ALL CATEGORY
Ombudsman Turun Tangan Penghancuran Masjid yang yang Berubah Jadi Indomaret
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Perusakan dan penghancuran bangunan cagar budaya Masjid \"Nurul Ikhlas\" di Jl Cihampelas 149 Bandung oleh PT KAI yang kini berubah fungsi menjadi toko Indomaret jelas merupakan perbuatan pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penghancuran Masjid ini dapat diseret ke meja hijau. Pada tahap awal DKM Masjid Nurul Ikhlas telah melaporkan kepada Ombudsman atas dugaan mal administrasi instansi. Ombudsman Jawa Barat melakukan pemeriksaan. Meminta keterangan dari berbagai pihak di lingkungan Pemkot Bandung. Keterangan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang tanggal 1 Nopember 2021 telah mengeluarkan surat teguran kepada PT KAI Daop 2 Bandung bahwa bangunan toko yang kemudian menjadi Indomaret tidak memiliki Izin persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bandung membenarkan bahwa pembangunan gedung toko tidak memiliki PBG. Ada pernyataan dari penanggungjawab untuk bersedia tidak melaksanakan pembangunan sampai terbit PBG dan tidak mengoperasikan masjid (yang dibuat di belakang toko) sampai terbit PBG. Hingga bangunan selesai bahkan toko Indomaret beroperasi, PBG tidak dimiliki dan sayangnya tidak ada penyegelan untuk penghentian, yang ada hanya penempelan stiker bahwa bangunan tidak memiliki PBG. Stiker itupun kini hilang. Satuan Pamong Praja menyatakan bahwa pengrusakan atau penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" jika cagar budaya jelas melanggar UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Penghancuran itu adalah perbuatan pidana. Penyidikan Kepolisian dilakukan atas laporan Walikota melalui Dinas kepada penyidik Kepolisian. PT KAI memohon untuk solusi atas penghancuran Masjid cagar budaya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, namun setelah pertemuan dengan Tim Ahli Cagar Budaya, solusi itu tidak jelas. Bisa difahami penghancuran Masjid cagar budaya tidak mungkin ada solusi selain proses penyidikan pidana. Fakta tidak bisa direkayasa. Ombudsman masih membuka tanggapan Pelapor, namun tentu sulit Ombudsman Jawa Barat untuk membuat konklusi selain fakta bahwa telah terjadi perusakan Masjid cagar budaya oleh PT KAI dan mal administrasi Pemkot Bandung yang berakibat bangunan Indomaret dapat terselesaikan dan beroperasi. Publik berhak menuntut agar terhadap bangunan Indomaret yang tidak memiliki izin/PBG itu segera disegel dan Indomaret di bawah PT Indomarco dilarang untuk beroperasi. Atas perusakan atau penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan cagar budaya patut untuk segera dilaporkan dan diproses penyidikan atas pelanggaran pidananya. PT KAI atau pihak lain yang turut serta harus menerima konsekuensi hukum dari perbuatan kriminal tersebut. Bandung, 21 Juli 2022
Resesi: Peluru Kendali Berkepala Dingin
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Lagi asyik-asyik nenghadapi Pemilu, tahu-tahu rupa-rupa forum G20 menyiarkan kabar bahwa kita segera menghadapi resesi. Mulyani lebih dulu mengatakan kita bisa saja seperti Srilanka. Seorang ibu yang lebih senior menimpali kemungkinan kita seperti Srilanka (kalau) kita tidak hati-hati. Meski pun pendapat ibu kita ini dengan kalau berkalau dan Mulyani bicara sangat euphemistic, tapi ada saja orang bekend yang uring-uringan. Janggalnya, meski kekhawatiran kita akan jadi Srilanka menebal, tapi itu tidak mengendorkan seorang pembesar parpol menyiapkan anaknya buah hati si biran tulang jadi caleg. Pemicu resesi disebut perang Ukraine yang dimulai Rusia, tak ada bantahan soal ini. Meski kasus pandemi sejatinya membantu memerosotkan produktivitas. Mungkin ini sebabnya belum lama Brazil keluar dari Global dan tolak tanda tangan proyect pandemi covid dengan WHO. Di kita, rupiah terhadap dollar melemah, harga-harga barang keperluan hidup makin melambung. Yakinkan diri sendiri yang ekonomi kita akan maju sudah keseringan. Ini meletihkan bagi yang dengar, sedangkan yang dinanti apa konsep menghadapi resesi. Dulu para pemimpin menghadapi Pemilu 1955 dengan sikap yang wajar-wajar saja. Dalam pelaksanaannya pun Pemilu tak telan korban, dan tak ada laporan kecurangan. Konsep yang disebut Majapait, kekuasaan bertuah, jejaknya masih membekas saat itu bagai pesan si Pahit Lidah, letterlijk lidah bertuah, dalam konteks ini persepsi lurus tentang kekuasaan. Ketika si Pahit Lidah diabaikan, kita saksikan tak jelasnya antisipasi pemerintah menghadapi resesi. Ternyata resesi senjata pemungkas yang tak ada lawan, negara-nehara dibikin pasrah, pemimpinnya paling jauh cuma marah-marah, sama ibu-ibu lagi. Resesi lebih dahsyat dari peluru kendali berkepala nuklir. Ini peluru kendali berkepala dingin, yang menghitung semua faktor dengan cermat berdasar science dan beyond the science. Tak mudah mengikutinya. Terpikirkan pun tidak munculnya peluru kendali berkepala dingin. Kemarin 20/7/2022 Vladimir Putin curhat di Iran, mereka (barat) mau kucilkan Rusia, katanya. Rusia memang sedang terkucil. Untung ada Iran. Apatah pula Iran pada hari itu menjadi host pertemuan Erdogan-Putin-Raisi. Perang jaman sekarang senjata hyper modern, termasuk biologi, pun bukan apa-apa. Maka tokoh Globalis Bill Gates tampaknya tinggal gelanggang dengan hibahkan hartanya senilai 300 T rupiah. Impian batasi populasi dunia 500 juta orang bubar sudah, seperti halnya phrase lama: East is east, west is west, and never the tween shall meet. But there will be the One Power and the others mereka yang kucilkan dirinya sendiri. (RSaidi)
Setelah 7 Bulan Meringkuk di Rudenim, WN Mesir Dideportasi Imigrasi Bali
Denpasar, FNN - Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga Mesir berinisial KMHHM, 37 tahun, karena melanggar izin tinggal (overstay) selama lebih dari 60 hari.Warga negara asing itu dideportasi ke negaranya setelah ia mendekam di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar selama 7 bulan, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu.“Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebut bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, dikenai tindakan administrasi berupa deportasi dan penangkalan,” kata Anggiat sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Rabu.Ia menyampaikan warga negara asing (WNA) Mesir itu kembali ke negaranya menumpang pesawat Saudi Arabia Airlines pada Senin (18/7) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta dengan tujuan Bandara Internasional Alexandria Borg El Arab, Mesir.“Dua petugas Rudenim Denpasar mengawal ketat (WNA Mesir itu) dari Bali ke Jakarta sampai ia masuk ke dalam pesawat tujuan Mesir tersebut,” kata Anggiat.Ia menegaskan KMHHM bakal masuk dalam daftar penangkalan sehingga selama periode tertentu dia tidak dapat mengunjungi Indonesia.“Setelah kami mendeportasi, penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” kata dia.KMHHM masuk ke Indonesia pada 2 Februari 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan Visa on Arrival (VoA). Tujuan dia ke Indonesia untuk berlibur ke Bali.“Selanjutnya pada 24 Februari 2021, KMHHM mendapat visa onshore dengan sponsor istrinya. Ia terus memperpanjang visanya selama tinggal di Indonesia. Namun, pada pertengahan Juni 2021, masa izin tinggal KMHHM habis. Namun, dia belum meninggalkan Indonesia,” kata Kakanwil Kemenkumham Bali.Terkait itu, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada 22 Desember 2021 menindak warga Mesir itu. Dari hasil penindakan, KMHHM mengaku tidak punya uang untuk membeli tiket pulang ke negaranya.“Walaupun ia berdalih hal tersebut karena kealpaannya, Imigrasi tetap dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian yang sejalan dengan asas ignorantia legis neminem excusat (ketidaktahuan hukum tidak membenarkan perbuatan siapa pun),” kata dia.Walaupun demikian, KMHHM tidak langsung dikembalikan ke negaranya karena ia harus menjalani hukuman kurungan. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada 22 Desember 2021 menyerahkan KMHHM ke Rudenim Denpasar.Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah, pada siaran tertulis yang sama, menyampaikan selepas dikurung 7 bulan, dan seluruh dokumen untuk deportasi lengkap, KMHHM dipulangkan ke negaranya. (Sof/ANTARA)
Inggris Mulai Diskusi Perdagangan Bebas Dengan Israel
London, FNN - Inggris pada Rabu memulai pembicaraan dengan Israel terkait perdagangan bebas yang ditujukan untuk mendorong hubungan sektor teknologi dan pelayanan.Pembicaraan itu menjadi salah satu langkah yang dilakukan Inggris untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan perdagangan baru usai meninggalkan Uni Eropa.Kesepakatan perdagangan yang dimiliki oleh kedua negara saat ini didasarkan atas kesepakatan lama Uni Eropa yang tak menyebut kerja sama terkait pelayanan secara spesifik, menurut Inggris.Saat ini, hubungan perdagangan kedua negara bernilai lima miliar pound (sekitar Rp89,65 triliun) per tahun.“Inggris dan Israel adalah dua kekuatan modern dan berteknologi canggih, namun hubungan perdagangan kita saat ini berdasarkan kesepakatan dari tahun 1995, sebelum ponsel cerdas, internet, dan layanan digital mengubah ekonomi global,” kata Menteri Perdagangan Inggris Anne-Marie Trevelyan. “Menyatukan kekuatan ekonomi kami dalam kesepakatan perdagangan yang diperbaharui akan mendorong perdagangan, mendorong lapangan pekerjaan, dan membantu meningkatkan hubungan ekonomi.”Inggris mengatakan kesepakatan semacam itu dapat mendorong peningkatan ekspor pelayanan Inggris hingga 78 juta pound (sekitar Rp 1,4 triliun) dan membawa keuntungan bagi lebih dari 6.000 usaha. (Sof/ANTARA/Reuters)
Kasus 46 Calhaj Furoda yang Dideportasi Diselidiki Polda Jabar
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mulai menyelidiki satu perusahaan travel diduga ilegal yang menyebabkan 46 calon haji (calhaj) furoda dideportasi dari Arab Saudi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut sejauh ini pihaknya memang belum mendapat laporan dari calon haji atau pihak yang dirugikan atas adanya deportasi itu. Namun, dia mengatakan penyelidikan tetap dilakukan. \"Nah memang sampai sekarang belum ada laporan polisi yang dibuat tetapi kita tetap melakukan penyelidikan, pendalaman,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Rabu. Dia mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan untuk mencari bukti dan petunjuk terkait dugaan pidana. Jika terdapat unsur pidana, maka menurutnya polisi bakal melakukan penindakan.Adapun hingga kini polisi belum melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus tersebut. Namun tak menutup kemungkinan perusahaan travel yakni PT Alfatih bakal turut dipanggil untuk diperiksa. \"Nanti kalau pendalamannya matang nanti tahapan-tahapannya akan kita lalui untuk pemeriksaan-pemeriksaan,\" katanya. Sebelumnya, lokasi Kantor PT Alfatih itu diketahui berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Namun perusahaan tersebut nyatanya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kanwil Kemenag Jawa Barat. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat pun mengimbau kepada masyarakat atau calon haji yang merasa dirugikan oleh perusahaan travel itu agar melaporkan ke pihak kepolisian. (Sof/ANTARA)
Temui Ketua DPD RI, APERSI Sampaikan Kendala Pembangunan Rumah KPR
Jakarta, FNN – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022). APERSI menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya mengenai kendala pembangunan rumah KPR (subsidi). Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Fachrul Razi (Aceh). Dari APERSI, hadir Junaidi Abdillah (Ketua Umum), Daniel Djumali (Sekjen), Frankie Kalalo (Wakil Ketua Umum), Abbas Minen (Wakil Ketua Umum), Bambang (Kabid), Evert Lumy (Bidang Sekretariat), Adi Gunawan (Ketua), Asep Saputra (Humas). Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan lembaganya bergerak di bidang pengembangan rumah subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. “Kami telah membangun 113 ribu unit rumah subsidi. Kami fokus pada rumah KPR subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Junaidi. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah KPR subsidi untuk rakyat mengalami kendala. Sebab, sudah sejak tiga tahun belakangan tak ada penyesuaian harga. “Biasanya, setiap tahun ada penyesuaian. Namun sejak tiga tahun belakangan, belum ada penyesuaian harga. Itu yang menjadi kendala kami. Bisa membangun, tapi setelahnya kami tak punya modal untuk membangun kembali,” kata Junaidi. Padahal, kata dia, dalam industri properti ada jutaan tenaga kerja di dalamnya. “Kami ini industri padat karya dengan jutaan tenaga kerja. Jadi, kami mohon hal ini diperhatikan,” paparnya. Kedua, Junaidi berharap ada bank yang fokus dengan industri properti ini. Sejauh ini, belum ada bank yang fokus pada hal tersebut. “Kami ingin ada bank yang fokus pada industri properti ini. Kami ingin agar bank yang fokus pada KPR rumah subsidi dipertahankan. Bagaimana industri properti ini bisa jalan kalau tak ada bank yang fokus,” papar Junaidi. Pada kesempatan itu, Junaidi mengundang LaNyalla untuk dapat hadir pada Rakernas APERSI di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 2022. “Jadi, hal-hal tersebut kami harapkan dapat diperjuangkan oleh DPD RI. Pun halnya dengan Rakernas, kami berharap Pak LaNyalla dapat hadir secara langsung,” harap Junaidi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sependapat jika harus ada bank yang fokus pada KPR rumah subsidi untuk rakyat. “Memang harus ada bank yang fokus. Bagaimana industri ini bisa berkembang kalau tak ada bank yang fokus di situ,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan APERSI dalam pertemuan yang lebih khusus dengan stakeholder terkait. “Kita akan sampaikan ke Kementerian PUPR. Nanti kita akan panggil Menteri PUPR dan akan kita pertemukan dengan APERSI dalam pertemuan khusus,” ujar LaNyalla. LaNyalla tak menampik jika banyak peraturan yang terkait, namun realisasinya di lapangan saling bertentangan satu sama lain. “Maka, perlu penyesuaian agar kendala-kendala tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya. Tenaga kerja kita tak terancam pengangguran, rakyat pun bisa mengakses perumahan murah dan pengusaha juga bisa terus berkembang. Semua saling diuntungkan,” katanya. (Ida/LC)
Pemakaman Kenegaraan untuk Abe Akan Dilakukan pada 27 September
Tokyo, FNN - Jepang merencanakan pemakaman kenegaraan pada 27 September 2022 untuk mantan perdana menteri Shinzo Abe yang ditembak mati ketika sedang berkampanye, kata seorang pejabat pemerintah dan sumber terkemuka partai yang berkuasa pada Rabu.Keputusan resmi akan dibuat saat rapat kabinet pada Jumat (22/7).Acara itu akan diselenggarakan di Nippon Budokan, sebuah arena yang awalnya dibangun untuk Olimpiade Tokyo 1964, yang sejak itu menjadi tempat populer untuk acara olahraga dan konser. Nippon Budokan juga dipakai sebagai lokasi upacara peringatan bagi korban Perang Dunia Kedua yang diadakan setiap tahun pada 15 Agustus.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pekan lalu bahwa Abe, yang wafat pada usia 67 tahun, akan diberi upacara pemakaman kenegaraan sebagai penghargaan bagi dirinya karena menjabat perdana menteri terlama di Jepang serta kontribusinya untuk Jepang dan dunia.Pemakaman kenegaraan terakhir untuk mantan perdana menteri, yang biaya upacaranya ditanggung secara penuh oleh pemerintah, diadakan pada 1967 bagi mantan perdana menteri Shigeru Yoshida.Biaya untuk pemakaman perdana menteri belakangan ini setengahnya ditanggung oleh negara dan setengahnya lagi oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.Masalah soal biaya pemakaman telah memicu perdebatan di seluruh Jepang. Oposisi menyatakan keberatan dengan penggunaan uang pajak, sementara yang lain mengatakan LDP memanfaatkan kematian Abe secara politis.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada akhir pekan oleh stasiun penyiaran publik NHK menemukan 49 persen responden mendukung gagasan tersebut dan 38 persen menentang.Responden berusia 18-39 tahun merupakan kalangan yang paling banyak mendukung dengan 61 persen, sedangkan mereka yang berusia 60-an tahun merupakan yang paling banyak menentang, yaitu sebesar 51 persen. (Ida/ANTARA/Reuters)
Terkait Kasus Brigadir J, Pengamat Menyarankan Pendekatan SCI
Jakarta, FNN - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan Polri menggunakan pendekatan instrumen Scientific Crime Investigation (SCI) dalam mengungkap kasus penembakan Brigadir J oleh Bharada E.“Saya menyarankan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI),” ujar Emrus Sihombing saat dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu.Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) ini mengusulkan tim SCI terdiri atas para doktor kriminologi, ilmu kepolisian, komunikolog, sosiolog, antropolog, ilmu hukum, dan psikologi.Di sisi lain, akademisi UPH ini mengapresiasi langkah Kapolri yang telah menonaktifkan sementara Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri.Penonaktifan Sambo, di mata Emrus, berdampak baik demi transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas penanganan perkara.“Ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri tetap mengedepankan tindakan \'presisi\',” ucapnya.Menyoal asumsi liar di publik terkait penonaktifan Ferdy Sambo, Emrus berpandangan hal itu tergantung dari pendekatan yang digunakan.“Kalau pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan kuantitatif, maka memang fenomena satu dengan yang lain seolah berdiri sendiri atau parsial. Akan tetapi, kalau pendekatan kualitatif, setiap fenomena tidak lepas dari fenomena lain, saling terkait satu dengan yang lain,” kata Emrus.Oleh karena itu, Emrus kembali menekankan penonaktifan sementara merupakan keputusan yang bijaksana, agar yang bersangkutan bisa fokus mendalami dan memahami peristiwa tersebut.Ia mengajak masyarakat untuk menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian, namun masyarakat juga diharapkan memberikan masukan berupa fakta data serta argumentasi hukum kuat.“Tidak ada salahnya data dan fakta itu disampaikan saja kepada pihak kepolisian sehingga secara terang benderang nanti ketika terjadi gelar perkara. Saya berkeyakinan penuh bahwa Polri pasti akan menangani secara serius profesional, objektif, dan \'presisi\',” kata Emrus. (Ida/ANTARA)
Tata Kelola Data Lintas Negara Dibahas dalam DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo
Labuan Bajo, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan, Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Dijital (DEWG) G20 Indonesia di Labuan Bajo, NTT, juga fokus membahas tata kelola data lintas negara dan pemanfaatan data secara berkeadilan.\"Pembahasan isu arus data bebas terpercaya dan aliran data lintas negara pada pertemuan DEWG kali ini akan semakin esensial karena dunia semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan, kesamaan, pendekatan, dan kesamaan praktik dalam arus data bebas terpercaya dan aliran data lintas negara; suatu kondisi yang belum terwujud,\" kata dia, dalam konferensi pers DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo, Rabu.Sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan keterampilan dan kecakapan digital, pertukaran data lintas batas negara akan semakin meningkat. Menurutnya dunia tidak bisa menghindari masa depan yang kian bertumpu pada pemanfaatan data oleh berbagai institusi baik pemerintah maupun sektor privat.Dengan demikian, tata kelola yang memiliki kesamaan itu akan mempertimbangkan nilai penting atau prinsip keadilan, keabsahan hukum, transparansi, dan timbal balik.Pengakuan terhadap aspek atau prinsip itu tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia semata tapi mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi digital secara komprehensif. Ia menilai pembahasan itu akan bermanfaat di tengah dunia yang dipengaruhi pertukaran data antar negara.\"Apalagi isu ini bukan hanya isu negara berkembang, tetapi juga isu negara maju dan isu negara miskin,\" dia menambahkan.Sebagai ketua G20, Indonesia menyuarakan dan mendorong masyarakat global dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia terkait isu tata kelola global.Dia menegaskan bahwa tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat dan inklusif, hampir dapat dipastikan pemanfaatan data tidak seimbang. Hal itu berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas terbatas dan mengakibatkan pemanfaatan data secara terkelompok.\"Sewajarnya harus menjadi tujuan pemanfaatan data berguna bagi semua. Keuntungan untuk semuanya,\" ungkapnya.Pembahasan terkait isu ini, katanya, akan dibahas lebih lengkap pada hari kedua, Kamis, termasuk tentang keamanan data. \"Kita cari titik temu dan kesepakatan menatakelolanya bersama di tingkat global,\" kata dia, menutup konferensi pers hari pertama ini.Pertemuan Ketiga DEWG berlangsung di Labuan Bajo pada 20-22 Juli 2022. Pertemuan ini dihadiri 17 delegasi secara langsung. Sedangkan tiga delegasi yang hadir secara virtual yakni Italia, Argentina, dan China. (Ida/ANTARA)
Remaja "SCBD" Bisa Menjadi Perantara Sosialisasi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan remaja \"SCBD\" (Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok) yang kerap nongkrong di kawasan Dukuh Atas Jakarta tersebut sebagai perantara sosialisasi Pemilu 2024.\"Karena dalam melakukan pendekatan kepada anak muda, mereka tidak suka yang formalitas, tidak suka hal-hal yg keliatan kaku, artinya kalau KPU dan penyelenggara pemilu datang jemput bola ke sana, saya pikir tidak ada yang salah,\" kata CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Menurut Pangi, sosialisasi pemilu kepada anak muda harus dengan pendekatan dan momentum yang sesuai.Walau begitu, lanjut dia, sosialisasi pemilu akan lebih efektif jika pendekatannya sesuai dengan selera atau maunya anak muda. Misalnya, dengan melakukan pendekatan berbasis hobi dan komunitas.Ia meminta KPU untuk mampu adaptasi dengan cepat dalam membaca selera anak muda, termasuk bisa masuk ke ruang-ruang digital dan pelan-pelan meninggalkan model sosialisasi pemilu yang konvensional.Sementara itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa pihaknya menjadikan anak muda sebagai sasaran sosialisasi. Namun, tidak khusus remaja SCBD saja.\"Intinya mereka adalah sasaran sosialisasi yang baik sekali karena dari jumlahnya saja generasi z dan milenial luar biasa lebih dari 50 persen dari populasi Indonesia saat ini,\" kata Betty.Untuk sosialisasi pemilu saat ini, Betty menegaskan bahwa KPU akan menggaet anak muda dengan pendekatan bahasa maupun metode yang lebih kekinian. (Ida/ANTARA)
POPULER
