ALL CATEGORY
Perubahan Besar Itu Kembali ke UUD 1945, Jika Bangsa Ini Ingin Selamat
Titik balik ini jika membangun kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan terjadi perubahan besar-besaran, para koruptor dan pengkhianat negara yang kongkalikong dalam oligarki mengeruk kekayaan ibu Pertiwi ini harus diadili. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila. RASANYA semakin hari kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diproklamasikan oleh The Founding Fathers. Masyarakat Adil dan Makmur. Bagaimana mungkin cita-cita negara bangsa itu bisa terwujud kalau visi misi negara diganti dengan visi misi presiden, hal demikian banyak yang nggak mengerti apa yang terjadi di negeri ini semakin super liberal, dan super kapitalistik. Bagaimana mungkin cita-cita kemerdekaan itu bisa terwujud manakala 1% warga negara menguasai 50% aset di Indonesia. Berdasarkan data terbaru KPA, 68 persen tanah yang di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sisanya barulah diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa. Amandemen UUD 1945 dengan mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara justru kita masuk dalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik, suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat dpartaipolitikan, jika tidak ikut dalam partai politik, maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih. Partai politik menjadi segala-galanya, kehidupan rakyat ini ditentukan oleh suara politik, bahkan rusak dan tidak rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh banyak-banyakan suara di DPR. Yang paling baru isu tentang Sembako, Pendidikan, bahkan melahirkan anak akan dipajaki. Entah apa yang ada di benak pemimpin dan elit politik sudah meninggalkan tujuan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mungkin para elit lupa tujuan Indonesia merdeka dalam Alinea keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,…” Jelas memang sengaja diganti visi dan misi negara dengan misi visi presiden, apakah ada elit politik atau para cendikia kampus menjelaskan pada rakyat dengan digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 dan digantinya pula tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara tidak lagi bertujuan: “…. yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Misi atau tujuan negara ini sudah diganti dengan misi presiden, maka dengan diamandemennya UUD 1945, juga diamandemen misi atau tujuan bernegara sadarkah kita sebagai anak bangsa? Bahwa tujuan bernegara kita ini sudah diganti? Jika apa yang terjadi dengan ketimpangan dan kesenjangan semakin melebar dan bejurang, ketidakadilan semakin menjadi-jadi. Hukum hanya berpihak pada oligarki, bahkan oligarki bisa menciptakan UU untuk kepentingannya, sebab semua bisa dibelinya. Pada titik kulminasi akan membangkitkan kesadaran seluruh anak bangsa, akan terjadi gerakan perubahan yang besar. Sebab pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terasa akibatnya terhadap kesenjangan sosial yang luar biasa. Titik balik ini jika membangun kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan terjadi perubahan besar-besaran, para koruptor dan pengkhianat negara yang kongkalikong dalam oligarki mengeruk kekayaan ibu Pertiwi ini harus diadili. Kembali pada UUD 1945 adalah kembali pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan citacita pendiri negeri ini. Jika UUD 1945 kembali, maka negara ini akan dijalankan dengan Pancasila sebagai Leitstar dinamis dan meja statis. Hal inilah yang ditakuti oleh oligarki. Sebab akan membuyarkan pikiran mereka yang terus merampok kekayaan ibu Pertiwi. Maka bangkitlah bangsa Indonesia dan bergeraklah. Jika tidak ingin disiksa oleh oligarki. Selamatkan Indonesia dengan kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. (*)
Kereta Cepat Akan Mangkrak?
Mulanya, proyek kereta cepat ini berkeinginan mengurangi waktu tempuh dari pusat kota Kuala Lumpur ke pusat bisnis Singapura menjadi 2,5 jam dari rata-rata lebih dari empat jam via udara. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PROYEK Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi mangkrak. Pembengkakan biaya proyek akan menjadi sengketa: siapa yang mau menanggung? Pihak China sulit menanggung biaya yang bengkak lebih dari 30%, dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS, apalagi jika tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. Bisa-bisa mereka disangka korupsi, dan terancam hukuman mati. Oleh sebab itulah, pihak China minta Indonesia yang menanggung seluruh pembengkakan biaya ini: 100%. Tapi Indonesia tidak bisa menanggung 100%, karena ini proyek patungan (joint venture), di mana kepemilikan Indonesia hanya 60%. Menanggung seluruh pembengkakan biaya ini sama saja dengan merugikan keuangan negara, berarti tipikor, tindak pidana korupsi: siapa yang mau jadi korban? Karena itu, proyek ini terancam dispute yang bisa berkepanjangan, dengan kemungkinan deadlock, tidak selesai hingga Pemilu dan Pilpres 2024. Kalau ini terjadi, DPR dan presiden yang akan datang kemungkinan besar akan meninjau ulang proyek ini. Mereka akan minta audit menyeluruh. Kalau sampai ada indikasi penyimpangan, mungkin pemerintahan yang baru bisa minta proyek dibatalkan, seperti yang terjadi di Malaysia. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab: hanya eksekutif, atau eksekutif bersama legislatif? Malaysia-Singapura Sebelumnya, Pemerintah Malaysia dan Singapura telah sepakat menghentikan proyek kereta cepat bernilai US$ 25 miliar (Rp 352,89 triliun) yang diteken pada 2016. Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan yang berlarut-larut sehingga gagal memecahkan kebuntuan atas tuntutan Malaysia yang ingin ada perubahan blue print proyek tersebut.Sebagaimana dilaporkan SCMP, Jumat (1/1/2021), akibat pembatalan itu, Pemerintah Malaysia harus membayar denda lebih dari 100 juta dolar Singapura (Rp 1,06 triliun) kepada Singapura. Dalam pernyataan bersama antara PM Malaysia Muhyiddin Yasin dan PM Singapura Lee Hsien Loong, Singapura mengonfirmasi tidak bisa menyetujui perubahan yang diusulkan Malaysia hingga deadline 31 Desember 2020.“Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing dan sekarang akan melanjutkan dengan tindakan yang diperlukan sebagai hasil dari penghentian proyek tersebut,” demikian isi pernyataan bersama kedua negara.“(Kedua negara) berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dan bekerja sama secara erat di berbagai bidang, termasuk memperkuat konektivitas kedua negara,” lanjutnya dilansir CNBC Indonesia (01 January 2021 20:30). Sebagai gambaran, perjanjian bilateral proyek ambisius senilai US$ 25 miliar (Rp 352,89 triliun) itu diteken pada 2016. Saat itu, posisi PM Malaysia masih dijabat Najib Razak. Namun, situasi berubah lantaran Najib tersangkut kasus korupsi 1MDB. Hal tersebut diikuti gejolak politik di Malaysia di mana terjadi dua kali pergantian pemerintahan.Aliansi Pakatan Harapan yang di luar dugaan telah memenangi pemilu 2018 meminta agar proyek ini dinegosiasikan ulang. Mereka mempertanyakan biaya dan manfaat proyek tersebut. Alasan lain adalah kekhawatiran menumpuknya utang yang harus ditanggung Malaysia. Pemerintahan Pakatan Harapan lalu digulingkan, Maret lalu. Pemerintahan baru di bawah kendali PM Muhyiddin mengupayakan beberapa perubahan pada rencana itu, termasuk penataan kembali jalur kereta cepat agar bisa menghubungkannya ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA). Namun, pejabat Singapura menolak permintaan itu.Pandemi Covid-19 juga merupakan faktor signifikan di balik pembatalan kesepakatan ini. Sebab, ada ekspektasi volume perjalanan tahun-tahun mendatang akan terpengaruh signifikan mengingat perubahan pola perjalanan terkait pekerjaan. Belum lagi ada fenomena kian maraknya penggunakan konferensi video.Mulanya, proyek kereta cepat ini berkeinginan mengurangi waktu tempuh dari pusat kota Kuala Lumpur ke pusat bisnis Singapura menjadi 2,5 jam dari rata-rata lebih dari empat jam via udara.Waktu tempuh via jalur kereta adalah 90 menit, sama dengan durasi penerbangan jika menghitung tahapan mulai dari lepas landas, mendarat, hingga naik taksi. Penggunaan bus (moda perjalanan termurah antara Kuala Lumpur dan Singapura) memakan waktu rata-rata enam setengah jam.Sebelum pandemi Covid-19, sebuah studi oleh para peneliti di Jepang, memperkirakan proyek itu akan menghasilkan keuntungan ekonomi tahunan sebesar US$ 1,6 miliar untuk Malaysia dan US$ 641 juta untuk Singapura per 2030. Akankah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal bernasip sama seperti Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura? (*)
Menjajah Kemerdekaan
Oleh : Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Negeri kami tak lagi berada di tangan kolonialisme dan imperialisme lama. Negeri kami tak lagi dibawah kendali pemerintahan orang asing. Negeri kami tak lagi dibawah tekanan kekuatan tentara-tentara negara lain. Negeri kami tak lagi terjajah, karena telah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru dunia. Negeri kami tak ada lagi rakyat yang berjalan menunduk dan merangkak di hadapan penguasa. Negeri kami tak ada lagi rakyat yang bertelanjang dada dan tak beralas kaki. Negeri kami sudah tak ada lagi yang kerja paksa tanpa upah dan diperbudak sehingga rakyat miskin dan mati kelaparan. Negeri kami tak lagi membedakan warna kulit, jenis rambut, asal usul keturunan dan kelas sosial serta perbedaan kaya miskin. Negeri kami sudah memberikan kebebasan rakyatnya untuk melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing bagi pemeluknya. Negeri kami sudah memberikan kebebasan rakyatnya untuk sekolah dan bekerja sambil sesekali berwisata. Negeri kami juga memberikan kebebasan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat dan kritik di hadapan umum. Negeri kami juga memberikan kebebasan rakyat untuk ikut terlibat mengatur dan mengelola negara serta menjadi pemimpin yang ditangannya nasib rakyat ditentukan. Tapi sayang, negeri kami tak pernah benar-benar terbebas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Penjajahan itu hanya berubah wajah dan nama dan penampilannya saja. Sifat dan wataknya tetap sama, mengeksploitasi dan menindas rakyat, eksploiasi manusia atas manusia dan eksploutasi bangsa atas bangsa. Dari yang lama menjadi baru, dari yang tua menjadi muda, begitulah kolonialisme dan imperialisme hidup dan tumbuh subur di jaman modern. Tapi sayang, negeri kami tak benar-benar negeri yang kaya apalagi sejahtera. Kekayaan alam dan sumber daya lainnya benar-benar dikuasai dan dinikmati bangsa asing dan bukan oleh bangsa sendiri. Segelintir orang memiliki dan mengendalikan hajat hidup orang banyak. Segelintir orang memiliki harta, aset dan fasilitas yang seharusnya dikelola negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tapi sayang, meski dapat mengenyam pendidikan, kami harus bersusah payah karena betapa mahalnya dan sulit terjangkau biaya sekolah tinggi Betapapun kami rakyat kecil dapat bersuara dan berpendapat termasuk juga kritik, ancaman penjara dan kematian selalu membayangi. Betapapun kami rakyat kecil bekerja dan menapaki karir, bangsa kami tetap menjadi nomor dua, berpenghasilan rendah dan tetap menjadi kacung. Betapapun kami rakyat kecil ingin merubah nasib dan hidup lebih baik, kami tetap hidup serba kekurangan dan dalam belenggu kemiskinan. Tapi sayang, hukum hanya menjadi alat penindasan bagi kami rakyat kecil, sementara hukum dapat dibeli dan menjadi mainan bagi pengusaha, politisi dan aparat negara. Demokrasi kian mengalami sekarat dan berangsur-angsur mati, seiring itu di pelosok negeri dipenuhi wabah korupsi. Virus pembawa penderitaan dan kesengsaraan itu abadi membawa gen lama kolonialsme dan imperialisme, kini lahir dan berwujud oligarki. Sebuah penyakit menahun dan telah menjadi pandemi, yang menjajah kemerdekaan negeri kami. Munjul-Cibubur, 1 Agustus 2022.
Komnas HAM Sulit Dipercaya
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Dari penjelasan yang buka tutup dalam kasus Duren Tiga pembunuhan Polisi oleh Polisi di kediaman Polisi nampaknya Komnas HAM bukan saja tidak profesional tetapi juga terkesan masuk angin. Arah penjelasan mengikuti ritme yang sudah ada. Komnas HAM semestinya fokus dalam kasus ini pada ada tidaknya pelanggaran HAM. Bukan berfungsi sama dengan atau sebagai humas Polri. Ketika Polri serba sulit dan serba salah memberi penjelasan terbuka pada publik atas peristiwa kriminal yang cukup aneh ini, maka Komnas HAM ternyata mengambil porsi seksi humas tersebut. Agenda dan langkah pemeriksaan menjadi bahan untuk diinformasikan dengan tahapan penjelasan yang bernuansa penggiringan. Komnas yang awalnya ingin mandiri nyatanya membebek juga. Dulu saat Komnas HAM dipercaya untuk menyelidiki kasus pembunuhan enam laskar FPI kerjanya juga ternyata kacau. Dasar penyelidikannya salah. Komnas HAM tidak mau mendasarkan diri pada ketentuan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan besar bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Akibatnya saat proses peradilan hasil kerja Komnas HAM menjadi sia-sia atau tidak berguna. Dibuang ke tempat sampah. Kini terkesan Komnas HAM menjadi bagian kerja Kepolisian. Sebagaimana karakter rezim yang lip service, Komnas HAM juga menjadi bagian yang sama saja. Teriak ke publik independen namun prakteknya tidak menunjukkan independensinya. Tidak ada informasi baru dari Komnas HAM. Soal CCTV juga Polisi sudah mengumumkan akan keberadaan CCTV di sekitar TKP tersebut. Ekspos terakhir Komnas HAM soal jaringn komunikasi yang dibeberkan Choirul Anam. Video menggambarkan lembaran kertas yang dibeberkan dan diujungnya ternyata dilipat. Komnas HAM payah di satu sisi dibuka dilain sisi ditutup. Terlepas yang ditutup itu rahasia, tapi konperensi pers seperti ini sangat buruk. Begitulah Komnas HAM bekerja yang ujungnya \"ditutup\". Persis saat Km 50 yang aktif juga panggil sana sini seperti institusi independen, namun gagah di awal melorot di ujung. Di tengah juga mulai tanda-tanda loyo. Tidak berani keluar dari skenario. Seperti takut-takut mengungkap temuan dan merekomendasi \"cari aman\". Saat bekerja waktu itu Komnas HAM sudah ada yang mendorong agar sebaiknya dibubarkan. Kasus yang luar biasa aneh pada peristiwa yang terjadi di ruang kepolisian ini dimana penembak jelas dan yang ditembak juga jelas tetap saja tersangka tidak jelas. Komnas HAM lambat menegaskan pelanggaran HAM telah terjadi atau tidak, siapa dan berapa orang pelanggar HAM siapa pula yang dilanggar HAM nya, keluarga Ferdy Sambo, Brigadir J dan keluarganya, atau pihak lain. Komnas HAM bukanlah Polisi yang harus menjelaskan tahap penyidikannya. Komnas HAM tidak memberi solusi, bahkan dapat dianggap melakukan penggiringan opini. Ini tidak sesuai dengan visi penegakan Komnas HAM \"proses tindakannya dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberi sanksi bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan\". Ingat di antara misi Komnas HAM adalah mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM terutama pelanggaran HAM berat. Tugas Komnas HAM tidak lain untuk menguji serius dalam kasus penembakan di kediaman Irjen Ferdi Sambo itu ada pelanggaran HAM atau tidak atau mungkin juga terjadi pelanggaran HAM berat. Kasus ini serius karena ternyata diduga melibatkan banyak pihak. Bandung, 2 Agustus 2022
Relasi Sejati Thamrin - Jago Betawi
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Jago-jago di zaman Belanda itu anti Belanda. Thamrin ikuti pemberontakan Entong Gendut Condet 1916 dan juga sepak terjang Cing Sairin dalang paling sedikit 3 pemberontakan: Ciomas 1913, Condet 1916, Tangerang 1924. Nama Cing Sairin banyak disebut dalam karya Sartono Kartodirjo. Cing Sairin mendirikan base di Jembatan Lima yang oleh Belanda disebut Kontingen Jembatan Lima. Sairin murid Guru Cit. Ketika pada 1918 MH Thanrin dirikan perkumpulan Kaum Betawi, jago-jago Betawi pada gabung. Thamrin melanjutkan relasi dengan para jago yang telah dirintis ayahnya Wedana Thabri Thamrin. Kaiyin bapa Kayah seorang dalang Wayang kulit Betawi di Tangerang yang hatinya terluka oleh penderitaan petani Tangerang yang harus membayar sewa atas tanah sawah milik mereka sendiri. Kaiyin joint Kontingen Jembatan Lima. Setelah merasa mantap dan matang pada 1924 Kaiyin kembalj ke Tangerang, dan pemberontakan Tangerang 1924 meletus pimpinan Kaiyin. Tak sedikit, diperkirakan 50 orang, kaki tangan Belanda disembelih anak buah Kaiyin. Kaiyin dan 4 pengawalnya tewas ditembak di rumah kawannya di Mauk. Kaiyin dijebak. Thamprin dengan mobil sportnya sering tournee ke kampung-kampung antara lain jumpa jago-jago. Tak heran ketika Thamrin menikah 1918 jago-jago pada kumpul. Wedana Thabri Thamrin dirikan mesjid di dekat rumah saya di Sawah Besar. Merbot mesjid tahun 1950-an pintar maen pukulan. Ia mengajar setelah Asar. Ia tak ingin saat mengajar ada yang menonton. Banyak guru maen pukulan di ruang tengah rumahnya, menghindar ditonton orang pas ke\'naat. Kena\'at indoor, biasanya kedua tulang kering kaki dihajar dengan batang kemuning. Kaum Betawi yang didirikan Thanrin ditopang 2 pilar: kaum terpelajar dan jago dengan jiwa kebangsaan. Komunitas jago Betawi kalau diurut ketemu circle Guru Cit dan orgaan combat (perangi) Belanda yang dikenal sebagai Kontingen Jembatan Lima. Saya sempat mengenal beberapa person circle ini, tapi kok tak pernah ya mereka sebut nama Pitung. Ém sori, prén, ém sori. (RSaidi).
Terorisme, Radikalisme, dan Islamophobia
Hal itulah yang menyebabkan Islamofobia dipahami di sini sebagai bentuk pemerintahan rasial yang bertujuan merusak identitas Muslim yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta CATATAN saya terdahulu: http://fnn.co.id/post/mengapa-islam-kontra-radikal memperoleh respons penulis buku, Prof. Mukhlis Jamil, dengan mengirimkan pdf buku, tulisan-tulisan dalam jurnal, dan catatan. Tulisan saya tersebut juga mendapat respons kolega Shohibul Anshor Siregar di grup WA yang lain. Atas ijin yang bersangkutan saya salin tulisan-tulisannya berikut untuk memperoleh umpan balik dari para pembaca. https://nbasis.wordpress.com/2021/11/28/persaingan-dan-penjinakan-dunia-islam/ https://nbasis.wordpress.com/2021/06/28/chomsky-perang-melawan-teror/ https://nbasis.wordpress.com/2021/06/17/perang-baru-melawan-teror/ Kerja Terorisme: Terorisme Bukan Senjata Orang Lemah Itulah budaya di mana kita hidup dan itu mengungkapkan beberapa fakta. Salah satunya adalah fakta bahwa terorisme bekerja. Itu tidak gagal. Berhasil. Kekerasan biasanya berhasil. Itulah sejarah dunia. Kedua, adalah kesalahan analitik yang sangat serius untuk mengatakan, seperti yang biasa dilakukan, bahwa terorisme adalah senjata bagi yang lemah. Seperti cara kekerasan lainnya, itu terutama senjata yang kuat, pada kenyataannya. Ia dianggap sebagai senjata bagi yang lemah karena yang kuat juga menguasai sistem doktrin dan teror mereka tidak dihitung sebagai teror. Sekarang itu mendekati universal. Saya tidak bisa memikirkan pengecualian historis, bahkan pembunuh massal terburuk pun memandang dunia seperti itu. Jadi pilihlah Nazi. Mereka tidak melakukan teror di Eropa yang diduduki. Mereka melindungi penduduk lokal dari terorisme partisan. Dan seperti gerakan perlawanan lainnya, ada terorisme. Nazi melakukan kontra teror. Selanjutnya, Amerika Serikat pada dasarnya setuju dengan itu. Terorisme bukanlah senjata bagi yang lemah. Itu adalah senjata mereka yang melawan kita siapa pun kita kebetulan. Dan jika Anda dapat menemukan pengecualian historis untuk itu, saya akan tertarik untuk melihatnya. Sifat Budaya Kita: Bagaimana Kita Menganggap Terorisme Indikasi menarik dari sifat budaya kita, budaya tinggi kita, adalah cara memandang semua ini. Salah satu cara itu dianggap hanya menekannya. Jadi hampir tidak ada yang pernah mendengarnya. Dan kekuatan propaganda dan doktrin Amerika begitu kuat sehingga bahkan di antara para korbannya hampir tidak diketahui. Perang terhadap terorisme (war on terrorism) yang memaksa keterlibatan banyak Negara di dunia, dan terkadang secara kualitatif maupun kuantitatif mereduksi tajam kedaulatan Negara-negara yang dilibatkan dalam kerjasama, apalagi jika negara itu Negara lemah, terutama setelah peristiwa yang lebih dikenal dengan 911, begitu dahsyat untuk diabaikan dalam kajian hubungan internasional pasca perang dingin. Tentu saja pemupukan dominasi Negara adidaya dalam proses itu, yang sering terabaikan, juga sangat menarik. Aksi-aksi penistaan terstruktur satu kepada lain Negara atau penduduk suatu Negara, dengan mandat pemerintahan internasional pula, tak dapat diabaikan. Setelah kejadian 911, arah yang sangat jelas memusuhi Islam begitu kuat. Ini memang aneh. Definisi yang tidak ambigu dan dapat terterima oleh seluruh masyarakat internasional tentang terorisme itu sendiri sulit didapatkan hingga kini, termasuk oleh PBB sendiri. Tetapi ada keinginan besar untuk memaksakan kehendak oleh kekuatan internasional. Cukup popular pemahaman saat ini di seluruh dunia bahwa tidak semua muslim teroris, tetapi semua teroris adalah muslim. Ini sangat bertentangan dengan fakta sepanjang sejarah, dan cenderung menodai Islam dan pemeluknya. Statement itu adalah bagian dari bahasa dan publikasi dunia yang begitu besar dan secara hegemonik menentukan degradasi komunitas dan Negara muslim yang diposisikan secara peyoratif sebagai teroris, atau paling tidak tak memberi kepemihakan terhadap upaya war on terrorism itu. https://nbasis.wordpress.com/2016/04/11/terorisme-global/ https://nbasis.wordpress.com/2010/08/10/islamophobia-mereka-akan-bakar-al-quran/ https://nbasis.wordpress.com/2017/07/10/terorisme-isis-1/ Radikalisme dan ekstremisme adalah konsep yang sering digunakan (salah). Arti dari istilah-istilah ini tidak jelas dan batas-batas antara mereka dan antara salah satu dari istilah-istilah ini dan pemikiran dan praktik politik arus utama tidak jelas. Meskipun tidak ada definisi hukum tentang ekstremisme atau radikalisme di sebagian besar negara, namun demikian ada banyak program pemerintah yang berhubungan dengan [Melawan] Ekstremisme Kekerasan (CVE) dan Radikalisasi [De-] karena keduanya menyiratkan perubahan ke bentuk kekerasan politik tertentu: terorisme. Catatan Penelitian ini menyajikan hasil analisis terminologis dan konseptual definisi ekstremisme dan radikalisme yang digunakan (terutama, tetapi tidak secara eksklusif) di Jerman. Tujuannya adalah untuk mengembangkan definisi konsensus akademis dari istilah-istilah ini yang sebanding dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Alex P. Schmid untuk mencapai Definisi Konsensus Akademik tentang Terorisme. https://nbasis.wordpress.com/2019/11/26/radikalisme-dan-ekstrimisme/ https://nbasis.wordpress.com/2019/11/05/radikalisme-dan-intoleransi/ Jika konsep Islamofobia masih terus menjadi perdebatan atau selama diabadikannya ketidaksediaan menerima kenyataan berbagai dampak menyedihkan yang diakibatkannya, hal itu adalah kondisi buruk yang akan terus menghalangi tindakan melawan atau menghapuskannya. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi Islamofobia yang telah menyebar dan mengakar ini? Rekomendasi The Runnymede Trust yang dicantumkan dalam laporan 2017 dengan argumen yang kuat antara lain meminta: Pertama, mengadopsi definisi Islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim. Islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim adalah “pembedaan, pengecualian, atau pembatasan apa pun terhadap, atau preferensi terhadap, (atau mereka yang dianggap) Muslim, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau merusak pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan, dengan pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.” Kedua, layanan publik dan swasta serta pengusaha sektor amal harus mengumpulkan lebih banyak data tentang Muslim dan kelompok agama lainnya untuk menyoroti besaran masalah dan penderitaan hukuman Muslim yang lahir sebagai konsekuensi Islamofobia ini. Ketiga, menindaklanjuti komitmennya untuk mengumpulkan data kesetaraan ras dan kendala-kendalanya, pemerintah harus mengadopsi strategi yang lebih luas untuk mengatasi ketidaksetaraan yang secara khusus memengaruhi Muslim Inggris. Keempat, harus ada penyelidikan penuh dan independen ke dalam strategi kontra-terorisme yang dilakukan pemerintah. Sebagaimana diketahui, di hampir semua negara yang merasa dipayungi oleh kebijakan global war on terrorism tindakan unlawfull killing selalu menjadi pengalaman buruk merendahkan Hak Asasi Manusia dan seolah hukum kemanusiaan tidak perlu dirujuk untuk peradilan yang menjunjung tinggi peradaban. Kelima, regulator media harus melakukan intervensi secara lebih proaktif dalam kasus-kasus pelaporan yang diduga diskriminatif, dan dengan demikian mencerminkan semangat regulasi kesetaraan. Dalam kasus Amerika Serikat misalnya (David L. Altheide, The Mass Media, Crime and Terrorism, Journal of International Criminal Justice, Volume 4, Issue 5, November 2006), media massa, sebagaimana diketahui, memainkan peran besar dalam persepsi publik dan penerimaan perilaku kriminal oleh negara itu. Penerimaan publik atas tindakan ilegal oleh pemerintah AS dalam Perang Irak, serta langkah-langkah yang diambil untuk memerangi terorisme, telah pula dipengaruhi oleh konten media hiburan dan logika media tentang kejahatan dan ketakutan. Ini semua memiliki konteks budaya dan komunikasi massa yang mendorong ketakutan akan kejahatan di satu sisi, sementara juga membenarkan tindakan ilegal negara untuk memerangi kejahatan di sisi lain. Propaganda dan manajemen berita (misalnya kompleks militer-media dan kegagalan jurnalisme) berkontribusi pada wacana ketakutan dan negasi simbolis dari orang lain, sebagai kriminal atau teroris — dan, dalam prosesnya, menghargai tindakan kriminal sebagaimana diperlukan dan heroik. https://nbasis.wordpress.com/2021/05/08/islamofobia-laporan-the-runnymede-trust/ Kini “Islamofobia” adalah istilah yang telah diterapkan secara luas pada ide dan tindakan anti-Muslim, terutama sejak tragedi 9 September, sebagaimana Andrew Shryock mengemukakan tanpa sedikit pun keraguan (Islamophobia, Islamophilia: Beyond the Politics of Enemy and Friend, 2010). Kritiknya dalam eksplorasi kegunaan konsep untuk memahami konteks dimulai dari Abad Pertengahan hingga Zaman Modern. Beranjak dari penjelasan umum tentang aneka konsep yang dilahirkan dengan semangat permusuhan seperti stereotip Muslim yang baik atau Muslim yang buruk; atau konsekuensi-konsekuensi psikologis dan politik yang dihasilkan oleh introduksi istilah “benturan peradaban” (Clash of civilization, Huntington, 1991), para kontributor dalam karya ini menggambarkan mitra Islamofobia, Islamofilia, yang menyebarkan oposisi serupa untuk kepentingan mendorong penerimaan publik terhadap Islam. https://nbasis.wordpress.com/2021/04/05/islamofobia-amerika-dan-eropa/ Self-Hating Muslim Dunia Islam tidak berada dalam ruang hampa pengaruh. Hatem Bazian dalam uraian berjudul Religion-building and Foreign Policy menegaskan Islamofobia yang berbeda dan terfokus secara historis dalam masyarakat mayoritas Muslim dengan menempatkan Islamofobia terutama sebagai proses yang muncul dan dibentuk oleh wacana hegemoni Eurosentris kolonial yang berasal dari akhir abad ke-18, yang juga menekankan peran internalisasi oleh elit pasca-kolonial. Karena itu selain telaah sejarah yang sahih, buku ini menyarankan untuk melihat Islamofobia melalui lensa teori sistem dunia, rasisme epistemik, dan sekularisme. Menggunakan konsep orientalisasi diri dan Westernisasi diri, buku ini cukup tuntas menjelaskan bagaimana beberapa segmen masyarakat Muslim menyatakan identitas mereka, tradisi mereka dan pandangan dunia mereka sendiri yang justru melalui pandangan asing, yaitu orientalisme Barat. Proses inilah yang menjadi jawaban atas kemungkinan terjadinya fenomena jamak berupa kebencian pada diri sendiri oleh Muslim (self-hating Muslim) yang ditengarai tidak hanya berakar pada penjajahan, tetapi lebih umum lagi dalam perjumpaan dengan Barat sekuler-modern khususnya yang terjadi begitu dahsyat pada pergantian abad kesembilan belas. Hal itulah yang menyebabkan Islamofobia dipahami di sini sebagai bentuk pemerintahan rasial yang bertujuan merusak identitas Muslim yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Jika pemimpin-pemimpin Indonesia bisa menjadi tauladan, niscaya tak akan sebesar ini kontroversi ijtihad terhadap idiologi negara. Makin besar penyimpangan terhadap Pancasila akan makin besar keinginan untuk menggantinya. Dosa siapa ini? Pemerintah wajib menjawab. Islamofobia melahirkan berbagai macam instrumen politik, hukum dan budaya yang terus mempersempit tempat bagi agama ini. Konsep-konsep turunannya seperti moderasi Islam, muslim moderat, dan Islam moderat, yang awalnya diciptakan oleh media dan akademisi yang memberi pemaknaan terutama atas revolusi Iran (1979) dengan pembobotan subjektif tertentu, kini di banyak negara menjadi wacana dalam pengarusutamaan politik dan budaya. (*)
Pendukung Istana Mulai Nyari Gorong-gorong Buat Keluar dari Istana
Jakarta, FNN – Perekonomian Indonesia yang makin memburuk dan stok bahan bakar minyak (solar dan pertalite) yang mulai menipis, harus menjadi sinyal bahwa negara ini makin tidak baik-baik saja. Apalagi sikap partai pendukung sudah ancang-ancang meninggalkan Jokowi, hal ini semakin mempercepat terjadinya kemarahan massa. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk, seperti amuk massa. Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Senin, 01 Agustus 2022 di Jakarta. Petikannya: Bung Rocky, kita update beberapa berita untuk para viewer kita. Tapi, tetap saja fokus kita bagaimana masa depan negara kita ini dan bagaimana realitasnya pada hari ini. Masa depannya, kita lihat ternyata gerakan 3 periode masih jalan terus, tapi ada juga yang lucu-lucuan saya kira, Gerakan Prabowo. Kemarin ada berapa gelintir oranglah yang mendeklarasikan di car free day. Tapi, ada juga survei yang agak menarik indikator politik, karena ini memotret tingkat kepuasan partai-partai pendukung dan oposisi terhadap Jokowi. Yang sangat menarik, ini disebutkan ternyata pemilih partai-partai pendukung Joko Widodo sekarang mulai banyak yang tidak puas. Dan seperti kita duga, yang paling tinggi yang tidak puas adalah Nasdem. Nasdem ini disebutkan angkanya sampai 64 persen pemilih Nasdem tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian PAN yang baru saja bergabung 58,6 persen tidak puas, dan PPP 52,2 persen juga tidak puas. Gerindra, juga angkanya juga tinggi yang nggak puas, yaitu 5,2 persen. Ini penting untuk yang mau menggandeng Prabowo-Jokowi. Nah, yang tingkat kepuasannya masih tinggi yaitu PKB, Golkar, dan PDIP. Nanti kita kaitkan ketidakpuasan ini dengan soal stok solar dan stok pertalite yang sudah mulai menipis? Ya ini berita-berita politik kita itu, bukan soal baik dan buruk. Jadi, soal lucu dan makin lucu. Satu paradoks ngapain nggak puas tentang hal yang jadi orang anggap kok, baru nggak puas sekarang. Emak-emak bilang lucu amat kalian. Nunggu bangkrut dulu, baru nggak puas. Jadi soal semacam ini, itu dengan kuat menunjukkan bahwa efek dari tekanan publik itu membuat partai-partai yang tadinya mendukung istana mulai pelan-pelan nyari gorong-gorong buat keluar dari istana. Itu yang dibaca oleh para surveyor yang juga sebetulnya diam-diam mulai keluar dari pengaruh istana. Itu intinya. Bagaimanapun, Indikator segala macem itu dan survei yang buys-nya nggak kira-kira dari segi kesempatan. Jadi, kalau baru sekarang diucapkan, itu artinya banyak kelucuan. Tapi nggak ada soal, kita sambut mereka supaya bergabung di LBP (Liga Boikot Pemilu). Karena kalau nggak puas, ya ngapain di situ terus? Kita nggak puas sampai di 2024 ngapain? Tunggu partai-partai yang sudah nggak dapat proyek dan merasa bahwa sekaranglah kita bersama-sama dengan rakyat. Ya bagus juga, walaupun terlambat. Tapi konsistensi ada tuh. Mau bersikap terhadap kritik yang pasti makin lama makin kuat. Apalagi setelah ekonomi nggak bisa diselamatkan, itu artinya mereka mulai melihat potensi oposisi untuk memimpin. Nah, oposisi nggak ada masalah karena oposisi yang ada dalam justru Gerindra. Nah, itu menunjukkan bahwa memang dari awal orang tidak ingin agar supaya Gerindra ada di dalam kabinet. Tapi kalau dia mau balik ke oposisi apa mau diterima oleh emak-emak. Jadi, kalau mereka bilang kami nggak puas dengan Jokowi, ya suka-suka lu deh. Kita juga nggak puas dengan kalian. Begitu kira-kira. Tapi tetap saja menurut saya ini menariknya adalah kalau Nasdem clear dengan mengusung tiga nama itu, dia kelihatannya sudah mulai mencari ikhtiar jalan keluar. Nah, sementara tadinya mau keluar malah terus masuk itu seperti PAN khususnya, juga PPP yang kita tahu juga sebenarnya mereka sedang mencari ikhtiar jalan keluar. Tapi kan sudah disandra di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ternyata kemudian mereka pemilihnya tidak puas dengan Jokowi. Jadi, saya kira nanti siapapun yang akan berkoalisi, katakanlah Jokowi tetap akan memanfaatkan KIB, di situ ada PPP dan PAN, atau Ganjar. mereka tahu juga ini sih tiket kosong. Jadi ngga ada gunanya juga? PAN itu memang partai agak norak. Kan memang norak. Ada di dalam tapi nggak hitung konstituen yang di luar. Kan kita tahu massa PAN, kan sudah cerai berah di bawah. Ada yang ke Amien Rais, ada yang balik pengaruh Soetrisno Bachir. Jadi. semua yang ada dalam PAN itu sebetulnya tidak lagi solid. Walaupun ketua PAN-nya tetap menganggap bahwa ini partai masih bisa dijadikan alat tukar tambah. Tetapi ngapain, tukar tambah demi apa sebetulnya? Jadi, PAN masuk ke dalamnya ya elitnya saja yang masuk. Massanya tetap nggak mau ikut karena lebih berakal massa PAN daripada elitnya. Demikian juga Gerindra. Demikian Nasdem segala macam. Jadi, keadaan ini memperlihatkan bahwa ada kondisi baru, yaitu orang ingin mempercepat Pemilu sebetulnya. Kan kalau orang nggak percaya ngapain tunggu 2024? Logikanya begitu. Jadi mustinya indikator juga kasih pertanyaan berikut: Apakah kalian ingin mempercepat atau memperlambat pemilu? Kan mustinya begitu. Dan logika penelitian begitu. Kalau Anda sudah nggak puas, Anda mau mempercepat? Jangan berhenti di rasa nggak puas. Itu juga kacau. Yang musti dilurusin pikiran dong. Jadi, mustinya dinyatakan “kami menemukan bahwa partai-partai pendukung rezim tinggal elitnya yang pro pada istana; yang lain sudah tidak percaya. Maka pertanyaan berikutnya, masih mau mendukung sampai 2024 atau tidak?” Begitu cara membuat pertanyaan survei, kalau mau kritis. Iya, karena tetap saja memang Indikator mengisahkan bahwa kepuasan Jokowi masih di atas 60%. Tetapi, dia sudah mulai main-main dengan menyatakan bahwa para pemilihnya tidak mendukung lagi. Saya kira gini, kalau kita lihat realitas di lapangan, wajar sih tidak puas seperti yang Anda sebutkan dan itu sebenarnya sudah cukup puas. Tetapi, kalau mereka tahu realitas, itu sekarang surveinya pasti akan lebih drop lagi. Ini saya bacakan soal BBM saja ini. Karena kita harus ingat bahwa soal BBM ini kan pasti dampaknya langsung ke seluruh harga kebutuhan, karena BBM sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk distribusi. Saya bacakan ini ya, saya kutip dari Corporate secretary PT Pertamina Patra Patra Niaga, Ginting, bahwa hingga Juni, realisasi penyaluran solar itu sudah mencapai 8,3 juta kilo liter; sedangkan kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya 14,9 juta liter. Artinya, dalam setengah tahun lebih. Kemudian, pertalite sudah mencapai 14 juta kilo liter, sementara ini hanya 2,3 juta kilo liter. Jadi kalau dilihat secara proporsional, kata dia, di pertengahan tahun saja sudah lebih dari 50%, bahkan untuk pertalit sudah di atas 60%. Kita tahu biasanya pada bulan Desember itu biasanya banyak sekali orang liburan sehungga kebutuhan konsumsi bahan bakar semakin tinggi. Ini artinya sama saja ngomong “jangan marah ya kalau nanti sebelum tahun berakhir habis, karena kalian habisin. Kira-kira begitu logika mereka? Ya, itu akhirnya. Kadang kalau kita lihat pergerakan harga energi dunia itu, terutama pesawat, ini saya juga lagi kesel karena saya mau pergi ke Nepal. Ternyata begitu dibuka bulan ini harga tiketnya 7 juta. Nanti di bulan Oktober bisa 25 juta, tiga kali lipat. Jadi, memang terlihat itu tidak bisa dicegah. Jadi, kalau Pertamina atau negara, misalnya, siapkan anggaran untuk mem-build out Pertamina, itu juga tiga bulan juga habis. Dan hutang kita jadi tambah terus, lalu bangkrutlah. Tapi bangkrutnya itu tidak ada soal karena pasti akan dipertahankan terus. Sama seperti Garuda, sudah bangkrut juga masih dipertahankan. Tetap kalau soal harga yang betul-betul disebabkan oleh energi itu, yaitu kebutuhan pokok naik, mau disubsidi dengan apa? Efek dari pengangkutannya naik, harga bahan-bahan naik, inflasi naik lagi. Tetapi, semua ini menunjukkan menyogok rakyat dengan cicilan tidak akan mempan lagi. Dan rakyat tahu bahwa kalian menyimpan uang, sementara kami di bawah UMKM berantakan semua yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa di masa pandemi akan diselamatkan, enggak terjadi lagi itu. Ya sudah kita siap-siap saja kemarahan massa itu akan bertemu dengan ketidakpuasan partai-partai politik tadi. Jadi, sekali lagi selamat datang pada percepatan pemilu. Kita tahu kan dampak dari kelangkaan BBM. Itu akan terjadi ya kalau sampai pertengahan tahun sudah lebih dari 50%, artinya kan arahnya menjadi kelangkaan. Dan pilihannya adalah BBM BBM tidak disubsidi dan itu harganya terjangkau oleh publik? Ya itu kita dihitung mungkin empat minggu lagi. Jadi 8 juta kilo liter itu habis habis delapan minggu. Betul-betul itu akan terjadi dan kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau tanya Sri Mulyani dia enggak tahu juga bagaimana nalangin itu. Satu-satunya cara adalah menyerah. Beri tahu pada rakyat bahwa kita sedang menuju ke Srilanka. Mustinya Sri Mulyani yang mengucapkan itu. Saya Sri Mulyani, memperingatkan bahwa kita saat ini sedang satu langkah menuju Sri Langka. Jadi enak dibikin headline-nya.
Sorot Gap Pendidikan, LaNyalla Minta Pemerintah Hadirkan Kebijakan Tekan Kesenjangan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti gap di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal. Karena itu, LaNyalla meminta pemerintah menekan kesenjangan tersebut dengan kebijakan dan sistem yang tepat. “Tak bisa dipungkiri ada jurang lebar di dunia pendidikan kita. Pemerintah harus membuka mata terhadap permasalahan ini. Jika dibiarkan, pendidikan yang baik hanya milik segelintir kelompok yang mampu secara finansial, sedangkan kelompok menengah dan miskin harus puas mendapatkan sekolah dengan kualitas yang seadanya,” kata LaNyalla, Senin (1/8/2022). Dijelaskannya, masyarakat butuh agar pendidikan memberikan kepastian kualitas lulusan sehingga mampu mengaplikasikan ilmunya sesuai bidang yang dipelajari. “Mau tak mau kondisi ini membuka paradigma pragmatis dan kastanisasi dunia pendidikan. Sekolah dengan kualitas yang baik konsekuensinya mematok biaya mahal,” tukas LaNyalla. “Pendidikan sistemnya seperti mekanisme pasar. Ada uang ada kualitas. Sedangkan sekolah gratis atau murah tidak memberikan kepastian kualitas pendidikan yang memadai,” tambah dia. Meskipun kompetisi dalam perihal pendidikan tidak dapat dihindarkan, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat sistem pendidikan yang mampu menekan tingginya kesenjangan dunia pendidikan nasional kita. “UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Karena ini amanat Konstitusi maka negara wajib memenuhinya,\" tutur LaNyalla. (mth/*)
Isi Pertemuan Jokowi Dengan Presiden Zelensky dan Putin Diceritakan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menceritakan isi pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang membicarakan soal krisis pangan dunia.\"Saya saat itu ketemu dengan Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, dia cerita ke saya ada stok (gandum) di Ukraina di gudang 22 juta ton, stok dalam proses panen 55 juta ton, artinya 77 juta ton gandum diam di Ukraina, tidak bisa keluar karena perang,\" kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara \"Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka\" di halaman Istana Merdeka Jakarta, Senin.Presiden Jokowi diketahui bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv pada 29 Juni 2022. Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada 30 Juni 2022.\"Saya bicara 1,5 jam dengan Presiden Zelensky lalu pindah ke Moskow ketemu Presiden Putin. Dia cerita juga ke saya ada stok gandum di Rusia 130 juta ton, berarti di Ukraina plus Rusia jumlah stok gandumnya ada 207 juta ton, bukan 207 ton tapi 207 juta ton. Inilah yang menyebabkan 333 juta orang kelaparan dan mungkin 6 bulan lagi 800 juta orang akan kelaparan akut karena tidak ada yang dimakan, sekali lagi,\" tambah Presiden.Presiden Jokowi menyebut setelah hampir 2,5 tahun seluruh negara mengalami sakit berbarengan karena pandemi COVID-19, negara-negara di dunia kembali mengalami masalah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.\"Baru akan melakukan pemulihan tapi muncul sesuatu yang dadakan yang tidak kita perkirakan sebelumnya, sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan hampir semua negara, semua negara berada dalam posisi yang sangat sulit,\" ungkap Presiden.Namun Presiden Jokowi menyebut Indonesia patut bersyukur karena bila bensin di negara lain harganya sudah Rp31 ribu-Rp32 ribu, namun di Indonesia harga pertalilte masih Rp7.650.\"Tapi perlu kita ingat subsidi BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat, ini yang perlu kita syukuri,\" tambah Presiden.Di bidang pangan, Indonesia juga patut bersyukur karena harga beras di Indonesia tidak naik.\"Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras bapak ibu, berkat ikhitar gotong royong kita bersama-sama,\" ungkap Presiden.Presiden Jokowi mengajak masyarakat berdoa bersama dan memohon kepada Allah SWT agar Indonesia selalu dilimpahi energi dan pangan.\"Dan agar kita tidak kekurangan akan hal itu, maka kita berusaha berikhtiar bersama-sama agar kita justru melimpah dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini,\" ungkap Presiden.Sementara Wakil Presiden Ma\'ruf Amin yang juga hadir dalam acara sekaligus memberikan tausiah singkat mengatakan Allah SWT tidak mengubah suatu bangsa kecuali bangsa itu berusaha untuk mengubahnya.\"Ketika ada usaha, ada ikhtiar untuk keluar dari penjajahan, melakukan perjuangan, maka Allah pun memberikan inayahnya, pertolongannya untuk menjadi bangsa merdeka. Untuk itu, kita wajib mensyukuri, menghargai, dan berterima kasih kepada para pejuang bangsa. Rasullullah SAW mengatakan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah,\" kata Wapres Ma\'ruf.Zikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka ini dihadiri sekitar 100 tokoh yang terdiri atas para kiai, habib, pejabat negara, tokoh berbagai ormas serta tokoh lintas agama. Selain itu, hadir 500 jamaah dan santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia.Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan pejabat terkait lain. (Sof/ANTARA)
Dubes RI Promosikan Kebudayaan Indonesia di Televisi Tunisia
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi mempromosikan kebudayaan dan nilai-nilai Indonesia di jaringan televisi terbesar di Tunisia, TV Wataniya pada Minggu (31/7).Dubes Zuhairi Misrawi dalam kesempatan itu secara khusus menyampaikan pemikiran Trisakti presiden pertama RI Soekarno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, menurut keterangan KBRI Tunis yang diterima di Jakarta, Senin.\"Kami di Indonesia berpijak pada pemikiran Bung Karno perihal pentingnya berkepribadian dalam kebudayaan. Politik dan ekonomi harus didukung oleh kebudayaan sebagai kearifan lokal dan jati diri bangsa,\" kata Dubes Zuhairi.Untuk itu, kata dia, KBRI Tunis memberikam perhatian pada diplomasi kebudayaan melalui puisi, film, musik, novel, tarian, kuliner, dan pemikiran.\"Indonesia dan Tunisia sama-sama mempunyai perhatian terhadap kebudayaan sehingga pemikiran kebangsaan kokoh dan kuat di dalam sanubari warga kedua negara,\" ujarnya.Dubes Zuhairi juga menyampaikan perlunya diplomasi kebudayaan sebagai jembatan untuk memperkokoh dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tunisia.\"Diplomasi kebudayaan akan mendekatkan hubungan di antara sesama warga kedua negara. Saya melihat dan merasakan langsung betapa warga Tunisia mempunyai kegemaran terhadap kebudayaan Nusantara. Citarasa kebudayaan mereka sangat tinggi,\" ucapnya.\"Ketika melihat tarian, mendengarkan dangdut, dan menikmati kuliner Nusantara, warga Tunisia sangat mengapresiasi. Sebab itu, mereka menyambut baik diplomasi kebudayaan yang diinisiasi KBRI Tunis. Dari Tunisia, semoga kebudayaan Nusantara makin dikenal di kawasan Timur Tengah dan Afrika,\" lanjut Zuhairi.Dalam program tayang bincang di stasiun TV Wataniya itu, Dubes Zuhairi Misrawi juga membacakan puisi dalam bahasa Arab berjudul \"Huruf-Huruf Cahaya: Indonesia-Tunisia\" yang merupakan karya penyair asal Indonesia Jamal D Rahman.Sebelumnya, kegiatan KBRI Tunis perihal diplomasi puisi Indonesia-Tunisia mendapatkan respons sangat baik dari media dan warga Tunisia. (Sof/ANTARA)
POPULER
