ALL CATEGORY
Golok Wa Item
Oleh Ridwan Saidi Budayawan KETIKA beberapa tahun lalu saya ke Mesium Sumedang, guide memperlihatkan golok mas dan sarungnya yang ia katakan dari Jakarta. Ini diserahkan Ali Sadikin pada pihak meseum. Setelah purna tugas sebagai Syahbandar sekitar tahun 1540-1550 Wa Item menetap di Sumedang. Ketika wafat properti pribadi dihibahkan pada kerajaan Sumedang. Ali Sadikin yang terakhir menjaga golok Wa Item . Tanda tangan Wa Item dalam perjanjiaan dengan Portugis 23/1/1521 dalan aksara Arab waw untuk Wa. Nama Wa Item melegenda. Kali pembatas Majakatera dengan Sunda Kalapa adalah Kali Item merujuk Wa Item. Wa Item pengasas aliran silat Syahbandar. Berbeda dengan umum golok dan sarungnya yang dimiliki Wa Item terbuat dari mas. Panjang golok , gagang dan batang, 65-70 cm. Item bukan hitam tapi jago. Jago resapan dari Brazil yang berarti main. Wa Item membentuk pertahanan Sunda Kalapa yang disebut penyaringan bukan penjaringan. Dari koleksi lithografi saya penyaringan bersenjata tajam dan hewan buas seperti macan dan buaya. Jakarta tak pernah dikuasai pasukan asing atau kesultanan mana pun seperti kata dongeng-dongeng yang bersipongang di jagat Jakarta . Percobaan serangan Pate Hila di Pasar Pisang digagalkan. Pate dalam luka melarikan diri. Versi babad Cirebon Pate balik dari négri Betawi sakit lalu tewas. Wafatnya Wa Item antara 1542-1550 di Wanayasa tempat almarhum mengajar silat aliran Syahbandar. Ia dimakam di Wanayasa, Purwakarta. Perguruan silatnya masih berfungsi sampai kini. (RSaidi)
Hadi Angkat Bicara Soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita Satgas BLBI
Jakarta, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto angkat bicara terkait 300 sertifikat redistribusi tanah yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, mengatakan objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah. “Bahkan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" kata Hadi.Namun demikian, kata dia, dengan adanya permasalahan yang berkembang maka akan dilakukan pendalaman untuk mencari penyebabnya. \"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan kepolisian,\" kata mantan Panglima TNI ini. Di samping itu, Hadi menegaskan kepada masyarakat bahwa pihaknya tengah mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul. Hadi menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. \"Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo,\" papar Hadi. Menurut Hadi, Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejauh ini telah melakukan penataan aset, salah satunya melalui proses redistribusi tanah. Redistribusi tanah sendiri dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai negara, dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu objek redistribusi tanah, yakni tanah eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir. (mth/Antara)
Jaksa Agung Tetapkan Mantan Dirut Garuda Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ES) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021.“Senin, 27 Juni 2022, kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda, kedua adalah SS (Soetikno Soedardjo) selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi,” kata Burhanuddin kepada wartawan di Lobi Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan upaya penahanan karena para tersangka sedang menjalani masa tahanan terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sudah menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani KPK,” kata Burhanuddin.Sebelumnya, penyidik telah mengumumkan tiga tersangka dalam perkara pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR72-600 oleh PT Garuda Indonesia, yakni Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda Indonesia Periode 2009-2014 Agus Wahjudo, Vice President Strategic Management Office Garuda Indonesia Periode 2011-2012 Setijo Awibowo, dan Vice President Treasury Management Garuda Indonesia Periode 2005-2012 Albert Burhan.Lebih lanjut, pada Selasa (21/6), Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan berkas ketiga tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan tahap perencanaan dan tahap evaluasi proses pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada (PPA).Dalam tahap perencanaan yang dilakukan tersangka Setijo Awibowo, tidak terdapat laporan analisis pasar, rencana rute, analisis kebutuhan pesawat, rekomendasi, dan persetujuan jajaran direksi.Para tersangka bersama Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dan Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik mengevaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan Pesawat Bombardier CRJ-1000 secara tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak akuntabel.Akibat proses pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR 72-600, yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip PPÀ, prinsip pengadaan BUMN, dan business judgment rule, mengakibatkan pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,8 triliun. (mth/Antara)
Menperin Sampaikan 4 Hambatan Utama Perkembangan IKM Otomotif
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan empat masalah utama yang menghambat perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) otomotif terutama dalam upaya menjadi bagian dari rantai pasok lebih luas.Pertama ialah pendanaan yang belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan berdasarkan pertimbangan bankability, skala atau ukuran perusahaan, dan faktor belum tersedianya produk perbankan yang tepat.“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berdiskusi dengan MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) untuk menjajaki kemungkinan adanya skema pembiayaan khususnya bagi IKM komponen otomotif,” ujarnya saat di Nagoya, Jepang, lewat keterangan resmi, Jakarta, Senin.Masalah kedua adalah kualitas dan skalabilitas produk yang dinilai perlu diselesaikan sendiri oleh para pelaku IKM.Untuk meningkatkan kualitas IKM, lanjutnya, Kemenperin memiliki banyak program seperti pendampingan pengembangan dan sertifikasi produk, implementasi teknologi 4.0, restrukturisasi mesin, layanan desain produk, pembangunan material center, serta dukungan promosi atau pameran.Pihaknya juga memiliki program pelatihan dan vokasi untuk membantu para pelaku IKM dalam hal penyediaan sumber daya manusia serta manajemen yang baik, termasuk balai-balai penyedia layanan dan bantuan terkait permesinan.Kemudian yaitu permasalahan pendampingan (mentorship) yang minim untuk membimbing IKM dalam produksi, manajemen, quality control, dan proses manufaktur lainnya.Menperin mengharapkan para pelaku IKM dapat memanfaatkan kegiatan forum bisnis dan business matching yang akan diselenggarakan pada Selasa (27/6) di Negeri Sakura guna melakukan pendalaman, menjelajahi peluang, dan membangun kerja sama dengan pelbagai perusahaan otomotif asal Jepang.Terakhir ialah masalah hubungan IKM dengan sektor otomotif di negara lain.“Persoalan ini akan dicari pemecahannya melalui forum bisnis pada hari Selasa yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan melibatkan delegasi bisnis IKM komponen otomotif yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO),” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus Gumiwang melakukan pertemuan dengan delegasi bisnis IKM komponen otomotif dan Toyota Indonesia Diaspora Group.Agenda itu bertujuan bertujuan untuk ‘belanja masalah’ yang dihadapi oleh IKM komponen otomotif, khususnya PIKKO dalam upaya menjalin kerjasama dengan industri otomotif Jepang.Menperin Agus meyakini para pelaku IKM komponen otomotif mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri otomotif mengingat peluang bagi produk komponen otomotif yang dibuat oleh IKM sangat besar dan terbuka lebar. Sehingga, diharapkan IKM di sektor itu dapat menunjukkan kapasitas dan kemampuan produksi sesuai kebutuhan industri otomotif Jepang.Menurut Menperin, IKM komponen otomotif harus proaktif menjalin hubungan yang baik dengan para pengusaha Jepang sekaligus membuktikan diri sebagai penyalur suku cadang otomotif paling kapabel dan andal di Asia.“Bisnis otomotif Jepang di negara-negara lain, khususnya di ASEAN, juga memberikan peluang bisnis yang lebih besar untuk komponen kendaraan yang murah namun berkualitas tinggi. Saya berharap para pelaku IKM komponen otomotif dapat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari supply chain autoparts mobil Jepang untuk negara-negara tersebut,” kata Agus. (mth/Antara)
KBRI Tokyo Bentuk "Indonesia House of Beans", Perkuat Ekspor Kopi
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tokyo, Kementerian Perdagangan RI dan Bank Indonesia membentuk Indonesia House of Beans untuk memfasilitasi dan meningkatkan ekspor kopi ke Jepang.\"Jepang merupakan tujuan utama ekspor kopi Indonesia selain Amerika Serikat dan Mesir. Namun, nilai ekspor kopi kita ke Jepang masih di bawah para kompetitor kita seperti Brazil, Kolombia, Vietnam, Guatemala dan Ethiopia,\" ujar Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi melalui rilis pers KBRI Tokyo, Senin.Indonesia House of Bens digagas untuk memperkuat ekosistem pendukung dan memfasilitasi ekspor dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia ke Jepang.Gagasan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara KBRI Tokyo, Bank Indonesia, Kemendag RI dan Kopi Kalyan, sebuah kedai kopi di Tokyo yang dikelola oleh anak muda Indonesia.Kedai tersebut menjadi lokasi pameran produk Indonesia House of Beans.Ekspor kopi Indonesia ke Jepang saat ini terus tumbuh, kata rilis KBRI itu.Kedai kopi lokal yang menjual kopi spesial (specialty coffee) dari Indonesia menjamur di sejumlah wilayah di Jepang.Situasi itu harus dijadikan momentum untuk mendorong pemasaran kopi dan mempromosikan Indonesia di Jepang, kata Heri.Saat ini, sedikitnya ada delapan kedai kopi di Jepang yang khusus menjual kopi Indonesia.Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo memastikan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus membantu upaya pemerintah dalam mendorong ekspor produk Indonesia ke mancanegara.“Pembentukan House of Beans ini merupakan langkah konkret yang kita lakukan bersama untuk pengadaan kopi UMKM Indonesia di Jepang yang berkualitas dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan devisa masuk bagi negara,\" kata Dody di Tokyo.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendagri Didi Sumedi mengatakan diperlukan langkah inovatif dan kolaboratif untuk terus meningkatkan ekspor Indonesia, baik secara nilai maupun volume.Ekspor kopi Indonesia pada 2021 mencapai 851,72 juta dolar AS (Rp12,61 triliun) dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Spanyol dan Malaysia. (mth/Antara)
Rusia Berikrar Akan Membalas Sanksi Jepang
London, FNN - Rusia pada Senin bersumpah untuk melakukan pembalasan atas sanksi yang diberlakukan Jepang terhadap Moskow terkait invasi Rusia ke Ukraina.Jepang bergabung dengan negara-negara Barat dalam menekan Rusia melalui paket sanksi --yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya-- dalam empat bulan sejak Rusia meluncurkan perang terhadap Ukraina.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Senin mengumumkan langkah-langkah baru yang diambil Tokyo terhadap Moskow.Di antara langkah baru itu adalah memberlakukan larangan impor emas Rusia, lebih lanjut membekukan aset, serta melarang ekspor ke individu dan perusahaan-perusahaan Rusia.Duta besar Rusia untuk Jepang mengecam langkah itu dan menyalahkan Tokyo, yang dianggapnya menghancurkan hubungan antara kedua negara.Sanksi-sanksi \"berpandangan sempit dan merugikan Jepang sendiri, terutama bagi kalangan bisnis,\" kata Dubes Rusia Mikhail Galuzin melalui pernyataan yang dimuat di laman Facebook kedutaan Rusia.\"Tentunya, peningkatan kebijakan bermusuhan seperti itu terhadap Rusia akan menjadi pertimbangan kami dalam hal pendekatan kami pada masa depan terhadap Jepang dan tidak akan dibiarkan begitu saja,\" katanya, menambahkan.Rusia sudah melancarkan pembalasan terhadap serentetan sanksi yang dikenakan Barat, termasuk dengan menerapkan larangan masuk bagi jurnalis, politisi, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. (Sof/ANTARA/Reuters)
Mendag Memberi Kuota Ekspor ke Produsen Dukung Minyak Kemasan Sederhana
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta dukungan produsen minyak goreng menyukseskan program \"Minyak Kita\" dan berjanji akan memberikan kompensasi kuota ekspor kepada produsen minyak goreng yang mendukung program minyak goreng kemasan sederhana itu.\"Sebagai kompensasi, akan diberikan kuota ekspor CPO kepada produsen sawit yang mendukung program migor kemasan sederhana ini,\" katanya saat menerima para produsen minyak goreng di Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari keterangan di Jakarta, Senin.Mendag Zulhas menyebut, dengan dibukanya keran ekspor CPO ini, maka kebutuhan produsen akan CPO akan meningkat. Hal itu diharapkan juga akan memberi dampak meningkatnya penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani sawit pemerintah.\"Kalau stok CPO di produsen tersalurkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, maka Tandan Buah Segar sawit petani akan terserap. Harga juga akan membaik,\" ujarnya.Namun, Mendag Zulhas menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap jadi yang utama. Ia juga menyebut akan ada skema yang akan mengatur hal tersebut.Mendag juga meminta produsen minyak goreng agar membeli sawit dari petani rakyat seharga minimal Rp1.600/per kg.\"Jangan sampai kondisi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) ini membuat petani sawit makin terpuruk,\" katanya.Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dalam audiensinya dengan Mendag Zulhas menyampaikan dukungan atas rencana Kementerian Perdagangan menyediakan minyak goreng rakyat kemasan sederhana yakni \"Minyak Kita\".Ketua AIMMI Adiwisoko Kasman memastikan pihaknya mendukung penuh program minyak kemasan sederhana dengan harga Rp14.000/liter tersebut.\"Rapat kali ini rasanya beda, pak menterinya senyum manis begitu. Jadi ini yang luar biasa, kita juga merasa tenang, tidak ada rasa tegang. Semua yang hadir di sini pulang pun pasti senyum, sehingga sudah pasti kami akan full power, semua akan membantu realisasi minyak goreng kemasan sederhana ini,\" ujarnya.Adiwisoko juga menyebut kebijakan yang sedang dilakukan Mendag Zulhas sudah tepat. Hanya saja, ia meminta kepastian bahwa minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000/ liter ini hanya \"Minyak Kita\".\"Kemasan sederhana ini finalnya ada yang mengatakan tanpa merk, polos. Tapi kita mesti ada satu kepastian bahwa fix hanya satu yaitu \'Minyak Kita\'. Saya sangat setuju. Dengan catatan yaitu harus SNI sesuai dengan aturan main. Saya rasa itu bagus sekali,\" tambahnya.Menurut Adiwisoko, kepastian ini penting agar tidak membuka kemungkinan pihak tidak bertanggungjawab berlaku curang dan main harga.\"Kalau branded kemasan sederhana bisa disalah gunakan. Bisa ada oknum yang naikkan harga, kalau \'Minyak Kita\' jelas, yang nakal main naikkan harga bisa ditindak,\" pungkasnya.(Sof/ANTARA)
Menperin: Rasio Kepemilikan Mobil Rendah Jadi Potensi Manufaktur RI
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut rasio kepemilikan mobil yang masih rendah di Indonesia merupakan peluang besar untuk bisa dimanfaatkan industri manufaktur, termasuk pabrikan otomotif Jepang.Dalam Indonesia-Japan Autoparts Business Forum yang digelar di Nagoya, Jepang, sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Senin, Menperin mengatakan rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia masih 99 kendaraan per 1.000 orang, padahal jumlah total penduduknya mencapai 270 juta orang.\"Berdasarkan data yang kami miliki, rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia sebesar 99 kendaraan per 1.000 orang. 99 kendaraan per 1.000 orang ini out of 270 juta orang,\" kata Menperin Agus Gumiwang.Sementara itu, lanjut dia, di Brunei Darussalam yang penduduknya hanya 2 juta orang, rasio kepemilikan kendaraan mencapai 805 kendaraan per 1.000 orang. Ada pun Malaysia, dengan sekitar 30 juta penduduk, rasio kepemilikan kendaraan mencapai 450 kendaraan per 1.000 orang.Selain itu rasio kepemilikan kendaraan di Thailand sebesar 275 kendaraan per 1.000 orang dengan total penduduknya yang hampir 70 juta orang.\"Rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia yang masih rendah itu menunjukkan potensi yang luar biasa bagi industri otomotif di Indonesia,\" kata Menperin.Sejalan dengan target untuk masuk dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diharapkan akan bisa naik sehingga akan tercipta calon pembeli kendaraan baru.\"Ketika kita bicara Indonesia sebagai 10 ekonomi terbesar dunia, artinya GDP per kapita Indonesia akan melonjak jauh lebih cepat dan lebih tinggi. Artinya juga, akan tercipta calon-calon pembeli kendaraan bermotor baik itu roda empat atau roda dua di Indonesia yang jauh lebih banyak dari negara tetangga,\" kata Menperin.Ia mengatakan Indonesia dan sektor manufakturnya memiliki kekuatan dan daya tarik serta posisi strategis untuk jadi mitra dan bagian dari rantai pasok global.Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diprediksi IMF tumbuh mencapai 6 persen pada 2023 mendatang. Sementara itu, pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal pertama 2022 sebesar 5,47 persen yoy, tumbuh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01 persen.Di sisi lain, kehadiran industri asal Jepang juga krusial karena perusahaan Jepang merupakan perusahaan pertama yang datang ke Indonesia dan mendorong tumbuhnya industrialisasi di Tanah Air.\"Semoga forum kali ini tidak hanya forum bicara saja tapi bisa terjalin hubungan antara IKM Indonesia dan produsen otomotif di Jepang,\" kata Menperin. (mth/Antara)
Gangguan di Internal PPP Merugikan Posisi di KIB
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Ahmad Rijal Ilyas menyatakan gangguan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat merugikan posisi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Pernyataan itu disampaikan terkait dugaan adanya manuver dari kelompok internal partai berlambang kabah yang belakangan ini terlihat wara-wiri menemui sejumlah tokoh politik di luar PPP maupun di luar KIB.\"Manuver yang dilakukan oleh oknum kader yang diduga \'barisan sakit hati\' terhadap Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP), tidak terlepas dari dugaan dukungan oleh kekuatan personal ataupun partai politik di luar KIB dengan tujuan besar melemahkan posisi KIB dalam kancah kontestasi Pemilu 2024,\" jelas Rijal di Jakarta, Senin.Padahal, kata dia, figur Suharso Manoarfa merupakan politisi dinilai cukup ideal. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PPP menjadi salah satu tokoh yang kemampuannya dipercaya Presiden Jokowi.Dia menegaskan adanya manuver politik yang ada di internal PPP untuk mendeligitimasi posisi Suharso Monoarfa.\"Di lain pihak KIB berkomitmen untuk menjaring tokoh internal sebagai kandidat bakal Capres 2024 mendatang,\" ujarnya.Rijal menyarankan agar semua pihak internal partai ataupun mitra koalisi KIB untuk solid dan bersama-sama memenangkan perolehan suara pada Pemilu 2024. Jangan sampai, perolehan suara tidak tercapai yang membuat penyesalan sehingga tersingkir.\"Jangan sampai apa yang dilakukan para kader di luar instruksi partai akan merusak, bahkan merugikan PPP sebagai partai Islam terbesar, serta merusak soliditas KIB yang notabene salah satu poros memainkan peranan penting pada pilpres,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Anggota DPR Mendesak Dirjen Pajak untuk Memeriksa Setoran Pajak Holywings
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa setoran pajak Holywings setelah ramai dengan strategi promosi yang kontroversial.\"Sebagai mitra kerja Dirjen Pajak di DPR RI, saya ingin menyoroti terkait setoran pajak Holywings,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Anggota Komisi XI DPR RI itu mempertanyakan apakah setoran pajak Holywings sudah sesuai aturan dengan status Holywings itu restoran atau tempat hiburan. Kalau nomor objek pajaknya adalah restoran, kenyataannya di Holywings menyediakan hiburan.\"Jangan sampai muncul kesan perlakuan istimewa terhadap Holywings dibanding dengan usaha hiburan lainnya,\" katanya.Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta itu mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa secara cermat kesesuaian antara aktivitas dan nomor objek pajaknya. Izin usaha dan praktik kegiatan di lapangan harus sesuai.\"Kalau benar ada ketidaksesuaian, ini jelas merugikan pendapatan negara,\" katanya.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet \"Holywings\" yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.Pencabutan izin oleh DPMPTSP tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra dikutip dari \"ppid.jakarta.god.id\" di Jakarta, Senin, menyebutkan sebanyak 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan agar membuat jera setiap pelanggaran.\"Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas sesuai ketentuan, menjerakan, dan mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,\" kata Benny.Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata mengaku telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP, dan Satpol PP dengan temuan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.\"Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi,\" ujar Andhika.Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol, nonalkohol, dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.Sedangkan, kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, dari hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) Golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301.\"Dari tujuh outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
POPULER
