ALL CATEGORY
Habib Rizieq Syihab Bebas!
Jakarta, FNN – Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein Shihab resmi keluar dari tahanan Bareskrim Polri setelah menjalani masa hukuman atas vonis RS Ummi, Kota Bogor. Ia keluar tahanan sekitar pukul 6.30 menuju rumahnya di Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat keluar, ia didampingi pengacara, Aziz Januar, sampai ke Petamburan. “Ini sudah di Petamburan,” kata Aziz saat dihubungi FNN.co.id, Rabu pagi (20/7/2022). HRS dan rombongan tiba di Petamburan sebelum pukul 7.00. “Alhamdulillah HRS sehat,” tambah Aziz. HRS mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani hukuman 2/3 pada kasus RS Ummi. Ia divonis 2 tahun penjara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Kemudian, dalam kasus kerumunan di Petamburan divonis denda Rp 50 juta. Dalam kasus kerumunan di Megamendung divonis 8 bulan penjara. Sebelumnya, kabar bebas bersyaratnya HRS disampaikan Koordinator Humas dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti. Rika menjelaskan bahwa narapidana atas nama Moh. Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein Syihab merupakan terpidana yang menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri atas dua tindak pidana terkait Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan satu tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan tentang Hukum PidanaHRS ditahan sejak 12 Desember 2020 dengan 3 putusan hakim. Pertama, untuk Tindak Pidana I (Kekarantinaan Kesehatan) diputus pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kedua, Tindak Pidana II (Kekarantinaan Kesehatan) diputus pidana denda Rp 20 juta subsider lima bulan kurungan (denda sudah dibayar). Ketiga, Tindak Pidana III (Menyiarkan Berita Bohong) diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun. “Bahwa yang bersangkutan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 20 Juli 2022. Tanggal ditahan 12 Desember 2020, ekspirasi akhir 10 Juni 2023, dan habis masa percobaan 10 Juni 2024,” jelasnya kepada wartawan. HRS, sambungnya, dinilai telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 7/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117). “Habib Rizieq keluar pukul 06.45 WIB,” ungkap Rika. (HMD/mth)
Bukannya Waspada Malah Nuduh Sakit Jiwa
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Adalah Luhut Panjaitan yang menuduh sakit jiwa orang yang mengaitkan gerakan perlawanan rakyat Sri Lanka dengan keadaan Indonesia. Ia menepis dengan dalih bahwa keadaan tidak sama. Seharusnya Luhut menghargai siapapun yang meminta pemimpin Indonesia untuk waspada agar tidak bernasib sama. Luhut terlalu berlebihan menganggap pengelolaan negara sudah baik dan tidak mungkin seperti Sri Lanka. Masalah yang dihadapi rakyat Sri Lanka relatif sama dengan rakyat Indonesia. Harga bahan pokok naik dan naik, enerji seperti BBM melesat setiap saat, pinjaman luar negeri gede pisan, investasi infrastruktur juga berbasis hutang. Debt trap China. Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, perilaku dan gaya hidup pejabat yang kontradiksi dengan keadaan rakyatnya. Dominasi kekuasaan Presiden dan oligarki. Megawati Soekarnoputri Ketum PDIP mengingatkan kekhawatiran Indonesia dapat seperti Sri Lanka, karenanya perlu antisipasi atas krisis pangan dan resesi akibat inflasi dunia. Peringatan yang wajar dalam merespon perkembangan global termasuk dinamika politik akibat kondisi ekonomi di Sri Lanka. Rakyat marah kepada Pemerintah atas beratnya beban kehidupan. Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat minta agar Pemerintah adil dan fair dalam menyikapi perkembangan Sri Lanka. Indonesia dan Sri Lanka memiliki trajektori yang sama. Perkembangan tax ratio terhadap PDB yang turun terus menerus. Debt Service Ratio (DSR) Sri Lanka itu 39,3 persen dan Indonesia 36,7 persen. Ini yang harus diwaspadai. Tuduhan sompral Luhut soal sakit jiwa tentu tidak pantas. Sebagai Menteri semestinya introspeksi dan korektif atas pandangan kritis. Terlalu percaya diri bahwa Indonesia baik-baik saja membuat sikap arogan. Apalagi nantang-nantang segala. Indonesia ini sedang mengalami krisis kepercayaan pada pemimpin. Akibat pemimpin yang tidak amanah dan salah urus dalam mengelola negara. Negara pimpinan Pak Jokowi dan Pak Luhut ini kini sedang tidak baik baik saja. Investasi ambrol, hutang luar negeri ambyar, penegakkan hukum amburadul, demokrasi awut-awutan, moralitas dekaden, kesenjangan menganga, dan KKN merajalela. Para menteri jalan sendiri-sendiri. Presiden sendirian berjalan. Di pinggir rel, di sawah, di hutan dan di lokasi bencana. Pak Luhut yang percaya diri, dulu Soekarno merasa kuat dan keadaan baik-baik saja. Ia mampu membubarkan Masyumi dan memenjarakan pengkritiknya. Tangan kiri menggenggam PKI tangan kanan memegang TNI. Politik keseimbangan mampu ia mainkan. Soekarno dan kabinetnya jumawa. Nah jatuh juga pak. Kepercayaan berlebihan pada PKI justru merontokkannya. Rakyat muak pada penguasa otoriter. Pak Luhut yang percaya diri, dulu Soeharto juga sedang berjaya dan baru medapatkan kursi Presiden untuk ke sekian kali. Golkar di tangan kiri TNI di tangan kanan. MPR dan DPR dikuasai. Ekonomi tidak buruk sekali. Indonesia tidak bangkrut. Tapi jatuh juga, pak. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Soeharto dan Soekarno itu tokoh kuat. Berbeda dengan Pak Jokowi yang tidak sekuat keduanya. Lebih mudah jatuh. Nah pak Luhut, jangan abaikan perkembangan global apakah Rusia Ukraina, China Amerika atau lainnya. Juga Sri Lanka yang terjebak oleh China. Makanya waspadai China, pak. Meski tidak perlu membalas bahwa Pak Luhut sakit jiwa, tetapi menuduh mereka yang mengingatkan kewaspadaan akan peristiwa Sri Lanka sebagai orang sakit jiwa adalah kesombongan. Luhut Panjaitan itu Menteri saat ini, tapi esok bukan siapa-siapa. Rajapaksa itu Presiden dan Wickremesinghe adalah Perdana Menteri, tetapi setelah rakyat marah maka Rajapaksa dipaksa kabur dan Wickremesinghe dibakar rumahnya. Keduanya menjadi bukan siapa-siapa. Jokowi dan Luhut kini berkuasa, besok juga bukan siapa-siapa. Salah-salah turun dari singgasana dengan terhina. Sri Lanka memberi peringatan. Mengabaikan sama dengan sakit jiwa. Bandung, 20 Juli 2022
Pengantin Emas
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Busana penganten di banyak daerah di Indinesia sutera bertahtakan emas. Juga Betawi. Tirai wajah yang disebut Siangko poros peradaban Melayu-Swahili. Bukan China. Dapat dipastikan tempat sewage! penganten baru berhadir tahun 1930, sebelumnya busana penganten milik dendiri. Ini mengindikadisi tingkat kekayaan, apa keluarga penganten perempuan, atau keluarga keduanya. Di Jakarta ada tambang emas? Ada, tapi tak seberapa, misal waduk Melati, tapi depositnya kini sudah habis. Jakarta, atau zona ekonomi Sunda Kalapa, pusat perdagangan emas. Dalam kitab sejarah wajib diajarkan bahwa Indonesia berdagang rempah-rempah. Benar, tapi tidak itu yang utama. Emas adalah perdagangan utama di Indonedia. Itu tujuan pokok dewan tertinggi Yahudi City of London mendirikan VOC. Namun, kuasa lokal mau pun zona econ tak ada yang sudi berdagang emas dengan VOC. Dan tahun 1799 VOC bangkrut. Income tipis karena cuma jualan jahe. Ketika Daendels tampil orang kita suka berdagang emas dengan Darndels. Karena itu jalan Anyer-Panarukan melalui Sumedang yang kaya dengan emas. Indobesia tidaj suka VOC karena mereka kejam. Wanita-wanita native disergap untuk dicabuli, menolak pasti disiksa. Bangunan-bangunan kokoh dan indah lebih banyak dibangun Daendels dari pada VOC, terutama di Jakarta. Banyaknya pembangunan di Jakarta oleh Daendels meningkatkan income penduduk Jakarta. (RSaidi)
Dana KPU Belum Turun, Pemilu Bisa Ditunda: Bagian Skenario Tiga Periode?
HINGGA tulisan ini dibuat, KPU RI berharap pemerintah segera mencairkan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk tahun 2022. Dana yang belum cair itu sebesar Rp 5,6 triliun dari Rp 8,6 triliun yang dianggarkan.“Kami yakin anggaran akan segera turun,” kata Komisioner KPU Idham Kholik, kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).Idham menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai cara agar anggaran tersebut segara dicairkan. Salah satunya audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).“Semua proses sudah kami tempuh. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat kami audiensi beliau sangat mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024,” kata Idham.Ia menyebut KPU juga menjalin komunikasi lebih intensif dengan pemerintah. Idham berharap pemerintah menaruh perhatian khusus terkait pencairan anggaran tersebut.Sebelumnya, KPU menjelaskan terkait anggaran Rp 8,06 triliun pada 2022 yang dibutuhkan institusinya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Anggaran triliunan rupiah itu rencananya dialokasikan untuk KPU Pusat dan Daerah. Kebutuhan anggaran KPU Tahun 2022 Rp 8,06 triliun, yang akan dialokasikan untuk: 1. KPU (Pusat): Rp 0,9 triliun. 2. KPU Provinsi (34 Satuan Kerja): Rp 1,3 triliun. 3. KPU Kab/Kota (514 Satker): Rp 5,7 triliun.Pihak KPU menyebut sudah ada dana sebesar Rp 2,4 triliun yang teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Tahun 2022. Sehingga, ada kekurangan Rp 5,6 triliun yang masih dibutuhkan. Kekurangan dana yang dibutuhkan belum bisa dialokasikan sepenuhnya. Sebab, Kementerian Keuangan masih menunggu penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pemilu 2024. Persoalan belum turunnya anggaran Tahapan Pemilu 2024 itu dikhawatirkan bisa menjadi alasan penundaan Pemilu. Inilah yang dibahas kali ini di dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (18/7/2022), oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung. Berikut petikannya. Ada soal serius berkaitan dengan Pemilu. Saya baca sampai bulan lalu dana untuk tahap pertama dari pelaksanaan Pemilu, sekitar 5,6 triliun kalau nggak salah, belum turun tapi saya dengar dari teman-teman KPU sampai sekarang juga belum turun, sampai akhir bulan ini juga belum turun. Nah, itu akan jadi serius persoalan. Iya betul ini dua hal sedang kita kalkulasi, yaitu penghormatan publik kepada institusi kepolisian itu yang betul-betul akhirnya merosot lagi, dan semua WA grup itu langsung berpikir bahwa kasus Brigadir J ini adalah pembunuhan berencana. Itu sebetulnya jadi semacam keterangan awal bahwa apa pun yang akan diucapkan oleh Humas Polri, akan di-discount sedemikian rupa. Jadi ini bahayanya kalau satu peristiwa itu yang seharusnya secara mudah diterangkan pada publik, tetapi diatur atau dicicil keterangannya, keterangan resminya, menimbulkan semakin lama dugaannya, semakin berbahaya. Dan inisiatif dari keluarga untuk melaporkan itu langkah yang paling tepat. Karena dengan itu lalu seluruh isu sebetulnya bisa dikendalikan melalui peristiwa pelaporan ini. Dilaporkan sebagai satu tindak pidana dan akhirnya proses hukum harus berjalan mengikuti laporan itu. Jadi itu prinsip pertama. Jadi lebih bagus juga sehingga seluruh sensasi bisa kita, ya dugaan-dugaan sensasional itu bisa juga kita akhirnya harus bersabar sampai di pengadilan. Tapi yang nggak mungkin kita bersabar adalah kepastian pemilunya jadi apa tidak? Kalau KPU sendiri merasa bahwa pemerintah ragu-ragu, padahal KPU cuma pelaksana. Apa yang diragukan? Timbul lagi dugaan yang lebih berat dari dugaan terhadap kasus tembak-menembak polisi itu. Artinya ada tembak-menembak di antara para politisi yang berupaya untuk cari semacam celah supaya ada kepastian ini mau jadi atau tidak. Di dalam proses tembak-menembak politisi biasanya tembak-menembak kursi atau tembak-menembak upeti. Ini sebetulnya yang menjadi acuan kita bilamana membaca politik Indonesia. Apalagi Bu Megawati kemarin dengan nada yang betul-betul mencemaskan Indonesia bisa masuk di dalam jebakan seperti Sri Lanka. Ini Ibu Mega sendiri yang bilang. Ibu Mega menganggap bahwa ada kecemasan karena situasi politik dunia, situasi ekonomi. Jadi semua orang berpikir bahwa sangat mungkin pemilu juga ditunda. Tapi itu kan kalkulasi. Yang bukan kalkulasi adalah fakta bahwa anggaran Pemilu enggak diturunkan oleh pemerintah. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa orang berpikir bahwa ada sesuatu yang hendak diucapkan pemerintah, tetapi dia nggak mau berterus terang, yaitu brankas kita kosong sebetulnya. Kan nggak enak kita mau Pemilu tapi pinjem dari tetangga. Masa mau pesta pinjam tetangga. Sebetulnya kalkulasi ekonomi akan mendikte politik. Jadi kira-kira itu intinya. Tapi kalau kita lihat desain politik di belakang itu, wacana penundaan pemilu dan sebagainya, saya kira nanti justru mereka malah mendapatkan justifikasi, dengan alasan kan mereka dulu menggunakan justifikasi itu bahwa negara kita baru pulih dari pandemi, jadi pemilu bisa mengganggu, termasuk masalah anggaran. Jadi buat mereka yang ingin menunda pemilu ini jadi “blessing in disguise”. Ya itu juga sebetulnya yang lagi dipikirkan hari-hari ini oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tetap punya skenario kalau ditunda Pemilu, problemnya dia punya kemampuan untuk mengendalikan keadaan apa enggak? Kalau penundaan itu menguntungkan Jokowi, pasti dia akan tunda. Nggak ada orang yang ingin berpura-pura di situ. Menunda artinya seluruh fasilitas masih bisa dia miliki, kemampuan manuver juga terkendali. Tetapi, bagi Jokowi kepastian itu enggak datang. Minimal kepastian dari PDIP bahwa oke kami akan lanjutkan program Jokowi. Ada memang KIB bicara bahwa ya kita akan lanjutkan proyek-proyek Jokowi. Tetapi, KIB ini seringkali musti kita baca secara terselubung, karena nggak mungkin KIB bilang kami hendak menghentikan proyek-proyek itu. Jadi basa-basi politik ini yang membuat Pak Jokowi nggak dapat sinyal kuat. Dengan kata lain, Jokowi kehilangan great pada semua fasilitas politik yang tadinya dia miliki. Parpol sudah nggak bisa dikendalikan lagi, ekonomi juga akhirnya Sri Mulyani langsung bicara ya kita memang ada dalam bahaya. Jadi, Jokowi akhirnya merasa ini bagaimana dia tetap ingin dirawat relawan, dia ingin tetap ada deklarasi-deklrasi kebulatan tekad, dan pada saat yang sama oligarki merasa ini kita mau menyumbang apa enggak nih? Keragu-raguan itu yang membuat katidakpastian arah politik. Ketidakpastian itu justru menggerakkan oposisi. Oposisi selalu gembira kalau tidak ada ketidakpastian. Tetapi oposisi sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, menunda Pemilu atau apapun. Dan hanya berharap kalau bola memutar. Tapi kan realitasnya kita melihat bahwa memang ekonomi semakin berat. Dan tanda-tanda inflasi, meskipun kita disebut urutan ke-14 di antara 15 negara, tapi tetap saja kita menunjukkan tanda-tanda itu trajectory-nya juga sama dengan Sri Lanka. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak menyebut nama Sri Lanka. Saya khawatir sebenarnya negara kita punya kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu, tapi dengan alasan untuk justifikasi penundaan Pemilu akhirnya dibuatlah bahwa negara nggak mampu. Jadi ya mau bagaimana kita dipaksa kalau misalnya tidak mampu. Pilih makan atau pilih tetap menyelenggarakan Pemilu tetapi tidak makan. Kan gitu nanti pilihannya. Itu yang lagi disusun oleh pemerintah. Mau diajukan sebagai excuse dalam upaya untuk atau alibi paling nggak bahwa nggak mungkin kita lakukan Pemilu. Tapi balik pada tadi, kalau itu diucapkan Pak Jokowi dan Jokowi tahu bahwa dia diuntungkan dengan itu, sebetulnya ada cara lain, yaitu lakukan saja konsolidasi baru supaya terlihat Jokowi sebetulnya punya kepentingan dengan pemilu, tetapi dia belum punya partai yang bisa mengamankan dia. Kan itu lebih jelas kalau suasana itu diperlihatkan. Mustinya fair saja, Jokowi tetap adalah seorang politisi yang ingin agar supaya ada pada partai yang bisa lindungi dia nanti. Kan cuma itu problemnya. Jadi kalau ditunda pun dan Pak Jokowi nggak dapat kejelasan siapa yang akan merawat dia pasca lengser, itu juga berbahaya. Nah, persiapan-persiapan politik ini yang saya kira belum rapi. Kalau dibilang Pak Jokowi sudah mampu nggak mengasuransikan dua putranya itu sebagai pengganti dia nanti, atau nggak secara politis bisa berbunyi di 2024. Ternyata nggak juga. Jadi itu kecemasan seorang pemimpin yang sudah berada di ujung tebing, tapi untuk mengatakan bahwa saya bisa tinggalkan bangsa ini secara aman, dia nggak bisa ucapkan itu. Padahal tebingnya sudah ditunggu-tunggu dibawa oleh oposisi. Oposisi memang nggak punya kemampuan, tapi keadaan kelihatannya sedang berpihak pada posisi itu. Makin banyak orang yang percaya bahwa 0% itu adalah hal yang mutlak musti diiyakan. Banyak yang lihat bahwa gerakan buruh dan emak-emak serta mahasiswa itu enggak bisa dicegah. Jadi oposisi justru kalau oposisi di luar ya buat kita senang-senang saja. Yang potensi beroposisi dari dalam itu makin lama makin banyak. Itu yang akan menggerakkan kita. Akhirnya mereka yang sedang berkuasa sekarang, terutama partai-partai politik, mengerti bahwa keadaan nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau kita mengucapkan kan itu tidak akan didengar. Tapi kan kasak-kusuk dan bisik di antara polisi kan kita dengar setiap hari. (Ida/mth)
Liberalisasi Perdagangan Hancurkan Pertanian Rakyat
Jakarta, FNN ---Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Meli Triana menilai liberalisasi perdagangan ditengah kemampuan sektor pertanian domestik dan daya saing yang lemah di pasar global, telah meruntuhkan banyak usaha pertanian rakyat serta menciptakan ketergantungan pada impor yang tinggi dan permanen. “Liberalisasi pasar pangan telah mendorong impor pangan secara berlebihan, termasuk melalui jalur ilegal, sehingga secara jelas merugikan, bahkan menghancurkan pertanian rakyat,” kata Meli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/07/2022). Meli mencontohkan pasca krisis 1997, liberalisasi pasar kedelai dilakukan atas dorongan Dana Moneter Internasional (IMF). Sepanjang 1998 – 2001, impor kedelai melonjak hampir dua kali lipat, dari sebelumnya di kisaran 800 ribu ton, menembus 1,4 juta ton. Di saat yang sama (1998-2001), produksi kedelai domestik jatuh drastis dari 1,3 juta ton menjadi hanya kisaran 850 ribu ton, dan sejak saat itu tidak pernah mampu bangkit kembali hingga kini. “Indonesia kini rutin mengimpor kedelai lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya. Terakhir, pada 2021, ketika impor kedelai mencapai 2,5 juta ton, produksi kedelai nasional hanya sekitar 425 ribu ton, bahkan disinyalir hanya di kisaran 240 ribu ton,” ungkap Meli. Kerentanan Pangan Bergantung pada pasar pangan global memunculkan kerentanan yang tinggi pada ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kerentanan terbesar datang dari ketidakpastian pasokan dan harga pangan internasional. “Lonjakan harga pangan dunia ditengah ketergantungan tinggi pada impor, memunculkan kerentanan, yang bahkan masih terjadi pada komoditas pangan utama yaitu beras,” tutur Meli. Dalam dua dekade terakhir, sepanjang 2001 – 2021, harga beras impor telah melonjak dari kisaran 200 dollar AS per ton menjadi 450 dollar AS per ton. Pada rentang waktu yang sama, Indonesia tercatat beberapa kali melakukan impor beras dalam jumlah signifikan, antara lain tahun 2011 (2,8 juta ton) dan 2018 (2,3 juta ton). “Kewaspadaan menjadi keharusan ketika produksi domestik sangat ringkih. Dalam 4 tahun terakhir, produksi beras Indonesia cenderung menurun, dari 33,9 juta ton pada 2018, menjadi 31,4 juta ton pada 2021,” ujar Meli. Meli melihat bahwa, kasus impor bawang putih bahkan memberi indikasi bahwa harga pangan global yang murah akan menghancurkan produsen domestik. Sebelum krisis 1997, sekitar 80 persen kebutuhan nasional mampu dipenuhi produksi domestik. Harga bawang putih impor saat itu berada di kisaran 1.000 dollar AS per ton. “Namun pasca 1997, seiring liberalisasi impor, harga bawang putih impor jatuh secara drastis di kisaran 200 dollar AS per ton hingga 2005. Seiring itu, ketergantungan pada impor bawang putih melonjak drastis dari kisaran 20 persen pada 1997 menjadi 90 persen pada 2005,” papar Meli. Sejak itu, diatas kehancuran petani bawang putih domestik, sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional dipenuhi dari impor. Namun, setelah produksi domestik hancur dan ketergantungan impor sangat tinggi, harga bawang putih impor terus naik secara progresif. “Bila pada 2009 harga bawang putih impor hanya di kisaran 400 dollar AS per ton, kini pada 2021 telah menembus 1.100 dollar AS per ton. Di periode yang sama, impor bawang putih terus meningkat dari kisaran 400 ribu ton pada 2009 menjadi kisaran 600 ribu ton pada 2021,” ucap Meli. Ketergantungan Indonesia pada gandum pun sangat mengkhawatirkan karena gandum sepenuhnya di-impor dan Indonesia kini, sejak 2019, telah bertransformasi menjadi importir gandum terbesar di dunia. Pada 1970-an, impor gandum hanya di kisaran 500 ribu ton, kemudian melonjak di kisaran 3 juta ton pada 1990-an, dan kini telah menembus 11 juta ton. “Pada krisis pangan global 2022, harga gandum pun terpengaruh dan melonjak hingga 40 persen, dari 377 dollar AS per ton pada Desember 2021 menjadi 522 dollar AS per ton pada Mei 2022,” ujar Meli. Arah kebijakan ke depan seharusnya mendorong gerakan pangan berkelanjutan yang dekat dengan konsep ketahanan dan kemandirian pangan. Mempromosikan pengembangan lumbung pangan lokal, usaha pertanian berbasis keluarga, serta akses ke pangan segar dan terjangkau dengan memberi penekanan pada keterikatan desa kota untuk kelancaran arus distribusi pangan. “Dalam kerangka kebijakan ini, mempertahankan lahan pertanian produktif dan pertanian skala kecil, terutama jawa, adalah sebuah keharusan,” saran Meli. (TG)
Awali Safari Kedaulatan Rakyat, Ketua DPD RI Temui Ketua MA
Jakarta, FNN – Sekembali dari menunaikan ibadah haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin di kantornya di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta. “Saya secara informal menemui terlebih dulu pimpinan Yudikatif, untuk menyampaikan niatan kami, pimpinan DPD untuk bertemu pimpinan MA dalam rangka pembicaraan dinamika kebangsaan, terkait upaya kami untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan rakyat,” ungkap LaNyalla, Selasa (19/7/2022). Dikatakan LaNyalla, dirinya menyebut safari yang akan dilakukan dengan menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sebagai Safari Kedaulatan Rakyat. Karena niat dan janjinya untuk memperjuangkan penguatan dan pengembalian kedaulatan rakyat. “Saya sudah sampaikan bahwa saya akan pimpin ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Dan saya awali dulu secara informal dengan Ketua MA, untuk nantinya bisa diagendakan secara formal pertemuan dan konsultasi antara unsur DPD RI dan MA RI,” urainya. Ketua MA Muhammad Syarifuddin menyambut baik maksud kedatangan Ketua DPD, dan berharap dapat menyiapkan pertemuan formal antara kedua lembaga negara tersebut di waktu yang disepakati. “Nanti kami susun waktunya, karena harus menghadirkan semua pimpinan di MA yang tentu harus disusun waktu yang tepat, dengan unsur pimpinan di DPD RI. Pada prinsipnya MA bisa menjadi tuan rumah untuk forum konsultasi tersebut,” pungkas Syarifuddin. Kedatangan Ketua DPD RI secara informal tersebut didampingi anggota DPD RI Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, dr. Zulkifli Eko Mei. (Sof/LC)
Rusia Denda Google Karena Dianggap Tak Menghapus Konten Terlarang
Jakarta, FNN - Pengadilan di Moskow pada Senin (18/7) memutuskan untuk menjatuhkan denda kepada Google LLC sebesar 21,077 miliar ruble (sekitar Rp5,52 triliun) karena dianggap telah berulang kali gagal menghapus konten yang dilarang di Rusia.Denda administratif itu setara sepersepuluh dari pendapatan Google dan perusahaan-perusahaan afiliasinya yang terdaftar di otoritas perpajakan Rusia.Putusan tersebut belum berlaku dan masih dapat diajukan banding dalam jangka waktu tertentu.YouTube milik Google \"dengan sengaja berkontribusi pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipercaya tentang (antara lain) kemajuan operasi militer khusus (Rusia) di Ukraina, serta materi-materi yang mempromosikan pandangan ekstremis dan ideologi organisasi-organisasi teroris,\" menurut lembaga pengawas telekomunikasi Rusia Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan pada Juni.Pada Desember 2021, pengadilan Moskow untuk kali pertama menjatuhkan denda kepada Google sebesar 7,2 miliar ruble karena gagal menghapus informasi yang dilarang.Selain itu, raksasa teknologi Amerika Serikat itu didenda 15 juta ruble pada Juni tahun ini karena berulang kali menolak untuk melokalisasi data pribadi para pengguna Rusia. (Sof/ANTARA)
EU Setujui Tambahan Bantuan Militer 500 Juta Euro untuk Ukraina
Jakarta, FNN - Para menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa (EU) pada Senin (18/7) setuju untuk memberi Ukraina dana tambahan senilai 500 juta euro (sekitar Rp7,67 triliun) dalam bantuan militer EU.Dalam konferensi pers yang digelar di Brussel setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri EU, Perwakilan Tinggi EU untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengatakan bahwa para menteri EU sepakat untuk memperketat sanksi terhadap Rusia dan menutup celah dalam langkah-langkah negara itu saat ini. Keputusan itu diambil setelah munculnya sebuah video wawancara mengenai perkembangan terkini oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.Borrell menuturkan para menteri \"setuju dengan suara bulat\" mengenai perlunya sikap untuk terus berdiri teguh bersama Ukraina.Kontribusi total blok Eropa itu dalam bantuan militer kepada Ukraina kini mencapai 2,5 miliar euro.Borrell menegaskan bahwa para menteri juga membahas usulan terbaru Komisi Eropa untuk melarang impor emas Rusia dan mengubah perpanjangan sanksi.Dia mengatakan bahwa para duta besar negara-negara anggota EU akan membahas langkah-langkah tersebut pekan ini. (Sof/ANTARA)
Terorisme Tak Melulu Bermotif Agama Tertentu, Tegas Mahfud MD
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan terorisme tidak selalu memiliki motif agama tertentu, melainkan bisa terkait politik dan ideologi, sehingga paham itu bukan semata-mata soal akidah.Dia mencontohkan gerakan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) termasuk terorisme dengan motif politik dan ideologi, katanya saat memberikan sambutan mewakili Presiden Joko Widodo di acara peringatan HUT ke-12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Selasa.\"Misalnya gerakan di Papua yang disebut OPM, sehingga yang dikatakan terorisme itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan agama tertentu. OPM itu kan motifnya politik dan ideologi,\" kata Mahfud.Motif politik gerakan OPM itu, lanjutnya, ialah ingin membuat Papua terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga kelompok tersebut melakukan kekerasan untuk menyebarkan ideologi tersebut.\"Politiknya ingin memecahkan diri, ideologinya tidak mau bersatu, tidak mau Pancasila, lalu melakukan kekerasan di tempat-tempat umum, membakar bandara, menembak warga sipil,\" tambahnya.Mahfud kemudian menyinggung pandangan sebagian masyarakat yang kerap mengaitkan terorisme dengan agama tertentu. Dia menegaskan dan membantah tudingan gerakan antiterorisme adalah gerakan anti-Islam.\"Saya ingin sampaikan secara khusus karena sering dikaitkan dengan agama. Ada tudingan kenapa di Indonesia kalau bicara terorisme kok selalu Islam, berarti gerakan antiterorisme itu gerakan anti-Islam? Justru sebenarnya yang akan kita bangun adalah untuk menunjukkan Islam itu bukan agama teror, karena Islam itu adalah agama yang menerima kosmopolitanisme,\" jelasnya.Menurut dia, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pernah dibacakan Presiden Soekarno, memiliki substansi sama dengan Piagam Madinah dari Nabi Muhammad Saw.\"Nabi Muhammad itu, saat mendirikan negara adalah negara kesewargaan atau kosmopolit. Buktinya apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu substansinya sama dengan proklamasi kemerdekaan,\" tegasnya.Kesepakatan mendirikan negara Indonesia, lanjutnya, adalah kesepakatan luhur yang harus ditaati. Menurut dia, begitu ada yang ingin mengubah akte kesepakatan yang bernama Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 itu, berarti ingin mengubah Indonesia dan membongkar kesepakatan.\"Kalau itu dilakukan tanpa proses kesepakatan baru, maka namanya itu pemberontakan, apalagi caranya dengan cara-cara melanggar martabat kemanusiaan. Kenapa harus menjaga keutuhan Indonesia?\" katanya.Indonesia dibangun dari perbedaan, yang kalau itu tidak dikelola dengan baik atau tidak disadari oleh warganya, maka akan menimbulkan konflik-konflik yang mengarah ke radikalisme dan terorisme.\"Jadi yang dilakukan kami di BNPT ini adalah menimbulkan kesadaran bahwa negara Indonesia ini dibangun di dalam keberbedaan,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Langkah Kapolri Menonaktifkan Kadiv Propam Mendapat Apresiasi
Jakarta, FNN - Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dalam pengusutan kasus polisi tembak polisi. \"Langkah itu patut diapresiasi karena mendengar suara masyarakat sekaligus membuat pengungkapan perkara ini menjadi lebih terbuka,\" kata Suparji, di Jakarta, Selasa.Menurut dia, penonaktifan itu sebagai langkah positif untuk mengungkap kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Suparji melanjutkan, dengan dinonaktifkannya Sambo, pengungkapan kasus polisi tembak polisi ini akan lebih akuntabel. \"Sebab, kalau masih menjabat, nanti dikhawatirkan timnya tidak independen,\" imbuhnya. Dengan sudah nonaktifnya Sambo, tim juga menjadi lebih leluasa dalam bekerja. \"Tinggal ke depannya tim harus bisa memastikan mengungkap fakta yang sebenarnya,\" ucapnya. Langkah Kapolri ini, lanjutnya, bisa menjadi pelajaran bagi anggota polisi lainnya. Anggota Polri jangan lagi mencoba-coba melakukan tindakan yang mengandung risiko karena bakal ditindak tegas. Suparji menambahkan, langkah tersebut sesuai dengan tagline Polri Presisi yang didengungkan Kapolri. \"Ini sesuai dengan dengan Polri Presisi. Saya kira ini langkah positif. Ini satu hal yang memang perlu dilakukan, daripada muncul ketidakpercayaan publik,\" ujarnya.Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Provesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri terhitung mulai Senin. \"Malam ini, kami putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut diserahkan ke Pak Waka Polri untuk selanjutnya tugas tanggung jawab di Propam akan diemban Wakapolri,\" ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/7) malam. Menurut Sigit, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi adanya spekulasi-spekulasi berita yang muncul dan akan berdampak pada penyidikan yang sedang berjalan. \"Untuk menjaga apa yang telah kami lakukan selama ini terkait komitmen menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabel bisa dijaga, agar rangkaian proses penyidikan yang saat ini dilaksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan membuat terangnya kejadian ini,\" ucap Kapolri. (Sof/ANTARA)
POPULER
