ALL CATEGORY
Perlu Pemimpin Yang Mampu Mengelola Negara Demi Bangsanya
Oleh Adian Radiatus | Moderator pada Acara Diskusi Publik Forjis 06 Agustus 2022. TINJAUAN perspektif ekonomi yang \'tersandera\' oleh kepentingan politik kekuasaan dibawah kendali oligarki melalui korporasi besarnya tampaknya akan menjadi benang kusut perekonomian Indonesia dalam semester akhir tahun ini hingga periode 2023, demikian kesimpulan yang diperoleh dari Diskusi Forjis bersama salah seorang Analis Ekonom terkemuka Indonesia, Anthony Budiawan. Analisa tersebut didasari pada kenyataan upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat inflasi berjalan melalui kebijakan Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga perbankan tetapi justru melalui intervensi pada kurs mata uang asing khususnya USD. Pertanyaannya adalah akan bertahan berapa lama, sementara Bank Central Amerika The Fed telah menaikan suku bunganya hingga kisaran 2,25 persen. Yang cukup memprihatinkan adalah tiadanya kemampuan membayar hutang secara sehat karena surplusnya penerimaan negara, tetapi kewajiban hutang itu dibayar melalui hutang pula. Tentu saja perbesaran rongga hutang akan melebar manakala proyeksi penerimaan pajak tahun berjalan dipastikan menurun serta defisit transaksi berjalan. Atas pertanyaan salah seorang peserta terkait ambruknya ekonomi di negara Srilanka , Anthony Budiawan mengatakan bahwa adanya \'lepas tangan\' dukungan global menjadi penyebab situasi disana. Sementara Indonesia hingga kini masih mendapat dukungan global tersebut. Namun kemesraan hubungan dengan Tiongkok bisa saja merubah peta politik dan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung mulai memperlihatkan gejala \'batuk pilek\' akut sehingga Anthony memandang perlu didiagnosa oleh sebuah tim audit independen melalui Pansus DPR. Patut diduga terjadi tingkat inefisiensi atau pemborosan jenis koruptif diluar kewajaran. Dilain sisi adalah fakta bahwa daya tahan strategi ekonomi Indonesia dipicu naiknya harga sejumlah komoditas namun sayangnya \'durian runtuh\' ini tidak dinikmati rakyat banyak tapi hanya korporasi oligarki dan pemerintah. Maka apakah usulan Anthony beberapa waktu lalu untuk mengkoreksi penguasaan korporasi atas sektor komoditas negara dapat diartikan perlunya nasionalisasi adalah sebuah keniscayaan pula. Kondisi negatif kesenjangan yang cukup besar antara rasio kewajiban membayar pajak kelompok korporasi oligarki dibanding yang dibayarkan oleh masyarakat menengah kebawah menjadikan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin tak terbendung. Atas semua permasalahan itu maka Anthony Budiawan mengatakan rakyat harus memilih Pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara demi kemakmuran bangsanya dimasa depan. (*)
Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen untuk Siapa?
Oleh: Gede Sandra | Dosen Universitas Bung Karno TERIMA kasih pada kenaikan harga komoditi dunia sebagai imbas dari berlarutnya invasi Rusia ke Ukraina. Sehingga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2022 naik sedikit ke 5,4 persen (dari 5 persen di kuartal I 2022), menjadi yang tertinggi selama masa pemerintahan Jokowi. Namun mengapa masyarakat masih seperti tidak merasakan dampak pertumbuhan ekonomi ini. Hidup masih susah. Lapangan pekerjaan masih sulit didapat, harga-harga kebutuhan pokok melonjak menggerus daya beli, biaya pendidikan semakin tinggi tidak terjangkau, dan kasus kurang gizi masih kerap terdengar. Hingga saat ini menurut data BPS jumlah desa atau kelurahan di Indonesia yang penduduknya menderita kekurangan gizi mencapai 12 ribuan desa. Lantas apa yang salah dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,4 persen ini? Mari kita periksa. Diolah dari data BPS juga: selama periode kuartal I ke kuartal II tahun 2022, pertumbuhan nilai tambah bruto PDB (added value) berdasarkan lapangan usaha yang terbesar disumbang oleh Industri Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 169 triliun. Dari keseluruhan pertumbuhan nilai tambah bruto PDB sebesar Rp 332 triliun, Industri Pertambangan dan Penggalian menyumbang separuhnya (51 persen). Terbesar kedua adalah sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, yang pertumbuhan nilai tambah bruto adalah sebesar Rp 72,1 triliun (22 persen). Sementara industri pengolahan yang selalu dielu- elukan hanya bertambah Rp 11,5 triliun (3,5 persen). Lebih kecil dari pertumbuhan nilai tambah Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 27,4 triliun (8,3 persen) dan juga sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar Rp 15,5 triliun (4,7 persen). Sektor pertambangan dan penggalian selama semester I 2022, atau Januari hingga Juni, telah menghasilkan nilai tambah bruto PDB sebesar Rp 1.115 triliun. Melonjak 74 persen dari periode yang sama tahun 2001, yang hanya menghasilkan nilai tambah bruto PDB sebesar Rp 641 triliun. Sementara komoditi paling unggul dalam pertambangan dan penggalian tentu adalah batubara. Yang bila dibandingkan dengan periode semester I 2021 (286 juta metrik ton), produksi batubara pada semester I 2022 (360 juta metrik ton) bertumbuh 26 persen. Sementara harga batubara pada periode yang sama telah meroket 260 persen (dari kisaran $70-$100 di semester I-2021 ke kisaran $170-$360 di semester I-2022). Sungguh cuan para pebisnis batubara, mendapatkan windfall profit. Sayang pemerintah Indonesia agak terlambat menerbitkan PP No 15 tahun 2022, yang mengenakan royalty 27 persen saat harga batubara di atas $ 100/MT sejak April 2022. Setidaknya sudah 10 bulan Negara sudah kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dari legitnya harga komoditi batubara. Total kehilangan pendapatan dari royalty sejak Juli 2021 hingga April 2022 kira-kira mencapai Rp 150 triliun. Jadi meskipun ekonomi bertumbuh tinggi ditopang kenaikan harga komoditi, sayang sekali pemerintah kehilangan potensi pendapatan royalti Rp 150 trilun dari komoditi batubara. Seperti diberitakan, beberapa hari lalu Pemerintah Indonesia baru menambah utang sebesar Rp 121 triliun. Terlihat betapa besar sebenarnya kerugian Negara. Seharusnya dengan tambahan royalti Rp 150 triliun dari batubara, Pemerintah tidak perlu berutang seperti yang dilakukannya tersebut. Seharusnya juga dengan tambahan pendapatan royalti Rp 150 triliun tersebut Pemerintah dapat membuka lapangan kerja, menstabilkan harga-harga pangan, menambal subsidi energi, mensubsidi biaya pendidikan rakyat, atau menanggulangi kasus kurang gizi di 12 ribu desa. Akhirnya yang buntung tetap rakyat kebanyakan, wong cilik. Pengusaha batubara makin kaya karena lolos dari kewajiban bayar royalti, sedangkan masyarakat tidak dapat apa-apa selain kesulitan yang disebutkan sebelumnya. Wajar bila beberapa minggu lalu BPS menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia, yang diukur dengan Indeks Gini, nilainya kembali memburuk. Indeks Gini anjlok ke 0,84 dari sebelumnya 0,81 pada September 2021. Terbukti pertumbuhan ekonomi 5,4 persen ini bukan untuk rakyat banyak.***
Invasi Militer Tiongkok ke Taiwan, AS Gagal Sebelum Perang
Oleh: Jaka Setiawan | Vice Executive Director - Intelligence and National Security Studies (INSS) Mengapa harus Taiwan? Cendekiawan AS Alan M. Wachman mengingatkan kita dalam bukunya yang berpengaruh tahun 2007, Why Taiwan?. Dalam karya itu, Wachman menjelaskan bahwa dinasti Tiongkok memandang Taiwan sebagai protective barrier terhadap penjajah asing, dan sebagai ancaman terhadap keamanan Tiongkok yang pernah dikendalikan oleh kekuatan luar. Secara historis, ancaman yang ditimbulkan Taiwan ke Tiongkok antara lain: bagaimana loyalis Ming menggunakan pulau itu sebagai batu loncatan untuk menghasut pemberontakan di Qing Tiongkok selama abad ketujuh belas, militer Jepang melancarkan operasi melawan Tiongkok dari Taiwan selama Perang Dunia II, dan Republic of Tiongkok (ROC) melepaskan serangan dari Taiwan terhadap Komunis Tiongkok selama Perang Dingin. Saat ini, para ahli strategi Tiongkok terus memandang kemerdekaan de facto Taiwan yang didukung AS sebagai ancaman bagi keamanan nasional serta hambatan bagi kebesaran nasional. Kemudian mereka juga menilai Taiwan yang bersatu dengan Daratan Tiongkok digambarkan sebagai batu loncatan untuk memproyeksikan kekuatan melewati rantai pulau pertama (first island chain). Pandangan seperti itu jelas menunjukan bahwa alasan Tiongkok dalam masalah Taiwan bukan hanya sebagai alasan domestik, penghinaan nasional, persatuan nasional, dan integritas teritorial untuk menaklukkan pulau itu. Pandangan ini jelas tidak dapat diterima dan membahayakan perdamaian di kawasan. Pandangan semacam itu sudah umum diyakini oleh para ahli strategi Tiongkok. Zhang Wenmu, Profesor di Pusat Studi Strategis Universitas Beihang (The Diplomat, 2016) menegaskan bahwa Tiongkok harus mematuhi strategi Mao Zedong untuk menghadapi banyak kontradiksi yang rumit: pertama-tama mengidentifikasi dan mengatasi kontradiksi utama, dan sisanya akan dengan mudah jatuh ke tangannya. Mengenai gesekan teritorial Tiongkok saat ini versus Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara ASEAN, Zhang menegaskan bahwa \"kontradiksi utama” terletak dalam masalah Taiwan. Proyeksi Kekuatan Tiongkok Taiwan memiliki dua sisi mata uang; Pertama, sebagai keamanan perbatasan yaitu persoalan kedaulatan dan Kedua, sebagai Keamanan menyangkut kepentingan keamanan nasional jalur navigasi maritim untuk menyokong pembangunan ekonomi dan lalu lintas perdagangan serta investasi Tiongkok. Pada dua sisi pendekatan strategis ini, Taiwan tak hanya menjadi core interest bagi kepentingan nasional Tiongkok, tetapi juga bagian penting yang tak bisa dihindari dalam proyeksi strategi maritim Tiongkok di masa depan. Begitu Taiwan bersatu dengan Daratan, Tiongkok akan dapat memproyeksikan kekuatan militernya ke timur melalui Selat Miyako – jalur terbesar melalui rantai Kepulauan Ryukyu Jepang – dan ke selatan melalui Selat Bashi antara Taiwan dan Filipina. Hasilnya adalah, terciptanya zona pertahanan angkatan laut bersatu yang membentang dari Laut Kuning ke Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan, menghubungkan pulau-pulau Laut Tiongkok Selatan Tiongkok dengan Pulau Taiwan dan Semenanjung Liaodong. Proyeksi kekuatan Tiongkok juga akan meluas jauh ke Pasifik barat, memungkinkan kapal selam nuklir Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) untuk melintas dan berpotensi melakukan serangan balik penuh mereka dan ini menjadi alasan logis bagi Tiongkok untuk mengembangkan konstruksi kapal induk PLAN lebih pesat lagi. Batu sandungan pertama Tiongkok menaklukan first island chain Taiwan adalah Jepang. Secara historis Jepang mengendalikan Taiwan sebagai protective barrier dan simpul transportasi. Pada konteks itu, Jepang ingin memanfaatkan posisi geopolitik Taiwan yang unik untuk mengamankan akses ke rute navigasi transportasi dan energi di kawasan tersebut serta untuk membangkitkan strategi maritimnya kembali. Jepang oleh Tiongkok dituduh menyembunyikan rencana rahasia untuk mencegah reunifikasi damai Taiwan dengan Tiongkok. Tuduhan tersebut dibuktikan dengan Perjanjian Perikanan Jepang - Taiwan 2013 dan perluasan wilayah geografis konsentrasi aliansi militer AS - Jepang. Zhang Wenmu mengajukan peringatan serupa, menyatakan bahwa Jepang bertujuan untuk mempertahankan akses ke Selat Taiwan untuk memajukan strategi Laut Tiongkok Selatan. Dia bahkan menyebut wilayah Taiwan sebagai kepentingan inti Jepang. Para ahli strategi nasionalis neokonservatif Tiongkok bahkan mendesak untuk mengadopsi kebijakan yang lebih tegas menghadapi AS. Orang - orang garis keras itu sangat banyak terutama di Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Salah satu contoh menonjol adalah buku Unrestricted Warfare, diterbitkan pada tahun 1999 oleh dua kolonel PLA. Analisis dan argumen buku tersebut diarahkan pada satu tujuan dasar: identifying weaknesses in the U.S. military and ways of exploiting them. Penulis buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana strategi dan kelemahan Amerika; ketergantungan yang tidak semestinya pada teknologi, keengganan yang hipersensitif terhadap korban, kelemahan dalam integrasi perang bersama. Selain analisis militer, asumsi yang mendasari Unrestricted Warfare adalah bahwa Amerika Serikat adalah musuh bebuyutan Tiongkok dan bahwa suatu hari nanti RRC harus menghadapi musuhnya secara militer. America\'s Coming War? Kutipan pernyataan seorang cendekiawan AS terkemuka urusan Tiongkok, Michael Pillsbury dalam buku yang diterbitkan tahun 2006, America\'s Coming War with China: A Collision Course over Taiwan, telah mempelajari materi yang tersedia dari ahli strategi militer di RRC dan tidak ada satupun dari lebih dari 200 buku yang diulas dalam studinya \"mengakui bahwa Amerika Serikat dapat mengalahkan Tiongkok dalam skenario apapun— tetapi banyak teknik yang diajukan mengalahkan pasukan AS.” Selain itu, “tema umum dalam perang PLA adalah bahwa Amerika dinyatakan sebagai declining power dan dalam dua atau tiga dekade akan hilang.” Banyak lagi nada bercampur permusuhan dan penghinaan Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Jika pandangan ahli strategis Tiongkok bertemu dengan pendekatan historis kebijakan Luar Negeri AS di Georgia dan Ukraina rasanya, perang nirmiliter sedang terjadi. Bagaimana saat ini AS sedang melakukan peperangan nirmiliter mencegah perang dengan manuver-manuver latihan gabungan, manuver kapal induk AS di selat Taiwan dan berbagai tindakan diplomatik dan pernyataan psywar terhadap Tiongkok. Usaha-usaha AS ini diharapkan memiliki deterrence effect sehingga Tiongkok tidak berani dan berpikir seribu kali untuk menjalankan aksi militer terhadap Taiwan. AS justru sekarang sedang melakukan perang urat saraf dan mengulur-ulur Taiwan agar tetap status quo. Namun, jika aksi militer benar-benar dijalankan oleh Tiongkok terhadap Taiwan, artinya upaya AS gagal sebelum berperang untuk mempertahankan Taiwan. Karena AS akan menjalankan skenario seperti di Georgia dan Ukraina. (*)
Rekonstruksi Tata Negara untuk Kedaulatan Rakyat
Jika berkhianat, maka Polri adalah malapetaka negara di mana ada segelintir elite yang untouchables, sementara wong cilik gampang diciduk lalu dirampas kebebasannya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SEJAK amandemen atas UUD 1945 dilakukan secara serampangan oleh MPR RI periode 1999-2002 menjadi UUD 2002, telah terjadi kudeta konstitusi di mana kedaulatan rakyat secara terang-terangan dirampas oleh partai politik. Tata negara dirusak oleh partai politik. Partai politik bukanlah lembaga negara yang diatur oleh UUD45, namun oleh UUD 2002 diberi kewenangan yang melampaui warga negara sebagai satuan kenegaraan terkecil. Pemilihan Umum telah dijadikan instrumen partai politik untuk merampas hak politik warga negara, termasuk dengan memonopoli pencalonan presiden dan wakil presiden. Hak politik warga negara bermula dan segera berakhir di bilik-bilik suara TPS Pemilu. Demikianlah kedaulatan rakyat dibajak partai politik melalui Pemilu. Dan, pembajakan itu dibiayai oleh uang rakyat dengan biaya yang makin besar! Dalam UUD 2002 itu Mahkamah Konstitusi (MK) menggusur MPR sebagai the guardian of the constitution. Presiden yang semula sebagai mandataris MPR direposisi sebagai petugas partai atau sekelompok partai, tapi pemakzulannya masih tergantung oleh MK. Faktanya bahwa hampir semua gugatan warga negara atas UU yang mengatur presidential threshold 20% selalu ditolak oleh MK atas alasan, penggugat tidak memiliki legal standing. Hanya gugatan oleh Partai Politik yang dikabulkan oleh MK untuk dilanjutkan pada substansi gugatan. Alasan MK bahwa warga negara tidak memiliki legal standing adalah alasan yang ethically and constitutionally illegal karena mengabaikan kedudukan dan hak dasar politik warga negara yang sama di depan hukum. Kemudian, setiap ekspresi politik warga negara yang dijamin konstitusi ditafsirkan secara sepihak agar mudah ditumpas oleh aparat hukum yang memonopoli keamanan dan ketertiban. Secara tidak langsung MK melakukan diskriminasi hukum dengan meletakkan partai politik lebih tinggi kedudukan hukumnya daripada warga negara. Di samping itu, warga negara juga dirugikan akibat aturan presidential threshold itu, tidak cuma partai politik gurem saja, justru karena partai politik seringkali membajak suara warga negara. Bahkan harus dikatakan bahwa pengajuan pasangan capres dan cawapres hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah monopoli radikal partai politik dalam perpolitikan nasional. Saat PKS mengajukan agar presidential threshold itu turun hanya 7-10% saja, bukan 0%, adalah bukti terbaru bahwa PKS ikut menikmati monopoli partai politik dalam perpolitikan nasional. Seperti adagium bahwa setiap monopoli adalah buruk, maka monopoli radikal partai politik melalui Pemilu, baik pilleg ataupun pilpres, selalu berakhir dengan kepiluan massal warga negara. Pemberhalaan demokrasi liberal melalui pemilihan umum secara langsung telah menggusur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Biaya politik untuk rekrutmen pejabat publik makin mahal namun tidak efektif merekrut pemimpin yang amanah. Kini kepemimpinan itu mewujud dalam oligarki politik dan ekonomi yang membuka bagi malpraktek administrasi publik yang luas di mana regulasi dirancang, ditafsirkan, dan ditegakkan bukan untuk kepentingan publik sebagai warga negara, tapi untuk kepentingan segelintir elit partai politik dan taipan. Maladministrasi publik yang paling mutakhir yaitu penatakelolaan keamanan dan ketertiban yang dimonopoli secara radikal oleh POLRI di mana Kapolri diposisikan setara menteri negara langsung di bawah Presiden. RUU KUHP di tangan Polri yang salah-posisi saat ini hampir pasti akan mengantarkan Republik ini menjadi police state, bukan negara hukum. Kematian Brigadir Josua di rumah seorang petinggi Polri baru-baru ini adalah skandal kepolisian terbesar di Republik ini. Skandal ini menunjukkan bahwa kekeliruan posisi Polri telah mendorong pembusukan Polri secara sangat serius. Agenda Reformasi untuk pemberantasan korupsi dibegal oleh omong kosong malpraktek democratic policing. Bukti pertama bahwa Republik ini adalah negara hukum dapat dilihat dari kinerja Polri sebagai penegak hukum yg setia pada janjinya sebagai bayangkara negara. Jika berkhianat, maka Polri adalah malapetaka negara di mana ada segelintir elite yang untouchables, sementara wong cilik gampang diciduk lalu dirampas kebebasannya. Jalan menuju police state telah dibuka oleh perusakan tata negara menurut UUD 1945 asli yang menjamin tata kelola barang publik seperti kedaulatan, keamanan dan ketertiban secara berkeadilan karena dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Sementara Polri harus segera direposisi agar tidak memonopoli keamanan dan ketertiban masyarakat, solusi atas kerusakan tata negara ini hanya dan hanya satu: kembalikan kedaulatan rakyat sebagai warga negara dengan kembali ke UUD 1945 asli sebelum diubahpalsukan menjadi UUD 2002. Amandemen boleh dilakukan melalui mekanisme addendum atas UUD 1945 asli tersebut. Parpol tidak boleh lagi memonopoli secara radikal perpolitikan nasional, dan polisi tidak boleh lagi memonopoli keamanan dan ketertiban. Surabaya, 10 Agustus 2022. (*)
Satgas Yonif Raider 321/GT Turun Ke Tengah Masyarakat Perbaiki Jalan Trans Distrik Mbua, Papua
Nduga, FNN – Sarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dan vital di suatu daerah manapun, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kampung. Karena sarana jalan yang menghubungkan dari suatu daerah dengan daerah lain dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan faktor pendorong kemajuan ekonomi daerah. Seperti yang dilakukan Satgas Yonif Raider 321/GT bersama masyarakat pegunungan tengah Distrik Mbua, Kabupaten Nduga Papua, menggelar gotong royong memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang rusak akibat diterjang banjir pada Minggu (07/08/2022). Bencana banjir bandang dan tanah longsor itu, berdampak terhadap kerusakan kebun warga, bendungan penampungan air, dan jalan. Dansatgas Yonif Raider 321/GT Mayor Inf Ricky J Wuwung, S.Sos., M.I.P., dalam keterangannya mengatakan, banjir bandang dan tanah longsor terjadi karena intensitas hujan 5 hari belakangan ini sangat tinggi. “Akibatnya, perkebunan, bendungan air warga dan jalan tertimbun material longsor berupa bebatuan besar dan lumpur,” ungkap Mayor Ricky. Lebih lanjut dikatakan, dampak dari bencana itu juga mengakibatkan Jalan Trans Wamena-Nduga terputus dan amblas sepanjang lebih kurang 15 meter. “Rusaknya jalan tersebut akibat terjangan material longsor berupa bebatuan dan meluapnya air sungai dari gunung,” jelasnya. Menurut Papen Satgas Yonif Raider 321/GT Letda Chk Arya Yudhistira, SH, akibat bencana tersebut angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas masyarakat Nduga khususnya Distrik Mbua dan Distrik Dal menuju Wamena dan sebaliknya terhenti sementara waktu. Kemudian, pasca kejadian tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan para tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat. Bahkan, mengerahkan personel Pos Mbua terjun ke lokasi bendungan air untuk melakukan pembersihan material longsor. Tidak hanya itu, pihaknya juga mempercepat normalisasi mobilitas angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas logistik dan masyarakat. Dengan menangani longsor melalui kerja bakti dan gotong-royong bersama masyarakat untuk memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang amblas. Kerja bakti tersebut merupakan wujud nyata bentuk kepedulian Satgas Yonif Raider 321/GT terhadap lingkungan, termasuk sosial dan kelangsungan aktivitas masyarakat, serta cepat tanggap bencana guna mengatasi kesulitan masyarakat. (mth/sws)
Sidang Kasus Jin Buang Anak, Saksi Ahli: Jauh dari Potensi Keonaran
Jakarta, FNN - Potensi keonaran akibat pernyataan jin buang anak oleh tersangka Edy Mulyadi, jauh dari kemungkinan terjadi, apalagi hanya dilihat dari potongan-potongan video yang tidak utuh. Pernyataan saksi ahli ITE, Dr. Ronny disampaikan pada sidang Kasus Jin Buang Anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022. Sedangkan saksi lainnya, Nurlis Effendi Pemimpin Redaksi Cyberthoed.id yang juga dosen Universitas Malahayati Lampung, menyatakan Youtube bukan lembaga pers, hanya sebatas media atau sarana untuk menyebarkan kegiatan jurnalistik dan opini. Kedua saksi ini dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), setelah pada Selasa, 5 Agustus 2022 salah satu saksi ahli ditolak pengacara Edy Mulyadi karena berasal dari Media Cyber kepolisian. \"Pernyataan yang saya berikan dibatasi disertasi saya mengenai,Konstruksi Etika dan Hukum pada UU No. 40 Tahun 1999 serta sesuai kompetensi saya,\" ujarnya. Menulis apapun, kata Nurlis yang pernah menjadi pengurus Alianstik Jurnalistik Independen (AJI) tetap tanggungjawab terhadap perspektifnya kegiatan jurnalistik sesuai dengan kaidah hukum, teks, gambar, video dan kombinasinya. Jadi, Youtube bukan media, karena belum diatur dalam undang-undang tersebut. Pengacara EM, Ahmad Yani mengatakan, kedua saksi ahli yang dihadirkan JPU,tidak ada yang mengarahkan pada dalil maupun dakwaan jaksa. \"Rumusan pidana tidak boleh berdasarkan persepsi.Bisa terjadi kerugian atau tidak terjadi kerugian. Orang tidak dapat diadili berdasarkan persepsi atau tafsir. Orang baru bisa diadili karena perbuatan nyata, perbuatan jelas,perbuatan tegas yang diatur dalam undang-undang,\" ujar Yani. Sidang yang dipimpin Ketua Sidang,Adeng Abdul Kohar,SH,MH bersama dua anggotanya akan berlansung Selasa pekan depan 9 Agustus 2022. (Indah)
Dari Duren Tiga Menuju KM 50
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TABIR kasus Duren tiga terkuak sedikit demi sedikit. Setelah Bharada E berstatus tersangka dan Irjen Ferdy Sambo ditahan di Mako Brimob, maka skenario awal terancam gagal. Tembak menembak dan tumbal yang kelak akan dibebaskan tidak kuat untuk disandiwarakan. Pengulangan pola dan penanganan sebagaimana dalam kasus Km 50 nyaris terbentur. Menitikberatkan penyelamatan institusi nampaknya memunculkan polarisasi. Di satu sisi berpola bahwa penyelamatan dilakukan dengan cara membiaskan fakta serapi-rapinya. Alur cerita diarahkan menuju kasus yang ditutup nantinya (case closed). Kubu lain dengan pola membuka fakta sebenarnya. Untuk ini Polri terpaksa harus terlebih dahulu mengobrak-abrik markasnya sendiri. Mengingat telah berjalan percobaan skenario kubu pertama dan hal itu gagal maka ketika model kedua menjadi pilihan, maka korban personal menjadi besar. 25 polisi diperiksa 10 Perwira dicopot. Saat pengumuman Kapolri dikawal oleh 10 Jenderal. Akhirnya ada pasukan Brimob menjemput Irjen Pol Ferdy Sambo di Bareskrim untuk kemudian digiring ke Mako Brimob. Kasus Duren Tiga adalah kotak pandora untuk membuka kasus-kasus lain. Irjen Ferdy Sambo memiliki kedudukan strategis baik sebagai Kadiv Propam maupun Kasatgassus. Dapat bergerak leluasa. Ada tiga irisan yang menjadi petunjuk Duren 3 menuju Km 50. Meski berjarak lebih dari 50 Km tetapi jika kotak pandora terbuka, harum buah Duren itu akan kemana-mana. Termasuk ke Km 50. Pertama, fenomena pelukan \"teletubbies\" antara Irjen Fredi Sambo dengan Irjen Fadil Imran. Kecupan kening sebagai sinyal hubungan emosional yang bukan sesaat tetapi bersejarah. Sebagai Kapolda Metro Jaya Fadil Imran adalah \"komandan operasi\" peristiwa pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Sementara Kadiv Propam merupakan \"komandan operasi\" penyelamatan anggota Polisi yang terlibat. 30 anggota Propam bergerak di Km 50 dipimpin Brigjen Hendra Kurniawan Karo Paminal Divisi Propam. Kedua, Brigjen Hendra Kurniawan ternyata tampil di depan media bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat mengumumkan segera setelah peristiwa \"tembak menembak\" kasus Km 50 pada tanggal 7 Desember 2020. Dugaan keterlibatan Divisi Propam atau Satgassus dalam mengatur proses hukum menjadi lebih terbuka dan harus dibuka. Ketiga, alat bukti yang dihilangkan. Di TKP Duren Tiga Polisi menghilangkan alat bukti yang menyebabkan terjadi pelanggaran etik. CCTV rusak atau HP warga Km 50 yang dihapus juga menjadi modus sama. Irisan semakin tebal dengan misteri alat bukti Glock 17 yang digunakan Bharada E dengan senjata, samurai dan lain \"bukti palsu\" pada Km 50. Pengulangan modus yang gagal di Duren Tiga akan membawa berkah bagi pengusutan ulang kasus Km 50. Dugaan kuat orang orang yang terkena sanksi Kapolri juga orang-orang yang terlibat dalam proses penyesatan Km 50 termasuk Komnas HAM yang berkelas bebek. Tidak berani untuk menjadi dirinya menurut UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Langkah Kapolri patut diacungkan jempol, moga kasus Duren Tiga dapat terkuak dengan baik dan jujur sehingga rakyat Indonesia juga yakin dan berharap Pak Kapolri akan melangkah lebih lanjut untuk membongkar kasus yang selama ini ditutup-tutupi yaitu unlawful killing atau crime against humanity pada peristiwa Km 50. Kejahatan kemanusiaan itu kini atau esok akan terkuak juga. Lebih baik saat ini saja agar dampak hukum dan politik yang terjadi akan positif dan bermakna. Bila lambat maka waktu lah yang akan menghukum. Banyak fihak terlibat termasuk mungkin akan sampai ke tingkat Menteri atau Presiden. Mulailah dari Irjen Fadil Imran yang bersama Karo Paminal Div Propam Brigjen Hendra Kurniawan memamerkan pistol, samurai, dan clurit. Serta begitu simpati atas peristiwa Irjen Fredy Sambo. Publik patut menduga bahwa Irjen Fadil Imran mengetahui persis peristiwa Duren Tiga. Jika tidak, tidak akan ikut menangis saat ber-teletubbies. Maklum teman seperjuangan. Ditunggu, Pak di rest area Km 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ada monumen kejahatan disana. (*)
Lady Gaga
Oleh Ridwan Saidi Budayawan LADY Gaga penyanyi top yang pernah direncanakan mentas di Indonesia. Apakah Gaga dalam nama Lady Gaga dengan Gaga pada toponim Kampung Gaga sama arti? Sama. Keduanya ditulis tanpa H. Saya saluut pada pemda Tangerang yang mempertahankan keaslian toponim. Gaga, seperti juga régé yang berasal dari reggae, dari bahasa yang digunakan di Carribea dan Trinidad. Gaga unggul, régé enerji. Geometrical régè begini: /\\/\\/\\/\\ ini macam gigi gergaji. Ini pengaruh dari migran yang datang dari tempat2 tersebut seperti halnya pemakaian partikel Che dan Le atau La. Cilamaya Che La Maya. Lé Duc Tho tokoh Vietnam yang berperan dalam perdamaian Vietnam-USA pernah dicalonkan sebagai pemegang hadiah Nobel bidang perdamaian. Ia menolak. Cileduk kalau ditulis Ché Lé Duk dan lalu bandingkan dengan Le Duc Tho. Sama. Karena di Tangerang Anda juga akan dapatkan toponim Legoso (Lé Goso) dan Légok (Lé Gok). Penduduk akan koreksi kita kalau mengucap Legok dan bukan Légok. CABE pernah bahas Çhé Deng dan Lédeng. Kenapa orang-orang ini namanya diabadikan sebagai toponim? Mereka orang yang dihormati mungkin karena jasanya di sektor industri agro misalnya pengairan. Atau ini bukan proper name, tapi nomenclatur misalnya kepala kampung. Bagaimana dengan Lénong (Lé Nong)? Nong artinya pertunjukan, atau menonjolkan. Jidat jantuk itu disebut nongnong. Lédék (Lé Dék) pemain wanita dalam Topeng yang berperan penggoda. Candi yang artinya susunan, jadi bahasa resmi arkaeologi di Indonesia. Dalam wilayah adat (rechtsringen) Jakarta ini disebut Batu Jaya, justru penduduk di Batu Jaya, Karawang, menyebutnya unur, bahasa Samoa yang artinya subject with intens affection. Prasasti dan dolmen di Jakarta dan Tangerang disebut Batu Tulis dan Batu Çépér. Sedangkan menhir itu batu jajar penunjuk waktu dengan melihat bayangan batu-batu dengan kemiringan berbeda. Linguistic, seperti halnya musik, adalah jejak sejarah. Time line pun dapat ditelusuri. Yang penting, jauhilah dongeng dari sejarah. Juga tafsir toponim tak bisa main tebak-tebakan. Bahkan toponim jangan diperlakukan sebagai akronim. Itu ada ilmunya. Belajar ya, sayang. Tung ting tak ting tung ting tak. (RSaidi)
Perlu Pemimpin yang Mampu Mengelola Negara Demi Bangsanya
Maka apakah usulan Anthony beberapa waktu lalu tersebut untuk mengoreksi penguasaan korporasi atas sektor komoditas negara dapat diartikan perlunya nasionalisasi adalah sebuah keniscayaan pula. Oleh: Adian Radiatus, Moderator pada Acara Diskusi Publik Forjis TINJAUAN perspektif ekonomi yang \'tersandera\' oleh kepentingan politik kekuasaan dibawah kendali oligarki melalui korporasi besarnya tampaknya akan menjadi benang kusut perekonomian Indonesia dalam semester akhir tahun ini hingga periode 2023, demikian kesimpulan yang diperoleh dari Diskusi Forjis bersama salah seorang Analis Ekonom terkemuka Indonesia, Anthony Budiawan. Analisa tersebut didasari pada kenyataan upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat inflasi berjalan melalui kebijakan Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga perbankan tetapi justru melalui intervensi pada kurs mata uang asing khususnya USD. Pertanyaannya adalah akan bertahan berapa lama, sementara Bank Central Amerika The Fed telah menaikan suku bunganya hingga kisaran 2,25 persen. Yang cukup memprihatinkan adalah tiadanya kemampuan membayar hutang secara sehat karena surplusnya penerimaan negara, tetapi kewajiban hutang itu dibayar melalui hutang pula. Tentu saja perbesaran rongga hutang akan melebar manakala proyeksi penerimaan pajak tahun berjalan dipastikan menurun serta defisit transaksi berjalan. Atas pertanyaan salah seorang peserta terkait ambruknya ekonomi di negara Srilanka, Anthony Budiawan mengatakan bahwa adanya \'lepas tangan\' dukungan global menjadi penyebab situasi disana. Sementara Indonesia hingga kini masih mendapat dukungan global tersebut. Namun kemesraan hubungan dengan Tiongkok bisa saja merubah peta politik dan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung mulai memperlihatkan gejala \'batuk pilek\' akut sehingga Anthony memandang perlu didiagnosa oleh sebuah tim audit independen melalui Pansus DPR. Patut diduga terjadi tingkat inefisiensi atau pemborosan jenis koruptif di luar kewajaran. Di lain sisi adalah fakta bahwa daya tahan strategi ekonomi Indonesia dipicu naiknya harga sejumlah komoditas namun sayangnya \'durian runtuh\' ini tidak dinikmati rakyat banyak tapi hanya korporasi oligarki dan pemerintah. Maka apakah usulan Anthony beberapa waktu lalu tersebut untuk mengoreksi penguasaan korporasi atas sektor komoditas negara dapat diartikan perlunya nasionalisasi adalah sebuah keniscayaan pula. Kondisi negatif kesenjangan yang cukup besar antara rasio kewajiban membayar pajak kelompok korporasi oligarki dibanding yang dibayarkan oleh masyarakat menengah ke bawah menjadikan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin tak terbendung. Atas semua permasalahan itu maka Anthony Budiawan mengatakan rakyat harus memilih Pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara demi kemakmuran bangsanya di masa depan. (*)
RI Menyerukan Junta Militer Myanmar Mengimplementasikan Konsensus 5 Poin
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan agar junta Myanmar mengimplementasikan Konsensus 5 Poin yang telah disepakati untuk membantu mengakhiri krisis di negara tersebut.Seruan tersebut disampaikan Retno dalam pidatonya pada peringatan hari jadi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang ke-55 di Jakarta, Senin.“Pada hari jadi ini, marilah kita kembali menyerukan agar junta militer Myanmar mengimplementasikan Konsensus 5 Poin secara penuh,” ujar Retno.Dalam kesempatan itu, Retno juga mengatakan bahwa ASEAN memiliki peran yang begitu penting di kawasan, terutama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.Meski demikian, hari jadi ASEAN yang ke-55 ini datang saat ketegangan tengah meningkat di dunia dan rivalitas negara-negara besar terus menjadi disrupsi bagi stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.“Secara internal, ASEAN juga tengah menghadapi tantangan, untuk menemukan sebuah solusi sebagai keluarga dan menangani krisis di Myanmar,” kata Menlu.Ia menyayangkan tak adanya kemajuan yang signifikan dari pihak junta militer Myanmar, terkait implementasi Konsensus 5 Poin.“Kami tak membutuhkan kata-kata, namun saat ini kami membutuhkan tindakan untuk mengimplementasikan Konsensus 5 Poin,” ujarnya.Ia pun menyebut bahwa ASEAN harus dapat memenuhi harapan masyarakatnya untuk kehidupan yang damai, stabil, dan sejahtera.Konsensus Lima Poin telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN, termasuk perwakilan Myanmar, dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.Konsensus tersebut menyerukan “penghentian segera kekerasan” dan semua pihak melakukan “pengendalian sepenuhnya”; dialog konstruktif di antara semua pihak; mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ketua ASEAN; ketentuan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh ASEAN; serta kunjungan ke Myanmar oleh delegasi ASEAN yang dipimpin oleh utusan khusus, untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik. (Sof/ANTARA)
POPULER
