ALL CATEGORY
Kasus ACT: Menyasar Kekuatan Ekonomi-Politik Umat Islam?
Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD – MPR RI SEJAK diberitakan oleh Majalah TEMPO beberapa saat lalu, sepak terjang ACT dalam kemanusiaan berganti menjadi kisah pilu penyelewengan dana umat. Babak terbaru, Polri menahan 4 petinggi ACT, yakni Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Imam Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar. Perjalanan kasus ACT begitu cepat. Hanya perlu empat hari sejak Liputan Investigasi Majalah Tempo pada 2 Juli 2022 terbit, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) atau crowfunding Yayasan ACT. Respon gesit pemerintah menimbulkan tanda tanya bagi sebagian pihak. Maklum, urat nadi Yayasan ACT adalah sumbangan donatur. Memutus urat nadi itu sama halnya membunuh seluruh aktivitas yayasan. Padahal, belum ada putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kasus ini. Penyelidikannya saja, bahkan, baru dimulai. Pada hari yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 60 rekening ACT di 33 bank yang selama ini bermitra. Padahal, sebagaimana diberitakan, penyelidikan baru saja berlangsung sehari sebelumnya, 5 Juli 2022. Tiga hari penyelidikan berlangsung, Ahyudin dan Ibnu Khajar diperiksa untuk pertama kalinya. Tiga hari setelahnya, Polri meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan, hingga menghasilkan 4 tersangka yang kemudian ditahan pada Jumat, 29 Juli 2022, Kita mengapresiasi langkah cepat Polri. Namun, kita tentu berharap kecepatan penanganan perkara juga terjadi pada kasus-kasus yang ditangani oleh Polri lainnya. Sebutlah perkara polisi tembak polisi yang awalnya tak seorang pun ditetapkan menjadi tersangka, meski pelaku penembakan, Bharada E, telah mengakui perbuatannya. Barulah kemarin, ia ditetapkan sebagai tersangka. Menyasar Kekuatan Politik Islam? Aliran uang Yayasan ACT menjadi salah satu fokus penyidikan Polri. Namun temuan-temuan yang dirasa janggal acapkali menjadi bola liar yang akhirnya menelurkan spekulasi baru di kalangan masyarakat. Terlebih di media sosial, yang memungkinkan netizen beropini dengan ganas. Respon para buzzer lebih beringas lagi. Mereka terkesan menjadikan temuan itu sebagai jalan menyasar kekuatan politik umat Islam melalui kasus ACT. Ini dimungkinkan karena jejaring ACT tersebut kebanyakan berhubungan dengan organisasi, tokoh, atau simpul-simpul massa Islam yang notabene merupakan kekuatan politik umat Islam. Apakah ada grand desain? Mungkinkah ada yang menggerakkan? Kita tidak tahu. Yang jelas, para buzzer begitu dini, cekatan, dan tanpa beban langsung mengaitkan temuan-temuan baru dalam perkara ACT dengan tokoh-tokoh Islam yang berpotensi menjadi simpul perjuangan, termasuk perjuangan politik. Tengok saja, misalnya, pasca-bareskrim Polri mengumumkan dugaan aliran dana ACT ke Koperasi 212, pendengung dengan sigap menyolek Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ustadz Abdullah Gymnastiar atau Aa’ gym. Kita tahu, HRS bukan hanya ulama tetapi juga sosok yang dipandang berpengaruh dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, nama Anies Baswedan telah lebih dulu diseret. Meski telah dipenjara, namun HRS masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional. Peran HRS dalam Pilkada DKI 2017 lalu tentu masih lekat diingatan kita. Tak heran, begitu keluar dari penjara, HRS tetap menjadi magnet. Ia didekati tidak hanya oleh elit partai oposisi, tetapi juga tokoh dari koalisi pemerintah, sebagaimana pengakuan pengacara HRS Aziz Yanuar dalam populis.id. Bagaimana dengan Aa Gym? Selama ini beliau tidak terlibat politik praktis. Sebagai ustadz, Aa Gym begitu pandai menjaga jarak dengan riuh politik. Namun, pilihan politik Aa Gym tentu punya pengaruh kepada masyarakat luas, terlebih di musim pencoblosan nasional. Begitu pula dengan ulama dan tokoh Islam lainnya. Lalu, Anies Baswedan? Kalau ini sih tidak perlu dijawab. Sosok ini akan selalu dikaitkan dengan apapun juga yang berpotensi merusak nama baiknya. Maklum, nama Anies sangat diperhitungkan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Tentu ia menjadi ancaman bagi lawan politiknya. Memang, sulit menduga bakal kemana lagi temuan-temuan penyidik Polri dalam kasus ACT. Namun jauh lebih sulit menduga siapa-siapa saja tokoh Islam yang akan tersandera opini para buzzer itu. Petuah yang paling bijak, jangan sekadar melihat apa yang dikatakan, tetapi lihat juga siapa yang mengatakan, lalu cernalah motif perkataannya. Tetap Percaya Tak hanya tokoh Islam yang menjadi sasaran. Eksistensi lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya pun ikut terancam. Padahal, lembaga nirlaba ini menjadi salah satu jalan mengukuhkan kekuatan ekonomi Islam. Yang bisa dilakukan kini adalah membangun kepercayaan masyarakat, khususnya kepercayaan umat Islam. Kasus yang menimpa ACT jangan sampai menciderai kepercayaan itu, sehingga lembaga filantropi lainnya termakan imbas. Bahkan terhadap Yayasan ACT-pun, kita masih perlu berbaik sangka mengingat belum ada keputusan hukum mengikat sebagai pijakan tuduhan brutal. Zakat, infaq, dan sedekah adalah salah satu cara Islam dalam membangun kepedulian dan kekuatan ekonominya. Bagi mereka yang mampu, diharapkan aktif membantu tetangga atau kerabat yang sedang kesulitan. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Zakat, infaq dan sedekah bukan semata-mata distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan tujuan duniawi lainnya, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan akhirat selanjutnya. Keyakinan inilah yang membedakan motif kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan karena kasus ACT, lalu rusak kepercayaan kita kepada lembaga filantropi lainnya. Kekuatan ekonomi islam salah satunya berangkat dari saling percaya dan saling peduli. Begitu pun kekuatan politiknya. (*)
Mendaftar Saat Hari Minggu, Partai Gelora Ingin Ubah Pikiran Banyak Orang, Berpolitik itu Santai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menegaskan, Pilihan hari Minggu (7/8/2022) sebagai hari pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tujuan dan makna tersendiri, pasca memundurkan jadwal pendaftaran di hari pertama pada Senin (1/8/2022) lalu. \"Sebenarnya semangat temen-temen mau daftar hari pertama, tapi dalam perkembangan rupanya ada 10 partai yang mendaftar, akhirnya kita geser ke tanggal 7, hari Minggu sambil car free day,\" kata Mahfuz Sidik dalam Gelora Talks bertajuk \'Partai gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? yang digelar secara daring, Rabu (3/8/2022) sore. Menurut Mahfuz, Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. \"Kenapa kita hari minggu, karena ini hari libur. Dan kita mau mengubah pikiran banyak orang bahwa berpolitik itu bisa santai. Jadi nggak serius melulu, nggak bikin macet, nggak riweuh-lah nanti,\" katanya. Berpolitik itu, lanjutnya, bisa dilakukan sambil berjalan-jalan santai sambil berolahraga di car free day pada hari Minggu. Partai Gelora ingin kehadirannya dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat, bukan sebaliknya memberikan tekanan. \"Jadi berpolitik itu bisa di hari Minggu sambil santai. Jalan-jalan di car free day, kita juga nggak bikin kemacetan, lalu happy-happy. Kira-kira begitulah, kita berikan kebahagiaan bahwa berpolitik itu bisa santai,\" ujarnya. \"Karena dua tahun lebih masyarakat Indonesia sudah hidup dalam tekanan. Jangan sampai partai politik datang justru menambah tekanan baru. Kita mengajak berpikir bahwa kehadiran partai politik itu harus sebagai pembawa kedamaian,\" imbuhnya. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati menambahkan, kaum perempuan atau emak-emak dalam situasi sekarang jangan terus diajak berpikir stress, karena beban hidup sehari-sehari sudah semakin berat. Kehadiran partai politik, seharusnya dapat memberikan solusi dan manfaat secara langsung kepada masyarakat, dengan penyampaian yang ringan, dan tidak terlalu berat. \"Kaum ibu-ibu jangan diajak berpikir stress, mulailah dengan kegiatan yang ringan dengan bersenang-senang, dan mereka nyaman dengan Partai Gelora,\" kata Ratih. Emak-emak, kata Ratih, dapat menerima Arah Baru Indonesia yang digagas Partai Gelora, karena ingin menjadikan Indonesia lebih baik dari sekarang. \"Makanya kalau ada yang mengeluh, emak-emak bilang, pilihlah partai baru, Partai Gelora. Karena hanya Partai Gelora yang memiliki narasi Arah Baru Indonesia,\" katanya. Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengaku tidak menyangka, bahwa kehadiran Partai Gelora di tengah pandemi dan krisis saat ini justru mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. \"Kami tidak sangka Partai ini lahir ditengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Terbayang bagaimana di tengah pandemi tak bisa berkumpul, dan terus tetap bertumbuh,\" kata Triwisaksana. Partai Gelora, menurutnya, mampu menghadapi situasi krisis saat ini. Krisis jutsru menjadi berkah, bukan dipandang sebagai hambatan. \"Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan,\" kata Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana. Junjung Kesetaraan Sementara itu, Wakil Sekjen DPN Partai Gelora Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar mengungkapkan, alasan dirinya memilih gabung ke Partai Gelora daripada ke partai lain, yang sebelumnya sempat berlabuh di PDIP dan PAN. \"Tentu gini, saya termasuk orang yang tidak suka terkungkung dalam feodalism secara budaya, yang menarik dari partai ini nggak ada dewan syuro, nggak ada yang atur artinya teman-teman bisa berundingan sendiri, ini menarik,\" kata Miing. Miing menilai, meskipun Partai Gelora tak jauh berbeda dengan partai lain yang secara hierarkhi terdiri dari ketua umum dan sekjen, namun secara psikologis Partai Gelora lebih menjunjung kesetaraan. \"Secara psikologis lebih equal gitu. Bukan berarti kita berhak dalam tanda kutip kalau anak Betawi bilang ngelunjak atau apa, tapi tidak, lebih kepada kita punya kreatifitas, punya kemerdekaan berpikir itu bisa disampaikan,\" ujarnya. \"Karena esensinya bagi seseorang bisa berkarya, bisa berkarir, bisa apa saja baik sosial-budaya, sosial-politik esensinya kemerdekaan. Ketika kemerdekaan terkungkung itu agak sulit. Sehebat apapun orang berpikir belum tentu bisa sama dengan orang lain,\" imbuhnya. Menurut Miing, kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. \"Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa\" katanya. Selain itu, dirinya juga mengaku, sudah berkawan cukup dekat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Dirinya merasa memiliki ikatan emosional dengan Partai Gelora. \"Saya kira ini bisa menjadi arah baru untuk terlibat dalam perjuangan memperbaiki, jadi yang menarik buat saya tidak membicarakan masa lalu siapapun dia yang ada di belakang itu, tapi berpikir ke depan dengan siapa dia bersama. Ini jadi penting buat saya,\" ungkapnya. (sws)
Ancur, Negara Tidak Tegas dan Tidak Berprinsip
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Prinsip dalam hal normatif, tapi luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan! Ini fakta, bukan ocehan, bukan pula olol olok, tidak juga melecehkan atau mengkambing hitamkan. Belum tuntas saya membahas rencana kegiatan PPAD, ternyata telah terjadi perubahan perubahan yang menarik. Pertama, jelas, kegiatan silatnas PPAD yang semula akan dilaksanakan tgl 6 Agustus diubah / diajukan menjadi tanggal 5 Agustus 2022 dengan alasan Presiden Jokowi ada tamu yang tidak bisa digeser. Kedua, isu yang berkembang bahwa Presiden tidak jadi memberikan sambutan yang esensinya akan pamer keberhasilan selama menjabat dan mimpi besarnya menggadang gadang IKN baru. Kedua perubahan itu barangkali ada yang menganggap sepele, tapi sebenarnya bisa dimaknai suatu tindakan yang mencerminkan tidak punya prinsip dan tidak mampu mengambil cara bertindak yang tepat waktu dan tepat manfaat yang bisa melahirkan resiko. Seharusnya setingkat negara atau dalam event event strategis seperti rencana kegiatan PPAD seperti ini, benar benar fokus, cerdas, realistik dan komprehensif. Maksudnya rencana itu harusnya direncanakan dalam bingkai ruang dan waktu yang beralternatif dengan mempertimbangkan faktor resiko maupun hal hal yang tidak terduga akan terjadi. Ambil contoh pergeseran waktu presiden, disini ada KSP dan ada staf staf lain yang terkait. Semestinya staf staf ini ikut berpikir untung rugi, baik buruk, tepat tidak tepat termasuk dampak atau akibat setelah keputusan diambil. Saya bahas terbalik dari akhir keawal, dimana akibat pergeseran menjadi tanggal 5 yang bertepatan hari Jumat yang menjadi hari terhormat bagi umat islam yang kurang lebih 85 % dari jumlah peserta, mungkinkah akan mencukupi dan layak untuk beraktifitas menjalankan ibadah sholat Jumat mulai wudlu, tempat sholat kalau terjadi hujan, air wudlu dan lain lain? Seharusnya ini dipikirkan staf kepresidenan agar tidak menyulitkan panitia PPAD. Yang lebih tidak dipahami, manakah yang lebih dulu, rencana PPAD atau rencana kedatangan tamu penting presiden? Sejauh mana makna penting, urgen ataupun apa sebutan tamu itu sehingga bisa mengalahkan rencana PPAD yang besar dan strategis itu? Di manapun berlaku sama, bahwa negara yang sebagai tuan rumah yang lebih bisa menentukan dan memutusksn tentang jadwal tamu asing, bukan sebaliknya. Sehingga kesan yang diperoleh ini tamu bukan tamu yang penting atau tidak penting , tapi tamu yang disegani, diewuh pakewuhi, dihormati bahkan ditakuti layaknya atasan presiden RI. Lantas lebih dalam lagi, adakah tamu yang ditakuti oleh Presiden RI? Inilah contoh kecil bahwa perencanaan dan tindakan staf yang tidak profesional. Saya tidak tahu apakah dalam keadaan seperti ini pihak panitia memberikan masukan atau beberapa gambaran akibat pemajuan waktu yang bertepatan dengan hari Jumat akan berdampak luas terutama bagi kehormatan umat islam? Atau ada unsur kesengajaan, Allahu Alam bisowab. Yang lebih utama terkait martabat dan harga diri negara, terbiasakah hal hal seperti ini terjadi dilingkungan istana ? yang notabene terkesan bahwa negara Indonesia masih diduduki dan dikendalikan oleh orang orang cengeng, rendah diri dan takut sama orang asing? Alamak... jika ini yang terjadi. Kemudian bahasan kedua, hal yang menyebabkan presiden Jokowi tidak jadi memberi sambutan dan akan diwakili Muldoko, apakah ini benar? Konon katanya dalam perencanaan akan dihadiri termasuk LBP dan Men Han Prabowo yang juga akan memberikan sambutan Jadi jelas amburadul jika benar benar Muldoko akan memberikan sambutan mewakili Jokowi (mungkin karena wakil presiden bukan mantan tentara?) Semoga tulisan ini memberikan inpirasi atau peringatan kepada semua pihak bahwa pentingnya suatu perencanaan yang baik yang mempertimbangkan faktor bingkai ruang dan waktu, resiko, dengan karakter yang tegas dan berani ! Bandung, 4 Agustus 2022.
Semakin Dekat Skenario KM 50
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH 26 hari ditunda penetapan tersangka, akhirnya Bharada E ditetapkan juga. Tanpa proses berbelit-belitpun sejak tanggal 8 Juli 2022 Bharada E semestinya sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ia yang katanya menembak. Penyelidikan mencari \"tersangka\" lain selain dirinya gagal. Upaya disainer untuk mengolah menjadikan Brigadir J sebagai tersangka pelecehan dan pengancaman nampaknya tidak berhasil. Begitu juga sebagai penembak lebih dulu. Seperti kasus Km 50 awal yang semula didisain untuk menjadikan tersangka 6 anggota laskar FPI yang mengancam dan menembak sehingga terjadi tembak menembak. Akhirnya tersangka itu adalah Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella yang ternyata \"dimanja\" tidak ditahan. Dan berujung pada dilepas dari segala tuntutan hukum. Bebas dengan alasan \"membela diri\". Case closed. Bharada E yang dikawal perwira dan \"dimanja\" akan tetap dibawa ke Pengadilan dan Pengadilan dibuat serius untuk memproses. Hanya jika mengikuti permainan dasainer, maka Bharada E kemudian akan dilepas dari segala tuntutan hukum karena terpaksa membunuh dalam rangka \"membela diri\" lalu iapun keluar menghirup udara bebas. Kalau ini terjadi kasus selesai dan Km 50 terulang. Banyak figur jahat tertolong. Sumpah serapah publik termasuk keluarga korban akan menjadi \"anjing menggongggong\" dan kasus tetap berlalu. Bagaimana dengan bukti bekas penganiayaan ? Sama dengan kasus Km 50 yang juga terjadi penganiayaan. JPU saat itu menuntut di samping pembunuhan (Pasal 338 KUHP) juga penganiayaan (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Tuntutan JPU yang sudah \"murah meriah\" 6 tahun itu berbalas Putusan Hakim \"dilepaskan dari segala tuntutan hukum\" (ontslag van rechtsvervolging). Baik Duren 3 maupun Km 50 memiliki target untuk melindungi orang orang tertentu atau rembetan yang lebih jauh. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ternyata tumpul untuk petinggi dan tajam bagi rendahan. Aktor intelektual tetap tersembunyi dan disembunyikan. Banyak misteri tidak terkuak pada kasus Km 50 termasuk penumpang penting di mobil-mobil tertentu. Akankah kasus Duren 3 ini akan sama persis dengan Km 50 ? Inilah yang dikhawatirkan. Bila ini terjadi maka fungsi dari Divisi Propam Polri dapat dibaca masyarakat bukan untuk memberi saksi atas anggota Polri yang nakal tetapi sebaliknya untuk memberi perlindungan kepada anggota Polri yang melakukan kejahatan. Betapa berbahaya jika hal ini memang terjadi. Jika kasus besar Duren 3 diselesaikan dengan sederhana demi melindungi pejabat tertentu, maka hal itu sama saja dengan melawan kepada instruksi Presiden yang katanya dikawal oleh Menkopolhukam. Perintah dibuka dan benar diabaikan. Artinya jika Presiden diam saja dan kelak hanya mengangguk-anggukan kepala maka ini berarti telah membuat Presiden menjadi terlibat. Kasus Duren 3 di kediaman Kadiv Propam non aktif Irjen Ferdy Sambo adalah kasus kriminal berspektrum luas. Dapat berimbas pada aspek lain termasuk politik. Km 50 yang terulang kembali. Pertanyaannya adakah keduanya memiliki disainer yang sama? Bandung, 4 Agustus 2021
Berpolitik Harus Santai, Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelora sebagai pendatang baru di panggung politik nasional telah menyatakan kesiapannya mengikuti Pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 pada Ahad (7/8) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami sudah menyampaikan kepada KPU bahwa kami akan hadir pada hari Ahad, 7 Agustus yang akan datang. Kami memilih hari Minggu agar suasana lebih santai dan tidak terburu-buru karena macet. Politik juga perlu suasana gembira,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfud Sidik, saat Gelora Talks bertema: Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? Secara daring di Jakarta, Rabu (3/8). Mahfuz menegaskan Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. Hadir pula sebagai narasumber yakni Ratih Sanggarwati, Kabid Perempuan, DPN Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta, serta Dedi Miing Gumelar, Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia. Kabid Perempuan Gelora Indonesia, Ratih Sanggarwati mengutarakan, terpenting menerjemahkan narasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sampai ke masyarakat khususnya, kaum emak-emak. Bagaiamana narasi arah baru Indonesia menjadi menggelora di tengah masyarakat baik dalam tataran pusat hingga emak-emak. “Mengapa mereka (emak-emak) mengeluh, maka perlu arah baru dan memilih Partai Baru yakni Partai Gelora,” ungkap Ratih. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan wilayah DKI Jakarta sebagai area strategis, sehingga butuh cara bagaimana masyarakat dengan mudah mengenal Partai Gelora. Bahkan dirinya tidak menyangka Partai Gelora lahir di tengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Partai baru yang lahir ditengah situasi yang sulit akan membawa berkah. Karena, Partai Gelora sudah tertempa dirinya dalam menghadapi situasi krisis. “Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan.” tuturnya. Menurut Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia, Dedi Gumilar kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. “Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa. Sebenarnya arah baru ini, bukan pemikiran baru, tetapi pemikiran lama yang diajarkan, tetapi praktiknya menyimpang.” pungkasnya. (Lia)
Tari Telanjang Badut Politik
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Kekuasaan di republik ini semakin vulgar tak senonoh. Perilakunya mengumbar nafsu birahi yang tak mengenal waktu dan tempat. Membuka aurat dan kehormatan jabatan di hadapan rakyat. Para pemangku kepentingan publik, tak lebih baik bahkan dari pelacur pinggir jalan. Korupsi, pembunuhan dan penistaan agama menjadi tontonan terbuka setiap mata. Kemiskinan ahlak dan ketiadaan adab, menyelimuti kebanyakan petinggi negara. Merendahkan kemanusiaan sembari menjunjung tinggi sifat kebinatangan. Memangsa yang lemah hingga ke akar-akarnya, angkuh memamerkan taring yang berlumuran darah. Bagai panggung konser kebiadaban, aparatur negara beraksi berkostum kemunafikan. Menampilkan pentas dramatik dan horor, aksi gerombolan birokrasi dipenuhi teror dan tragedi. Untuk menghindari skenario fiksi, sutradara dan aktor bekerjasama menampilkan adegan panas penuh syahwat libido. Habitat korporasi, politisi dan birokrasi tak ubahnya seperti konsorsium pengelola rumah bordil. Melenggang-lenggok dan sesekali meliuk-liuk tanpa busana memuaskan ereksi politik. Pertunjukkan elitis yang erotis menjadi dominan, seolah-olah mampu menutupi karakter psikopat pemerannya. Penuh komedi tapi keji, begitulah rakyat menikmati sajian tari telanjang para badut politik. Munjul-Cibubur - 4 Agustus 2022.
Pat Pat Gulipat Level Global
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Menjelang kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan tanggal 2-3/8/2022, China keluarkan reaksi keras sampai pada ancaman persoonlijk. Nancy berkunjung juga, bahkan kemarin 3/8/22 Inggris menyatakan akan kirim pejabatnya ke Taiwan. Rasanya statement serupa akan muncul juga dari Aussie. Indonesia, melalui pakar tajir gelar, buat pernyataan yang terkesan mendukung China. Sebelum heboh Pelosi, Biden dan Jin Ping dalam rangka bilateral relationship melakukan percakapan telpon selama, menurut NBC, 2 jam 17 menit, meliputi ekonomi global dan soal Taiwan. Yang tidak punya pengalaman empirik dalam politik pasti kelojotan membaca fenomena ini. Dalam permainan ceki gelundung ini yang disebut tarik locan buang bendera. Dalam sepakbola Belanda jaman Johan Cruijf ini yang disebut schijn beweging. Apa yang terjadi dengan China? Dalam pertemuan-pertemuan pendahuluan G20 delegasi China di sidang menjadi pendiam yang budiman menyaksikan mayoritas delegasi hajar Rusia yang menzalimi Ukraine. Juga China nonton saja waktu Menlu Rusia keluar sidang. China tidak mau berkomentar karena mereka takut phoatang, kartunya kebaca. China menyaksikan betapa nestapa Rusia yang terima balasan karena hajar Ukraine duluan. China juga merasakan tidak enaknya dikepung selama dua tahun, dan masih lanjut. China pat pat gulipat dengan AUKUS agar tidak tercium Sovyet. Tidak ada risiko kalau pun Rusia tahu. Tapi kedua negara bersahabat sudah lama. Tak enak lah. China juga tak mau mengecewakan penggemarnya di Indonesia, baik pelaku politik yang kalau omong sejarah tak ada dasarnya, atau pakar kampus yang kalau bicara tak nampak intelektualitasnya. Kalau lama-lama mereka tahu politik Cina bagaimana? Merujuk ke Tsun Su, perang itu tipu daya. Lu kudu paham donk. China sudah menyadari perubahan konstelasi kekuatan politik Global. China tak mau mudah diatur, juga tak mau dimusuhi. China ogah jadi Rusia, cilaka punya urusannya. (RSaidi).
Harga BBM Naik Ugal-ugalan, Rocky: Kelas Menengah Justru Paling Rentan untuk Ngamuk
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Pertamina menaikkan harga BBM jenis tertentu mulai 3 Agustus 2022. Padahal Shell justru menurunkan harga BBM sejak 1 Agustus 2022. Kenaikan harga BBM ini jelas hanya akan membuat beban rakyat makin berat. Menyitir Abraham Maslow bahwa kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka semua orang akan ambil risiko kendati penuh bahaya. Dan yang akan terjadi, ya Sri Mulyani melangkah menuju Sri Langka. Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Rabu, 03 Agustus 2022. Berikut petikan lengkapnya: Bung Rocky, ini saya kira orang mesti mulai mengikuti gaya Anda, lebih baik banyak jalan kaki naik gunung dari pada musti menggunakan kendaraan bermotor, terutama mobil. Kemarin kita bahas bahwa stok dari solar dan pertalite menipis. Itu artinya, orang didorong untuk pindah ke harga bahan bakar non subsidi. Tetapi, saya baca mulai hari ini, kemarin tanggal 1 Komodo tiketnya mulai naik, sekarang tanggal 2 harga pertamax turbo naik jadi Rp17.900, sebelumnya Rp16.200. Jadi ada kenaikan Rp1.700. Kemudian harga dexlite dari Rp15.000 menjadi Rp17.800. Jadi naiknya Rp2.800. Pertaminadex ini yang paling tinggi naiknya, dari dari Rp16.500 menjadi Rp18.900. Sebenarnya dari sini saja kita sudah tahu apa yang bakal terjadi situasinya. Yang akan terjadi ya Sri Mulyani melangkah menuju Sri Langka. Kan akhirnya yang kita prediksi dan semua orang juga dengan akal yang sederhana tahu bahwa kebutuhan energi kita tidak mungkin dicukupi oleh Pertamina dan Pertamina sendiri sebetulnya secara akuntansi sudah bangkrut. Tapi demi macam-macam stabilitas, berupaya untuk di-bail out oleh negara dan utang Pertamina enggak pernah dibayar tuntas oleh negara. Jadi, itu hal yang sederhana untuk kita pikirkan bahwa keresahan pasti berlangsung dan ini juga semacam tekanan pada kelas menengah kota yang justru paling rentan untuk ngamuk. Karena soal BBM itu kebutuhan sehari-hari mereka. Kalau orang bawah mungkin ya dia masih bisa naik mikrolet segala macam. Jadi, sebetulnya kenaikan di tingkat energi-energi ini, apalagi BBM yang premium itu, pasti membuat juga kelas menengah pindah ke pertalite atau ke dex. Karena, itu selisihnya luar biasa, 100 liter itu bisa dalam dua hari sudah selisihnya Rp400.000. Jadi, soal-soal semacam ini yang kita lihat dari awal seluruh kebijakan makro pemerintah akhirnya akan ditantang oleh kesulitan ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bisa bilang ini juga dunia, iya tapi dari awal dari sejak dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) itu semua fasilitas yang harusnya bisa dipakai untuk social safety net, itu tidak ada karena dirampok, diselewengkan, dicuri oleh partai-partai. Jadi, kita sebetulnya melihat hal yang pasti terjadi, yaitu kerusuhan sosial. Nanti akan ada orang berebut pertalite terus dibilang mana ini Anda mobil-mobil mewah, tapi dia nggak peduli karena dia sudah miskin. Mobilnya memang mewah, tapi enggak punya tabungan lagi, mau bagaimana. Kan itu intinya. Jadi, nggak mungkin lagi dibikin filter pakai peduli lindungi atau lindungi peduli, atau peduli peduli. Nggak ada soal itu. Sebegitu keadaan yang kita sebut basicness-nya terganggu, orang nggak peduli lagi dengan security. Itu kita belajar dari Abraham Maslow tentang hirarki kebutuhan. Kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka semua orang akan ambil risiko kendati penuh bahaya. Jadi basicness mendahului securityness. Itu yang kita sebut selalu sebagai potensi people power. Semua hal yang kita terangkan secara teoritis dengan konsep-konsep yang jelas, lalu dianggap sebagai makar. Jadi, pemerintah nggak ngerti bahwa dia sendiri yang sedang mengumpankan makar karena kenaikan biaya hidup akibat kenaikan energi. Dan ini artinya sekarang merata krisis. Jadi, tidak hanya kelas bawah, tapi kelas menengah. Dan kita tahu belaka sebenarnya style orang Indonesia, walaupun sebetulnya mobil mereka juga keren-keren mungkin di atas 2000cc, sebenarnya dengan situasi sekarang ini, mereka yang disebut near poor. Jadi miskin kan realitasnya. Jadi begitu dihajar dengan kenaikan ini mereka langsung menjerit. Ini juga soal, itu kan mobil mewah kebanyakan juga cicilan. Dan daya beli mereka turun dan musti mengimbangi dengan cicilan. Kan kalau suku bunga terpaksa harus dinaikkan, itu artinya kehidupan sektor riil berhenti, pendapatan mereka juga enggak ada. Sementara bayar bunga itu juga bisa mengikuti. Ada saja perbankan yang bunganya tidak fiks. Jadi tetap, kelas menengah ini juga kelas yang akan bersama-sama dengan guru untuk mengalir di jalan-jalan. Juga mereka yang disebut dulu kan waktu omnibus law diucapkan, itu manajer-manajer di Sudirman-Thamrin itu merasa mereka nggak kena. Mereka itu adalah manajer, bukan buruh. Kalau mereka baca betul undang-undang itu. Yang disebut buruh itu manajer ke bawah. Yang bukan buruh itu cuma komisaris dan pemilik. Selebihnya adalah buruh, pekerja, karena mendapat upah. Mereka juga kesulitan dengan omnibuslaw yang mungkin karena kesulitan ekonomi sekarang mereka mengajukan pensiun, tiba-tiba mereka sadar bahwa pensiun mereka itu tinggal sepertiga. Itu sudah banyak teman saya yang merasa bahwa ini kita mau pensiun awal supaya bisa wirausaha karena ekonomi memburuk. Begitu mulai berhitung, dia ternyata cuma dapat sepertiga karena potongan-potongan kiri-kanan dari korporasi akibat omnibuslaw, baru mereka mengerti bahwa menjadi manajer itu, yang statusnya kelas menengah, sebetulnya juga pekerja yang dirugikan oleh omnibuslaw dan sekarang dirugikan oleh harga bensin. Jadi, sudah ikut saja naik gunung jalan kaki atau pakai online ojek. Walaupun naik gunung seperti Anda, tapi kan untuk menuju gunung yang Anda tuju di luar kota, mau nggak mau kan Anda harus juga menggunakan bensin? Ya, buat orang Jakarta. Karena saya tinggal di pinggir hutan, ya saya nggak perlu apa-apa. Cuma perlu alas kaki saja. Ini waktunya untuk ganti gaya hidup dan ganti gaya pemerintahan? Sebetulnya memang itu intinya. Kan menuju Sri Langka sebaiknya nggak usah diganti pemerintahan ketika dipaksa pergi rajanya. Di sini ya sudah, percepat pemilu, lakukan LBP. Selalu LBP kita mesti sebutkan kepanjangannya, Liga Boikot Pemilu. Karena itu memboikot, bukan kita mau hancurkan negeri ini, tetapi memboikot agenda yang akan membuang-buang uang. Kira-kira begitu. Nasdem saja mau boikot pemilu kok diem-diem. Nasdem, PKB, juga dulu bilang begitu. Tapi kan alasannya berbeda. Kalau mereka awalnya katanya daripada menimbulkan perpecahan, ya lebih baik nggak ada pemilu. Kalau kita, daripada tetap saja oligarki yang berkuasa, ya mending nggak perlu ada pemilu. Gitu kan bedanya? Ya, kita boikot pemilu dalam upaya mempercepat perubahan politik. Kalau partai politik dia mau boikot Pemilu supaya kedudukan dia di DPR itu tetap berlangsung, digaji, tanpa pemilu. Itu beda motif begitu. (ida, sws)
LaNyalla Minta Ruang Digital Bersih dari Sampah Judi Online
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak. Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE. “Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,” ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, Rabu (3/8/2022). Menurut LaNyalla, pemblokiran jangan sekedar memenuhi desakan warganet. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat. “Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapatmerusak generasi kita,” papar dia. Ditambahkannya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,” tegasnya.(Sof/LC)
KBRI Tokyo Dorong Peningkatan Ekspor Produk UMKM Indonesia ke Jepang
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di Tokyo mendorong peningkatan ekspor produk dari kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke Jepang guna membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.\"KBRI Tokyo terus secara aktif mendorong peran UMKM dalam peningkatan ekspor ke Jepang, di antaranya melalui kegiatan promosi terpadu Trade Tourism and Investment,\" kata Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi dalam seminar \"Strategi Ekspor Produk UMKM ke Negeri Sakura\" yang diikuti dari Jakarta, Rabu.Dia mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia.Sejak 2017 hingga 2021, Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan dengan Jepang. Selama Januari-Mei 2022, Indonesia juga mencatat surplus sebesar Rp2,8 miliar.Di tengah pandemi COVID-19, ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang juga terus mengalami peningkatan. Pada Januari-Mei 2022, ekspor tersebut mencapai Rp9,7 miliar, naik sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.\"Bahkan kondisi ini lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada 2019,\" kata Heri.Capaian positif tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan surplus perdagangan dan peningkatan nilai ekspor, tetapi pangsa pasar produk Indonesia di Jepang selama pandemi tahun ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,1 persen dibandingkan 2020, kata dia.Heri mengatakan industri dan manufaktur merupakan kekuatan Jepang dan hal tersebut ditopang oleh 3,5 juta perusahaan di sektor UMKM.\"Berarti sekitar 99,7 persen dari total perusahaan yang ada di Jepang. Perusahaan skala UKM tersebut yang menjadi tulang punggung perekonomian Jepang hingga saat ini,\" kata dia.Jepang dan Indonesia pada 2022 terlibat dalam perjanjian dagang terbesar di kawasan, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).Momentum tersebut, kata dia, seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM, untuk berusaha meraih pasar lebih besar di Jepang.Dari pandemi, kata Heri, Pemerintah Jepang belajar menghilangkan ketergantungan pasokan dari satu negara dan beralih ke sejumlah negara, di antaranya Indonesia.Beberapa produk yang dapat didorong untuk meningkatkan ekspor ke Jepang antara lain produk makanan, pertanian, perikanan dan furnitur, kata dia.Oleh karena itu, kata Heri, KBRI Tokyo terus secara aktif mendorong peningkatan ekspor produk UMKM ke Jepang.Selain promosi terpadu, KBRI Tokyo juga bekerja sama dengan BRI Tokyo, Bank Indonesia Tokyo, Garuda Indonesia dan Pertamina dalam mendirikan pusat UMKM (SME Center) di Tokyo untuk membantu meningkatkan ekspor UMKM Indonesia, serta memberdayakan diaspora Indonesia dan usaha mereka di Jepang. (Sof/ANTARA)
POPULER
