ALL CATEGORY
Haji Sebagai Kewajiban dan Tiang Agama
Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MENHADI kesepakatan ummah bahwa haji merupakan kewajiban (tardho) bagi seluruh orang yang beragama Islam, dan telah memenuhi persyaratan kewajibannya. Terdahulu telah disebutkan ayat Al-Quran: ”dan bagi Allah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukannya”. Bahkan lebih jauh Rasul SAW menetapkan Ibadah haji sebagai salah satu dari lima rukun Islam: ”Islam didirikan di atas lima dasar: Syahadah bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu”. Oleh karena merupakan kewajiban sekaligus rukun agama, semua umat sepakat (ijma’ al-ummah) menerimanya sebagai fardhu. Bahkan, melakukan ibadah haji menjadi impian semua umat. Pada masa lalu menunaikan ibadah haji itu bahkan dilabeli sebagai ”panggilan” khusus. Sebagian yang tidak atau belum menunaikan haji menjadikan hal ini sebagai alasan. ”ah belum ada panggilan”, kata mereka. Juga menjadi konsensus (ijma’) para ulama jika haji itu kewajibannya hanya sekali dalam hidup. Artinya kewajibannya menjadi selesai ketika melakukannya pertama kali. Kalaupun seseorang melakukan haji berkali-kali setelah itu maka hajinya bukan kewajiban. Melainkan ibadah sunnah yang mendapat pahala dari sisiNya. Ketika perintah haji disampaikan kepada para sahabat mereka bertanya: ”apakah setiap tahun ya Rasul? Ditanya seperti itu beliau diam. Ditanya lagi hal yang sama tapi beliau diam. Hingga pada pertanyaan ketiga beliau menjawab: “kalau saja saya katakan iya, maka telah wajib atasmu setiap tahun”. Karenanya beliau diam untuk menegaskan bahwa sebuah perintah yang jelas jangan lagi dipertanyakan. Karena akibatnya bisa menjadi lebih rumit dan membebankan. Oleh karena kewajiban haji hanya sekali, pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah harus segera melakukan kewajiban itu? Atau dapatkah ditunda dan kapan saja selama masih hidup? Semua ulama memberikan jawaban tegas bahwa kewajiban haji harus dilakukan sesegera mungkin jika ”syarat-syarat kewajiban” itu telah terpenuhi. Yang membolehkan menunda pelaksanaan kewajiban haji hanya Imam Syafi’i. Itupun dengan sebuah persyaratan. Bahwa orang yang menunda menunaikan ibadah haji, padahal sudah memenuhi syaratnya, harus yakin untuk tidak mati hingga dia melaksanakannya. Persyaratan ini sesungguhnya adalah persyaratan penegasan saja. Bahwa kalau dia sudah mampu, tapi tetap tidak melaksanakannya dan mati maka dia akan mati dalam keadaan berdosa besar. Bahkan matinya dimiripkan sebagai mati dalam keadaan ”nashronian atau yahudian”. Kembali kepada syarat-syarat kewajiban haji di atas, para ulama.menyebutkan lima syarat wajibnya haji atas seseorang. Pertama, bahwa orang itu memang beragama Islam. Kedua, orang tersebut balig (pada lelaki ditandai dengan mimpi basah biasanya. Pada.wanita dengan datangnya haid pertama). Ketiga, yang bersangkutan berakal sehat. Ketiga syarat di atas menjadi syarat semua ibadah dalam Islam. Non Muslim, anak-anak di bawah umur, dan yang sedang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dalam Islam. Lalu syarat keempat dari kewajiban haji adalah bahwa yang bersangkutan adalah orang merdeka. Pada masa lalu aturan ini merupakan ”rahmah” bagi para budak yang menjadi Muslim. Karena mereka masih dalam kepemilikan tuannya. Dan itu tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakannya. Dan yang kelima adalah bahwa yang bersangkutan memang memiliki isthitho’ah. Yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hadits-hadits ditegaskan dua hal tentang kemampuan ini. Satu, adalah menyangkut perjalananan (rahilah) atau bisakah seseorang itu sampai ke sana? Pada masa lalu ini menyangkut onta, kuda atau kemampuan berjalan hingga sampai ke tanah suci. Saat ini saya yakin itu terkait dengan alat transportasi. Jika dibawa ke rana faktualnya maka mampukah yang bersangkutan membeli tiket pesawat? Kedua, menyangkut perbekalan (zaad). Saya yakin semua ini masuk dalam kategori ONH (Ongkos Naik Haji). Ujung-ujungnya juga adalah apakah uang tersedia atau tidak. Dalam hal istitho’ah ini memang banyak pertanyaan yang terkait. Misalnya bagaimana jika masih ada utang? Termasuk misalnya utang ansuran bayar membeli rumah bulanan atau mortgage? Hal itu akan dibahas pada masanya. Tapi intinya adalah kewajjban haji adalah masuk dalam kewajiban utama Islam. Dan hendaknya segera dilakukan jika persyaratan wajibnya telah terpenuhi. Pertanyaan yang terkait barangkali, khususnya yang dari negara mayoritas Muslim seperti Indonesia adalah masalah quota. Dengan aturan quota dari pemerintah Arab Saudi, bagaimana yang terjadwal berangkat 20 tahun mendatang tapi meninggal sebelum berangkat? Saya dengar saat ini dengan krisis Covid 19 sebagian malah menunggu hingga 90 tahunan. Dapat dipastikan jamaah yang bersamgkutan tidak akan berangkat. Lalu bagaimana status hukumnya? Jawabannya dia sudah terlepas dari kewajiban haji. Karena sejak mendaftar dia sudah berniat melaksanakan kewajjbannya. Tapi karena satu dan lain hal yang bersangkutan belum sempat. Namun niatnya sudah dihitung sebagai ibadah haji di sisi Allah SWT. Semoga Allah mengaruniai haji mabrur bagi mereka yang berhaji. Amin... New York, 1 Juli 2022. (*)
Simbolon Terperangkap Sendiri!
Tuan Simbolon Yang Terhormat, sebenarnya Anda terjebak karena kapasitas dan kualitasnya sendiri sebagai politisi asal-asalan. Strategi tanpa taktik itu adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMINJAM kata Sun Tzu: “Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seribu pertempuran, seribu kemenangan”. Info siapa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti dengan melimpahnya narasi yang mengalir setiap hari, sangat mudah didapat. Arah dan tujuannya akan ke mana mudah dideteksi. KAMI Lintas Provinsi mem-backup langkah Bung LaNyalla karena arah perjuangannya jelas dan senyawa dengan KAMI untuk menyelamatkan Indonesia. Effendi Simbolon, diduga kuat setiap ada info hanya dibaca judulnya, sehingga berakibat fatal ketika melepas komentarnya ke publik melalui media. Dalam olahraga bola basket itu ada beberapa teknik, mendekatkan seni dan teknik berpolitik, antara lain passing (mengoper) dan catching (menerima) bola dari rekan satu tim, harus ada dan kompak. Simbolon tampaknya bermain politik sendirian tanpa tim. Tidak mampu dan tidak paham membaca, menggiring, dan mengarahkan bola politiknya akan ke mana. Politik dribbling harus memantulkan bola di lantai sambil berjalan atau berlari dengan cepat. Simbolon asal melempar bola. Tidak mampu melihat ke arah depan dan mengontrol bola dengan baik. Sehingga berakibat bola tersebut direbut oleh pemain tim lawan, memantul dan balik kepada dirinya. Dia tidak mampu menguasai teknik shooting untuk menembakkan bola ke arah ring lawan. Politik dribbling bola harus ke arah ring sambil mengunci target. Simbolon asal melepas bola menjadi liar, sehingga tidak sanggup kembali mengendalikannya. Jangankan mendekati ring, masih jauh dari ring saja harus terpental. Tetiba bola memantulkan rekam jejaknya yang berbau korupsi muncul ke media sosial. Simbolon gagal melakukan politik pivot, melakukan gerakan memutar, untuk merebut simpati, bahkan akhirnya energi politiknya membakar dirinya karena serangan balik dari lawan tidak bisa diatasi, karena tidak ada persiapan untuk antisipasi. Akibatnya pertahan dirinya sangat rapuh dan keteteran. Pertahanan diri untuk menerima pantulan balik sama sekali tidak ada karena asal bunyi (asbun). Ketika bola memantul semestinya sikap menangkap dan membuka bola itu dengan melompat. Saat seperti ini Simbolon kebingungan. Politik screen jelas mentah. Jangankan milindungi teman, melindungi dirinya sendiri tidak mampu dan ketika ada serangan balik pertahanan kosong, dan jebol berantakan. Seni politik lay up tidak dikuasai, yaitu menembak lawan dengan jarak jauh. Apalagi akan melakukan tembakan jarak dekat, pasti melesat tanpa arah asal melepas bola. Kalau sudah begini Simbolon akan ke mana. Ketika ada kawan sesama wakil rakyat sedang berjuang karena ada masalah fundamental tentang konstitusi yang membajak kedaulatan rakyat, malah dleming tidak jelas juntrungannya. Sebenarnya apa sih arti dari kata ndleming itu sendiri? Arti ndleming menurut kamus bahasa Jawa-Indonesia adalah Ngomong karepedewe/ngelantur atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “berbicara tak terkontrol”. Inilah gambaran wakil rakyat yang sedang mempertontonkan kedunguannya. Diduga kuat di DPR banyak “Simbolon” sombong lainnya. Itulah fakta kualitas anggota DPR (Rakyat) yang “terhormat”, bukan anggota DPD (Daerah) seperti Bung LaNyalla yang selalu menghormati dan menghargai aspirasi Rakyat! Tuan Simbolon Yang Terhormat, sebenarnya Anda terjebak karena kapasitas dan kualitasnya sendiri sebagai politisi asal-asalan. Strategi tanpa taktik itu adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Politisi tanpa taktik dan strategi bukan saja kekalahan tetapi “politik dungu”. (*)
Putin Menyebut Dialog Dengan Jokowi "Sangat Informatif"
Jakarta, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa pembicaraannya dengan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (30/6) dalam kunjungannya ke Moskow dilakukan dalam suasana seperti dialog bisnis dan sangat informatif.“Terkait pembicaraan dengan Bapak Joko Widodo pada hari ini, kegiatan dilakukan dalam suasana bisnis (business-like manner) dan sangat informatif,” kata Putin dalam keterangan pers Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Jumat.Dalam kesempatan tersebut, Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Dia juga mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia berjalan secara konstruktif dan saling menguntungkan dengan berdasarkan tradisi persahabatan yang baik dan saling bantu satu sama lain.Selama berjalannya dialog, Putin mengatakan bahwa kedua pimpinan negara itu sempat membahas isu regional dan internasional yang mendesak, di samping berbagai pembahasan terkait kerja sama bilateral terutama di bidang ekonomi.“Saya menginformasikan Presiden secara detil terkait situasi yang berkembang soal Ukraina,” ujarnya.“Rusia dan Indonesia tengah mengkoordinasikan posisi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang akan diketuai oleh Indonesia tahun depan.”Terkait hubungan bilateral, dia mengatakan bahwa ada perhatian khusus untuk kerja sama perdagangan dan ekonomi, di mana dinamika yang baik terlihat dalam hubungan keduanya.Pada tahun 2021, contohnya, perdagangan bilateral meningkat sebanyak lebih dari 40 persen, kata Putin.Sementara itu, dalam lima bulan pertama tahun 2022, peningkatan tersebut mencapai angka lebih dari 65 persen.“Dalam konteks ini, kedua negara menunjukkan keinginan untuk meningkatkan upaya Komisi Bersama Indonesia-Rusia untuk Kerja sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknis,” ujarnya.Selain itu, pembahasan terkait kerja sama kemanusiaan, budaya, pariwisata, dan pendidikan juga turut dibahas.Hal itu mencakup pelonggaran pembatasan perjalanan terkait COVID-19 serta kebijakan bebas visa. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan untuk melanjutkan penerbangan langsung dari Moskow ke Bali tengah didiskusikan. (Ida/ANTARA)
Pertama Pascapandemi Jamaah Haji Berduyun-Duyun ke Mekkah
Mekkah, FNN - Ribuan peziarah mulai tiba di kota suci Mekkah di Arab Saudi pada Jumat, di antara sekitar satu juta Muslim diperkirakan akan menghadiri musim haji 2022 setelah dua tahun terjadi gangguan besar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.Terbungkus jubah putih, dengan beberapa membawa payung melawan matahari gurun yang membakar, ratusan orang Muslim melakukan ritual haji pertama, dengan berjalan dalam lingkaran di sekitar Kabah, bangunan suci di pusat Masjidil Haram.\"Alhamdulillah... Tidak mungkin menggambarkan perasaan saya saat ini,\" kata Ahmed Sayed Mahmoud, seorang Muslim asal Mesir. “Berada di Masjidil Haram dan di tanah dua masjid suci membuat saya sangat bahagia.”Arab Saudi, rumah bagi situs-situs tersuci Islam di Mekkah dan Madinah, mengizinkan kembali para pelancong asing tahun ini untuk menunaikan haji. Hanya beberapa ribu warga dan penduduk Saudi yang menghadiri ziarah tahunan dalam dua tahun terakhir karena COVID-19 mendatangkan malapetaka di seluruh ekonomi global dan membatasi perjalanan.Namun pihak berwenang mengatakan hanya satu juta orang yang dapat bergabung dengan musim 2022, kurang dari setengah dari tingkat prapandemi, dan akses dibatasi untuk peziarah berusia 18 hingga 65 tahun yang telah sepenuhnya divaksin terhadap virus dan tidak menderita penyakit kronis. .Petugas keamanan bercampur dengan jamaah di dalam masjid. Sebuah jaringan kamera pengintai mengawasi sekelilingnya dan pos pemeriksaan mengontrol akses ke kota untuk membantu memastikan haji bebas insiden, yang telah dirusak di masa lalu oleh penyerbuan mematikan, kebakaran dan kerusuhan.Selama bertahun-tahun, kerajaan telah menghabiskan miliaran dolar untuk membuat salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia lebih aman. Haji, kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu, merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dari penginapan, transportasi, biaya dan hadiah jamaah.Pada 2019, tahun terakhir sebelum pandemi melanda, sekitar 2,6 juta orang melakukan haji, sementara sekitar 19 juta mengambil bagian dalam umrah, bentuk lain dari ziarah ke Mekkah yang - tidak seperti haji - dapat dilakukan kapan saja.Rencana reformasi ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk meningkatkan kapasitas umrah dan haji menjadi 30 juta peziarah setiap tahun dan menghasilkan pendapatan 50 miliar riyal( Rp74, 97 triliun ) pada 2030. (Ida/ANTARA/Reuters)
Kelompok DPD RI di MPR Dorong Capres Jalur Non-Parpol Lewat Amandemen Ke-5
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi apresiasi upaya Kelompok DPD RI di MPR untuk mendorong Amandemen ke-5 sebagai pintu untuk perkuat DPD RI dan buka peluang calon presiden jalur non-partai politik. Apresiasi itu disampaikan Ketua DPD saat memberi pandangan Rapat Pleno Kelompok DPD RI di MPR RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). LaNyalla juga mendukung upaya penguatan peran kelembagaan DPD RI yang dilakukan kelompok yang diketuai Senator Tamsil Linrung itu. “Sebagai sebuah upaya konstitusional, tentu saya harus mendukung,” tukasnya. LaNyalla juga meminta Kelompok DPD RI di MPR RI menjabarkan pelanggaran konstitusional aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Konstitusi kita sudah jelas dan tegas hanya mengatur tentang syarat keterpilihan melalui persentase dan sebaran wilayah. UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur tentang syarat persentase tentang pencalonan bagi calon Presiden maupun Wakil Presiden,” tegasnya. Menurut LaNyalla, calon perseorangan bagi Presiden dan Wakil Presiden merupakan keniscayaan dalam praktik ketatanegaraan. Tujuannya, agar dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu. LaNyalla juga menyampaikan agar dorongan lahirnya calon perseorangan juga untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa, bahwa bangsa ini bukan hanya milik partai politik. “Untuk itu, dalam pandangan Kelompok DPD di MPR ini perlu dipertegas posisi DPD RI secara kelembagaan adalah menuntut agar amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan menegaskan bahwa calon Presiden dan wakil Presiden dapat diusulkan secara perseorangan,” tegas LaNyalla. LaNyalla meminta Kelompok DPD RI di MPR RI menyuarakan hal ini secara lantang. Sebab, rakyat bersama DPD RI. Rakyat, kata LaNyalla, memiliki pandangan dan kegelisahan yang sama dengan DPD RI. “Di sinilah masyarakat dapat merasakan kehadiran DPD RI memang untuk menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat,” papar LaNyalla. (Ida/LC)
Pemerintah Perlu Minta "Startup" Membuat Pusat Data di Indonesia
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Harryadin Mahardika menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk mendorong startup (perusahaan rintisan global) membuat pusat data di Indonesia dalam rangka menjaga tata kelola dan keamanan data nasional\"Indonesia perlu meminta startup global untuk membuat data center di Indonesia untuk menjamin privasi dan keamanan data WNI,” kata Harryadin Mahardika saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan, rencana aksi yang bisa diambil pemerintah untuk menjaga tata kelola data lintas negara ini antara lain dengan meminta perusahaan rintisan global membuat pusat data di Indonesia.Apalagi, Kementerian Keuangan telah mendata bahwa pada tahun 2021, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp401,25 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan bisa mencapai nilai ekonomi sebesar 146 miliar dolar AS pada tahun 2025.Menurut dia, dengan besarnya nilai transaksi tersebut diikuti dengan lalu lintas data pelaku transaksi maka data-data yang terkait rawan penyalahgunaan dan pencurian serta kebocoran yang bisa dilakukan antarnegara sehingga untuk mencegah hal itu diperlukan tata kelola data lintas negara atau cross border data flow.Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia juga perlu mengadopsi standar protokol keamanan data misalnya dengan mengadopsi standar keamanan data negara-negara Eropa.“Indonesia perlu mengadopsi standar protokol keamanan data misalnya standar Eropa dan meminta startup global dan nasional untuk mengadopsi protokol tersebut,” kata Harryadin.Seperti diketahui, pemerintah sedang menyiapkan empat Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung penerapan kebijakan berbasis data (data driven policy) dan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan.\"Pemerintah akan membangun empat PDN berstandar global Tier- IV, Tingkat yang sangat tinggi untuk standar pusat data,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6).Pemerintah berencana membangun Pusat Data Nasional di Kawasan Deltamas Industrial Estate (Jabodetabek), Nongsa Digital Park Batam, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).Pusat Data Nasional ini dibuat agar Indonesia bisa menerapkan tata kelola satu data. Dengan satu data, pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data (data driven policy) sehingga aturan bisa lebih cepat dan akurat.Johnny mengatakan sekarang pemerintah pusat dan daerah menggunakan lebih dari 2.700 pusat data. Dari jumlah tersebut, baru 3 persen yang menggunakan penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud) sehingga banyak kendala dalam interoperabilitas data. (Ida/ANTARA)
Kemendag Memperkenalkan Metrologi ke Pelajar Melalui Ajang Olimpiade
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan menggelar Olimpiade Metrologi Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat di Bandung, pada Senin (27/6) untuk memperkenalkan metrologi ke seluruh kalangan masyarakat, terutama pelajar.Olimpiade yang diinisiasi Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag itu diikuti sebanyak 312 orang dari 137 SMP/MTs dari 57 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan digelar dalam rangka memperingati Hari Metrologi Sedunia 2022.\"Generasi muda perlu mendapatkan kesadaran pemahaman yang baik sejak dini tentang pentingnya metrologi sebagai bekal menjadi konsumen cerdas di masa mendatang. Kementerian Perdagangan akan terus berupaya mengenalkan metrologi ke kalangan generasi muda dan pelajar,” jelas Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Veri mengharapkan meningkatnya pemahaman akademik tentang pengukuran dan peran penting metrologi dalam berbagai sektor. Hal ini guna membangun metrologi nasional yang mendukung perlindungan konsumen dan tertib niaga di Indonesia.Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.Direktur Metrologi Matheus Hendro menjelaskan setelah melalui babak final, terpilih tiga pemenang Olimpiade Metrologi Nasional.\"Juara pertama diraih Nisrina Cahyarini dari SMP Negeri 1 Trenggalek, kedua Made Chandra Manikha Yasa dari SMP Negeri 1 Singaraja, dan ketiga Tegar Ikhwannusafa dari SMP Negeri 1 Panggarangan Kabupaten Lebak,\" urai Matheus.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK) Sri Astuti juga menyebutkan, antusiasme siswa SMP/MTs/Sederajat untuk mengikuti Olimpiade Metrologi Nasional ini cukup tinggi.\"Dari 312 peserta yang mengikuti tahap penyisihan, 117 peserta lolos ke semifinal. Pada tahap semifinal, terpilih 10 siswa terbaik yang lanjut ke tahapfinal,\" ujar Sri Astuti.Sementara itu, Ketua Pelaksana Olimpiade Metrologi Nasional Yulianti menambahkan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Metrologi, PPSDK, dan Himpunan Mahasiswa Akademi Metrologi. Pelaksanaan olimpiade ini dilakukan melalui tahapan penyisihan, semifinal, dan final.\"Tahap penyisihan dan semifinal dilakukan dengan mengerjakan soal seputar pengetahuan umum metrologi; satuan dan ukuran; serta alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan dengan menggunakan platform Kudagang. Soal-soal yang diberikan telah disesuaikan dengan kurikulum tingkat SMP/MTs. Adapun di tahap final, menggunakan platform Kahoot dan pertanyaan interaktif,\" katanya.Yulianti berharap, ke depan kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memperdalam pengetahuan serta pemahaman para pelajar tentang kemetrologian. Selain itu, ini juga dapat memacu para pelajar untuk terus berprestasi, serta turut serta menjadi konsumen cerdas. (Ida/ANTARA)
Pada Ulang Tahun Ke-69, BI Siapkan Langkah Menuju Indonesia Maju
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 tahun di Gedung BI, Jakarta, Jumat, menyiapkan langkah menuju Indonesia maju.\"Segala pencapaian BI hingga kini merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.Selanjutnya, ia menyebutkan terdapat tiga hal yang perlu dilakukan oleh segenap jajaran insan bank sentral setiap berulang tahun, yakni merunduk dan bersyukur, memperkuat komitmen, serta menyiapkan langkah yang lebih baik ke depan.Oleh karenanya, Perry mengajak agar seluruh jajaran BI bisa menjaga stabilitas ekonomi, mendorong digitalisasi, dan secara konkrit berkinerja baik.HUT BI kali ini mengusung tema “Mendorong Talenta Bank Indonesia menjadi insan Bank Sentral Digital Masa Depan yang Kredibel untuk Menjaga Stabilitas dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju\".Selain perayaan HUT yang diwarnai berbagai kegiatan internal bagi pegawai BI, momentum HUT juga melibatkan pihak eksternal.Berbagai kegiatan eksternal meliputi kepedulian sosial dari berbagai agama, apresiasi kepada dokter dan tenaga kesehatan, serta keluarga pahlawan dan Veteran RI, BI mengajar ke penjuru negeri, donasi sosial, peluncuran tagline \"Perlindungan Konsumen BI\", serta pembukaan kembali Museum Bank Indonesia.Selain itu terdapat kegiatan yang melibatkan industri sistem pembayaran, yaitu perlombaan TikTok cara transaksi aman di era digital. Segenap rangkaian kegiatan diimplementasikan di atas tiga pilar kegiatan yaitu Go Better, Go Contribute, dan Go Digital.Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli hingga 28 Agustus 2022, dengan memperhatikan himbauan dari pemerintah atas protokol kesehatan COVID-19. (Ida/ANTARA)
Soal Jual Beli Pengadaan LNG, KPK Konfirmasi Mantan Dirut Pertamina
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi empat saksi perihal proses transaksi jual beli dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.Empat saksi, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Dewan Komisaris PT Pertamina 2010-2013 Evita Herawati Legowo, dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Anny Ratnawati.\"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, terkait dengan proses transaksi jual beli dalam pengadaan LNG di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.KPK memeriksa keempatnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/6) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.Sebelumnya, KPK membenarkan sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Pengumuman terkait pihak tersangka, kronologi dugaan perbuatan korupsi, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan KPK ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan.Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya pegawai PT Pertamina. KPK mengonfirmasi mereka perihal proses awal dilakukannya pengadaan LNG di PT Pertamina.KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa beberapa dokumen yang terkait dengan kasus dari penggeledahan di beberapa lokasi. (Ida/ANTARA)
Dana Pembelian Ratusan Peluru yang Diamankan di Elelim Didalami Polisi
Jayapura, FNN - Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami dana untuk membeli 615 butir peluru yang diamankan di Elelim, Kabupaten Yalimo. Dari pengakuan AM, ASN asal Kabupaten Nduga, amunisi tersebut dibeli Rp200 ribu per butir dengan total sebesar Rp123 juta. \"Belum diketahui asal dana untuk membeli amunisi,\" katanya di Jayapura, Jumat. Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa penangkapan terhadap AM pada Rabu malam (29/6) di Elelim saat anggota yang berpatroli mencurigai yang bersangkutan, kemudian merazia hingga menemukan ratusan butir amunisi. Selain amunisi, juga ditemukan satu pucuk pistol rakitan. Ia menjelaskan bahwa AM merupakan salah seorang peluncur dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Nduga pimpinan Egianus Kogoya yang bertugas mencari amunisi dan senjata api. KKB, lanjut dia, memang sedang gencar mencari amunisi karena persediaan mereka mulai menipis akibat baku tembak dengan aparat keamanan dan menembak warga sipil. Oleh karena itu, pihaknya meminta anggota yang bertugas di pos-pos senantiasa waspada terhadap mereka guna menghindari jatuhnya korban dan kehilangan senjata serta amunisi. Saat ini, kata Faizal, AM yang kini berada di Wamena terus dimintai keterangannya guna ungkap jaringannya. \"Belum diketahui amunisi tersebut dibeli dari mana? Apakah di Jayapura atau dari daerah lain di Papua?\" kata Kombes Pol. Faizal. (Sof/ANTARA)
POPULER
