ALL CATEGORY
Queen of Sheba Tidak Ada dalam Sejarah Kita
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PALING sedikit ahli Purbakala XV M Italia Giovanni dan Thomas Raffles Inggris yang berpendapat bahwa Queen of Sheba, atau Ratu Saba dari Ethiopia, pada II M ke Indonesia. Sheba ke Sipirok dulu. Batang Sipirok mengandung deposit emas. Jejak Ratu Saba di Tapanuli pada toponim kelurahan di Tapanuli Utara yang umumnya nama-nama di situ mengandung imbuhan Saba. Di Jambi dan Sumbar terdapat toponim Muara atau Muaro Saba. Nomenclatur Perdana Menteri Pagaruyung Datu Perpatih nan Saba-tang. Ada pula legenda Minang Saba\'i nan Aluih. Di Sumatera bagian Selatan jejak Saba ada pada makam Sabo Kingking, pengikut Saba. Dan dua prasasti Kedukan Bukit dan Koto Kapur. Kedua prasasti tak terkait power system, tapi tentang kejadian semesta alam, itu Kedukan Bukit, dan hablum minanaas, relasi antar manusia, itu Koto Kapur. Bedakan Ratu Saba dengan Ratu Balkis kerajaan Saba abad VII SM. Seandainya perjalanan Giovanni abad XV M di Jawa tak berakhir sampai Cirebon dan dia ke selatan, tentu dia akan jumpai jejak Sheba di Cipari, Kuningan. Situs Cipari berupa taman pelbagai bangsa. Bangunan Peru a.l paquita uchicus Incanan. Makam wanita. Sebuah batu besar di ketinggian berhias relief, seperti foto di atas. Tekstur relief itu Queen of Sheba bertopi. Di hari tuanya Sheba bertopi. Ini semua tak tercatat dalam sejarah Indonesia. Kya aaph jantehe? Tahukah anda bahwa orientasi kajian sejarah Indonesia harus India. Hatta Islam mereka bilang dari Gujarat India. Padahal komunitas India non muslim pertama masuk Indonesia di Medan Deli baru tahun 1873 M. Sedangkan muslimin India, orang Koja, di sini sejak abad XI M. Yeh patlul ka Hindustani, Firbidil ke Andunisi Sepatuku dari India, tapi aku orang Indonesia. (RSaidi)
Politisi Telepon Koin
Akibat kekuatan koin seringkali, pemimpin negara ini diasosiasikan ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara (oligarki). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TELEPON umum koin adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayarannya. Lama pembicaran yang tersedia bagi pengguna tergantung pada nominal koin yang dimasukkan. Perintah telepon koin sangat efektif bicara terbatas dengan instruksi singkat dan jelas dampak dan akibatnya bisa bermacam macam, dari tingkah laku para pionir yang menerima pesan dan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dengan pengawasan yang sangat ketat. Pengamat politik Dr. Mulyadi Opu Andi Tadampali pada tahun 2017 telah memperkenalkan Teori Oligarki kembar tiga: Oligarki Politik (Badut politik), Oligarki Ekonomi (Bandar politik), dan Oligarki Sosial (Bandit politik). Teori ini telah melahirkan politisi bahkan intelektual telpon koin, yaitu politisi atau intelektual sejenis bandit politik, belakangnya oligarki politik dan oligarki ekonomi dengan target jangka pendek guna meruntuhkan institusi penjelmaan politik rakyat indonesia. Andi Tadampuli menjelaskan lebih lanjut bahwa target jangka panjang oligarki ingin: (1) kuasai presiden Indonesia dengan cara menghilangkan kata asli; (2) kuasai ekonomi Indonesia dengan cara adu kuat usaha pribumi dengan usaha konglo taipan melalui demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan versus ekonomi kapitalisme; dan (3) kuasai politik Indonesia dengan cara kuasai politisinya melalui gabungan partai alias \"kolisi kumpul kebo\". Politisi telepon koin saat ini bersenyawa dengan kaum intelektual. Telepon koin itu memiliki sifat enjoy life (kekinian) yang menyimpang dari kepribadiannya, yang semestinya memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan – justru hanya berperan sebagai pembenar penguasa. ( Edward Said, 1996 ) Remote politik oligarki selalu mulus ketika memesan UU dan berbagai macam kebijakan yang harus dilakukan oleh pelaksana teknis atau seringkali disebut sebagai rezim boneka itu terbaca dengan sangat jelas. Semua berjalan dengan pesanan telepon koin yang diterima atau dengan tekanan resiko hutang koin yang telah diterimanya. Bung Hatta Taliwang (aktivis pergerakan 98) dengan nada jengkel mengatakan bahwa para dalang telah berhasil menyeret sebagian besar dari kita ke dalam pembahasan yang akan membuat kita to be or not to be terbawa arus sistem sekarang yang akan membawa kita suka atau tidak suka, harus menerima hasil kompromi para oligarki dan lagi-lagi kita akan dipimpin “boneka” baru. Kekuatan koin benar-benar telah membuat petinggi negara kesurupan, In the struggle, I\'m selling my self more often than not on the highest bidder purely for thrill and money (Dalam berjuang, saya lebih sering menjual diri saya pada penawar tertinggi semata-mata untuk kesenangan dan uang), membabi buta tidak peduli akibat/dampak kebijakannya akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Akibat perilaku politisi telepon koin, Ir. Prihandoyo Kuswanto (Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila) mengatakan bahwa: bangsa ini telah terhipnotis dengan berbagai cara sehingga tidak sadar, bahwa negara ini sudah tidak lagi negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, negara yang didasarkan Pancasila telah dibuat oleh pendiri negeri ini sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Akibat kekuatan koin seringkali, pemimpin negara ini diasosiasikan ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara (oligarki). Semua berperan seperti jongos politik. Wajar Prof Daniel M Rosyid berpesan stop menjadi jongos ekonomi dan politik. Karena oligarki sungguh riil sebagai pengendali politik dan ekonomi negara ini dengan kekuatan koin yang sangat besar dan pergerakan sangat taktis dengan kekuatan telepon koinnya. (*)
Anies Undang Tukang Bakso Kaya: Blunder-Blunder Megawati!
Jakarta, FNN – Gara-gara tukang bakso, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini jadi uring-uringan, baper dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasto mempertanyakan, sebagai gubernur DKI Jakarta hampir lima tahun ini Anies ke mana saja kok baru sekarang mengundang tukang bakso. “Seingat saya, Pak Anies jadi gubernur itu sudah sejak tahun 2017 kenapa baru sekarang bertemu tukang bakso?” tanya Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu, 25 Juni 2022. “Ya, itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu rakyat kecil,” tambah Hasto. Statement Hasto ini dikutip dari CNN Indonesia edisi Ahad siang pada 26 Juni 2022 sikap Hasto yang baper dengan aktivitas Anies yang mengundang tukang bakso itu mau gak mau membuat media kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati yang dianggap melecehkan profesi tukang bakso. Gara-gara pernyataan Megawati saat membuka Rakernas PDIP bahwa dia tak mau punya menantu tukang bakso itu, PDIP dan tentu saja Ibu Megawati yang mengucapkannya itu jadi bulan-bulanan di media sosial. “Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ketidaknyamanan hubungan PDIP dengan tukang bakso ini, mari kita cek dulu ya mengapa Hasto kok jadi baper dengan Anies Baswedan,” jelas wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (28/6/2022) Sebuah situasi yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat belakangan ini kan ada upaya menjodoh-jodohkan Anis dengan Puan Maharani pada pilpres 2024 yang jadi Mak Comblang itu juga bukan orang main-main. Menurut Hersu, panggilan karib Hersubeno Arief, yang pertama mengusulkan adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar, dan yang terbaru ini diperkuat lagi oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh bahkan mengaku, dia sudah menyodorkan nama Anies kepada Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Puan. “Ini perkembangan yang menarik karena selama ini kan disebut-sebut Pak Jokowi akan mencalonkan Ganjar Pranowo, dan sebelumnya Nasdem juga sudah pernah menyodorkan Ganjar berpasangan dengan Anies,” ujarnya. Tapi, sekarang yang terbaru, justru Anies dipasangkan dengan Puan. “Saya mencoba menelusuri beritanya kapan sih peristiwanya Anies Baswedan ini mengundang tukang bakso,” ungkap Hersu. Rupanya itu terjadi Jum’at malam atau sehari setelah penutupan Rakernas PDIP itu Gubernur Anies Baswedan mengundang sejumlah pelaksana dari gelaran Formula E itu mulai dari Jakpro, panitia penyelenggara dan sponsor serta mendukung program lainnya, termasuk di dalamnya adalah UMKM ya mereka-mereka ini akan diberi pot untuk berjualan selama gelaran Formula E kemarin. Salah satu yang diundang itu adalah seorang pemilik usaha bakso Malang bernama Rully Renaldi. Ketika melakukan jumpa pers, Rully Renaldi ini berdiri di sebelah kiri Anies Baswedan dan dia dikenalkan begitu. Soalnya rupanya yang menarik perhatian media dan ditafsirkan sebagai sindiran halus kepada Megawati dan yang sangat menarik memang tidak seperti yang dikesankan oleh Megawati. Rully ini pemilik balanced juragan bakso. “Kalau saya tampilannya itu tampil perlente dengan kemeja batik lengan panjang,” katanya. Rupanya soal inilah yang membuat Hasto merasa tersindir. Kata Hersu, soal benar atau tidaknya Anies punya niat menyindir Megawati kita tentu tidak tahu tapi dalam politik simbol-simbol kecil semacam ini bisa dianggap sebagai sebuah pesan politik. “Tapi kalau kemudian Anies Baswedan mencoba menyindir Ibu Megawati apa urusannya ya? Tetapi kalau tidak menyindir, tidak punya niat menyindir Ibu Megawati kenapa mesti tukang bakso yang diperkenalkan Anies Baswedan ini. Biarlah mereka sendiri yang nanti menjelaskan,” ungkap Hersu. Tapi yang jelas soal kosakata tukang bakso ini dalam sepekan terakhir ini memang menjadi isu yang sangat sangat sensitif lagi PDIP. Seperti apa sih sebenarnya ucapan Ibu Megawati kok sampai bikin geger itu sukses membuat banyak tukang bakso baper dan apakah benar seperti yang disampaikan oleh sejumlah fungsionaris PDIP bahwa ucapan Bu Megawati itu dipelintir oleh media. Yuk kita simak lagi videonya; Makanya lebih baik betul kawin campurkan aja dah. Lo betul loh saya ini kan gado-gado, saya gado-gado lo. Bung Karno itu oh kurang apa saya selalu bilang mau tahu bapak saya, kayak apa dia tampan dan karismatik, sekarang nurun sama saya, saya cantik dan kharismatik. Jadi saya bilang, saya bilang kemarin lo di Angkatan Laut. Jadi kalau bapak saya itu ada perempuan-perempuan berpapasan dengan bapak saya, bukan bapak saya yang melirik ke perempuan-perempuan yang lirik ke bapak saya, dan sekarang terbalik laki-laki ngelirik kepada saya. Eh. Laila inilah PDIP Perjuangan. Iya iyalah kenapa nggak cari dong yang keren gitu loh, aduh kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang-orang iki ngopo to. Yoyo tapi gusti Allah maringi apamau pula tahu kok lo sy. Tapi ternyata kisah akan bilang, saya tahu ilmu genetika ada namanya, apa namanya di engineering rekayasa, rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Beliau Jawa, Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ibunya Bali. Bayangin keluarlah beliau, keren. Terus dia cari toh istri terus diambil dari Bengkulu, Sumatera, Ibu saya santai lo kayak-kayaknya lebih cantik dari saya deh. Kamu minta dibayar berapa? Loh ini bener lo serius loh, jadi sudah terbukti loh, terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya tiga. Awas lho kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Sorry jadi bayangkan tapi pokok piye, maaf tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa kan Bhinneka Tunggal Ika ya jadikan haruskan berpadu itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan tapi juga dari apa itu tadi rekayasa genetika itu loh kita cari-cari gitu. “Anda sudah menyimak sendiri ya ucapan langsung dari Ibu Megawati. Nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin. Untuk bagian tukang bakso tadi itu, untuk menantu yang tidak mau tukang bakso tadi,” ujar Hersu. Menurutnya, walaupun konteksnya sesungguhnya kalau kita lihat tadi, Ibu Megawatu itu bercanda. Tetapi ucapan tadi memang seharusnya tak muncul dalam sebuah forum resmi, apalagi di-publish melalui akun YouTube resmi PDIP dan juga beritanya viral di mana-mana, dan media banyak mengutip. Tak lama setelah video itu tersebar dan media massa ikut memberitakannya, reaksi di media sosial itu sungguh luar biasa banyak yang membuat konten-konten sindiran, bahkan serangan balasan ke Ibu Megawati yang walaupun kalau kita lihat dikemas dengan nada bercanda tetap saja bisa membuat kuping yang mendengarnya jadi panas. “Jangan malu punya suami tukang bakso, selalu menyuguhkan kehangatan, bukan kebencian mencari rezeki dengan memeras keringat, bukan mencuri uang rakyat”. “Hah belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat”. “Tukang Bakso” Hersu menyebut, sesungguhnya bukan hanya soal serangan balik dari tukang bakso itu yang dikhawatirkan. Tetapi, dampak negatif yang bisa memberi efek itu membuat efek elektabilitas PDI itu anjlok ini pasti jauh lebih serius, apalagi bagi PDIP yang selama ini mengklaim sebagai partainya wong cilik. “Isu ini bisa sangat sensitif ya, tukang bakso ini mayoritas mereka itu adalah wong ciilik. Bener sih, beberapa diantaranya yang punya sampingan bisnis itu bukan lagi wong cilik, sudah jadi juragan. Tapi mosok iya partainya wong cilik kemudian meremehkan wong cilik,” sindir Hersu. “Ini yang saya kira membuat PDIP menjadi baper karena sesungguhnya PDIP itu sudah berusaha melakukan semacam apa memperbaiki kesalahan ucapan Megawati itu dengan mengundang sejumlah tukang bakso,” lanjutnya. Mereka diundang ke sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung setelah penutupan Rapat Kerja Nasional, Kamis 23 Juni 2022. Kemudian Megawati bersama Puan, dan putranya yang lain, Prananda Prabowo, dan petinggi PDIP serta para peserta Rakernas rame-rame makan bakso. “Jadi, pesta makan bakso nih ceritanya yaa, tapi manajemen bencana secara komunikasi politik itu tampaknya tidak cukup berhasil meredam kemarahan netizen, masih saja muncul berbagai konten di medsos, jika mengamatinya,” ungkap Hersu. Dalam suasana semacam itu tiba-tiba Anies menggelar jumpa pers. Kok yang diminta mendampingi ya tukang bakso, inilah berpangkal soalnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal blunder politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu sebenarnya bukan hanya bercandaan selalu tukang bakso. “Ini sebelumnya ketika terjadi antrian minyak goreng dimana-mana itu, mama antri sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia akan tercatat ada dua orang meninggal dunia di Kalimantan Timur. Ibu Megawati melontarkan pertanyaan dan menyatakan keheranannya mengapa mama itu sampai harus antri minyak goreng? Mengapa tidak membuat makanan dengan merebus atau mengukus? “Sekarang kita lihat loh hebohnya urusan beli minyak goreng saya tuh sampai mengelus dada. Bukan urusan, masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,” kata Megawati dalam Webinar yang diselenggarakan salah satu media nasional bertajuk cegah stunting untuk generasi emas, Kamis, 17 Maret 2022. “Saya itu sampai mikir. Jadi, tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus (dan) selalu mengukus atau seperti rujak,” tuturnya. Pernyataan Megawati itu mengundang berbagai kecaman. Dia dianggap tidak sensitif dengan persoalan rakyat kecil, wong cilik yang menjadi basis massa pemilihnya memang soal antri minyak goreng ikan ke semata-mata untuk konsumsi rumah tangga untuk rebusan banyak diantaranya. Itu untuk usaha kecil menengah, termasuk tukang gorengan. Pun juga untuk warung tegal dan sebagainya, terus industri makanan kecil di rumah. Itu juga semua banyak menggunakan minyak goreng. “Jadi, mereka mau nggak mau antri. Kalau cuma direbus saja dia ditinggalkan para pedagangnya misalnya jualan tempe rebus, tahu rebus kita saya nggak bisa membayangkan itu atau bakwan rebus,” sindir Hersu. Untuk menetralisir kritik dan menjelaskan maksud ucapannya itu, Megawati kemudian di DPP PDIP pada 28 Maret membuat acara demo memasak tanpa menggoreng. Selang sebulan lebih setelah kehebohan soal rebus-merebus itu mereda, Megawati kembali membuat pernyataan yang menghebohkan soal minyak goreng. Dan kali ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketum PDIP. Tetapi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Karena kita tahu selain Ketua Dewan Pengarah BPIP itu, Megawati juga ex-officio BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). “Ini rupanya yang diamati Ibu Megawati,” ujar Hersu. “Ini menjelang harga barang kemarin ya, saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya PPKM ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Padahal di sisi lain bingung, mereka antri minyak goreng,” ujar Megawati dalam acara Kick Off pembentukan berita yang ditayangkan secara virtual, Rabu, 20 April 2022. Dalam pernyataan Megawati, fenomena ibu-ibu ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Ia pun menilai bahwa peran badan riset dan inovasi daerah ini menjadi penting untuk memotret fenomena-fenomena sejenis di daerah. “Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu menjadi lebih terukur, ini harus diriset mengapa apakah benar kita jatuh ke arah depresi,” ujar Megawati. Soal ini juga lagi-lagi mengundang kecaman di berbagai media massa, apalagi media sosial itu sangat-sangat berisik. (mth/sws)
Tegas! Majelis Hakim Perintahkan Panggil Paksa Saksi Pelapor
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam sidang lanjutan \'Jin Buang Anak\' pada Selasa (28/6), kembali mengingatkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan kembali Bintang Wahyu Saputra selaku Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI). Bintang adalah saksi pelapor mewakili SEMMI melaporkan Edy Mulyadi karena dianggap melakukan tindakan diskriminatif yang bisa mengarah memecah persatuan. Dalam sidangnya sebagai saksi pelapor, Selasa (21/6), hakim meminta ketum SEMMI untuk menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) organisasi kepada hakim setelah menyebut AD/ART yang ada di dalam website SEMMI tidak valid AD/ART merupakan pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Anggota organisasi akan terikat dalam organisasi-organisasi dengan AD/ART. Di dalamnya berisi aturan yang memberikan pedoman atau prosedur dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD / ART agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Namun, sampai persidangan yang mendatangkan saksi keenam hari ini, Selasa (28/6), AD/ART SEMMI belum diterima oleh hakim. “Tolong diingatkan kembali ya pak, untuk AD/ART SEMMI sampai hari ini belum kami terima, kalau saudara Bintang sudah dihubungi satu kali tetapi tidak ada jawaban, kedua kali begitu juga, maka berikutnya tolong dipanggil paksa saja,” perintah hakim. (Lia)
Syahganda Nainggolan: Koalisi Rakyat Untuk Perubahan Harus Melawan Neokolonialisme
Palembang, FNN - Berkurangnya angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi 12,79% pada 2020 ke 2021, menunjukkan kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan menyejahterakan rakyat, ironisnya ini terjadi ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia. Sebanyak puluhan triliun rupiah produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit dan migas diekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan. Sementara segelintir oligarki menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia terus, dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini. Demikian kata Syahganda Nainggolan dalam ceramahnya pada acara FGD Dewan Perwakilan Daerah RI bekejasama dengan LSM SIJARUM, di Palembang Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). \"Ini adalah bentuk kolonialisme baru, yang terjadi saat ini. Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung pada 1930,\" tambah Syahganda. Untuk itu Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan. Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan LaNyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain dengan rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold 20% untuk calon presiden ke depan. PT 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias Oligarki. Menurut Syahganda, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Itu hanya bisa diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon-calon presiden yang tidak bisa diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20%, yang bertentangan dengan UUD 1945. (mth)
Rocky Gerung Sebut People Power Alat Uji Kedaulatan Rakyat
Palembang, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, Rocky menilai people power sebagai alat uji kedaulatan rakyat. \"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya,\" kata Rocky, pada acara yang diselenggarakan oleh Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) di 101 Hotel, Palembang, Selasa (28/6/2022). Pada diskusi yang diselenggarakan secara offline dan online itu, Rocky menyitir pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, meski LaNyalla menegaskan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024, namun LaNyalla tetap akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang diserahkan kepada dirinya. \"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi,\" sebut Rocky. Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI agen perubahan dan diskursus pemikiran. Sebagai misal mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai total Rp1.500 triliun di semua pos APBN. Maka, hal itu harus kita tagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan dapat berkurang drastis. \"Presiden itu diwajibkan konstitusi dengan dua tugas. Pertama adalah memelihara orang miskin dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp1.500 triliun yang disuplai ke dalam APBN itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur,\" tutur Rocky. Rocky juga menyinggung kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi di negeri ini. Ada 1 persen kelompok orang yang menguasai setengah kekayaan di Republik ini. “Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Kita yang memilih pemimpin. Ini bukan sipil-militer, tapi yang penting adalah bagaimana value-nya. Sebab, ada sipil yang bertindak seperti militer, begitu juga sebaliknya,\" tutur Rocky. Dikatakan Rocky, ketika rakyat menghimpun diri dalam koalisi, mereka merupakan upaya untuk menghalau Indonesia dari jerat utang. \"Sekarang ini Jokowi menghadiri G-20 dan seakan-akan mendamaikan perang Rusia dan Ukraina. Nanti katanya akan ada pernyataan bersama. Mungkin Presiden Putin akan bilang, \'Anda ngurusin minyak goreng saja tidak bisa kok,\'\" tutur Rocky disambut tertawa para peserta. Menurut Rocky, nilai yang dimaksudnya di atas sebagaimana ada dalam diri Vladimir Putin, yang mana saat ini ia menjadi idola bagi generasi muda berdasarkan survei kecil-kecilan yang dilakukannya. “Saya bikin survei profil kepemimpinan dunia siapa yang disukai. Jawabannya adalah Putin. Kita melihat profil seperti Putin ada pada diri LaNyalla. Hal itu bisa dilihat dari ketegasan sikapnya. Ketenangannya ada,\" imbuh LaNyalla. Kata dia, jika disodorkan tiga nama yakni Prabowo Subianto, Andika Perkasa dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, maka pilihan rakyat kemungkinan besar akan jatuh kepada LaNyalla. Sebab, Prabowo profil militernya akan terus terkenang di benak rakyat. Pun halnya Andika Perkasa yang masih aktif menjabat. “LaNyalla ini orang sipil dan paham konstitusi. Kalau kita survei cepat dan terjadi perubahan cepat, maka kemungkinan besar terpilih. DPD RI itu yang paling paham hingga daerah. Partai itu tahunya hanya uang. Maka, kita dorong DPD RI jadi agen perubahan. Dengan begitu, poros perubahan rakyat dari Sabang sampai Merauke akan terbentuk,\" terang Rocky. Oleh karenanya, dari Palembang perubahan harus kita gelorakan perubahan arah bangsa. \"Di Palembang ini meski tadi dipaparkan tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mereka otaknya bekerja. Kenapa begitu, karena mereka makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan,\" kelakar Rocky. Saat ini, Rocky menyebut jika Indonesia tengah dalam kecemasan. Semua orang nyaris meragukan apakah usia kekuasaan sampai pada tahun 2024 secara normal. \"Pidato Megawati mengindikasikan adanya kekacauan di internal PDIP. Kalau terjadi perubahan politik, ketika Jokowi akan dilengserkan, dia bisa intervensi melalui MK,\" tutur Rocky. Oleh karenanya, Rocky menilai saat ini Indonesia butuh pemimpin sementara. Kita pun harus siap dengan keadaan darurat politik. \"Politik itu membatalkan hal yang tak mungkin. Kalau rakyat yang beri tiket untuk LaNyalla, maka bukan tak mungkin jadi Presiden. Kita berharap pemerintahan mulus hingga 2024. Tapi kalau tak mulus, kita harus mempersiapkan panitia dalam keadaan darurat,\" jelas Rocky. Sebab, kata Rocky, Indonesia mulai meninggalkan wajah demokrasi. Praktik demokrasi di negeri ini berhenti ketika Jokowi menyebut tak butuh lagi oposisi sebagai penyeimbang. Saat menyampaikan closing statement, LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rakyat membangun kesadarannya berpikirnya sebagai pemegang kedaulatan. \"Kita harus sadar bahwa kita ini rakyat. Kita adalah rakyat yang merupakan pemegang sah kedaulatan di Republik ini,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak agar rakyat jangan mudah tertipu oleh gimmick politik yang tengah didramakan oleh para petinggi partai politik yang tengah sibuk bertemu menjalin koalisi untuk suksesi nasional tahun 2024. \"Kita jangan mau diarahkan ke kanan dan ke kiri, ke sana dan ke sini, lalu kemudian membentuk badut politik untuk memimpin negeri ini,\" kata LaNyalla. (mth/*)
Perlu Perubahan untuk Hancurkan Tirani Oligarki
Palembang, FNN – Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Marauke Circle, Syahganda Nainggolan, menegaskan jika perubahan sangat diperlukan untuk menghancurkan tirani oligarki yang menyandera dan mengendalikan kekuasaan. Hal itu dikatakan Syahganda saat menjadi narasumber di acara yang diselenggarakan Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) di 101 Hotel, Palembang, Selasa (28/6/2022). Syahganda berterimakasih masih ada Lembaga Negara seperti DPD RI yang terus berjuang untuk rakyat. Sebab, setelah Indonesia merdeka, rupanya masih terjebak pada persoalan sama seperti masa kolonialisme penjajahan Belanda saat itu. Saat itu, ketika tengah diadili di dalam pengadilan kolonialisme Belanda pada tahun 1930, Soekarno dengan lantang mempertanyakan mengapa negerinya tak boleh mempunyai kebebasan sebagaimana yang dirasakan oleh Negeri Belanda. Apakah Indonesia juga tak boleh menikmati kekayaannya sendiri yang dihasilkan dari Bumi Pertiwi. “Soekarno juga bilang, mengapa kalian mengesahkan aturan untuk buruh tani kami dengan upah yang rendah,” tegas Syahganda. Rupanya, apa yang terjadi pada saat sebelum Indonesia merdeka itu kembali kita rasakan saat ini. “93 tahun kemudian, setelah Bung Karno mempertanyakan hal itu di hadapan pengadilan Belanda di Bandung, sekarang terjadi lagi. Kita tak punya demokrasi, kemakmuran untuk rakyat. Kita terus berada pada situasi kolonialisme. Kita diadu-domba,” papar Syahganda. Saat ini, tak ada sama sekali perubahan berarti seperti yang dialami Bung Karno dahulu. “Penguasa dalam konteks feodalisme hanya memikirkan kalangan dan keluarga mereka saja. Inilah problem struktural. Maka, kita butuh perubahan untuk menghancurkan tirani oligarki yang mengendalikan pemerintahan kolonial sekarang. Ini namanya post-kolonialism. Kolonial selalu menstigma rakyat itu bodoh dan mereka akan tetap berkuasa,” urai Syahganda. Bagi dia, hal inilah yang menjadi problematika Indonesia pasca-reformasi. Ada problem kemiskinan struktural. Di Pelembang misalnya di tempat yang kaya raya ini, kemiskinan hanya turun 0,19 persen dari 12,98 persen. Apa yang mau dibanggakan. Negara ini sedang mempertahankan kemiskinan rakyatnya,” tutur Syahganda. Oleh karenanya, Syahganda menilai perubahan harus segera dilakukan. Kita harus kembali kepada demokrasi Pancasila. “Maka, perlu ada poros. Poros kita gerakkan hingga ke pelosok daerah,” tegas Syahganda. Narasumber lainnya, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun menuturkan, problematika Indonesia kini adalah kemiskinan. Hal itu pula yang dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan. “Tingkat kemiskinan di Sumsel ini angkanya lebih tinggi dari nasional. Jadi, tak selamanya daerah dengan potensi besar sejalan dengan kemakmuran rakyatnya,” tutur Solehun. Parahnya, kemiskinan di Sumsel justru terjadi di daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), di mana banyak perusahaan besar yang mengeruk keuntungan. “Data ini membuktikan jika selama ini pemerintahan tak diurus dengan benar. Hal itu berdampak serius bagi daerah. Sumber daya tak linear dengan kemakmuran di daerah. Masyarakat di daerah berkepentingan jika ada Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan,” ujar Solehun. Oleh karenanya, kepentingan rakyat harus dikembalikan menjadi persoalan utama yang diurus pemerintah. “Maka rakyat harus membangun gerakan ini secara terstruktur, sistematis dan massif. Kami menunggu adanya kekuatan massif agar ada perubahan di daerah,” tutur dia. Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang, Prof Abdullah Idi, mengatakan realitas sosial harus diubah melalui kepemimpinan di level tertinggi hingga yang terendah. “Tingkat kejelasan demokrasi kita masih samar. Kita harus mulai berpikir secara massif untuk masyarakat. Kalau mental kita sportif, kita tak akan mengorbankan nasib rakyat,” tutur Abdullah. Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto menambahkan, dalam teori dan praktik, kekuasaan tak boleh tanpa batas. Namun praktik yang terjadi saat ini, oligarki begitu kuat mencengkram kekuasaan. “Zaman Soeharto, Orde Baru yang mengontrol oligarki. Tapi sekarang, oligarki yang justru mengontrol kekuasaan. Saya sebagai pelaku sejarah Reformasi 98 sangat menyayangkan hal itu,” tutur dia. Andrianto sependapat dengan pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bahwa untuk membenahi problematika rakyat dan memutus kontrol oligarki harus dimulai dari hulu, bukan di hilir. “Hulunya, yaitu Reformasi yang gagal yang menghasilkan empat kali amandemen konstitusi, itu yang harus dibenahi,” tutur Andrianto. Sebab, hingga hari ini kita tak pernah bisa menghasilkan pemimpin berkualitas oleh karena dibatasi Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Oleh karenanya, harus ada perubahan mendasar untuk membangun pemerintahan yang diistilahkannya dengan strong government. “Harus ada perubahan fundamental. Nah, Pak LaNyalla ini bisa mewakili strong governmnent yang saya sebut tadi itu,” katanya. Pada kesempatan itu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aspirasi KAMI yang tertuang dalam surat bernomor 23/VI/2022 itu meminta agar memproses dan mengawal aspirasi untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presidium KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan memaparkan alasan mendesak pemakzulan Jokowi. Katanya, telah banyak perbuatan melanggar UU yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. “Di antaranya menerbitkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945,” kata Syafril. Sebagai contoh, Syafril menyebut PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, Kartu Prakerja, Pendirian LPI (Lembaga Pengelola Investasi), UU KPK yang melanggar independensi KPK, Bank Indonesia membeli SUN di pasar primer berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU BI), UU IKN, Penentuan Anggaran Proyek Kereta Cepat dengan memakai APBN tanpa prosedur anggaran secara benar serta proyek-proyek tol BUMN yang membengkak tanpa ada audit investigasi. Dari kajian tersebut, Syafril menyebut KAMI Lintas Provinsi berpendapat bahwa Presiden Jokowi diduga terbukti telah melanggar hukum secara berat. Untuk hal tersebut berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden bisa diberhentikan/dimakzulkan oleh MPR. “Karena DPD-RI adalah Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan DPR-RI dan merupakan bagian dari MPR-RI. Kami menyampaikan aspirasi kepada DPD-RI melalui Ketua DPD, untuk memproses dan mendalami serta mengawal aspirasi yang kami himpun dari denyut nadi berbagai kalangan masyarakat di daerah,” tutur Syafril. LaNyalla sendiri menerima aspirasi tersebut dan akan meneruskannya melalui Sidang Paripurna DPD RI, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI sesuai konstitusi. “Saya akan sampaikan aspirasi ini. Namun perlu saya tegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, maka saya berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai. Namun, saya tak bisa membendung aspirasi rakyat yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Itu di luar tugas kami,” kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Hadir pula Ketua Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute), Khalifah Alam dan sejumlah akademisi, tokoh dan aktivis lintas elemen dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang. Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pengamat Politik Rocky Gerung, Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang Prof Abdullah Idi, Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Marauke Circle Syahganda Nainggolan, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun. (Ida/Lanyalla Center)
MUI Akan Siapkan Fatwa Soal Penggunaan Ganja untuk Medis
Jakarta, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.\"MUI ada putusan bahwa memang ganja dilarang dalam arti membuat masalah, dalam Alquran dilarang, masalah kesehatan itu sebagai pengecualian, MUI harus membuat fatwanya, fatwa baru pembolehannya,\" kata Wakil Presiden Ma\'ruf Amin di kantor MUI Jakarta, Selasa.Wapres Ma\'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI menghadiri Rapat Dewan Pimpinan MUI pada Selasa pagi.\"Artinya ada kriteria, saya kira MUI akan segera mengeluarkan fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR,\" tambah Ma\'ruf.Fatwa tersebut, menurut Ma\'ruf, penting agar jangan sampai penggunaan ganja untuk alasan medis malah mendatangkan lebih banyak masalah.\"Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan, ada berbagai klasifikasi. Saya kira ganja itu ada varietasnya, nanti supaya MUI membuat fatwa berkaitan dengan varietas-varietas ganja itu,\" ungkap Ma\'ruf.Sebelumnya ramai dibicarakan seorang ibu bernama Santi Warastuti asal Sleman, Yogyakarta, beserta anaknya Pika yang mengidap \"cerebral palsy\" atau gangguan yang memengaruhi kemampuan koordinasi tubuh seseorang, melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Car Free Day (CFD), Minggu (26/6).Santi berjalan dengan memegang papan putih dengan tulisan besar \"Tolong Anakku Butuh Ganja Medis\".Santi juga membawa sebuah surat yang ditujukan kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar segera memutuskan gugatan uji materi terhadap UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ia mohonkan sejak dua tahun lalu.Uji materi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu dilayangkan Santi ke MK bersama dua orang ibu lain pada November 2020. Ketiganya mempersoalkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.Pasal ini dianggap merugikan hak konstitusional pemohon karena menghalangi mereka untuk mendapatkan pengobatan bagi sang buah hati. Ketiganya ingin MK melegalkan penggunaan narkotika golongan I untuk pengobatan.Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian mengatakan pihaknya akan membuat kajian legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Dasco menyebut belum ada kajian soal penggunaan ganja medis di Indonesia.Sementara anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan akan melakukan kajian dengan mendengarkan pendapat para dokter dan farmakolog terkait legalisasi ganja untuk kepentingan medis. (Ida/ANTARA)
Pemkot Panggil Pengelola Holywings di Bandung Terkait Miras SARA
Bandung, FNN - Pemerintah Kota Bandung memanggil pengelola kafe dan klub malam Holywings yang ada di Bandung terkait penjualan minuman keras yang dipromosikan dengan menyinggung SARA.Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan, sebelumnya polisi juga telah menyita dua jenis miras diduga ilegal itu sehingga mereka pun bakal mengonfirmasi terkait izin penjualan miras itu. \"Oleh pemerintah kota dan oleh aparat kami akan lakukan pemanggilan hari ini,\" kata dia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa.Adapun Holywings memiliki dua gerai yang berlokasi di Bandung, yaitu di komplek pusat perbelanjaan 23 Paskal Shopping Center dan di Jalan Karangsari.Selain menanyakan soal izin penjualan miras, dia juga bakal mengonfirmasi terkait promosi penjualan miras ilegal itu yang diduga menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).Menurut dia, mereka pun belum mengambil tindakan lebih jauh seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun izin 12 gerai Holywings di Jakarta kini telah dicabut karena kisruh dugaan SARA itu.Pasalnya perizinan dan unsur SARA, menurut dia, merupakan hal berbeda karena SARA berpotensi masuk ke ranah pidana, sedangkan perizinan belum tentu merupakan pidana. \"Tergantung evaluasi hari ini, kan baru hari ini (dipanggil), karena kan tadi harus dibedakan izin dan SARA-nya,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Delapan Bupati Sepakati Ibu Kota Provinsi Papua Tengah
Jayapura, FNN - Anggota DPR RI Komarudin Watubun meminta delapan bupati yang nantinya masuk dalam Provinsi Papua Tengah agar duduk bersama dan menyepakati daerah yang akan menjadi ibu kota provinsi. \"Silakan duduk dan sepakati bersama di mana ibu kota provinsi dan jangan sembunyi dibalik rakyat karena sebagai pemimpin, maka para bupati harus tegas dan tidak mementingkan ego pribadi,\" katanya, di Papua, Selasa.. Ia meminta para bupati jangan selalu bersembunyi dibalik masyarakat karena para bupati telah dipilih menjadi wakil mereka di pemerintahan. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua itu mengaku dari delapan daerah yang masuk di Provinsi Papua Tengah, dua di antaranya ingin ibu kota di Timika, yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak, sedangkan kabupaten yang meminta Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Nabire, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai. \"Silakan duduk dan putuskan karena Komisi II DPR RI akan mendukung apa keputusan tersebut, \" kata Komarudin. Selain masalah Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, kata dia, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua diwarnai dengan penolakan Kabupaten Pegunungan Bintang masuk ke Provinsi Pegunungan Tengah Papua. \"Memang benar, Kabupaten Pegunungan Bintang menolak bergabung dengan Provinsi Pegunungan Tengah Papua dan tetap berada di provinsi induk, yakni Papua,\" katanya. Alasan yang diungkapkan Pegunungan Bintang, papar dia, karena lebih dekat ke wilayah Papua dibanding ke Pegunungan Tengah. Padahal, tambahnya, salah satu tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah. Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menyatakan dukungannya bila Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Nabire dengan beberapa alasan. Selain merupakan kabupaten induk, ujar Tabuni, Nabire lebih dekat dibanding ke Timika dan sudah ada Jalan Trans Papua poros jalan Nabire-Enarotali (Kabupaten.Paniai) yang melintasi Kabupaten Dogiyai dan Deiyai.(Ida/ANTARA)
POPULER
