ALL CATEGORY
Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN - Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia menumpahkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. FKHN resahan dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes. Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN. \"Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,\" katanya. Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya. \"Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,\" paparnya. Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah. \"Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,\" lanjutnya. Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata. \"Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,\" tanyanya Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah. \"Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,\" tegas dia. Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan. “Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya. Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya. \"Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,\" ujarnya. (mth/*)
Buzzer Serang Anies Usai Cabut Izin Usaha Holywings
Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak cepat dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jaringan club dan bar Holywings. Dua belas outlet Holywings yang tersebar di beberapa kawasan Jakarta dicabut, dan para petugas Satpol PP langsung bertindak melalukan penyegelan. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (29/6) menegaskan bahwa pencabutan izin dua belas outlet Holywings ini tidak ada kaitannya dengan penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu tim promosi outlet Holywings. Pencabutan izin ini dilakukan karena melanggar aturan atau Peraturah Daerah DKI Jakarta. Tujuh outlet diketahui menjual minuman beralkohol yang dapat diminum di tempat padahal izin usahanya hanya boleh menjual minuman berakohol untuk dibawa pulang. Kemudian, lima outlet lainnya lebih parah karena tidak memiliki izin untuk menjual minuman berakohol baik untuk dibawa pulang maupun diminum di tempat. “Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra, dalam keterangannya pada Senin,(27/6/22). Dua organisasi perangkat daerah itu ialah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. “Isu Holywings ini sudah bergerak menjadi bola liar yang panas, dan kemudian ditarik-tarik keranah politik, karena keputusan Pemprov DKI mencabut izin Holywings, siapa lagi yang menjadi sasaran kalau bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, padalah pencabutan ini karena pelanggaran izin usaha, bukan karena kontrovensi penistaan agama” ungkap Hersu. Momentum ini tampaknya sekarang dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik dari Anies, dan juga para bazzer yang selama ini selalu menyerang Anies, sekarang mereka mendapatkan amunisi dan momentum baru untuk menyerang. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang bermukim di Australia, Gus Nadir menyebutkan penutupan outlet Holywings dikaitkan dengan lapangan kerja pasca pandemi. Kemudian, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga dikenal sebagai bazzer langsung beraksi, Guntur Romli menyebutkan penutupan outlet Holywings atas permintaan tegas dari seorang narapidana. Kalau kita lihat narasi yang selalu digaungkan oleh PSI dan para bazzernya selalu mengkaitkan Anies dengan Font Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tetapi kalau disebut sebagai narapidana itu adalah mantan pimpinan dari FPI Habib Rizieq, jadi kemungkinan besar yang dimaksud oleh Guntur adalah Habib Rizieq yang sekarang sedang di penjara. “Jangan dianggap main-main, jangan karena kebencian terhadap seseorang, jangan karena dibayar untuk terus menggoreng isu-isu seperti ini, tapi anda tidak menyadari dampaknya yang sangat luar biasa,” tegas Hersubeno. (Lia)
Pemikiran Liberal di Indonesia Sudah Melembaga
Jakarta, FNN -- Ahli ilmu Tafsir dan Hadits, Prof. Dr. H. Daud Rasyid MA, mengungkapkan saat ini pemikiran liberal di Indonesia sudah melembaga. Sudah menjadi institusi formal dimana mata kuliah hermeneutika sudah menjadi mata kuliah formal di sejumlah jurusan tafsir hadits di perguruan tinggi Islam. “Jadi akar kekeliruan para pengagum Hermeneutika ini adalah mereka tidak meyakini bahwa Quran itu lafdzon wa maknan dari Allah. Sehingga mereka mengutak-atik makna kitab suci mereka sesuai perkembangan zaman,” jelas Daud Rasyid pada acara pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir, Rabu (29/6/2022). Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Daud Rasyid berharap dari STID Mohammad Natsir akan lahir para cendikiawan muslim dan peneliti andal. \"Jadi bukan hanya sekadar memegang ijazah, tapi siap bertarung di kancah pemikiran. Entah di jurnal, di forum diskusi atau buku ilmiah, itulah yang kita inginkan,” pungkasnya. Dalam acara itu, Daud Rasyid menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Melawan Arus Liberalisme dalam Kajian Tafsir dan Hadits”. Dia menggambarkan bagaimana liberalisme masuk dalam kajian disiplin ilmu tafsir dan hadits di Indonesia. Liberalisme, jelas Daud, masuk secara perlahan ke bidang tafsir dan hadits melalui hermeneutika. Walaupun, semerbaknya hanya di Indonesia, karena di Mesir harus berhadapan dengan para Profesor Mufasir dari Al azhar dan Darul Ulum. “Ketika Nasr Abu Zayd melontarkan hermeutika dalam tafsir, para ulama serempak menggugat, khususnya Profesor Abdushobur Syahin, sehingga Nasr Abu Zayd kabur dari Mesir ke Belanda,” ungkap Daud Rasyid. Saat itu para ulama Azhar mengajukan gugatan ke pengadilan Mesir bahwa pemikiran Nasr yang ada di buku-bukunya sudah cukup membuat dia murtad. Sehingga pengadilan Mesir waktu itu memfasakh Nasr dengan istrinya. Ini peristiwa 20 tahunan yang lalu. “Jadi pagar benteng di sana sangat kuat, khususnya di Al Azhar dan Darul Ulum Universitas Kairo,” tegas Prof Daud Rasyid. Kampus Terbaik Sementara itu Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Dr. H. Adian Husaini, M.Si atas nama pimpinan Dewan Da’wah menyampaikan selamat atas penganugerahan Prof Dr Daud Rasyid MA sebagai Guru Besar STID Mohamad Natsir. Adian berharap capaian yang diraih Prof. Daud Rasyid dapat memicu para kader dan dai muda Dewan Da’wah untuk lebih serius lagi belajar. Sehingga memiliki ilmu yang mumpuni untuk dakwah ilallah. “Kalau secara keilmuan kita sudah tidak meragukan beliau. Dari tahun 1992 beliau sudah mengkritik orientalisme dan liberalisme, dan kita tahu beliau sangat konsisten,” ungkap Adian. Penganugerahan gelar Guru Besar ini semakin memberikan semangat dan mengokohkan keyakinan bahwa STID Mohamad Natsir adalah kampus terbaik. “Karena setiap kita bercerita tentang STID kepada Syekh di Timur Tengah, mereka kagum. Sebabnya, salah satu kampus dakwah yang 100% lulusannya jadi dai ya STID ini,” tegas Adian. Rektor STID Mohammad Natsir, Dr. Dwi Budiman Assiroji mengatakan gelar profesor yang diraih dapat memperkuat dan mengembangkan atmosfer keilmuan di kampus STID. Ia juga mengatakan, belakangan ini fenomena ghazwul fikri memang mungkin agak sedikit berkurang di bangku perdebatan, atau di buku-buku. “Namun ghazwul fikri sesungguhnya tidak pernah hilang, dia hanya berpindah tempat. Sekarang berpindah ke media sosial. Karena itu kedepan diperlukan kader dai yang mampu mengimbangi serangan pemikiran ini di media sosial,” katanya. (TG)
Gambaran Bentuk Gerakan Perubahan
Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOHANN Gottfried Herder merupakan seorang filsuf berkebangsaan Jerman: “percaya bahwa kemajuan sejarah itu tercapai berkat kerjasama antara faktor eksternal dan semangat yang subyektif”. Herder juga berpendapat, “kemajuan sejarah manusia di suatu tempat dan suatu waktu akan terjadi dengan caranya sendiri-sendiri secara alami atau bisa disebut juga sejarah sebagai suatu fenomena alam”. Dalam periode pergerakan, setiap kurun waktu memiliki jiwa pada zamannya sendiri-sendiri. Gambaran situasi di alam kekuasaan Oligarki saat ini sudah sedemikian rupa membutuhkan gerakan rakyat yang benar-benar bergerak melawan situasi kebuntuan yang semua dikendalikan oligarki. Petaka yang terjadi saat ini, masyarakat bawah dan menengah yang terpantau dalam jejaring WA atau keluhan langsung yang kita tangkap itu, mereka terus mengiba, merintih dengan kalimat tolonglah kami, mohon segera… kami tetap berharap... cepatlah bertindak dan bergerak... kami meminta... atasi segera... jangan terlambat... kami sudah menyerah… Mereka pada situasi berharap-harap dan terus dalam penantian lahirnya pemimpin pergerakan yang bisa menggerakkan, menyatukan, dan juga mengkonsolidasikan kekuatan untuk bergerak, melakukan perubahan di Indonesia. Realitas yang terjadi sekarang ini belum ada kekuatan yang bisa menghadapi dan mengatasi kekuatan Oligark yang memang sangat kuat dengan kekuatan strategi dan finansialnya. Bentuk perlawanan masih sebatas artikel dan wacana di media sosial, belum ada tanda tanda terkonsolidasi. Oligarki sangat paham pergerakan masih berserak-serak sebatas ucapan, tak akan bisa muncul karena kekuatan perlawanan dan finansialnya sangatlah terbatas, bahkan sponsor yang mungkin bisa mem-backup, arus keuangan mereka sudah dalam pengawasan oligarki. Apalagi, bank-bank banyak yang dikuasai oligarki. Bahkan, beberapa bank plat merah pun sebagian sahamnya berada dalam kekuasaan Aseng. Akan lebih mudah diketahui, aliran dananya dari siapa. Jadi, kalau ada yang terlibat dalam pergerakan, oligarki bisa langsung bertindak melalui boneka binaan dan asuhannya untuk menjatuhkan siksaaan, ancaman dan bisnis mereka harus di sumbat dan dimatikan. Antar tokoh pergerakan kadang masih muncul saling menjegal satu sama lain, mengkoreksi kelemahan gaya pergerakan lainnya. Pada saat yang bersamaan yang suka mengkoreksi mereka hanya diam di tempatnya. Semestinya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bahkan, terlalu banyak para aktivis yang terkena pengakit sindrom, terus- menerus memunculkan bahwa dirinya angkatan ..77-98 – hanya membela dirinya pernah berjuang dan merasa dirinya hebat, dan merasa paling tahu melakukan gerakan, lupa situasinya sudah berubah. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo pernah menyebut ciri ciri mereka yang yang hanya meminta dan berharap serta memiliki sifat sindrom. Saat ada gerakan riil – akan terjadi – mereka tetap di tempat, pada situasi krisis dan kritis mereka akan lari dari gelanggang. Situasi saat ini butuh kebersamaan, jiwa besar, negarawan dan kesadaran situasinya tidak bisa diatasi secara parsial masing masing merasa bisa dan paling tahu. Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Harus ada kesadaran kolektif satu pejuang di depan lebih utama dari ribuan cendekia yang hanya diam di tempat dan tak bergerak. Jangan saling menjegal dan melemahkan. Satukan niat, tekad, dan semangat, untuk tumbuhnya rasa kebersamaan berjuang besama. Dalam konteks gerakan mahasiswa, penguasa telah masuk melakukan politik kampus. Pengawalan isu saat ini harus masuk birokrasi yang ketat dengan ancaman dan segala resikonya sebagai mahasiswa menimpa beberapa gerakan mahasiswa. Membelit kepentingan penguasa untuk mengendalikan gerakan mahasiswa. Memaksa mahasiswa keluar dari kodratnya sebagai melting pot moralitas. Perubahan harus diperjuangkan bukan semata hanya berharap dengan khayalan mistis yang justru akan memperparah keadaan. (*)
Membincangkan Etika Bernegara, Berbangsa, dan Beragama
Adil, jujur, benar, berani, sabar, tawakal, amanah, isiqamah adalah akhlak terpuji (mencakup etika, moral, budi pekerti, sopan santun dll) tuntunan agama. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PERBINCANGAN ini bermula dari unggahan seorang teman di grup WA tentang komentar Zulkifli Hasan kepada Prabowo Subianto. Sejumlah nama calon Presiden mulai bermunculan, termasuk Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Prabowo Subianto akan kalah jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berjalan rasional. Ada lima faktor yang akan membuat Prabowo kalah dalam Pilpres. Prabowo sudah berkali-kali maju Pilpres tetapi selalu kalah. “Kalau Pilpres rasional Pak Prabowo kalah. Kenapa? Pertama, tidak ada media yang mendukung Pak Prabowo. Kedua, pengusaha logistik tidak ada yang mendukungnya. Ketiga, operasional tidak mendukung. Keempat, ada sejarahnya. Kelima, berkali-berkali jadi calon kalah,” ujarnya saat Halal Bihalal DPD PAN Sulsel di Hotel Claro Makassar, Jumat (20/5/2022) malam. Zulhas menambahkan, hal sebaliknya jika Joko Widodo (Jokowi) kembali maju. Menurut dia, infrastruktur politik Jokowi sangat mendukung. “Untuk Pak Jokowi, TNI Polri mendukung, pengusaha mendukung, media mendukung, operasional mendukung,” ujarnya. Zulhas menyebut Koalisi Indoneia Bersatu (KIB) dibentuk agar di Pilpres nanti ada lebih dari dua pasangan calon. “Karena ini (syarat Presidential Threshold) 20 persen, supaya menghindari dua (paslon). Nanti kita coba dan dahului supaya ada tiga,” lanjut nya. Ia menyebut jika ada tiga paslon tidak terjadi perpecahan hingga tingkat dusun seperti yang terjadi pada Pilpres sebelumnya. “Kalau bisa calonnya tiga, syukur-syukur bisa lebih. Kita jangan sampai menjual/kampanye untuk pecah belah, tapi menawarkan gagasan, konsep, bagaimana Indonesia maju, swasembada pangan, bagaimana lingkungan Indonesia climate change juga tambah bagus lingkungannya, anak muda dapat kesempatan lapangan kerja yang baik.” Itulah pertimbangan PAN bergabung dengan Golkar dan PPP membangun KIB. Salah seorang teman menanggapinya demikian. “Ini gara-gara UUD Palsu 2002. Mosok, Ketum Partai menilai Ketum Partai lain di depan publik. Belum juga masa kampanye. Parah. Bgmana ...? Saya pun menimpali, Zulkifli Hasan mau bilang, “Hidupkan kembali pasal Presiden bisa 3 periode” saja kok pakai muter-muter. Tiba-tiba salah seorang kawan menulis, “Sudah berubahkah tauhid Prof. Jimly Asshidiqie?” Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie di ruang publik sebaiknya kita berbicara etika, bukan agama. Karena etika itu berlaku di ruang publik (universal), sedangkan kepercayaan-kepercayaan agama itu eksklusif, hubungan pribadi dengan sesembahan masing-masing. Ada etika hukum, politik, rekayasa, lingkungan, guru, kedokteran, arsitek dll. Agama hanya untuk ruang private dan hubungan kita dengan sesembahan. (Miky - Forum Asoterika Spiritualis). Nggak salah, Prof Jimly Asshidiqie? Teladan sempurna kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad Saw dengan Al-Quran yang hidup dengan segala sunah-sunahnya. Etika/akhlak/budi perkerti, baik personal maupun sosial, bukan justru kerdil jika diperkecil demikian? Nabi Muhammad Saw membangun Kostitusi Madinah/Traktat Kontrak Sosial Madinah, mengatur segala aspek: politik/bernegara, sosial/bermasyarakat, budaya nasional Madinah/kebangsaan Madinah, sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan Madinah, hukum yang berkeadilan, masyarakat egaliter dengan tata harmoninya, mengintegrasikan suku-suku di Madinah, mengonsolidasikan “demokrasi hikmah kebijaksanaan Madinah, membangun peradaban Madinah” dst-dst. Betapa naif jika Nabi yang berakhlak agung (khuluqin \'azim) sebagai rahmat, maitrea, cinta kasih, welas asih kepada segenap publik/alam (rahmatan lil \'alamin), maqamtingkatan yang paling tinggi (maqam mahfudz) terutama sifat rendah hati, pemurah, mengorbankan diri untuk orang lain, membalas kejahatan dengan berbuat baik, sampai menjadi rahmat bagi segenap alam semesta, jika cuma urusan yang privat berhubungan dengan Sang Pencipta. Yang jelas, kita punya nilai-nilai universal Pancasila sebagai standar dasar untuk dioperasionalkan dengan penjelasan turunannya yang berharkat bermartabat. Sahabat yang lain pun menimpali, “Sumber etika itu dari mana?” Sumber moral dari mana? Di ruang publik yang harus tegak itu etika atau moral? Dengan rujukan apa? Pejabat publik yang tidak jujur, tidak tunduk pada etika atau moral, dengan argumen apa?\" Anggota yang lain angkat bicara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutip narasi Bung Karno, “Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian: Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet. Jadi, kalau orang masih ngomong pilpres, pemilu kita membebek pada sistem Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, tidak berani mengembalikan UUD 1945 asli, artinya kita pengecut. Anggota grup yang lain pun menimpali, “Agama Islam itu ada di setiap jengkal kehidupan. Ada yang tampaknya seperti etika menurut ilmu pengetahuan, tapi Islam tetap menganggap itu agama. Kita melaksanakan etika/kebaikan, tanpa menghayatinya sebagai agama, maka kebaikan itu tidak terhubung dengan Allah swt, alias ketika kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa disadari itu sebagai agama Islam, maka sejenak saat itu kita meninggalkan Tuhan (Allah dalam kehidupan kita, kadang ada kadang tidak ada. (Na\'uzubillah min zalik). Anggota lainnya pun menulis, “Saya setuju itu: Sesungguhnya shalatku, hidup, dan matiku hanya untuk Allah SWT”. Allah Swt mendengar ucapan itu setiap kali dibaca. Tapi apakah itu sesuai dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Allah saja kerap manusia ingkar, apatah lagi kepada sesama manusia. Kita ini kebanyakan antara munafik-matre-takdir sosial buruk dst, yang \'baik-benar\' terseleksi melalui mekanisme \'pasti-imaginasi dan alam rendah (neraka-binatang-hantu-hantu setan kelaparan-hantu-hantu setan raksasa)\'. Di Indonesia formulasi kebenaran terasing dan langka, di alam pasti/mutlak. Dan memimpin mereka seperti bersamanya ke \'animal farm\' seakan menari-nari di atas ular-ular. Penulis lain menyatakan demikian. Sepengetahuan saya, agama samawi, wahyu Tuhan yang diturunkan itu untuk umat manusia, berarti untuk semua manusia, disampaikan terbuka, mengedukasi umat manusia untuk hidup yang baik di dunia dan akhirat, bukan dengan cara glenak-glenik di kamar tidur, cuma dengan istri dan anak doang. Kalau Pancasila diamalkan oleh para politisi dan pejabat politik, tak ada anasir radikalisme. Radikalisme yang diwacanakan oleh penguasa sejatinya adalah respons negatif terhadap Islam politik yang mengontrol kekuasaannya yang menyimpang. Saya sangat yakin bahwa tak akan pernah terdengar radikalisme dari mulut penguasa, andaikata kekuasaan dijalankan secara benar: berdasarkan Pancasila. “Satu idiot adalah salah satu idiot. Dua idiot adalah dua idiot. Sepuluh ribu orang idiot adalah partai politik.” - Frank Kafka. Dalam iklim \"takdir sosial yang buruk\", tapi dalam penghormatan manusia (membunuh satu orang sama membunuh seluruh manusia, menyelamatkan satu orang sama menyelamatkan seluruh manusia) seperti Selandia Baru, Luxemburg, Jepang, Kanada, Inggris, Turki, Chechnya, Iran, negara-negara Skandinavia dkk, semuanya \'indah & islami\', betapa kejamnya \'kuasa kerajaan kegelapan\' betapa indahnya \'iluminasi cahaya\'. Saya pun menutup perbincangan demikian. Di ruang publik maupun di ruang privat muslim senantiasa menggunakan dan menjalankan tuntunan agama. Berketuhanan Yang Maha Esa itu beragama. Berkemanusiaan yang adil dan beradab itu niscaya sesuai dengan tuntunan Tuhan Allah YME, bepersatuan Indonesia dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan/mengikuti kehendak Tuhan Allah swt, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dikehendaki Allah swt Tuhan Yang Maha Esa. Adil, jujur, benar, berani, sabar, tawakal, amanah, isiqamah adalah akhlak terpuji (mencakup etika, moral, budi pekerti, sopan santun dll) tuntunan agama. “Pengalaman beragama adalah keseluruhan pengalaman hidup setiap orang beragama”. Begitu kata filosof Pakistan Dr. Mohammad Iqbal. (*)
Anies Mengusung Politik Akhlak, Bukan Politik Identitas
Kesadaran dan keinsyafan itu, bukan hanya membuat Anies mampu berdiri tegak pada rasionalitas, moralitas dan spiritualitasnya semata. Lebih dari itu, Anies berhasil menghadirkan Tuhan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan keseharian hidupnya. Nilai-nilai religi begitu kental menghiasi kejujuran, bersikap adil dan sebisanya mengangkat harkat hidup rakyat yang dhoif dan fakir. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI APA yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies Baswedan yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik akhlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan seorang pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis, dan fundamentalis, hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan isu, intrik, dan fitnah, tak pernah jeda dan membabi-buta ditujukan kepada Anies. Tak kurang mulai dari individu sampai organisasi berlomba-lomba ingin menjatuhkan Anies dengan cara-cara yang tak bermartabat. Sebut saja lakon tetap para buzzer cekak logika spesial recehan, seperti Ade Armando, Ferdinan Hutahaean, Denny Siregar, Eko Kuntadhi, Husin Shihab dan manusia sejenis lainnya. Tak ketinggalan yang paling menonjol dan getol dari Partai Solideritas Indonesia (PSI), yang program utamanya hanya mendiskredikan Anies. Baik para buzzer maupun PSI, keduanya cenderung merupakan pemain bayaran yang mendapatkan uang dan jabatan sebagai kompensasi atas kerja-kerja men-downgreed Anies. Anies sendiri bergeming, menghadapi badai stereotif, baik berupa narasi maupun manuver kekuasaan politik yang menyerangnya. Anies lebih memilih menghadapi semua itu dengan sikap tenang, penuh senyuman dan tidak meninggalkan sedikitpun adab dan sopan santun. Kesabaran, keuletan, fokus pada pekerjaan dan tanggungjawabnya sebagai gubernur Jakarta, selalu menjadi jawaban Anies terhadap pandangan \"under estimate\", pola agitasi dan propaganda serta semua sikap-sikap merendahkan yang mengarah kepada dirinya. Sikap rendah hati dan ketulusan Anies sebagai pemimpin membuahkan kinerja dan prestasi yang membanggakan bukan hanya bagi warga Jakarta, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja, fakta dan realitas keberhasilan Anies membuat para buzzer, partai sempit iman, dan kaum kesadaran pendek serta tipis akal, semakin kejang-kejang menampilkan kesetanan pada jiwa raganya. Mungkin saja fenomena itu menjadi pelajaran dan hikmah tersendiri bagi Anies khususnya dan para pemimpin lain pada umumnya. Sebagai manusia hendaknya jangan melakukan intervensi apalagi sampai mengambil alih peran Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya setiap jodoh, maut dan rezeki itu ranahnya Illahi, di luar itu manusia boleh saja berkreasi dan melakukan improvisasi. Jangan sampai memaksakan diri dan memaksakan kehendak pada orang lain. Tugasnya manusia yaitu tetap bertahan sekuat daya menjadi manusia, jangan merubah dirinya karena kepentingan apapun termasuk menjadi tidak manusiawi. Pentingnya memahami kekuasaan yang sejati dan hakiki itu hanya milik Allah Yang Maha Besar. Anies sepertinya menyadari, tanpa jabatan apapun, sesungguhnya ia telah menjadi pemimpin. Setidaknya pemimpin bagi dirinya, bagi keluarganya dan mungkin yang lebih luas bagi komunitasnya, jika belum sampai pada kemampuan memimpin masyararakat, negara dan bahkan dunia. Kesadaran dan keinsyafan itu, bukan hanya membuat Anies mampu berdiri tegak pada rasionalitas, moralitas dan spiritualitasnya semata. Lebih dari itu, Anies berhasil menghadirkan Tuhan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan keseharian hidupnya. Nilai-nilai religi begitu kental menghiasi kejujuran, bersikap adil dan sebisanya mengangkat harkat hidup rakyat yang dhoif dan fakir. Anies menjadikan kepemimpinan itu sebagai pertaruhan hubungan manusia dengan Ketuhanannya. Ketaatan dan ketaqwaan itu selayaknya lebih dulu hadir saat manusa tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri maupun pada orang lain. Dengan demikian segala motivasi dan tujuan kepemmpinannya, tidak lebih dan tidak bukan hanya karena dan untuk Sang Khalik. Bukan karena uang, populeritas dan jabatan, bukan pula karena pencitraan dan perangai menghalalkan segala cara. Anies sepertinya bersetia dan teguh dengan karakter pemimpin yang mengusung politik akhlak, bukan politik identitas. Munjul-Cibubur, 29 Juni 2022. (*)
Rocky Gerung : Anies Kerap “Diserang” Black Campaign Pakai Lembaga Survei
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya black campaign menjelang pilpres 2024. Rocky menyerukan gerakan presidential threshold nol persen untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden (capres). “Kalau koalisi 20% itu enggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Sekarang mulai gempar, karena dianggap adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan people power, yaitu gerakan kekuatan atau kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen, tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu,” kata Rocky dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (28/6/2022). Rocky bahkan menyebut PT 20 persen itu menjadi tempat untuk menyuburkan para oligarki. Pasalnya, dengan adanya ambang batas yang tinggi itu para oligarki sangat mudah memainkan perannya. Sama seperti Anies yang mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa dan dikadrun-kadrunkan. Beberapa proyeknya mulai disorot kembali, itu merupakan bagian upaya membatalkan kompetisi politik. Padahal koalisi itu sudah punya 20 persen, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang gak punya tiket. “Kalau Anies tidak punya tiket, ngapain dimusuhi? Tapi saya percaya, semakin dimusuhi semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies,” ungkap Rocky. Rocky menjelaskan, bahwa ia bukan promosikan Anies, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi Pemilu 2024. Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20 persen karena membatasi orang untuk berkompetisi. Anies sangat mungkin dia juga sudah diintip dan hendak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendakinya untuk memimpin negeri ini. Karena dianggap bahwa dia akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam itu akan diberikan. Padahal, Anies adalah Gubernur dari sebuah Ibukota Negara yang sangat plural. Jadi bayangkan, misalnya, nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh satu orang saja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan, seolah Anies intoleran. “Semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan, itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah berada di atas sebetulnya. Tapi kita musti balik pada prinsip kita tadi, kita musti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidential threshold 20%.” tegas Rocky Gerung. (Ida, Lia)
KPK Harap Periksa Proyek Kemenag Rp 733 Miliar
Jakarta, FNN – Kementerian Agama melaui Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang menjalankan mega proyek Asrama Haji yang berlokasi di Kabupaten Indramayu. Mega proyek ini dijalankan multiyear dari tahun 2020 sampai 2024, dan total anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 733,2 miliar. Terkait mega proyek ini, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan adanya banyak dugaan penyimpangan anggaran. “Salah satu temuan kami adalah terkait proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2. Proyek ini dilaksanakan tahun 2022 dan berlokasi di Jl. Raya Pantura Desa Legok, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indaramayu, adapun anggaran yang disiapkan oleh Kemenag untuk satu proyek ini sebesar Rp 45,4 miliar,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. CBA mengendus, dalam penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri oleh pihak Kemenag sangat janggal, pagu dan HPS hampir sama, hanya ada selisih Rp 1,6 juta. Padahal nilai proyeknya puluhan miliar. “Mengingat ini adalah proyek multiyear yang sudah dijalankan sejak 2020 dan banyak tendernya yang telah dijalankan, tentunya Pokja ULP Kemenag bisa menentukan harga perkiraan sendiri yang rasional dan efisien,” kata Jajang Nurjaman. Dalam proses tender, terdapat 136 perusahaan yang ikut serta dan hanya 8 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Anehnya lagi, dari 8 perusahaan yang menawarkan pengajuan harga, yang dimenangkan oleh Kemenag adalah PT. Analisa Jaya Konstruksi (PT. AJK) yang beralamat di Kasongan DK. XVII RT 04 Bangunjiwo Kasihan, Bantul, DI Jogjakarta. Menurut CBA, hal ini janggal, karena PT AJK dari penilaian harga berada di posisi ke 7 dengan tawaran nilai kontrak sebesar Rp 44.444.444.444. Bahkan jika dibandingan dengan penawar terendah selisihnya sangat tinggi Rp 7,6 miliar. Selain proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2 itu, pengadaan proyek yang masuk tahap 1 atau dilaksanakan tahun 2020 juga ditemukan banyak kejanggalan. Misalnya proyek pengadaan alat pendingin ruangan yang menghabiskan anggaran Rp 1,03 miliar, proyek pengadaan furniture yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 miliar. Dua proyek ini diduga dikerjakan tanpa perencanaan matang, atau bahkan sebagai modus tambahan uang saku bagi oknum Kemenag, karena waktu pelaksanaannya di akhir tahun bulan November dan Desember. “Berdasarkan catatan di atas, CBA mendesak pihak berwenang khususnya KPK segera bertindak, karena proyek terkait asrama Haji Kemenag diduga banyak penyimpangan,” tegas Jajang Nurjaman kepada FNN. Panggil dan periksa pihak yang bertanggung jawab dalam proyek asrama haji Kemenag di Indramayu H. Adib sebagai kepala Kanwil Kemenag Jabar. Serta H. Sarbin Sehe sebagai kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, masih terkait proyek asrama haji dan berlokasi di Maluku Utara yang sebelumnya sudah CBA sampaikan. (mth)
Penghinaan dan Intoleransi
Karenanya kejadian ini menjadi pembuka mata bagi semua. Tapi lebih khusus lagi untuk pemerintah agar segera meraktifikasi Resolusi PBB Maret 2022 lalu tentang Islamophobia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SERINGKALI orang mencoba mengelabui opini publik dengan melemparkan cara pandang yang kotor namun berselimut keindahan. Salah satunya adalah konsep toleransi yang tertunggangi intoleransi, bahkan kebencian. Baru-baru ini sebuah club di Jakarta membuat iklan bir dengan dua nama figur keagamaan yang sangat mulia. Yang pertama dengan nama Muhammad, nama nabi terakhir yang mulia. Dan kedua dengan nama Maria, nama Ibu nabi mulia Isa AS yang juga sangat dimuliakan baik oleh Islam maupun Umat Kristiani. Penamaan atau pengiklanan minuman keras dengan dua nama itu jelas merupakan penghinaan terhadap dua sosok atau figur dua agama yang sangat dimuliakan. Dan karenanya mengundang reaksi keras tidak saja dari kalangan umat Islam. Tapi juga dari sebagian kalangan umat Kristiani. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa tindakan pengecut seperti ini sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan baginda nabi (dan juga Maryam). Tapi umatnya yang mencintainya begitu dalam akan sangat tersinggung dan marah. Dan, karenanya memang perlu disikapi oleh semua pihak secara jelas dan tegas. Para Ulama harus menyuarakan resistensi sesuai koridor hukum yang ada. Rakyat luas juga perlu menyikapi sesuai batasan hukum yang ada. Mengenkspresikan resistensi tanpa melakukan hal-hal yang destruktif dan merusak. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah urgensi pemerintah untuk menyikapinya secara jelas dan tegas sesuai hukum yang ada. Jika pemerintah mendiamkan maka boleh jadi timbul kesalah-pahaman, jangan-jangan ini menjadi bagian dari phobia yang sedang dipiara. Jika peristiwa ini kita kaitkan dengan Islamophobia maka seharusnya mengingatkan kita, khususnya pemerintah, untuk segera menyikapi Resolusi SMU-PBB tentang anti Islamophobia bulan Maret lalu. Bahwa dengan disahkannya Resolusi itu pemerintah tidak lagi ada alasan dengan malu-malu kucing untuk merektifikasi dan menindak lanjutinya dalam bentuk perundang-undangan. Saya mengapresiasi sikap tegas dan kebijakan Pemerintah Daerah DKI yang menghentikan izin operasi seluruh outlets Holywings di Jakarta. Ini bukan masalah toleransi dan intoleransi. Tapi ini masalah keadilan dan penegakan hukum. Pemerintah memang seharusnya hadir untuk menghadirkan kepastian hukum. Sehingga masyarakat tidak meraba-raba, apalagi main hukum sendiri. Saya yakin semua Umat tidak ingin tokoh-tokoh agamanya dikaitkan dengan hal-hal yang jelas dilarang dalam agama itu. Mungkin alkohol tidak dilarang dalam agama Kristiani. Tapi Saya yakin mengaitkan nama figur terhormat, Maria atau Maryam, itu sangat melecehkan. Karena haram ataupun tidak dalam ajaran agama (kristiani) common sense mengatakan alkohol itu sering jadi jalan keburukan. Karenanya kejadian ini menjadi pembuka mata bagi semua. Tapi lebih khusus lagi untuk pemerintah agar segera meraktifikasi Resolusi PBB Maret 2022 lalu tentang Islamophobia. Dan secara khusus lagi tertantang untuk jeli dan sigap dalam mengambil sikap untuk menjaga kehormatan agama dan me memelihara sensitifitas pemeluknya. Thank you, Pak Gubernur. Allah keep and bless you! Soekarno Hatta, 29 Juni 2022. (*)
Teman Jokowi Itu Jin?
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERINGAT saat buku \"Saatnya Mundur\" terbit artikel pertama yang ada dalam buku tersebut berjudul \"Inaugurasi Horor\". Kisah penghelatan politik yang heboh dan mencekam pada tanggal 20 Oktober 2019 saat Jokowi dilantik. Adalah Ki Sabdo yang mengundang Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong hingga Jin Kahyangan untuk menjaga suksesnya inaugurasi Jokowi sebagai Presiden. Pengakuan Ki Sabdo undangan menghadirkan berbagai dedemit tersebut adalah atas perintah Jokowi. Mbah Yadi paranormal asal Pati menyatakan bahwa sosok gaib pelindung Jokowi bukan asal-asalan. Nyi Roro Kidul penguasa laut selatan disebutnya, begitu juga sosok khadam Soekarno. Ada pula burung Garuda yang berputar-putar mengawasi Presiden Jokowi dari hal-hal gaib yang akan mencelakai. Pasukan Prabu Siliwangi juga bersenjata tombak, keris, dan pedang adalah leluhur yang menjaga. Menurut Mbah Yadi \"Bapak Presiden Jokowi ini dari sisi pakar di bagian Pemerintahan beliau ahli laku spiritual\" Ia menambahkan \"Presiden ditemani tokoh-tokoh gaib dilihat dari sehari-harinya\". Kesukaan pada penggunaan baju adat berbagai suku berhubungan dengan leluhur ini. Saat ritual kendi di IKN Penajam Kalimantan makhluk gaib yang tak lain para Jin itu berseliweran \"bukan hanya manusia yang hadir, tetapi juga sosok tidak kasat mata\", kata Mbah Mijan. Paranormal yang berkomentar soal makhluk makhluk di IKN ini, di samping Mbah Mijan juga Ki Surau, Ki Bedul Sakti, dan Gus Fatah ketua Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu). Jokowi sebagai \"inspektur upacara\" ritual mistik Kendi Nusantara juga harus berkemah di tengah hutan. Semua ini menjadi pertanyaan bahwa benarkah teman-teman Jokowi adalah Jin ? Jika demikian maka rezim oligarki saat ini bukan saja terdiri dari elemen taipan atau politisi tetapi juga Jin dedemit. Ketuhanan Yang Maha Esa tekah berubah menjadi Kehantuan Yang Sok Kuasa. Jika \"fatwa-fatwa gaib\" ikut menentukan pengambilan keputusan politik, maka bahaya sekali pola penyelenggaraan negara ini. Dukun-dukun ikut menjadi pembisik. Jin itu memang ada tetapi berlindung pada Jin adalah sesat. \"Wa annahu kaana rijaalun minal insi ya\'uudzuuna birijaalin minal jinni fazaaduuhum rohaqan\" (dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada Jin, maka Jin itu membuat mereka bertambah sesat)--QS Jinn 6. Bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan YME sesuai sila Pancasila tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang sesat apalagi menyesatkan. Nah pak Jokowi, segera bertaubatlah sebab akan berat urusan akherat nanti. Bandung, 29 Juni 2022
POPULER
