ALL CATEGORY
Presiden Sri Lanka Nyatakan Mundur Melalui Surat dari Singapura
Kolombo/Singapura, FNN - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Kamis (14/7) menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik, kata juru bicara ketua parlemen.Surat itu ia kirimkan beberapa jam setelah kabur ke Singapura ketika Sri Lanka digempur protes massal atas krisis ekonomi.Rajapaksa menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik dan pernyataannya itu akan menjadi resmi pada Jumat, yaitu setelah surat tersebut diperiksa kebenarannya secara hukum, kata juru bicara tersebut.Pengumuman itu disambut gembira oleh masyarakat di Kolombo.Di ibu kota Sri Lanka itu, massa pengunjuk rasa berkerumun di luar sekretariat presiden. Mereka membangkang aturan jam malam yang diberlakukan di kota tersebut. Orang-orang yang berkerumun menyalakan kembang api, meneriakkan berbagai slogan, serta berjoget-joget kegirangan di lokasi protes Gota Go Gama.Penyebutan lokasi itu diambil sebagai olok-olok terhadap nama Gotabaya Rajapaksa.\"Seluruh negeri hari ini akan merayakan,\" kata seorang aktivis, Damitha Abeyrathne. \"Ini adalah kemenangan besar.\"\"Kami tidak pernah mengira akan membebaskan negara ini dari mereka,\" katanya, menambahkan. Ia mengacu pada keluarga Rajapaksa yang mendominasi politik di negara Asia Selatan itu selama dua dasawarsa.Rajapaksa pada awalnya kabur ke Maladewa pada Rabu (13/7) dan kemudian ke Singapura pada Kamis dengan menggunakan pesawat Arab Saudi, menurut orang yang mengetahui perjalanan tersebut.Pemerintah Maladewa pada Kamis membenarkan bahwa negara itu sudah memberikan izin diplomatik bagi sebuah pesawat Angkatan Udara Sri Lanka, yang membawa Presiden Gotabaya Rajapaksa beserta isterinya, untuk transit.Seorang penumpang di pesawat tersebut, yang menolak namanya disebutkan, mengatakan kepada Reuters bahwa Rajapaksa ditemui oleh sekelompok penjaga keamanan.Presiden Sri Lanka itu kemudian terlihat meninggalkan kawasan VIP bandara tersebut dengan iring-iringan kendaraan berwarna hitam.Staf pada penerbangan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa sang presiden, yang mengenakan pakaian hitam, terbang di kelas bisnis bersama istri dan dua pengawal. Rajapaksa digambarkan staf tersebut sebagai sosok yang \"tenang\" dan \"ramah\".Kementerian luar negeri Singapura mengatakan Rajapaksa telah masuk ke Singapura dalam kapasitas pribadi, dan bahwa ia tidak meminta ataupun diberi suaka.Keputusan Rajapaksa pada Rabu untuk menjadikan sekutunya, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, sebagai presiden sementara telah memicu lebih banyak aksi protes.Para pemrotes menyerbu gedung parlemen serta kediaman perdana menteri untuk menuntut Wickremesinghe mundur. (Ida/ANTARA/Reuters)
Bappenas Pastikan G20 di Belitung Tetap Berjalan Sesuai Rencana
Pangkalpinang, FNN - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia memastikan pelaksanaan The Development Working Group (DWG) G20 di Pulau Belitung, Bangka Belitung (Babel) tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal pelaksanaan pada 7 hingga 9 September 2022.\"Saya telah konfirmasi ke Menteri Bappenas, dia kaget karena dirinya tidak pernah memberikan statement adanya pembatalan, melainkan mendukung penuh pelaksanaan DWG G20 Belitung,\" kata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Siahaan usai Rakor Persiapan DWG G20 secara daring, di Pangkalpinang, Jumat.Ia menegaskan Kementerian PPN/Bappenas memastikan pelaksanaan DWG G20 di Belitung tetap berjalan sesuai rencana, setelah beredarnya informasi terkait pembatalan Belitung sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat menteri pembangunan tersebut.\"Nanti beliau (Menteri Bappenas) akan memberikan klarifikasi langsung terkait beredarnya informasi pembatalan G20 di Belitung,\" ujarnya pula.Hayu Sihwati Lestari dari Kementerian Sekretariat Negara pada rapat tersebut menyatakan bahwa surat tersebut hanya ditujukan untuk Kementerian PUPR terkait skema pendanaan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung acara internasional tersebut.\"Sehingga bukan maksud kami membatalkan kegiatan DWG G20 Belitung, kami hanya memastikan perpres tidak perlu dilakukan khusus untuk substansi Kementerian PUPR,\" katanya.\"Dukungan pusat juga mengalir dari berbagai instansi, seperti Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang dalam rapat tersebut mendukung DWG G20 Belitung tetap berjalan sesuai rencana,\" ujarnya.Edi Prio Pambudi dari Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa nama Belitung sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri pembangunan sudah disampaikan pada rapat G7 sebelumnya.Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin menyambut positif atas dukungan dan atensi dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung pelaksanaan DWG G20 Belitung.\"Jadi saya simpulkan bahwa tidak ada yang membatalkan kegiatan DWG G20 Belitung. Tetap semangat rekan-rekan semua untuk menyukseskan acara tersebut,\" katanya pula.Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengeluarkan surat nomor: B-588/M/D-1/HK.03.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dalam poin pertama berisi \"Berdasarkan hasil koordinasi Kementerian PUPR dengan Kemensetneg dan Kemenko Bidang Perekonomian serta keuangan negara, maka penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 pada DWG di Provinsi Kepulauan Babel dibatalkan. (Ida/ANTARA)
Usia Capres Menjadi Pertimbangan Anak Muda pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan usia calon presiden menjadi salah satu pertimbangan penting anak-anak muda Generasi Z dan milenial dalam menentukan pilihan mereka pada Pilpres 2024.\"Soal umur menjadi perhatian mereka karena bisa merepresentasikan aspirasi mereka,\" ujar Pangi, CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Menurut Pangi, tak hanya usia, anak-anak muda juga cenderung mempertimbangkan penampilan fisik dan karakter calon pemimpin. Hal ini karena sebagian mereka tergolong pemilih yang mempertimbangkan kedekatan psikologis.Walau begitu, menurut dia, ada juga sebagian dari mereka yang mendasarkan pilihan dari pengalaman dan kinerja capres. Pangi mengatakan porsi pemilih rasional ini sekitar 20 persen.\"Sekitar 35 persen pemilih psikologis, 20 persen rasional, dan pemilih berbasis agama sekitar 5 persen,\" kata Pangi.Khusus untuk pilpres, katanya, jumlah pilihan calon yang maju turut menjadi pertimbangan anak muda. Berkaca pada Pilpres 2019, terbatasnya pilihan pada dua pasangan calon cenderung mengecewakan anak-anak muda.Oleh karena itu, menurut dia, makin banyak pilihan calon akan meningkatkan keinginan anak-anak muda untuk datang mencoblos.\"Variannya tidak beragam. Itu yang membuat anak milenial, anak muda, merasa enggak ada yang mewakili mereka. Mereka bosan dan jenuh dan akhirnya golput,\" tutur Pangi.Mengenai golput atau golongan putih, menurut Pangi, hal ini juga karena anak muda merasa tak ada program dari calon pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Anak-anak muda, sambung dia, merasa pemilu tidak akan mengubah nasib mereka.Untuk itu, menurut dia, para calon pemimpin seharusnya mampu membaca selera anak muda termasuk apa yang mereka inginkan. Dia mengingatkan anak-anak muda tergolong sangat kritis dan tidak mudah dimobilisasi dengan imbalan uang.\"Kadang-kadang mereka juga sudah punya penghasilan, punya pekerjaan. Jadi partisipasi yang dimobilisasi, dibayar, anak-anak muda belum tentu tertarik dengan hal-hal begitu,\" demikian kata Pangi.Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan, berdasarkan data Pemilu 2019, terdapat 30 persen pemilih muda dari daftar pemilih tetap (DPT). Untuk Pemilu 2024, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan pemilih muda dapat menembus 60 persen dari total suara pemilih.Menurut Lolly Suhenty, menciptakan konten kepemiluan yang edukatif dan kreatif menjadi salah satu tantangan Bawaslu. (Ida/ANTARA)
Penghentian Pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Dinilai Tepat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.\"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu,\" kata Christina saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.\"Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia,\" ujarnya.Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur.\"Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia,\" katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7) malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.(Ida/ANTARA)
Komitmen Kemnaker untuk Memperluas Kesempatan Magang ke Luar Negeri
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Jepang.Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu negara perintis (pioneer) dalam memberikan kesempatan magang kepada pencari magang asal Indonesia.\"Jepang dalam melaksanakan pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah satu negara pioneer yang memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya,\" kata Budi.Untuk meningkatkan kerja sama pemagangan dengan Jepang itu, ujar Budi, pada 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo, Jepang, Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman dengan World Forest Group yang difasilitasi oleh Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI).\"Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi pelindungan para pemagang,\" ujar dia.Adapun jumlah kebutuhan dari World Forest Group adalah sekitar 25.000 peserta magang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di Jepang.Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemagangan adalah program yang merupakan satu kesatuan dengan pelatihan berbasis kompetensi.“Tentu saja, program pemagangan merupakan satu kesatuan dengan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga integrasi dari hulu, yaitu perlunya Balai Latihan Kerja (BLK) memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut menjadi prioritas,” ujar dia.Oleh karena itu, kata Budi, Kemnaker pun mengapresiasi para mitra dalam pemagangan ini, salah satunya World Forest Group.World Forest Group juga merupakan konsorsium atau kelompok pembiaya dari Accepting Organisations atau perusahaan pemberi kerja di Jepang.World Forest Group tidak hanya bersedia memberikan peluang pemagangan, tetapi juga berkontribusi dalam tahap penyiapan calon pemagang di lembaga pelatihan dalam bentuk BLK asistensi penyusunan standar. Mereka juga memberikan standardisasi kurikulum pelatihan bahasa Jepang dan dukungan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta magang.Layanan pemagangan dari Kemnaker merupakan layanan yang mempertemukan pemberi magang dengan pencari tempat magang.Pemagangan diyakini menjadi strategi yang paling jitu sekaligus strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk melalui pemagangan luar negeri.Lalu, Kemnaker menilai pemagangan di bidang industri merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta magang, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sebagaimana visi sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.Selain kompetensi teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM unggul yang tidak hanya sebatas jargon, tetapi juga sudah menjadi langkah konkret. Dalam pemagangan, tidak hanya keterampilan kerja dari peserta magang yang dapat ditingkatkan, tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) sebagai unsur penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja. (Ida/ANTARA)
Tak Kompak! Benny Mamoto dan Mahfud MD Beda Pandangan Soal Tewasnya Brigadir J
Jakarta, FNN – Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen (Purn) Benny Mamoto, menepis kabar adanya kejanggalan dalam kasus tembak di rumah dinas Polri, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7). Benny merespons hal tersebut, tidak ada kejanggalan dalam kasus penembakan di rumah Kadiv Propam tersebut. Ia mengatakan sudah turun ke lapangan meninjau TKP dan tidak melihat adanya kejanggalan. Soal beredarnya isu ada luka sayatan dan luka lebam, Benny menjelaskan bahwa jika melihat fotonya itu tidak ada luka sayatan, yang ada bekas luka akibat pecahan peluru. Terkait luka lebam, Benny menyebut tidak ada aksi pemukulan berdasarkan keterangan para saksi. Sementara itu, terkait dengan pertanyaan mengapa tiga hari kemudian baru disampaikan ke publik, Benny menyebut bahwa pada saat itu adalah Hari Raya Iduladha. “Kita semua tahu dan itu Hari Raya Iduladha dan kejadian sore, sehingga polisi yang fokus untuk olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan tentunya semua orang sedang liburan atau sedang merayakan Iduladha,” katanya. Sementara itu, perbedaan pendapat terjadi di antara Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan Ketua Kompolnas Mahfud MD. Mahfud MD yang juga Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyebut ada kejanggalan dari tewasnya Brigadir J dan tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja. Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Mahfud menyebut kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus penembakan yang terjadi di rumah dinas Polri, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Maka itu, Mahfud lebih lanjut menilai apa yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan membentuk tim investigasi untuk kasus ini sudah tepat yang terdiri orang-orang kredibel dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy. “Itu sudah mewakili sikap dan langkah pemerintah sehingga Kemenkopolhukam akan mengawalnya,” ujar Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). Sebagai Ketua Kompolnas, dia sudah berpesan kepada Sekretaris Kompolnas Benny Mamoto untuk aktif menelisik kasus ini guna membantu Polri membuat perkara menjadi terang. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Kamis (14/7) mengomentari kasus ini menjadi sorotan publik, dan seperti di katakana oleh pak Mahfud MD kasus ini menjadi taruhan integritas dari lembaga kepolisian dan pemerintan dan saya kira tim yang dibentuk pak Sigit tidak main-mainlah dalam menangani kasus ini, kalau penjelasannya nanti dinilai sama publik tidak masuk akal lagi inilah bakal menjadi taruhan integritas lembaga kepolisian. (Lia)
Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin Bongkar Fakta Kejanggalan Tewasnya Brigadir J
Jakarta, FNN – Kasus baku tembak sesama polisi di rumah dinas pejabat Polri, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang terletak di komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/22) pukul 17.00 WIB, mendapat perhatian dari Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin yang merupakan anggota DPR RI dari PDIP. Sosok jenderal TNI bintang 2 ini menilai ada sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak tersebut. Inilah enam kejanggalan yang dipaparkan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin : 1. Kejanggalan terselisik mulai dari pengiriman mayat Brigadir Nopryansah ke rumah keluarga secara diam-diam. “Kejanggalannya yang pertama, kenapa baru ada press release dua hari kemudian, setelah jenazah dibawa secara diam-diam ke kampung halaman kemudian diprotes keluarga,” kata Tubagus Hasanuddin. 2. Kemudian urusan pangkat ajudan dan sopir. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Brigadir J sebagai sopir istri Kadiv Propam Polri ditembak ajudan Kadiv Propam, Bharada E. Menurut TB, pangkat sopir itu Bharada, sementara ajudan Brigadir. “Itu kan kebalik. Sopir seharusnya yang Bharada, sebaliknya, ajudan Brigadir pangkatnya,” kata Tugabus. 3. Tubagus meneruskan, kalau memang benar dari Divisi Humas Polri yang menyatakan Brigadir J masuk ke ruang istrinya Kadiv Propam, dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan? 4. Apakah betul penjelasan bahwa Brigadir J masuk ke kamar kemudian melakukan pelecehan lalu menodongkan pistol. “Seharusnya, bukannya Brigadir J yang ditodong?” katanya. 5. Kejanggalan soal posisi ajudan Kadiv Propam, Bharada E. Menurut TB Hasanuddin, tak masuk akal ajudan itu tinggal di rumah sementara Kadiv Propam tidak di rumah. “Seharusnya kan ikut mengawal,” katanya. 6. Soal luka sayatan. Tubagus mengatakan jika ada yang mengatakan luka sayatan itu terserempet peluru, maka bukanlah luka sayatan yang seharusnya didapat. Tetapi luka bakar. “Peluru itu kan panas. Kalau menyerempet, ya lukanya luka bakar,” katanya. Tubagus mendesak agar Kapolri menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi, sebab ini menyangkut jiwa manusia. “Seharusnya lakukan saja (penyelidikan) terbuka. Termasuk jenazahnya divisum. Masak, kok orang meninggal langsung dikirim (ke rumah duka) saja,” ujar mantan Ajudan Presiden RI ke-3, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin. Wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Kamis (14/7) mengatakan bahwa kejanggalan yang dipaparkan oleh Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin agak masuk akal, karena TB sendiri tentunya memahami soal persejentaan. (Lia)
Kadiv Propam Layak Diperiksa
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan MISTERI kasus \"tembak menembak\" di Rumah Dinas Kadiv Propam Mabes Polri seharusnya mudah terkuak. Jika ada niat serius membongkar fakta yang sebenarnya, maka dengan kualitas dan profesionalitas Polri kasus ini akan cepat terbongkar. Masalahnya dalam kasus dengan dugaan penyiksaan dan penembakan ini adakah semangat hendak melindungi seseorang atau tidak? Jika ada maka tentu akan menjadi sulit sebab harus ada rangkaian cerita yang logis dan terarah dengan pemeriksaan by design. Bahkan kesulitan menjadi agenda itu sendiri. Sebaliknya jika tanpa beban selain fakta, maka kasus ini bukanlah peristiwa yang terlalu rumit. Banyaknya kejanggalan yang menjadi sebab dari perlu adanya kemauan atau keputusan politik terlebih dahulu. Kejadian ini telah merusak citra dan kredibilitas aparat penegak hukum. Apa yang dikemukakan Menkopolhukam Mahfud MD harus menjadi perhatian. Mahfud MD menyatakan : \"Kasus itu memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul pada penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya\" Keseriusan harus dibuktikan dengan langkah antara lain : Pertama, memberi kesempatan dan keleluasaan Komnas HAM untuk bergerak secara independen dalam menguak masalah yang dihadapi. Kedua, copot Irjen Fredy Sambo dari jabatan Kadiv Propam agar tidak ada otoritas jabatan yang menghambat atau mengganggu pemeriksaan. Non-job kan untuk sementara waktu. Bebaskan dari faktor psikologis pemeriksaan. Ketiga, jadikan Irjen Fredy Sambo sebagai terperiksa utama, sebab penyiksaan diduga tidak mungkin dilakukan oleh Bharada E seorang diri atau sekurang-kurangnya, Bharada E melakukan pembunuhan dan penyiksaan adalah pengaruh atau perintah dari seseorang. Keempat, istri Irjen Fredy Sambo jelas menjadi saksi kunci dari peristiwa. Ia yang dikaitkan dengan pelecehan dan ia pula yang tahu peristiwa pembunuhan. Pemeriksaan seksama atas yang bersangkutan akan bermakna untuk banyak keterangan. Kelima, usut siapa aparat yang mengganti decoder CCTV di Pos Satpam sehari setelah kejadian yang menyebabkan CCTV mati. Orang tersebut dipastikan menjadi bagian dari pembantuan suatu kejahatan. Semua akan menjadi mudah, kecuali kasus Duren 3 ini akan di-KM50-kan. Lama mentersangkakan, Bharada E akhirnya terpaksa menjadi tersangka, diproses pengadilan yang hanya sandiwara, dengan alasan membela diri akhirnya dinyatakan bersalah tetapi dimaafkan. Dilepaslah pak Bharada E ini. Happy Ending. Viral pertemuan antara Kapolda Metro Irjen Fadil Imran dengan Irjen Fredy Sambo. Berpelukan bahkan pakai cium kening segala. Ada tangisan di sana. Entah nuansa apa yang terjadi. Sedih istrinya dilecehkan, ajudannya mati, ajudan lainnya terancam, atau khawatir merembet tuduhan kepada keterlibatan dirinya? Atau, keduanya sedang bereuni mengingat kebersamaan dalam melindungi dua tersangka dalam kasus KM 50 yang berakhir \"happy ending\" di pengadilan dunia. Namun ditunggu untuk pengadilan akherat yang dipastikan sangat berat. Tidak ada skenario di sana. Tidak ada. Bandung, 15 Juli 2022
OBOR Versus OPOR
Oleh Ridwan Saidi Budayawan ONE belt one road garis niaga yang mau dibentang China, dikenal dengan akronim OBOR, tampaknya tak berjaya di lapangan. China dikepung USA dan sekutu lebih setahun. Negara-negara yang menerima pinjaman China kini sulit menutup hutang dan berujung ganti rezim. Tidak suksesnya serbuan Rusia ke Ukraine berdampak pada China juga, setidaknya pada BRIC yang mereka bentuk. Dampak Ukraine War pada Rusia lebih tampak. Sistem dan kekuatan pertahanan Rusia terbaca. Selain perang itu juga melemahkan ekonomi Russia. Akhirnya tercapai juga kesepakatan Russia-Ukraina dalam perundingan kedua negara yang ditengahi tuan rumah dan disaksikan utusan PBB pada tanggal 13/7/2022 di Turki. Rusia sepakat memberi jalur laut yang aman bagi ekspor gandum Ukraina. Presiden Erdogan bekerja cukup lama untuk mewujudkan perundingan ini. Hasil ini menggoda saya untuk mengkaji asumsi: 1. Rusia tak sekuat seperti yang ia mau kesankan selama ini. 2. Rusia membuat perhitungan meleset ketika memutuskan mengagresi Ukraina. Benar permintaan Ukraina menjadi anggota NATO ditolak, tapi tidak tertutup jalan bagi Barat untuk memberi bantuan alat-alat perang, logistik, dan sukarelawan kepada Ukraina ketika Rusia benar-benar mengagresinya. 3. Kok Turki yang berhasil bujuk Rusia dan Ukraina ke meja runding, bukan Indonesia? Politik, terutama politik Internasional menuntut profesionalisme yang tinggi. Bermain politik lokal pun sebenarnya tak boleh amatiran. Setelah perundingan Turki, bipolarisasi kekuatan dunia tidak setajam sebelum agresi Rusia ke Ukraine. Saya tidak mengatakan kedua blok di dunia sudah akur-akuran. Tapi bipolarisasi era pemimpin dunia genre Bung Karno sudah berlalu, dimana tatkala itu mencuat gagasan membangun Non-Blok. Proses persaingan yang berkelindan dengan confrontation antar blok berujung di Kiev. Kota di Ukraine ini yang dihajar Rusia berbulan-bulan gagal dikuasai Rusia. Adegan berikut rontoknya rezim-rezim gagal bayar hutang China dan munculnya sikap anti TKA China, yang terbaru di Solomon. Melemahnya kekuatan dua anggota BRIC secara dialektis mengkondisi AUKUS (Inggris, USA, Aussie) bisa menjelma menjadi OPOR, one power one road. OPOR memang asyik, tapi tak mudah diantisipasi negara yang ekonomi belum maju, politik masih amatiran. Menkeu Mulyani pada 14/7/2022, berkata Indonesia terancam ikuti jejak Srilanka. Kita saksikan bersama ekonomi dan politik Srilanka remuk redam. Indonesia mencoba mainkan doktrin polugri bebas aktif tapi kondisi lapangan kian berubah dan menuntut kualitas berpolugri bebas dan kreatif. Kekuatan-kekuatan dunia tampaknya tidak lagi bipolar, dunia mengarah ke monopolarism, wether U hate it or not. Realita arena begini, sedangkan politik soal realita. Ubah realita, jika mampu. Lawan realita, kalau kuat. Atau, bersesuaian dengan realita. Tak ada entri dalam ensiklopedi politik: lari dari realita. (RSaidi).
Sidang Edy Mulyadi, Saksi Tidak Tahu Undang-Undang IKN
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Kepala Bidang Pentaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Rudiansyah sebagai saksi dalam persidangan lanjutan ‘Jin Buang Anak’ di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/7). Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar membuka pertanyaan terkait Undang-Undang yang ditetapkan untuk Ibu Kota Negara (IKN). “Apakah saudara mengetahui Ibu Kota Negara (IKN) ditetapkan dengan Undang-Undang apa?” tanya hakim. “Saya tidak tahu”, jawab saksi Jawaban saksi tentu membuat hakim menggelengkan kepala karena seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ruang lingkup pekerjaannya berkaitan dengan lingkungan di IKN, tetapi yang bersangkutan justru tidak mengetahui peraturan dasar IKN. Lalu hakim melanjutkan pertanyaan, dalam video YouTube Bang Edhy Channel yang ditayangkan tersebut, pernyataan mana yang sesuai dengan tupoksi saksi. “Dari pernyataan Edy yang sesuai tupoksi saya yakni terkait lubang tambang dan limbah B3,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa aturan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rudiansyah mengaku pernah melaksanakan perjalanan dinas ke calon Ibu Kota Negara (IKN) dalam rangka pengawasan kegiatan pertambangan pada Januari 2022 lalu. Perusahaan pertambangan yang diketahuinya ada di wilayah IKN dan termasuk dalam pengawasannya adalah PT Singlurus Pratama dan PT Bukit Raya Coal Mining. Rudi hanya menyebutkan dua perusahaan itu karena perusahaan tersebut berada di lintas kabupaten dan provinsi. “Jadi kalau perusahaan itu di kabupaten atau kota, itu bukan termasuk wewenang kami, kecuali berada di lintas kabupaten dan provinsi,” jelasnya Pada saat di lokasi, Rudi mengatakan melihat kedua perusahaan tambang tersebut memang meninggalkan bekas lubang tambang maupun limbah B3 berupa limbah oli bekas, aki bekas, dan filter bekas. Ia menyampaikan bahwa PT Singlurus Pratama meninggalkan 17 lubang pasca tambang, 9 sudah ditangani, dan sisanya 8 belum ditangani pada bulan Januari lalu. Namun saat ini, menurutnya, sisanya sudah ditangani sesuai aturan yang berlaku. Sayangnya saat hakim menanyakan kembali apakah saksi telah melakukan perjalan dinas kembali ke lokasi untuk melihat lubang tambang itu, jawaban saksi berbelit-belit. “Saya belum ada kesana lagi,” ujar saksi Rudiansyah mengaku mengetahui informasi itu hanya dari data yang ada di kantornya. Hal lain yang disampaikan Rudiansyah adalah ia mengaku sakit hati dengan pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat jin buang anak. “Secara pribadi sebagai putra daerah Kalimantan, saya merasa sakit hati karena daerah kami dikatakan tempat jin buang anak,” katanya. Tapi sebagai pribadi ia berharap IKN tidak merusak lingkungan tanah kelahirannya. \"Itu sebagai pribadi ya, sebagai ASN tentu saya harus mendukung program pemerintah,\" ungkapnya hati-hati. (Lia)
POPULER
