ALL CATEGORY
Untuk Pertama Kalinya Jepang Akan Ikut Latihan Garuda Shield di Indonesia
Tokyo, FNN - Pasukan pertahanan Jepang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan militer gabungan Garuda Shield di Indonesia pada Agustus bersama Amerika Serikat dan Australia, kata perdana menteri Jepang Fumio Kishida.Pernyataan tersebut disampaikan PM Kishida pada Rabu setelah pembicaraan dengan Presiden RI Joko Widodo.PM Jepang dan Presiden RI sepakat untuk bekerja sama lebih erat di bidang energi setelah pertemuan kedua mereka pada akhir April. Saat itu Kishida mengatakan bahwa Indonesia adalah \"mitra strategis utama bagi Jepang\".Pasukan pertahanan Jepang akan mengikuti latihan militer gabungan Garuda Shield yang akan diadakan di Indonesia mulai 1 Agustus dengan Amerika Serikat, Australia, dan lainnya, ujar Kishida.Latihan militer gabungan tahunan yang biasanya dilaksanakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat untuk tahun ini akan \"jauh lebih besar cakupan dan skalanya\" dibanding tahun-tahun sebelumnya, kata Amerika Serikat.Keterlibatan Jepang dalam latihan gabungan itu terjadi saat Washington dan para sekutu regionalnya meningkatkan upaya untuk melawan kekuatan China yang tumbuh di kawasan Indo-Pasifik.Jepang juga akan meminjamkan dana sebesar 43,6 miliar yen (Rp4,77 triliun) kepada pemerintah Indonesia untuk proyek infrastruktur dan pencegahan bencana alam, kata Kishida.Indonesia adalah pasar ekspor terbesar ke-14 Jepang pada 2020, dengan nilai 9,2 miliar dolar AS (sekitar Rp138,08 triliun), menurut data Dana Moneter Internasional (IMF) yang dikumpulkan oleh perusahaan penyedia data pasar keuangan Refinitiv.Sementara nilai impor dari Indonesia ke Jepang mencapai 14,5 miliar dolar AS (sekitar Rp217,6 triliun) pada 2020, menjadikan Indonesia sebagai sumber impor terbesar ke-12 bagi Jepang.Presiden Indonesia mengunjungi China pada Selasa (26/7) untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang di Beijing.Pada pertemuan itu, para pemimpin berjanji untuk meningkatkan perdagangan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang, seperti pertanian dan ketahanan pangan. Jokowi selanjutnya akan bertemu Kaisar Jepang Naruhito pada Rabu. (Sof/ANTARA/Reuters)
Komnas HAM: Brigadir J Masih Hidup Saat Tiba di Duren Tiga
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengatakan berdasarkan rekaman video memperlihatkan Brigadir J masih hidup saat tiba di Duren Tiga sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/7).\"Kami diperlihatkan 20 video dari Magelang sampai area Duren Tiga, bahkan sampai Rumah Sakit Kramat Jati,\" kata anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.Menurut dia, yang paling penting dalam video tersebut ialah di area Duren Tiga, tempat video memperlihatkan ada Irjen Polisi Ferdy Sambo yang masuk terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian ada rombongan dari Magelang.\"Di situ terlihat ada Ibu Putri, ada Brigadir Yoshua, dia masih hidup sampai di Duren Tiga. Rombongan lainnya dalam kondisi hidup dan sehat,\" kata Anam.Disebutkan pula bahwa 20 video yang diperlihatkan oleh siber Polri dan Labfor Polri kepada Komnas HAM tersebut tersebar di 27 titik, mulai dari Magelang, Duren Tiga, hingga Rumah Sakit Kramat Jati.Khusus video dari Magelang sampai Duren Tiga, salah satu hal penting yang dilihat oleh Komnas HAM ialah soal Brigadir J masih hidup.Selain diperlihatkan soal video, tim dari Komnas HAM juga ditunjukkan soal monitoring keberadaan atau jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren Tiga dan Magelang.Bahan yang diberikan kepada Komnas HAM tersebut akan kembali dipelajari. Hal ini guna memastikan dan mengusut tuntas kematian Brigadir J.Terkait dengan permintaan keterangan siber dan digital forensik, kata Anam, akan kembali dilanjutkan Komnas HAM pekan depan. Hal ini mengingat ada beberapa penggalian informasi yang membutuhkan dukungan teknologi.\"Tinggal sekitar 20 persen lagi yang kami butuhkan untuk perkuat terangnya peristiwa,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Empat Rekomendasi Keterwakilan Perempuan di Bawaslu dari Puskapol UI
Depok, FNN - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) memberikan empat rekomendasi terkait dengan agenda seleksi selanjutnya dan urgensi mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pemilihan anggota Bawaslu provinsi.\"Puskapol UI memberikan empat rekomendasi kepada tim seleksi Bawaslu provinsi,\" kata Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Puskapol UI Hurriyah dalam keterangannya, Rabu.Pertama, katanya, menunjukkan spirit pemilu inklusif dan perspektif gender saat melakukan proses seleksi wawancara.Kedua, mendorong tim seleksi untuk berkomitmen dalam memenuhi amanat konstitusi, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2019 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen melalui tindakan afirmatif dalam proses seleksi.Ketiga mendorong proses wawancara yang mengedepankan proporsionalitas dalam menggali ide dan pokok pikiran para peserta, terutama perspektif mengenai tata kelola pemilu inklusif dan keterwakilan perempuan.Keempat mendorong pemilihan anggota Bawaslu provinsi dengan prinsip inklusi dan keadilan gender, dengan menghadirkan keterpilihan yang proporsional antara perempuan dan laki-laki.Hurriyah mengatakan pengalaman seleksi Bawaslu di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menghadirkan satu pun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender.Dengan demikian, katanya pula, sangat berharap hal ini tidak terjadi lagi untuk seleksi Bawaslu provinsi periode 2022-2027.Mengingat proses seleksi akhir ada di Bawaslu RI, maka sangat penting untuk menghadirkan spirit, komitmen, dan kemauan politik yang kuat dari Bawaslu RI untuk memastikan keterpilihan perempuan minimal 30 persen di Bawaslu provinsi.Harapannya, ujarnya, jumlah komisioner perempuan Bawaslu provinsi yang dipilih oleh Bawaslu RI nanti bisa lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya yang baru mencapai 20,2 persen di 34 provinsi. (Sof/ANTARA)
Kapolri Minta Masyarakat Awasi Pengungkapan Kasus Brigadir Yosua
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi proses pengungkapan kasus baku tembak antaranggota yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. \"Kami minta semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi dan akuntabilitas dari hasil pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, berjalan lancar, baik, dan memenuhi rasa keadilan yang ditunggu publik,\" kata Sigit saat ditemui usai kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengawasan Kompolnas-Polri Tahun Anggaran 2022 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu. Jenderal bintang empat itu menyebutkan Tim Khusus (Timsus) Internal Polri saat ini bekerja untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut.Begitu pula Tim Eksternal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai tugas dan tanggungjawabnya ikut mengawal proses pengungkapan kasus tersebut. \"Rekan-rekan sudah mengikuti, saat ini Timsus Internal Polri, Kompolnas, dan Komnas HAM sedang bekerja,\" ujarnya. Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, apa yang sudah dikerjakan tim disampaikan kepada masyarakat karena publik menaruh perhatian khusus kasus ini.Baru-baru ini, kata dia, semua kegiatan yang dilakukan timsus telah di dipresentasikan Komnas HAM terkait apa yang telah didapatkan, seperti pemeriksaan para ajudan Irjen Ferdy Sambo, termasuk Bharada Richard Elizer (Bharada E) hadir dalam pemeriksaan tersebut, Selasa (26/7). \"Demikian pula hari ini telah dilaksanakan autopsi ulang yang akan disampaikan kepada publik,\" kata Sigit. Untuk itu, Sigit meminta partisipasi masyarakat ikut mengawasi apa yang telah dilakukan jajarannya dan menunggu sampai hasil pengungkapan selesai. \"Saya kira kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik,\" kata Sigit. Hari ini Timsus bersama Kedokteran Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Polri, dan Perhimpunan Kedokteran Forensik melaksanakan autopsi ulang jenazah Brigadir Josua di Jambi. Proses autopsi ulang diawali dengan ekshumasi atau penggalian makam, kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Bahar, Muaro Jambi. Brigadir J tewas dalam baku tembak antaranggota di rumah Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7). (Ida/ANTARA)
Gugatan Praperadilan Mardani Maming Ditolak PN Jakarta Selatan
Jakarta, FNN - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming pada Rabu.\"Menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,\" ujar hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo di PN Jakarta Selatan.Hakim menolak seluruh permintaan praperadilan Mardani. Hakim mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan prosedur dalam penetapan Mardani sebagai tersangka.Status Mardani kini tetap menjadi tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK menetapkan Mardani sebagai tersangka pada 22 Juni 2022.Aliran suap diduga disamarkan dengan transaksi PT PAR dan PT TSP yang bekerja sama PT PCN dalam hal pengelolaan pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU).Kuasa hukum Mardani membantah tuduhan itu dengan menyebutkan bahwa ada relasi bisnis yang jelas dalam perjanjian antara PT PCN dengan PT PAR dan PT TSP.Pihak Mardani juga mengklaim tidak ada alat bukti lain yang dapat menjelaskan bahwa Bendahara Umum PBNU itu menjadi penerima manfaat dari aktivitas bisnis PT PAR dan PT TSP selama menjabat sebagai bupati.Bersama tim kuasa hukumnya, Mardani kemudian mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 55/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL pada 27 Juni 2022. (Ida/ANTARA)
Maming Buron DPO KPK, Pertaruhan Nama Baik Bambang Wijoyanto dan Denny Indrayana
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Derah PDIP Kalimantan Timur, Mardani H Maming ditetapkan sebagai tesangka kasus suap dan gratifikasi peralihan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Maming dijemput paksa KPK setelah mangkir dalam dua panggilan, namun tidak berhasil ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Merespons kasus ini, PDIP mengaku akan menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum manapun termasuk KPK. Simak obrolan pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Selasa 26 Juli 2022 di Jakarta. Petikannya: Bung Rocky masih tetap gelisah ya situasinya? Iya, gelisah karena perkembangan ekonomi politik juga soal hukum, membuat kita masuk dalam ketidakpastian. Buronnya Ketua Umum HIPMI, Mardani Maming. Dia ini kan bukan hanya Ketua Umum HIPMI tapi dia juga Bendahara Umum PBNU dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Tapi orang kemudian kok nggak melihat soal HIPMI-nya atau Bendumnya PBNU, tetapi orang melihatnya ini afiliasi dengan PDIP dan kemudian orang menyatakan Harun Masiku jilid dua. Begitu orang menyebutnya. Ini saya kira seru dan mungkin klimaksnya akan terjadi pada hari ini karena hari ini direncanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan ketetapan soal praperadilan terhadap Mardani Maming ini. Kalau dia dinyatakan menang berarti dia bisa melenggang jadi nggak sempet mendekam di tahanan KPK. Tapi kalau dia kalah, dia betul-betul akan jadi Harun Masiku jilid dua. Ini juga tanda tanya, KPK menggerebek apartemennya sebelum ada praperadilan. Jadi sebetulnya KPK sudah mendahului proses hukum. Kan itu yang terjadi. Lalu mungkin dibocorin juga, ya dia kabur duluan. Jadi bisa juga jadi in absensia. Jadi ini masalah yang bisa kita baca itu siapa yang akan jamin si Maming ini. Mungkin PDIP sudah angkat tangan, NU juga mungkin lepas soal-soal semacam itu. Jadi ini kasus yang juga akan jadi black number lagi. Jadi poin dari masyarakat sipil akhirnya melihat bahwa PDIP kok sarang koruptor yang malang-melintang petentang-petenteng tapi nggak bisa diproses karena ada riwayat sebelumnya soal Harun Masiku segala macam. Nah, kita hanya ingin melihat apa sebetulnya di belakang ini desain siapa? Dikendalikan oleh oligarki mana. Kan itu intinya. Kan dalam berita itu semacam persaingan bisnis junto politik ketika yang bersangkutan masih jadi pejabat di Kalimantan Selatan dengan orang yang mampu mengatur politik di Kalimantan. Sehingga timbul lagi friksi baru. Denny Indrayana kemudian masuk jadi lawyer, sementara Deni waktu itu juga bersaing jadi gubernur. Jadi kesulitan kita adalah membuat terang soal ini. Tentu di praperadilan itu status hukum yang diperiksa. Di belakangi itu kan ada tuker tambah politik di antara kekuatan-kekuatan besar. Soal Kunjungan Jokowi ke China Ini akan seru, tetapi ini akan berakhir hari ini ya, ketika dinyatakan menang itu berarti dia akan bebas, kalau nggak lanjut. Nah, ini cerita baru akan dimulai di situ, kalau dia kalah hari ini. Tetapi, di luar itu saya kira kita juga menyoroti beberapa peristiwa yang sangat menarik berkaitan dengan kunjungan presiden Jokowi ke China, yang kemaren kita bahas pasti nggak jauh-jauh soal utang; dan kemudian ini muncul berita yang menarik juga di dalam ini berkaitan dengan ternyata pemerintah China itu memang minta agar Indonesia menanggung soal pembangunan kereta api kekurangan pembangunan kereta api cepat China. Sebetulnya kita sudah bahas kemarin, tapi ini karena ada statement muncul dari pemerintah, menurut saya ini jadi sangat menarik. Ini sebenarnya bingkai dari kunjungan Pak Jokowi ke China. Memang, itu sebetulnya. Tapi nanti ada diplomasi nanas. Tapi tetap, yang disoroti publik adalah hak budget yang harusnya tiba pada rakyat APBN itu dipakai untuk infrastruktur yang disebut kereta cepat. Dan dengan rasionalitas ekonomi yang berantakan. Jadi suatu waktu nanti orang akan anggap bahwa ini memang disengaja untuk menggerogoti APBN. Ada mark-up segala macam. Karena pembengkakan anggaran itu kan mustinya nggak terjadi sehingga akan kita tanya yang rasional mana? Yang rasional ya Jepang dulu. Kan itu yang paling rasional kan? Nah, itu yang menimbulkan spekulasi lagi bahwa Pak Jokowi memang nggak paham bahwa tidak mungkin ada tukar-tambah antara kemakmuran dengan ambisi untuk menghabiskan uang dalam investasi yang mahal itu. Jadi hak rakyat untuk diasuh kesulitan ekonominya, dapur emak-emak itu ditukar dengan rel kereta akhirnya. Setelah itu dapur emak-emak dikuras lagi melalui peningkatan pajak segala macam untuk membiayai kekurangan itu. Atas perintah siapa? Atas perintah rakyat Tiongkok melalui pemerintah Tiongkok yang memaksa kita untuk menanggung biaya itu. Pak Jokowi setelah dari China kemudian ke Jepang. Pasti Jepang tinggal ngomong “apa gue bilang”. Jadi kita jadi malu akhirnya. Hal yang dengan mudah kita tahu kalau kalkulasi Jepang ya paling lebih masuk akal. Karena di situ nggak ada politik. Pasti itu. Itu cuma soal efisiensi bisnis. Kaalu dengan China itu pasti ada politiknya. Dan kita sudah tahu bahwa model China ini selalu ada debt trap ‘jebakan hutang’. Itu memang dimaksudkan untuk mengendalikan politik dan bisnis sebuah negara yang sedang berdagang dengan China dan perdagangan dengan China selalu ada konsekuensi politiknya tuh. Bagian ini kan diketahui dunia. Konyolnya Pak Jokowi merasa bahwa dia lebih penting China dari pada Jepang. Sementara proksi-proksi di Indo-Pasifik itu berupaya untuk mengkontain China karena pelanggaran HAM, karena pembusukan politik di dalam, karena tipu-tipu di dalam investasi. Kan itu intinya. Ini kan sudah mejadi semacam pengetahuan umum, secara luas gitu di dunia. Bahkan juga sebenarnya Amerika dan negara-negara Blok Barat selalu selalu mengingatkan itu, betapa bahayanya jebakan utang China itu. Saya yakin orang seperti Pak Jokowi dan Pak Luhut paham sekali soal ini. Tapi mengapa kali ini masih terus terjadi? Itu yang jujur saja menurut saya menjadi pertanyaan menarik buat banyak orang kalau kita mau berpikir secara secara positif. Apa yang terjadi kok bisa hal yang semacam tidak dipahami? Ini soal ambisi presiden untuk meneruskan investasi-investasinya, paling utama soal IKN. Tapi di belakang itu pasti ada cashback atau apa segala macam. Demikian juga China, menganggap bahwa oke itu lakukan terus supaya kita bisa ekspor terus tenaga kerja. Karena kesulitan ekonomi di China ya tenaga kerjanya harus dibiayai oleh mereka yang berhubungan dagang dengan China. Kan itu intinya kan? Jadi kalau kita puter-puter, ini di belakang itu cuma ada dua prinsip, yaitu ambisi presiden dan orang yang mempermainkan ambisi presiden untuk dapat proyek. Kan gampang saja soal begituan itu. Jadi, final di situ sebetulnya. Tentu saja orang merasa bahwa mari kita dorong terus presiden karena mereka tahu Presiden sangat berambisi untuk dia punya legacy. Dan itu yang juga muncul benefitnya ada di antara dua kegiatan itu. Kegiatan merawat ego presiden supaya ambisinya makin meluap dan pada saat yang sama mengambil keuntungan dari permainan ego Presiden itu. Ya, jadi bolak-balik sebenarnya di situ ya. Adanya moral hazard ya kita sebut. Mungkin ini bisa jadi benar, tetapi bisa juga nggak seperti itu jawabannya Pak Moeldoko. Kemarin kan muncul ketika pemimpinan militer Amerika Serikat ketemu dengan Pak Andika, misalnya. Dia menyatakan bahwa bagaimanapun juga Indonesia adalah mitra yang sangat penting buat Amerika. Itu sebetulnya bukan persoalan politik. Itu biasa kerjasama biasa. Tapi sebetulnya kan kita tahu bahwa diplomasi Amerika itu menggunakan dua pendekatan atau tekanan, ada tekanan secara ekonomi, ada tekanan secara militer. Itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Amerika sehingga bisa memaksakan agenda-agendanya terhadap para sekutunya. Ini kesempatan sebetulnya membersihkannya, supaya negara Barat menganggap oke Indonesia masih dalam treknya, minimal mendayung di antara dua karang. Kalau sekarang sudah mendarat di karang yang itu juga, karang ekonomi China. Jadi dari segi permainan politik internasional, opini dunia akan diarahkan kalau Indonesia sudah resmi menjadi proksinya politik China. Itu bahayanya. Kalau terjadi eskalasi di Eropa lalu merembet ke Indopasific lalu Indonesia akhirnya nggak mampu untuk menetapkan diri sebagai negara netral. Itu konekuensinya begitu. Jadi nggak ada lagi yang disebut politik non-blok atau politik mendayung dua karang di kita, karena sudah terang-terangan kita mendayung ke arah daratan China.
Indonesia dan Jepang Sepakat Memperkuat Kerja Sama Maritim Hingga Energi
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk mempererat kerja sama di bidang maritim, investasi, lingkungan, hingga energi.\"Pertama-tama, dalam rangka mengukuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan laut yang mengelilingi Indonesia, saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang akan mendukung lebih lanjut peningkatan kemampuan maritim, termasuk penelitian yang sedang dilaksanakan untuk kerja sama hibah kapal patroli,\" kata Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.PM Kishida mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Kantor PM Jepang di Tokyo.\"Kami juga menyambut baik memorandum kerja sama dalam bidang security maritime yang telah ditandatangani,\" tambahnya.Pada Agustus 2022, lanjutnya, pasukan bela diri darat Jepang akan berpartisipasi dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia.\"Kami mengharapkan kerja sama keamanan kedua negara, termasuk pertukaran dalam bidang pertahanan, akan berkembang lebih lanjut,\" kata Kishida.Selain itu, Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk bekerja sama dalam bidang infrastruktur.\"Saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang sedang memproses pinjaman yen sebesar kurang lebih 43,6 miliar yen untuk proyek bidang mitigasi bencana dan perampungan PLTA Peusangan,\" ungkapnya.Kishida juga mengatakan dirinya dan Jokowi mendorong kerja sama lebih erat untuk mewujudkan komunitas emisi nol Asia serta kerja sama dalam bidang dekarbonisasi dan energi.\"Kami juga menyambut baik bahwa perusahaan Jepang yang mulai banyak menginvestasi di Indonesia dalam bidang energi, industri otomotif, keamanan pangan, serta pembentukan dan pengembangan start up. Kami mengkonfirmasikan untuk bekerja sama lebih lanjut,\" katanya.Jepang menilai Indonesia sebagai mitra strategi yang berbagi nilai-nilai dasar dan kepentingan strategis.\"Setelah kunjungan saya ke Jakarta pada April tahun ini, kami dapat bertemu kembali di Tokyo untuk bertukar pandangan secara terbuka. Hal ini merupakan bukti eratnya hubungan di antara kedua negara,\" jelasnya.Kishida dan Jokowi juga berdiskusi mengenai perkembangan terbaru situasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kerja sama konkret dalam mewujudkan ASEAN outlook on the Indo-Pacific, hubungan bilateral, serta kerja sama menuju KTT G20.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi. (Ida/ANTARA)
Indonesia Ajak Anggota G20 Cari Solusi Tantangan Pangan Global
Yogyakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Pertanian Tingkat Deputi/Eselon I (\"Second Agriculture Deputies Meeting\"/ADM) Indonesia mengajak anggota berkomitmen dan bekerja sama mencari solusi efektif dan konkret menghadapi tantangan pangan global.\"Saya sangat berharap bahwa kita dapat menunjukkan pencapaian bersama sebagai G20 dalam menangani masalah pangan global yang mendesak ini,\" kata Kasdi selaku Chair G20 Agriculture Working Group (AWG) saat membuka Second Agriculture Deputies Meeting (ADM) pada 28-29 Juli 2022, di Yogyakarta, Rabu.Dalam pertemuan tersebut Kasdi mendorong untuk menyepakati draf komunike Menteri Pertanian G20 terkait tiga isu prioritas utama bidang pertanian yang telah disusun berdasarkan masukan dari semua pihak yang nantinya akan disampaikan Menteri Pertanian dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian G20 pada akhir bulan September 2022 di Bali.\"Hari ini dan besok, kami akan fokus menyelesaikan draft komunike Menteri Pertanian secara lebih rinci. Draf komunike tersebut akan menjadi bahan penting untuk disampaikan Menteri Pertanian sebagai Presidensi G20,\" ujar dia.Kasdi menyebutkan Pokja Pertanian G20 Indonesia 2022 mengusung tema \"Balancing Food Production and Trade to Fulfil Food for All\" yang bertujuan untuk mencerminkan komitmen G20 dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk semua.Hal itu, kata dia, bakal ditempuh dengan memastikan keseimbangan antara jaminan pasokan yang bersumber dari sistem pertanian pangan yang tangguh, berkelanjutan, bersumber dari perdagangan komoditas pangan, dan pertanian lintas batas negara yang lancar.\"Dalam pertemuan ini kita memberikan satu pandangan bahwa terkait dengan pangan tidak boleh ada batasan antarnegara dan bangsa, harus \'open\' (terbuka), transparan, dan dapat diakses semua pihak, terutama anggota G20,\" kata dia.Kasdi mengapresiasi atas kontribusi aktif negara anggota G20, negara undangan, organisasi regional, dan internasional pada berbagai inisiatif dalam kerangka AWG 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya.Berbagai inisiatif itu, di antaranya pertemuan Meeting of Agricultural Chief Scientists (MACS) pada 5 sampai 7 Juli 2022 di Bali yang membahas empat isu prioritas pertanian global yang diajukan Indonesia, yaitu kebijakan ketahanan pangan pascapandemi COVID-19, pertanian tangguh iklim, \"food loss and waste\", pertanian, dan penelusuran digital.Berikutnya, \"webinar sharing knowledge\" terkait penerapan teknologi digital di sektor pertanian dan pembiayaan di perdesaan pada 28-29 Juni 2022 yang merupakan kerja sama antara Pokja Pertanian dan Pokja Pembangunan (Development Working Group).\"Dalam keadaan yang luar biasa ini, kita perlu mendorong kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Kampanye di Kampus Tidak Boleh Berisi "Negative Campaign"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik ide KPU RI untuk menyelenggarakan kampanye peserta Pemilu 2024 di lingkungan kampus asalkan ada beberapa syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye negatif (negative campaign).\"Saya sebagai anggota Komisi II DPR menyambut baik ide KPU tersebut. Namun, harus memuat sejumlah syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye hitam dan negatif yang berisi ujaran kebencian dan fitnah,\" kata Rifqi di Jakarta, Rabu.Adapun syarat berikutnya, tidak boleh menegasikan empat prinsip dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.Menurut dia, kampanye bagi peserta pemilu di kampus merupakan cara mendewasakan peradaban politik bangsa Indonesia.\"Selama ini kampus menjadi episentrum demokrasi yang merasa berjarak dengan pengambil keputusan. Oleh karena itu, kampanye adalah sarana untuk membangun sarana dialogis antara kampus dan calon pengambil kebijakan, yaitu peserta pemilu,\" ujarnya.Rifqi mengingatkan ide kampanye di kampus harus menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan KPU (PKPU), dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu).Ia mengatakan bahwa Komisi II DPR akan membahas ide kampanye di kampus tersebut dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah setelah masa reses berakhir atau pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022—2023 mulai pertengahan bulan Agustus 2022.Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di kampus dengan beberapa catatan yang harus terpenuhi.\"Nah, pertanyaannya adalah boleh dilakukan di mana saja? Untuk kampanye boleh di mana saja, termasuk dalam kampus, pesantren. Akan tetapi, ingat ada catatannya,\" kata Ketua KPU Hasyim Asy\'ari di Jakarta, Sabtu (23/7).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h, kata Hasyim, menyebutkan larangan soal kampanye, yakni pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, dan tempat pendidikan.Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.\"Jadi kampanye di kampus itu boleh dengan catatan yang mengundang, misalnya rektor, pimpinan lembaganya, boleh (kampanye),\" katanya lagi.Tidak hanya sampai di situ, catatan lainnya menurut Hasyim setiap peserta pemilu harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama jika berkampanye di kampus. (Ida/ANTARA)
Presiden Berpotensi Masuk Jebakan China
Kunjungan Presiden Jokowi saat ini ke China diduga kuat tak akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara ini, tetapi justru membayakan Indonesia untuk masa depan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo berangkat ke Beijing pada Senin (25/7/2022), untuk kunjungan ke China. Agenda apa yang akan dibicarakan semua belum mengetahui. Peneliti Jepang, Masako Kuranishi dari Universitas Tsurumi dan Universitas Seigakuin Jepang mengingatkan Indonesia agar sangat hati-hati terhadap gerakan China di Asia terutama di Indonesia. Jangan sampai salah langkah kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara-gara China. China punya rencana atau konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia, yaitu Maritime Silk Road atau sering dijuluki One Belt One Road atau OBOR, sebuah ide yang dilemparkan oleh Presiden China Xi Jinping. Secara kasar dikatakan munculnya hegemoni China terhadap negara-negara di Asia, seperti di Indonesia akan dimulai dengan penguasaan Kereta Api (KA). Daerah yang dilewati akan dikuasai China. Awal kerja patungan 60% Indonesia dan 40% China. Ada agenda tersembunyi, China yakin Indonesia akan susah membayar dan pada akhirnya penguasaan mayoritas akan beralih ke pihak China. Demikian rencana tenaga kerja sejak awal sudah dirancang, akan didatangkan dari China. Gesekan dengan warga pribumi mereka sudah siap. China akan memberikan pinjaman yang sangat besar ke Indonesia. Kuranishi sampai heran Indonesia kok mau menerima pinjaman tersebut, dengan bunga 2%, padahal Jepang bisa memberikan pinjaman dengan bunga 1% per tahun. China dengan bermuka manis sengaja memberikan pinjaman, China itu tahu persis Indonesia akan kesulitan mengembalikan pinjamannya, sehingga akan lebih mudah dikendalikan dan dikuasai menyangkut sumber ekonominya. Itu kata Masako. China begitu manis untuk Indonesia. Bahkan, sejak awal China sudah mempersiapkan sebuah tindakan yang juga diperlukan apabila di Indonesia sampai timbul kerusuhan anti China. Masuklah proyek infrastruktur dari China: pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1000 km, jalan kereta api 8.700 meter, pembangunan tenaga listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt. Itu terjadi setelah Jokowi pidato di KTT APEC di Beijing 8-12 Nopember 2014 yang meminta negara negara pasifik menanamkan modalnya di Indonesia. Ini langsung ditangkap peluang itu oleh China yang sejak abad ke-13 sudah akan menguasai Nusantara. Presiden Jokowi begitu ada tawaran utang (pinjaman) bergerak cepat tanpa berpikir tentang kemampuan membayar dan resiko utang yang akan terjadi. Pada 25-27 Maret 2015, China mengkongkritkan rencana pinjaman dan pembangunan yang dijanjikan China sebelumnya. Gayung bersambut disetujuinya delapan nota kesepakatan China-Indonesia. Dan pada 27 Mei 2015 Wakil Perdana Menteri China datang ke Indonesia. China akan mempererat kerjasama di bidang keamanan politik, ekonomi, dan perdagangan. Presiden Jokowi lengah. Dari kedelapan nota kesepahaman tersebut ada implikasi dan memunculkan isu strategis yang membahayakan negara dengan datangnya jutaan warga China masuk ke Indonesia. Karena penduduk China sudah mencapai 1,6 miliar jiwa. Masuknya warga China ke Indonesia jelas ada skenario lain dari RRC untuk melakukan Overseas Chinese, untuk menguasai sumber daya lain dengan nafas Post-neo-colonialism, juga Planted agent RRC di uar negeri. Kunjungan Presiden Jokowi saat ini ke China diduga kuat tak akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara ini, tetapi justru membayakan Indonesia untuk masa depan. Apalagi Jokowi ketemu Xi Jinping dalam kondisi sangat lemah dari dukungan ekonomi (karena hutang yang sudah jatuh tempo) dan politik (begitu berani mengembalikan TKA yang sudah masuk ke Indonesia) akan ada ancaman dari China. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini, Jokowi dalam pertemuan itu akan membahas masalah Ibukota Negara (IKN) dan utang luar negeri Indonesia. mengangap, sikap Jokowi dalam membaca geopolitik cenderung dangkal dengan mengunjungi China, kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, Selasa (26/7/2022). Bahkan kalau dengan dalih investasi ada agenda menambah hutang kepada China..habis sudah Indonesia. (*)
POPULER
