ALL CATEGORY
Masnah, Sang Maestro
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SUDAH lebih 10 tahun Masnah tiada. Ia seorang maestro penyanyi gambang. Gambang kromong bukan China tapi musik Indochina, persamaannya dengan gambang kromong pada instrument. Cuma China tak ada gendang/kendang. China \'kan ada rebab? Yes. Tapi rebab gambamg tiga jenis: te\'yan, sukong, kong ahyan. Tapi pemain gambang \'kan umumnya China benteng? Betul. Apa mereka China daratan? Lidah China benteng Melayu 100%. Bahwa sejak mereka migrasi ke sini XIII M membawa blood China, bisa saja. Benteng bukan kasteel seperti ditebak-tebak banyak pakar. Benteng bahasa Melayu lama artinya pelosok. Dalam Betawi lama pelojok. Lokasi Neglasari, Tangerang. Kampung Masnah, ditilik dari Poris, Tangerang, adalah benteng. Memang beberapa arkaeolog Indonesia banyak yang obsesi kasteel Batavia yang tak pernah ada. Kalau rencana memang VOC pernah bikin di atas kertas. Lagu gambang ada tiga peringkat: 1. Phobin, klasik 2. Dalem, semi klasik 3. Sayur, pop. Masnah ahli menyanyikan lagu Dalem semisal Kramat Karem, Kodéhél ari gudempal, Cénté manis dipatok burung. 15 tahun lalu saya bertemu Masnah di Pasar Baru Tangerang pas maleman Imlek. Ia lagi mentas. Saya tanya, apa \'ncim Masnah punya anak didik? Dia jawab, ada dua. Dia cerita, kalau mau jadi cokek, penyanyi, yang bagus kudu (mesti) banyak puasa dan sering-sering jarah (ziarah) ke makam Emak Dato di Tanjung Kait, Tangerang. Masnah pergi bersama lagu Dalem. Setelah itu marak lagu Sayur. Baik pop maupun dangdut dimainkan gambang dengan rentak Sayur. Bintang gambang yang bekend saat ini salah satunya Pipit, ia bernyanyi dengan iringan Gambang Sinta Nara dari Kampung Wates, Tangerang. Rokok keretek Jato di empang Yang gemuk pendek, kokoooh... Yang saya senang. (RSaidi)
Demokrasi Konsensus vs Demokrasi Mayoritas, Pilih Mana?
Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DEMOKRASI berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan atau demokrasi konsensus. Dengan kata lain, pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Artinya, tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikmat. Jadi, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan massa yang tidak perlu. Sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 900 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas juntrungannya. Sistem presidensial basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah-menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas, demokrasi mayoritas jadinya. Demokrasi dengan cara-cara Liberal, Kapitalis, membutuhkan biaya yang besar, menguras dana rakyat Triliunan rupiah, maka membutuhkan bandar- bandar untuk membiayai calon akan diganti dengan kekayaan ibu Pertiwi yang menjadi oligarki. Untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, pilpres dengan sistem pemilu yang serba uang bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor , hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi. Dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu juga dengan petugas KPU-nya, juga bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-menggeser caleg, memindakan suara itu adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol, bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya di akhir masa jabatan presiden tidak perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Bayangkan, Ketua RT saja di akhir jabatannya mempertangungjawabkan kepemimpinannya pada warganya. Apa masih berharap dengan pemilu? (*)
BRIN Dinilai Rusak Bangunan Iptek, MPI Lapor Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI) Nasional yang terdiri dari para peneliti, akademisi, ASN maupun PPNPN lembaga Iptek menyampaikan uneg-unegnya terkait kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Hadir dalam audiensi antara lain Lukman Hakim (Mantan Kepala LIPI), Amin Soebandrio (Kepala LBM Eijkman) dan para anggota MPI lainnya Djarot SW, Joko Raharjo, Makmuri, Arya Rezavidi dan Ahmad Farid W. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero, serta Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Salah satu anggota MPI, Lukman Hakim menjelaskan bahwa terjadi kemunduran iptek di Indonesia setelah beberapa lembaga penelitian dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yakni lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). “Integrasi tersebut bukan membuat kemajuan, tetapi malah kemunduran bahkan merusak ekosistem iptek dan inovasi yang telah dibangun sejak lama,” kata Lukman. BRIN, lanjutnya merombak seluruh tatanan lembaga Iptek yang ada. Pada prosesnya keberadaan BRIN malah membuat para peneliti dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti. “Dalam riset saja seperti memulai dari nol setelah dilebur dalam BRIN. Padahal sudah banyak pekerjaan dari para peneliti yang sudah berjalan dan sebenarnya bisa dilanjutkan,” tukas dia. Belum lagi adanya pemisahan antara peralatan dan perisetnya. Hal ini membuat peneliti tidak mempunyai alat, padahal alat ini adalah milik negara. “Menurut kami ada semacam swastanisasi alat. Dimana periset atau peneliti dipisahkan dengan alat risetnya. Kalaupun mau melakukan riset sangat kesulitan karena alatnya dipegang oleh operator swasta. Sangat memprihatinkan,” ucapnya lagi. Sedangkan Amin Soebandrio mengatakan pada tahun 2021 LBM Eijkman dihentikan operasionalnya, padahal di masa pandemi menjadi ujung tombak, mulai diagnosis dan pengembangan vaksin. “Akibatnya vaksin merah putih yang sudah kita kembangkan terhenti. Para peneliti sangat prihatin karena tidak bisa lagi berperan untuk mendukung penelitian di Indonesia. Padahal kami punya fasilitas dan peralatan yang sebenarnya bisa kita optimalkan,” ucapnya. Ditambahkannya bahwa membangun ekosistem Iptek diperlukan waktu lama. Harus berkelanjutan dan kontinyu, tidak bisa dalam jangka pendek. “Ekosistem yang sudah terbentuk seharusnya jangan dirusak oleh kepentingan politik. Menurut kami kepemimpinan BRIN arogan. Banyak UU yang dilanggar seperti UU ketenaganukliran, UU keantariksaan dan lain-lain. Dan tidak ada penerimaan dari masyarakat Iptek. Keberlangsungannya bagaimana, karena membangun ekosistem Iptek itu dalam jangka panjang,” tukas dia. “BRIN ini seperti mengejar jurnal. Mereka menghindari penciptaan produk. Padahal tugas yang diberikan Presiden adalah berburu inovasi dan hilirisasi produk. Artinya mereka sebenarnya tak sejalan dengan perintah Presiden,” imbuhnya. Menanggapi keluhan itu Ketua DPD RI mengaku akan melakukan telaah dan mengkaji permasalahan tersebut. “Kemungkinan. Kami juga akan mengundang BRIN untuk mengetahui dan mendengar kondisi Iptek ini dari mereka,” katanya. (Ida/LC)
Kematian Warga Sipil Akibat Serangan Rusia di Ukraina Semakin Bertambah
Kremenchuk, FNN - Jumlah korban tewas di kalangan warga sipil terus meningkat di Ukraina setelah serangan rudal Rusia menghantam sebuah apartemen di wilayah selatan pada Rabu. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya tiga orang tewas dalam insiden itu.Delapan rudal menggempur kota Mykolaiv, Ukraina selatan, termasuk sebuah gedung apartemen, kata Wali Kota Oleksandr Senkevych.Foto-foto dari Mykolaiv memperlihatkan kepulan asap dari sebuah gedung empat lantai yang bagian atasnya hancur sebagian.Serangan tersebut terjadi ketika tim penyelamat masih mencari korban yang hilang di sebuah pusat perbelanjaan yang hancur oleh serangan rudal Rusia pada Senin. Sedikitnya 18 orang tewas dalam peristiwa di kota Kremenchuk, Ukraina tengah, itu.Ukraine mengatakan Rusia telah membunuh warga sipil secara sengaja ketika menyerang di Kremenchuk.Rusia mengatakan mal tersebut kosong dan pihaknya membidik gudang penyimpanan senjata yang ada di dekatnya. \"Rudal Rusia menghantam lokasi ini dengan tepat. Se-ca-ra se-nga-ja… Jelas bahwa para pembunuh Rusia menerima koordinat yang tepat,\" kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam video pidato malamnya.\"Mereka ingin membunuh orang sebanyak-banyaknya,\" katanya. Pihak berwenang mengatakan sekitar 36 orang masih belum ditemukan di Kremenchuk.Di Lysychansk, wilayah Luhansk, medan pertempuran penting bagi Rusia untuk merebut daerah industri di Donbas, gubernurnya melaporkan adanya peningkatan aksi militer.Situasi di sana mirip dengan kota kembarannya, Sievierodonetsk, ketika Rusia mulai merebut satu per satu gedung lebih dari sebulan lalu, kata Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai, Rabu. Sievierodonetsk jatuh ke tangan Rusia pada Sabtu.\"Rusia menggunakan setiap senjata yang tersedia… dan tidak pandang bulu apakah targetnya militer atau bukan –sekolah, taman kanak-kanak, lembaga kebudayaan,\" kata dia di televisi. \"Semuanya dihancurkan. Ini adalah kebijakan bumi hangus,\" katanya.Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk, kata staf umum angkatan bersenjata Ukraina, Rabu. Di wilayah Dnipropetrovsk, Gubernur Valentyn Reznychenko mengatakan mayat seorang pria dan seorang wanita telah ditemukan terkubur di bawah reruntuhan kantor perusahaan angkutan yang terhantam rudal Rusia pada Selasa.Rusia membantah telah mengincar warga sipil selama empat bulan agresi militernya di Ukraina. PBB mengatakan sedikitnya 4.700 warga sipil tewas sejak invasi Rusia pada 24 Februari. (Ida/ANTARA/Reuters)
Erdogan dan Biden Gelar Pembicaraan Menjelang KTT NATO
Ankara, FNN - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggelar pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden via telepon pada Selasa (28/6).Kedua kepala negara membahas agenda KTT NATO mendatang, jelas pernyataan Kepresidenan Turki.Kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu bilateral dan masalah regional. Dalam konferensi pers sebelum berangkat ke KTT NATO, Erdogan menyebut dirinya akan mengadakan pertemuan dengan Biden di sela-sela KTT tersebut.Dia berencana membahas \"dukungan\" militer AS untuk Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) Suriah di Suriah utara yang merupakan kelompok yang dilarang oleh Turki.\"Apa yang telah NATO lakukan setelah semua senjata itu dikirim ke para teroris ini? Sejumlah truk yang penuh dengan senjata datang dari Amerika Serikat. Saya akan kembali mengangkatnya dalam pertemuan kami,\" tegas Erdogan.Presiden Turki menjelaskan isu lain dalam pembicaraan mereka di Madrid adalah permintaan Turki untuk membeli 40 pesawat tempur F-16 baru dan 80 peralatan modernisasi untuk armadanya.Erdogan akan menghadiri KTT NATO yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. (Ida/ANTARA)
PBB Ungkap Lebih dari 306.000 Orang Tewas Selama Satu Dekade Konflik di Suriah
Jenewa, FNN - Konflik di Suriah telah merenggut sebanyak 306.887 nyawa warga sipil antara 1 Maret 2011 hingga 31 Maret 2021.Kantor tersebut menyebutkan 143.350 kematian warga sipil telah didokumentasikan secara individual oleh berbagai sumber dengan informasi terperinci, termasuk nama lengkap, tanggal, dan lokasi kematian, jelas laporan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/6).Menurut institusi tersebut, dengan menggunakan teknik estimasi statistik, diperkirakan ada tambahan 163.537 kematian warga sipil, sehingga total korban tewas warga sipil menjadi 306.887.Dengan total jumlah 306.887 tersebut berarti selama 10 tahun terakhir setiap hari rata-rata 83 warga sipil meninggal akibat kekerasan karena konflik, ungkap laporan itu.Laporan tersebut dimandatkan oleh Dewan HAM PBB (UNHRC). Tingkat kematian warga sipil dalam 10 tahun terakhir menunjukkan angka yang mengejutkan yakni 1,5 persen dari total populasi Republik Arab Suriah pada awal konflik.Konflik bersenjata di Suriah pecah pada 2011 dan dengan cepat berubah menjadi perang besar. Selama beberapa tahun terakhir, delegasi pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai di Jenewa, tetapi mereka belum berhasil menemukan solusi. Konflik bersenjata di Suriah pecah pada 2011 dan dengan cepat berubah menjadi perang besar. Selama beberapa tahun terakhir, delegasi pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai di Jenewa, tetapi mereka belum berhasil menemukan solusi. \"Angka kematian terkait konflik dalam laporan ini bukan sekadar kumpulan angka abstrak, tetapi mewakili individu manusia,\" kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet.Menurut dia, pembunuhan terhadap 306.887 warga sipil akan berdampak mendalam dan membekas pada keluarga dan komunitas tempat mereka berasal.\"Dan akan saya perjelas, ini adalah orang-orang yang terbunuh sebagai dampak langsung dari operasi perang. Ini belum termasuk lebih banyak lagi warga sipil yang meninggal karena hilangnya akses ke perawatan kesehatan, makanan, air bersih, dan hak asasi manusia mendasar lainnya, yang masih harus dikaji,\" tegas Bachelet. (Ida/ANTARA)
Polresta Bandung Gerebek Pabrik Mi Berformalin Dengan Kapasitas 2 Ton/Hari
Bandung, FNN - Polresta Bandung menggerebek pabrik mi mengandung bahan formalin di Desa Rahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, yang bisa memproduksi mi hingga 2 ton per hari.Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo menduga pabrik itu beroperasi selama 4 tahun. Dari penggerebekan itu, pihaknya mengamankan seorang tersangka berinisial Y yang merupakan pemilik pabrik dan 13 saksi lainnya.\"Memang pergerakannya tertutup sekali, tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui meski lokasi pabrik tersebut di dekat permukiman,\" kata Kusworo di lokasi pabrik mi formalin.Berdasarkan penyelidikan, menurut dia, masyarakat hanya mengetahui jika pabrik tersebut merupakan pabrik makanan bakso tahu.Kusworo mengatakan bahwa penyelidikan terhadap pengungkapan pabrik mi formalin itu memakan waktu selama sebulan. Penyelidikan itu pun dilakukan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung.Dijelaskan pula bahwa mi di pabrik tersebut diproduksi dengan gunakan tepung terigu dan tepung kanji. Setelah dibentuk, mi tersebut kemudian direbus dengan formalin.Tujuan merebus menggunakan cairan formalin itu, kata dia, agar mi tersebut masa kedaluwarsa lama, mulai dari 4 bulan hingga 5 bulan.\"Sudah kami uji coba tadi dengan menggunakan alat sehingga sampel yang ada itu menunjukkan warna ungu. Maka itu, indikasi dan dinyatakan positif berbahan formalin,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Terima Audiensi FSBN dan Presma Usakti, LaNyalla: Indonesia Harus Kembali ke Naskah Asli UUD 1945
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bangsa ini harus mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 yang asli untuk memperbaiki kondisi bangsa yang semakin krisis. Ajakan itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Forum Silaturahim Boemipoetera Nusantara (FSBN) dan Kepresidenan Mahasiswa Trisakti (Presma Usakti), di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (29/6/2022). Delegasi FSBN yang hadir adalah Marsekal (Purn) Imam Sufaat (Dewan Penasehat), Mayjen (Purn) M Fuad B (Ketua Umum), Anas Alwi, Edy Purwanto, Dr. M D La Ode, Sechan Shahab dan B Saptono. Sementara delegasi Presma Usakti yang hadir antara lain Niha Nihaya (Wakil Presma), Agdil R Salim (Wantimpresma) dan jajaran pengurus lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Senator asal Riau Misharti dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. “Pada prinsipnya negara ini rusak karena hulunya yang rusak yaitu Konstitusi kita. Karena 95 persen UUD 1945 diubah. Yang dipakai saat ini adalah UUD tahun 2002,” tukas LaNyalla. Makanya, kata LaNyalla, Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 yang banyak yang berbelok ini harus dikaji ulang kemudian dikembalikan ke yang asli. “Sedangkan materi dalam empat kali amandemen itu dijadikan adendum,” tegas dia lagi. Jika hal itu bisa diwujudkan, menurut LaNyalla, bangsa ini bisa keluar dari krisis. Cita-cita para pendiri bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti akan tercapai. “Para pendiri bangsa pasti menangis kalau melihat kondisi bangsa saat ini. Menangis kalau tahu arah perjalanan Indonesia kita yang sudah liberal dan kapitalistik ini,” ucapnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menyampaikan perlunya dibentuk poros perubahan. Supaya kedaulatan rakyat benar-benar digunakan oleh rakyat. Bukan justru malah dipakai untuk kepentingan diri penguasa dan kelompoknya. “Negara kita sudah lampu merah, sewaktu-waktu bisa meledak dan bisa terjadi people power. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya. Sementara itu Marsekal Imam Sufaat menyampaikan keprihatinan para Bumiputera atau pribumi saat ini. Harusnya para Bumiputera menjadi tuan rumah di negara sendiri namun faktanya mereka tertinggal bukan saja secara ekonomi tetapi juga politik, sosial dan budaya. “Ketertinggalan bumiputera semakin jauh. Yang berkuasa di negara ini sekarang adalah asing. Bukan hanya di bidang ekonomi tetapi sudah merambah bidang lain,” katanya. Menurut Ketua Umum FSBN, Mayjen (Purn) Fuad, bukti keterjajahan bangsa ini adalah diubahnya pasal 6 UUD 1945. “Sebelumnya Presiden ialah orang Indonesia asli kemudian diamandemen menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia, dimana non pribumi yang sudah jadi WNI terbuka peluang menjadi presiden,” lanjutnya. Dijelaskan juga olehnya FSBN melihat irama perjuangan FSBN dan DPD RI terutama Ketua DPD RI mempunyai kesamaan. FSBN sangat rispek dengan sosial movement yang dilakukan LaNyalla. “Kami acungi jempol bagaimana pernyataan Bapak bahwa tidak ada kompromi dengan oligarki. Kemudian soal harus adanya perubahan fundamental di negara ini. Mudah-mudahan perjuangan kita bisa berjalan beriringan dan kami siap mendukung langkah Pak Ketua,” tegasnya. Sedangkan Niha Nihaya, Wakil Presma Usakti menyampaikan pihaknya datang ke DPD RI untuk bersilaturahmi yang nantinya ada sinergitas antara generasi muda dengan DPD RI. “Generasi muda seperti kami ini nantinya bisa berdiskusi dengan DPD RI terkait kebangsaan sebagai bekal kami menyongsong Indonesia emas 2045. Karena kami juga menyadari bahwa reformasi yang momentumnya dimulai di Universitas Trisakti belum menghasilkan perubahan siginifikan bagi rakyat,” kata dia. (Sof/Lanyalla Center)
DPR Berwenang Mengawasi Implementasi UU TPKS
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan kewenangan DPR dalam upaya penegakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah melakukan pengawasan, anggaran, dan legislasi yang merupakan tugas dan fungsi DPR.\"UU TPKS sudah dapat langsung diterapkan dan digunakan aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan terhadap kasus TPKS delik pidana maupun hukum acaranya sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS. Kewenangan DPR dalam upaya penegakan UU TPKS adalah melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi,\" kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, fungsi pengawasan DPR dapat langsung dilakukan komisi terkait ketika UU TPKS diundangkan, misalnya, Komisi VIII DPR bisa mengawasi dan memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.Hal itu menurut dia diatur dalam Pasal 90 UU TPKS yaitu paling lambat 3 tahun, dan memastikan dibentuknya dana bantuan bagi korban seperti diatur dalam Pasal 35 UU TPKS dengan Peraturan Pemerintah.\"Selain itu, mereka juga bisa memastikan pemerintah untuk membentuk Pelayanan Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72-75 yang diatur dengan Peraturan Presiden; memastikan hak korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban,\" ujarnya.Willy menjelaskan, Komisi III DPR juga bisa mengawasi dan memastikan APH dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bekerja sesuai dengan yang diatur dalam UU TPKS.Menurut dia, Komisi III DPR juga harus memastikan dibentuknya unit khusus pengaduan korban TPKS di seluruh struktur kepolisian dan kejaksaan, memastikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar langsung berkolaborasi dengan APH dan UPTD PPA dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.\"Komisi IX DPR bisa mengawasi dan memastikan visum dan layanan kesehatan diberikan rumah sakit dan unit layanan kesehatan lainnya dengan pendanaan yang disediakan dari APBN dan APBD sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 87 UU TPKS,\" katanya.Dia mengatakan, untuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain, harus dapat memastikan para mitra kerja membentuk unit atau peraturan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lembaga masing-masing.Menurut dia, bidang anggaran, DPR juga bisa mengoptimalkan fungsi anggarannya dengan memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan UU TPKS bisa berjalan dengan baik, melalui rapat-rapat mengenai penentuan anggaran dengan kementerian/lembaga terkait. (Sof/ANTARA)
Anggota DPR Minta Kemenhub Evaluasi Kebijakan Skema BTS
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Lasarus minta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi kebijakan subsidi layanan angkutan umum massal dalam skema Buy The Service (BTS).\"Kami minta BTS ini dievaluasi, kalau tidak maka kami tidak akan menyetujui anggaran Ditjen Perhubungan Darat. Anggaran tahun lalu lebih dari Rp700 miliar dan tahun ini dianggarkan Rp1 triliun. Kami mau BTS ini pilot project dulu, kalau sukses silakan,\" katanya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Menurut Ketua Komisi V itu, program tersebut sejauh ini telah menghabiskan anggaran negara hingga Rp 700 miliar. Namun masih belum menunjukkan keberhasilan layaknya sebuah proyek percontohan atau pilot project.\"Tidak mudah mengubah perilaku orang dari menggunakan kendaraan pribadi lalu menggunakan kendaraan umum, perlu tahapan yang baik. Apalagi ini melibatkan swasta untuk investasi, swasta pasti orientasinya keuntungan sehingga kalau tidak menguntungkan akan ditinggalkan,\" jelasnya.Lasarus mengatakan Komisi V DPR tidak ikut campur terkait kebijakan BTS tersebut namun ternyata dari hasil pengawasan Komisi V DPR, penggunaan anggaran dan pengadaan barang tidak jelas peruntukannya.Oleh karena itu, dia minta penggunaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat khususnya terkait program BTS dievaluasi dahulu, karena kalau tidak dilakukan maka Komisi V DPR tidak akan menyetujui anggaran tahun ini.\"Mohon ini diatensi (diperhatikan) karena anggaran itu kesepakatan antara Pemerintah dan DPR,\" ujarnya.Program BTS adalah skema Buy The Service (membeli pelayanan) untuk angkutan massal perkotaan, dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing.Melalui program BTS itu Kementerian Perhubungan menyubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan minimum yang ditetapkan, dengan tujuan masyarakat perkotaan dapat lebih memilih menggunakan angkutan umum massal daripada menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan terjadinya kemacetan.Politikus PDI Perjuangan itu menilai seharusnya Kemenhub fokus memperbaiki sarana prasarana keselamatan jalan, seperti pengelolaan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang belum maksimal dijalankan Kemenhub.Menurutnya, masyarakat enggan menggunakan jalur Pansela pada malam hari karena minim penerangan dan pada siang hari tidak ada rambu-rambu keselamatan.(Sof/ANTARA)
POPULER
