ALL CATEGORY
Gerakan Serayu Radikal
Oleh Farid Gaban - Ekspedisi Indonesia Baru Pak Sukir menyeduh kopi. Dia menuang air panas, yang telah dia ukur suhunya dengan tepat, ke dalam cangkir berisi bubuk arabika. Sedikit demi sedikit, aroma kopi meruap dari cangkir. \"Smooth aroma with a herbal aftertaste,\" kata dia. Itulah kopi hasil panen Pak Sukir sendiri. Dia menanam kopi di lereng Gunung Bismo, salah satu puncak Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Pak Sukir bukan sekadar petani kopi. Dibantu istri dan anaknya, dia mengolah panen kopi sendiri dengan berbagai cara: full-washed, natural dan wine. Dia juga seorang roaster: menyangrai biji kopi dengan keramik kasongan di atas kompor gas. Dan lebih dari segalanya, dia barista yang piawai. Setiap kali berkunjung ke rumahnya saya selalu mengagumi kopi bikinannya. Tinggal di Desa Mlandi, Kabupaten Wonosobo, Pak Sukir memilih menanam kopi sementara banyak petani lain di desanya menanam sayur-mayur, terutama kentang, hingga lereng terjal pegunungan. \"Kopi lebih menjanjikan,\" kata Pak Sukir. \"Lebih dari itu, kopi juga memperkuat tanah, sehingga menahan air dan longsor, serta menumbuhkan mata-mata air baru.\" Bagi Pak Sukir, pelestarian alam dan ekonomi bukan dua hal terpisah. \"Kita sudah kehilangan banyak mata air,\" katanya. \"Pelumpuran sungai juga makin parah. Kasihan warga di hilir sungai.\" SENJAKALA WADUK SOEDIRMAN Wonosobo, dan khususnya Dieng, merupakan hulu beberapa sungai yang sangat penting di Provinsi Jawa Tengah dan sebagian Yogyakarta. Sungai Serayu dan Bogowonto, misalnya, plus belasan anak-anak sungai mereka, menghidupi sekitar 45% warga Jawa Tengah yang tersebar di 13 kabupaten. Sungai Serayu sendiri, yang punya hulu antara lain di desa Pak Sukir, punya panjang 180 km dan melintasi setidaknya 560 desa di lima kabupaten: Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap. Dalam beberapa tahun terakhir, Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu mengalami kerusakan parah. Salah satunya akibat pertanian kentang serta penambangan pasir, yang sangat luas dan merambah hingga lereng-lereng terjal perbukitan di kawasan hulu. Di musim penghujan, longsor dan banjir kini menjadi langganan bahkan di kawasan Dieng sendiri. Erosi, sampah, limbah rumah tangga dan polusi obat kimia pertanian mengancam kualitas air kawasan hilir. Air Serayu mengairi ratusan ribu hektar sawah serta menjadi bahan baku air bersih bagi warga 228 desa di Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas. Sementara itu, pelumpuran parah kini juga mengancam. Menurut sebuah hasil penelitian, sedimentasi yang dihasilkan oleh kawasan hulu DAS Serayu mencapai hampir 2 juta ton per tahun, dan terus meningkat. Pelumpuran mengancam keberlangsungan Bendungan Soedirman, atau yang lebih dikenal sebagai Waduk Mrica, di Kabupaten Banjarnegara. Mrica salah satu bendungan terbesar di Jawa Tengah. Jika sedimentasi berlanjut dengan laju seperti sekarang, sekitar 20.000 ton lumpur per tahun, bendungan pembangkit listrik itu dikhawatirkan hanya berumur dua tahun lagi. Tak hanya berhenti beroperasi, waduk ini juga terancam jebol. Itu akan menjadi bencana bagi empat kabupaten: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap. SUDAH INJURY-TIME Masalah Waduk Mrica kini menjadi perhatian nasional. Berkat inisiatif Mas Imam B. Prasodjo, penasihat senior Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, masalah kerusakan Serayu kini menjadi keprihatinan pemerintah pusat. Penyelamatan Serayu tak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh tiap kabupaten. Itu sebabnya Mas Imam menggalang kolaborasi besar lima kabupaten, melibatkan pemerintah daerah pusat maupun daerah, aktivis non-pemerintah dan kalangan dunia usaha. Pekan lalu saya menghadiri pertemuan tim dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dengan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat serta seluruh jajarannya. Mereka membicarakan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis Serayu dan Waduk Mrica, khususnya dalam waktu dekat. Kabupaten Wonosobo memiliki peran penting dalam penyelamatan Serayu. Sekitar 3/4 kawasan hulu Serayu ada di kabupaten ini. \"Kita sudah memasuki masa injury time,\" kata Mas Imam Prasodjo. \"Ini sudah darurat. Ancaman terhadap Mrica bisa memicu bencana ekonomi-sosial dan konflik yang luas.\" Menenggelamkan 32 desa di 7 kecamatan, Waduk Mrica mulai dibangun 1987 dan beroperasi dua tahun kemudian. Waduk ini punya luas genangan 12 km2 jika terisi penuh. Dia merupakan bendungan terbesar di Asia Tenggara dengan panjang bendungan mencapai 6,5 km. Dikelola oleh Indonesia Power, anak perusahaan PLN, pembangkit Mrica menyumbang 185 MW ke jaringan listrik Jawa-Bali. Namun, sedimentasi parah membuat Waduk Mrica kini hampir penuh, hanya tersisa 20% dari kapasitasnya. Sedimentasi mencapai 6 juta meter kubik, yang hanya bisa dikeruk dengan melibatkan 2.600 lebih dump-truck setiap hari. Hampir mustahil dilakukan. \"Mrica hanya punya sedikit waktu,\" kata Mas Imam Prasodjo. \"Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk penyelamatan Serayu yang sebenarnya sudah terlambat.\" DEJA VU DAN KUTUKAN KENTANG Keterlambatan menuntut langkah yang lebih menyeluruh dan pendekatan radikal. Namun, upaya penyelamatan Serayu sebenarnya bukan inisiatif baru. Sejak belasan tahun lalu, kerusakan kawasan Dieng sebagai hulu Serayu sudah menjadi perhatian Wonosobo. Pemerintah daerah dan aktivis lingkungan setempat sudah memulai gerakan \"Save Dieng\" dan pembentukan Tim Kerja Pemulihan DAS Serayu beberapa tahun lalu. Banyak kegiatan sudah dilakukan: penghijauan kembali kawasan perbukitan, penanaman pohon keras, memperkenalkan pertanian terpadu untuk menghambat perluasan lahan pertanian, dan mengajak petani mengusahakan penghidupan lain di luar kentang. Termasuk misalnya memberi petani kambing untuk mau beralih ke peternakan. Tapi, itu semua belum cukup efektif mengatasi masalah kentang. Setelah sebelumnya berjaya dengan tembakau, pertanian kentang dimulai di kawasan Dieng sejak 1980-an, dipelopori oleh petani dari Pengalengan, Jawa Barat. Kentang segera jadi favorit, menjadikan Dieng sebagai salah satu produsen kentang terbesar dan terbaik di Indonesia. Dibiayai secara agresif oleh dunia perbankan, perluasan kentang secara dramatis merambah hingga perbukitan dengen lereng sampai 70 derajat dan menghabisi kantong-kantong hutan yang tersisa di hulu Serayu. Hilangnya kawasan resapan memicu limpasan air yang makin besar ketika hujan; memicu erosi, longsor dan sedimentasi. Petani kentang Dieng akhirnya menjadi korban dari sukses awalnya sendiri. Lapisan humus yang tergerus hujan mengurangi kesuburan. Produktivitas kentang yang pada 1980-an mencapi 30 ton per hektar kini terjun bebas jadi sekitar 10 ton saja. Sementara itu, biaya pertanian kentang justru makin mahal. Sumber air kian jarang. Dari 500 lebih mata air di Dieng kini tersisa sekitar 100-an saja akibat perluasan lahan kentang. Kebutuhan pupuk dan obat pun meningkat. Petani juga harus mendatangkan \"humus baru\" setiap kali menanam: pupuk kandang dari peternakan-peternakan ayam di Jawa Timur. Setiap hari, bertruk-truk kotoran ayam dengan segenap pencemarnya naik menuju Dieng. Puluhan ribu ton \"soil baru\" itu pula yang segera habis lagi dihajar air ketika hujan, masuk ke Serayu dan Mrica. Masa kejayaan ekonomi kentang sudah surut, namun kebiasaan lama sulit hilang. Ekspansi lahan kentang masih terjadi, naik ke bukit yang makin tinggi. NEPAL-NYA INDONESIA Dieng memang menawarkan alternatif ekonomi lain: pariwisata. Bertengger di atas ketinggian lebih dari 2.000 meter, dia dikenal sebagai \"negeri di atas awan\". Meliputi wilayah 6 kabupaten, Dieng adalah dataran tinggi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia setelah Nepal. Terbentuk dari kaldera gunung purba, Dieng memiliki banyak kawah, telaga, puncak bukit tempat orang mengintip matahari terbit, dan kompleks candi Hindu tertua di Jawa. Itu semua menjadikan Dieng salah satu tujuan wisata terpenting di Jawa Tengah. Tapi, pengelolaan wisata yang terlalu agresif dan sembrono bisa sama merusaknya dengan pertanian kentang. Tak hanya produksi sampah makin banyak. Tumbuhnya penginapan, restoran dan lapangan parkir di situs-situs \"instagramable\" juga memperluas kawasan terbangun yang mengurangi resapan air. Kepemilikan lahan pertanian maupun wisata yang makin terpecah, privat dan individualistik, mempersulit upaya pemerintah mengendalikan alih fungsi lahan, bahkan jika mau melakukannya. Pada kenyataannya, pemerintah daerah sendiri kurang serius dan tegas dalam menegakkan aturan tentang tata ruang, khususnya dalam menyelamatkan dan melindungi kawasan hijau. GERAKAN RADIKAL, SERADIKAL PAK SUKIR Tidak ada cara mudah untuk mengoreksi kesalahan masa lalu yang kini sudah hampir telambat dilakukan. Penyelamatan Dieng dan Serayu tak hanya menuntut kerjasama/kolaborasi yang sangat padu melibatkan banyak pihak seluas mungkin. Pendekatannya juga harus komprehensif mencakup berbagi aspek: ekonomi, sosial dan budaya. Dan yang paling penting: harus cukup radikal, keluar dari pola dan praktik biasa (business as usual) yang terbukti tidak efektif dalam 20 tahun terakhir. Seradikal seperti petani kopi Pak Sukir. Belajar dari Pak Sukir kita harus menyadari bahwa konservasi dan kepentingan ekonomi bukanlah dua hal terpisah dan bertentangan. Keduanya harus dirancang dan diterapkan dalam satu kesatuan. Itu menuntut paradigma baru dalam membangun. Pembangunan ekonomi, baik pertanian maupun wisata, yang mengabaikan kelestarian alam sudah terbukti akan berbalik memicu bencana tak hanya bagi ekonomi, tapi juga bagi hidup manusia sendiri. Pola pikir seperti itu harus dibuang jauh.***
Bukan Hanya Rakyatnya, Dunia Pun Dibohongi Jokowi!
Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut Mythomania syndrome. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SEBAGAI Rakyat Jelata, saya pribadi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi perihal kebiasaan berbohong Presiden Joko Widodo selama ini. Yang terjadi sekarang ini, kebiasaan berbohong itu malah “diekspor” ke Ukraina. Rakyat Indonesia sendiri sudah terbiasa dibohongi oleh Jokowi. Setidaknya sejak dia mempromosikan mobil ghoib Esemka yang hingga kini tidak ada wujudnya sama sekali, meski katanya sudah dipesan ribuan unit. Entah sudah berapa banyak janji-janji yang sudah dilontarkan pada rakyat namun hingga kini belum ditepati. Menurut politisi Partai Gerindra Fadli Zon, dalam periode pertama pemerintahannya, ia membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. “Saya sendiri mencatat janjinya, bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku,” kata Fadli Zon, Selasa (22/5/2018). Jejak digital ditulis Detik.com: “Catat 100 Janji Jokowi Tak Ditepati, Fadli Zon: Ciri-ciri Munafik.” Meski demikian, ternyata rakyat Indonesia masih “menikmati” kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan Jokowi itu. Buktinya, pada Pilpres 2019 pun Jokowi memenangkan pertarungan hingga menjabat Presiden periode ke-2. Janji untuk menurunkan nilai tukar Dolar hingga di bawah Rp 10.000 pun hingga kini tidak pernah terwujud. Termasuk janji tidak akan berhutang, toh faktanya, hingga kini hutang Indonesia sudah mencapai Rp 7 ribu triliun. Hal ini mengingatkan kita pada unggahan BEM UI yang menyebut “Jokowi The King of Lip Service”, seperti dilansir Kompas.com (09/07/2021, 14:07 WIB). Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” bukan serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Mengutip Kompas.com itu, Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klemar-klemer atau plonga-plongo. Unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” merupakan kritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden. Sebab, ia menilai, banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik “Jokowi: The King of Lip Service” disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi. “Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yang kita sebut the king of lip service,” ucap dia. Ia menuturkan, banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Leon menilai, Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar, dan seolah ingin menyelesaikan polemik. Leon juga mencontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi UU ITE dan rencana penerbitan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, ternyata dalam impelementasinya pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. “Karena menurut kita dengan beliau sampaikan misal revisi UU ITE, terkait perppu UU KPK, dan sebagainya,” kata dia. “Menurut kita, beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan,” ujar Leon. BEM UI memublikasikan unggahan berjudul \"Jokowi: The King of Lip Service\" di akun media sosial mereka, Sabtu (26/6/2021). Dalam unggahan tersebut, BEM UI mengkritik sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, hingga rentetan janji lainnya. Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan atas postingan tersebut karena hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun. Jokowi juga menyinggung sederet julukan dan sebutan yang pernah diberikan kepadanya. “Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer. Ada yang bilang saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021). Belum selesai urusan kritik yang dilayangkan oleh BEM UI, Presiden Jokowi sempat pula \'disentil\' oleh Aliansi Mahasiswa UGM Lain dengan BEM UI yang blak-blakan menyebut Jokowi sebagai \'The King of Lip Service\', Aliansi Mahasiswa UGM justru memberi penghagaan bernada satire pada orang nomor satu di Indonesia itu. Melalui akun Twitter @UGMBergerak pada Minggu, 27 Juni 2021, Presiden Jokowi dianugerahi gelar \'Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan\'. Nah, tampaknya, kebiasaan berbohong Jokowi kepada rakyatnya ini terbawa sampai ke luar negeri ketika berkunjung ke Ukraina dan Rusia dalam pekan lalu. Sepulang dari Ukraina dan Rusia, Jokowi telah membohongi Dunia! Untuk lebih jelasnya, saya mengutip berita yang ditulis Kompas.com, meski dalam dua judul, tapi isinya tetap: https://www.kompas.com/global/read/2022/07/02/210000070/ukraina-bantah-zelensky-titip-pesan-ke-jokowi-untuk-putin?page=all#page2 Judulnya diralat jadi: https://www.kompas.com/global/read/2022/07/02/210000070/pesan-tak-tertulis-zelensky-untuk-putin-melalui-jokowi?page=all#page2 Mengapa judulnya diubah seperti di atas, silakan simpulkan sendiri? Rasanya tidak elok jika saya harus membuat kesimpulan sendiri. Beberapa hari lalu, media massa memberitakan terkait kesediaan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membawa pesan Presiden Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi ke Ukraina pada Rabu (29/6/2022) dan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. “Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky pada Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” kata Jokowi. Kemudian saat Jokowi di Rusia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. “Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin,” kata Jokowi seperti dikutip dari AFP, setelah berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat (1/7/2022) mengonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Pesan Zelensky memang dibuat tidak tertulis. “Itu bukan pesan tertulis. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda,” katanya ketika ditanya oleh jurnalis media TASS tentang isi pesan Zelensky. Pernyataan Jokowi itu langsung dikonfirmasi oleh Serhii Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina. Menurutnya, sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda. Komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Serhii Nikiforov lebih lanjut mengatakan bahwa topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. “Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antara kedua presiden (Indonesia dan Ukraina) di Kyiv,” katanya. Nikiforov menambahkan, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijan Ukraina itu ke Indonesia, begitu pun dengan wilayah lain di dunia. “Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo,” imbuh Nikiforov. Jokowi ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20. Apa yang dikhawatirkan pengamat polirik Rocky Gerung saat Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia yang ingin mendamaikan kedua negara ini jadi terbukti. Jokowi “malu-maluin” sampai harus berbohong seperti itu. Bantahan Nikiforov yang mengatakan bahwa “sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian”, telah memukul telak Presiden Jokowi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kunjungan ke Ukraina dan Rusia itu tidak ubahnya hanya untuk kepentingan bisnis (impor biji-bijian dari Ukraina) yang pelabuhannya diblokade Rusia. Indonesia itu pengimpor gandum Ukraina. Menurut Dr David Angel dalam tulisan “Widodo’s Mission To Moscow: seeking peace and an end Putin blocked of Ukraine\'s Wheat”, seperti dikutip Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Hersubeno Point, Sabtu (2/7/2022), “Misi Presiden Jokowi ke Moskow untuk mencari perdamaian dan sekaligus mengakhiri blokade Putin terhadap ekspor gandum Ukraina”. “Tidak ada yang lebih mendapat manfaat dari kunjungan ini selain presiden Jokowi dan Indonesia, Indonesia saat ini adalah pengimpor gandum terbesar di dunia dan itu berdasarkan nilai dolar dan memperoleh 25% impornya dari Ukraina itu pada tahun 2020.” “Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Gandum itu digunakan oleh Indonesia untuk membuat mie instan yang telah menjadi makanan pokok yang populer dan relatif murah bagi jutaan orang di Indonesia.” “Tetapi kekurangan gandum dan tepung terigu yang sekarang terjadi akibat perang Rusia Ukraina ini telah merugikan konsumen dan produsen dan secara signifikan mengurangi produksi bahan makanan berbasis gandum dan memicu inflasi.” Dus, jika kita tanya, siapa pengimpor gandum dan tepung terigu di Indonesia? Tentu pemilik industri berbasis tepung terigu, tak jauh dari kepentingan para Oligarki. Bukan untuk mendamaikan Rusia Ukraina. Buktinya, setelah kepulangan Jokowi dari dari Rusia, gempuran rudal Rusia ke Ukraina tetap terus belanjut tanpa henti. Bahkan, gedung yang dikunjungi Jokowi dan Presiden Zelensky menjadi sasaran rudal Rusia. Misi Jokowi guna mendamaikan Rusia-Ukraina tidak ada hasil sama sekali. Jadi, misinya lebih kepada “diplomasi” mie instan. Parahnya, diplomasi itu membawa serta kebiasaan bohongnya sampai ke luar negeri segala. Kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya, yang kemudian bisa merusak nama baiknya. Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut Mythomania syndrome. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Mythomania syndrome pertama kali ditemukan oleh Anton Delbrueck, seorang psikiater asal Jerman. Pada tahun 1891, Delbrueck menamakan pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur khayalan atau fantasi dalam cerita mereka. Secara psikologi Mythomania adalah keadaan seseorang yang suka berbohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan. Gangguan kejiwaan ini bisa semakin parah, ketika kebohongannya mendapat pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Semoga Presiden Jokowi tidak termasuk di dalamnya. (*)
Nasionalisme Tai Kotok
Khasanah politik nasional selama satu dekade ini telah dipenuhi oleh kosa-kata dunia binatang. Tidak hanya cicak dan buaya, bahkan kecebong dan kampret hingga kadal gurun pun terus eksis menjadi ilustrasi sekaligus representasi keseharian dinamika retoris demokrasi di Indonesia. Umpatan, hujatan dan caci maki yang mengedepankan entitas kebinatangan bertebaran begitu marak di negeri Pancasila. Republik seperti kebun kumpulan para binatang. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SALAH satu kerusakan fundamental dan prinsipil kepemimpinan rezim hampir dua periode ini adalah terjadinya pembelahan sosial pada rakyat. Tak ubahnya seperti menciptakan pola pertentangan kelas dalam masyarakat, pemerintah seakan terus membiarkan sikap permusuhan, kebencian dan bahkan konflik pada sesama anak bangsa. Tanpa memikirkan bahaya dan resiko yang begitu tinggi, kekuasaan tak tanggung-tanggung memainkan isu sara khususnya agama sebagai komoditas politik. Mirisnya lagi, rakyat di adu-domba sebagai trik rezim untuk menguras kekayaan negara sembari berupaya melanggengkan kekuasaan. Unik tapi menyedihkan, di saat para pejabat dan pemimpin kering dari jiwa nasionalis dan patriotis. Rakyat justru kehilangan semangat kebangsaannya. Ikut dan larut dalam sistem yang rusak, menebar jargon dan slogan nasionalisme beraroma hangat-hangat tai ayam. Di sana koruptor dan perampok, di sini maling, dimana-mana ada pencuri. Negeri seperti persada bagi banyaknya para pencoleng beragam muka dan kedok. Kemunafikan bermanifestasi menjadi ideologi, harta dan jabatan secara intens telah menjadi agama baru. Cukup banyak yang melihat semua masalah rakyat, negara dan bangsa hanya bersumber dari tafsir, pemahaman dan kehendak sendiri. Hanya sedikit yang terbiasa tidak merasa hidup dan tinggal sendiri di bumi tanah air ini atau di manapun tempat yang ada. Merasa paling berjasa, merasa paling memiliki dan merasa paling berhak atas negera dan masa depannya, membuat segelintir orang atau kelompok menjadi arogan dan sok kuasa. Selayaknya, kalau menyadari kebhinnekaan dan kemajemukan itu berarti menghormati dan menghargai persfektif yang datang dari luar juga. Bahwasanya masih teramat banyak ekspresi dan aspirasi yang ada dalam pasar raya KeIndonesiaan. Bukan hanya dari satu golongan, ideologi, dan aliran politik semata. Tidaklah realistis malah cenderung menjadi otoriter dan dikrator, jika visi kebenaran hanya datang dari diri atau kelompoknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku-ngaku nasionalis gagap untuk terbuka dan kolot menggenggam eksklusifisme. Merasa paling benar, paling hebat dan paling mengetahui segalanya tentang negeri ini. Orang-orang seperti itu bersama kelompok dan golongannya, menganggap semua tanggungjawab dan kepemimpinan rakyat, negara dan bangsa Indohesia hanya ada di pundaknya semata. Bung Karno saja bergelora dengan Marchts Vorming, nasionalisme yang tumbuh dan hidup ditaman sari internasionalisme dan bahkan kegigihannya pada Nasakom diperjuangkan hingga ujung kekuasaannya. Sebagai pemimpin bermahzab nasionalisme yang kiri, beliau sendiri tidak tabu dan alergi pada realitas sosial yang menjadi irisan global. Termasuk pada politik Islam yang pernah digelutinya bersama koleganya sesama pendiri bangsa. Idealnya pemikiran dan sikap kebangsaan ini juga bisa inklusif setidaknya bisa menjadikan kritik oto kritik dan refleksi ke dalam terhadap dinamika luar, jika masih menganggap entitas sosial dan politik bangsa ini begitu plural. Tak boleh ada lagi yang membabi-buta mengaku-ngaku paling Pancasilais, paling nasionalis dan paling NKRI. Sudah bukan jamannya lagi menggunakan pola menang-menangan dan merasa paling unggul. Setidaknya ada yang bisa dicari kongklusinya untuk membangun sinergi dan elaborasi dari perbedaan yang ada. Mungkin dari situ bisa diraih keharmonisan dan keselarasan dari keberagaman. Ada nilai-nilai universial yang bisa diraih, salah satunya tentang kemanusiaan meskipun pada hubungan yang paling ekstrim sekalipun di dunia seperti sara sekalipun. Contoh saja dalam sosial keagamaan, yakinlah dan pegang teguh saja prinsip spirit dan religi masing-masing. Umat Islam tidak keluar dari aqidahnya, umat Kristen atau katholik pada keyakinan imannya. Begitu juga dengan umat Hindu, Budha dan lainnya, bisa berhikmad sesuai ajarannya masing-masing. Jangan melampau batas, masuk yang bukan ranahnya apalagi memicu eksistensi berlebihan. Jadi jujur ke dalam itu penting tentang siapa kita dan siapa orang lain serta bagaimana hubungan yang merangkul itu dapat dibangun secara langgeng. Mari dengan segenap kesadaran dan keihkhlasan, semua anak bangsa bersetia dan menggumuli konsensus nasional kebangsaan Indonesia. Tentunya dengan tidak mengabaikan cita-cita proklamasi sebagai jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Termasuk sanggup dan mampu membuang jauh-jauh nasionalisme tai kotok. Munjul-Cibubur, 4 Juli 2022.
Legislator Hong Kong Positif COVID Dua Hari Usai Bertemu Xi Jinping
Hong Kong, FNN - Seorang legislator Hong Kong yang bertemu Presiden China Xi Jinping pekan lalu dinyatakan positif dari hasil tes COVID-19 yang dijalaninya dua hari setelah pertemuan itu.Xi melakukan kunjungan langka ke Hong Kong untuk memperingati 25 tahun penyerahan wilayah itu dari Inggris ke China dan melantik pemimpin barunya, John Lee.Steven Ho, politikus partai terbesar Hong Kong DAB yang pro-Beijing, melakukan tes COVID-19 pada 2 Juli dan telah menjalani isolasi mandiri, menurut pengumuman di halaman Facebook miliknya, Minggu.Ho mengatakan dia dites negatif pada 30 Juni, hari ketika dia berfoto bersama Xi dan disiarkan oleh media setempat RTHK.Kunjungan Xi tersebut adalah kunjungan pertamanya ke luar China daratan sejak pandemi dimulai dan kunjungan perdananya ke kota itu sejak 2017.Menjelang kunjungannya, para pejabat Hong Kong meningkatkan protokol pengujian dan karantina COVID-19.Mereka juga mengerahkan aparat keamanan secara masif, serta memblokade jalan dan ruang udara di sekitar Pelabuhan Victoria yang indah.Selama kunjungannya, Xi datang ke Hong Kong pada Kamis dan Jumat tetapi menginap di kota tetangga Shenzhen.Alasan kenapa dia memilih untuk bermalam di Shenzhen tidak dijelaskan secara resmi.China menerapkan kebijakan \"nol COVID\" untuk memberantas wabah virus corona dengan cara apa pun, tidak seperti negara-negara lain yang berusaha hidup bersama virus tersebut. (Ida/ANTARA/Reuters)
EU Usulkan Anggaran Rp1.560 Triliun untuk Bangun Kembali Ukraina
Brussels, FNN - Lembaga Uni Eropa (EU) pemberi pinjaman, EIB, mengusulkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi COVID-19 untuk membantu membangun kembali Ukraina dengan investasi hingga 100 miliar euro (sekitar Rp1.560 triliun), menurut dokumen yang dilihat Reuters. Dana Perwalian Gateway EU-Ukraina (E-U GTF) akan berupaya mendapatkan kontribusi awal sebesar 20 miliar euro dari negara-negara UE dan anggaran UE dalam bentuk hibah, pinjaman, dan jaminan.Jaminan itu khususnya akan memiliki efek pengganda, yang mengarah ke proyek infrastruktur senilai sekitar 100 miliar euro, menurut dokumen itu. Angka tersebut merupakan sekitar setengah dari kebutuhan Ukraina yang lebih mendesak. Proposal EIB akan diumumkan pada Senin, yaitu hari pertama penyelenggaraan Konferensi Internasional Pemulihan Ukraina di Swiss yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya bagi Ukraina dan membantu pemulihan pascaperang.EIB (Bank Investasi Eropa) mengusulkan pembentukan dana yang akan berfungsi seperti yang digunakan dalam pandemi COVID-19 untuk menjamin pembiayaan bagi perusahaan kecil dan menengah.Lembaga tersebut membayangkan bahwa dana yang akan dianggarkan berjumlah 25 miliar euro (sekitar Rp389,94 triliun), yang mengarah ke sebanyak 200 miliar euro (sekitar Rp3.119 triliun).E-U GTF dapat berkontribusi untuk membangun kembali jembatan-jembatan atau merenovasi layanan air atau air limbah, terutama untuk kota-kota yang populasinya telah berkembang karena migrasi dari berbagai daerah lain di Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari ke negara itu.Proyek juga dapat difokuskan untuk memfasilitasi ekspor Ukraina atau pada energi dan infrastruktur digitalnya. EIB atau bank pembangunan seperti KfW atau DFC akan dapat menarik dana atau jaminannya untuk investasi yang mereka awasi.Dana tersebut juga dirancang untuk mendorong bisnis swasta yang kemungkinan akan melihat pembiayaan investasi di Ukraina sebagai terlalu berisiko.Menggunakan instrumen yang serupa dengan yang digunakan sebelumnya berarti langkah tersebut dapat diterapkan lebih cepat, sehingga investasi awal mungkin disetujui pada akhir tahun.Keadaan seperti itu akan memungkinkan pihak-pihak lain untuk berkontribusi dan dapat dengan mudah ditingkatkan. Komisi Eropa harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya. Mayoritas negara Uni Eropa kemudian harus menyetujui rencana tersebut. Negara-negara Uni Eropa selanjutnya akan memutuskan apakah akan berkontribusi pada pendanaan tersebut. (Ida/ANTARA/Reuters)
Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu Terkait Pemekaran Papua
Jakarta, FNN - Pemerintah akan mempertimbangkan untuk membuat payung hukum soal Pemilu 2024 menyusul adanya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru disahkan beberapa waktu lalu.\"Sedang dipertimbangkan payung hukumnya (pemilu),\" kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin.Mahfud mengatakan ada sejumlah poin yang akan menjadi catatan, yakni soal keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasarkan Pemilu 2024.\"Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.\"Sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II DPR disepakati bahwa Perppu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu 2024 di lokasi-lokasi itu daripada melakukan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum,\" kata dia, di Jakarta, Minggu (3/7).Karena itu, menurut dia, Komisi II DPR cenderung memilih agar presiden mengeluarkan Perppu terkait munculnya daerah pemilihan karena pemekaran tiga provinsi di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Menurut dia, kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR menilai jika merevisi UU Pemilu akan membutuhkan waktu yang panjang dan bisa saja merambah klaster-klaster lain.\"Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu karena adanya daerah otonomi baru di tiga provinsi di Papua dan IKN,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Jangan Konservatif Rumuskan Kebijakan Terkait Narkotika
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta semua pihak tidak boleh berpandangan konservatif merumuskan kebijakan narkotika sehingga jika ada penelitian bahwa tanaman ganja dapat untuk pengobatan maka harus berpikiran terbuka guna merumuskan perubahan kebijakan.\"Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,\" kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya narkotika merupakan obat.Namun, menurut dia, karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka dari itu diatur golongan-golongan narkotika.Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang menjadi lampiran UU, sejak dahulu hingga yang terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak dapat digunakan untuk terapi kesehatan.\"Akibatnya, pasien seperti anak dari Ibu Santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan, bahkan dalam kasus Fidelis Arie yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum,\" ujarnya.Menurut dia, saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika tentu informasi terkait hasil penelitian ahli maupun keterangan masyarakat seperti Santi dan Dwi akan menjadi bahan masukan bagi Komisi III DPR RI.Taufik berharap revisi UU Narkotika diharapkan dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika selama ini yang selalu menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata, padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya.\"Hukum digunakan untuk pihak-pihak yang memanfaatkan narkotika untuk kejahatan, sementara pendekatan kesehatan digunakan untuk kemanfaatan, kemanusiaan, dan menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,\" katanya.Taufik menilai peristiwa yang dialami Santi dan Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya.Dia menjelaskan di tingkat internasional, meskipun terjadi perdebatan, penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Taufik berharap semua pihak dapat mendukung penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkaji penggunaan ganja bagi kepentingan medis.\"Penelitian tidak harus dilakukan dari awal karena sebelumnya telah terdapat penelitian dari berbagai negara termasuk dari komite \'expert\' di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pengamat Bicara Soal Figur Pemimpin Berikut
Jakarta, FNN - Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago, berkomentar tentang kemungkinan perubahan kecenderungan selera figur pemimpin yang diinginkan masyarakat pada Pemilu 2024, termasuk soal karakter figur itu, di antaranya sosok pemimpin yang perhatian, dekat, dan mampu mengatasi berbagai persoalan mendesak masyarakat.CEO dan pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan figur pemimpin yang dimaksud itu adalah yang dekat, peduli dan mampu mengatasi persoalan-persoalan mendesak masyarakat seperti pengangguran masih masuk kriteria mereka saat ini. \"Yang dirangkum, dapat tiga itu cukup menonjol dibandingkan yang lain,\" kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Senin. Ia juga menyinggung soal kemungkinan perubahan selera masyarakat atas figur pemimpin, dan menyebut ada kemungkinan publik jenuh dengan sosok pemimpin yang sederhana sehingga memilih tokoh dengan kriteria gagah dan berwibawa pada Pemilu 2024.\"Itu bisa saja kebosanan publik. Nach kalau antitesisnya itu bisa saja kalau masyarakat bosan dengan sosok yang sederhana dan merakyat misalnya, mereka bisa saja ganti selera. Biasanya mengobati kerinduan masa lalu,\" ujar dia.Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, sementara ini ada tiga nama populer untuk calon presiden yakni Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Sementara untuk wakil presiden, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir.Chaniago mengatakan, baik Prabowo, Ganjar maupun Anies memiliki kelebihan, salah satunya memiliki jabatan di pemerintahan sehingga prestasi mereka bisa dilihat dan direkam masyarakat.Ia lalu menyoroti temuan data yang menunjukkan hubungan antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan peluang Ganjar di Pilpres 2024.Menurut data, apabila tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap kinerja Jokowi, maka ini akan berdampak positif pada peluang Ganjar dan ini berlaku sebaliknya.\"Kalau kepuasan terhadap Pak Jokowi rendah, maka yang akan tergerus itu PDI Perjuangan dan Ganjar juga tidak akan terlalu populer. Karena Ganjar dianggap kelanjutan dari Pak Jokowi,\" kata dia.Dalam kesempatan terpisah, anggota KPU, Betty E Idroos, mengatakan, masyarakat Indonesia masih memiliki waktu relatif panjang untuk menentukan pilihan mereka di Pemilu 2024. Ia mengingatkan agar mereka menggunakan hak pilih mereka.\"Memilih itu hak, tidak bisa kita paksakan menjadi kewajiban. Golput (golongan putih) pun hak orang. Tetapi golput betul menjadi pilihan setiap orang yang punya hak pilih, tetapi tidak menjadi solusi. Kalau cinta NKRI ya gunakan hak pilih,\" kata dia.Menurut dia, KPU sebisa mungkin mengajak orang-orang mau menggunakan hak pilih mereka sesuai hati nurani, bukannya karena tekanan pihak lain maupun terpengaruh pembelian suara atau vote buying.Hal ini juga perlu dibarengi kampanye yang dari para peserta pemilu. Ia menuturkan keberhasilan kampanye salah satunya tergantung pada kemampuan meyakinkan orang-orang untuk mau menggunakan hak pilihnya.\"Sosialisasi dan kampanye, menurut saya perpaduan kegiatan yang harus dilakukan baik penyelenggara maupun peserta pemilu agar pemilih mau datang ke TPS,\" demikian kata dia. (Ida/ANTARA)
PSSI dan Pemerintah Harus Tegas Tolak Tim Israel Tanding di Indonesia
Jakarta, FNN – Tim Nasional Sepak Bola Israel maju ke putaran final Piala Dunia U-20 pada tahun 2023. Dengan begitu Israel akan bertanding di Indonesia yang ditunjuk Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada 2023. Lolosnya timnas Israel tentunya menjadi masalah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Langkah yang diambil timnas Indonesia untuk menghindar bermain sebagai upaya tidak mengakui keberadaan Israel di dunia yang menjajah bangsa Palestina. Selain itu, Indonesia juga selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang mendukung Palestina dalam konflik dengan Israel. Menanggapi pemberitaan yang ramai diperbincangkan, PSSI merilis pernyataan terkait keberhasilan timnas Israel lolos ke Piala Dunia U-20 2023, bagi PSSI itu urusan politik tidak berkaitan dengan sepak bola. Pernyataan itu tentunya banyak mendapat kecaman mulai dari para pengamat sepak bola hingga lembaga kemanusiaan. Sebab, Indonesia sempat menolak bertanding dengan timnas Israel jelang menuju Piala Dunia 1958 di Swedia sampai kontingen Indonesia tidak bisa melanjutkan pada babak selanjutnya. “Mungkin pak Iriawan lupa kalau sepak bola dan olahraga kan tidak bisa dipisahkan begitu saja dari politik atau perkembangan politik,” ujar pengamat sepak bola Dhimam Abrar Djuaraid dalam wawancara bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, (3/7/22). “Hal ini menyangkut konstitusi Indonesia, bahwa konstitusi telah menegaskan penjajahan di seluruh muka bumi harus disingkarkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan ini ada di pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Jadi, itu dasar sekali, Undang-undang tentang olahraga maupun tentang hubungan internasional, apapun itu harus tunduk dan mengalah terhadap Undang-undang Dasar 1945,” lanjutnya Berbicara tentang keadilan, maka dunia olahraga saat ini sedang menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi, yang dipertontonkan secara terbuka. Pentingnya menjauhkan Indonesia dari situasi tidak kondusif seperti membiarkan kehadiran timnas Israel untuk bermain bola di Indonesia, yang akan memunculkan kontroversi tajam dan meluas, bisa berpengaruh pada kelancaran dan kualitas Pileg dan Pilpres 2024. “Bisa menjadi alternatif, apabila Israel boleh datang, tetapi harus tidak memakai bendera Israel, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Israel, dan memakai nama lain, saya kira itu akan menjadi win win solution,Indonesia harus tegas karena ini bertentangan dengan konstitusi kita,” tutup Dhimam Abrar. (lia)
Pengamat: La Nyalla Kontroversial tapi Bermanfaat
Jakarta, FNN - Di saat wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melempem, publik memang mengalihkan pandangan seraya berharap pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang dipimpin oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dan LaNyalla yang sudah sangat matang berorganisasi memang langsung tancap gas sejak terpilih sebagai Ketua DPD pada 1 Oktober 2019. Adalah sangat wajar jika LaNyalla turun langsung ke daerah, bertemu dengan rakyat, tokoh, aktivis dan elemen lain. Bahkan saat LaNyalla berada di Jakarta jadwal yang ingin bertemu dengannya daftarnya sudah sangat panjang. Jika tidak di kantor, ia pun biasa menerima tamu hingga dini hari di rumah. \"Ya saya tidak mungkin menolak rakyat, dari kelompok manapun, untuk bertemu. Karena dari mereka juga saya banyak mendapat informasi mengenai apa yang tengah bergejolak di masyarakat,\" kata LaNyalla yang saat ini tengah berada di tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sepak terjang LaNyalla disindir oleh Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, yang menuduhnya banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri itu sangat keliru. Pengamat politik SERUM INSTITUTE Andries Riesfandhy menyebut apa yang dilakukan LaNyalla adalah sesuai dengan tugas dan jabatan yang melekat pada dirinya selama ini. Dan itu sudah tepat. \"Justru kita harus memberi penghargaan atas usaha beliau yang telah mengawal dan memberi koreksi agar bangsa ini tetap berjalan pada alur demokrasi yang efektif dengan memposisikan diri sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah yang juga seharusnya dilakukan oleh lembaga DPR,\" jelas Andries pada FNN. LaNyalla yang dianggap kontroversial justru lebih bermanfaat mengembalikan peran lembaga legislatif pada tempatnya dan menghidupkan proses check and balancess dalam bernegara. Adalah juga sangat wajar jika mantan Ketua Kadin Jawa Timur ini juga tak kenal lelah memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0% karena itu adalah bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. \"PT 0% itu adalah process of law. Proses membuka ruang partisipasi sekaligus memberi hak pada setiap individu yang kompeten untuk memilih dan dipilih,\" ungkap Andries lagi. Dan soal jumlah bakal calon yang diprediksi oleh Effendi bisa menjadi ribuan dengan PT 0% adalah terlalu berlebihan alias lebay. Menurutnya, proses politik tetap akan menyaringnya mengingat kampanye pilpres butuh biaya yang sangat besar. Blok politik juga tetap akan terbentuk dengan cara berkoalisi namun tidak memaksa over size coalition seperti yang terjadi saat ini, yang menyebabkan \'hilangnya\' oposisi di parlemen. (Rahmi Aries Nova)
POPULER
