ALL CATEGORY
Meskipun Mampu, Tak Ada Niat Iran untuk Membuat Bom Atom
Teheran, FNN - Kepala organisasi nuklir Iran mengatakan meskipun negaranya memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom atom, tetapi hal itu tidak ada dalam agenda.\"Iran memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom atom, tetapi program seperti itu tidak ada dalam agenda republik Islam ini,\" kata Mohammad Eslami, Ketua Organisasi Energi Atom Iran, kepada kantor berita semiresmi Fars News Agency.Sejumlah negara Barat telah melontarkan \"tuduhan palsu\" untuk \"menipu publik,\" imbuhnya.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kamal Kharrazi, Ketua Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran, mengatakan pada akhir Juli bahwa Iran memiliki kemampuan teknis yang diperlukan, seperti meningkatkan pengayaan uranium dari 20 persen menjadi 60 persen, tetapi tidak punya niat untuk membuat bom nuklir.Eslami menekankan Iran memutuskan untuk mematikan kamera pengawas milik Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang dipasang di situs-situs nuklirnya sebagai respons terhadap \"tuduhan palsu\" negara-negara Barat untuk menekan Iran.Pada Juni lalu, Dewan Gubernur IAEA meloloskan resolusi anti-Iran yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman menyusul laporan badan tersebut bahwa Teheran tidak memberikan \"penjelasan yang kredibel secara teknis\" terkait partikel uranium di tiga situs yang tidak diumumkan.Menyusul pengadopsian resolusi IAEA itu, Iran mengumumkan keputusannya untuk mengambil sejumlah langkah, termasuk mematikan kamera pengawas IAEA di situs-situs nuklirnya. (Sof/ANTARA)
Polri: JNE Timbun Beras Banpres 5 November 2021
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan beras bantuan sosial presiden (banpres) yang ditemukan terkubur di lahan parkir JNE, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, ditimbun pada 5 November 2021.\"Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021,\" kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.Penimbunan beras bansos tersebut sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras dengan jumlah sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung atau setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM).\"Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah kehujanan; sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak dibagikan ke KPM. Itu alasan JNE,\" tambahnya.Penimbunan beras banpres itu terungkap dari keterangan RS, selaku pemilik lahan, yang menyebutkan telah terjadi penimbunan atau pemendaman beras sumbangan sembako bansos di lahan miliknya.Selanjutnya, pada Sabtu (30/7), RS melaporkan ke Polres Depok dan melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Dari penggalian itu ditemukan beras banpres bermerk Kita Premium dengan kemasan ukuran 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah.Usai penemuan itu, polisi melakukan pengamanan di sekitar lokasi dan memasang garis polisi. Terkait laporan tersebut, penyidik Polri menggali keterangan terhadap Vice President Qualilty and Fasility JNE berinisial SJ.Menurut pengakuan SJ, pemendaman beras di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pembukuan kantor cabang utama PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir dengan PT Indah Berkah Bersaudara.\"Yang melaksanakan pemendaman beras adalah PT Indah Berkah Bersaudara,\" kata Ramadhan.Dalam standar operasional prosedur (SOP) JNE, lanjutnya, tidak ada pengaturan cara pemusnahan apabila barang kiriman rusak. Pemusnahan itu pun sudah seizin JNE pusat. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKBS) Kementerian Sosial menyatakan pihak JNE hanya bekerja sama dengan pihak DNR dan menerima pekerjaan dari Perum Bulog.Rencana tindak lanjut dari kejadian tersebut, kata Ramadhan, Polri akan membuat administrasi penyelidikan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras bansos tersebut.\"Melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait pengadaan bantuan COVID-19 tahap dua dan tahap empat, serta dokumen tentang pemusnahan bahan sembako yang tidak disalurkan,\" jelasnya.Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya turut membantu Polda Metro Jaya dalam menyelidiki kasus penimbunan beras tersebut.\"Satgas Pangan itu untuk memantau perkembangan yang ada di Depok, kan sudah ditangani Polda Metro Jaya. Kami akan membantu. Kami juga melakukan pendalaman bersama Polda Metro,\" ujar Whisnu. (Sof/ANTARA)
Tidak Ada Revisi UU Pemilu, Tegas Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).\"Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu,\" kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.\"Nggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,\" tegas Mahfud lagi.Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\'ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi.Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.Sementara Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Usulan Nama Penjabat Gubernur Tiga Provinsi Baru Papua Sudah Dikantongi Wapres
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin disebut telah mengantongi usulan daftar nama penjabat (Pj) gubernur di tiga provinsi baru Papua yang berasal dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.\"Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri tadi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru. Aspirasinya sudah banyak, beberapa tokoh, disebutkan beberapa nama, tapi semuanya masih belum final,\" Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, di istana wakil presiden Jakarta, Selasa.Masduki menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Menurut Masduki, Wapres Ma\'ruf lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan aturan baru di tiga provinsi baru Papua.\"Semuanya sudah disampaikan tapi belum ada yang final karena semua sifatnya masukan dan lebih kepada bagaimana Wapres \'concern\' supaya persiapan di lapangan betul-betul untuk infrastruktur, dan aturan-aturan agar tidak ada konflik di daerah, itu yang lebih diutamakan Wapres, harapannya seperti itu,\" ungkap Masduki.Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan penjabat gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua sudah digodok Kemendagri. Menurut Wempi, kementeriannya sudah melakukan kunjungan ke tiga provinsi untuk mempersiapkan hal terkait.Diketahui pada 30 Juni 2022, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri atas lima ayat bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan Ibu Kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel.Kemudian Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan Ibu Kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.Selanjutnya, Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan Ibu Kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Airlangga: Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus menjaga ekonomi untuk tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III 2022 di tengah gejolak dan ketidakpastian global.Menko Airlangga mengatakan apabila ekonomi mampu tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III, maka target pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini yang sebesar 5-5,2 persen akan tercapai.“Kuartal II diperkirakan sedikit lebih dari 5 persen. Jika itu bisa kami jaga hingga kuartal III maka angka 5-5,2 persen akhir tahun bisa capai,” katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa.Menko Airlangga mengatakan optimisme ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih didorong sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor, yang tumbuh positif. Demikian pula dari sisi suplai juga hampir semua sektor tumbuh positif dalam merespons peningkatan permintaan.Secara rinci, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada kuartal I 2022 meliputi konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34 persen serta konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,98 persen. Untuk konsumsi pemerintah turun 7,74 persen, PMTB tumbuh 4,09 persen, ekspor barang dan jasa 16,22 persen, serta impor barang dan jasa 15,03 persen.“Konsumsi pemerintah kuartal I relatif negatif tapi bisa dikompensasi di kuartal III dan kuartal IV,” ujar Menko Airlangga. Selain itu pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha juga akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mengingat realisasi kuartal I 2022 positif. Misalnya, untuk transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 persen, jasa lainnya 8,24 persen, informasi dan komunikasi 7,14 persen, pengadaan listrik dan gas 7,04 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum 6,56 persen. Realisasi leading indikator Indonesia pun menunjukkan prospek yang baik seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 128,2, penjualan ritel 15,42 persen, inflasi inti 2,86 persen serta indeks harga konsumen (IHK) 4,94 persen.Selanjutnya PMI Manufaktur 51,3, utilisasi industri pengolahan di level 69,2, impor barang modal 20,9 persen, impor bahan mentah 24,6 persen, investasi 5,59 persen dan modal kerja 7,68 persen.Sementara dari sisi ketahanan sektor eksternal Indonesia juga masih solid seperti neraca perdagangan yang mencapai 24,98 miliar dolar AS sepanjang kuartal I 2022 dan transaksi berjalan 0,07 persen dari PDB.Kemudian cadangan devisa mencapai 136,4 miliar dolar AS yang cukup untuk 6 bulan impor serta rasio utang luar negeri sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada Mei 2022.“Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2022 dan diharapkan pada 2023 bisa ditingkatkan di 5,3-5,9 persen,” tegas Menko Airlangga. (mth/Antara)
Dana Pemilu Dicicil, Pemerintah Tak Punya Duit atau Merencanakan Pembatalan Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan sudah menyusun skala prioritas terkait penggunaan anggaran, lantaran sisa dana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 belum cair seluruhnya alias masih dicicil. Diketahui anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk tahun ini baru cair sebesar Rp2,4 triliun dari kebutuhan keseluruhan Rp8,6 triliun. Pengamat politik Rocky Gerung menduga pemerintah tidak punya uang atau ada upaya melakukan penggagalan Pemilu. “Nggak ada yang percaya bahwa sistem Pemilu kita akan bersih,\" kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (02/07/2022) di Jakarta. Berikut kutipan lengkapnya: Simpatisan partai politik terlalu optimistis bahwa Pemilu akan berjalan dengan baik karena kemaren sudah ada yang mendaftar. Padahal, saya baca ternyata duit yang buat KPU dicicil sampai sekarang kurang 4,3 triliun. Sebelumnya bulan Juni masih kurang 5,6 triliun dan waktu itu teman-teman KPU nadanya sampai putus asa karena katanya mereka sudah menempuh segala macam cara, tapi dana belum turun juga. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini ada dua hal, satu buat organisasi pemilu, satu lagi soal niat berpolitik. Kan itu bedanya. Tentu KPU tidak peduli, mau jalan mau nggak jalan koalisi, yang penting dia sudah dapet dana karena ini soal menggaji orang. KPU kan orang gajian ini. Itu masalahnya. Tetapi, kita tetap lihat aktivitas di bawah itu, kasak kusuk politik masih tetap jalan. Nggak mungkin dong pemerintah nggak kasih uang, berarti pemerintah memang dianggap merencanakan pembatalan pemilu. Tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras kalau terjadi kesepakatan politik ya nggak perlu pemilu. Karena itu, dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya kan balik lagi duitnya. Jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu. Dan itu memperlihatkan bahwa memang nggak ada yang pasti politik kita menjelang pemilu 2024. Siapapun yang masih punya elektabilitas atau kalau disurvei dia masih di bawah 40 persen itu artinya mereka sama semua. Yang dapet angka 30 sama yang dapet 4 persen itu sama. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dikunci di situ sebetulnya. Kan dalam tradisi presidensialisme, seorang presiden itu dia akan melenggang ke pemilu kalau sudah 40 persen. Ini Pak Prabowo, Ganjar, dan segala macem sudah bertahun-tahun tetap masih di bawah 40 persen. Jadi itu sebenernya magic numbers-nya. Artinya akan dipaksa koalisi. Itu koalisi yang dipaksa-paksa akan berantakan di tengah jalan pasti. Dulu kita belajar dari Pak SBY. Pak SBY di periode kedua dia nggak perlu lagi wakil presiden untuk tambal suara. Karena dia bilang ya saya sudah cukup. Ini saya pasti dapat suara lebih dari 50 persen. Itu pentingnya kita harus lewati angka 40 dan itu tidak ada. SBY melenggang kangkung di periode kedua. Karena itu orang anggap wakil presidennya nggak ada orang kenal, yaitu Budiono. Tapi bagi SBY anggap bahwa ya sudah nggak penting lagi wakil presiden karena dia sudah lewati magic numbersnya, tanpa kampanye pun jadi periode kedua. Yang sekarang ini susah. Mereka yang sudah bersiap-siap, Pak Prabowo bahkan, dianggap di depan iya. Tetapi sebelum mencapai 40 persen itu artinya batal demi magic numbers tadi. Demikian juga Erick Thohir yang Cuma 4 persen sama nasibnya dengan yang sudah 40 persen. Kan itu intinya. Kalau soal dana Pemilu yang dicicil ini sebenernya menunjukkan bahwa pemerintah nggak punya duit atau pemerintah nggak punya duit lalu dimanfaatkan sebagai strategi ya kalau perlu pemilu nggak jadi dengan alasan nggak punya duit? Itu juga bagian dari mengontrol Pemilu sehingga itu akan ada operasi-operasi di bawah meja. “KPU, Anda harus begini ya. Ini harus didahulukan ya. Kalau nggak kami nggak turunin uang.” Kan KPU dalam posisi yang tinggal menerima perintah. Dia kan panitia. Jadi kalau perhelatannya ditentukan oleh parpol dan parpol menganggap bahwa oke kita bagi-bagi dulu di antara kita, KPU belakangan. Kan tetap soal ini yang kita deteksi dari awal, kok banyak betul anggarannya. KPU juga sengaja membengkakkan anggaran walaupun akhirnya dikorting juga. Tapi orang menganggap bahwa ngapain bikin pemilu sebesar itu anggarannya. Jadi tetap kita lihat upaya untuk memanfaatkan moment Pemilu ini untuk dapat uang juga berlaku, baik KPU maupun partai-partai karena akan ada bagi-bagi rejeki. Kira-kira begitu. Itu yang dicurigai oleh publik. Kenapa dicicil? Berarti nanti cashback dijanjikan dulu dong baru digelontorkan anggaran. Jadi intinya nggak ada yang percaya bahwa sistem pemilu kita akan bersih. Kalau betul-betul pemerintah mengatakan bahwa oke, kita akan masuk pemilu yang bersih, maka dari awal sudah gelontorkan uang selesai, lalu pemerintah tinggal berpangku tangan, tinggal tunggu KPU bekerja. Tapi Pak Presiden Jokowi tetap dia sorang politisi dengan naluri yang kuat bahwa dia ingin agar supaya KPU itu memihak pada dia. Dia ingin agar supaya orang yang disurvei sebagai jagoan Jokowi diperhatikan oleh KPU. Kan itu logika kekuasaan yang standart aja. Kan standar artinya dalam demokrasi yang dangkal begitu cara berpikirnya. Kalau kita punya etika politi yang kuat, dari awal presiden bilang bahwa sudah, saya sudah selesai, silakan KPU lakukan. Saya tidak ada urusan lagi dengan terima-terima relawan di mana-mana, bahkan ada persiapan untuk deklarasi tiga periode dari Manado segala macam. Jadi, tetap ide tiga periode berjalan, sementara ide konstitusional itu tetap juga di KPU. Tapi dianggap oke, yang lebih penting adalah memastikan tiga periode ini dimungkinkan. Karena itu, persiapan-persiapan di MPR juga harus dicurigai. Karena sekadar memastikan ada garis atau pedoman pembangunan itu juga berbahaya. Di dalam dua tiga sidang itu bisa berubah arah politiknya. Jadi tetap saja publik harus mewaspadai soal-soal yang beginian ya. Karena kalau soal partai-partai politik sebenarnya merek sudah sama-sama tau. Tetapi kan kita tau terakhir posisinya kalau soal tiga periode ini partai-partai besar, bahkan partai pengusung Pak Jokowi, dalam hal ini PDIP, juga menolak. Apakah Anda melihat bahwa pada akhirnya nanti ketika melihat katakanlah Puan Maharani, dalam hal ini elektabilitasnya tidak naik-naik juga, pada akhirnya Ibu Megawati juga akan melakukan kompromi-kompromi politik. Yang ujungnya pasti begitu. Lain kalau kita anggap bahwa PDIP itu tegak lurus dengan konstitusi. Tetap pertimbangan pragmatisme atau bahkan oportunisme itu lebih penting daripada sesuatu yang sifatnya ideologis murni itu. Bayangkan misalnya Ibu Mega di ujung akhirnya Ibu Puan nggak bisa lalu seluruh persiapan politik itu tiba pada Ganjar, lalu presiden Jokowi langsung kasih kesan bahwa oke tiga periode akan berjalan atau dia lengser tapi Ganjar akan meneruskan program IKN segala macam. Pasti Megawati merasa bahwa oh ini juga rejeki baru. Bahkan, dengan segala macam tutup muka lempar isu, PDIP juga pasti akan ikut itu. Karena tetap PDIP sampai sekarang anggap bahwa Ganjar itu boleh, tapi jangan terlalu jadi tahan rumah, jangan ke mana-mana dulu. Kan ini soal memindahkan Ganjar dari relawan ke PDIP. Kan itu soalnya. Nah, relawan dan Jokowi nggak ingin Ganjar itu diasuh oleh PDIP, sebab kalau dia diasuh oleh PDIP bukan lagi kader politiknya Jokowi. Itu intinya di situ. Jadi satu waktu sangat mungkin akhirnya Ganjar juga menyerah. Oke saya mending PDIP. Itu artinya Jokowi akan menghajar Ganjar karena itu dianggap berkhianat. Kan dengan mudah kita lihat bahwa politik Indonesia ditentukan oleh kubu Jokowi dan kubu Ibu Mega. Dia yang berseberangan di situ. Nah, Ganjar harus memilih. Demikian juga oligarki. Harus satu suara. Jadi tetap ketegangan ini membuat kita gembira karena angat mungkin kekacauan politik akan terjadi dan kekacauan itu justru yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena rakyat sudah anggap bahwa kekacauan justru yang akan menyelesaikan masalah. Kalau bersih-bersih saja itu pasti nego-nego dan di ujungnya rezim yang baru di 2024 akan sama dengan watak rezim hari ini. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. (ida, sof)
Mesin Bor MRT Sambungkan Stasiun Monas dan Thamrin
Jakarta, FNN - Mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) 2 berhasil menyambungkan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin dengan jarak 385,5 meter pada proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A .Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Silvia Halim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan mesin bor terowongan (TBM) tersebut telah menembus dinding sisi utara Stasiun Thamrin pada Jumat (29/7).TBM 2 digunakan untuk membangun terowongan arah selatan (southbound) dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin.\"Terobosan ini merupakan salah satu \'milestone\' (tonggak pencapaian) dari pekerjaan konstruksi fase 2A MRT Jakarta, khususnya CP 201 yang mencakup pembangunan Stasiun Thamrin dan Monas,\" kata Silvia.Silvia menjelaskan pekerjaan ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sejak 11 April hingga 29 Juli 2022.Pada tahap selanjutnya, TBM 2 ini akan melakukan putar balik di titik \"shaft\" (batang) utara Stasiun Thamrin untuk melanjutkan konstruksi terowongan arah utara (northbound) kembali ke arah Stasiun Monas.Sejauh ini, pekerjaan CP 201 telah mencapai 41,84 persen dengan sejumlah pekerjaan seperti penggalian dan pengecoran pelat dasar (base slab) Stasiun Monas, pengecoran kolom dan struktur dinding gardu induk (receiving substation/RSS) Monas dan perbaikan kualitas tanah (jet grout) di Stasiun Thamrin, hingga pemasangan hiasan lampu lalu lintas (traffic decking) di sisi selatan Stasiun Thamrin.\"Kami masih optimistis bahwa target penyelesaian CP 201 pada Maret 2025 akan tercapai,\" kata Silvia.Dalam konstruksi CP 201, digunakan dua mesin bor, yaitu TBM 1 dan TBM 2. TBM 1 akan membuat terowongan arah utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Thamrin.Sementara itu, TBM 2 membangun terowongan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Thamrin. Setelah itu, kedua TBM ini akan bersama-sama membangun terowongan arah utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Harmoni. (mth/Antara)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. “Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,” ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. “Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,” kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. “Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla. (Ida/LC)
Soal Kontroversi RUU KUHP, Presiden Perintahkan Diskusi Lebih Masif
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menggelar diskusi secara lebih masif dan terbuka terkait isu-isu kontroversial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan hal itu saat memimpin rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU KUHP di Istana Kepresidenan Jakarta.\"Sehingga, kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru meminta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,\" kata Mahfud seperti dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.Mahfud mengatakan perintah itu dikeluarkan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait yang turut membahas RUU KUHP. Hal itu bertujuan untuk memastikan masyarakat paham dengan masalah-masalah yang masih diperdebatkan dalam pembahasan RUU KUHP.\"Mengapa? Karena hukum itu adalah cermin kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum,\" katanya.Dia menambahkan RUU KUHP sudah hampir final dan memasuki tahap-tahap akhir pembahasan.\"Mengapa dikatakan hampir final? Karena RUU KUHP ini mencakup lebih dari 700 pasal, yang kalau diurai ke dalam materi-materi rinci bisa ribuan masalah; tetapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas,\" jelasnya.Empat belas isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan.Selanjutnya ialah advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinaan, dan kohabitasi dan pemerkosaan.Guna memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ke-14 isu tersebut, Mahfud menyatakan Pemerintah akan melakukan diskusi yang lebih terbuka dan lebih proaktif melalui dua jalur.\"Pertama akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu,\" katanya.Mahfud menyampaikan diskusi-diskusi terbuka itu nantinya akan difasilitasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sedangkan materinya disiapkan dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait 14 isu tersebut.\"Intinya, itu seluruh yang akan kami lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ke-tatapemerintah-an kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,\" ujarnya.RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI.Komisi III, pada 7 Juli 2022, menggelar rapat kerja bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP. (Ida/ANTARA)
Rachmat Yasin Bebas Bersyarat
Bandung, FNN - Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, setelah menjalani hukuman karena korupsi kedua yang dia lakukan.Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Elly Yuzar mengatakan Rachmat Yasin keluar penjara dengan status bebas bersyarat. Kebebasan Rachmat Yasin itu diberikan setelah kakak dari terdakwa kasus korupsi Ade Yasin itu menjalani hukuman atas kasus korupsinya yang kedua.\"Meskipun dia bebas bersyarat, dia tetap wajib lapor ke Bapas (Balai Permasyarakatan) Bogor,\" kata Elly di Bandung, Jawa Barat, Selasa.Rachmat mendekam di Lapas Sukamiskin sejak 2021 akibat kasus keduanya. Rachmat pun diketahui mendapatkan sejumlah remisi selama menjalani masa penjara.Bupati Bogor pada periode 2008-2014 itu terjerat kasus korupsi sebanyak dua kali. Pertama, Rachmat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tahun 2014.Saat itu, Rachmat divonis terbukti menerima suap sebesar Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Dari kasus pertamanya itu, Rachmat divonis hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta.Setelah menjalani masa tahanan atas kasus tersebut, Rachmat kemudian bebas dari penjara pada Mei 2019. Namun, pada Juni 2019, Rachmat kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keduanya yakni soal gratifikasi.Dalam kasus kedua itu, Rachmat menerima gratifikasi dari SKPD Kabupaten Bogor dengan total sekitar Rp8,9 miliar untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Kabupaten Bogor tahun 2013 dan Pemilu 2014, serta dia menerima gratifikasi lainnya.Akibat kasus itu, Rachmat Yasin divonis selama dua tahun delapan bulan, dengan dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp200 juta. (Ida/ANTARA)
POPULER
