ALL CATEGORY
Rupiah Melemah Dipicu Sentimen The Fed dan Inflasi Domestik
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore ditutup melemah dipicu sentimen kenaikan suku bunga The Fed dan inflasi domestik.Rupiah ditutup melemah 22 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.992 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.972 per dolar AS.Analis DCFX Futures Lukman Leong saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, pelemahan rupiah sangat fundamental mengingat perkembangan global di mana bank sentral dunia berlomba-lomba menaikkan suku bunga, terutama bank sentral AS The Fed.\"Ini membuat rupiah menjadi mata uang yang kurang menarik,\" ujar Lukman.Dari domestik, lanjut Lukman, tekanan untuk menaikkan suku bunga semakin besar setelah data inflasi menunjukkan angka di atas 4 persen.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2022 sebesar 0,61 persen (mom) atau 4,35 persen (yoy), tertinggi sejak 2017.\"Hal ini dikhawatirkan bisa membebani prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan kasus COVID-19 dan PPKM yang dinaikkan ke level dua juga turut menekan rupiah belakangan ini,\" kata Lukman.Sementara itu, dolar AS terus menguat jelang pertemuan bank sentral pada tengah pekan ini.\"USD semakin di atas angin minggu ini dengan pelaku pasar mengantisipasi kembali statement \"hawkish\" dari The Fed pada risalah pertemuan besok Rabu serta data tenaga kerja NFP pada hari Jumat,\" ujar Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.972 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.971 per dolar AS hingga Rp15.004 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa melemah ke posisi Rp14.990 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.960 per dolar AS. (Ida/ANTARA)
Libur Sekolah, Kunjungan Wisatawan ke Gunung Kidul Naik 30,34 Persen
Gunung Kidul, FNN - Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat ada kenaikan jumlah kunjungan wisatawan saat libur sekolah sebesar 30,34 persen dibandingkan dengan libur akhir pekan sebelumnya.Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Gunung Kidul Mohamad Arif Aldian di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pada Sabtu (2/7) tercatat ada 15.030 pengunjung dan Minggu (3/7) angka kunjungan melonjak dua kali lipat menjadi 30.606 orang.\"Peningkatannya sampai 30,34 persen jika dibandingkan akhir pekan sebelumnya,\" kata Arif.Kunjungan wisatawan sebelumnya berdasarkan data Dispar Gunung Kidul, yakni 25 Juni ada 13.759 pengunjung, kemudian di 26 Juni meningkat menjadi 23.482 pengunjung.Selanjutnya, 18 Juni ada 7.206 pengunjung dan 19 Juni tercatat 17.430 pengunjung.\"Setiap akhir pekan, kunjungan wisatawan ke Gunung Kidul selalu meningkat, tapi saat libur sekolah ini peningkatannya cukup tinggi,\" katanya.Arif mengatakan Dispar tidak menargetkan kunjungan wisatawan ke Gunung Kidul selama liburan sekolah ini karena jadwal libur sekolah di masing-masing wilayah berbeda.\"Kami tidak pasang target. Kami tidak tentukan karena mulai masa libur sekolah antardaerah tidak sama, tapi kami prediksikan ada kenaikan jumlah wisatawan selama musim libur sekolah,\" katanya.Menurut Arif, destinasi pantai tetap menjadi tujuan populer wisatawan. Porsinya mencapai 90 persen dari total kunjungan saat akhir pekan.Dispar Gunung Kidul sebelumnya sudah melakukan antisipasi sejak jauh hari menyambut libur sekolah ini. Khususnya memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.\"Koordinasi dengan instansi terkait hingga fasilitas prokes tetap kami siapkan, dengan harapan lonjakan kasus tidak terjadi,\" papar Arif.Sementara itu, Koordinator SAR Satlinmas Wilayah II Gunung Kidul Marjono mengatakan ketinggian gelombang sempat mencapai puncaknya pada Minggu (3/7). Saat itu ketinggiannya mencapai 10 kaki atau setara 3 meter lebih. \"Kemarin juga terpantau masih tinggi, kemungkinan hari ini sudah mulai landai,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Program Tangkapan Ikan Besar, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Nasib Nelayan Kecil
Makkah, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai program berbasis ekonomi biru. Meski demikian, LaNyalla berharap program tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional. “Saya apresiasi program berbasis ekonomi biru, salah satunya penangkapan ikan terukur. Ini perlu untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk melestarikan populasi ikan. Tetapi jangan berfokus pada produksi tangkap ikan yang besar saja. Harus dipikirkan juga bagaimana nasib nelayan kecil,” ujar LaNyalla, Selasa (5/7/2022). Dalam program itu, sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,6 juta ton di empat zona penangkapan ikan terukur untuk industri. Nilai produksinya ditaksir mencapai Rp 180 triliun. Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam subsektor perikanan tangkap mencapai Rp 18 triliun. “Angka produksi yang besar harus berdampak signifikan pada peningkatan kehidupan nelayan,” tegasnya. Dijelaskannya juga oleh KKP bahwa sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di bidang perikanan tangkap di Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi internasional United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 di Lisbon, Portugal. “Ini kesempatan baik, tetapi saya minta nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam negeri mendapatkan prioritas. Mereka harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” papar dia lagi. Harapan LaNyalla, penangkapan ikan terukur akan memberikan dampak multiplier effect positif. Mulai dari tumbuhnya beragam usaha baru yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja, hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah Indonesia dan tidak berpusat di Pulau Jawa. Terpenting lagi, lanjutnya, para investor di subsektor perikanan tangkap diwajibkan untuk mempekerjakan nelayan lokal atau memanfaatkan sumber daya manusia dari dalam negeri. “Dengan cara itu, para nelayan kita akan mendapatkan ilmu baru dengan menjadi awak kapal perikanan di sektor industri,” tuturnya. (Sof/LC)
Puskapol UI Mendorong Bawaslu Mengedukasi Peran "Voters" dan "Demos"
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan edukasi masyarakat mengenai peran mereka saat menjadi pemilih dan rakyat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta demokratis.\"Menurut saya, peran ke depan yang sangat strategis yang bisa dilakukan Bawaslu untuk melakukan sekolah kader pengawasan partisipatif adalah mengajak masyarakat untuk bisa membedakan bagaimana dia menjadi demos (pemilih) dan voters (rakyat) agar pemilu kita ke depannya dapat terus menerus menjadi pemilu yang berkualitas,\" kata Hurriyah dalam webinar pojok pengawasan \"Menakar Problematika Pemilu 2024\", seperti dipantau melalui kanal YouTube BAWASLU KAB REMBANG di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan pihak penyelenggara tidak sepatutnya hanya menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang menentukan pilihan representasi politik serta pemimpin eksekutif di bilik suara dalam siklus lima tahunan.Lebih dari itu, lanjutnya, Bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu perlu mengedukasi masyarakat bahwa mereka juga memiliki peran sebagai rakyat setelah keluar dari bilik suara; dan peran itu berlaku seumur hidup, yakni mengawasi kekuasaan yang terbentuk sebagai hasil penggunaan hak pilih.\"Yang lebih penting dari itu adalah menjadi rakyat, menjadi demos yang siklusnya itu seumur hidup. Harus dilakukan setelah keluar dari bilik suara dan dia menjadi kewajiban bagi rakyat,\" jelasnya.Dengan demikian, tambahnya, penyelenggaraan pemilu benar-benar dapat bermanfaat serta bermakna karena dilaksanakan dalam sistem yang demokratis melalui pelibatan peran pemilih sebagai rakyat.\"Ini yang menurut saya harus diluruskan, edukasi pemilih. Jadi, jangan sampai penyelenggara pemilu itu cuma sosialisasinya, ayo datang ke TPS (tempat pemungutan suara), sukseskan pemilu. Pemilu yang sukses itu, menurut saya, kalau voters tahu bedanya hak dan kewajibannya. Tahu bedanya tugas dia saat menjadi voters dan demos,\" ujar Hurriyah. (Sof/ANTARA)
Penunjukan MenPAN-RB Ad Interim untuk Menjaga Fungsi Pemerintahan
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut penunjukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim adalah demi menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan.\"Ad interim ini bukan Plt (Pelaksana Tugas), biasanya kalau ada kunjungan luar negeri seorang menteri, sakit, dan berhalangan lainnya, selalu ada ad interim. Tujuannya menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan dalam periode yang sangat terbatas,\" kata Faldo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Menpan RB ad interim untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat (1/7).Penunjukan tersebut berdasarkan surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli 2022.Dalam surat itu disebutkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PAN RB ad interim pada 4 sampai dengan 15 Juli 2022.\"Menteri Pertanian Syahrul pernah selama seminggu jadi Ad Interim Menteri Kelautan dan Perikanan, bahkan pernah jadi Menteri Perindustrian selama tiga hari. Pak Menteri Investasi Bahlil juga pernah jadi Menteri ESDM waktu Pak Arifin positif COVID-19. Ini sangat biasa saja, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor,\" ujar Faldo.Faldo menyebut Presiden Jokowi juga belum menunjuk Menpan-RB definitif hingga saat ini.\"Saat ini, kita semua masih dalam suasana berduka. Kita harus sensitif, yang paling penting semua fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kami pastikan itu,\" kata Faldo.Sebelum Tito, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ditunjuk sebagai Menpan RB ad-interim.Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu, setelah mendapatkan perawatan intensif selama 13 hari. Jenazah almarhum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat (1/7) sore. (Sof/ANTARA)
Presiden Tunjuk Tito Karnavian Menjadi Menpan RB Ad Interm
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat (1/7) pekan lalu.Dikutip dari laman Kemenpan RB, Keputusan Presiden Jokowi tersebut tertuang dalam surat bernomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli 2022.\"Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim, dari tanggal 4 s.d. 15 Juli 2022,\" tulis surat tersebut.Dalam surat itu disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PAN RB ad interim pada 4 sampai dengan 15 Juli 2022.Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Rini Widyantini, saat dikonfirmasi ANTARA, Selasa, membenarkan informasi tersebut.\"Benar (soal Tito menjadi Menpan RB ad-interim),\" kata Rini di Jakarta.Penunjukan Tito sebagai Menpan-RB ad interim berlaku sejak surat tersebut ditandatangani. Tito menggantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sebelumnya menjadi Menpan RB ad-interim.Sebelum Tito Karnavian, Presiden Jokowi sempat menunjuk Mahfud MD untuk menjadi Menteri PAN RB ad Interim saat Tjahjo Kumolo sedang dirawat di rumah sakit.Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu setelah mendapatkan perawatan intensif selama 13 hari. Jenazah almarhum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat sore. (Sof/ANTARA)
Polri Diminta Mengusut Secara Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Umat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT).\"Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat, tentu kami prihatin dan harus di usut tuntas. Karena masyarakat yang menyumbang itu berharap dana digunakan secara maksimal untuk kepentingan yang memerlukan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Karena itu dia mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan penyelewengan dana umat. Dasco memastikan Komisi III DPR akan ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.\"Kami juga menghimbau kepada masyarakat jangan berspekulasi terkait kasus ini, serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Kami meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,\" ujarnya.Dasco mengatakan audit terhadap ACT otomatis dilakukan dalam kasus dugaan penyelewengan dana publik tersebut. Menurut dia, Kepolisian akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuktikan dugaan penyelewengan dana publik.\"Lalu terkait (ACT) dibubarkan atau tidak, itu tergantung hasil penyelidikan dari kepolisian,\" katanya.Selain itu, Dasco membuka peluang DPR akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Amal atau \"charity\" yang akan diajukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.Sebelumnya, Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan, data serta keterangan (Pulbaket).Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah melakukan proses penyelidikan meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat.“Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi.Terpisah Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (Sof/ANTARA)
Saat Guru Madrasah Melawan Diskriminasi
Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Oleh: Djony Edward, Wartawan Senior SEBUAH peraturan diskriminatif baru-baru ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Lewat Surat Edaran Nomor B-1139.1/DJ.I/Dt.I.I/06/2022 tentang Libur Akhir Semester pada Madrasah, Kemenag mewajibkan guru ASN masuk kerja saat libur semester. Karuan saja sang guru madrasah protes. Lewat sebuah petisi berisi protes guru madrasah kepada Ditjen Pendis Kemenag pun dilayangkan. Salah satu yang dipersoalkan adalah poin mengenai guru madrasah sebagai ASN selama libur semester tetap masuk kerja seperti biasa. Disebutkan dalam edaran tersebut meminta agar guru madrasah yang berstatus ASN wajib masuk kerja seperti biasa saat libur semester. “Apakah Perdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi? Setau kami Perdirjen Pendis tersebut sampai saat ini kami masih pedomani dan sampai saat ini juga Perdirjen tersebut belum dicabut,” tulis petisi tersebut. Dalam petisi itu, tertulis juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 315. Pasal itu menuliskan, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Artinya, cuti tersebut merupakan tambahan hak bagi guru, bukan menggugurkan libur semester atau akademik. \"Jadi kami mohon untuk meninjau kembali SE yang telah dikuluarkan,\" bunyi petisi tersebut. Tak berhenti di situ, para guru juga melakukan protes melalui komentar di unggahan Instagram Ditjen Pendis Kemenag. “Tolong sampaikan pada pemangku kebijakan, perdana terjadi guru disuruh tetep ABSEN ketika libur semester, alias ttp masuk disaat anak2 sekolah libur... Tolong perhatikan mental kami, kami jg butuh healing, kami berhadapan dgn anak didik, kalo stress gmn mau kasih energi positif ke anak, sdngkan guru nya stress krn sudah jauh dr keluarga, baru ketemu sehari disuruh kembali di satker... Sedangkan cuti tahunan 12 hari, kami kerja dari SENIN - SABTU... Itu tidak sebanding dgn ASN 5 HARI KERJA, PERBULAN 4 HARI LIBUR X 12 BULAN... PLUS CUTI TAHUNAN... Dzolim bgt min.. semoga para pemangku kebijakan tetap sehat dan bahagia dunia akhirat, karna ternyata doa orang-orang yg didzolimi itu sepertinya tidak mempan pada orang-orang pemilik kekuasaan ???? #hanyamenyampaikansuarahati,” ujar salah satu komentar. “Mohon klarifikasi surat edaran mengenai guru tidak libur semester min? Mohon pengertiannya min kami yg jauh dari keluarga... tahun lalu tidak seperti ini min... knp skrg bgtu?,\" ungkap komentar lainnya. “Kembalikan hak libur semester guru madrasah.... Kalau liburan mau disamakan dengan kantor... Samakan juga hari kerjanya... Samakan juga tukinnya...,” tulis warganet lain. “Dalam 1 bulan kami sebagai guru 24 hari kerja, minggu libur. Bahkan kami pulang sore untuk mempersiapkan kegiatan lain seperti ekstrakulikuler, dsb. Kemudian selain guru yaitu 20 hari karena 5 hari kerja. Ketika satu semester 6×24 = 144. Kemudian yang 5 hari kerja 6×20 = 120. Selisih 24 hari. Lantas bagaimana yang 24 hari ??” tulis salah satu komentar. Letak diskriminasinya adalah, guru PNS lulusan sarjana S1 atau S2 dapat sisa Tukin madrasah, ada yang dapat Rp100.000 ada juga yang tidak dapat. Tapi, PNS office boy (OB) seperti tukang sapu, malah dapat Tukin Rp300.000 sesuai golongan. Dikatakan alasannya sertifikasi, padahal sertifikasi diberikan juga kepada guru swasta. Landasan hukum sertifikasi berbeda dengan Tukin, sertifikasi mengacu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, tidak sama dan tidak sejajar antara Tukin dan sertifikasi. Kalau sama, apa OB swasta dapat Tukin? Ternyata Tidak Dapat. Lalu sertifikasi juga ditempuh harus lewat ujian, lewat Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kalau Tukin tidak ada ujiannya. Tidak ada PKG-nya Berbeda dengan guru PNS dan PNS OB DKI Jakarta, mereka 100% dapat sertifikasi, juga Tunjangan Kinerja (TKD) 100%. Bedanya Tukin OB bisa dapat 100%, hanya saja tanpa sertifikasi karena bukan guru, tidak masuk dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag itu tampaknya untuk menyiksa guru PNS, agar guru PNS kerja terus tanpa libur. Ngajar terus, kerja terus. Coba perhatikan Surat Edaran itu isinya antara lain menghapuskan liburan semester 1 dan semester 2. Otomatis sudah tidak ada lagi guru libur selama murid libur, selama kegiatan sekolah libur. Libur baru ada jika Guru PNS minta cuti tahunan 12 hari di saat-saat sekolah aktif, di saat-saat murid belajar di kelas. Jika minta cutipun Wajib mengajukan permohonan pada Kepala Madrasah. Nah, apa mungkin kepala sekolah mengizinkan guru cuti libur di saat murid ada di kelas? Apalagi kepala sekolah biasanya sangat khawatir akan terjadi apa-apa dikelas kalau tidak ada gurunya. Karena gurunya sedang minta cuti tahunan. Jelas kalau ada apa-apa pada murid, kepala madrasah yang akan disalahkan. Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Lantas dimana kemanusian sang guru kalau dipaksa untuk terus mengajar, dipaksa terus bekerja? Memang sudah seharusnya Pemerintah menghentikan diskriminasi yang membuat guru seperti pekerja rodi, seperi romusha. Kalau Pemerintah tak mampu menghentikan diskriminasi ini, tentu guru lah yang harus melawan, walaupun baru sebatas perlawanan petisi. (*)
Jokowi Lakukan Blunder Diplomatik, Impian Jadi Sekjen PBB Ambyar
Jakarta, FNN - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia selama sepekan terakhir terus mejadi sorotan berbagai pihak. Apalagi melihat sikap Ukraina yang seolah menyangkal bahwa Jokowi dititipin pesan oleh Presiden Volodymyr Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi melakukan blunder diplomatik? Dalam persoalan ini siapa yang benar atau salah akan terus berlanjut, yang tergantung dari sudut pandang kepentingan siapa, pemuja Jokowi pasti akan terus menggaungkan mimpi Jokowi itu seperti menerima hadiah Nobel bahkan layak menjadi Sekretaris Jenderal PBB karena berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sebaliknya bagi haters pembenci dari Jokowim, peristiwa ini menjadi semacam justifikasi yang tidak terbantahkan bahwa Presiden Jokowi memang senang ngibul. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (4/1/22), ada satu hal yang lebih serius lagi selain apakah yang satu ngibul atau tidak, yaitu persoalan terselenggaranya pertemuan G20 yang akan berlangsung pada November mendatang di Bali. Hersu menjelaskan sukses tidaknya pertemuan itu akan menjadi pertaruhan politik Jokowi di dalam maupun di luar negeri sebagai presiden atau Ketua G20, yakni tempat berhimpunnya dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Jokowi berkepentingan agar semua negara yang tergabung dalam G20 itu bisa hadir. Sebagai presidensi dari G20 Jokowi harus pandai memainkan perannya dalam dua kekuatan blog besar tadi. Dalam konteks inilah sesungguhnya perjalanan Jokowi menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Jerman dan kemudian dilanjutkan ke Ukraina dan Rusia. Secara sederhana sesungguhnya perjalanan Presiden Jokowi itu seharusnya hanya membawa dua misi penting saja. Pertama, meyakinkan negara-negara anggota G7 untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali. Kedua, membuka blokade ekonomi Rusia yang mengakibatkan impor gandum dari Ukraina terhenti. Karena itulah perjalanan Jokowi ke Ukraina menjadi sangat penting. Kenapa? Karena 20% impor gandum Indonesia berasal dari Ukraina tetapi Ukraina juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Rusia tidak membuka blokadenya. Misi Jokowi ini menjadi acakadut dan jadi bahan tertawaan karena adanya agenda tambahan berupa keinginan Jokowi untuk berperan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia. “Inilah saya kira dilema yang bakal dihadapi oleh Jokowi menjadi pertaruhan politik yang sangat serius ya alih-alih kunjungannya ke Ukraina dan Moskow tadi berhasil membujuk kedua negara untuk hadir (di Bali), malah justru bisa menimbulkan komplikasi tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Ukraina karena ada bantahan dari Ukraina,” ungkap Hersubeno. “Dan juga sebaliknya tadi, bagi Rusia ini juga bisa menjadi persoalan kalau Jokowi kelihatan terlalu bersemangat untuk menghadirkan Ukraina,” ujar lanjut wartawan senior FNN itu. (Ida/Lia)
Front Kedaulatan Negara Dideklarasikan: Tritura Kembali Disuarakan
Jakarta, FNN – Front Kedaulatan Negara (FKN), Mengawal Eksistensi dan Masa Depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dideklarasikan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. FKN lahir setelah melihat realitas pahit yang mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Deklarasi dibacakan oleh Prof. Mohammad Daniel Rasyid (Surabaya). Mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abdullah Hehamahua yang menjadi Koordinator FKN, terlebih dahulu membacakan siaran pers. Sejumlah tokoh hadir dalam acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Diantaranya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Dr. Teuku Hasanuddin Yusuf (Aceh) dan perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Presiden PPMI, dari Lampung dan juga sejumlah ibu atau emak-emak. FKN melihat lima ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Pertama, semakin membubungnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 17.000 triliun, terdiri dari Rp 7.000 triliun utang pemerintah, Rp 6.000 triliun utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Rp 4.000 triliun utang swasta. “Gurita utang yang tidak disertai tatakelola yang benar dan kemampuan bayar yang memadai akan membawa NKRI pada kebangkrutan seperti terjadi pada Srilangka dan beberapa negara lain. Belenggu utang asing yang sedemikian rupa pada gilirannya mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI,” kata Abdullah Hehamahua. Kedua, terus merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para penyelenggara negara di segela level, utamanya di pusat-pusat kekuasaan. Revisi UU KPK nampak jelas sebagai upaya pemandulan terhadap gerak langkah komisi antirasuah dalam memberantas KKN. Ketiga, dominasi oligarki yang semakin sistematik, terstruktur dan masif, serta menyebar ke segenap aspek kehidupan masyarakat, yang membuat kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara terasa pengab dan sempit. Hegemoni media massa, perilaku parpol yang bagaikan paduan suara, dan kelangkaan minyak goreng (migor) yang berbulan-bulan adalah beberapa contoh betapa kuatnya cengkeraman oligarki sudah sedemikian membelenggu. Keempat, gelombang TKA (Tenaga Kerja Asing), khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merambah berbagai bidang pekerjaan, termasuk pekerjaan bidang tukang yang semestinya menjadi hak rakyat Indonesia, di tengah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang melanda dunia usaha serta melemahnya daya beli rakyat sangat mengancam kehidupan ekonomi masyarakat. “Fakta bahwa para TKA asal Tiongkok itu rata-rata sudah mengikuti Wajib Militer (Wamil) selama dua tahun di negaranya, semakin menambah ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI,” ujar Abdullah. Kelima, pembiaran terhadap perilaku sosial yang merusak moralitas bangsa seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender). Saat ini, LGBT bukan sekedar penyimpangan seksual, tetapi telah berubah menjadi gerakan (movement) yang berhasyrat memperbesar dan memperluas pengikutnya. Hal itu sangat mengancam masa depan bangsa. Melihat semua ancaman nyata yang sudah di depan mata itu, mereka yang tergabung dalam FKN menyerukan kepada penyelenggara supaya melakukan tiga hal atau Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Pertama, turunkan harga-harga kebutuhan hidup yang sangat mencekik rakyat seperti telur, migor, cabai, daging, ayam dan lainnya. Kedua, stop utang luar negeri yang membelenggu negara dan rakyat. Ketiga, stop TKA dari RRT. (M. Anwar Ibrahim/FNN).
POPULER
