ALL CATEGORY
Amerika Diantara Benci dan Rindu
Semua ini menjadi penyebab tumbuhnya prilaku paradox pada sebagian orang dalam memandang Amerika. Mereka kadang benci Amerika tapi (masih) juga merindukannya. Oleh: Shamsi Ali, TKI di Kota New York, US DARI dulu Amerika itu memang unik. Atau tepatnya Amerika selalu ingin tampil unik, beda dari negara/bangsa lain di mata dunia. Bahkan, Amerika tidak mau disamai atau disamakan dengan siapapun dalam hal-hal mendasar dan biasa dari kehidupan. Ketika orang lain menyebut bola kaki dengan football, Amerika menyebutnya Soccer. Ketika dunia menimbang sesuatu dengan ukuran kilogram, Amerika menyebutnya pound. Dunia mengukur lebar/panjang sesuatu itu dengan centimeter dan hektar, Amerika memakai kata feet dan acres. Ketika dunia menyebut panjangnya perjalanan dengan kilometer, Amerika menyebutnya mile. Demikian seterusnya. Kemampuan membangun imej atau persepsi itu menjadikan Amerika kadang ingin tampil berbeda (exceptional). Terlebih lagi ketika negara ini dipimpin oleh seorang Presiden yang rasis seperti Donald Trump. Kulit manusia pun ingin dipilah-pilah dengan penilaian kemuliaan dan kehinaan. Rasisme pun menjadi trademark keistimewaan yang menjijikkan. Akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa peristiwa buruk di dunia global, dosa tua Amerika di Afghanistan, sisa-sisa perang Irak/Suriah yang seolah menjadi dosa turunan, kini perang Ukraine dan banyak lagi isu-isu global menyeret Amerika ke dalam ragam masalah yang cukup rumit. Belum lagi krisis domestik yang klasik namun sangat rumit dan berbahaya. Permasalahan ekonomi akibat Covid, yang diperparah oleh perang Rusia-Ukraine misalnya sangat terasa dan mengkhawatirkan. Hal lain yang paling mengkhawatirkan akhir-akhir ini adalah kebebasan memiliki dan penyalah-gunaan senjata yang tak terkontrol. Pembunuhan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan negeri. Harga minyak yang berimbas melonjaknya harga hampir semua kebutuhan pokok. Bahkan, tidak sekedar harga yang melambung. Akibat dari harga minyak yang meninggi juga sangat mengganggu transportasi bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Sehingga banyak toko yang kosong dari barang-barang jualan. Kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Amerika menimbulkan masalah-masalah non physical lainnya. Salah satunya adalah terjadi krisis kesehatan mental (mental health crisis) yang cukup akut. Hal ini semakin memperburuk masalah keamanan, khususnya yang terkait dengan kebebasan memiliki senjata. Akankah Amerika ambruk? Dengan semua permasalahan yang dihadapi Amerika saat ini sebagian melihat jika Amerika telah berada di ambang keambrukannya. Bahkan, sedemikian tidak sukanya (bencinya) sebagian orang kepada Amerika mereka ingin Amerika ambruk sekarang juga. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh Amerika saat ini, baik di luar maupun di dalam negeri, Amerika masih merupakan negara yang “powerful”. Saya lebih memilih kata powerful ketimbang “super power” karena beberapa pertimbangan. Satu diantaranya yang terpenting adalah bahwa dalam dunia global saat ini telah terjadi “power sharing” yang hampir merata. Dunia tidak lagi didominasi oleh kekuatan tunggal. Dan karenanya kata super power sesungguhnya sudah kurang relevan dalam dunia global saat ini. Selain itu dengan kemajuan informasi, khususnya media sosial, kekuatan dan keistimewaan (exceptionality) Amerika tidak bisa lagi direkayasa. Dunia dengan sangat mudah melihat berbagai kelemahan Amerika (dan semua bangsa). Kebohongan sebuah bangsa (atau pemimpinnya) dengan mudah tertelanjangi oleh dunia yang berkarakter terbuka. Karenanya tidak ada lagi rahasia di antara kita. Kembali kepada pertanyaan di atas. Akankah Amerika ambruk dalam waktu dekat karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini? Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa jangan cepat bermimpi melihat Amerika ambruk karena permasalahan ekonomi, militer, bahkan politik. Amerika memiliki fondasi yang kuat dalam semua itu. Sebagaimana kokohnya pembangunan kota New York yang direncanakan ratusan tahun silam, demikian kokohnya fondasi perekonomian, perpolitikan, apalagi pertahanan militer Amerika. Separah-parahnya perekonomian di negara ini warga Amerika tak seharusnya kelaparan. Berbagai institusi menyediakan layanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Satu Karakter paradoks Amerika yang di satu sisi individualistik. Tapi di sisi lain berkarakter sosial yang tinggi. Justru seperti sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, kelemahan dan krisis terbesar Amerika saat ini adalah krisis moralitas. Krisis yang terjadi ini adalah konsekwensi langsung dari krisis spiritualitas (kegersangan batin) yang menimpa Amerika dan dunia Barat sejak lama. Saya tidak perlu lagi merinci berbagai manisfestasi masalah yang dihadapi Amerika akibat krisis moralitas itu. Tapi kita lihat yang paling menonjol adalah hilangnya rasionalitas dan keseimbangan dalam pengambilan berbagai kebijakan publik. Beberapa contoh dapat saya sebutkan sebagai misal saja. Konsep kebebasan dan hak dasar menjadi alasan dilegalkannya perkawinan sejenis. Konsep kebebasan dan hak konstitusi juga menjadi dasar bagi bebasnya kepemilikan senjata. Liberalisme atau kebebasan tanpa batas (jika sejalan dengan paham mereka) dan tak terkontrol menjadi alasan untuk membebaskan terjadi berbagai perilaku yang jelas merusak tatanan moralitas dan kemanusiaan. Semua realita di atas sesungguhnya merupakan ancaman yang lebih nyata dan krisis yang lebih berbahaya bagi Amerika ketimbang resesi ekonomi atau perang Ukraine seperti yang disangkakan sebagai orang. Dan ini pulalah yang bisa menjadi pintu ambruknya negara kuat (powerful) ini. Jadi, jangan riang dulu dengan kebencian sebagian, yang ingin segera melihat Amerika ambruk. Kebencian memang kadang membawa mimpi-mimpi panjang untuk melihat orang lain jatuh. Tentu dengan harapan kita menjadi kuat dan menang. Padahal “over hatred” (kebencian berlebihan) ternyata sering menimbulkan halusinasi hidup. Sebaliknya diakui atau tidak, hingga detik ini juga masih banyak yang bermimpi datang ke Amerika. Lapangan kerja masih tersedia luas. Jaminan gaji lebih jelas dengan minimum wage (gaji minimum) yang juga terjamin. Jadi tukang cuci piring masih memungkinkan untuk anda mengendarai mobil sendiri di Amerika. Belum lagi Universitas-Universitas terbaik dunia masih ada di Amerika. Anda mau Harvard, MIT, Yale, Cornell, Princeton, atau juga Columbia dan NYU sekalipun. Semua ini menjadi penyebab tumbuhnya prilaku paradox pada sebagian orang dalam memandang Amerika. Mereka kadang benci Amerika tapi (masih) juga merindukannya. Kata anak bungsu saya, Ayman: Alhamdulillah still America, yetsss! NYC Subway, 20 Juli 2022. (*)
Pilpres 2024 Gelap Gulita
Tugasnya hancurkan semua aturan dan UU buatan/pesanan oligarki, ganti dengan aturan yang baru untuk bisa keluar dari kemelut dan menuju arah pelaksanaan Pilpres yang wajar dan normal sesuai amanah UUD 45 asli. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih HIRUK-pikuk yang sedang terjadi, yaitu koalisi partai-partai politik saat ini seperti koalisi kumpul kebo. Ciri makhluk yang terlibat dalam kumpul kebo, ditengarai sifat hedonis, nafsu terpuaskan, tidak tahu aturan dan semuanya serba instan, proyektilnya uang, uang, dan uang. Tidak penting soal Capres yang ideal, yang penting memiliki mahar politik yang bisa menjadi kesepakatan bersama. Kerjasama bisa long time atau shot time, tergantung dari uang sebagai instrumen amunisi yang bisa disepakati dan ditandatangani, maka munculah partai rentalan. Prediksi para normal pada Pilpres 2024 mendatang akan muncul pemilih tuyul, demit, dan setan. Mereka tidak pernah tampak tetapi suaranya akan mendominasi. Semuanya bisa dirasakan akibatnya sangat dahsyat tetapi bukti tidak akan pernah bisa diraba dan didapat. Di sisi lain, money politics sendiri jelas sudah disiapkan oleh para badut, bandar, dan bandit politik, semuanya demi pertaruhan menang atau menang. Proses dari hasil Pilpres 2024, bagi Oligarki tidak ada kamus untuk kalah. Bagi mereka kekalahan adalah bunuh diri, dibunuh atau harus melarikan diri. Resiko Pilpres adalah hidup atau mati. Jangan pura-pura buta: riil pertahanan jarak jauh sudah dibangun mulai konsolidasi para aparat kelurahan/desa, bupati dan gubernur, juga aparat keamanan khususnya kepolisian (yang terpantau masih sangat kejam dalam menghadapi demo-demo) harus disiapkan mental dan jumlah personilnya untuk menghadapi huru-hara yang lebih besar dan semua terjamah menerima bagi hasil atas sponsor oligarki. Dalam kondisi darurat seperti itu bisa saja TKA (indikasi kuat tentara China) yang sudah berada di dalam negeri, bisa diperbantukan bahkan kalau perlu dipersenjatai untuk mengawal kemenangan dalam Pilpres mendatang (sudah tercium adanya terorisme 9 Naga). Aparat hukum terkait dengan pengamanan hasil pilpres saat ini seperti MK sudah teruji dan lurus uji menolak Judicial Review Presidential Threshold 0 % (Nol Persen). Buzer dan rentalan survey baik untuk pengkondisian sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara sebagai dukungan legalitas hukum yang akan ditangani MK kalau ada keruwetan harus sudah kompak, berjalan sesuai arahan dan tidak boleh menyimpang dan salah dalam bekerja, sesuai protap perintah para bandar, bandit dan politik sebagai leader-nya. Jangan harap ada harapan Pilpres jujur, adil dalam pelaksanaan Pilpres yang akan datang. Rakyat datang ke TPS akan diskenariokan seolah bebas memilih, tetapi ketika proses hitung yang masih menggunakan sistem manual, sangat mudah yang akan muncul adalah angka demit. Bahkan, suara orang yang sudah matipun dan sakit jiwa bisa masuk dalam hitungan. Wajar kotak suara dari kardus tetap dipertahankan, personil main sulap, jelas harus sudah mendapatkan pelatihan pada level advance. Apakah gambaran dari skenario di atas hanya karangan orang yang sedang kesurupan? Mungkin ya mungkin tidak, hanya dengan yurisprudensi semua variabel kejadian sebelumnya dan fenomena saat ini adalah petunjuk yang bisa dibaca dan dianalisa dengan mudah, tidak perlu impor teori canggih dari manca negara. Sumber masalah akan terjadi dari kejadian tersebut adalah tampak dengan jelas ketika rezim saat ini indikasi kuat sudah tidak punya kuasa, daya dan nyali untuk melawan kekuasaan oligarki. Jangankan melawan, membantah remote perintahnya saja sudah lumpuh total, atas kuasa politik telepon koin dan radar yang terus mengawasi dengan segala resikonya. Keadaan makin dalam, kata Prof. Salim Said, Presiden saat ini sudah menjadi organ Oligarki. Ciri masyarakat agraris dengan mayoritas pemilih mengambang sangat rentan keterjang politik transaksional. Apalagi, masyarakat yang sedang susah dalam kehidupan mencari makan dan atau kemiskinan bisa saja untuk sementara harus dipertahankan. Tema-tema mengatasi kemiskinan apalagi tentang kesejahteraan pun rakyat sesungguhnya tidak masuk dalam skenario Oligarki. Rakyat miskin harus dipertahankan kalau perlu yang belum miskin harus dimiskinkan demi kemenangan dalam Pilpres 2024. Program politik transaksional akan berjalan lancar dan aman. Solusi untuk mengatasi keadaan yang hampir pasti akan terjadi dan sangat menakutkan, hampir semuanya tertutup tidak ada lagi. Masih tersisa cara untuk keluar dari kondisi tersebut adalah bubarkan rezim, dan ganti dengan rezim darurat. Tugasnya hancurkan semua aturan dan UU buatan/pesanan oligarki, ganti dengan aturan yang baru untuk bisa keluar dari kemelut dan menuju arah pelaksanaan Pilpres yang wajar dan normal sesuai amanah UUD 45 asli. Gerakan perubahan ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik sah kedaulatan negara, yaitu rakyat dengan melakukan people power atau Revolusi. (*)
Ombudsman Turun Tangan Penghancuran Masjid yang yang Berubah Jadi Indomaret
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Perusakan dan penghancuran bangunan cagar budaya Masjid \"Nurul Ikhlas\" di Jl Cihampelas 149 Bandung oleh PT KAI yang kini berubah fungsi menjadi toko Indomaret jelas merupakan perbuatan pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penghancuran Masjid ini dapat diseret ke meja hijau. Pada tahap awal DKM Masjid Nurul Ikhlas telah melaporkan kepada Ombudsman atas dugaan mal administrasi instansi. Ombudsman Jawa Barat melakukan pemeriksaan. Meminta keterangan dari berbagai pihak di lingkungan Pemkot Bandung. Keterangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang tanggal 1 Nopember 2021 telah mengeluarkan surat teguran kepada PT KAI Daop 2 Bandung bahwa bangunan toko yang kemudian menjadi Indomaret tidak memiliki Izin persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bandung membenarkan bahwa pembangunan gedung toko tidak memiliki PBG. Ada pernyataan dari penanggungjawab untuk bersedia tidak melaksanakan pembangunan sampai terbit PBG dan tidak mengoperasikan masjid (yang dibuat di belakang toko) sampai terbit PBG. Hingga bangunan selesai bahkan toko Indomaret beroperasi, PBG tidak dimiliki dan sayangnya tidak ada penyegelan untuk penghentian, yang ada hanya penempelan stiker bahwa bangunan tidak memiliki PBG. Stiker itupun kini hilang. Satuan Pamong Praja menyatakan bahwa pengrusakan atau penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" jika cagar budaya jelas melanggar UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Penghancuran itu adalah perbuatan pidana. Penyidikan Kepolisian dilakukan atas laporan Walikota melalui Dinas kepada penyidik Kepolisian. PT KAI memohon untuk solusi atas penghancuran Masjid cagar budaya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, namun setelah pertemuan dengan Tim Ahli Cagar Budaya, solusi itu tidak jelas. Bisa difahami penghancuran Masjid cagar budaya tidak mungkin ada solusi selain proses penyidikan pidana. Fakta tidak bisa direkayasa. Ombudsman masih membuka tanggapan Pelapor, namun tentu sulit Ombudsman Jawa Barat untuk membuat konklusi selain fakta bahwa telah terjadi perusakan Masjid cagar budaya oleh PT KAI dan mal administrasi Pemkot Bandung yang berakibat bangunan Indomaret dapat terselesaikan dan beroperasi. Publik berhak menuntut agar terhadap bangunan Indomaret yang tidak memiliki izin/PBG itu segera disegel dan Indomaret di bawah PT Indomarco dilarang untuk beroperasi. Atas perusakan atau penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan cagar budaya patut untuk segera dilaporkan dan diproses penyidikan atas pelanggaran pidananya. PT KAI atau pihak lain yang turut serta harus menerima konsekuensi hukum dari perbuatan kriminal tersebut. Bandung, 21 Juli 2022
Resesi: Peluru Kendali Berkepala Dingin
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Lagi asyik-asyik nenghadapi Pemilu, tahu-tahu rupa-rupa forum G20 menyiarkan kabar bahwa kita segera menghadapi resesi. Mulyani lebih dulu mengatakan kita bisa saja seperti Srilanka. Seorang ibu yang lebih senior menimpali kemungkinan kita seperti Srilanka (kalau) kita tidak hati-hati. Meski pun pendapat ibu kita ini dengan kalau berkalau dan Mulyani bicara sangat euphemistic, tapi ada saja orang bekend yang uring-uringan. Janggalnya, meski kekhawatiran kita akan jadi Srilanka menebal, tapi itu tidak mengendorkan seorang pembesar parpol menyiapkan anaknya buah hati si biran tulang jadi caleg. Pemicu resesi disebut perang Ukraine yang dimulai Rusia, tak ada bantahan soal ini. Meski kasus pandemi sejatinya membantu memerosotkan produktivitas. Mungkin ini sebabnya belum lama Brazil keluar dari Global dan tolak tanda tangan proyect pandemi covid dengan WHO. Di kita, rupiah terhadap dollar melemah, harga-harga barang keperluan hidup makin melambung. Yakinkan diri sendiri yang ekonomi kita akan maju sudah keseringan. Ini meletihkan bagi yang dengar, sedangkan yang dinanti apa konsep menghadapi resesi. Dulu para pemimpin menghadapi Pemilu 1955 dengan sikap yang wajar-wajar saja. Dalam pelaksanaannya pun Pemilu tak telan korban, dan tak ada laporan kecurangan. Konsep yang disebut Majapait, kekuasaan bertuah, jejaknya masih membekas saat itu bagai pesan si Pahit Lidah, letterlijk lidah bertuah, dalam konteks ini persepsi lurus tentang kekuasaan. Ketika si Pahit Lidah diabaikan, kita saksikan tak jelasnya antisipasi pemerintah menghadapi resesi. Ternyata resesi senjata pemungkas yang tak ada lawan, negara-nehara dibikin pasrah, pemimpinnya paling jauh cuma marah-marah, sama ibu-ibu lagi. Resesi lebih dahsyat dari peluru kendali berkepala nuklir. Ini peluru kendali berkepala dingin, yang menghitung semua faktor dengan cermat berdasar science dan beyond the science. Tak mudah mengikutinya. Terpikirkan pun tidak munculnya peluru kendali berkepala dingin. Kemarin 20/7/2022 Vladimir Putin curhat di Iran, mereka (barat) mau kucilkan Rusia, katanya. Rusia memang sedang terkucil. Untung ada Iran. Apatah pula Iran pada hari itu menjadi host pertemuan Erdogan-Putin-Raisi. Perang jaman sekarang senjata hyper modern, termasuk biologi, pun bukan apa-apa. Maka tokoh Globalis Bill Gates tampaknya tinggal gelanggang dengan hibahkan hartanya senilai 300 T rupiah. Impian batasi populasi dunia 500 juta orang bubar sudah, seperti halnya phrase lama: East is east, west is west, and never the tween shall meet. But there will be the One Power and the others mereka yang kucilkan dirinya sendiri. (RSaidi)
Setelah 7 Bulan Meringkuk di Rudenim, WN Mesir Dideportasi Imigrasi Bali
Denpasar, FNN - Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga Mesir berinisial KMHHM, 37 tahun, karena melanggar izin tinggal (overstay) selama lebih dari 60 hari.Warga negara asing itu dideportasi ke negaranya setelah ia mendekam di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar selama 7 bulan, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu.“Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebut bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, dikenai tindakan administrasi berupa deportasi dan penangkalan,” kata Anggiat sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Rabu.Ia menyampaikan warga negara asing (WNA) Mesir itu kembali ke negaranya menumpang pesawat Saudi Arabia Airlines pada Senin (18/7) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta dengan tujuan Bandara Internasional Alexandria Borg El Arab, Mesir.“Dua petugas Rudenim Denpasar mengawal ketat (WNA Mesir itu) dari Bali ke Jakarta sampai ia masuk ke dalam pesawat tujuan Mesir tersebut,” kata Anggiat.Ia menegaskan KMHHM bakal masuk dalam daftar penangkalan sehingga selama periode tertentu dia tidak dapat mengunjungi Indonesia.“Setelah kami mendeportasi, penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” kata dia.KMHHM masuk ke Indonesia pada 2 Februari 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan Visa on Arrival (VoA). Tujuan dia ke Indonesia untuk berlibur ke Bali.“Selanjutnya pada 24 Februari 2021, KMHHM mendapat visa onshore dengan sponsor istrinya. Ia terus memperpanjang visanya selama tinggal di Indonesia. Namun, pada pertengahan Juni 2021, masa izin tinggal KMHHM habis. Namun, dia belum meninggalkan Indonesia,” kata Kakanwil Kemenkumham Bali.Terkait itu, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada 22 Desember 2021 menindak warga Mesir itu. Dari hasil penindakan, KMHHM mengaku tidak punya uang untuk membeli tiket pulang ke negaranya.“Walaupun ia berdalih hal tersebut karena kealpaannya, Imigrasi tetap dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian yang sejalan dengan asas ignorantia legis neminem excusat (ketidaktahuan hukum tidak membenarkan perbuatan siapa pun),” kata dia.Walaupun demikian, KMHHM tidak langsung dikembalikan ke negaranya karena ia harus menjalani hukuman kurungan. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada 22 Desember 2021 menyerahkan KMHHM ke Rudenim Denpasar.Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah, pada siaran tertulis yang sama, menyampaikan selepas dikurung 7 bulan, dan seluruh dokumen untuk deportasi lengkap, KMHHM dipulangkan ke negaranya. (Sof/ANTARA)
Inggris Mulai Diskusi Perdagangan Bebas Dengan Israel
London, FNN - Inggris pada Rabu memulai pembicaraan dengan Israel terkait perdagangan bebas yang ditujukan untuk mendorong hubungan sektor teknologi dan pelayanan.Pembicaraan itu menjadi salah satu langkah yang dilakukan Inggris untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan perdagangan baru usai meninggalkan Uni Eropa.Kesepakatan perdagangan yang dimiliki oleh kedua negara saat ini didasarkan atas kesepakatan lama Uni Eropa yang tak menyebut kerja sama terkait pelayanan secara spesifik, menurut Inggris.Saat ini, hubungan perdagangan kedua negara bernilai lima miliar pound (sekitar Rp89,65 triliun) per tahun.“Inggris dan Israel adalah dua kekuatan modern dan berteknologi canggih, namun hubungan perdagangan kita saat ini berdasarkan kesepakatan dari tahun 1995, sebelum ponsel cerdas, internet, dan layanan digital mengubah ekonomi global,” kata Menteri Perdagangan Inggris Anne-Marie Trevelyan. “Menyatukan kekuatan ekonomi kami dalam kesepakatan perdagangan yang diperbaharui akan mendorong perdagangan, mendorong lapangan pekerjaan, dan membantu meningkatkan hubungan ekonomi.”Inggris mengatakan kesepakatan semacam itu dapat mendorong peningkatan ekspor pelayanan Inggris hingga 78 juta pound (sekitar Rp 1,4 triliun) dan membawa keuntungan bagi lebih dari 6.000 usaha. (Sof/ANTARA/Reuters)
Kasus 46 Calhaj Furoda yang Dideportasi Diselidiki Polda Jabar
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mulai menyelidiki satu perusahaan travel diduga ilegal yang menyebabkan 46 calon haji (calhaj) furoda dideportasi dari Arab Saudi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut sejauh ini pihaknya memang belum mendapat laporan dari calon haji atau pihak yang dirugikan atas adanya deportasi itu. Namun, dia mengatakan penyelidikan tetap dilakukan. \"Nah memang sampai sekarang belum ada laporan polisi yang dibuat tetapi kita tetap melakukan penyelidikan, pendalaman,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Rabu. Dia mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan untuk mencari bukti dan petunjuk terkait dugaan pidana. Jika terdapat unsur pidana, maka menurutnya polisi bakal melakukan penindakan.Adapun hingga kini polisi belum melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus tersebut. Namun tak menutup kemungkinan perusahaan travel yakni PT Alfatih bakal turut dipanggil untuk diperiksa. \"Nanti kalau pendalamannya matang nanti tahapan-tahapannya akan kita lalui untuk pemeriksaan-pemeriksaan,\" katanya. Sebelumnya, lokasi Kantor PT Alfatih itu diketahui berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Namun perusahaan tersebut nyatanya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kanwil Kemenag Jawa Barat. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat pun mengimbau kepada masyarakat atau calon haji yang merasa dirugikan oleh perusahaan travel itu agar melaporkan ke pihak kepolisian. (Sof/ANTARA)
Temui Ketua DPD RI, APERSI Sampaikan Kendala Pembangunan Rumah KPR
Jakarta, FNN – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022). APERSI menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya mengenai kendala pembangunan rumah KPR (subsidi). Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Fachrul Razi (Aceh). Dari APERSI, hadir Junaidi Abdillah (Ketua Umum), Daniel Djumali (Sekjen), Frankie Kalalo (Wakil Ketua Umum), Abbas Minen (Wakil Ketua Umum), Bambang (Kabid), Evert Lumy (Bidang Sekretariat), Adi Gunawan (Ketua), Asep Saputra (Humas). Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan lembaganya bergerak di bidang pengembangan rumah subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. “Kami telah membangun 113 ribu unit rumah subsidi. Kami fokus pada rumah KPR subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Junaidi. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah KPR subsidi untuk rakyat mengalami kendala. Sebab, sudah sejak tiga tahun belakangan tak ada penyesuaian harga. “Biasanya, setiap tahun ada penyesuaian. Namun sejak tiga tahun belakangan, belum ada penyesuaian harga. Itu yang menjadi kendala kami. Bisa membangun, tapi setelahnya kami tak punya modal untuk membangun kembali,” kata Junaidi. Padahal, kata dia, dalam industri properti ada jutaan tenaga kerja di dalamnya. “Kami ini industri padat karya dengan jutaan tenaga kerja. Jadi, kami mohon hal ini diperhatikan,” paparnya. Kedua, Junaidi berharap ada bank yang fokus dengan industri properti ini. Sejauh ini, belum ada bank yang fokus pada hal tersebut. “Kami ingin ada bank yang fokus pada industri properti ini. Kami ingin agar bank yang fokus pada KPR rumah subsidi dipertahankan. Bagaimana industri properti ini bisa jalan kalau tak ada bank yang fokus,” papar Junaidi. Pada kesempatan itu, Junaidi mengundang LaNyalla untuk dapat hadir pada Rakernas APERSI di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 2022. “Jadi, hal-hal tersebut kami harapkan dapat diperjuangkan oleh DPD RI. Pun halnya dengan Rakernas, kami berharap Pak LaNyalla dapat hadir secara langsung,” harap Junaidi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sependapat jika harus ada bank yang fokus pada KPR rumah subsidi untuk rakyat. “Memang harus ada bank yang fokus. Bagaimana industri ini bisa berkembang kalau tak ada bank yang fokus di situ,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan APERSI dalam pertemuan yang lebih khusus dengan stakeholder terkait. “Kita akan sampaikan ke Kementerian PUPR. Nanti kita akan panggil Menteri PUPR dan akan kita pertemukan dengan APERSI dalam pertemuan khusus,” ujar LaNyalla. LaNyalla tak menampik jika banyak peraturan yang terkait, namun realisasinya di lapangan saling bertentangan satu sama lain. “Maka, perlu penyesuaian agar kendala-kendala tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya. Tenaga kerja kita tak terancam pengangguran, rakyat pun bisa mengakses perumahan murah dan pengusaha juga bisa terus berkembang. Semua saling diuntungkan,” katanya. (Ida/LC)
Pemakaman Kenegaraan untuk Abe Akan Dilakukan pada 27 September
Tokyo, FNN - Jepang merencanakan pemakaman kenegaraan pada 27 September 2022 untuk mantan perdana menteri Shinzo Abe yang ditembak mati ketika sedang berkampanye, kata seorang pejabat pemerintah dan sumber terkemuka partai yang berkuasa pada Rabu.Keputusan resmi akan dibuat saat rapat kabinet pada Jumat (22/7).Acara itu akan diselenggarakan di Nippon Budokan, sebuah arena yang awalnya dibangun untuk Olimpiade Tokyo 1964, yang sejak itu menjadi tempat populer untuk acara olahraga dan konser. Nippon Budokan juga dipakai sebagai lokasi upacara peringatan bagi korban Perang Dunia Kedua yang diadakan setiap tahun pada 15 Agustus.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pekan lalu bahwa Abe, yang wafat pada usia 67 tahun, akan diberi upacara pemakaman kenegaraan sebagai penghargaan bagi dirinya karena menjabat perdana menteri terlama di Jepang serta kontribusinya untuk Jepang dan dunia.Pemakaman kenegaraan terakhir untuk mantan perdana menteri, yang biaya upacaranya ditanggung secara penuh oleh pemerintah, diadakan pada 1967 bagi mantan perdana menteri Shigeru Yoshida.Biaya untuk pemakaman perdana menteri belakangan ini setengahnya ditanggung oleh negara dan setengahnya lagi oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.Masalah soal biaya pemakaman telah memicu perdebatan di seluruh Jepang. Oposisi menyatakan keberatan dengan penggunaan uang pajak, sementara yang lain mengatakan LDP memanfaatkan kematian Abe secara politis.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada akhir pekan oleh stasiun penyiaran publik NHK menemukan 49 persen responden mendukung gagasan tersebut dan 38 persen menentang.Responden berusia 18-39 tahun merupakan kalangan yang paling banyak mendukung dengan 61 persen, sedangkan mereka yang berusia 60-an tahun merupakan yang paling banyak menentang, yaitu sebesar 51 persen. (Ida/ANTARA/Reuters)
Terkait Kasus Brigadir J, Pengamat Menyarankan Pendekatan SCI
Jakarta, FNN - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan Polri menggunakan pendekatan instrumen Scientific Crime Investigation (SCI) dalam mengungkap kasus penembakan Brigadir J oleh Bharada E.“Saya menyarankan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI),” ujar Emrus Sihombing saat dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu.Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) ini mengusulkan tim SCI terdiri atas para doktor kriminologi, ilmu kepolisian, komunikolog, sosiolog, antropolog, ilmu hukum, dan psikologi.Di sisi lain, akademisi UPH ini mengapresiasi langkah Kapolri yang telah menonaktifkan sementara Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri.Penonaktifan Sambo, di mata Emrus, berdampak baik demi transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas penanganan perkara.“Ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri tetap mengedepankan tindakan \'presisi\',” ucapnya.Menyoal asumsi liar di publik terkait penonaktifan Ferdy Sambo, Emrus berpandangan hal itu tergantung dari pendekatan yang digunakan.“Kalau pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan kuantitatif, maka memang fenomena satu dengan yang lain seolah berdiri sendiri atau parsial. Akan tetapi, kalau pendekatan kualitatif, setiap fenomena tidak lepas dari fenomena lain, saling terkait satu dengan yang lain,” kata Emrus.Oleh karena itu, Emrus kembali menekankan penonaktifan sementara merupakan keputusan yang bijaksana, agar yang bersangkutan bisa fokus mendalami dan memahami peristiwa tersebut.Ia mengajak masyarakat untuk menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian, namun masyarakat juga diharapkan memberikan masukan berupa fakta data serta argumentasi hukum kuat.“Tidak ada salahnya data dan fakta itu disampaikan saja kepada pihak kepolisian sehingga secara terang benderang nanti ketika terjadi gelar perkara. Saya berkeyakinan penuh bahwa Polri pasti akan menangani secara serius profesional, objektif, dan \'presisi\',” kata Emrus. (Ida/ANTARA)