ALL CATEGORY
Upaya Kolektif Wujudkan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan upaya kolektif dan sinergis bersama dapat mewujudkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.\"Harus dilakukan upaya kolektif dan sinergis untuk mewujudkan gencatan senjata, baik antara negara-negara yang terlibat perang secara langsung, maupun negara-negara yang mendukung salah satu pihak,\" kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, upaya kolektif ini juga harus melibatkan negara-negara yang tidak memihak kepada pihak manapun dalam perang, namun turut berupaya menghadirkan gencatan senjata untuk menghindari krisis yang dihadapi dunia.Selain itu, Hikmahanto juga mengingatkan bahwa kontak-kontak informal perlu dilakukan diantara para pemimpin negara-negara di dunia. Dia melihat, Presiden Jokowi sudah melakukan cara itu, dengan para pemimpin G-7, Rusia dan Ukraina.Hal itu juga disampaikan Hikmahanto dalam Webinar bertajuk \"Prospek Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina: Upaya Kolektif atau Individual.\"Dia berharap kedepannya, Presiden juga akan melakukan langkah serupa dengan pemimpin negara-negara Asia seperti China dan Jepang.\"Hal itu sangat bagus sekali, dan Presiden juga bisa menyampaikan proposal Indonesia di Forum G-20, dalam kontak-kontak informal itu agar perekonomian dunia bisa kembali maju lagi,\" jelasnya.Sebisa mungkin, sambung Hikmahanto, gencatan senjata sebaiknya terwujud sebelum pelaksanaan KTT G-20. Namun, apabila hal itu tak berhasil, skenario buruknya adalah pada saat KTT G-20 bisa disepakati adanya gencatan senjata tersebut.\"Karena negara-negara yang terlibat atau terkait perang Rusia-Ukraina semua hadir di forum itu. Maka, Indonesia bisa memanfaatkan momentum itu untuk mengupayakan gencatan senjata,\" ujarnya.Sementara itu, pemerhati politik internasional dan isu-isu strategis Profesor Imron Cotan juga berharap forum KTT G-20 menjadi momentum menuju terwujudnya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.Gencatan senjata, menurut Imron, punya beberapa arti penting. Yang pertama, gencatan senjata bisa membuka peluang lebih besar bagi terwujudnya perdamaian, karena sudah ada good will dari kedua belah pihak yang bertikai.\"Dalam proses gencatan senjata itu, para pihak yang terlibat akan memiliki peluang yang sama untuk berbicara, sehingga proses perdamaian pun menjadi lebih terbuka,\" ujar Imron.Kemudian, arti penting lainnya dari gencatan senjata adalah proses itu akan membuka koridor humanitarian bagi para korban perang. Selain itu, lanjut Cotan, gencatan senjata juga bisa membantu dunia menghindarkan diri dari krisis pangan dan energi, di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang belum mereda. (Sof/ANTARA)
Keluarga Temukan Jejak Elektronik Ancaman Pembunuhan Brigadir Yoshua
Jambi, FNN - Pengacara Keluarga Brigadir Polisi Nopriansyah Yoshua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak mengakui pihaknya telah menemukan jejak elektronik dugaan pembunuhan terencana terhadap Yoshua.\"Satu hal yang perlu diinformasikan adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana, artinya ada rekaman elektronik,\" kata Kamaruddin Simanjutak kepada media di Jambi, Sabtu, usai mendatangi Mapolda Jambi untuk mendampingi pihak keluarga memenuhi panggilan penyidik.Dia mengatakan bahwa pada rekaman elektronik tersebut terlihat almarhum Brigadir Yoshua mengalami ketakutan pada Juni 2022 hingga menangis. \"Itu rekaman elektronik teknisnya akan kami ungkap nanti,\" katanya.Selanjutnya, dia menyebutkan dugaan ancaman pembunuhan itu terus berlanjut kemudian ancaman itu masih berlangsung hingga satu hari menjelang kejadian.\"Namun salah satu yang saya pastikan, itu pengancamannya di Magelang (Jawa Tengah). Untuk TKP tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di Magelang atau antara Magelang-Jakarta atau di rumah Ferdy Sambo,\" terangnya.Sementara itu, terkait penemuan dua handphone milik Brigadir Yoshua yang ditemukan di rumah dinas, Kamaruddin mengatakan pihaknya belum melakukan pengecekan terkait kebenaran kepemilikan handphone tersebut.\"Saya belum periksa apakah itu handphonenya atau yang lain karena harus kita periksa terlebih dahulu,\" kata Kamaruddin Simanjuntak.Usai mendampingi pihak keluarga di Mapolda Jambi, Kamaruddin bersama timnya menuju rumah duka dan ke makam Brigadir Polisi Yoshua di daerah Sungai Bahar Unit 1 Kabupaten Muaro Jambi untuk melihat kelayakan lokasi autopsi ulang di sana. (Sof/ANTARA)
Polisi Siap Pantau Kemungkinan Citayam Fashion Week di Bogor
Kota Bogor, FNN - Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Polisi Susatyo P. Condro, menyampaikan pihaknya siap memantau dan menjaga kemungkinan ada remaja-remaja di Bogor yang ingin seperti fenomena Pekan Fesyen Citayam (Citayam Fashion Week) di wilayah tanggung jawabnya agar memberi dampak positif.Menurut dia saat diwawancarai usai perlombaan balap sepeda anak usia 2,3,4 memperingati Hari Anak Nasional di Markas Polresta Bogor Kota, di Jalan Kapten Mudlihat, Bogor, Sabtu, polisi selalu memantau dan berupaya mengawasi kegiatan remaja agar berada pada jalur yang produktif. \"Nach fenomena terjadi di Jakarta, terkait Citayam Fashion Week ya, pameran fesyen dan lainnya, saat ini di Bogor memang belum ada terlihat seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau memang itu sebuah kreativitas bisa membawa produktifitas tidak masalah, karena kreativitas harus terus kita bangun,\" kata dia. Ia menyampaikan, yang perlu diperhatikan dari kegiatan kreativitas remaja-remaja saat ini ialah jangan sampai mengganggu belajar dan sekolah. Polisi akan berperan apabila kedapatan kegiatan-kegiatan remaja mulai mengarah negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Fenomena Pekan Fesyen Citayam, yakni anak-anak remaja berbusana nyentrik yang berkumpul atau nongkrong di pinggir jalan dan trotoar serta jalur pejalan kaki dekat Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta. Aksi para remaja itu mengemuka di media sosial dan menyita perhatian berbagai kalangan. Jajaran Satuan Bimbingan Masyarakat dan Satuan Lalu-lintas Polresta Bogor selalu siaga untuk memberikan bimbingan bagi remaja yang diketahui menggunakan fasilitas umum dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. \"Kalau mengarah negatif bisa dibubarkan. Tapi kami ada langkah preemtif (pembinaan) seperti untuk klub-klub motor bagaimana disiplin dan sebagainya, anak-anak pelajar terkait dengan antinarkoba dan sebagainya. Kreativitas juga ada instansinya,\" kata dia. Di Jakarta, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, mengatakan, polisi berharap kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah baru terkait pelanggaran pidana. Ia menyatakan, sejauh ini kondisi keamanan di kawasan Dukuh Atas masih kondusif di tengah arus kehadiran para remaja dari luar Jakarta yang menjadikan lokasi yang dipugar secara menyeluruh oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, itu sebagai tempat berkumpul.Mengenai fenomena ini juga, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pun telah memberikan dukungan penuh atas kreativitas anak-anak muda SDBD, akronim dari Sudirman Citayam Bojonggede Depok (SCBD).Kamil yang kerap tampil modis, di dalam keterangan persnya, Kamis, mengatakan, berjalan memeragakan busana --laiknya peragawan dan peragawati di panggung-- di wilayah publik di kawasan SCBD merupakan inovasi yang dapat meminimalkan kegiatan membahayakan diri sendiri, di antaranya tawuran dan lain-lain.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai apa yang dilakukan remaja-remaja dalam Pekan Fesyen Citayam merupakan bentuk kreativitas yang positif dan harus didukung selama tidak melanggar aturan. Di daerah lokasi viral aksi pameran busana di jalan raya itu, Baswedan juga tidak melarang aksi remaja melakukan peragaan busana swadaya di Dukuh Atas itu, sebagai \"terminal\" pertempuan para remaja dari berkumpul remaja \"SCBD\" karena tidak ada aturan atau regulasi negara yang melarang hal itu. (Ida/ANTARA)
Temuan Bukti CCTV di TKP Rumah Ferdy Sambo Diklarifikasi Polri
Jakarta, FNN - Pejabat di Mabes Polri menegaskan bukti rekaman televisi sirkuit tertutup atau CCTV yang ditemukan penyidik dalam kasus tewasnya Brigadir J bukanlah CCTV yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) rumah Irjen Pol Ferdy Sambo.“Saya perlu luruskan juga masih beredar di beberapa media bahwa CCTV rusak kemudian ditemukan CCTV yang lain,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo usai kegiatan prarekonstruksi di TKP rumah Irjen Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu.Jenderal bintang dua itu menjelaskan, bahwa CCTV yang sudah diamankan oleh penyidik adalah CCTV yang ditemukan di sekitar atau di luar TKP. Dalam kasus ini TKP adalah rumah Kadiv Propam non-aktif Irjen Pol. Ferdy Sambo.CCTV yang ditemukan tersebut, kata Dedi, terdapat di sepanjang jalur sekitar TKP, termasuk juga CCTV di sepanjang jalan dari Magelang hingga menuju TKP di Duren Tiga, Jakarta Selatan.“CCTV yang rusak sesuai yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan (non-aktif) CCTV di TKP. Tapi CCTV yang disampaikan sepanjang jalur sekitar TKP ini sudah ditemukan oleh penyidik. Demikian juga CCTV sepanjang jalan dari Magelang sampai TKP itu juga sudah ditemukan penyidik,” ujar Dedi.Dedi menyebutkan, saat ini rekaman CCTV tersebut sedang dalam proses di Laboratorium Forensik (Labfor) untuk dilakukan kalibrasi pencocokan waktu agar rekaman yang tersimpan di dalamnya sesuai dengan waktu yang sebenarnya saat peristiwa terjadi.“Sekarang masih proses Labfor untuk mencocok kalibrasi waktunya karena waktu CCTV dengan real time harus sama. Itu saya minta rekan-rekan tolong diluruskan jangan sampai abuse (salah) informasi,” kata Dedi.Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyampaikan, Polri berkomitmen untuk mengungkap kasus Brigadir J dengan objektif, transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo.Menurut dia, pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus baku tembak antaranggota polisi itu adalah bentuk komitmen Polri untuk mengungkap kasus tersebut terang benderang kepada publik.“Tentunya ada kaidah-kaidah menurut KUHP tidak bisa diungkap secara detail karena itu masuk materi penyidik,” kata Dedi.Dedi menegaskan, Polri berkomitmen mengungkap kasus tersebut di mana proses pembuktiannya harus dibuktikan secara ilmiah (scientific crime investigation).Menurut dia pembuktian secara ilmiah ini memiliki dua konsekuensi yang dihadapi oleh penyidik, yakni konsekuensi secara yuridis di mana bukti materil, formil harus terpenuhi sesuai Pasal 184 KUHAP.Konsekuensi kedua pembuktiannya harus secara ilmiah dari sisi keilmuan, peralatan yang digunakan, sehingga hasilnya dapat dibuktikan secara ilmiah.“Ini yang dilakukan tim olah TKP dan penyidik pada hari ini semua, akan dibuat secara terang benderang,” kata Dedi.Polri melaksanakan prarekonstruksi kasus Brigadir J di TKP rumah Kadiv Propam (non-aktif) Irjen Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti penyidik gabungan dari penyidik Polda Metro Jaya, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri, Inafis, Kedokteran Forensik dan Labfor.Prarekonstruksi di TKP untuk mencocokkan keterangan dari saksi-saksi serta temuan-temuan yang diperoleh oleh Labfor, Inafis dan Kedokteran Forensik, serta prarekonstruksi awal yang digelar di Polda Metro Jaya, Jumat (22/7) malam. Prarekonstruksi ini diperagakan oleh penyidik sebagai peran pengganti. (Ida/ANTARA)
Dibongkar, Peredaran Tiket Palsu Laga PSIS vs RANS FC
Semarang, FNN - Petugas gabungan Panitia Pelaksana Pertandingan PSIS Semarang bersama kepolisian membongkar praktik penjualan tiket palsu pertandingan Liga 1 Indonesia 2022/2023 antara PSIS yang menjamu RANS Nusantara FC di Stadion Jatidiri Semarang, Sabtu.Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan PSIS Semarang Danur Rispriyanto mengatakan petugas mengamankan dua orang yang diduga sebagai penjual tiket palsu tersebut. \"Karena masuk ranah hukum selanjutnya kami serahkan ke Polsek Gajahmungkur,\" katanya.Ia menjelaskan pengungkapan penjualan tiket palsu tersebut bermula dari informasi yang diterima oleh panitia pelaksana pertandingan. \"Selanjutnya kami menyisir ke titik yang diduga menjual tiket palsu,\" tambahnya.Dari barang bukti yang diperoleh, lanjut dia, diketahui adanya kemiripan bentuk maupun warna dari tiket palsu tersebut. Menurut dia, yang membedakan antara tiket asli dan palsu tersebut yakni jenis kertas bahan bakunya. \"Hampir mirip. Kalau tidak teliti akan tidak ketahuan,\" katanya.Panitia pelaksana pertandingan PSIS Semarang, lanjut dia, berkomitmen untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat yang menyaksikan pertandingan di Stadion Jatidiri.Ia menyebut bentuk keseriusan atas komitmen tersebut yakni pergantian seluruh portir penjaga pintu masuk stadion pada laga awal Liga 1 tersebut.Terhadap kasus penemuan penjual tiket palsu ini, ia mengharapkan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas hingga tempat asal pencetakannya. (Ida/ANTARA)
Jumlah Inovasi Daerah Naik Signifikan
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, jumlah inovasi daerah naik signifikan dalam dua tahun terakhir.Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu mengatakan pada tahun 2018, jumlah inovasi daerah masih berjumlah 3.718 inovasi, sedangkan pada 2021 jumlahnya berhasil mencapai angka 25.124 inovasi.\"Peningkatan itu berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah yang dibangun Kemendagri,\" ujarnya.Dia menegaskan BSKDN Kemendagri terus berupaya mendorong daerah meningkatkan inovasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan saling bekerja sama antar-pemerintah daerah. Dengan demikian, jumlah inovasi akan semakin meningkat dan kebijakan yang dikeluarkan daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif.Hal itu juga disampaikan Eko saat memberi arahan dalam kegiatan sosialisasi penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2022 di Jakarta.\"Mari kita bersama-sama saling membagikan inovasi yang sudah kita lakukan dan kemudian kita mereplikasinya untuk kemajuan kabupaten, kota, provinsi yang kita cintai,\" ajaknya.Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa inovasi daerah tak hanya terbatas pada inovasi berbasis digital. Namun, berbagai langkah evaluasi terhadap kebijakan dikeluarkan serta koordinasi penyelesaian masalah juga merupakan bagian dari inovasi. Oleh karena itu, mestinya inovasi tak hanya dianggap sebagai suatu kewajiban, tapi menjadi budaya yang perlu diterapkan pemerintah daerah.Untuk memahami pelaksanaan inovasi daerah, Eko juga mengimbau agar Pemda berpegang pada berbagai regulasi yang mengatur inovasi daerah. Regulasi itu mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Regulasi lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan Insentif Inovasi Daerah.\"Perlu dipahami semua pihak, artinya antara materi hukum, pelaksanaan, budaya, ini harus berjalan secara simultan,\" imbuhnya. (Ida/ANTARA)
Penyelenggara Pemilu Harus Memiliki Pemahaman Kepemiluan yang Sama
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, menilai para penyelenggara pemilu harus memiliki kesamaan pemahaman secara komprehensif tentang kepemiluan guna mencegah beragam permasalahan terjadi dalam tahapan pemungutan ataupun penghitungan suara.“Adanya permasalahan di pemungutan dan penghitungan suara, saya kira ini sebagai tantangan. Jadi, pemahaman penyelenggara (tentang kepemiluan) itu harus komprehensif dan harus sama,” kata Abhan, saat menjadi pembicara dalam diskusi secara hibrida bertajuk Mewujudkan SDM yang berintegritas dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu DIY, di Jakarta, Sabtu.Contohnya, lanjut dia, setiap penyelenggara pemilu harus memiliki pemahaman yang sama mengenai penentuan sah atau tidaknya suatu surat suara untuk menghindari timbulnya persoalan dalam tahapan penghitungan suara.Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pengawas Pemilu, Herwyn Malonda, berharap ada pelatihan bersama antara badan itu dan KPU.Pelatihan itu, kata dia, dapat digunakan sebagai wadah bagi KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk saling mengetahui serta memahami wewenang masing-masing, mengingatkan apabila ada penyelewengan tugas, dan memunculkan sinkronisasi antara kedua lembaga dalam menjalankan tugasnya.“Minimal, kita dapat saling mengerti tugas dan wewenang masing-masing. Pada satu sisi secara intens Badan Pengawas Pemilu mengetahui teknis penyelenggaraan pemilu dan di sisi lain KPU mengetahui teknis pengawasan pemilu. Dengan demikian, kita bisa saling mengingatkan jika ada yang melenceng dan membuat lembaga kita sebagai lembaga yang benar-benar sinkron dalam bertugas,” kata dia.Menanggapi hal itu, menurut Abhan, pelatihan bersama antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah adanya pemahaman yang berbeda dari para pihak penyelenggara di tingkat teknis pelaksanaan pemilu.Hal senada disampaikan pula oleh anggota KPU, Parsadaan Harahap, yang menilai pelatihan bersama antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu memang perlu dilakukan agar berbagai permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak terjadi. (Ida/ANTARA)
Gagasan, Narasi, dan Karya, Prinsip Anies Baswedan (1)
Oleh I. Sandyawan Sumardi - Pekerja Kemanusiaan Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Terus terang saya tidak tahu persis, mengapa saya diminta untuk memberikan tanggapan melalui diskusi ini, buku \"Anies Baswedan Gagasan, Narasi dan Karya, Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa\", yang ditulis Habib Abdurrahman Syebubakar dan Habib Smith Alhadar, dua sahabat yang saya kenal sejak awal dibentuknya WAG \"Institute for Democracy Education (IDe) - Human Development\" yang didirikan oleh sahabat saya, almarhum Ivan Hadar, seorang sosiolog yang saya kenal baik, sejak pertengahan tahun 1990-an. Independen Bisa jadi saya diminta ikut bicara dalam diskusi ini justru karena saya bukan politikus. Saya seorang pekerja kemanusiaan biasa, yang independen, yang dalam pergaulan sehari-hari bersikap non sektarian, non-partisan, dalam 20 tahun terakhir banyak mendampingi komunitas-komunitas warga sederhana di kampung kota DKI Jakarta ini. Saya ingin tetap jadi manusia merdeka, yang dalam Pilkada 2017, saya ekspresikan dengan menjadi seorang Golput.. Maka izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang Anies Baswedan lebih sebagai manusia biasa yang sedang berproses dalam kepenuhannya sebagai manusia Indonesia yang berakal, bernurani, beriman, ketimbang sebagai makhluk politik belaka. Bukankah Anies Baswedan sebagai calon presiden akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan kesiagaannya untuk bertarung dalam Pemilu 2024 yang masih jauh itu? Sehingga tanpa sadar kita cenderung memandang/menuntutnya untuk menjadi sosok manusia yang sempurna, mudah bagi kita untuk menyematkan gambaran dirinya yang serba superlatif, atau sebaliknya serba negatif secara total dalam objek buli-bulian.. Saya pun tetap merasa bebas pada awal kepemimpinannya, saya bersama \"Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota\" di mana saya menjadi fasilitator komunikatornya, pernah mengingatkan dan mengkritik Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Forum Kampung Kota Mengingatkan Anies-Sandi Akan Janjinya, 15 November 2017 (https://rujak.org/forum-kampung-kota-mengingatkan-anies-sandi-akan-janjinya/). Juga bersama 32 kawan saya terlibat dalam Gugatan Pencemaran Udara terhadap Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Walikota Banten dan Presiden RI. (https://www.vice.com/id/article/pkb5xv/pn-jakarta-pusat-menangkan-gugatan-warga-sebut-presiden-jokowi-dan-gubernur-anies-melawan-hukum-soal-kebijakan-polusi-udara) Saya lebih ingin membahas nilai-nilai kehidupan yang diperjuangkan Anies Baswedan. Manusia Anies Baswedan Saya mengenal Mas Anies Baswedan di tahun 2007 di kantor Kang Mohammad Sobary, ketika saya sedang mencari bantuan untuk menyelenggarakan Festival Budaya Anak Pinggiran (3000-an) Jabodetabek 2007. Waktu itu Mas Anies Baswedan baru diangkat sebagai rektor Paramadina. Tenang, ramah murah senyum, tak banyak bicara, suka mendengar, terbuka, kalau bicara yang perlu dan efektif saja, respek pada lawan bicara, meski baru dikenal, dan memang percaya diri dan cerdas. Orang Jawa bilang penampilannya \"nyatrio\", seperti satriya Jawa, dari kalangan bangsawan.. Baru dalam Pilkada Jakarta 2017, setelah komunitas warga Bukit Duri yang saya dampingi proses pemberdayaannya selama 17 tahun itu digusur-paksa pada tanggal 28 September 2016 oleh gubernur DKI petahana Basuki Tjahaya Purnama waktu itu, Mas Anies sebagai calon gubernur datang ke kampung kami, memberi simpati kepada warga korban gusuran, sekaligus berkampanye dalam Pilkada 2017. Meski pendekatannya simpatik, tapi waktu itu saya tidak terlalu antusias. Kan semua ini dalam rangka kampanye juga. Kami masih trauma pada pengalaman kampanye Pilgub 2012, di mana cagub dan cawagub bahkan datang ke Sanggar Ciliwung di kampung kami Bukit Duri 2-3X, minta dukungan Paguyuban Warga Anti Penggusuran (PAWANG). Tapi kemudian ketika gugatan warga Bukit Duri, baik gugatan class action di PN Jakarta Pusat maupun gugatan di PTUN dinyatakan menang, persis sesudah sebulan Anis-Sandi dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, Gubernur Anies Baswedan mempersilakan kami, warga Bukit Duri korban gusuran, untuk datang ke balaikota. Bahkan Gubernur Anies saat itu berjanji kepada kami dan di depan publik, bahwa gubernur DKI, akan menerima putusan itu, dan tidak akan banding. Bahkan Gubernur Anies Baswedan kemudian bertemu Presiden dan Menteri PU-PR untuk mohon agar pemerintah pusat juga tidak usah melakukan banding terhadap putusan menang warga Bukit Duri. Waktu itu saya membaca di media dan mendengar sendiri dari Gubernur Anies bahwa sebenarnya Presiden juga sudah menyetujui untuk tidak banding, \"Masa kita mau melawan warga kita sendiri\". Tapi pada kenyataannya, ternyata pemerintah pusat, melalui Kementerian PU-PR tetap melakukan banding sampai di MA, bahkan sampai detik ini, belum ada putusan, terkatung-katung. Legacy Tapi rupanya Gubernur Anies tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan. Gubernur Anies memang benar-benar ingin membantu warga korban gusuran, bukan hanya di Bukit Duri, tapi Kampung Akuarium, Kunir, dlsb. Gubenur ingin bekerja sama dengan warga korban gusuran, untuk membangun \"Pilot Project\" (proyek percontohan) pemukiman warga miskin urban di beberapa lokasi di DKI Jakarta, dengan konsep \"Kampung Susun\", mungkin sebagai solusi alternatif proyek DP Nol Persen yang kesulitan. Begitulah selanjutnya, kami komunitas warga pinggiran ini ternyata diajak secara pro-aktif bekerja sama oleh Pemprov DKI, dengan konsep CAP, \"Community Action Plan\", yang berprinsipkan partisipasi dan kolaborasi, yang pada dasarnya adalah proses penyadaran dan pemberdayaan, baik untuk komunitas warga sederhana, maupun untuk jajaran Pemprov DKI, karena bagaimanapun ini hal dan pengalaman baru bagi kita semua. Kalau pendekatannya hanya legalitas hukum saja, tak ada terobosan \"kemanusiaan yang adil dan beradab\", tak ada \"political will\" yang kuat dari gubernur dan jajarannya, tak bakal \"Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung bagi warga eks gusuran Bukit Duri\" itu bakal terwujud. Dan Insya Allah, pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung itu sebulan dua bulan lagi bakal rampung. Saya tahu, pembangunan hunian warga sederhana Kampung Susun hanyalah salah satu masterpiece kerja Pemprov DKI 2017-2022. Saya tahu masih ada karya besar yang besar-besar yang sudah selesai/akan selesai: - Jakarta International Stadium (JIS), - Formula E/Sirkuit Formula E-Prix Ancol Jakarta, - Tebet Eco Park, - Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung, - Jalur Sepeda Sudirman Bunderan HI, - Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.. Memang harus diakui, dalam praktik, seorang pemimpin demokratis, yang menggerakkan warganya dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif secara konsisten dan konsekuen, itu jauh lebih sulit, terkesan lambat, rumit menghadapi barrier dan bagaimana mengatur birokrasi, mencari dan mengatur sistem pendanaannya, pendayagunaan anggaran itu dengan manajemen sebaik, seselektif serta seefektif mungkin sehingga tidak bocor dan betapa njelimetnya menyusun aturan-aturan hukum untuk mendukung dan mengawal proyek-proyek pembangunan itu sampai ke masa depan. Begitulah Mas Anies Baswedan sebagai pemimpin adalah pribadi yang reflektif, berani melakukan diskresi, berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan matang. Maka benarlah prinsip yang jadi judul buku ini \"Gagasan, Narasi dan Karya\". Setiap karya di belakangnya ada narasi. Sebelum narasi harus ada gagasan. Tidak ada karya tanpa gagasan. Tidak ada kebijakan tanpa gagasan.. Dan prinsip ini kami saksikan, kami alami sendiri dalam praksis kerjasama komunitas warga miskin urban, dengan Pemprov DKI dan para \"stake holder\" (para pemangku kepentingan) lainnya. Saya ingat, 10 tahun lalu, saya mengunjungi Taman Bunga Keukenhof di Belanda yang dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu taman bunga terbesar dan terindah di planet ini, yang dibangun pada tahun 1949 oleh calon wali kota Lisse. Lisse merupakan kota kecil di dekat Amsterdam. Pada awalnya, calon walikota Lisse itu mengusulkan diselenggarakannya sebuah pameran bunga agar penanam bunga dari penjuru Belanda dan Eropa, dengan harapan pameran akbar ini akan membantu Belanda, untuk mengembangkan diri sebagai eksportir bunga terbesar di dunia. Maka melalui riset profesional mendalam, dirancangbangunlah Taman Bunga Keukenhof, di sekitar Kastil Teylingen, Lisse. Karena prestasi dan legacy ini, ia terpilih sebagai Walikota Lisse. Dan kita tahu, dalam waktu 50 tahun Keukenhof telah menjadi sebuah taman bunga terbesar dan terindah di dunia.! Dan sejak 2017 sampai sekarang 2022, saya pun menyaksikan seorang gubernur, dengan tekun dan konsisten, sedang bekerja dalam team-work Pemprov DKI bekerjasama dengan DPRD, komunitas-komunitas warga, sebagian besar warga DKI Jakarta, mengarungi segala tantangan dan kesulitan, akhirnya pelan tapi pasti, ternyata melahirkan berbagai \"legacy\" (warisan) yang berkualitas.. Ya sah-sah saja kalau seorang calon walikota, calon gubernur, atau calon gubernur mencalonkan diri/dicalonkan untuk menjadi walikota, gubernur atau Presiden, bermodalkan prestasi/legacy nyata seperti itu. Jadi bukan karena hasil survei-surveian saja, kongkalikong politik demi kekuasaan semata, guyuran \"money politic\" dari para oligarki, dlsb. (*)
Panglima TNI Siap Bantu dan Awasi Autopsi Ulang Brigadir Yosua
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap ntuk membantu dan mengawasi objektifitas autopsi ulang terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sebelumnya, pihak kuasa hukum keluarga, Kamaruddin Simanjuntak meminta autopsi ulang Brigadir Yosua dengan melibatkan dokter forensik dari rumah sakit tiga matra TNI. “Pihaknya akan mengawasi secara langsung objektivitas proses tersebut, baik dari pemilihan rumah sakit maupun tim dokter yang akan dilibatkan untuk membantu. Dia menegaskan akan memastikan proses tersebut tidak diintervensi oleh siapa pun,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu. Andika menyebut rumah sakit yang bakal dilibatkan dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua bakal dipastikan. Tim dokter yang ditunjuk pun bakal dipilih berdasarkan senioritas agar hasilnya maksimal. Sejak awal pihak keluarga menolak hasil autopsi yang pertama. Sebab, keluarga menilai kematian Brigadir Yosua penuh kejanggalan. Kesediaan TNI untuk membantu autopsi Brigadir Yosua sebelumnya juga telah disampaikan oleh TNI AL hingga TNI AU. Pihaknya merespons permintaan keluarga Brigadir Yosua. Ketiga matra hanya menunggu izin dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (23/7/22) di Jakarta, menilai autopsi ini akan membuat terang bagaimana proses kematian Brigadir Yosua ini dan kapan dia meninggal dunianya. (Lia)
Angkasa Pura II Tersingkir dari Halim oleh Oligarki Lewat Modus Yayasan
Oleh Djony Edward, Jurnalis Senior FNN Ada kabar kurang sedap di bandara Halim Perdanakusuma. PT Angkasa Pura II, BUMN bidang pengelolaan bandara udara, yang mengelola bandara Halim Perdanakusuma sejak 1920, mulai 20 Juli 2022, pengelolaan bandara seluas 21 hektare itu sudah diserahterimakan ke PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak perusahaan Lion Group. Kabar ini sungguh kurang menggembirakan, oleh karena bandara Halim yang sedang menjalani renovasi senilai Rp6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ke depan akan dikelola oleh swasta, yakni ATS. BUMN Angkasa Pura yang telah mengelola bandara itu selama 38 tahun itu harus gigit jari. Bagaimana mungkin aset negara yang selama ini dikelola BUMN, artinya kas masuk kantung negara lagi, kini harus dikelola oleh swasta? Artinya aliran dana pindah ke swasta, ada apa dengan Halim? Apa latar belakangnya, tetiba swasta yang ‘mengangkangi’ bandara bersejarah itu? Selanjutnya Angkasa Pura II sebagai pihak yang selama ini melaksanakan pengelolaan operasional bandara Halim Perdanakusuma, akan keluar dari kawasan bandara Halim Perdanakusuma. Kesepakatan tersebut juga sudah melalui proses beberapa kali rapat, antara pihak AP II, TNI AU dan PT ATS, terakhir pada rapat 20 Juli 2022. Setelah berita pengelolaan bandara Halim Perdanakusuma ini ramai di media, para pihak terkait pun gelagepan memberi konfirmasi. Yang pertama memberi konfirmasi adalah Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Ia mengatakan pengalihan pengelolaan bandara Halim itu berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) Nomor 527/PK/Pdt/2015, TNI AU memiliki kewajiban menyerahkan lahan seluas 21 Ha dan apa saja yang berdiri di atasnya ke ATS. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menimpali. Ia menyatakan alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma kepada pihak swasta harus memerlukan izin dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Karena lahan 21 hektare di Halim itu adalah barang milik negara (BMN), sehingga peralihan pengelolaan harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. Tentu saja fenomena yang selangkah lagi merugikan BUMN, sekaligus merugikan negara itu, atas persetujuan para pihak. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyangkan ‘penyingkiran’ BUMN profesional sekelas Angkasa Pura II oleh perusahaan swasta PT ATS sungguh sangat disayangkan. Seolah Kementerian Keuangan dan TNI AU lebih merestui pihak swasta menguasai bandara sendiri, seolah membenarkan oligarki menguasai aset negara. “Penyerahan Bandara Halim ke Lion Grup bukti nyata kerja Oligarki. Setelah direnovasi dg habiskan uang Negara APBN sktr Rp 6 trilyun - langsung diserahkan ke swasta. Kurang enak apalagi?” demikian cuitan Said Didu lewat akun Twitternya @msaid_didu pada Sabtu (23/7). Said Didu pun merinci, kontrak pengelolaan asset negara seperti Bandara Halim melalui alur-alurnya sebagai berikut. Pertama, proses di pengguna Asset (TNI-AU). Kedua, usulan pengguna asset (TNI/TNI-AU) ke Kementerian Keuangan. Ketiga, persetujuan penggunaan oleh Kemenkeu. “Jadi berpindahnya pengelolaan Bandara Halim dari BUMN AP II ke Lion Grup silakan tanya ke lembaga tersebut,” lanjutnya. Said Didu mengisahkan bagaimana Angkasa Pura II tersingkir dari bandara Halim Perdanakusuma sehingga kini jatuh ke tangan swasta milik Rusdi Kirana tersebut. Dia menjelaskan banda Halim adalah aset TNI AU yang awalnya dikelola Angkasa Pura II, tapi penguasa Halim bekerjasama dengan yayasan dan yayasan tersebut membuat kontrak dengan ATS. Hingga akhirnya Angkasa Pura sebagai BUMN yang seharusnya mendapat kue bisnis dari negara, malah disingkirkan. “Ceritanya \"panjang dan berliku\", ringkasnya : Bandara Halim adlh asset TNI yg awalnya dikelola oleh API II, tapi penguasa halim \"kerjasamakan\" dg Yayasan dan Yayasan tsb buat kontrak dg swasta akhirnya AP II \"tersingkir\". Hal seperti ini yg bisa jelaskan adlh Kemenkeu dan TNI,” demikian cuitan Said Didu lainnya. Penguasaan pengelolaan aset negara saja bisa dikadali dengan modus yayasan, bagaimana dengan nasib aset-aset negara lainnya nanti? Yayasan seperti apa? Pihak Lion Group sempat membantah bahwa ATS sudah tidak lagi menjadi bagian dari Lion Group. ATS, menurut Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro, tidak lagi menjadi bagian dari Lion Air Group sejak Desember 2020. Menurut Danang, atas fakta tersebut maka Lion Air sama sekali tidak terkait dengan status kepengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma. ATS merupakan anak perusahan dari PT Whitesky Airport Asia milik Whitesky Group. Perusahaan tersebut bergerak di bidang operator maskapai penerbangan tidak berjadwal berbasis helikopter di Indonesia. Lepas dari bantahan yang ada, penjelasan yang diberikan, fakta menunjukkan keberpihakan Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan TNI AU justru diberikan kepada swasta. Seperti ada gerakan melemahkan BUMN, melemahkan NKRI, bahkan melemahkan kekuatan negara lewat praktik-praktik seperti ini. Semoga ada kekuatan besar, tangan kuat yang meluruskan kembali cara kita mengelola negara agar sebesar-besarnya manfaat untuk NKRI, untuk BUMN dan untuk bangsa ini.
POPULER
