimi Umat Muhammad SAW Dengan Jabatan, Nanti Tersiksa
Belajarlah dari Mustafa Kemal Attaturk. Presiden Turki yang berkuasa tahun 1924-1947 itu sudah merasakan penyiksaan di dunia. Dimana jasadnya mantan mantan Presiden Mustafa Kemal Attaturk tidak diterima oleh bumi untuk dikuburkan dalam tanah. Akibatnya, jasadnya hanya ditaruh di atas bukit. Jasad Mustafa ditaruh di atas tumpuan bebatuan, dan kemudian ditutup lagi dengan batu. By M. Naufal Dunggio Jakarta, FNN - Suatu ketika dikala Nabi Muhammad SAW lagi duduk dengan sahabat-sahabatnya, kemudian beliau berkata "aku rindu dengan saudaraku". Para sahabat bertanya, bukankah kami saudaraku. Rasulullah SAW menjawab, “kalian bukan saudaraku, te tapi kalian adalah sahabatku. Saudaraku itu adalah mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Ini artinya sebelum umat Muhammad SAW itu lahir ke dunia, kita-kita yang ngaku Islam sekarang ini, sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bigitulah gambaran betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dari 25 Nabi dan Rasul, hanya Nabi Muhammad SAW yang selalu ingin bersama-sama dengan umatnya sampai hari kiamat nanti. Bukan itu saja. Bahkan saat menghadapi sakratul maut sekalipun, Rasulullaah SAW tidak bertanya tentang anaknya. Tidak juga bertanya tentang istrinya, apalagi hartanya. Tidak ada permintaan apa-apa kepada malikat Jibril dan malaikat Izrail yang menjemput nyawanya selain menyebut dan memanggil-manggil umatnya. Lebih dari sekali Rasulullaah SAW dengan menyebut-nyebut ummatii, ummatii, ummatii. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka tidaklah berlebihan bila di bulan kelahirnnya ini, kita menyampaikan shawalat kepada Rasulullaah SAW. Allahumma Shallii 'Alaa Muhammad. Sekarang ini ada semacam koor berssama yang menyakitkan dan melukai perasaan bagi umat Islam Indonesia. Padahal umat Islam Indonesia adalah pemegang saham utama kemerdekaan negeri ini. Koor itu memang sengaja diciptakan oleh penguasa negeri. Mereka ramai-ramai berteriak tentang “radikalisme dan anti khilafah”. Dengan sasaran yang dituju adalah umat Islam. Walaupun Kapolri Jendral Idham Azis sudah menegaskan bahwa radikalisme tidak boleh ditujukan pada umat Islam. Sayangnya para pejabat pemerintah yang gila dengan jabatan, masih tetap saja asyik dan masyuk dengan isu radikalisme itu. Karena isu radikalisme masih sexy, sesexy wanita-wanita Pekerja Seks Komersial di Alexis yang sudah ditutup Gubernur Anis Baswedan itu. Para pejabat pemerintah, tolong jangan diterusin upaya-upaya untuk menyiksa hati dan perasaan Umat Islam yang mendirikan negeri ini. Hukumannya nanti sangat berat, baik hukuman di dunia maupun akhirat nanti. Selain itu, umat Islam yang tadinya tidak radikal, bisa berubah menjadi radikal benaran Belajarlah dari Mustafa Kemal Attaturk. Presiden Turki yang berkuasa tahun 1924-1947 itu sudah merasakan penyiksaan di dunia. Dimana jasadnya mantan mantan Presiden Mustafa Kemal Attaturk tidak diterima oleh bumi untuk dikuburkan dalam tanah. Akibatnya, jasadnya hanya ditaruh di atas bukit. Jasad Mustafa ditaruh di atas tumpuan bebatuan, dan kemudian ditutup lagi dengan batu. Jangan juga menganggap remeh-temeh soal Khutbah Jumat yang tidak lagi membaca shalawat. Itu bukan persoalan khilafiyah, tetapi sebuah kesengajaan. Kalau tidak mau dibilang jahil, bodoh dan dungu. Sebab itu bentuk lain dari upaya menghilangkan jejak Nabi SAW dalam kehidupan kaum muslimin. Musuh-musuh Allah bersama kaum munafikun di dalam Islam, rupanya tidak henti-hentinya, satu kali dua puluh empat jam mengintai dan muslimin. Setelah berupaya dengan segala cara untuk dijauhkan dari agamanya. Umat Islam mau dijauhkan dari Allah dan Rasul-Nya. Dengan kekuasaan yang mereka miliki saat ini, memudahkan mereka berbuat apa saja. Kapan saja dan dimana saja bisa mendzalimi umat Islam. Jangan dikira umat Islam akan takut. Salah besar kalau punya anggapan dungu seperti itu. Sebab umat Islam semakin kuencang kalian tekan, maka semakin kuencang juga perlawanannya untuk menghancurkan kekuasaan kalian. Tidak ada dalam sejarah, penguasa yang dzalim kepada Umat Islam, dia bisa hidup dengan tenang sambil berlenggang kangkung. Yang telah terjadi malah sebaliknya. Bagi penguasa yang dzalim, hidup kalian bakal klar dalam merintih kesakitan yang panjang sekali. Anda dan keluarga anda akan merana tersiksa sepanjang hidup kalian. Apalagi jika hobbymu dengan kekuasaan yang di tanganmu, hanya untuk menyakiti umat islam dan agamanya. Bumi bakal muntah dan marah menerima bangkaimu tidur diatas punggungnya. Maka berhentilah memusuhi Umat Islam. Gak bakal kuat dikau melawan Umat. Bakal modar kau dalam keadaan hina dina nanti. Jadilah abdi negara yang baik. Abdi negara Yang membahagiakan rakyatnya. Insya Allah, Allah akan bantu kekuasaanmu. Namun kalau anda ingkar, maka tunggulah ketentuan Allah pada kalian. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allhumma Shallii 'Alaa Muhammad. Penulis adalah Utazd Kampong
Saefullah Biang Kerok Dibalik Mundurnya Dua Pejabat DKI
Oleh M. Juhariyanto Jakarta, FNN - Cerita lem aibon senilai Rp 82,8 miliar tidaklah berdiri sendiri. Publik hanya tahunya akibat dari viralnya data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD DKI Jakarta 2020. Buntutnya dua pejabat teras DKI Jakarta, yaitu Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Irawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudaan Edy Junaedi mengundurkan diri. Media massa kemudian menggoreng informasi lem aibon tersebut. Kedua pejabat teras Pemda DKI lalu dikait-dikaitkan dengan keanehan KUA PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020. Karena kedua pejabat tersebut merasa bersalah atas ketidakbecusan penyusunan anggaran di SKPD yang dipimpinnya. Mereka bedua memutuskan untuk mengundurkan Dua bawahan Anies ini memilih mundur dari jabatannya. Hebat dan berkelas keputusan yang dibuat mereka berdua. Kepala Dinas Pariwisata Edy Junaedi, dikabarkan mengundurkan diri karena alokasi angaran Rp 5 miliar untuk menyewa jasa influencer dalam kegiatan promosi pariwisata DKI. Secara kasat mata, dari aspek tanggungjawab jabatan, kekisruhan KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta ini ada pada Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. Sekda yang diangkat oleh Basuki Tjahaja Purnama itulah biang keroknya. Apalagi dari paparan KUA-PPAS oleh Gubernur Anies Baswedan, yang videonya diunggah di media massa, banyak keganjilan di Dinas Pendidikan, yang juga menjadi tanggungjawab Saefullah selaku Ketua Tim Perancangan Anggaran Daerah (TPAD), Kepala Dinas Pendidikan PLT-nya adalah Saefuloh Hidayat. Tentang mundurnya dua pejabat DKI tersebut, sumber FNN menyatakan, karena adanya tekanan dari Sekda Saefullah. Publik memang sudah sangat faham, bahwa hubungan antara Sekda Saefullah dan Kadisparbud Edy Junaedi memang tidak akur. Pasalnya, Edy Junaedi banyak mengetahui sepak terjang Saieullah di balik kisruh reklamasi teluk Jakarta. Sosok di balik kisruh reklamasi di akhir jabatan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat adalah Saefullah yang masih menjabat Sekda. Saifullah masih bercokol, sejak transisi terpilihnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sampai sekarang. Walau demikian Saefullah sering tidak sejalan dengan Edy Junaedi yang ketika itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Para pengembang reklamasi melalui orang kuat Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan memaksa agar Kadis PMPTSP Edy Junaedi harus mengeluarkan izin terkait pulau reklamasi. Yang sangat dibutuhkan adalah terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan di pulau reklamasi. Namun rupanya Edy Junaedi tidak bergeming untuk mengeluarkan IMB. Edy Junaedi beralasan, masih terlalu banyak persyaratan yang belum terpenuhi untuk keluarnya IMB pulau reklamasi. Kalau dipaksakan untuk keluarkan IMB, dipastikan menyalahi peraturan perundangan yang berlaku. Itu sudah terbukti di pengadilan. Sikap Edy Junaidi yang tidak mau mengeluarkan IMB pulau reklamasi ini diketahui oleh hampir semua anak buahnya di Dinas PMPTSP. Pemaksaan dan tekanan agar Dinas PMPTSP keluakan IMB pulau reklamasi dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk juga menyiapkan uang lelah atau sogokan, entah berapa besarnya. Dananya diambil dari berbagai jalur. Bahkan satu di antara pimpinan DPRD DKI Jakarta periode sekarang ikut menyarankan kepada Edy Junaedi untuk mengambil uang sogokan yang disiapkan. Edy Junaedi benar-benar dipaksa mengeluarkan IMB pulau reklamasi. Termasuk menggunakan dana yang telah disediakan dari berbagi unsur. Untuk ongkos lelah staf PMPTSP yang bekerja menyiapkan berkas IMB pulau reklamasi. Sayangnya Edy Junaedi menolak ajakan tersebut. Mereka yang berkepentingan dengan izin pulau reklamasi, rupanya tidak tinggal diam menghadapi sikap Edy Junaedi yang menolak uang sogokan. Akibatnya, uang itu dialihkan kepada jajaran Sekda. Targetnya Sekda dan jajarannya yang menyiapkan berkas-berkas perijinan, sampai surat yang tinggal ditandatangani Gubernur Djarot Syafil Hidayat atau cukup Kepala Dinas PMPTSP Edy Junaedi “Kabarnya teman-teman di jajaran Sekda DKI mendapat uang tidak sedikit untuk mengerjakan atau menyiapkan berkas izin pulau reklamasi. Persyaratan izin pulau reklamasi itu disiapkan dan dikerjakan di Sekda. Bukan oleh di Dinas PMPTSP, ” ujar sumber, ASN DKI Jakarta sebelum pelantikan Anies-Sandi. Setelah semua berkas pulau reklamasi siap, giliran Gubernur DKI Djarot tidak mau ambil risiko. Djarot tidak mau tandatangani ijin pulau reklamasi yang sudah disiapkan jajaran Sekda. Sehingga detik-detik menjelang pelantikan Anies-Sandi, Djarot perlu “melarikan” diri ke Labuan Bajo. Djarot rela tidak hadiri serah terima jabatan Gubernur DKI kepada Anies-Sandi untuk menghindari resiko. Akibatnya, orangnya Opung mencari-cari Edy Junaedi. Mereka mencegat Edy di kantornya. Edy selalu menghindar dari kejaran mereka. Edy “diamankan” oleh seorang penolong di sebuah apartemen di Jakarta. Edy juga dizinkan dinas ke luar negeri, sampai dengan Anies-Sandi dilantik. Tarif Jabatan Saefullah yang diperpanjang jabatannya oleh Anies sebagai Sekda selama lima tahun ke depan, rupanya belom cukup. Saufullah bersama staf Urusan Pemerintahan yang berinisial “R”, ASN Pemda DKI Jakarta mulai ramai diperbincangkan terkait adanya jual beli jabatan. Meski sulit dibuktikan, namun asapnya mulai kelihatan, sehingga Saefullah perlu membantahnya. Sekda DKI ini memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dengan posisi sebagai Sekda, Sefullah otomatis adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab). Saifullah yang paling bertanggung jawab dalam perombakan pejabat di DKI. "Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang yang berkaitan dengan mutasi jabatan. Jadi jangan fitnah. Kalau ada bukti, silahkan sebutkan saja. Nanti akan kami kejar," kata Saefullah ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Februari lalu. Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyatakan menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan Lurah. Bukan itu saja. Tarif ini berlaku untuk jabatan lain dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Info di bawah begitu. Berapa besarnya tariff untuk setiap jabatan belom dikehui. Namun banyak keluhan dari para Lurah soal tarif ini," ujar Hasbiallah Ilyas. Selain tarif untuk jabatan lurah, Hasbiallah juga menyebut ada juga tarif untuk jabatan Camat. Copot Saefullah Keganjilan anggaran hasil review internal oleh Gubernur Anies Baswedan dalam video yang berdurasi satu jam enam menit lebih itu, terjadi pada sejumlah anggaran alat tulis kantor. Rincian yang janggal adalah anggaran bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar , terdiri dari 116 jenis komponen Sedangkan anggaran kertas jenis F4, A4, folio adalah Rp 213,3 miliar. Dari jumlah itu, yang terbanyak jenis kertas F4 senilai Rp 205 miliar. Selian itu. anggaran untuk buku folio Rp 79,1 miliar. Sementara anggaran untuk pita printer adalah Rp 43,2 miliar Pengadaan balliner menghabiskan anggaran Rp 39,7 miliar, dan kalkulator bakal menyita Rp 31,7 miliar. Pembelian penghapus cair Rp 31,6 miliar, rotring Rp 5,9 miliar, dan film image Rp 5,2 miliar. Pengadaan, Ighlighter atau stabillo Rp 3,7 miliar. Sebut saja rotring, pena gambar yang sekarang sudah jarang digunakan karena ada program komputer drawing. Berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memviralkan anggaran influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 5 milyar. Begitu juga dengan anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar di Dinas Perhubuingan. Ada juga anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, bolpoin Rp 124 miliar dan komputer Rp 121 miliar. Ketiga mata anggaran terakhir yang besar-besar ini berada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang Plt-nya adalah Saefuloh Hidayat. Sedangkan, terkait dengan dana influencer, Kadisparbud Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer. "Saya luruskan ya. Anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Sebab di dalamnya itu ada macam-macam. Ada juga belanja event dan biaya publikasi. Kegiatan tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun.. Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu, dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020, ujar Edy Junaedi. Lepas dari sistem e-budgeting yang memang perlu diperbaiki. Khusus untuk keganjilan KUA-PPAS seperti di atas, seharusnya yang lebih pantas untuk mengundurkan diri Saefullah dari jabatan Sekda. Karena Sekda yang punya tanggungjawab penuh atas penyusunan KUA-PPAS. Apalagi Saefullah adalah penanggungjawab semua SKPD, termasuk Plt Kepala Dinas Pendidikan yang mata anggarannya banyak sekali keanehan dan keganjilan. Keanehan itu patut diduga kemungkinan punya keterkaitan dengan reklamasi dan jual beli jabatan. Bahkan sangat mungkin juga terkait dengan anggota DPRD dari PSI. Anggota dewan yang memviralkan anggatan lem aibon Rp 82,8 milyar. Sangat kasat mata Saefullah bermain dan merajalela. Bila tidak mundur, sebaiknya Anies mencopotnya. (end) Penulis adalah Wartawan Senior
Mendikbud, Kelola Pendidikan dan Gojek Tidaklah Sama!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Apakah Nadiem Makarim dengan perusahaan GoJek miliknya sudah berhasil mengangkat derajat (baca: pendapatan) para driver GoJek dengan beragam jenis aplikasinya? Saya yakin belum, dan tidak akan pernah bisa, kecuali perusahaannya. Memang, Nadiem telah mampu membawa perusahaannya sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia yang masuk menjadi satu diantara 19 perusahaan decacorn dunia, dengan valuasi luar biasa, mencapai USD 10 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Awalnya ketika GoJek muncul banyak driver yang memperoleh pendapatan yang luar biasa. Sehari ada yang bisa mencapai lebih dari Rp 300 ribu. Tapi, dengan banyaknya masyarakat yang bergabung, pendapatan mereka semakin berkurang. “Dulu, 5 tahun lalu, saya sampai berani ambil mobil karena persaingan masih sedikit. Tapi, sekarang satu orang penumpang bisa direbutin 5 orang driver. Sekarang mobilnya ditarik leasing karena sudah gak bisa bayar,” ujar seorang driver. Dulu, untuk satu mobil daring bisa direbutin oleh lima calon penumpang. Tapi, sekarang ini, karena banyaknya persaingan, satu orang penumpang bisa diperebutkan oleh lima pengemudi mobil daring. Begitu pula untuk penumpang ojol sepeda motor. Faktanya, yang kaya itu justru pemilik aplikasi seperti GoJek (baca: Nadiem Makarim). Para pengemudi itu sebenarnya telah membantu memperkaya GoJek. Mereka belum dan tak akan pernah bisa menjadi kaya seperti Nadiem atau karyawan GoJek. Sampai kapan pun para pengemudi GoJek akan tetap menjadi driver yang harus berebutan dengan sesama driver GoJek ditambah aplikasi daring lainnya seperti Grab, Bistar dan lain sebagainya yang mulai marak di bisnis layanan mobil/motor daring. Maka, persaingan semakin ketat. Bisa dipastikan, dengan maraknya bisnis aplikasi semacam ini, akan mengurangi periuk pendapatan para pengemudi juga akhirnya. Apakah valuasi USD 10 miliar (sekitar Rp 140 triliun) itu sudah memakmurkan driver? Untuk ukuran anak muda sekelas Nadiem Makarim, yang mampu membawa GoJek sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia yang masuk menjadi satu dari 19 perusahaan decacorn di dunia, dengan valuasi Rp 140 triliun, jelas bukan anak sembarangan. Penunjukkannya sebagai Mendikbud, boleh jadi salah satunya merupakan buah kekesalan Presiden Joko Widodo yang selama 5 tahun memerintah ini, berulang kali meminta agar PT lebih adaptif terhadap disrupsi yang terjadi akibat adanya Revolusi Industri 4.0. “Termasuk membuka prodi atau fakultas yang sesuai dengan perkembangan terkini, misalnya Fakultas Kopi,” begitu komentar Prof. Joni Hermana, mantan Rektor ITS Surabaya, di dalam tulisannya yang beredar di berbagai grup WA belum lama ini. Nadiem Makarim selama ini memang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Beberapa kali ia mengundang Presiden ke acara GoJek. Saat peluncuran GoViet, nama layanan GoJek di Vietnam, Presiden bahkan hadir langsung bersama dengan sejumlah menteri. Ia juga pernah mendampingi Presiden ke Silicon Valley, AS, Oktober 2015. Tapi, Nadiem tak sendiri, ia menemani Jokowi bersama pentolan startup lokal lain, pendiri Tokopedia Wiliam Tanudjaya, pendiri Traveloka Ferry Unardi, dan pendiri Kaskus Andrew Darwis. Kala itu, Nadiem beralasan bahwa keikutsertaannya adalah ingin mempromosikan Indonesia kepada investor global. “Kami ingin beri tahu bahwa Indonesia adalah pasar potensial untuk investasi startup, bukan cuma India dan China,” kata Nadiem kala itu. Melansir Kompas.com, Rabu (23/10/2019) kini Nadiem tak hanya jadi “juragan” GoJek. Ia menjabat sebagai Mendikbud di Kabinet Indonesia Maju. Dengan jabatan eksekutif tersebut, Nadiem bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan SDM. “Kita akan membuat terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM yang menyiapkan SDM siap kerja, siap usaha yang link and match antara pendidikan dan industri ada di wilayah Mas Nadiem,” ucap Jokowi saat memperkenalkan Nadiem sebagai Mendikbud. Pria kelahiran Singapura, 4 April 1984, ini merupakan anak ketiga pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ayah Nadiem adalah mantan wartawan TEMPO yang menjadi pengacara ternama di tanah air. Nadiem tidak lain adalah kemenakan dari Jenderal Purn Zacky Anwar Makarim, orang BAIS. Ibunya, dari marga Algadrie, 'Alawiyyiin, Ba 'Alwi. Walaupun keturunan Arab, mereka di kalangan Arab (Yamani) Indonesia sendiri, dikenal sebagai keluarga Liberal. Istrinya, seorang penganut Katholik bernama Franka Franklin yang dikawininya pada 2014 yang lalu. Dari pernikahannya, mereka mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim yang sudah dibaptis. Konon, mereka menikah campur agama. Ibunya Nadiem, Atika Algadrie itu, adiknya Maher Algadrie. Anak dr. Hamid Algadrie, salah seorang pejuang Indonesia. Tapi, kedua kakak adik itu beda ideologi. Beda mahzab. Makanya mereka tidak akur. Keluarga Atika-Nono Makarim liberalis tulen. Selama ini mereka dikenal sebagai pembela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi. Sedangkan Maher Islamis. Dia membela Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Maher itu adalah konglomerat yang jadi salah satu pemimpin Grup Kodel, Kongsi Delapan. Yaitu, konglomerasi perusahaan yang didirikan oleh Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, Soegeng Sarjadi, Abdul Latief, dan Pontjo Sutowo. Bisnis yang dikelola Kodel Group seperti agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, investasi, plus perhotelan. Hotel The Regent (sekarang Four Seasons Jakarta) adalah milik Kodel. Juga Regent Beverly Whilshire yang di AS itu. Maher ini adalah teman bermain Prabowo sejak kecil. Rumah keluarga mereka bersebelahan. Dan, ayahnya Maher, Hamid Algadrie, adalah teman dekat Soemitro Djojohadikoesoemo, ayahnya Prabowo. Sampai sekarang Maher tetap setia ke Prabowo. Saat pilpres, dia dampingi Prabowo kemana-mana. Lain lagi dengan keluarga ayahnya Nadiem, pasangan Nono Makarim-Atika Algadrie. Di Indonesia, Atika yang penulis itu semazhab dengan Widarti Gunawan, istri Goenawan Muhammad, pemilik Femina Grup. Ditambah dia bersuamikan Nono Makarim yang lawyer papan atas dan pergaulannya internasional. Nadiem besar di keluarga semacam ini. Jadi, keluarga kakak-beradik tersebut sama-sama kaya- raya, tapi terkenal bertolak belakang, seperti halnya antara Megawati Soekarnoputri dengan Rachmawati Soekarnoputri, keduanya putri Bung Karno yang selalu “berseberangan”. Menyimak latar belakang keluarga Nadiem Makarim yang kapitalis liberal itu yang membuat sebagian umat Islam khawatir kalau Mendikbud Nadiem Makarim membawa budaya liberal ke dunia pendidikan Indonesia. Disrupsi Edukasi Mungkin salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud karena perusahaan decacorn GoJek berhasil dengan valuasi mencapai sekitar Rp 140 triliun. Artinya, ukuran sukses seseorang dihitung secara kapital. Melansir Yuswohady, pencipta teori disrupsi Prof. Clayton Christensen (2014) memberikan prediksi yang membuat dunia tercengang: “50% dari seluruh universitas di AS akan bangkrut dalam 10-15 tahun ke depan.,” tulisnya. Penyebabnya, karena universitas-universitas itu terdisrupsi oleh beragam terobosan inovasi seperti online learning dan MOOCs (Massive Online Open Courses). Prof. Christensen bukan satu-satunya yang bicara betapa mencemaskannya gonjang-ganjing disrupsi yang menerpa dunia pendidikan kita: - Sebanyak 65% anak-anak kita kini memulai sekolah nantinya bakal mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada. - Sebanyak 75 juta (42%) pekerjaan manusia akan digantikan robot dan artificial intelligence (AI) pada 2022 (World Economic Forum, 2018). - Sebanyak 60% universitas di seluruh dunia akan menggunakan teknologi virtual reality (VR) pada 2021 untuk menghasilkan lingkungan pembelajaran yang imersif (Gartner, 2018). Peringatan pakar dan lembaga think tank global itu menjadi wake-up call bagi stakeholders pendidikan kita. Bahwa kalau dunia pendidikan dikelola dengan cara-cara yang business as usual (BAU) pada akhirnya akan menjadi obsolet, tak relevan, dan akhirnya melapuk. Celakanya, pendidikan adalah salah-satu institusi yang dikenal paling sulit berubah menghadapi terpaan disrupsi. Tak heran, jika kondisi dan metode pembelajaran hari ini tak jauh berbeda dengan kondisi seabad yang lampau. Menjadi sangat mencemaskan ketika kita menghadapi kenyataan bahwa dunia pendidikan kita diterpa tiga gelombang disrupsi yang membuat sistem yang bertahun-tahun dibangun menjadi usang dan tidak relevan lagi. Dari sisi anak didik, disrupsi datang dari kaum milenial (dan neo-milenial atau generasi Z) yang perilaku belajarnya berbeda sama sekali dengan generasi sebelumnya. Perubahan perilaku ini menuntut perubahan radikal dalam pendekatan pendidikan kita. Anak didik milenial adalah generasi yang highly-mobile, apps-dependent, dan selalu terhubung secara online (“always connected”). Mereka begitu cepat menerima dan berbagi informasi melalui jejaring sosial. Mereka adalah self-learner yang selalu mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui YouTube atau Khan Academy. Mereka menolak digurui. Mereka adalah generasi yang sangat melek visual (visually-literate). Oleh karena itu mereka lebih menyukai belajar secara visual (melalui video di YouTube, online games, bahkan menggunakan augmented reality) ketimbang melalui teks (membaca buku) atau mendengar ceramah guru di kelas. Mereka juga sangat melek data (data-literate) sehingga piawai berselancar di Google mengulik, memproses, mengurasi, dan menganalisis informasi ketimbang pasif berkubang di perpustakaan. Itu dilakukan dengan super-cepat melalui 3M: multi-media, multi-platform, dan multi-tasking. Dan mereka lebih nyaman belajar secara kolaboratif dalam proyek riil atau pendekatan peer-to-peer melalui komunitas atau jejaring sosial (menggunakan social learning platform). Bagi mereka peers lebih kredibel ketimbang guru. Dan ingat, mereka lebih suka menggunakan interactive gaming (gamifikasi) untuk belajar, ketimbang suntuk mengerjakan PR. Teknologi pendidikan juga telah berkembang secara eksponensial sehingga berpotensi mendisrupsi sekolah tradisional. Jika disrupsi di sektor pendidikan seperti itu yang dikehendak Nadiem Makarim, pendidikan kita akan mengarah ke kapitalis-liberal. Menciptakan “pemeras” keringat baru masyarakat yang abai pada rasa keadilan! *** Penulis adalah wartawan senior.
Biar Bagaimana Anies Lebih Jago Soal Anggaran
Oleh Hudzaifah Jakarta, FNN - Dua pekan terakhir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) getol menyoroti anggaran aneh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2020. Saking getolnya, sampai-sampai jatuh pada asumsi bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terperangkap korupsi atau setidaknya akan melakukan korupsi. Sinyalemen demi sinyalemen, pernyataan di televisi dan media cetak, sampai kiriman bunga pujian kepada PSI. Tampak adanya onani dan serangan politik yang tak bermutu, dengan substansi yang kosong dan modus yang amatiran. Celakanya media mainstream seperti kerbau dicucuk hidung, membebek dan membeo atas arus broken image atas prestasi Anies Baswedan di DKI Jakarta. Tengok saja kritik PSI, mereka sudah mengirim surat kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk meminta dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) diunggah di website resmi apbd.jakarta.go.id. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membuka dokumen anggaran sampai level komponen. Agar ada transparansi. Penemuan PSI terkait anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan ballpoint sebesar Rp124 miliar dianggap PSI menjadi hal yang mengkhawatirkan. Soal proses penganggaran DKI, menurut PSI, bukanlah yang pertama kali bagi Anies. Seharusnya ada pemeriksaan yang berjenjang yang dilakukan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Itu sebenarnya agak gawat ya kondisi penganggaran DKI Jakarta saat ini. Polemik lem aibom hanya pemantik saja. Lalu Pak Anies bilang masalah ini karena sistemnya enggak smart. Ini Saya pikir ada proses mengalihkan tanggung jawab. Harusnya ada pemeriksaan berjenjang," tutur Juru Bicara PSI Rian Ernest Tanudjaja. Ia juga menyinggung temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran soal usulan anggaran DKI 2020 yang tidak wajar. Misalnya seperti penganggaran buku folio untuk program wajib belajar sebesar Rp78,8 miliar. Sampai di sini teriakan PSI sepertinya meyakinkan, tapi sesungguhnya seperti pahlawan kesiangan. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu disoroti dari laku politik partai ingusan ini memainkan isu. Pertama, beberapa hari sebelum PSI berteriak lantang di ruang publik, Anies di internal sudah memarahi dan meminta menghapus anggaran aneh dimaksud. Bahkan dalam beberapa video penjelasan Anies, bahwa anggaran itu pada gilirannya akan hilang kalau tidak bisa disuguhkan secara wajar dan rasional. Bahkan kejadian ini sudah terjadi hampir setiap tahun dan kritik Anies sangat keras pada SKPD-SKPD. Artinya, teriakan PSI itu bukan sebuah temuan baru, justru Gubernur Anies yang lebih dahulu mengetahui. Tapi membeo atas temuan Anies tapi dalam narasinya seolah-olah Anies yang berniat melakukan korupsi anggaran. Sampai di sini ruang publik sangat paham, sampai-sampai mantan Gubernur Sutiyoso mengeluh atas laku politik karbitan PSI yang sok lantang tapi kopong. Kedua, periodesasi anggaran yang diributkan masih dalam periode dummy APBD. Artinya baik angka maupun nama anggaran masih bisa berubah, bahkan bisa hilang sama sekali. Itu sebabnya periode ini tidak elok untuk dilepas ke ruang publik, karena belum memasuki pembahasan anggaran dan masih menjadi dokumen internal. Setelah memasuki pembahasan anggaran, disitulah PSI dan fraksi lain dipersilakan menyoal, mengkritisi, bahkan memblow-up seluas-luasnya kalau memang ada keanehan. Selah itu dilakukan MoU antara eksekutif dan legislatif atas nama dan besaran anggaran yang akhirnya disepakati. Sampai di sini pun masih ada peluang adanya revisi anggaran yang dinamakan APBD-Perubahan. Dan siklus anggaran seperti ini hal biasa di kalangan politisi DPRD setiap tahunnya. Tapi PSI seolah ingin jadi pahlawan kesiangan dia teriak untuk sesuatu yang sifatnya internal dan dummy di ruang publik. Tentu saja publik kaget, campur bertanya-tanya, apa karena partai ingusan sehingga belum tahu sequences anggaran. Itu sebabnya William Aditya Sarana sebagai peniup peluit pertama bocoran dummy anggaran dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta atas keluguan dan kebingungannya soal sequences anggaran. Ketiga, sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) yang didesain dimasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak smart. Sistem digital e-budgeting didesain secara smart ini ternyata tidak smart, yakni tidak mampu mendeteksi kesalahan input. "Ini ada problem, sistemnya digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi. Dia [sistem] bisa menguji," ujar Anies. Dia menuturkan sistem e-budgeting saat ini memang sudah menerapkan digitalisasi, tetapi masih mengandalkan verifikasi manual. Imbasnya, SKPD harus menurunkan bentuk kegiatan ketika menyusun Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Seperti diketahui, e-budgeting direncanakan sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013, lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013. Sistem dijalankan ketika Ahok menjadi Gubernur DKI dan melakukan pembahasan APBD DKI 2015. Pergub tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kala itu, Ahok sempat berseteru dengan anggota DPRD DKI terkait adanya anggaran tidak jelas atau "siluman". Pasalnya, dua versi APBD-P DKI 2014 sehingga memunculkan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp120 miliar. Keempat, kesalahan input anggaran bukan pertama terjadi, bahkan dimasa Gubernur DKI Joko Widodo dan Wagub Ahok, kesalahan input anggaran mencapai Rp1,8 triliun. Badan Pengelola Keuangan (BPK) Daerah DKI Jakarta pada 2014 menemukan 18.000 mata anggaran ganda. Sebagian anggaran ini dialihkan ke alokasi anggaran lain. Potensi kebocoran APBD DKI Jakarta saat itu mencapai Rp1,8 triliun jika saat itu tidak dibenahi. Khusus di Dinas Pendidikan DKI, jumlah anggaran yang dicoret Jokowi mencapai Rp1 triliun. Jadi temuan PSI ini selain tak ada seujung kuku dibandingkan temuan dimasa Jokowi-Ahok, juga bukan semacam temuan baru. Kelima, tampaknya para politisi ingusan dari PSI perlu lebih banyak belajar soal anggaran, terutama etika mengkritisi anggaran. Agar jangan sampai berniat bak pahlawan, tapi keluarannya justru menunjukkan mereka adalah pahlawan kesiangan. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Pencegahan Korupsi Ibu Kota Nursyahbani Katjasungkana yang dikenal orang vokal sejak zaman Soeharto hingga hari ini, menyarankan politikus PSI belajar lagi mengenai proses penganggaran Kritik PSI terhadap rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta dikatakan tidak tepat karena baru berupa draf pagu anggaran yang masih harus melewati tahapan panjang dan bisa diubah. "PSI mesti belajar proses penganggaran, yang dibahas ke publik [mestinya] bukan draf pagu anggaran," kata Nursyahbani. Draf pagu anggaran atau dummy anggaran itu masih tahap awal sekali, artinya kalau di Bappeda, stafnya memberikan istilah itu komponen dummy. Dan itu bukan hanya praktik di era Anies. Masa Ahok itu kan membeli penghapus sekian miliar. Nursyahbani menekankan bahwa data yang dikritik PSI dan diributkan publik masih berupa pengajuan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta. Komponen yang dimasukkan bukan yang sebenarnya dan hanya patokan awal saja. Sebab, kata dia, setelah itu masih ada penentuan detail komponen anggaran yang sesungguhnya, proses review, hingga perbaikan-perbaikan. Mungkin satu lagi yang belum pernah didengar politisi ingusan dari PSI, bahwa sepanjang Jokowi-Ahok memimpin Jakarta, APBD DKI selalu mendapat opini audit wajar dengan pengecualian (WDP) sejak 2014-2017 oleh BPK DKI. APBD dibawah Jokowi-Ahok dianggap wajar, tapi ada beberapa perkecualian yang harus diperbaiki. Begitu setahun Anies memimpin DKI, opini audit DKI Jakarta langsung naik kelas ke wajar tanpa pengecualian (WTP). Pengelolaan APBD DKI dianggap BPK DKI selain wajar, tak ada lagi yang dikecualikan. Artinya pengelolaan APBD di tangan Anies lebih advance dibandingkan Jokowi-Ahok yang menjadi junjungan para politisi PSI. Pendek kata, hei PSI, sekadar tahu saja ya, Anies lebih jagolah dibandingkan junjungan kalian kalau soal menyusun dan merealisasikan anggaran...! Penulis adalah wartawan senior.
Lem Aibon: Kenapa Kalian Makin Sinting?
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Sulit dimengerti. Tiba-tiba William Aditya Sarana dijadikan pahlawan. Karangan bunga simpati dikirimkan kepada anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu. Cukup banyak papan bunga yang terpampang di dekat gedung Dewan. Isinya memuji-muji William. Dia dianggap berjasa “membongkar” kejanggalan isian e-budgeting anggaran belanja pemprov DKI. Ada lem Aibon 82 miliar dan pena ballpoint 124 miliar. Kedua-duanya tak masuk akal. Janggal. William seolah menemukan korupsi yang akan dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Padahal, semua orang tahu bahwa yang justru menyisir keanehan itu adalah Anies sendiri. Anies yang lebih dulu mempersoalkan itu. Bukan William. Cuma dia tidak berkoar-koar. Tidak seperti Ahok ketika menemukan anak-buahnya bersalah. Tapi, temuan William yang sifatnya “kesiangan” itu dijadikan simbol heroik oleh sejumlah orang. Sangat sukar dipahami. Tak bisa dipahami kenapa temuan William yang tak bermakna sedikit pun itu dielu-elukan dengan karangan bunga pujian? Kenapa kesalahan staf Anies itu dipelintir menjadi kesalahan Gubernur? Seolah Gubernur sedang menyiapkan korupsi? Heran sekali. Heran, mengapa kalian semakin sinting? Luar biasa Anda. Tak masuk akal rasanya kalau kalian tak punya akal. Sungguh reaksi kalian lewat karangan bunga untuk William itu akan memberikan pendidikan politik aliran sesat. Padahal, kalian mengaku partai milenial. Partai yang kalian bentuk dengan tujuan untuk menampung pikiran sehat generasi muda. Sekarang, bagaimana mungkin publik akan mengakui keakalsehatan kalian? Yang kalian lakukan justru kebalikannya. Kalian menunjukkan diri kakian semakin kacau. Sangat disayangkan mengapa dari hari ke hari kalian makin sinting. Seharusnya karangan bunga itu mewakili akal sehat. Tapi, kalian jadikan itu pertanda kesintingan.[] Penulis adalah wartawan senior.
Pertumbuhan Stagnasi Pemerintahan Jokowi
Oleh Hudzaifah Jakarta, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2019 hanya 5,02%. Angka ini semakin mempertebal keyakinan publik bahwa Presiden Jokowi gagal merealisasikan janji politiknya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi minimal 7%. Realisasi pertumbuhan 5,02% itu di bawah target pertumbuhan 2019 sebesar 5,3%, juga lebih rendah dari pencapaian kuartal III 2018 yakni sebesar 5,17%. Bahkan juga lebih rendah dari pencapaian kuartal II 2019 di level 5,05%. Dari capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, sebenarnya 55,03% disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Pertanyaanya, mengapa realisasi pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Jokowi seperti stagnasi di kisaran 5%? Apa yang salah dan solusi apa yang harus ditempuh Pemerintah Jokowi ke depan. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, "Saya ulangi lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2019 sebesar 5,02%." Dari sumber pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2019, ada sembilan sumber pertumbuhan yang mengalami kontraksi. Jika dibandingkan dengan kuartal III 2019, pertumbuhan tertinggi dari industri pengolahan ini bersumber dari lapangan industri pengolahan sebesar 0,86% (yoy). Pertumbuhan ini diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,63% (yoy), sektor konstruksi sebesar 0,56% (yoy), dan informasi komunikasi sebesar 0,47 persen (yoy). Sisanya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 bersumber dari lapangan usaha lain sebesar 2,50% (yoy). Suhariyanto mengatakan industri makanan dan minuman, tumbuh sebesar 8,33% (yoy), didukung peningkatan crude palm oil (CPO) yang meningkat sejalan dengan konsumsi domestik CPO. Industri furnitur juga tercatat tumbuh 6,93% (yoy) didorong oleh meningkatnya permintaan dari luar negeri. Dia menambahkan, kontraksi terjadi pada industri karet, barang dari karet dan plastik karena menurunnya permintaan ekspor akibat perang dagang. BPS menyebut sektor ini mengalami kontraksi minus 3,42% (yoy). Sektor lain yang juga mengalami kontraksi adalah industri alat angkutan, sebesar minus 1,23% (yoy), dan industri pengolahan secara khusus untuk industri batu bara dan pengilangan migas pada kuartal III 2019 juga tercatat kontraksi sebesar minus 0,74% akibat menurunnya produksi LNG, LPG, dan BBM. “Selama kuartal III 2019 ini harga komoditas migas dan non migas di pasar internasional juga mengalami penurunan secara year-on-year, maupun quarter-to-quarter,” demikian Suhariyanto. Sebenarnya trend penurunan pertumbuhan ekonomi menurun ini tak hanya menjadi monopoli Indonesia. China yang pada kuartal III tahun lalu masih mampu tumbuh 6,5%, pada kuartal tahun ini tinggal 6%. Sementara pertumbuhan Amerika Serikat pada periode yang sama turun dari 3,1% menjadi 2%. Begitu pula pertumbuhan ekonomi Singapura pada periode yang sama turun dari 2,6% menjadi 0,1%. Sedangkan Korea Selatan turun tipis 2,1% menjadi 2%. Jika dibandingkan Asean, pertumbuhan Indonesia lebih rendah dibandingkan Laos (6,8%), Kaboja (6,5%), Filipina (5,7%), dan Vietnam (7,3%). Tapi memang pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan Thailand (3,5%), Malaysia (4,5%), dan Brunei (0,5%). Jika melihat lebih makro, setidaknya ada beberapa penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2019 melemah. Pertama, dampak perang dagang antara China dan Amerika yang meluas ke Eropa, India, Jepang dan Korea Selatan. Hal ini tentu saja berdampak pada Indonesai sebagai partner dagang negara-negara sahabat tersebut. Defisit Indonesia Kedua, terjadi penurunan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir, berdasarkan harga ICP dari US$71,64 menjadi 59,81 per barel. Hal ini menyebabkan penerimaan dari sektor migas ikut menurun. Ketiga, realisasi belanja APBN pada kuartal III 2019 hanya 22,75% dari pagu anggaran. Sehingga tidak mampu memompa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Keempat, realisasi investasi dalam tiga bulan paruh ketiga tahun ini hanya 14% hingga 15%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi. Kelima, tingkat pencapaian penerimaan pajak yang rendah, terutama dari sektor pertambangan. Sampai akhir September 2019 penerimaan sektor ini baru mencapai Rp 43,2 triliun. Angka ini, tumbuh negatif 20,6% dan lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2018 yang mampu tumbuh 69,9%. Total penerimaan pajak sampai Agustus 2019 baru Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target penerimaan pajak sepanjang 2019 sebesar Rp1.577,65 triliun. Diperkirakan penerimaan pajak hingga Desember 2019 antara 85% hingga 88%, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 92%. “Kondisinya memang berat,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Dengan melihat track record pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Jokowi pada 2014 hingga 2019 rerata plus minus 5%, bahkan pada 2015 sempat 4,78%, menunjukkan bahwa terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi. Padahal Pemerintahan Jokowo sudah bekerja keras membangun infrastruktur, menggelontorkan ratusan triliun dana desa, membagikan berbagai dana sosial untuk rakyat. Melihat kondisi 2020 ke depan kondisi krisis akan datang lebih nyata, tampaknya target pertumbuhan 5,4% tahun depan, dapat dipastikan semakin sulit dicapai. Itu sebabnya Pemerintah Jokowi dengan kabinet barunya harus melakukan terobosan yang keras namun bersahabat dengan pasar dan tidak menyusahkan rakyat, agar pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di level 5,4%. Meskipun berat. Tampaknya gambaran Presiden Jokowi kepada wartawan di istana negara bahwa ekonomi akan meroket, sambil memperagakan tangannya ke atas, tampaknya hanya tinggal mimpi. Saatnya wake up, sadarlah! Penulis adalah wartawan senior.
Jika Anies Yang Lempar Botol Air Itu ke Lapangan
Kejadian pelemparan itu sayangnya dilakukan oleh Gubernur Kalteng. Coba bayangkan, kalau saja kejadian tersebut dilakukan oleh goodberneeer Indonesia Anies Baswedan. Wah pasti ngga bisa tidur deh para politisi ingusan yang dungu bin togog dari Partai Syaiton dan Iblis (silahkan disingkat saja sendirilah) sudah bereaksi berjamaah. Dipastikan mereka beramai-ramai akan membully Bang Anies selama tujuh siang tujuh malam, dikali tujuh lagi. Oleh M. Naufal Dunggio Jakarta, FNN - Lagi ramai di media sosial Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melempar botol dari arah tribun VVIP ke tengah lapangan. Saat itu sedang terjadi pertandingan sepakbola antara Kalteng Putra melawan Persib Bandung. Posisi score ketika itu dimenangkan oleh Persib Bandung. Akibatnya Pak Gubernur Sugianto Sabran pun kuciwa berat, karena keseblasan kesayangan masyarakat Kalimantan Tengah kalah. Entah karena emosi atau tidak. Sadar atau tidak sadar, namun terlihat dengan jelas di video yang beredar di media social, Pak Gubernur Kalimantan Tengah sedang melemparkan sebotol air ke arah tengah lapangan. Lemparan tersebut, spontasn diikuti oleh penonton. Kajadian tersebut mangkibatkan pihak keamanan harus bekerja ekstra keras. Sehingga Pak Kapolresta Palangkaraya harus turun langsung ke tengah-tengah lapangan. Pak Kapolres meminta agar penonton menghentikan pelemparan tersebut. Aksi Pak Kapolres dengan aparat kemanan ini, rupa-rupanya tidak bisa diterima oleh Pak Gubernur Sabran. Pak Gubernur marah kepada Pak Kapolres. Pak Gubernur Sugianto tidak suka ditegur sama Kapolres, sehingga dia turun dari tribun memarahi Kapolres. Sayang sekali ya. Kenapa Pak Kapolres tidak gelandang dia Gubernur Sugianto Sabran ke kantor polisi yaa? Dan Pak Kapolres perlu tahan Gubernur Sabran barang satu atau dua hari saja dulu. Bagaimana rasanya seorang Gubernur tidur di kantor polisi. Kayak polisi yang suka menangkap para mahasiswa kalau melakukan pelemparan jika sedang demonstrasi. Kejadian pelemparan itu sayangnya dilakukan oleh Gubernur Kalteng. Coba bayangkan, kalau saja kejadian tersebut dilakukan oleh goodberneeer Indonesia Anies Baswedan. Wah pasti ngga bisa tidur deh para politisi ingusan yang dungu bin togog dari Partai Syaiton dan Iblis (silahkan disingkat saja sendirilah) sudah bereaksi berjamaah. Penulias pastikan mereka beramai-ramai akan membully Bang Anies selama tujuh siang tujuh malam, dikali tujuh lagi. Mereka, para pembenci Bang Anies tidak bisa tidur-tidur. Kalaupun mereka tidur pun, tidak bakalan bisa nyanyak. Mereka, sepanjang siang dan malam 1 x 24 jam secara bergantian menjaga dan memantau terus kinerja Bang Anies. Kapan saja selalu dicari-cari, damana saja salahnya Bang Anies? Tampaknya uang yang digelontorkan oleh sang Opung cukup besar untuk menghajar Bang Anies. Targetnya, supaya Bang Anies keok dan modar sebelum Pilpres tahun 2024 nanti. Contohnya uang biaya aibon dan pulpes yang ramai di media sosial itu. Mereka jadinya melototin terus kinerja Bang Anies. Melototin kesalahan Bang Anies itu ada duitnye. Itu kan kagak gratis. Bayangkan saja. Masak anggota DPRD DKI bisa langsung meributkan anggaran yang baru direncanakan. Anggarannya saja belum dibahas oleh DPRD. Sampai-sampai politisi muda dari PDIP yang bekas penyanyi cilik Tina Toon dengan lagu bolo-bolanya berkomentar pedes. “Boleh jadi bodoh, tapi jangan sampai jadi dungu permanen dong. Bikin malu lembaganya sendiri yang terhormat”. Kebencian kepada seseorang dikarenakan dendam kesumat, plus dibayar agar dendam itu tetap terpelihara sama sekali tidak mengenakkan. Bayangkan, orang yang dibenci tersebut tetap saja tersenyum dan tidak membalas. Dia juga tidak pernah marah. Sebaliknnya, dia menunjukkan kinerja yang sangat positif untuk kemashlahatan warga dan kotanya. Mending dinilai buruk, tetapi hasil kerjanya baik, dari pada dinilai baik tapi hasil kerjanya hancur-hancuran. Itulah motto dari Bang Anies. Dan motto ini membikin para politisi ingusan ini menderita batin, sampai pantat jadi ireng. Masih ada tiga tahun lagi penderitaan ini akan mereka alami. Kelihatannya, duit dari Opung susah bisa mereka nikmati, walau duitnya tak berseri. Duit itu akan membiayai otak dan hati mereka di rumah sakit, karena kraaam nggak bisa menemukan kesalahan Bang Anies dalam menakhodai Jakarta. Menuju pulau yang indah, yang menjadikan maju kotanya dan bahagia warganya. Kacuali warga di partai syaitan dan iblis. Saking banyak itu duit dikeluarin oleh si Opung, ada dosen Universitas Indonesia yang menjadi togog permanen. Baru kali ini di UI ada dosen jadi bloon setengah mampus. Menghina Bang Anies dengan membuat gambar Joker, dengan wajah goodberneer Indonesia. Dan dia bangga bikin seperti itu karena dia merasa kebal hukum walau sudah banyak laporan yang masuk ke polisi. Ah belum aja kau kena apes Ade Armando. Ini istidraj buat kamu. Ada suatu waktu sebelum kau mati, kau akan merasakan bagaimana perih dan pedihnya hukuman penghinaanmu pada agamamu. Pada manusia seperti pak Prabowo dan Bang Anies. Termasuk kepada yang lain. Semoga kita semua umur panjang, dan bisa menyaksikan itu. Tidak ada daun kering yang jatuh ke bumi lepas dari perhatian Ilahi Rabbi. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Lambat atau cepat itu pasti terjadi. Semoga kita bisa menyaksikannya sebagai bahan i'tibar dan pembelajaran bagi hidup kita dan anak cucu kita. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.
POPULER
