ALL CATEGORY
Pemerintah Diminta Memetakan Penyebab Peningkatan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memetakan secara terperinci mengenai penyebab meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.\"Meminta pemerintah melakukan pemetaan secara terperinci terhadap penyebab meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Setelah itu, lanjut dia, pemerintah perlu mencari solusi terbaik dari satu per satu penyebab itu karena kenaikan jumlah kasus COVID-19 membutuhkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan setiap penyebab yang ditemukan.Hal tersebut disampaikan Bamsoet sebagai respons terhadap jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 6,07 persen atau telah melewati sebesar 1,07 persen dari ambang batas yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.Di samping memetakan penyebab dan mencari solusi, dia juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam memperketat penerapan protokol kesehatan. Lalu, Kemenkes juga perlu memperkuat upaya pelacakan, tes COVID-19, dan memasifkan vaksinasi.\"Kemenkes juga diminta mengupayakan agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat kembali turun dan berada di bawah ambang batas yang telah di tetapkan WHO, yakni maksimal sebesar 5 persen,\" tambah dia.Berikutnya, Bamsoet menyampaikan bahwa MPR juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar berupaya menekan jumlah kasus harian COVID-19 di tiap wilayah karena menurut data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19, kasus positif harian tercatat meningkat lebih dari tiga kali lipat selama kurun waktu 27 hari terakhir.Selanjutnya berkenaan dengan penanganan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, Bamsoet meminta Kemenkes agar menjaga dan memastikan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit tetap terkendali. Kemenkes, tambah dia, perlu pula mengawasi agar fasilitas kesehatan tetap tersedia untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19.Yang terakhir, Bamsoet pun meminta Kemenkes untuk memaksimalkan mekanisme penanganan COVID-19 via telemedisin bagi masyarakat yang menerima hasil pemeriksaan positif COVID-19 dan memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk terkait pengiriman obat bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri. (Ida/ANTARA)
Tiga Partai yang Tergabung Dalam Koalisi Indonesia Bersatu Daftar ke KPU
Jakarta, FNN - Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN, Golkar, dan PKB, dijadwalkan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU RI di Jakarta, Rabu (3/8).Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa, mengatakan pendaftaran ketiga partai politik KIB tersebut akan dilakukan secara bersamaan.\"Insya Allah PAN akan mendaftar ke KPU bersama Golkar dan PPP. Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai simbol persatuan. Ini yang harus terus kami jaga, di awal, di tengah, dan di akhir, terus kami upayakan bersama dan solid,\" kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa.Momen pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 itu, menurutnya, menjadi langkah bersama agar bangsa Indonesia menjadi guyub, rukun, dan bersatu sesuai dengan tujuan dan cita-cita besar.Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan PAN sudah memenuhi syarat administrasi pendaftaran pemilu. PAN juga telah melampaui persyaratan verifikasi pendaftaran parpol sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.\"PAN telah melampaui persyaratan verifikasi, sesuai pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dokumen administrasi kepengurusan PAN telah 100 persen di tingkat provinsi, 100 persen di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini karena kerja keras kolektif pengurus PAN dan upaya membangun manajemen organisasi modern,\" jelasnya.PAN kini sedang merekrut bakal calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Dia mengajak kaum milenial untuk turut mendaftarkan diri sebagai caleg dari PAN.\"PAN saat ini juga sedang merekrut bakal calon legislatif untuk tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota,\" tambahnya.PAN juga mengajak masyarakat dan kaum muda untuk mendaftarkan diri sebagai caleg dan menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik mereka dalam membangun demokrasi.\"Dan menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik mereka dalam membangun demokrasi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Dolar Jatuh di Tengah Data Ekonomi, Investor Kaji Prospek Bunga Fed
New York, FNN - Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dan jatuh ke terendah sejak pertengahan Juni terhadap yen, karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis dan kemungkinan bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga seagresif yang diperkirakan sebelumnya.Indeks dolar AS bergejolak setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS melambat kurang dari yang diharapkan pada Juli. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,43 persen menjadi 105,4500.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0257 dolar AS dari 1,0224 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2255 dolar AS dari 1,2176 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7022 dolar AS dari 0,6996 dolar AS.Dolar AS dibeli 131,83 yen Jepang, lebih rendah dari 133,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9506 franc Swiss dari 0,9519 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2847 dolar Kanada dari 1,2808 dolar Kanada.Pergerakan di atas terjadi setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS terus menurun pada Juli karena lebih banyak pabrik yang menghentikan produksi dalam menghadapi pesanan yang menyusut dan meningkatnya persediaan.Institute for Supply Management mengatakan pada Senin (1/8) bahwa indeks aktivitas manufaktur turun menjadi 52,8, level terendah sejak Juni 2020, dari 53 sebulan sebelumnya. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor ini.Tetapi laporan utama bagi investor minggu ini adalah laporan pekerjaan bulanan AS pada Jumat (5/8). \"Ini awal bulan baru, dan fokus sebenarnya adalah pada kemungkinan bahwa Fed memperlambat kenaikan suku bunganya,\" kata Marc Chandler, kepala strategi pasar di Bannockburn Global Forex di New York, seperti dikutip oleh Reuters.\"Fokus besar adalah pada data pekerjaan pada akhir pekan, dan itu mungkin mengkonfirmasi bahwa perbaikan di pasar tenaga kerja moderat,\" katanya. \"Ini angka yang lemah, tetapi hanya mengingat masa lalu kami baru-baru ini.\" (mth/Antara)
Penasihat Hukum Edy Mulyadi Tolak Saksi Ahli dari Jaksa
Jakarta, FNN – Sidang perkara ‘jin buang anak’ dengan terdakwa Edy Mulyadi terus bergilir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/8/22). Pagi tadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli. Namun, saksi tersebut sempat ditolak penasihat hukum terdakwa. Kenapa? Seorang pegawai Mabes Polri Muhammad Asep Saputra dihadirkan oleh JPU untuk menjadi ahli digital forensik kasus ‘jin buang anak’. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan tahapan pengambilan data digital milik Edy sebagaimana diperintahkan oleh surat dari penyidik. Namun, kehadiran saksi ahli tersebut ditolak tim penasihat hukum Edy Mulyadi dikarenakan ragu akan objektivitas saksi yang berasal dari internal Polri. “Kami keberatan Yang Mulia. Saksi merupakan perwakilan dari dalam Polri bagaimanapun mereka satu internal, tentu kami meragukan keterangan saksi nanti,” kata Penasihat Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir di ruangan sidang, Selasa (2/8/22). Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar merespons penasihat hukum Edy Mulyadi. Menurutnya, tidak apa-apa kalau tim penasihat hukum keberatan dengan saksi, pihaknya akan catat, namun saksi akan tetap melanjutkan kesaksiannya terlebih dahulu dalam sidang ini, biarkan majelis yang menilai. “Majelis bagaimanapun jangankan untuk meragukan keterangan ahli, tidak memakai keterang ahli pun bisa, itu sesuai KUHAP,” ujar hakim Adeng. Setelah selesai persidangan, terdakwa Edy juga menanggapi terkait saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. “Saya sangat keberatan dihadirkan saksi ahli digital forensik bentukan Mabes Polri, karena selama enam bulan saya di dalam penjara, saya mengenal bagaimana polisi dari tingkat bawah sampai atas, saya juga tau bagaimana fungsi dari atasan ke bawahan, di polisi itu bawahan selalu tunduk kepada perintah atasan,” pungkas Edy. Dalam kasus ini, Edy dipersangkakan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang mengatur terkait Penyebaran Berita Bohong. Kemudian, Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur terkait penghinaan dan ujaran kebencian, Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana kebencian atau Permusuhan Individu dan atau Antargolongan (SARA). Jika terbukti bersalah secara sah and meyakinkan, Edy Mulyadi diancam hukuman penjara 10 tahun. (Lia)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. \"Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,\" ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. \"Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,\" kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. \"Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla.(mth/*)
Harga Minyak Jatuh, Data Manufaktur Lemah Picu Kekhawatiran Permintaan
New York, FNN - Harga minyak jatuh sekitar empat persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah data manufaktur yang lemah di beberapa negara memperlemah prospek permintaan ketika investor bersiap untuk pertemuan OPEC dan sekutu produsennya mengenai pasokan minggu ini. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September tergelincir 4,73 dolar AS atau 4,8 persen, menjadi menetap di 93,89 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, setelah mencapai level terendah sesi di 92,42 dolar AS per barel.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot 3,94 dolar AS atau 3,8 persen, menjadi ditutup pada 100,03 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, setelah menyentuh terendah sesi di 99,09 dolar AS per barel.Reaksi pasar di atas muncul setelah data yang lemah dari ekonomi-ekonomi utama memicu kekhawatiran bahwa perlambatan pertumbuhan global akan membahayakan permintaan energi.Pabrik-pabrik di seluruh Amerika Serikat, Eropa dan Asia berjuang untuk momentum pada Juli karena lesunya permintaan global dan pembatasan ketat COVID-19 China memperlambat produksi, survei menunjukkan pada Senin (1/8/2022), kemungkinan menambah kekhawatiran ekonomi meluncur ke dalam resesi.Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur terakhir S&P Global untuk zona euro turun di bawah angka penting 50 pada Juli menjadi 49,8, dari 52,1 pada Juni, data menunjukkan pada Senin (1/8).Di tempat lain, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan pada Senin (1/8) bahwa ukuran aktivitas manufaktur AS yang diawasi ketat turun menjadi 52,8 persen pada Juli dari 53 persen sebulan sebelumnya. Sementara angka di atas 50 persen menunjukkan ekspansi, data terbaru adalah yang terendah sejak Juni 2020.\"Masih ada keterputusan dengan data ekonomi dan apa yang kami lihat di sisi penawaran,\" kata Phil Flynn, seorang analis di grup Price Futures. \"Pasar minyak masih sangat ketat, dan pasar akan gelisah menjelang pertemuan OPEC+.\"Juga membebani harga adalah kenaikan produksi minyak Libya, yang mencapai 1,2 juta barel per hari, naik dari 800.000 barel per hari pada 22 Juli, setelah pencabutan blokade pada beberapa fasilitas minyak.Sementara itu, pedagang mengalihkan pandangan mereka ke Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, karena kelompok tersebut diperkirakan akan bertemu akhir pekan ini untuk membahas strategi produksi di masa depan. (mth/Antara)
LPS: Belum Ada Indikasi Kuat Pengalihan Dana Valas Bank ke Luar Negeri
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valuta asing (valas) perbankan ke luar negeri, sehingga Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan. \"Dana Pihak Ketiga (DPK) valas di perbankan sampai data terakhir yakni Juni 2022 masih tumbuh 4,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy),\" kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 202 di Jakarta, Senin. Namun, ia mengungkapkan memang terdapat pergeseran DPK valas dari deposito ke giro yang tercermin dari penurunan deposito valas dari Januari 202 yang mencapai 21,42 miliar dolar AS menjadi 19,94 miliar dolar AS pada Juni 2022. Sedangkan, giro valas meningkat dari Januari 2022 sebesar 36,48 miliar dolar AS menjadi 37,55 miliar dolar AS pada Juni 2022. Pergeseran tersebut, menurut Purbaya, justru menggambarkan perekonomian yang sedang berekspansi karena pada awalnya masyarakat hanya menyimpan uang di bank dan menerima bunga lalu mulai bersiap membelanjakan uangnya untuk bisnis. \"Jadi ini sinyal yang memperkuat bahwa ekonomi kita akan terus tumbuh ke depan dalam waktu dekat. Ini bukan sinyal negatif, justru sinyalnya positif setelah kami pelajari,\" tuturnya. Selain karena belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valas, ia merasa TBP rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan lantaran cakupan penjaminan simpanan rupiah maupun valas yang masih tinggi, yakni di atas 90 persen dengan TBP yang ada saat ini. Untuk valas, cakupan penjaminannya tercatat meningkat dari Januari 2022 yang sebesar 98,22 persen menjadi 98,5 persen pada Juni 2022, menggambarkan kenaikan jumlah rekening valas yang dijamin LPS. Purbaya pun juga merasa belum perlu menaikkan TBP karena kebijakan LPS selalu sejalan dengan sinyal kebijakan suku bunga bank sentral yang masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini dengan cara tidak menaikkan cost of fund atau biaya dana. Selain itu, belum adanya kenaikan TBP dilakukan dengan alasan agar tidak memberi insentif deposan valas ritel karena jika bunga valas lebih tinggi akan memicu pergeseran dana rupiah ke valas, yang akan menganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun TBP LPS dipertahankan di level 3,5 persen untuk simpanan dalam rupiah dan 0,25 persen untuk simpanan valas di bank umum, sedangkan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada di level enam persen. (mth/Antara)
Pao An Tui Masih Eksis
Organisasi ini adalah simbol oportunistik Tionghoa Indonesia, yang hanya sibuk menjaga properti dan bisnis mereka ketimbang membantu Indonesia memerdekakan diri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih WARGA Negara Indonesia (WNI) nonpribumi termasuk keturunan China tidak memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), mereka hanya bisa memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan sejenisnya. Pakar Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Prof Dr Suhartono menuturkan, ada faktor historis mengenai larangan WNI nonpribumi memiliki tanah di Jogjakarta. Larangan itu telah tertuang dalam Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah (Wagub) DIJ No K.898/i/A/1975. Kendati ditandatangani Paku Alam VIII, tapi pada dasarnya larangan tersebut keluar karena titah dari Gubernur DIJ sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat masa itu, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX. Sementara pada masa itu, lanjut Suhartono, dari kalangan Tionghoa terkesan dilindungi politik kolonial. Atas dukungan itu akhirnya mereka berhasil tampil sebagai salah satu ekonomi terkuat, mengekploitasi kalangan pribumi. “Antara lain atas dasar historis itulah hingga ada aturan tersebut,” katanya. Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam berbagai kesempatan pernah pula mengatakan bahwa: “Maaf bukan sara, tapi China dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara. Fakta sejarah Tionghoa adalah satu- satunya penghianat NKRI”. Di masa Hindia-Belanda: Tionghoa menjadi golongan kedua atau menengah yang menjadi kelompok membantu Belanda. Kaum Pribumi justru menjadi kelas ketiga atau bawah di negeri sendiri. Etnis China merasa nyaman hidup menjadi pelayan Belanda, bagi mereka merdeka atau tidak negara Indonesia itu tidaklah penting. Bentuk penghianatan Tionghoa bisa dilacak sejarah kelam Pao An Tui adalah milisi bersenjata dari etnis China di Indonesia, yang bercitra buruk di mata rakyat Indonesia. Karena, milisi yang dibentuk secara \'Nasional\' dulu dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Belanda (KNIL). Tak ada catatan sejarah tentang peran serta Pao An Tui ikut dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Fakta Pao An Tui tidak berpihak pada Republik Indonesia juga dibuktikan antara lain dengan adanya serangan laskar Pao An Tui di Medan ke pihak TNI yang saat itu dikomandoi oleh Jamin Ginting. Alasan penyerangan mereka adalah karena ingin membalas dendam kepada \'laskar liar\'. Akibat penyerangan ini mereka pun balik di tumpas oleh pasukan TNI yang dipimpin Jamin Ginting. Catatan sejarah lain menyatakan Pao An Tui pada saat peristiwa 10 November 1945 memihak pada tentara Belanda. Penelitian tentang keberadaan Pao An Tui, dengan membaca arsip-arsip milik Belanda, sampai pada kesimpulan Pao An Tui di Surabaya terlibat membantu NICA dalam perang 10 Nopember (lihat penelitian Andjarwati Noorhidajah yang terangkum dalam buku Tionghoa di Surabaya, serta memoir Soemarsono – komandan Pemuda Rakyat). Pao An Tui di Tangerang dibentuk oleh Chung Hua Hui – organisasi para tuan tanah kaya yang menjadi anak emas Belanda selama sekian ratus tahun – yang pro NICA. Ada informasi sulit diklarifikasi menyebutkan bahwa Pao An Tui Tangerang berniat mendirikan negara Capitanate of Tangerang. Pao An Tui di Jakarta (Batavia-Betawi) dipersenjatai oleh Jenderal Spoor, komandan NICA. Pao An Tui di Bandung diberi akses ke perdagangan gelap senjata di Singapura oleh Raymond Westerling (lihat biografi Westerling si pembantai). Pao An Tui tidak punya jasa sama sekali dalam perjuangan kemerdekaaan Indonesia. Organisasi ini adalah simbol oportunistik Tionghoa Indonesia, yang hanya sibuk menjaga properti dan bisnis mereka ketimbang membantu Indonesia memerdekakan diri. Apakah Laskar Pao An Tui sudah bubar? Mungkin secara nama dan kesatuan sudah bubar, tapi dengan konsolidasi singkat, apalagi setelah rekayasa peristiwa `98 yang mampu membangkitkan pertahanan bangsa China di Indonesia, Oligarki sudah menguasai kebijakan ekonomi dan politik negara. Pao An Yui gaya baru masin kuat dan makin eksis. Satu dari 36 teori Sun Tsu: \"借刀殺人\" (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuh nya”). Pao An Tui: • Menyerang musuh dengan menggunakan kekuatan pihak lain (karena kekuatan yang minim atau tidak ingin menggunakan kekuatan sendiri). • Perdaya sekutu untuk menyerang musuh kita • Sogok aparat musuh untuk menjadi penghianat, atau • Gunakan kekuatan musuh untuk melawan diri mereka sendiri. Catatan ini tentu tidak bermaksud menafikan adanya tokoh dari keturunan Tionghoa yang secara pribadi saat ini justru menjadi militan nasionalisme yang hebat, ikut berjuang menentang dominasi kekuatan Oligarki China (Pao An Tui – bentuk baru) yang sudah sangat membahayakan negara. (*)
Pendukung Istana Mulai Nyari Gorong-gorong Buat Keluar dari Istana
Jakarta, FNN – Perekonomian Indonesia yang makin memburuk dan stok bahan bakar minyak (solar dan pertalite) yang mulai menipis, harus menjadi sinyal bahwa negara ini makin tidak baik-baik saja. Apalagi sikap partai pendukung sudah ancang-ancang meninggalkan Jokowi, hal ini semakin mempercepat terjadinya kemarahan massa. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk, seperti amuk massa. Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Senin, 01 Agustus 2022 di Jakarta. Petikannya: Bung Rocky, kita update beberapa berita untuk para viewer kita. Tapi, tetap saja fokus kita bagaimana masa depan negara kita ini dan bagaimana realitasnya pada hari ini. Masa depannya, kita lihat ternyata gerakan 3 periode masih jalan terus, tapi ada juga yang lucu-lucuan saya kira, Gerakan Prabowo. Kemarin ada berapa gelintir oranglah yang mendeklarasikan di car free day. Tapi, ada juga survei yang agak menarik indikator politik, karena ini memotret tingkat kepuasan partai-partai pendukung dan oposisi terhadap Jokowi. Yang sangat menarik, ini disebutkan ternyata pemilih partai-partai pendukung Joko Widodo sekarang mulai banyak yang tidak puas. Dan seperti kita duga, yang paling tinggi yang tidak puas adalah Nasdem. Nasdem ini disebutkan angkanya sampai 64 persen pemilih Nasdem tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian PAN yang baru saja bergabung 58,6 persen tidak puas, dan PPP 52,2 persen juga tidak puas. Gerindra, juga angkanya juga tinggi yang nggak puas, yaitu 5,2 persen. Ini penting untuk yang mau menggandeng Prabowo-Jokowi. Nah, yang tingkat kepuasannya masih tinggi yaitu PKB, Golkar, dan PDIP. Nanti kita kaitkan ketidakpuasan ini dengan soal stok solar dan stok pertalite yang sudah mulai menipis? Ya ini berita-berita politik kita itu, bukan soal baik dan buruk. Jadi, soal lucu dan makin lucu. Satu paradoks ngapain nggak puas tentang hal yang jadi orang anggap kok, baru nggak puas sekarang. Emak-emak bilang lucu amat kalian. Nunggu bangkrut dulu, baru nggak puas. Jadi soal semacam ini, itu dengan kuat menunjukkan bahwa efek dari tekanan publik itu membuat partai-partai yang tadinya mendukung istana mulai pelan-pelan nyari gorong-gorong buat keluar dari istana. Itu yang dibaca oleh para surveyor yang juga sebetulnya diam-diam mulai keluar dari pengaruh istana. Itu intinya. Bagaimanapun, Indikator segala macem itu dan survei yang buys-nya nggak kira-kira dari segi kesempatan. Jadi, kalau baru sekarang diucapkan, itu artinya banyak kelucuan. Tapi nggak ada soal, kita sambut mereka supaya bergabung di LBP (Liga Boikot Pemilu). Karena kalau nggak puas, ya ngapain di situ terus? Kita nggak puas sampai di 2024 ngapain? Tunggu partai-partai yang sudah nggak dapat proyek dan merasa bahwa sekaranglah kita bersama-sama dengan rakyat. Ya bagus juga, walaupun terlambat. Tapi konsistensi ada tuh. Mau bersikap terhadap kritik yang pasti makin lama makin kuat. Apalagi setelah ekonomi nggak bisa diselamatkan, itu artinya mereka mulai melihat potensi oposisi untuk memimpin. Nah, oposisi nggak ada masalah karena oposisi yang ada dalam justru Gerindra. Nah, itu menunjukkan bahwa memang dari awal orang tidak ingin agar supaya Gerindra ada di dalam kabinet. Tapi kalau dia mau balik ke oposisi apa mau diterima oleh emak-emak. Jadi, kalau mereka bilang kami nggak puas dengan Jokowi, ya suka-suka lu deh. Kita juga nggak puas dengan kalian. Begitu kira-kira. Tapi tetap saja menurut saya ini menariknya adalah kalau Nasdem clear dengan mengusung tiga nama itu, dia kelihatannya sudah mulai mencari ikhtiar jalan keluar. Nah, sementara tadinya mau keluar malah terus masuk itu seperti PAN khususnya, juga PPP yang kita tahu juga sebenarnya mereka sedang mencari ikhtiar jalan keluar. Tapi kan sudah disandra di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ternyata kemudian mereka pemilihnya tidak puas dengan Jokowi. Jadi, saya kira nanti siapapun yang akan berkoalisi, katakanlah Jokowi tetap akan memanfaatkan KIB, di situ ada PPP dan PAN, atau Ganjar. mereka tahu juga ini sih tiket kosong. Jadi ngga ada gunanya juga? PAN itu memang partai agak norak. Kan memang norak. Ada di dalam tapi nggak hitung konstituen yang di luar. Kan kita tahu massa PAN, kan sudah cerai berah di bawah. Ada yang ke Amien Rais, ada yang balik pengaruh Soetrisno Bachir. Jadi. semua yang ada dalam PAN itu sebetulnya tidak lagi solid. Walaupun ketua PAN-nya tetap menganggap bahwa ini partai masih bisa dijadikan alat tukar tambah. Tetapi ngapain, tukar tambah demi apa sebetulnya? Jadi, PAN masuk ke dalamnya ya elitnya saja yang masuk. Massanya tetap nggak mau ikut karena lebih berakal massa PAN daripada elitnya. Demikian juga Gerindra. Demikian Nasdem segala macam. Jadi, keadaan ini memperlihatkan bahwa ada kondisi baru, yaitu orang ingin mempercepat Pemilu sebetulnya. Kan kalau orang nggak percaya ngapain tunggu 2024? Logikanya begitu. Jadi mustinya indikator juga kasih pertanyaan berikut: Apakah kalian ingin mempercepat atau memperlambat pemilu? Kan mustinya begitu. Dan logika penelitian begitu. Kalau Anda sudah nggak puas, Anda mau mempercepat? Jangan berhenti di rasa nggak puas. Itu juga kacau. Yang musti dilurusin pikiran dong. Jadi, mustinya dinyatakan “kami menemukan bahwa partai-partai pendukung rezim tinggal elitnya yang pro pada istana; yang lain sudah tidak percaya. Maka pertanyaan berikutnya, masih mau mendukung sampai 2024 atau tidak?” Begitu cara membuat pertanyaan survei, kalau mau kritis. Iya, karena tetap saja memang Indikator mengisahkan bahwa kepuasan Jokowi masih di atas 60%. Tetapi, dia sudah mulai main-main dengan menyatakan bahwa para pemilihnya tidak mendukung lagi. Saya kira gini, kalau kita lihat realitas di lapangan, wajar sih tidak puas seperti yang Anda sebutkan dan itu sebenarnya sudah cukup puas. Tetapi, kalau mereka tahu realitas, itu sekarang surveinya pasti akan lebih drop lagi. Ini saya bacakan soal BBM saja ini. Karena kita harus ingat bahwa soal BBM ini kan pasti dampaknya langsung ke seluruh harga kebutuhan, karena BBM sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk distribusi. Saya bacakan ini ya, saya kutip dari Corporate secretary PT Pertamina Patra Patra Niaga, Ginting, bahwa hingga Juni, realisasi penyaluran solar itu sudah mencapai 8,3 juta kilo liter; sedangkan kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya 14,9 juta liter. Artinya, dalam setengah tahun lebih. Kemudian, pertalite sudah mencapai 14 juta kilo liter, sementara ini hanya 2,3 juta kilo liter. Jadi kalau dilihat secara proporsional, kata dia, di pertengahan tahun saja sudah lebih dari 50%, bahkan untuk pertalit sudah di atas 60%. Kita tahu biasanya pada bulan Desember itu biasanya banyak sekali orang liburan sehungga kebutuhan konsumsi bahan bakar semakin tinggi. Ini artinya sama saja ngomong “jangan marah ya kalau nanti sebelum tahun berakhir habis, karena kalian habisin. Kira-kira begitu logika mereka? Ya, itu akhirnya. Kadang kalau kita lihat pergerakan harga energi dunia itu, terutama pesawat, ini saya juga lagi kesel karena saya mau pergi ke Nepal. Ternyata begitu dibuka bulan ini harga tiketnya 7 juta. Nanti di bulan Oktober bisa 25 juta, tiga kali lipat. Jadi, memang terlihat itu tidak bisa dicegah. Jadi, kalau Pertamina atau negara, misalnya, siapkan anggaran untuk mem-build out Pertamina, itu juga tiga bulan juga habis. Dan hutang kita jadi tambah terus, lalu bangkrutlah. Tapi bangkrutnya itu tidak ada soal karena pasti akan dipertahankan terus. Sama seperti Garuda, sudah bangkrut juga masih dipertahankan. Tetap kalau soal harga yang betul-betul disebabkan oleh energi itu, yaitu kebutuhan pokok naik, mau disubsidi dengan apa? Efek dari pengangkutannya naik, harga bahan-bahan naik, inflasi naik lagi. Tetapi, semua ini menunjukkan menyogok rakyat dengan cicilan tidak akan mempan lagi. Dan rakyat tahu bahwa kalian menyimpan uang, sementara kami di bawah UMKM berantakan semua yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa di masa pandemi akan diselamatkan, enggak terjadi lagi itu. Ya sudah kita siap-siap saja kemarahan massa itu akan bertemu dengan ketidakpuasan partai-partai politik tadi. Jadi, sekali lagi selamat datang pada percepatan pemilu. Kita tahu kan dampak dari kelangkaan BBM. Itu akan terjadi ya kalau sampai pertengahan tahun sudah lebih dari 50%, artinya kan arahnya menjadi kelangkaan. Dan pilihannya adalah BBM BBM tidak disubsidi dan itu harganya terjangkau oleh publik? Ya itu kita dihitung mungkin empat minggu lagi. Jadi 8 juta kilo liter itu habis habis delapan minggu. Betul-betul itu akan terjadi dan kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau tanya Sri Mulyani dia enggak tahu juga bagaimana nalangin itu. Satu-satunya cara adalah menyerah. Beri tahu pada rakyat bahwa kita sedang menuju ke Srilanka. Mustinya Sri Mulyani yang mengucapkan itu. Saya Sri Mulyani, memperingatkan bahwa kita saat ini sedang satu langkah menuju Sri Langka. Jadi enak dibikin headline-nya. (ida, sws)
Gila! Terbesar Sepanjang Sejarah, Apeng Korupsi 78 Triliun
Jakarta, FNN - Salah satu raja sawit di Indonesia, Surya Darmadi Alias Apeng beberapa hari ini menjadi fokus perhatian banyak orang karena kabur ke Singapura. Bos PT Duta Palma Group, Apeng ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus suap alih fungsi hutan di Riau. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan atas kasus tersebut negara mengalami kerugian keuangan dan perekonomian berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun. Dugaan kerugian negara ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah kasus korupsi di Indonesia. Kasus yang melibatkan Apeng ini dimulai sejak 2014 lalu. Ia diduga menyuap Annas Maamun, Gubernur Riau saat itu, untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Perusahaannya menggunakan lahan seluas 37.095 hektar tanpa hak sekaligus tidak memiliki dokumen resmi dari negara. Proses perizinan yang diajukan PT Duta Palma Group baru berjalan sebagian, tetapi perusahaan sudah memanfaatkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian, Surya Darmadi atau Apeng pun kabur ke Singapura dengan membawa kabur uang hasil kejahatan tersebut. Apeng ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014. Apeng masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 9 Agustus 2019. Pada bulan Juni 2022 lalu, Kejaksaan Agung menyatakan pula tanah yang digarap kerajaan bisnis Apeng, PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu untuk perkebunan kelapa sawit merupakan lahan milik negara. Namun, sampai saat ini Apeng masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan. Dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Selasa (2/8/22), wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengomentari bahwa banyak sekali koruptor Indonesia yang bisa hidup tenang di Singapura karena terhalang perjanjian ekstradisi. “Selama ini untuk buronan kelas kakap apalagi seorang naipan, aparat penegak hukum Indonesia hanya bisa gigit jari bila berhadapan dengan Singapura, kecuali jika mereka hanya buron kelas teri, maka pemerintah Singapura dengan enteng menyerahkan ke Indonesia seperti Gayus Tambunan,” ujar Hersu. Kasus ini tentu sangat menarik jika terus kita ikutin, karena merupakan korupsi tergila sepanjang sejarah Indonesia. “Saat ini kita hanya menunggu saja bagaimana nasib Apeng, kalau melihat sosoknya dan kelas korupsinya,saya kira tidak mudah pemerintah Indonesia membawa pulang apeng dari Singapura,” pungkasnya. (Lia)
POPULER
