ALL CATEGORY
Mahfud MD Menjabat Plt Menteri PANRB Hingga Diangkatnya Menteri Definitif
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai 16 Juli 2022 hingga pengangkatan menteri definitif.Hal itu tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2022 yang dikutip di Jakarta, Jumat.\'\'Menunjuk Sdr. Mohammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan diangkatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 definitif,\'\' tulis Presiden dalam keppres tersebut.Dalam keppres dijelaskan bahwa penunjukan Plt. Menteri PANRB untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB dan tanggung jawab Menteri PANRB hingga diangkatnya menteri definitif.Keppres juga menyebutkan bahwa sehubungan dengan wafatnya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 1 Juli 2022, dipandang perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatan sebagai Menteri PANRB. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia.Dalam keppresnya, Presiden memberhentikan dengan hormat Tjahjo Kumolo terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.Keputusan Presiden berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2022 di Jakarta.Sebelumnya, Presiden juga telah menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri PANRB ad interim. Mahfud menjabat sejak Tjahjo Kumolo menjalani perawatan di rumah sakit sekitar akhir Juni 2022.Posisi Mahfud selaku Menteri PANRB ad interim kemudian digantikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sejak 4 Juli sampai dengan 15 Juli 2022, sesuai surat Menteri Sekretariat Negara nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 16 Akta Kematian Jamaah Haji Diterbitkan Dukcapil Secara Cepat dan Mudah
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat menerbitkan 16 akta kematian jamaah haji Indonesia yang meninggal secara cepat dan mudah.\"Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, maka Ditjen Dukcapil dan dinas dukcapil segera berkoordinasi untuk memproses dokumen kependudukannya, tanpa menunggu permohonan dari keluarganya,\" kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Jumat. Zudan menyampaikan informasi kematian dan surat keterangan kematian jamaah haji Indonesia diperoleh dengan berkoordinasi dengan Daker Makkah dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Arab Saudi. Surat keterangan kematian tersebut merupakan persyaratan dalam penerbitan akta kematian. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerima surat keterangan kematian 16 orang jamaah haji dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Dari 16 orang jamaah Haji yang meninggal tersebut, menurutnya sampai dengan 14 Juli 2022 sudah semuanya diterbitkan akta kematiannya dan telah diserahkan oleh masing-masing dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai domisili pada keluarga. Adapun 16 akta kematian yang telah diterbitkan tersebut yaitu penduduk Jakarta Selatan 1 orang, Jakarta Utara 1 orang, Jakarta Timur 1 orang, Pasaman 1 orang, Aceh Timur 1 orang, Sragen 1 orang, Kebumen 1 orang. Kemudian, Pati 1 orang, Lamongan 1 orang, Tulungagung 1 orang, Probolinggo 1 orang, Nganjuk 1 orang, Cianjur 1 orang, Majalengka 1 orang, Hulu Sungai Utara 1 orang dan Indragiri Hulu 1 orang. Penerbitan akta kematian jamaah haji tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu selain diterbitkan akta kematian juga diterbitkan dan diserahkan kartu keluarga (KK) baru dan KTP elektronik baru bagi suami atau istri yang ditinggalkan, dengan mengubah statusnya menjadi cerai mati. Hal itu kata dia dilakukan karena pada saat ini, semua layanan dukcapil sudah dilaksanakan secara terintegrasi. Zudan menjelaskan penerbitan dokumen kependudukan tersebut dilakukan secara cepat, mudah dan gratis. \"Keluarga tidak perlu mengurus sendiri, karena sudah diuruskan oleh jajaran Dukcapil sesuai dengan alamat domisili masing-masing,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Presiden Sri Lanka Lengser, Digantikan Sementara Perdana Menteri
Kolombo, FNN - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa resmi lengser setelah parlemen menerima surat pengunduran dirinya pada Jumat, setelah dia melarikan diri ke Singapura untuk menghindari pemberontakan rakyat yang dipicu krisis ekonomi terburuk dalam tujuh dekade.Sampai parlemen memilih presiden baru pada Rabu (20/7) mendatang, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe akan menjadi presiden sementara Sri Lanka meskipun pengunjuk rasa juga menuntut dia mundur dari pemerintahan.\"Dari titik ini, kami akan bergerak untuk menunjuk presiden baru secara konstitusional,\" kata anggota parlemen Mahinda Yapa Abeywardena kepada wartawan, setelah menerima surat pengunduran diri Rajapaksa malam sebelumnya.\"Itu akan terjadi dengan cepat dan sukses. Saya meminta semua orang untuk mendukung proses ini,\" kata Abeywardena melanjutkan.Abeywardena mengatakan dia berharap untuk menyelesaikan proses pemilihan presiden baru dalam tujuh hari dan parlemen akan berkumpul kembali pada Sabtu (16/7), ketika anggota parlemen akan secara resmi diberitahu tentang kekosongan posisi presiden.Parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pada 20 Juli.Wickremesinghe adalah pilihan pertama dari partai yang berkuasa untuk mengambil alih kursi presiden, meskipun belum ada keputusan yang diambil.Calon oposisi adalah Sajith Premadasa, sedangkan calon pesaing yang kurang terkenal tetapi mungkin berhasil yaitu anggota parlemen senior Dullas Alahapperuma.Rajapaksa mendarat di Singapura pada Kamis (14/7), setelah melarikan diri ke Maladewa pada Rabu pagi (13/7) dengan jet militer bersama istri dan dua penjaga keamanan. Para pengunjuk rasa menduduki rumah dan kantornya akhir pekan lalu setelah melewati penjaga bersenjata.\"Kami sangat senang hari ini dia mengundurkan diri dan kami merasa bahwa ketika kami, orang-orang, berkumpul, kami dapat melakukan segalanya,\" kata Arunanandan (34), seorang guru sekolah yang telah berkemah di lokasi protes utama di seberang sekretariat presiden selama tiga bulan terakhir. \"Kami adalah kekuatan nyata di negara ini.\" Kekuatan PresidenSetelah dia dilantik oleh ketua hakim, Wickremesinghe mengatakan dia akan mengikuti proses konstitusional dan menegakkan hukum dan ketertiban di Sri Lanka.Dia juga berjanji untuk memulai proses peningkatan kekuasaan parlemen dan pengurangan kakuatan presiden, seperti yang dituntut oleh pengunjuk rasa.\"Perubahan ini dapat diselesaikan oleh presiden baru begitu dia terpilih oleh parlemen minggu depan,\" kata Wickremesinghe.Unjuk rasa terhadap krisis ekonomi Sri Lanka membara selama berbulan-bulan sebelum memuncak akhir pekan lalu ketika ratusan ribu orang mengambil alih gedung-gedung pemerintah di Kolombo.Mereka menyalahkan keluarga Rajapaksa dan sekutunya atas inflasi yang tak terkendali, kekurangan bahan pokok, dan korupsi.Antrean panjang di luar pompa bahan bakar menjadi hal biasa, sementara pemerintah telah menutup sekolah dan memberlakukan kerja dari rumah bagi pekerja kantoran untuk menghemat bahan bakar.Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu hampir kehabisan dolar untuk impor dan gagal membayar pinjaman luar negeri.Inflasi utama mencapai 54,6 persen bulan lalu dan bank sentral telah memperingatkan bahwa inflasi bisa naik menjadi 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.Sri Lanka memulai diskusi awal dengan Dana Moneter Internasional tentang pinjaman potensial untuk mengantisipasi kebangkrutan, tetapi telah terganggu oleh kekacauan pemerintah terbaru.Juru bicara IMF Gerry Rice mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa staf IMF masih berhubungan dengan pejabat pemerintah tingkat teknis tetapi berharap untuk melanjutkan dialog tingkat tinggi \"sesegera mungkin.\"Sri Lanka telah menerima bantuan miliaran dolar dari tetangganya India dalam beberapa bulan terakhir dan juga mencari bantuan dari pemberi pinjaman terbesar keempat, China. (Sof/ANTARA/Reuters)
Benarkah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo Dicopot?
Jakarta, FNN - Beredar kabar Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Isu ini tengah jadi perbincangan hangat di tengah publik akibat kasus penembakan yang terjadi di rumah dinasnya. Korban penembakan adalah sang sopir istri yakni Nopriansyah Yosua Hutabarat dan pelaku diduga Bharada E. Namun hingga berita ini diterbitkan, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan belum ada pergantian Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Spekulasi pencopotan Ferdy Sambo ini menguat menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD di CNN Indonesia. “Banyak pesan-pesan yang menyampaikan kepada saya agar menyampaikan ke Polri untuk mencopot Ferdy Sambo, saya mempersilahkan Kapolri mempertimbangkan usulan itu demi memperlancar proses penyelidikan,” ujar Mahfud MD. Desakan penonaktifan Irjen Pol Ferdy Sambo juga datang dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang mengaku memiliki sejumlah alasan agar Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan. Pertama, Irjen Ferdy Sambo adalah saksi kunci peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Kedua, almarhum Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Ketiga, locus delicti (lokasi kejadian) terjadi di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Menurut Informasi yang beredar posisi Kadiv Propam disebut-sebut akan digantikan oleh Brigjen Pol Hendro Pandowo. Hendro Pandowo saat ini menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Sebelumnya, Jenderal bintang satu ini juga pernah menduduki posisi sebagai Karo Provos Propam Polri. Kabarnya, surat telegram pergantian jabatan Kadiv Propam akan segera diterbitkan oleh Kapolri Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo. Peluang pencopotan Ferdy Sambo ini disampaikan langsung oleh Kapolri. Menurut Jenderal Sigit, kebijakan akan diambil setelah Polri menerima masukan dari tim gabungan yang telah dibentuk. “Tentunya rekomendasi dari tim gabungan akan menjadi salah satu bahan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan,” ujar Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (12/7/22) Menurutnya kebijakan akan diambil setelah Polri menerima masukan dari tim gabungan yang telah dibentuk. Ia meminta agar publik tidak terburu-buru. Tim gabungan investigasi itu dipimpin langsung Wakapolri. Anggotanya adalah Irwasum, Kabareskrim, Kabaintelkam, Biro SDM plus Kompolnas dan Komnas HAM. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (15/7) ia menyampaikan kalau kemudian ada kasus seperti ini yang terlibat di internal polri apalagi melibatkan Ferdy Sambi dengan pusaran kasus tersebut, tentu saja akan menyebabkan kecurigaan dari publik, apalagi kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspetasi publik, nanti polisi dianggap tidak objektif, saya kira itulah persoalan yang harus dipertimbangkan, apalagi kemudian muncul desakan Ferdy Sambo dinonaktifkan dulu sebelum tugas ini selesai. (Lia)
Putin Teken Kebijakan Ekonomi Khusus Dukung Aksi Militer Luar Negeri
Jakarta, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (14/7) menandatangani undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi khusus guna mendukung angkatan bersenjata dalam upaya kontraterorisme dan operasi militer lainnya di luar negeri.Pemerintah Rusia memiliki otoritas untuk memberikan semua bantuan yang dibutuhkan kepada angkatan bersenjata dalam upaya kontraterorisme mereka dan operasi lainnya di luar negeri, termasuk dengan \"mengaktifkan kembali sementara kapasitas dan fasilitas mobilisasi\" dan \"membuka aset material cadangan negara.\"Sementara itu, berdasarkan kebijakan baru itu, badan-badan hukum di Rusia tidak akan dapat menolak ketika memutuskan perjanjian dan kontrak tentang pengiriman barang dan penyediaan layanan kepada angkatan bersenjata Rusia.Di bawah undang-undang baru tersebut, Rusia juga akan dapat menetapkan kondisi kerja yang berbeda bagi karyawan di organisasi-organisasi tertentu, termasuk bekerja selama hari libur, pada malam hari, dan saat akhir pekan. (Sof/ANTARA)
Presiden Sri Lanka Nyatakan Mundur Melalui Surat dari Singapura
Kolombo/Singapura, FNN - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Kamis (14/7) menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik, kata juru bicara ketua parlemen.Surat itu ia kirimkan beberapa jam setelah kabur ke Singapura ketika Sri Lanka digempur protes massal atas krisis ekonomi.Rajapaksa menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik dan pernyataannya itu akan menjadi resmi pada Jumat, yaitu setelah surat tersebut diperiksa kebenarannya secara hukum, kata juru bicara tersebut.Pengumuman itu disambut gembira oleh masyarakat di Kolombo.Di ibu kota Sri Lanka itu, massa pengunjuk rasa berkerumun di luar sekretariat presiden. Mereka membangkang aturan jam malam yang diberlakukan di kota tersebut. Orang-orang yang berkerumun menyalakan kembang api, meneriakkan berbagai slogan, serta berjoget-joget kegirangan di lokasi protes Gota Go Gama.Penyebutan lokasi itu diambil sebagai olok-olok terhadap nama Gotabaya Rajapaksa.\"Seluruh negeri hari ini akan merayakan,\" kata seorang aktivis, Damitha Abeyrathne. \"Ini adalah kemenangan besar.\"\"Kami tidak pernah mengira akan membebaskan negara ini dari mereka,\" katanya, menambahkan. Ia mengacu pada keluarga Rajapaksa yang mendominasi politik di negara Asia Selatan itu selama dua dasawarsa.Rajapaksa pada awalnya kabur ke Maladewa pada Rabu (13/7) dan kemudian ke Singapura pada Kamis dengan menggunakan pesawat Arab Saudi, menurut orang yang mengetahui perjalanan tersebut.Pemerintah Maladewa pada Kamis membenarkan bahwa negara itu sudah memberikan izin diplomatik bagi sebuah pesawat Angkatan Udara Sri Lanka, yang membawa Presiden Gotabaya Rajapaksa beserta isterinya, untuk transit.Seorang penumpang di pesawat tersebut, yang menolak namanya disebutkan, mengatakan kepada Reuters bahwa Rajapaksa ditemui oleh sekelompok penjaga keamanan.Presiden Sri Lanka itu kemudian terlihat meninggalkan kawasan VIP bandara tersebut dengan iring-iringan kendaraan berwarna hitam.Staf pada penerbangan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa sang presiden, yang mengenakan pakaian hitam, terbang di kelas bisnis bersama istri dan dua pengawal. Rajapaksa digambarkan staf tersebut sebagai sosok yang \"tenang\" dan \"ramah\".Kementerian luar negeri Singapura mengatakan Rajapaksa telah masuk ke Singapura dalam kapasitas pribadi, dan bahwa ia tidak meminta ataupun diberi suaka.Keputusan Rajapaksa pada Rabu untuk menjadikan sekutunya, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, sebagai presiden sementara telah memicu lebih banyak aksi protes.Para pemrotes menyerbu gedung parlemen serta kediaman perdana menteri untuk menuntut Wickremesinghe mundur. (Ida/ANTARA/Reuters)
Bappenas Pastikan G20 di Belitung Tetap Berjalan Sesuai Rencana
Pangkalpinang, FNN - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia memastikan pelaksanaan The Development Working Group (DWG) G20 di Pulau Belitung, Bangka Belitung (Babel) tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal pelaksanaan pada 7 hingga 9 September 2022.\"Saya telah konfirmasi ke Menteri Bappenas, dia kaget karena dirinya tidak pernah memberikan statement adanya pembatalan, melainkan mendukung penuh pelaksanaan DWG G20 Belitung,\" kata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Siahaan usai Rakor Persiapan DWG G20 secara daring, di Pangkalpinang, Jumat.Ia menegaskan Kementerian PPN/Bappenas memastikan pelaksanaan DWG G20 di Belitung tetap berjalan sesuai rencana, setelah beredarnya informasi terkait pembatalan Belitung sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat menteri pembangunan tersebut.\"Nanti beliau (Menteri Bappenas) akan memberikan klarifikasi langsung terkait beredarnya informasi pembatalan G20 di Belitung,\" ujarnya pula.Hayu Sihwati Lestari dari Kementerian Sekretariat Negara pada rapat tersebut menyatakan bahwa surat tersebut hanya ditujukan untuk Kementerian PUPR terkait skema pendanaan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung acara internasional tersebut.\"Sehingga bukan maksud kami membatalkan kegiatan DWG G20 Belitung, kami hanya memastikan perpres tidak perlu dilakukan khusus untuk substansi Kementerian PUPR,\" katanya.\"Dukungan pusat juga mengalir dari berbagai instansi, seperti Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang dalam rapat tersebut mendukung DWG G20 Belitung tetap berjalan sesuai rencana,\" ujarnya.Edi Prio Pambudi dari Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa nama Belitung sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri pembangunan sudah disampaikan pada rapat G7 sebelumnya.Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin menyambut positif atas dukungan dan atensi dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung pelaksanaan DWG G20 Belitung.\"Jadi saya simpulkan bahwa tidak ada yang membatalkan kegiatan DWG G20 Belitung. Tetap semangat rekan-rekan semua untuk menyukseskan acara tersebut,\" katanya pula.Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengeluarkan surat nomor: B-588/M/D-1/HK.03.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dalam poin pertama berisi \"Berdasarkan hasil koordinasi Kementerian PUPR dengan Kemensetneg dan Kemenko Bidang Perekonomian serta keuangan negara, maka penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 pada DWG di Provinsi Kepulauan Babel dibatalkan. (Ida/ANTARA)
Usia Capres Menjadi Pertimbangan Anak Muda pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan usia calon presiden menjadi salah satu pertimbangan penting anak-anak muda Generasi Z dan milenial dalam menentukan pilihan mereka pada Pilpres 2024.\"Soal umur menjadi perhatian mereka karena bisa merepresentasikan aspirasi mereka,\" ujar Pangi, CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Menurut Pangi, tak hanya usia, anak-anak muda juga cenderung mempertimbangkan penampilan fisik dan karakter calon pemimpin. Hal ini karena sebagian mereka tergolong pemilih yang mempertimbangkan kedekatan psikologis.Walau begitu, menurut dia, ada juga sebagian dari mereka yang mendasarkan pilihan dari pengalaman dan kinerja capres. Pangi mengatakan porsi pemilih rasional ini sekitar 20 persen.\"Sekitar 35 persen pemilih psikologis, 20 persen rasional, dan pemilih berbasis agama sekitar 5 persen,\" kata Pangi.Khusus untuk pilpres, katanya, jumlah pilihan calon yang maju turut menjadi pertimbangan anak muda. Berkaca pada Pilpres 2019, terbatasnya pilihan pada dua pasangan calon cenderung mengecewakan anak-anak muda.Oleh karena itu, menurut dia, makin banyak pilihan calon akan meningkatkan keinginan anak-anak muda untuk datang mencoblos.\"Variannya tidak beragam. Itu yang membuat anak milenial, anak muda, merasa enggak ada yang mewakili mereka. Mereka bosan dan jenuh dan akhirnya golput,\" tutur Pangi.Mengenai golput atau golongan putih, menurut Pangi, hal ini juga karena anak muda merasa tak ada program dari calon pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Anak-anak muda, sambung dia, merasa pemilu tidak akan mengubah nasib mereka.Untuk itu, menurut dia, para calon pemimpin seharusnya mampu membaca selera anak muda termasuk apa yang mereka inginkan. Dia mengingatkan anak-anak muda tergolong sangat kritis dan tidak mudah dimobilisasi dengan imbalan uang.\"Kadang-kadang mereka juga sudah punya penghasilan, punya pekerjaan. Jadi partisipasi yang dimobilisasi, dibayar, anak-anak muda belum tentu tertarik dengan hal-hal begitu,\" demikian kata Pangi.Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan, berdasarkan data Pemilu 2019, terdapat 30 persen pemilih muda dari daftar pemilih tetap (DPT). Untuk Pemilu 2024, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan pemilih muda dapat menembus 60 persen dari total suara pemilih.Menurut Lolly Suhenty, menciptakan konten kepemiluan yang edukatif dan kreatif menjadi salah satu tantangan Bawaslu. (Ida/ANTARA)
Penghentian Pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Dinilai Tepat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.\"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu,\" kata Christina saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.\"Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia,\" ujarnya.Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur.\"Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia,\" katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7) malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.(Ida/ANTARA)
Komitmen Kemnaker untuk Memperluas Kesempatan Magang ke Luar Negeri
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Jepang.Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu negara perintis (pioneer) dalam memberikan kesempatan magang kepada pencari magang asal Indonesia.\"Jepang dalam melaksanakan pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah satu negara pioneer yang memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya,\" kata Budi.Untuk meningkatkan kerja sama pemagangan dengan Jepang itu, ujar Budi, pada 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo, Jepang, Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman dengan World Forest Group yang difasilitasi oleh Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI).\"Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi pelindungan para pemagang,\" ujar dia.Adapun jumlah kebutuhan dari World Forest Group adalah sekitar 25.000 peserta magang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di Jepang.Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemagangan adalah program yang merupakan satu kesatuan dengan pelatihan berbasis kompetensi.“Tentu saja, program pemagangan merupakan satu kesatuan dengan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga integrasi dari hulu, yaitu perlunya Balai Latihan Kerja (BLK) memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut menjadi prioritas,” ujar dia.Oleh karena itu, kata Budi, Kemnaker pun mengapresiasi para mitra dalam pemagangan ini, salah satunya World Forest Group.World Forest Group juga merupakan konsorsium atau kelompok pembiaya dari Accepting Organisations atau perusahaan pemberi kerja di Jepang.World Forest Group tidak hanya bersedia memberikan peluang pemagangan, tetapi juga berkontribusi dalam tahap penyiapan calon pemagang di lembaga pelatihan dalam bentuk BLK asistensi penyusunan standar. Mereka juga memberikan standardisasi kurikulum pelatihan bahasa Jepang dan dukungan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta magang.Layanan pemagangan dari Kemnaker merupakan layanan yang mempertemukan pemberi magang dengan pencari tempat magang.Pemagangan diyakini menjadi strategi yang paling jitu sekaligus strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk melalui pemagangan luar negeri.Lalu, Kemnaker menilai pemagangan di bidang industri merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta magang, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sebagaimana visi sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.Selain kompetensi teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM unggul yang tidak hanya sebatas jargon, tetapi juga sudah menjadi langkah konkret. Dalam pemagangan, tidak hanya keterampilan kerja dari peserta magang yang dapat ditingkatkan, tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) sebagai unsur penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja. (Ida/ANTARA)
POPULER
