ALL CATEGORY
Gawat! Saksi Ahli Tak Menerima Informasi Lengkap dalam Sidang Kasus ‘Jin Buang Anak’
Jakarta, FNN - Ahli Linguistik Forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Andika Dutha Bachari menjadi saksi di sidang kasus ‘jin buang anak’ dengan terdakwa Edy Mulyadi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (26/7/22), Andika mengaku tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari kasus ini sehingga tidak dapat menyimpulkan secara sempurna. “Saya tidak melihat video yang diunggah terdakwa secara utuh, hanya melihat sampai durasi 5 menit saja,” katanya. Tim Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir, menyatakan perubahan keterangan saksi ahli merupakan bentuk kekurangan informasi. Diketahui dari hasil pembicaraan di persidangan, saksi ahli menerima pertanyaan dan penjelasan dari penyidik hanya sepotong-potong dan tidak lengkap, akibatnya saksi ahli memberikan pendapat yang sesuai keilmuannya berdasarkan informasi yang diterimanya. “Bahaya sekali ahli yang punya ilmu mantap, tetapi tidak mendapatkan informasi yang tidak lengkap,” ujar terdakwa Edy saat menemui awak media usai persidangan Edy juga sempat menanyakan kepada saksi ahli, apakah ia tidak bertanya terkait kalimat sebelum atau sesudahnya yang disampaikan oleh penyidik. “Saya tidak diberi kesempatan,” jawab saksi ahli. Mulanya pada saat ditanyakan JPU, saksi ahli menyatakan kalimat ‘jin buang anak’ itu dapat dimaknai sebagai tempat negatif dan video Edy Mulyadi bukanlah produk pers. Namun saat dikonfirmasi oleh kuasa hukum Edy, kalau video tersebut merupakan produk pers dengan memberikan data fakta tentang produk jurnalistik tersebut. Saksi ahli mengaku tidak mengetahui bahwa ternyata ada badan hukumnya. “Kalau merupakan produk pers harusnya penangannya bukan seperti ini, berarti yang harus dikejar adalah orang yang mendistribusikannya,” katanya. Saksi ahli juga menyatakan bahwa ‘tempat jin buang anak’ merupakan metafor. Bukanlah menyatakan hal sebenarnya. (Lia)
Presiden Jokowi Akan Kunjungi Jepang Setelah Lawatan ke China
Tokyo, FNN - Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Jepang pada Rabu (27/7/2022) dan dijadwalkan bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, menurut keterangan dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tokyo, Selasa.Pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga akan berbicara dengan Perdana Menteri Fumio Kishida dan kalangan bisnis Jepang untuk membahas sejumlah kerja sama bilateral, terutama di bidang perdagangan dan investasi.Jepang menjadi negara kedua setelah China yang dikunjungi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, sebelum bertolak ke Korea Selatan dalam lawatan ke tiga negara di Asia Timur.Para pejabat yang mengiringi lawatan itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.Kunjungan Jokowi ke Jepang juga merupakan lawatan balasan dari kunjungan PM Kishida ke Indonesia pada akhir April lalu.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi tradisional penting bagi Indonesia.Perdagangan bilateral RI-Jepang tahun lalu mencapai 32 miliar dolar AS (sekitar Rp480 triliun) dan total nilai investasinya mencapai 2,26 miliar dolar AS (sekitar Rp33,9 triliun).Setelah Beijing dan Tokyo, destinasi terakhir Jokowi dalam kunjungan singkatnya adalah Seoul pada 28 Juli 2022.Di ibu kota Korea Selatan itu, Jokowi direncanakan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol.Menurut Retno, selain membahas penguatan kerja sama bilateral, Jokowi dan para pemimpin di tiga negara tersebut dalam masing-masing pertemuan bilateral juga akan membahas perkembangan terakhir di kawasan dan isu-isu internasional. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan AS Siap Latihan Militer Bersama Super Garuda Shield 2022
Jakarta, FNN - Anggota militer dari Indonesia dan Amerika Serikat akan bergabung tahun ini dengan personel militer dari Australia, Jepang, dan Singapura dalam latihan bersama Garuda Shield 2022.Latihan militer bersama itu akan dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022 di beberapa lokasi pelatihan di Indonesia, yakni Baturaja, Amborawang, dan Pulau Batam, menurut keterangan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima pada Selasa.Garuda Shield adalah latihan bersama tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM), yang dirancang untuk memperkuat interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan kerja sama yang telah dibangun dari pengalaman bersama kedua negara selama beberapa dekade.Latihan Garuda Shield 2022 disebut akan jauh lebih besar cakupan dan skalanya dibandingkan latihan sebelumnya dengan banyak negara untuk pertama kalinya ikut berpartisipasi atau hadir sebagai pengamat.Selain negara-negara yang berpartisipasi aktif, menurut Kedubes AS, Kanada, Prancis, India, Malaysia, Korea Selatan, Papua Nugini, Timor Leste, dan Inggris diharapkan bergabung sebagai negara pengamat.\"Saya bangga melihat bagaimana Garuda Shield telah berkembang dibandingkan tahun lalu ... dalam musim panas ini dikembangkan menjadi latihan gabungan multinasional yang mencakup semua komponen militer kita,\" kata Komandan Jenderal Angkatan Darat AS untuk Pasifik Jenderal Charles Flynn.Menurut Flynn, latihan Garuda Shield itu merupakan simbol ikatan AS-Indonesia dan hubungan yang berkembang antara kekuatan angkatan darat kedua negara di wilayah yang sangat penting, karena kekuatan darat adalah perekat yang menyatukan arsitektur keamanan kawasan.\"Kami melakukannya bersama dengan membangun kesiapan, membangun hubungan, dan membangun kepercayaan. Menyatukan pasukan kita seperti ini, kita menjahit jalinan keamanan regional menjadi sesuatu yang langgeng,\" ujarnya.Dia menambahkan bahwa latihan Garuda Shield 2022, yang melibatkan sekitar 2.000 tentara AS, 2.000 personel Angkatan Darat TNI, dan tambahan peserta dari negara mitra, akan meningkatkan kemampuan interoperabilitas gabungan melalui pelatihan dan pertukaran budaya.Latihan itu memperkuat Kemitraan Strategis AS-Indonesia dan memajukan kerja sama regional dalam mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, katanya.Selanjutnya, latihan bersama itu akan meliputi pertukaran profesional dan budaya yang memperkuat kemitraan AS-Indonesia melalui pembelajaran dan pelatihan bersama.Pelatihan, pertukaran akademik, dan lokakarya pengembangan profesional yang ditujukan untuk anggota di tingkat korps dan di bawahnya akan berfokus pada bidang-bidang seperti bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam. Selain itu, pelatihan juga digelar untuk memerangi ancaman konvensional, nonkonvensional, dan hibrida, kata pihak Kedubes AS dalam keterangannya.Dalam program Garuda Shield itu, latihan pos komando akan berpusat pada tugas staf operasi penjaga perdamaian PBB dalam sebuah pengaturan latihan militer gabungan.Sementara gladi lapangan akan melibatkan elemen kekuatan kompi dari setiap negara yang ikut dalam latihan gabungan, keterampilan perang mendasar untuk meningkatkan interoperabilitas, serta kapasitas operasi gabungan. (Sof/ANTARA)
Uni Eropa Kecam Rencana Israel Membangun Permukiman Baru di Palestina
Doha, FNN - Uni Eropa menyampaikan kecaman terkait rencana Israel membangun permukiman baru di wilayah Pendudukan Palestina.Namun surat kabar Al-Watan mengatakan pernyataan saja tidak cukup untuk mengendalikan pendudukan Israel di tanah Palestina.Al-Watan berkomentar, bahwa faktanya, Eropa memiliki semua sarana yang sesuai untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri tragedi ini.Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mereka mengenai rencana Israel membangun permukiman baru di wilayah Palestina.Disebutkan ada 150 pos permukiman ilegal di Tepi Barat yang kemungkinan akan bertambah besar dan meningkatkan kekerasan langsung terhadap warga Palestina, kata surat kabar harian itu,Al Watan mengatakan bahwa permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional dan merupakan hambatan utama bagi kesepakatan solusi dua negara yang digagas PBBMeski memuji posisi Uni Eropa, harian tersebut mendesak aksi nyata dari sekedar kecaman keprihatinan oleh Uni Eropa untuk menghentikan permukiman ilegal itu.Al Watan juga memperingatkan bahwa jumlah pemukim di Tepi Barat mencapai satu juta di tengah pembangunan permukiman yang tanpa henti.Permukiman Israel menjadi rumah bagi satu juta pemukim dengan menempati wilayah seluas 201 kilometer persegi, sekitar 6,3 persen dari total luas Tepi Barat, kata Al-Watan.Hal itu menunjukkan bahwa pemukim memperoleh hak istimewa dan fasilitasi besar yang mendukung kehadiran mereka di wilayah Palestina yang dikuasai Israel.Sementara pihak Israel menunjukkan pengabaian total terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta perjanjian yang dibuat antara Palestina dan Israel untuk menghentikan permukiman.Al Watan menyimpulkan bahwa saat Uni Eropa mengambil langkah dalam urusan perang di Ukraina dan masalah lainnya.Namun, Uni Eropa seharusnya juga melakukan tindakan nyata terhadap Israel dan bukan kecaman semata untuk mendorong negosiasi serius berdasarkan resolusi internasional. (Sof/ANTARA)
Kegiatan "Medan Fashion Week" di Jalanan Dilarang Polisi
Medan, FNN - Aparat kepolisian melarang kegiatan peragaan busana di kawasan Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara atau dikenal dengan sebutan \"Medan Fashion Week\". \"Kami dari jajaran Polrestabes Medan menyampaikan dan menginformasikan kegiatan itu sangat dilarang,\" kata Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sonny W Siregar, di Medan, Selasa. Ia mengatakan, larangan kegiatan peragaan busana di jalanan dilakukan, agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan dan juga upaya mencegah terjadinya kemacetan. \"Kami melarang, karena sudah sangat jelas peraturannya dalam berkendaraan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang,\" katanya lagi. Selain itu, kata dia, kegiatan peragaan busana tersebut juga belum mendapat izin dari pemerintah setempat. Pihaknya juga banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama para pengguna jalan, karena merasa terganggu dengan aktivitas peragaan busana yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu oleh para muda-mudi setempat. \"Banyak yang menginformasikan oleh masyarakat karena sudah tidak nyaman,\" katanya pula. (Sof/ANTARA)
Bharada E Menjelaskan Soal Menembak kepada Komnas HAM
Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Mohammad Choirul Anam mengatakan ajudan atau aide de camp (ADC) Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo yakni Bharada E menjelaskan soal menembak terkait kematian Brigadir J.\"Sepanjang yang tadi kami periksa, Bharada E menjelaskan banyak hal, salah satunya adalah soal menembak,\" kata Mohammad Choirul Anam, di Jakarta, Selasa.Saat ditanyakan awak media apakah Bharada E mengakui atau tidak sebagai pelaku penembakan Brigadir J, Anam tidak memberikan jawaban tegas. Sebab, kata dia, pertanyaan Komnas HAM bersifat terbuka dan mengharapkan penjelasan yang deskriptif dari para ajudan yang diperiksa oleh tim.\"Tadi makanya panjang sekali proses permintaan keterangan, karena jawabannya kami minta untuk deskriptif,\" ujar dia lagi. Oleh karena itu, Komnas HAM belum bisa memberikan kesimpulan berdasarkan jawaban para ajudan yang telah diperiksa tersebut. Akan tetapi, kata Anam, seluruh rangkaian dan kesimpulan akan disampaikan oleh Komnas HAM saat memberikan laporan akhir.Pada kesempatan itu, Komnas HAM juga menjelaskan alasan keterlambatan Bharada E datang ke lembaga tersebut untuk menjalani pemeriksaan terkait kematian Brigadir J.\"Tempatnya mereka berbeda, makanya yang lain datangnya jam 10.00 WIB, sementara Bharada E baru datang siang tadi,\" ujarnya pula.Anam mengatakan saat menuju Komnas HAM, Bharada E dan lima ajudan lainnya tidak berada di tempat yang sama, sehingga perjalanan Bharada E cukup memakan waktu menuju Komnas HAM.Saat ditanyakan dari mana Bharada E, Anam menyarankan hal tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke pihak kepolisian. (Sof/ANTARA)
Butuh Ruang Kreasi, Dewan Kesenian Jawa Timur Mengadu ke Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Dewan Kesenian Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses. Dewan Kesenian semakin minimnya ruang berkreasi. Akibatnya, nyaris tak ada tempat bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ketua DPD RI Baso Juherman dan Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Sedangkan Dewan Kesenian Jawa Timur dihadiri M Taufik Hidayat (Ketua Presidium), Anwar Zen (budayawan), Lutfiadyati (staf) dan Wahyu Luhur (staf). Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur, M Taufik Hidayat, mengatakan pandemi Covid-19 membuat situasi berubah total. Pagelaran kesenian tak diperkenankan untuk digelar. Mirisnya, saat situasi sedang masuk masa transisi ke era new normal, kehidupan seniman tak beranjak membaik. “Ketika sektor lain mulai bergeliat, ruang kami berkesenian justru masih stagnan. Aktivitas kreatif kami nyaris tak teraktualisasikan,” kata Taufik. Dalam kondisi tersebut, nyaris minim perhatian dari pemerintah. “Beberapa seniman yang pada akhirnya jatuh sakit karena situasi itu nyaris tak terurus. Tak ada dana kesehatan untuk seniman,” papar dia. Aktivitas berkreasi di ruang-ruang publik seperti di bandara, mall dan hotel, sudah tak lagi dilakukan oleh seniman. “Dahulu, seniman itu berkreasi di ruang-ruang publik. Kami difasilitasi. Tapi saat ini praktis tidak lagi,” kata Taufik. Padahal, kata dia, kesenian dan kebudayaan jika diafirmasikan secara baik, maka akan berpotensi besar mendatangkan pendapatan bagi daerah. “Kesenian dan kebudayaan itu berkontribusi cukup baik terhadap PAD jika diberdayakan dengan baik. Namun, dari dana Rp1,6 miliar untuk pembinaan, kini hanya dialokasikan sebesar Rp250 juta,” kata Taufik. Ia pun meminta kepada Ketua DPD RI memfasilitasi kembali ruang berkesenian, agar seniman dan kebudayaan di Jawa Timur dapat bertahan dan kembali bangkit. “Kami menilai Pak LaNyalla memiliki perhatian yang cukup besar untuk kesenian dan kebudayaan, khususnya di Jawa Timur ini. Sebab, sampai saat ini nyaris tak ada pagelaran budaya yang diselenggarakan,” kata Taufik. LaNyalla sependapat dengan Taufik. Menurutnya, kesenian dan kebudayaan harus terus dilestarikan. “Salah satu tugas kami di DPD RI memang mendorong kesenian dan kebudayaan agar semakin berkembang dengan baik,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, salah satu aspek penting yang perlu disoroti adalah degradasi kebudayaan yang dialami anak bangsa. Hal itu terjadi lantaran masuknya budaya asing tanpa filter yang baik. “Ini terjadi karena konstitusi kita tak terjaga dengan baik pasca-amandemen tahun 1999-2002. Dahulu, kebudayaan kita bernafaskan pada Pancasila. Namun saat ini, kebudayaan kita tak lagi memiliki filter, sehingga mengubah watak dan karakter asli kebudayaan nasional, termasuk di Jawa Timur ini,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada Dewan Kesenian Jawa Timur untuk ikut aktif meresonansikan agar kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar identitas kebudayaan kita kembali jelas dan tegas sebagaimana sudah dibentuk karakter dan jati dirinya oleh para pendiri bangsa,” kata LaNyalla. (Ida/LC)
Pancasila Kembali Menjadi Mata Pelajaran Wajib
Mentok, Babel, FNN - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan apresiasi positif atas rencana Pancasila kembali menjadi salah satu pelajaran wajib di sekolah.\"Rencananya mulai Juli 2022 Pancasila jadi pelajaran wajib di seluruh tingkatan sekolah hingga perguruan tinggi. Ini patut disyukuri bersama untuk menebalkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,\" kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Mentok, Selasa.Menurut dia, Pancasila sebagai salah satu pelajaran wajib merupakan salah bentuk keseriusan pemerintah dalam menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa.Hal ini dikatakan Yudian pada kegiatan sosialisasi Salam Pancasila di Museum Timah Indonesia Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Mentok, kota tempat pengasingan delapan tokoh penting Republik pada medio 1948-1949 tersebut, Yudian mengatakan pentingnya Salam Pancasila sebagai salam pemersatu dan perekat bangsa.Ia mengatakan Salam Pancasila merupakan salam yang diadaptasi dari Salam Merdeka yang disampaikan Presiden Sukarno tak lama setelah kemerdekaan Indonesia.\"Salam Merdeka dipekikan untuk mengingatkan bahwa kita bangsa merdeka dan tidak mau dijajah lagi. Kemudian Salam Pancasila mulai dikenalkan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Agustus 2017,\" katanya.Salam Pancasila merupakan salam bersama seluruh rakyat Indonesia, salam damai dan aman di negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila.\"Salam Pancasila adalah salam kebangsaan dan bukan untuk menggantikan salam keagamaan atau menyinggung agama apapun, namun Salam Pancasila untuk menghormati semua warga negara Indonesia yang berlatar belakang agama dan budaya apapun sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika,\" katanya.Pada akhir acara, Yudian mengajak hadirin untuk mempraktekkan Salam Pancasila dengan mengangkat tangan kanan di atas pundak dan berjarak sejengkal dari dahi kanan dengan jari-jari rapat. Gerakan sedikit menghentak sambil menyerukan “Salam Pancasila”. (Ida/ANTARA)
Semua Parpol Diperlakukan Adil di Proses Pendaftaran
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan semua partai politik mendapat perlakuan adil, proporsional dan setara dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada proses tahapan pendaftaran. \"Keadilan, proporsionalitas dan kesetaraan perlakuan KPU kepada partai itu, seperti, ruang waktu yang diberikan sama. Contohnya kesempatan unggah Sipol kan dimulai sama, 24 Juni 2022,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Jakarta Selasa. Kemudian, tahapan pendaftaran juga dibuka dan ditutup pada waktu yang sama sehingga parpol mendapatkan kesempatan sama pula untuk mendaftar. KPU menggelar tahapan pendaftaran partai politik pada 1-14 Agustus 2022. \"Pintu komunikasi (juga dibuka) melalui \'help desk\', kemudian melalui grup WA yang sudah dibikin antara KPU dengan LO partai juga sudah ada, itu kira-kira gambarannya,\" kata Hasyim. Melalui meja layanan (help desk) itu, partai politik calon peserta Pemilu 2024 mendapatkan layanan bantuan jika kesulitan mengakses atau kendala teknis lainnya saat mengakses atau mengunggah dokumen parpol ke Sistem informasi partai politik (Sipol). Selain itu, KPU RI juga meminta partai politik agar segera menyampaikan kapan rencana waktu yang dipilih datang ke KPU untuk mendaftar sebagai calon parpol peserta Pemilu 2024. Hal itu, kata Anggota KPU RI Idham Holik bertujuan agar partai politik mendapatkan layanan pendaftaran dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih atau lebih dari satu parpol mendaftar ke KPU pada waktu yang bersamaan. KPU kata dia tentunya selalu berkomitmen menyelenggarakan pemilihan umum sesuai prinsip-prinsipnya, salah satunya prinsip adil, termasuk pada proses pendaftaran. Oleh karena itu, kata dia setidaknya satu hari sebelum kedatangan pendaftaran partai politik, para pimpinan partai politik bisa menyampaikan kapan rencana mereka akan datang menyerahkan dokumen pendaftaran. \"Karena kalau terjadi demikian (mendaftar waktu bersamaan) kami khawatir bukan hanya tidak dapat terlayani dengan baik saat mendaftarkan diri kepada kami, tetapi juga mungkin muncul prasangka-prasangka kenapa \'kami di belakangkan, kenapa yang itu didahulukan\' itu yang tidak kami inginkan,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Didesak untuk Segera Terbitkan Perpu Penambahan Dapil Baru
Jakarta, FNN - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait dengan penambahan daerah pemilihan (dapil) baru pada Pemilu 2024.Dengan adanya tiga daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, pemerintah harus melakukan penataan ulang daerah pemilihan.\"Jadi, sebelum Oktober, dimulainya penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, harus ada perpu,\" kata Fernandes Arya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.Arya menyebutkan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan mulai 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023.Menurut dia, perpu menjadi pilihan utama karena waktu pembentukan lebih cepat ketimbang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Ia menilai DPR tidak akan membuka kesempatan untuk merevisi UU Pemilu karena tahapan pertama pada tanggal 14 Juni 2022, yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.Pembahasan revisi UU Pemilu, lanjut Arya, juga memberi peluang bagi partai politik untuk membahas perubahan pasal lainnya.Dikemukakan pula bahwa revisi UU Pemilu secara terbatas dapat dilakukan, terutama pada lampiran terkait dengan alokasi daerah pemilihan.\"Jadi, untuk menghindari kerumitan pada masa depan, sebaiknya ada penataan ulang dapil dan alokasi kursi,” kata Arya. (Ida/ANTARA)
POPULER
