ALL CATEGORY
Sandera Spindik E-KTP untuk Pilpres 2024 dan Kematian Buruh Migran di Malaysia
MESKI Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi, namun seolah sudah di depan mata. “Saya bingung, sebenarnya pilpres itu kapan, sih? Koq kelihatannya kayak pekan depan pilpresnya,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (30/6/2022). Dalam dialognya dengan pengamat politik Rocky Gerung itu, banyak masalah yang dipertanyakan oleh Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat persoalan politik dan sosial yang berkembang ini? Berikut petikannya: Sebenarnya Pilpres itu kapan, sih? Kelihatannya kayak pekan depan ya? Ya betul. Jadi seolah-olah itu suasana politik sudah di depan. Padahal dua tahun (lagi) itu segala macam bisa berlangsung di situ. Apalagi perubahan geopolitik, kesulitan ekonomi. Jadi membayangkan ada siklus normal di 2024 itu agak absurd. Tapi, halang-menghalangi mulai dari sekarang. Jadi, kekacauan itu sudah mulai terjadi per hari ini, karena tidak ada harapan. Kalau ada harapan orang akan tahan-tahan, tertiblah, jangan sodok sini sodok sana dulu. Jadi memang keaadaan kita menunjukkan, orang ingin sebuah percepatan saja lebih baik. Karena itu, sindir-menyindir berlangsung, sprindik antar sprindik sudah mulai dikeluarin. Macam-macamlah isu. Dan itu semuanya isu yang akan membakar kita pada keadaan jika kita tidak bersatu sebagai bangsa. Itu intinya. Jadi secara makro begitu, kecemasan menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan memaksa orang untuk saling intrik. Kan begitu politik. Saya akan mengajak Anda membahas dua topik sekaligus, karena menurut saya sama-sama menariknya. Yang satu sangat menarik, tapi yang satu lagi mengenaskan. Yang pertama soal sprindik. Tadi ada sebut karena ini mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini sudah dipanggil lagi oleh KPK berkaitan dengan E- KTP. Dalam soal E- KTP politisi dari empat penjuru angin bisa kena libas dan saling sandera Pilpres. Yang berikutnya soal kabar meninggalnya para buruh migran kita di penjara Malaysia. Laporan dari koalisi buruh migran mencapai 149 orang. Tapi rupanya bukan hanya dalam satu peristiwa tapi rentang waktu tertentu, meskipun kemudian dibantah jumlahnya oleh Kemenlu hanya 25 orang. Tetap saja itu jumlah yang sangat besar dan itu tragedi kemanusiaan, khususnya untuk keluarganya. Tapi kalau di luar negeri tentu itu tragedi bangsa. Kita mulai dengan soal sprindik Gamawan Fauzi. Soal Sprindik Gamawan Fauzi Ya, Pak Gamawan Fauzi sudah dihukum untuk soal yang sama dan sekarang ternyata betul, lokomotifnya sudah masuk bengkel, tapi gerbong itu ternyata masih panjang. Dan kita tahu bahwa semua partai ada di itu waktu skandal E-KTP. Tetapi, dengan jelas orang mengasosiasikan pemanggilan Gamawan Fauzi itu adalah untuk menyeret Ganjar Pranowo, karena nama Ganjar yang pertama kali muncul setelah lama itu enggak terdengar makin ke sini nama Ganjar itu disebut lagi. Dan itu bersamaan dengan konflik di PDIP, ketidakmampuan dari Presiden Joko Widodo untuk menetapkan bahwa penerusnya adalah Ganjar. Jadi, ini semua harus kita baca sebagai permainan politik tingkat tinggi saja untuk saling memeras. Itu intinya. Tapi, tetap kita mau menuntut, masyarakat sipil memang menuntut dari awal supaya semua nama yang pernah masuk dalam Radar KPK dipanggil. Tidak bisa hanya karena sudah mengembalikan uang terus dianggap sudah selesai. Problemnya, kenapa dia kembalikan? Dan kenapa baru dikembalikan setelah mulai rame. Jadi, balik lagi pada soal etika. Orang akan ingat apakah Ganjar jujur ketika itu. Kira-kira begitu. Walaupun kita tahu, yang dipanggil adalah Gamawan Fauzi, tapi terhadap apa. Kan Gamawan Fauzi sendiri sudah sudah clear masalahnya. Tentu orang-orang di sekitar maslah E-KTP itu, semua partai terlibat di situ karena pembagiannya cukup merata. Jadi, kita dorong KPK untuk buka itu supaya benar-benar bersihlah. Ganjar itu kan kasihan, dia mau maju tapi terus ada info bahwa dia akan dipanggil KPK. Karena itu Ganjar mungkin sekali lagi operasi supaya dia tidak dipanggil. Tapi ada kekuatan yang memaksa supaya sprindik dikeluarkan buat Ganjar. Kan begitu. Jadi kita hanya bisa menganalisis itu sambil menunggu keterangan resmi KPK. Tapi karena kondisi politik sekarang ada ketegangan, tetap kita lihat bahwa yang disasar adalah Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Disebutkan oleh Nasdem, PDIP, dan siapa saja. Jadi, kita baca sekarang counterflow-nya yaitu datang dari mereka yang ingin sebetulnya melihat proses politik ini berantakan. Dan, mereka senang kalau ada politik yang berantakan. Dan saya kira kalau Ganjar dilibatkan juga disebutkan oleh Setya Novanto. Jadi sangat mungkin juga Setya Novanto nanti akan dipanggil lagi karena ada kasus misalnya, kemarin kasus Garuda. Emirsyah Attar juga salah satu pengusaha yang dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka lagi. Tapi kalau soal Gamawan Fauzi bagaimanapun juga kita pasti melihat ini kaitannya dengan Partai Demokrat. Apakah ini juga berkaitan dengan isu dan intrik-intrik ingin pembentukan koalisi Pilpres. Ya, sinyalnya pasti begitu. Ganjar adalah sasaran utama, tapi nanti ekornya itu bisa mengimbas ke Demokrat karena pada waktu itu memang demokrat yang berkuasa dan Gamawan Fauzi adalah menterinya SBY. Jadi, sekali lagi, soal yang seolah-olah biasa saja kriminal, di dalamnya ada elemen politik yang tinggi. Ini yang kita sebut black market of justice. Jadi, pasar gelap keadilan di sini. Kalau keadilannya terbuka ya dari dulu dong proses. Siapa di Demokrat yang masih terkait dengan soal Gamawan Fauzi; siapa yang di PDIP; siapa yang di semua partai; di mana Ganjar ketika itu. Jadi, jangan dicicil seolah-olah akan jadi tagihan politik ketika menjelang Pemilu. Itu yang buruk sebetulnya. Tapi ya sudah. Karena sudah dibuka maka lakukan, supaya semua pihak merasa lega bahwa hambatan-hambatan untuk membentuk koalisi tidak lagi dihalangi oleh isu-isu politik. Itu sebetulnya kejelasan. Walaupun kita tetap menganggap bahwa semuanya tidak ada gunanya kalau nol persennya tidak diucapkan, karena itu sinyal pertama. Tapi, bahan bakar politik musti diajukan hari-hari ini. Nah, Gamawan Fauzi adalah bahan bakar yang bagus untuk membakar Ganjar, Demokrat, PDIP, dan segala macam. Nah, di ujungnya kita mau lihat ini permainan siapa? Karena, kita nggak bisa percaya lagi kalau KPK itu punya semacam intensi yang sekadar soal kriminal. Di dalamnya pasti ada intensi politik, dan faksi-faksi di KPK tentu dari awal kita tahu bahwa ya KPK yang sekarang adalah mainan politik. Karena soal ketegangan antar partai politik, isu di dalam DPR waktu memilih komisaris, lalu ada masalah Novel Baswedan yang kemudian sampai sekarang juga terkatung-katung statusnya, walau sudah resmi dikeluarin, tapi dianggap masih memegang sprindik. Jadi banyak hal sebetulnya di dalam KPK yang memungkinkan siapapun bisa masuk ke KPK untuk mencari-cari cara mensprindikkan seseorang. Oke, sebetulnya gampang banget kok membacanya, kenapa sih kasusnya tidak dituntaskan pada waktu itu? Kenapa tidak waktu ramai? Itu mencerminkan ada tarik-menarik kekuasaan pada waktu itu; ini memang sengaja disimpan sebagai sandera, politik sandera. Kita tahu semua kok. Makanya ada temen kita yang menyebutnya bahwa sekarang ini politisi-politisi kita masih menjadi pasien rawat jalan dari KPK. Jadi tinggal nanti sekali waktu seperti dokter bilang ini harus dirawat lagi, harus masuk, baru masuk. Ini sebenarnya betul-betul tidak sehat. Kita bisa membayangkan nanti presiden sekualitas apa yang dihasilkan dari proses semacam ini. Tentu bukan orang yang terbaik, tetapi orang yang memang dikehendaki oleh oligarki. Itu akhirnya politikal ekonomis dari Pilpres sekarang itu tidak sepenuhnya bisa kita anggap demokratis walaupun diterangkan bahwa ini agendanya demokrasi, tetapi isinya bukan demokrasi. Isinya ada kongkalingkong. KPK sudah kasih sinyal dulu bahwa penyebab korupsi itu adalah karena presidential threshold 20% sehingga semua orang mencari tiket dan bayar mahal. Jadi sebetulnya secara eksplisit KPK tahu bahwa 20% itu menghina demokrasi dan bahkan memungkinkan terjadinya korupsi yang di-backup oleh tema 20% itu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi mustinya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK juga datang sebagai lembaga untuk meminta judicial review, sama seperti LaNyalla (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI) yang sangat berani akan mengajukan judicial review atas nama lembaga. Kematian Buruh Migran di Tahanan Malaysia Oke kita ganti topik lain dan saya kira ini peristiwa yang mengenaskan. Kalau data dari koalisi buruh migran ini disebutkan ada 149 orang yang meninggal di tahanan imigrasinya Malaysia. Kemudian dibantah Kemenlu, itu hanya ada 25 orang. Tapi, berapapun jumlahnya, menurut saya ini akan menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi orang-orang yang sering disebut sebagai pahlawan devisanya. Dan orang-orang ini kalau dia bisa punya lapangan pekerjaan di Indonesia yang layak, mereka pasti enggak maulah pergi jauh-jauh meninggalkan anak istri dan keluarganya. Iya, itu kalimatnya Deplu menghina, hanya 25 orang, karena takut disebutkan yang banyak. Kalau hanya 25, misalnya, kenapa nggak waktu masih 2-3 orang itu Deplu tidak bersuara. Kenapa dia musti tunggu 25 orang. Nggak ada yang percaya pada Deplu sekarang. Orang percaya pada buruh migran karena mereka yang ada di depan memantau secara harian statistik kekerasan terhadap buruh migran kita. Jadi, tetap orang anggap itu memang besar betul 141, sementara Presiden Jokowi menganggap bahwa itu kecil karena tugas saya adalah mendamaikan Rusia dan Ukraina. Kan itu jadi kontrasnya begitu. Presiden Jokowi lagi memuji dirinya sendiri mampu mendamaikan Ukraina dengan Rusia, faktanya di tetangga kita, Malaysia, kejahatan kemanusiaan berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah baru mulai heboh ketika laporan dari buruh migran. Dan hebohnya itu bukannya melakukan protes diplomatik atau kirim tim, tapi langsung membantah enggak, hanya 25 doang. Hanya 25 tuh. Ini bagaimana cara berpikir Deplu. Banyak orang dungu memang yang tidak dalam posisi untuk melindungi citra pemerintah. Kan mustinya Deplu bilang, iya dari awal kita tahu, tapi kami lakukan operasi diplomasi tersembunyi dulu. Ini tidak ada, tiba-tiba sekadar membantah soal jumlah. Ini bukan soal jumlah, tapi ini soal kejahatan yang dialami oleh buruh migran kita. Kejahatannya, bukan jumlah kejahatannya. Itu meski cuma satu pun dia tidak melakukan proteksi. Jadi buruh migran kita tidak diproteksi di luar negeri oleh Deplu. Sedangkan di dalam negeri tidak diproteksi untuk lapangan kerja sehingga mereka harus berceceran, berkeliaran, menghadapi kekerasan di luar negeri. Jadi pemerintah memang gagal memenuhi tugas yang diberikan konstitusi, yaitu melindungi orang miskin, pelihara fakir miskin. Itu benar nggak terjadi. Padahal negara bilang kami surplus Rp 400 triliun. Kalau surplus Rp 400 triliun kenapa orang masih cari kerjaan di luar negeri. Jadi enggak ada tetesan dari masuknya uang ekspor komoditas kita ke APBN terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja. Jadi dengan mudah sekali kita bisa tahu bahwa pemerintah ini pelit kok. Dia cuma mau simpan uang itu untuk main politik, bukan untuk membela buruh migran dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri supaya tidak ada buruh migran yang mengalami penderitaan, karena harus cari kerja keluar negeri. Saya khawatir ini hanya fenomena gunung es karena ini kan di imigrasi Sabah. Padahal kita tahu banyak sekali buruh-buruh kita juga tersebar bukan hanya di Sabah. Saya kira di Kaula Lumpur juga banyak. Mestinya Deplu lebih proaktif, tidak hanya reaktif menanggapi apa yang terjadi di Sabah. Tapi dengan ini menjadi momentum untuk masuk lebih jauh ke Malaysia. Tetapi karena profil politik luar negeri kita lemah, bahkan terhadap negara tetangga kita Malaysia pun kita tidak bisa berbuat terlalu banyak dalam menghadapi persoalan problem semacam ini. Jadi ajaib. Mustinya Deplu bergembira atau membantu LSM buruh migran ini karena mereka lakukan perhitungan harian. Dan, ini ajaibnya itu, kaya’ Deplu memarahi LSM. Mustinya dia bilang, oke mungkin kita memang salah. Deplu, Anda benar. Mari kita sama-sama lakukan investigasi. Ini dia bantah duluan. Jadi, ajaib negara memusuhi masyarakat. Masyarakat ini sedang membantu masyarakat lain yang mengalami ketidakadilan. Justru diomelin oleh Deplu. Ini betul-betul biadab. Ini orang meninggal dalam tahanan dan kemungkinan besar proses hukumnya itu buruk dan perlindungan hukumnya juga tidak diberikan, tetapi malah dikecil-kecilkan. Sementara mereka yang secara voluntir, teman-teman aktivis buruh migran ini volunter, untuk membela tenaga kerja kita, eh malah dicurigai sebagai sekedar membesar-besarkan jumlah. Itu konyolnya Deplu kita. (mth/sws)
PSI Mulai Ditinggalkan Petingginya Dukung Anies
Jakarta, FNN – Sunny Tanuwijaya melepas jabatan Dewan Pembina (PSI). Salah satu Dewan pembina PSI itu memilih untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang belakangan ini gencar mendapat kritikan dari partainya. Kepastian Sunny melepas jabatan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natalie. Menurut Grace, orang kepercayaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu memutuskan untuk membantu Anies Baswedan. “Dia mengakui lebih memilih untuk membantu Pak Anies,” ujar Grace Natalie, Rabu 26 Juni 2022. Grace sebelumnya menyampaikan ke Sunny bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. Selain itu PSI menganggap Anies itu sebagai seseorang yang intoleran dalam memainkan politik identitas untuk meraih kekuasaan. “Grace mengatakan bahwa selama setahun belakangan ini Sunny sudah mulai tidak terlihat aktif di dalam operasional PSI,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Kamis (30/6/2022). PSI memang belum mengusulkan siapa calon presiden yang didukung pada pilpres 2024 nanti, dan dia menegaskan bahwa PSI hanya mendukung calon presiden dengan rekam jejak yang baik, tidak intoleransi hingga korupsi. “Tergantung rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini merupakan jejak pendapat rakyat terbuka. Siapa calon yang layak mereka dukung menurut list mereka. Memang ada 9 nama yaitu ada Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Mahmud MD, Tito karnavian, Ridwan Kamil, Erick Thohir dan lain-lain,” ujarnya. Hersubeno, menyebutkan, bagi PSI mundurnya Sunny dengan menyerberang jalan ke Anies merupakan pukulan yang sangat telak kali kedua di PSI setelah sebelumnya Tsamara Amany Alatas sebagai salah satu Ketua DPW PSI juga mengundurkan diri. Menurutnya, lepas benar kemunduran Tsamara dari PSI dikarenakan status suaminya Ismail Fajri Alatas sebagai pendukung Anies dan sekarang giliran Samara yang juga akan menjadi pendukung Anies ini. “Tetap saja kemunduran Tsamara ini menjadi pukulan berat bagi PSI karena bagaimanapun Tsamara selama ini telah menjadi ikon dari PSI yang muda, cantik, dan smart,” lanjut Hersubeno. Tapi jangan lupa juga latar belakang Tsamara sebagai keturunan Arab dan muslim sebagai nilai tambah bagi PSI, ditambah lagi bahwa mereka ini anti terhadap komunitas Arab, muslim yang kultur, budaya, dan juga agama dari Anies baswedan. Sebagaimana yang dituturkan Grace Natalie bahwa Sunny sudah satu tahun belakangan ini tidak aktif lagi dalam kepengurusan PSI dan kalau kita lihat berbagai pemberitaan media itu pada bulan September 2021 secara resmi menggantikan Grace Natalie sebagai ketua umum PSI. Sementara Raja Juli naik kelas menggantikan posisi Dewan Pembina Sunny Tanuwijaya. Bukan hanya menjadi Dewan Pembina, Raja Juli, sebagai mantan direktur eksekutif Ma’arif Institute ditunjuk oleh Jokowi menjadi wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mengapa pengunduran diri Sunny baru diumumkan sekarang? Apalagi ketika pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan menguatnya posisi Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Setelah namanya diumumkan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada 17 Juni lalu, menyebutkan tiga nama sebagai calon presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Prakasa. Akan tetapi banyak orang yang menduga dua nama selain Anies Baswedan adalah sebagai pemanis. Nama utama yang diusung Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan sebagai Capres dan Cawapresnya Puan Maharani. Posisi Anies-Puan ini berubah setelah Surya Paloh menyodorkan Ganjar-Anies ke Jokowi, peruahan itu tampaknya ada kaitan dengan dinamika internal PDIP serta membaiknya hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP. Pasangan Anies-Puan ini sebenarnya sudah disodorkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Megawati. “Ini perlu dicatat, hubungan antara Surya Paloh dan Jusuf kalla ini kan sama-sama mereka dari kader Partai Golkar, jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat,” ujar Hersubeno. (mth/sws)
Haji dan Sejarah Religiositas Manusia
Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA indikasi kuat bahwa haji atau amalan-amalan ritual di Tanah Haram sudah ada sejak awal turunnya manusia ke atas bumi ini. Hal itu terbukti dengan jejak-jejak sejarah kedua orang tua manusia, Adam dan Hawa, yang diturunkan ke bumi ini di sekitar wilayah tanah haram itu. Belakangan kita ketahui bahwa pertama kali mereka turun atau diturunkan ke bumi ini mereka terpisah. Mereka pun saling mencari didorong oleh rasa “rahmah” (kasih sayang) yang ada pada keduanya. Maka atas kasih sayang Allah mereka dipertemukan di sebuah bukit yang juga dikenal dengan “rahmah” (bukit kasih sayang). Bukit itu memang lebih dikenal saat ini dengan nama “Jabal Rahmah”. Sudah pasti tidak ada catatan sejarah mengenai mereka berdua. Tidak ada catatan tinta kasat, kecuali narasi-narasi yang berkembang dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya seolah menjadi catatan sejarah resmi. Belakangan disebutkan bahwa Adam sendiri meninggal di kota suci Mekah. Beliau dikuburkan di sekitar “lokasi suci” sekitar Ka’bah. Ada yang menyebutkan bahwa Adam dikuburkan di sebuah lokasi antara Ka’bah dan Sumur Zam-Zam saat ini. Sementara Hawa melakukan perjalanan hingga ke pinggiran pantai di sebuah daerah di luar kota suci Mekah. Daerah pinggiran pantai itu sekarang dikenal sebagai sebuah kota metropolitan di Saudi Arabia bernama Jeddah. Di sanalah Nenek manusia itu dikuburkan. Bahkan kuburannya hingga kini menjadi salah satu destinasi ziarah kota Jeddah. Namun demikian, catatan sejarah tentang ritual haji yang paling jelas dalam literasi agama kembali kepada sejarah Ibrahim AS dan keluarganya. Ibrahimlah dan keluarganya, khususnya anak isterinya Hajar dan Ismail AS, yang kemudian menjadi tema sentra dalam pembicaraan tentang haji dan tanah suci. Ibrahim menjadi sebutan yang berulang dalam membahas tentang haji dan Tanah Haram. Dari Ihram, ke Wukuf, Muzdalifah, Mina, hingga ke Thawaf dan Sa’i. Semuanya tidak terlepas dari sejarah napak tilas Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Walau tidak sepopuler Ibrahim, ternyata ada juga riwayat jika Musa AS juga pernah melakukan thawaf di sekitar Ka’bah. Entah kapan dan bagaimana? Memang hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi yang pasti memang Ka’bah-lah dalam sejarah agama yang pertama kali dijadikan sebagai pusat “ibadah”. Karenanya sangat wajar jika manusia secara turun-temurun telah menjadikan tempat ini sebagai pusat “peribadatan”. Al-Quran menyebutkan: “sesungguhnya Rumah (tempat ibadah) yang pertama ditempatkan di bumi adalah yang ada di Bakkah Yang Suci itu” (Al-Quran). Demikian dalam sejarahnya kita kenal juga bahwa jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di Tanah Mekah, kaum Arab dan tetangga-tetangganya telah menjadikan Ka’bah sebagai pusat ritual ibadah mereka. Hanya saja mereka melakukan itu tanpa Syariah (aturan agama) yang benar. Salah satu yang kita baca dalam sejarah bahwa kaum Arab sebelum Nabi Muhammad SAW hadir melakukan thawaf di sekitar Ka’bah dan Da’i di antara Shofa-Marwa tanpa menutup badan. Demikian seterusnya tempat yang dikenal dengan Tanah Haram ini menjadi pusat peribadatan sepanjang sejarah. Belakangan dengan kehadiran Ibrahim dan putranya Ismail yang mendoakan: “Wahai Tuhan kami, jadikan hati sebagian manusia cinta kepadanya (Mekah)” hal itu semakin mengakar. Puncak dari semua itu adalah diutusnya Rasul dan Nabi penutup Muhammad SAW, yang menjadikan praktek ritual bersejarah itu menjadi “hukum” atau Syariah yang baku. Bahkan dalam agama Islam haji menjadi salah satu pilar (tiang) agama itu sendiri. Karenanya melaksanakan ibadah haji sesungguhnya adalah sekaligus merupakan “napak tilas” perjalanan sejarah “religiositas” manusia. Pusat ketaatan kepada Tuhan bermuara dari pusat dunia yang memang dikenal sebagai “Ummul Qura” (Ibu negeri). Para ulama menyebutkan jika di sekitar Bait al-Ma’muur di sekitar Arsy Allah malaikat tiada henti melaksanakan thawaf menyembah dan membesarkan Asma Allah. Maka di bumi di sekitar Ka’bah tempat para hamba Allah dari kalangan manusia tiada hentinya menyembah Allah dan membesarkan AsmaNya. Dengan melaksanakan ibadah haji kita diingatkan kembali perjalanan “keagamaan” dan “ketaatan” manusia kepada Tuhan. Seolah dengan perjalanan haji kita menyegarkan dan membangun kembali komitmen keagamaan dan ketaatan yang telah terjadi sepanjang sejarah interaksi manusia dengan Penciptanya. New York City, 30 Juni 2022. (*)
Jokowi Akan Menjadi Sekjen PBB?
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRESIDEN Jokowi ke luar negeri lagi. Kali ini ke Ukraina dan Rusia dengan didahului ikut dalam pertemuan KTT G-7 di Jerman. Konon ke Ukraina dan Rusia tujuannya adalah mendamaikan kedua negara yang sedang berperang. Sebagai presidency G-20 rute perjalanan ini boleh terbilang menarik, akan tetapi kunjungan tersebut ternyata sepi dari pemberitaan dunia. Mungkin dianggap perjalanan piknik. Piknik karena di samping berangkat bersama istri bu Iriana juga dengan basis keraguan publik. Ragu akan kemampuan Jokowi untuk menjadi penengah. Presiden Jokowi yang di dalam negeri saja gagal mendapat simpati rakyat apalagi dipercaya penuh baik oleh Ukraina maupun Rusia. Bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskiy di Kiev. Pembicaraan antara lain soal kepedulian Indonesia terhadap perdamaian, siap sampaikan pesan ke Putin, kran impor pangan, serta undangan pertemuan G-20 November di Bali. Ketika bertemu Presiden Rusia pesan Zelensky tersebut konon telah disampaikan. Jokowi mengundang Putin ke G-20 dan Putin sejak awal telah menyatakan siap hadir. Zelensky akan hadir tetapi melihat kondisi dalam negeri dahulu katanya, demikian juga akan melihat komposisi peserta pertemuan di Bali tersebut. Sebagaimana diketahui Amerika dan sekutunya menyatakan tidak akan hadir jika Putin diundang. Jokowi tentu pusing. Tiga hal menarik dari perjalanan Jokowi dan Iriana ini, yaitu : Pertama, tampilan \"Islami\" Ibu Iriani berjilbab tertutup. Padahal pertemuan G-7 maupun Rusia-Ukraina tidak berhubungan dengan langkah keagamaan. Politisi PDIP Efendi Simbolon mengaitkan dengan \"G-3\" soal keinginan Jokowi untuk jabatan 3 periode. Kedua, langkah \"luar\" yang gencar adalah untuk menutupi situasi \"dalam\" yang ambyar. Sebenarnya keduanya juga ambyar. Komunikasi global Jokowi tidak lancar. Penghargaan dunia internasional atas Presiden Jokowi lebih pada basa basi ketimbang apresiasi. Ketiga, efekivitas kunjungan masih disangsikan. Misi penengah perdamaian perang Rusia dan Ukraina adalah \"mission impossible\". Rusia menyerang Ukraina atas dasar \"kill or to be killed\" ada NATO dan kepentingan Barat di Ukraina. Perdamaian terjadi jika ada kesepakatan antara Putin dengan Biden bersama NATO. Itu yang semestinya diarah oleh Jokowi. Pertanyaan mendasar dari misi Jokowi adalah kepentingan mana yang lebih dominan luar negeri atau domestik. Semakin sering bergerak ke luar negeri sebenarnya Jokowi sedang lari dari masalah dalam negeri. Mencoba mengalihkan diri melalui performance sebagai tokoh internasional. Sesuatu yang dianggap ilusi karena Jokowi sendiri gagap dalam berkomunikasi. Sangat berlebihan ungkapan anggota DPR bahwa upaya-upaya mendamaikan Rusia dan Ukraina akan membawa Jokowi mendapat hadiah perdamaian Nobel dan membuka jalan untuk jabatan Sekjen PBB. Mungkin ada netizen yang bergembira dan berujar bahwa lebih baik Jokowi menjadi Presiden dunia daripada menjadi Presiden Indonesia. Biar dunia pun ikut merasakan betapa nikmatnya banyak dibohongi oleh janji dan ocehan Jokowi. Bandung, 1 Juli 2022
Ekonomi Sulit, DKI Justru Surplus Anggaran Rp675,57 Triliun
Jakarta, FNN - Di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan internasional, Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan berhasil menjaga anggaran tidak minus. Tercatat per 31 Mei 2022 bahkan surplus cukup besar. Saat ini, perekonomian di Provinsi DKI Jakarta relatif terjaga. Iklim bisnis di ibu kota negara cukup kondusif. Alhasil penerimaan daerah per 31 Mei 2022 tembus Rp675,57 triliun, atau 70 persen dari target. Capaian ini naik 51,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini ditopang realisasi perpajakan Rp533,42 triliun, atau mencapai 64,65 persen dari target. Tumbuh 62,83 persen, terutama dari pajak penghasilan naik 72,62 persen. Sedangkan realisasi penerimaan bea keluar atau pungutan ekspor melesat melampaui target. Realisasi Rp136,56 miliar, atau 435,46 persen dari target. “Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyentuh 19,86 persen dengan realisasi Rp142,00 triliun. Berkontribusi dalam menjaga kinerja penerimaan di DKI Jakarta,” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Dionysius Lucas Hendrawan, di Jakarta, seperti dikutip Kamis (30/6/2022). Hal itu menunjukan, penerimaan DKI Jakarta berkontribusi cukup besar secara nasional, dan membaik dari sisi penerimaan. “Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang masih berjalan, diharapkan pundi-pundi penerimaan dapat terus bertambah,” ungkap Dionysius. Sedangkan realisasi belanja mencapai Rp201,31 triliun, atau 21 persen. Artinya, ada surplus regional sebesar Rp474,26 triliun secara tahunan (year on year/yoy). Surplus tersebut meningkat 117,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Soal inflasi Mei 2022, memang ada kenaikan tapi tipis yakni 0,06 persen secara bulanan atau mont to month (mtm). Kalau secara tahunan (yoy), naik 2,27 persen, dan 1,62 persen (ytd). Inflasi Mei 2022 dipicu harga daging ayam ras, minyak goreng dan beras, pasca Lebaran. “Kontribusi penerimaan regional DKI Jakarta terhadap penerimaan nasional mencapai 67-69 persen,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Dionysius Lucas Hendrawan, Jakarta, dikutip Kamis (30/6/2022). Kinerja neraca perdagangan pada regional DKI Jakarta bergerak ke arah positif dari tahun 2021. Walaupun demikian, selama April 2022 kinerja neraca perdagangan mengalami penurunan. Ekspor DKI Jakarta pada April 2022, bernilai US$0,95 miliar, turun 2,4 persen ketimbang Maret 2022. Hal ini disebabkan turunnya nilai ekspor logam mulia dan perhiasan permata sebesar 17,2 persen. Sedangkan Impor DKI Jakarta pada April 2022 sebesar US$5,43 miliar, turun 20,9 persen ketimbang Maret 2022. Terjadi karena penurunan nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 35,8 persen. (ini)
Aw Siew Peng-Fifi Jong, Menjiwai "Ruh" Melayu
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SAYA percaya genealogi berpengaruh dalam vocal presentation dan pronounciation orang. Tapi jika mendengar Aw Siew Peng bernyanyi lagu P. Ramlee 1951 berjudul Apabila Kau Tersenyum, dari segi vokal prima Melayu. Dalam record tahun 1951 itu Peng memang alami kesulitan dalam mengucapkan kata membumbung dan mendorong. Tapi çéngkok dan sikke (gelombang), Peng Malay sejati. Fifi Jong (baca Yong) memulai karir sebagai bintang film tahun 1950-an. Ia seorang pemain watak. Tetapi ketika sutradara melibatkan dia di dalam film-film tema Betawi, maka muncul aslinya Fifi Young (ejaan nama diInggriskan, tapi membacanya tetap Yong). Fifi sangat prima dalam berbicara dengan logat Betawi Tengah. Orang Betawi bilang lidahnya lémés, lembut dan melodiousness, kalau lagi omong Betawi. Fifi lahir dan besar di Gg Kumendan, Mangga Besar. Dua contoh di atas membuktikan peradaban lebih mendekatkan hubungan antar ras daripada penataran tatap muka apalagi dengan nge-zoom. Apa pun content bicara Lius Sangkurisma orang mau saja mendengarkannya karena Lius gunakan logat Betawi Glodok. Dengan vocal presentation Lius tak disadari orang jadi akrab. Glodok bebatuan bukit Tambora. Seorang penyanyi Melayu Singapura Anna Salleh (double l) yang lagi bekend berkata, lagu Melayu itu kroncong yang asalnya dari Portugis. Pihak Portugis tak pernah claim. Lagi pula Anna hanya bicara soal beat. Kalau soal beat, Besame Mucho pun dapat dilagukan dengan kroncong. Tapi banyak lagu Melayu yang tak dapat dikroncongkan. Lagu dari kenegerian mana pun ada \"ruh\" yang harus dijiwai. \"Ruh\" lagu Melayu hymn (tanpa e) artinya ratapan. Saya kagum dengan Aw Siew Peng dan Fifi Young yang mendalami \"ruh\" Melayu. (RSaidi)
Bangun Insfrastruktur Indonesia Bersama Ribuan Tukang Melalui Teknologi, Gravel Raih Penghargaan iNews Maker Award 2022
Jakarta, FNN – Berawal dari kejelian dua founder perusahaan rintisan (startup) Georgi Putra dan Fredy Yanto yang melihat ribuan pekerja konstruksi yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesulitan pemilik proyek untuk mendapatkan tukang yang handal, kedua anak muda lulusan Berkeley University Amerika Serikat dan BINUS ini membangun platform aplikasi yang menyederhanakan proses pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak dengan menjamin kesejahteraan tukang melalui kepastian pembayaran upah tepat waktu. Gravel kini menjadi solusi yang menghubungkan pemilik proyek dengan mitra tukang, yang disebut ‘Dulur’, melalui aplikasi yang juga dapat mengawasi pekerjaan tukang secara real time. Pada tahun 2019, Gravel berhasil merekrut ribuan pekerja konstruksi yang mencari pekerjaan melalui platform umum seperti postingan di media sosial. Saat ini, Gravel telah berkembang melalui inisiatif berbasis teknologi dengan menyediakan pekerja ke lebih dari 2000 proyek di seluruh Indonesia dan menyalurkan miliaran Rupiah dalam bentuk gaji dan insentif kepada pekerja. Dengan semangat “Membangun Indonesia, Membangun Bersama Gravel,” beberapa waktu lalu, Gravel membuka kantor cabang pertamanya di Jawa Timur. Diresmikannya kantor cabang di Mulyorejo, Surabaya, tersebut merupakan tanda dimulainya komitmen Gravel untuk melakukan ekspansi ke daerah khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Saat ini Gravel berencana untuk membuka cabang-cabang lain di Indonesia. Inisiatif tersebut membawa Gravel meraih penghargaan “Special Award of Outstanding Performance” dalam kategori “Distinguish Leadership and Service” dalam iNews Maker Awards 2022. Georgi Putra, CEO Gravel, menyampaikan kemenangan tersebut menjadi milik semua karyawan dan para mitra Gravel yang telah bekerja keras membangun proyek-proyek luar biasa. “Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada Gravel, sehingga hasil kerja staf dan mitra tukang dapat dikenal dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat,” ucapnya saat ditemui di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis, 30 Juni 2022. Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, iNews Maker Awards 2022 menganugerahkan kepada insan maupun lembaga, baik swasta maupun pemerintah, yang secara aktif memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia khususnya dalam misi memulihkan perekonomian. Selain Gravel, penghargaan Special Award tersebut juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan PT Indonesia Financial Group. Penghargaan ini menjadi salah satu titik perjalanan untuk mengantarkan Gravel pada mimpi-mimpi besar lainnya. “Kami berharap Gravel bisa mendukung perkembangan infrastruktur yang sedang menjadi prioritas di Indonesia saat ini dan memberikan dampak positif bagi kehidupan para pekerja konstruksi di Indonesia. Semua achievement ini mendorong Gravel untuk menciptakan lebih banyak win-win solution bagi kedua belah pihak yang tentunya dapat mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi.” CPO Gravel Fredy Yanto memaparkan. Seperti diketahui PT Gravel Technology atau lebih dikenal sebagai Gravel didirikan pada tahun 2019 merupakan perusahaan yang membangun aplikasi di bidang konstruksi, fokus Gravel saat ini adalah menghubungkan para pencari dan penyedia kerja, dengan memberikan jaminan pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. Hingga saat ini, Gravel telah memiliki lebih dari 1,7 juta pekerja konstruksi atau Dulur Gravel, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya berhenti di sumber daya manusia, Gravel juga ingin mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi, melalui adanya financing tools dan penyediaan barang baku bangunan. (sws)
Apa Itu Negara Indonesia
Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20 %? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002, maka apa itu negara Indonesia sudah tidak lagi ada. Negara dengan Uniknya Bangsa dilahirkan baru negaranya dibentuk yang kemudian Indonesia adalah negara Kebangsaan. Perjuangan para pendiri negeri ini dinistakan oleh para pengamandemen UUD 1945. Fudamental negara berdasarkan Pancasila dirobohkan, dicabut, diganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Padahal, negara ini melalui proses panjang dalam pembentukannya dan melalui konsensus untuk meletakkan dasar negara, Philisophy groundslag bukan sesuatu yang asal comot tetapi melalui pemikiran yang bersumber dari akar budaya bangsa yang ribuan tahun sudah ada di dasar sejarah bangsa Indonesia. Pemikiran paradikmatika Philisophy tentu membutuhkan perenungan yang sangat fundamental. Mengganti UUD 1945 yang para komprador menyebutnya amandemen itu tak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Lebih aneh lagi PDIP dan BPIP masih mengunya-ngunya Pancasila. Padahal ideologi negara berdasarkan Pancasila sudah dibuang. BPIP tidak akan mampu bicara ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme. Bagaimana mungkin ajaran Soekarno tentang imperalisme justru mau disetubuhkan dengan liberalisme kapitalisme. Jadi tujuan bernegara masyarakat adil dan makmur tidak mungkin terwujud jika diletakkan pada sistem Kapitalisme Liberalisme. Padahal Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah Protes Bung Karno terhadap ajaran individualisme. Pertanyaan besarnya apakah Megawati Soekarnoputri dengan BPIP mengerti bahwa sejak UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002 negara ini sudah tidak berideologi Pancasila lagi? Apa tidak mengerti yang dimaksud dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu adalah UUD 1945? Yang lebih aneh lagi visi-misi negara yang tertuang di Pembukaan UUD 1945 diganti dengan visi-misi Presiden karena alasan sistem Presidensial. Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, jang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tudjuan dan tugas bekerdjanja Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum serta mentjerdaskan kehidupan bangsa”; bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan daripada matjam-matjam kepentingan jang mendjadi tugas pemeliharaan Negara tidak tjuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannja harus dilindungi, djuga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan; Tidak tjukup ada kesedjahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, djuga harus ada kesedjahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, jang pemeliharaannja baik diselenggarakan oleh Negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan Negara. Amandemen UUD 1945 adalah UUD 2002, berbeda dengan UUD 1945. Artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, UUD yang tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR, kita menciptakan sendiri sistem yaitu sistem sendiri atau sistem MPR. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Kita telah terjerumus dengan penipuan dan kebohongan bahwa UUD 2002 masih dikatakan UUD 1945. Padahal tidak ada hubungannya, sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Apakah negara Indonesia itu? Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia”. Ini terkandoeng dalam pemboekaan. Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ialah mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan menerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20 %? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Apa kita akan terus berdebat dengan oligarki, sementara kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Sadarlah hanya kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila, maka bangsa ini akan selamat. (*)
Sidang Lanjutan Edy Mulyadi, Hakim Cecar Saksi Yang 'Nggak Nyambung'
Jakarta, FNN – Michael Anggi hadir sebagai saksi ketujuh yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) di lanjutan sidang ‘Jin Buang Anak’ di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kamis, 30/6). Anggi merupakan ex-mahasiswa yang berasal dari Bontang, Kalimantan Timur dan saat ini berdomisili di Jakarta. Dia melaporkan Edy Mulyadi ke Bareskrim Polri bersama tiga temannya yaitu Kaleb Elevansi dan Ariansyah N Kiliu, karena merasa sakit hati dengan pernyataan Edy ‘tempat jin buang anak’ yang didengar dari YouTube Bang Edy Channel berjudul \'Tolak Pemindahan Ibukota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat\'. Sayangnya pada saat memberikan kesaksian di persidangan, pernyataan Anggi banyak tidak masuk akal dan membuat Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar geram. Seperti Anggi mengaku melaporkan Edy ke Bareskrim Polri pada hari Minggu di bulan Maret, padahal di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi melaporkan pada Rabu, 22 Januari. “Kalimat mana yang membuat saudara merasa sakit hati di dalam video tersebut?\" cecar hakim. “Di dalam video tersebut ada kata-kata yang mengucilkan, seperti Edy tidak suka dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan mengatakan Kalimantan ‘tempat jin buang anak’ dan banyak lubang tambang,” jawab Anggi Dan ia pun langsung mengartikan tempat jin buang anak itu sebagai tempat yang tertinggal. \"Menurut saya tempat jin buang anak berarti sebuah tempat yang tertinggal, belum ada pembangunan, kalau kita buang anak saja di tempat sampah, jadi ini dibilang jin buang anak maksudnya jin berwujud dan beranak. Saya juga tidak terima dengan pernyataan Edy yang mengatakan siapa yang mau tinggal disana?\", jadi kami disana selama ini apa?\", katanya penuh percaya diri. Sayangnya semakin percaya diri, jawaban Anggi makin jauh dari pertanyaan hakim. Seperti ia tidak dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai ada tidaknya lubang tambang di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan menyimpulkan dari kata-katanya Edy tidak suka dengan pemindahan IKN. “Keberatan saudara dimana? Padahal saudara tinggal di Bontang dan Bontang saja tidak termasuk IKN. Kemudian bagaimana bisa tidak terima kalau saudara sendiri saja tidak mengetahui di wilayah IKN ada bekas galian lubang tambang? Tidak masuk akal! Kalau ngomong itu hati-hati, pasti saya kejar terus dan jawaban saudara tidak nyambung, ” tegas Hakim Adeng. Saksi berikutnya, Ariyansah tidak kalah \'parahnya\'. Karena ia tidak tahu pada saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ia diperiksa sebagai apa? Ia mengaku sebagai pelapor padahal ia hanya saksi pelapor. Anehnya BAP ia, Anggi, dan Kaleb Elevansi sama persis kata perkata hingga titik komanya. Melihat keadaan ini penasehat hukum terdakwa Herman Kadir dan kawan-kawan enggan mengajukan pertanyaan hingga sidang pun langsung ditutup hakim. (Lia)
Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan polarisasi dapat berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini. “Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tetapi di dalam jangka panjang tidak memberikan literasi, pendidikan politik, dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk yang bertema ‘Polariasi Politik Pemilu 2024:Akankah Terulang Kembali?, Rabu (29/6/2022) sore hari. Anis menyampaikan isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai politik yang memiliki ideologi yang kuat. Namun, dia tidak menyebutkan lebih lanjut partai politik mana yang sengaja memanfaatkan isu polarisasi tersebut. Dalam situasi yang krisis saat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak dapat menangani krisis. Anis menilai rakyat ini sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi, sehingga sangat perlu diselesaikan. Kita lihat beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat disebabkan ancaman inflasi global. “Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ungkap Anis Hasil penelitian Litbang Kompas pada bulan lalu, Gianie menilai kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada 2024 sangat mungkin terjadi. “Diperlukan gerakan bersama, baik masyarakat, pemerintah, partai politik, dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untun bersama-sama meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saaat ini,” kata Gianie Partai Gelora menyerukan untuk publik melawan upaya dari kelompok atau bahkan partai yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitas sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024. “Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu. (Lia)
POPULER
