ALL CATEGORY
“Creative Minority Pioner” Revolusi Akhlak
Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh “religion”, maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara Sekuler melainkan harus “colored by religion”. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo MENYIMAK adanya banyak tuntutan kelompok kecil yang dapat dinilai sebagai tuntutan disruptif alias radikal, maka kelompok tersebut bisa disebut sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap carut matut negeri dengan tetap mengandalkan akal bukan okol. Dalam perspektif Toynbee, maka kelompok ini dapat disebut sebagai creative minority. Creative Minority merupakan sebuah konsep yang seharusnya akrab bagi para baik itu mahasiswa, dosen, guru, pegawai, maupun alumni dari sekolah atau perguruan tinggi sebagai pihak yang berkompeten terhadap jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa. Konsep ini pertama kali digagas Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan Inggris melalui buku yang bertitel A Study of History yang diterbitkan pada 1934. Konsep ini sering kita dengar dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Sebuah pertanyaan yang sederhana kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan creative minority? Terkait dengan pertanyaan apakah creative minority itu Arnold Toynbee menyatakan bahwa: “A society develops into a civilization when it is confronted with a challenge which it successfully meets in such a way as to lead it on to further challenges. The challenge may be a difficult climate, a new land, or a military confrontation (even being conquered). The challenge must not be so difficult as to be insurmountable or even so difficult that the society does not have sufficient human resources and energy to take on new challenges”. Selanjutnya Toynbee menyatakan bahwa: “The ideas and methods for meeting the challenges for a society come from a creative minority. The ideas and methods developed by the creative minority are copied by the majority. Thus there are two essential and separate steps in meeting a challenge: the generation of ideas and the imitation/adoption of those ideas by the majority. If either of those two processes ceases to function then the civilization breaks down”. Menurut Toynbee, kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan itu dimotori sekelompok kecil orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ide dan solusi tersebut sangatlah tepat dan sesuai dalam menjawab tantangan yang ada, sehingga kemudian diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok kecil orang inilah yang kemudian disebut Toynbee sebagai “The Creative Minority“. Konsep Creative Minority ini kemudian dimaknai sebagai kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya, (mereka) sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah dan mengalami kebingungan (Sutarno, 2011). The Creative Minority ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian, untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Kita sebagai bangsa yang besar harus mempunyai visi untuk menjadi sebuah komunitas cendekiawan yang mampu menampilkan ciri creative minority di atas. Ada satu hal yang sangat menarik dari konsep creative minority-nya Toynbee, yakni persoalan kedekatan hubungan antara Agama dan Jatuh Bangun-nya Peradaban Manusia, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Samuel Huntington. Secara lengkap, Toynbee menyatakan: “The universal religion and its philosophy are usually borrowed from an alien civilization. The development of the new religion reflects an attempt by the people of the internal proletariat to escape the unbearable present by looking to the past, the future (utopias) and to other cultures for solutions. The religion eventually becomes the basis for the development of a new civilization. Religion amounts to a cultural glue which holds the civilization together. There is thus a close relationship between religions and civilizations”. Berdasar uraian di atas kita dapat ditegaskan bahwa dibutuhkan creative minority untuk melakukan perubahan yang bersifat “disruption”. Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh “religion”, maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara Sekuler melainkan harus “colored by religion”. Sektor pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menyongsong kebangkitan peradaban suatu bangsa. Maka sungguh aneh bila konsep pendidikan di negara ini hendak dijalankan secara sekuler yang hanya mengejar aspek skill, kompetensi, dan kompetisi dengan melupakan aspek religion. Jadi, agar kebangkitan peradaban yang ditandai dengan adanya perubahan keadaan dari kelemahan dan kehinaan menjadi bangsa yang kuat dan disegani, maka creative minority tidak boleh diarahkan menjadi sekuler, melainkan generasi creative minority yang bila diterjemahkan secara konkret memiliki karakter sebagai berikut: 1. Kokoh Akidah (keyakinan agama dapat diandalkan, tidak ateis, tidak sekuler); 2. Pecinta Ilmu Pengetahuan (sesuai bidangnya, IT, statistik, psikologi dll); 3. Kuat Ibadahnya (visi karyanya adalah pengabdian kepada Tuhannya (Alloh)); 4. Zuhud (hidup dalam kesederhanan tetapi berkualitas). Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mampukah KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang telah dideklarasikan dengan disertai 8 tuntutan disruptif dapat terbimbing dalam atmosfer keberadaban yang sejati, yakni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu peradaban religius (Religious Civilization), bukan peradaban sekuler (Secular Civilization) sehingga mampu membangunkan Macan Asia yang tidur dan mampu membangkitkan kembali keterpurukan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Tuntutan KAMI akan dapat tercapai jika KAMI benar-benar memiliki karakter creative minority. Jika tidak, jangan berharap perubahan disruptif akan terjadi apalagi menginginkan adanya Revolusi Akhlak. Tabik..!!! Semarang, Senin, 18 Juli 2022. (*)
Kasus Brigadir J: Waktunya Polri Bersih-Bersih Internalnya
Jakarta, FNN - Polri tengah menjadi sorotan lantaran kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J menimbulkan banyak kejanggalan. Banyak desakan dari berbagai pihak agar Polri menuntaskan kasus ini, jangan berhenti sampai dinonaktifkannya Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo saja. Berbagai kejanggalan kasus Brigadir J muncul ke permukaan. Salah satunya dipicu pernyataan Kepolisian yang menyebut Brigadir J tewas usai adu tembak dengan Bharada E, pengawal Irjen Ferdy Sambo. Kejanggalan lain tercium setelah sejumlah saksi di lokasi menyebut tak terdengar suara adu tembakan. Beberapa pemerhati kepolisian juga menyatakan polisi berpangkat Bharada belum boleh memegang senjata api. Wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (19/7) mengungkapkan kasus yang besar seperti ini harusnya ada pengawalan dari publik, orang yang paham tentang hukum, orang yang mengetahui seperti tetangga, satpam atau orang yang terbiasa melintasi tempat kejadian bisa menjadi narasumber atau saksi yang tidak kalah pentingya dari perkataan Jenderal sekalipun apabila mereka mengetahui kejadian tersebut. Desakan seperti ini emang sangat penting. Peneliti bidang Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Polri transparan, akuntabel, serta cepat menuntaskan kasus kematian Brigadir J. Dia menilai selama ini Kepolisian sibuk menutupi sejumlah hal yang berakibat pada kejanggalan kasus ini. Bambang khawatir kepercayaan publik kian tergerus jika kepolisian terus berkilah dalam kasus ini. Hersubeno Arief wartawan senior FNN juga menilai polisi harus lebih transparan, yang diutamakan itu harus institusi, karena bagaimanapun para pejabat bisa terganti, bisa pensiun bisa dipecat, bisa meninggal dunia, kalau institusi menjadi lembaga terpercaya, profesi polisi akan menjadi terhormat, nah kalau sekarang kan orang sudah banyak sinisme pada lembaga kepolisian. “Padahal penting kehadiran polisi di negara, pertanyaannya polisi seperti apa, kalau keadilan untuk anggotanya sendiri tidak bisa ditegakkan, apalagi orang seperti kita,” tambahnya. (Lia)
Pengacara Keluarga Ungkap Fakta Baru Tewasnya Brigadir Joshua
Jakarta, FNN – Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak, berbicara soal dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pihaknya menyerahkan foto-foto luka di tubuh Brigadir J ke Bareskrim Polri sebagai bukti. Laporan yang diwakili pengacara keluarga itu telah diterima teregistrasi dengan Nomor: STTL/251/VII/2022/Bareskrim Polri. Dalam laporannya, pihak keluarga mempersangkakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Juncto Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto Pasal 351 tentang Penganiayaan hingga Menghilangkan Nyawa Seseorang. Usai Kamaruddin melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskim Polri, Senin (18/7). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin, (18/7) malam mengumumkan penonaktifan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo Hersubeno Arief wartawan senior FNN dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (19/7) memberi tanggapan bahwa kasus ini sudah menjadi menarik, kemudian benang merahnya mulai kelihatan. Kamaruddin mengungkapkan fakta pengambilan foto dan video yang secara diam-diam dilakukan pihak keluarga Brigadir J dengan dalih ingin menambahkan formalin ke jenazah. Pada saat itu ditemukan banyak bekas sayatan hingga luka yang masih menganga di perut Brigadir J dan masih mengeluarkan darah. Kamaruddin menunjukkan bukti foto luka tubuh jenazah Brigadir J ke media, diantaranya ada luka sayatan, luka tembak, luka memar, tulang rahang bergeser, di belakang kepala ada sayatan. Pihak keluarga meminta tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, mereka meragukan hasil autopsi yang sebelumnya dilakukan oleh penyidik. Kamaruddin juga berbicara soal dugaan lokasi dan waktu dugaan pembunuhan. Ia menjelaskan kemungkinan besar dugaan pembunuhan Brigadir J terjadi di Magelang dan Jakarta karena Brigadir J masih berkomunikasi dengan orang tuanya pada Jumat (8/7) pukul 10.00 WIB. \"Adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 antara pukul 10.00 pagi hari sampai dengan pukul 17.00. Locus delicti-nya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama, alternatif kedua locus delicti-nya di rumah Kadiv Propam Polri atau rumah dinas di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan,\" ujar Kamaruddin di Bareskrim Polri, Senin (18/7). “Kenapa kita menyebut Magelang-Jakarta? Karena pukul 10.00 dia masih aktif komunikasi, baik melalui telepon maupun WA, kepada orang tuanya, khususnya melalui WA keluarga. Tetapi setelah pukul 10.00 almarhum meminta izin mau mengawal atasan atau komandannya yang dikawal dengan asumsi perjalanan tujuh jam. Jadi, artinya tujuh jam jangan ada telepon dulu karena pukul 10.00 pagi itu di Magelang tanggal 8 Juli 2022,” sambungnya. Dia mengatakan komunikasi terakhir Brigadir J dengan orang tuanya terjadi saat orang tuanya berada di Balige, Sumatera Utara, untuk berziarah. Dia mengatakan Brigadir J meminta agar tak dihubungi saat mengawal atasannya karena merasa tak etis. Kamaruddin menyebut orang tua Brigadir J mencoba menghubungi setelah lewat tujuh jam seperti permintaan Brigadir J. Namun tak ada balasan. “Nah ini kan kita makin terbuka, kalau memang betul dugaan ini, ya kita makin menuju dugaan, ini bukan hanya sekadar tembak menembak,” ungkap wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (19/7). (Lia)
Kedaulatan Pangan di Ujung Krisis Global
Jakarta, FNN --- Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti besarnya resiko yang akan dihadapi pemerintah Indonesia akibat ketergantungan pada pasar pangan global. Selama ini sumber impor pangan strategis hanya bergantung pada segelintir negara saja. Ketahanan pangan nasional bersandar pada pijakan rapuh politik pangan beberapa negara. “Sebagai contoh, pada 2021, dari 2,5 juta ton kedelai impor, 87 persen-nya hanya berasal dari Amerika Serikat. Padahal lebih dari 91 persen kebutuhan kedelai nasional harus dipenuhi oleh impor. Di tahun yang sama, dari 11,2 juta ton gandum impor, 84 persen-nya berasal dari tiga negara saja,” kata Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/07/2022). Pada tahun 2021, jelas Yusuf, dari 11,2 juta ton gandum impor, 84 persen-nya berasal dari tiga negara yaitu Australia, Ukraina dan Kanada. Padahal kebutuhan gandum nasional sepenuhnya bergantung pada impor karena Indonesia sama sekali tidak memproduksi gandum. “Kasus lebih ekstrim terjadi pada bawang putih, dimana lebih dari 93 persen kebutuhan nasional harus dipenuhi oleh impor namun seluruh impor hanya bersumber dari satu negara, yaitu Tiongkok,” ungkap Yusuf. Politik Proteksionisme Selain sumbernya yang bergantung kepada beberapa negara, resiko besar juga datang dari fluktuasi harga dan ketersediaan pasokannya. Hal tersebut diperparah oleh politik proteksionisme pangan yang diterapkan puluhan negara sebagai respon dari krisis pangan global yang disebabkan oleh perubahan iklim dan konfilk Rusia-Ukraina. “Demi mengamankan pasokan pangan domestik, puluhan negara telah melakukan kebijakan ekstrim dengan melarang ekspor pangan. Bila diawal tahun hanya tiga negara yang melakukan politik proteksionisme pangan, jumlah itu kini melonjak mencapai 24 negara,” tutur Yusuf. Politik proteksionisme pangan internasional ini tidak hanya mengambil bentuk pelarangan ekspor pangan saja namun juga pengetatan perizinan ekspor pangan dan pajak atas ekspor pangan sehinga harga pangan di pasar global semakin melonjak. “Sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga yang drastis dalam 6 bulan terakhir. Jagung dan Kedelai mengalami kenaikan harga hingga 30 persen, berturut-turut dari kisaran 265 dollar AS dan 554 dollar AS per ton pada Desember 2021, menjadi kisaran 345 dollar AS dan 724 dollar AS per ton pada Mei 2022,” papar Yusuf. Gandum bahkan mengalami kenaikan harga hingga kisaran 40 persen, dari 377 dollar AS per ton menjadi 522 dollar AS per ton. Sedangkan beras mengalami kenaikan harga di kisaran 15 persen, dari 400 dollar AS per ton menjadi 464 dollar AS per ton. “Dihadapkan pada lonjakan harga pangan global dan politik proteksionisme pangan internasional, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis dalam jumlah signifikan bernilai puluhan miliar dollar AS antara lain beras 400 ribu ton, garam 2,8 juta ton, gula 5,5 juta ton, kedelai 2,5 juta ton, gandum 11,2 juta ton dan daging sapi 273 ribu ton,” ujar Yusuf. Hingga kini impor pangan masih membanjiri negeri, bahkan semakin deras. Total impor untuk 9 komoditas pangan utama pada tahun 2021, mencapai 24,5 juta ton senilai 10,4 miliar dollar AS. Angka ini meningkat dari kondisi tahun 2014, dimana impor untuk 9 komoditas pangan utama saat itu 19,7 juta ton senilai 8,5 miliar dollar AS. “Banjir impor pangan adalah ironi besar bagi negeri agraris seperti Indonesia. Dengan bentang alam yang sangat luas hingga 191 juta hektar, tanah yang subur, iklim yang relatif terduga dengan sinar matahari yang berlimpah dan curah hujan yang tinggi, seharusnya kedaulatan dan kemandirian pangan bukanlah mimpi bagi ini,” tutup Yusuf. (TG)
Kemenhub Tanggapi Kecelakaan Truk BBM di Cibubur
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan belasungkawa atas musibah kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi.“Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan dukacita kepada keluarga korban meninggal maupun yang luka akibat kejadian tersebut. Kami menyesalkan peristiwa kecelakaan ini,\" demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Hendro menyampaikan bahwa pengecekan laik jalan kendaraan sebelum meninggalkan depo atau gudang sangat penting dan hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan pengelola kendaraan tersebut.Kata dia, pemeriksaan kelaikan kendaraan sangat penting untuk memastikan aspek keselamatan kendaraan bersama pengemudi dan awaknya maupun pengguna jalan yang lain.Meski demikian, Hendro mengapresiasi pihak kepolisian dan Pertamina yang telah bergerak cepat untuk membantu para korban.\"Kami ingatkan kembali bahwa untuk memastikan keselamatan berkendara bagi angkutan barang berbahaya seperti tangki BBM, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan, dinyatakan bahwa sejumlah kompetensi perlu dimiliki awak Angkutan Barang Berbahaya,” ungkapnya.Selain itu, dalam mengoperasikan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut, sesuai Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.Dalam PM 60/2019 tertulis juga bahwa angkutan barang berbahaya harus digunakan sesuai peruntukannya dan wajib beroperasi sesuai lintasan yang telah ditetapkan.Selain kedua regulasi tersebut, Kemenhub memiliki sejumlah regulasi terkait pengoperasian kendaraan barang seperti PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.\"Sehingga ke depan diharapkan kita dapat mencegah kejadian serupa dengan memperketat pengawasan dan tugas masing-masing baik dari sisi pemerintah, pemilik usaha, perusahaan, sampai pengemudi angkutan barang itu sendiri,” katanya.Hendro menambahkan, pihaknya mendorong setiap perusahaan maupun pemilik angkutan barang berbahaya untuk melakukan inspeksi sebelum keberangkatan dan disarankan untuk rutin memeriksa kelaikan kendaraan secara berkala. (Ida/ANTARA)
Kesadaran Masyarakat Hak Konsumen Mulai Tumbuh
Jakarta, FNN - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menilai saat ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya terhadap pelanggaran hak konsumen dan berani membuat laporan kepada instansi terkait.\"Saat ini sejak tahun 2017 sampai awal 2022, BPKN menerima 7.579 pengaduan yang berasal dari multisektoral,\" kata Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Vivien Goh dalam webinar di Jakarta, Selasa.Ia mengemukakan, salah satu indikator bahwa hak konsumen mulai tumbuh antara lain dengan sudah adanya 120 badan penyelesaian sengketa konsumen dan terdapat 500 lebih Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di beberapa kota.Meski demikian, lanjutnya, BPKN menilai kesadaran masyarakat terhadap hak perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan.Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Firman Turmantara Endripraja mengungkapkan masih banyak pelanggaran hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha, pengaduan konsumen mengenai haknya belum dilindungi, dan masih ada pemerintah daerah yang belum memiliki komitmen terhadap perlindungan konsumen.Oleh karena itu, ujar dia, BPKN kemudian meluncurkan program BKPN Award Raksa Nugraha Tahun 2022 yang tujuan utamanya adalah meningkatkan keberpihakan masyarakat terhadap isu-isu perlindungan konsumen.\"BKPN mengadakan kegiatan pemberian apresiasi kepada pihak-pihak yang peduli akan perlindungan konsumen dan program ini diberi nama BPKN Award Raksa Nugraha,\" kata Firman.Ia mengatakan, penghargaan yang mengusung tema \"Bersama Wujudkan Konsumen yang Berdaya\" tersebut adalah bagian dari upaya BPKN dalam mendorong perkembangan ekonomi di sektor strategis nasional.Kegiatan tersebut, lanjutnya, juga sebagai bagian dari upaya sosialisasi pemberian layanan publik yang prima serta mendorong edukasi masyarakat dan konsumen yang cerdas terutama di era ekonomi digital.\"Tugas BPKN RI di era ekonomi digital adalah menjaga kehadiran negara dalam melindungi transaksi berbasis digital,\" ujarnya.Program ini diharapkan akan meningkatkan perhatian pelaku usaha dan pemerintah terhadap perlindungan konsumen, mempromosikan keberpihakan masyarakat terhadap konsumen dan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan perekonomian negara.BPKN Award Raksa Nugraha akan membagi peserta dalam dua kategori utama yakni pemerintah dan pelaku usaha. Kategori pemerintah mencakup pusat dalam hal ini kementerian atau lembaga, dan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota dan dinas terkait, sedangkan kategori pelaku usaha terdiri dari BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta.Penghargaan tertinggi BPKN Award Raksa Nugraha adalah diamond, disusul platinum, gold, silver dan bronze. BPKN Award Raksa Nugraha secara resmi diluncurkan pada 24 Juni 2022, dengan pendaftaran dibuka pada Juli 2022-30 September 2022, dengan seremoni penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2022.Semua pihak yang berminat untuk mendaftarkan entitasnya sebagai peserta BPKN Award Raksa Nugraha bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut di situs resmi BPKN RI di https://raksanugraha.bpkn.go.id/Seperti diketahui, BPKN merupakan wadah yang berfungsi mengembangkan upaya perlindungan konsumen sesuai amanah Pasal 33 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu tugas dari BPKN adalah menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. (Ida/ANTARA)
Kapolri Perhatikan Aspek Kepercayaan Publik
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman menyebutkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerhatikan aspek kepercayaan publik dengan menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. \"Ini membuktikan Kapolri memperhatikan aspek kepercayaan. Dengan langkah ini diharapkan bisa memperbaiki kepercayaan publik, bahkan meningkatkan lagi,\" kata Fajar, di Jakarta, Selasa. Pengamat kebijakan publik ini menyambut positif langkah Kapolri itu dalam pengusutan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.Menurut Fajar, penonaktifan Ferdy Sambo sangat tepat karena tugas Propam adalah penegakan disiplin bagi anggota Polri. Dalam penanganan kasus polisi tembak polisi ini, Propram bertanggung jawab. \"Penonaktifan ini sangat tepat. Karena berkaitan dengan beliau (Sambo). Kejadiannya di rumah beliau. Penonaktifan ini akan menghindari conflict of interest,\" paparnya. Fajar menambahkan sejauh ini belum terkuak apakah Sambo terlibat atau tidak dalam kasus polisi tembak polisi tersebut. Namun, banyak spekulasi di masyarakat, dengan dugaan macam-macam. Keputusan Kapolri menonaktifkan Sambo diharapkan bisa menghilangkan spekulasi itu.\"Penonaktifan itu sangat membantu proses penanganan perkara sehingga diharapkan kasus ini bisa ditangani dengan transparan dan akuntabel,\" imbuhnya. Fajar menekankan yang harus dijaga adalah kepercayaan publik kepada Polri dalam mengusut kasus polisi tembak polisi ini. Menonaktifkan Sambo diharapkan mengembalikan kepercayaan publik. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Provesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri terhitung mulai Senin (18/7).\"Malam ini, kami putuskan Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya, kemudian jabatan tersebut diserahkan kepada Pak Wakapolri untuk selanjutnya tugas tanggung jawab di Propam akan diemban Wakapolri,\" ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/7) malam. Menurut Sigit, keputusan ini untuk mengantisipasi adanya spekulasi-spekulasi berita yang muncul yang akan berdampak pada penyidikan yang sedang berjalan. \"Untuk menjaga apa yang telah kami lakukan selama ini terkait komitmen menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel. Semua ini agar rangkaian penyidikan yang saat ini dilaksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan membuat terangnya kejadian ini,\" ucap Kapolri. (Ida/ANTARA)
Polisi Periksa Sopir Truk Tangki Sebabkan Kecelakaan Maut di Bekasi
Bekasi, FNN - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota memeriksa sopir truk tangki BBM yang menyebabkan terjadinya kecelakaan maut di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pada Senin (18/7) sore.\"Yang kami periksa untuk sementara sopir dulu, kernetnya belum,\" kata Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Agung Pitoyo Putro di Bekasi, Jawa Barat, Selasa.Kecelakaan yang melibatkan truk tangki BBM milik PT Pertamina Patra Niaga dengan sejumlah kendaraan bermotor roda empat dan dua itu menyebabkan 10 orang meninggal dan sejumlah orang mengalami luka.Dia memastikan pengemudi truk tangki yang dimaksud dalam kondisi sehat dan berdasarkan tes urine kepada yang bersangkutan, hasilnya juga negatif dari narkoba.\"Sudah tes urine dan hasilnya negatif. Selanjutnya kami akan periksa kernet, secepatnya,\" ucapnya.Petugas belum dapat memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan sopir kepada masyarakat karena menjadi bagian proses penyelidikan kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi kemarin sore.\"Kami belum bisa publikasikan karena masih dalam proses pemeriksaan jadi mohon bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut,\" ucapnya.Menurut dia sejumlah faktor bisa saja menjadi penyebab kecelakaan maut kemarin seperti kesalahan manusia, konstruksi jalan, maupun kondisi fisik kendaraan.\"Nanti kalau sudah pasti akan kami informasikan karena penyebab kecelakaan itu kan banyak faktor, bisa dari human error, bisa dari konstruksi ruas jalan, juga bisa dari kendaraan itu sendiri,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Timor-Leste Berterima Kasih Atas Dukungan Indonesia Dalam Pembangunan
Bogor, FNN - Presiden Republik Demokratik Timor-Leste Jose Ramos-Horta menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia dalam pengembangan pembangunan di Timor-Leste.\"Kami sangat bersyukur atas dukungan Indonesia dalam pembangunan di Timor-Leste, termasuk bidang edukasi dan sumber daya manusia,\" kata Ramos-Horta dalam keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.Ramos-Horta melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor di Jawa Barat, Selasa, dan disambut langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.Ramos menyampaikan dirinya bersyukur bahwa dalam pertemuan itu, Presiden RI Joko Widodo setuju memberikan dukungan atas penguatan sumber air di Timor-Leste melalui wilayah perbatasan.Adapun Presiden Jokowi dalam keterangannya menyampaikan komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor-Leste, termasuk bidang infrastruktur.Presiden Jokowi mendorong kedua negara segera menyelesaikan bilateral \"investment treaty\".Presiden Jokowi mengatakan nilai investasi Indonesia di Timor-Leste saat ini mencapai 818 juta dolar AS, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
Sidang Kasus ‘Jin Buang Anak’, Saksi: Tidak Masalah Bagi Saya, Ini Atas Dasar Persaudaraan
Jakarta, FNN – Terdakwa perkara ‘Tempat Jin Buang Anak’ Edy Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya dengan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia menganggap saksi yang merupakan Wakil Bendahara Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Febriansyah Putra tidak memahami persoalaan. Bukan hanya Edy saja yang mengungkapkan seperti itu, Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar pun juga mengatakan bahwa Febriansyah tidak memahami persoalan secara pribadi. “Saya hanya kasihan kamu terjerumus, saudara anak muda, anak bangsa, suatu saat nanti bisa memimpin negeri ini, jangan mudah untuk menyimpulkan kalau bukan dari sumber atau referensi yang anda lihat, baca, dan alami sendiri. Carilah sumber yang tepat, banyak belajar terkait Ibu Kota Negara (IKN), jangan mengetahui dari orang yang belum tentu itu benar,” tegas Hakim Adeng. Sebelumnya, Febriansyah mengaku bahwa ia mengetahui persoalaan ini dari Afri selaku Ketua SEMMI Kalimantan Timur. Afri menyampaikan warga Kalimantan Timur keberatan dengan pernyataan Edy terkait ‘tempat jin buang anak’. Saya dihubungi oleh Afri melalui telepon ia menyampaikan bahwa kami di Kalimantan Timur sakit hati dengan perkataan Edy, situasi di Kaltim memanas dan agak gaduh, kemudian Afri meminta kepada Ketum SEMMI Pusat yaitu Bintang mengambil langkah strategis,” katanya. Febriansyah juga megatakan bahwa Afri memberitahunya soal lubang tambang di IKN, dan mengirimkan foto-foto situasi di sana. Karena Febriansyah sendiri belum pernah berkunjung ke IKN. Pengakuan lain yang dikatakan ole Febriansyah adalah ia sudah lama mengetahui bahasa kiasan ‘tempat jin buang anak’. Menurutnya ‘tempat jin buang anak’ mengartikan tempat yang jauh, sepi, angker, bahkan tempat pesugihan. “Menurut saya tentang kiasan tersebut kalau di Jakarta tidak bermasalah, saya pun tidak akan mempermasalahkannya, saya sudah pernah mendengar itu juga, tetapi orang lain yang tidak mengetahui pasti berspekulasi berbeda, di Kalimantan kan mereka tidak mengetahui kiasan ini, jadi wajar saja mereka sakit hati,” ungkap Febriansyah Pernyataan Febriansyah tersebut tentu membuat Kuasa Hukum Edy Mulyadi menanyakan apa dasar yang membuat Febriansyah melaporkan terdakwa terkait ‘tempat jin buang anak’ padahal dengan sendirinya ia mengaku mengetahui maksud dari kiasan tersebut dan tidak bermasalah bagi dirinya. “Ya walaupun saya tidak ada masalah, tetapi saya melaporkan ini atas dasar persaudaraan,” jawab Febriansyah. (Lia)
POPULER
