ALL CATEGORY
Sri Lanka Melantik Perdana Menteri Baru
Kolombo, FNN - Anggota senior parlemen Dinesh Gunawardena pada Jumat diambil sumpah sebagai perdana menteri Sri Lanka yang baru, demikian diumumkan kantornya.Pelantikan itu dilakukan satu hari setelah presiden yang baru juga dilantik, di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami negara di Samudra Hindia itu dalam beberapa dekade terakhir ini.Gunawardena diambil sumpahnya sebagai perdana menteri dalam upacara yang dihadiri oleh Presiden Ranil Wickremesinghe, yang duduk di depan para perwira militer di ruangan yang dipenuhi oleh para anggota parlemen dan pejabat.Gunawardena adalah mantan menteri dari partai Podujana Peramuna.Pelantikannya sebagai PM Sri Lanka dilangsungkan hanya beberapa jam setelah pasukan keamanan menggerebek sebuah kamp protes di Kolombo. Sedikitnya sembilan orang ditahan.Sri Lanka terpuruk ke dalam krisis akibat salah urus ekonomi serta kemunculan konflik di Ukraina.Krisis tersebut memicu serentetan demonstrasi dan pada akhirnya membuat presiden yang digantikan Wicremesinghe, yaitu Gotabaya Rajapaksa, terpaksa kabur ke luar negeri.Wickremeshinghe menyatakan negara dalam keadaan darurat. Ia juga berupaya mendapatkan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). (Sof/ANTARA/Reuters)
Nilai Perdagangan Indonesia-Swiss Meningkat pada Semester 1 Tahun 2022
Jakarta, FNN - Nilai perdagangan Indonesia dengan Swiss pada Semester 1 2022 meningkat sebesar 55,1 persen atau senilai 1,80 miliar dolar AS (sekitar Rp26,9 triliun) dibandingkan dengan 1,16 miliar dolar AS (sekitar Rp17,3 triliun) pada semester 1 2021.\"Situasi seperti ini, sesungguhnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan negara konsumen yang komoditasnya disuplai oleh Ukraina, Rusia maupun negara suplier yang terkena dampak. Swiss misalnya salah satu importir emas Rusia, sementara Indonesia juga merupakan salah satu eksportir emas terbesar dunia,\" kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad melalui rilis pers yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan kenaikan perdagangan Indonesia dan Swiss merupakan kabar baik di tengah ekonomi global yang masih tidak menentu, terlebih lagi dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, ditambah dengan kenaikan inflasi global.Ekspor Indonesia ke Swiss disebutkan meningkat lebih dari 60 persen atau senilai 1,60 miliar dolar Amerika (sekitar Rp23,9 triliun) jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Nilai tersebut menjadikan Indonesia naik dua posisi ke peringkat 24 sebagai eksportir terbesar di Swiss, atau 0,9 persen dari total nilai impor Swiss dari dunia atau 0,6 persen pada semester 1 2021.Sementara itu, impor Indonesia dari Swiss juga meningkat sebesar 12,8 persen atau senilai 210,95 juta dolar AS (sekitar Rp3,1 triliun), sementara pada semester 1 2021 adalah sebesar 187,05 juta dolar AS (sekitar Rp2,80 triliun).Secara total, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Swiss pada semester 1 2022 adalah senilai 1,38 miliar dolar AS (sekitar Rp20,7 triliun).Nilai tersebut naik sebesar 18,8 persen dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan sebesar 787,33 juta dolar AS (sekitar Rp11,8 triliun) pada semester 1 tahun lalu.Komoditas utama ekspor Indonesia ke Swiss masih didominasi oleh emas, logam mulia, perhiasan (HS 71), yakni 84 persen dari total ekspor Indonesia ke Swiss atau senilai 1,34 miliar dolar AS (sekitar Rp20 triliun).Selain emas, komoditas yang secara konsisten menempati lima teratas ekspor Indonesia ke Swiss di antaranya adalah alas kaki, tekstil bukan rajutan dan tekstil rajutan masing-masing menyumbang 4,0 persen, 2,2 persen, 1,2 persen dari total perdagangan.Kemudian, komoditas utama yang mengalami kenaikan signifikan antara lain emas, furnitur, kulit, dan mesin listrik, masing-masing naik 83,1 persen, 21,2 persen, 13,4 persen dan 10 persen.Sementara itu, komoditas utama yang mengalami penurunan dibandingkan semester 1 tahun lalu adalah essential oil yang turun 20,1 persen serta machinery dan mechanical appliance yang turun sebesar 15,4 persen. (Sof/ANTARA)
Imbas Perbaikan Tiga Titik Tol Jakarta-Cikampek, Waspadai Macet Sepekan
Kabupaten Bekasi, FNN - Pengguna jalan diminta mewaspadai potensi terjadinya kemacetan lalu lintas selama sepekan ke depan akibat terimbas pekerjaan perbaikan jalan di tiga titik Ruas Tol Jakarta-Cikampek.\"Tidak ada penutupan akibat pekerjaan ini. Kedua arah Jalan Tol Jakarta-Cikampek beroperasi secara normal,\" kata Operation and Maintenance Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Nouval M. Rizky di Bekasi, Jumat petang.Dia mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan. Di sisi lain pihaknya telah menyiapkan mitigasi risiko untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas yakni persiapan skema lawan arah.\"Contra flow akan kami berlakukan apabila kondisi lalu lintas kendaraan mengalami kepadatan,\" ucapnya.Pihaknya juga telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area pekerjaan, hingga melakukan koordinasi secara intensif bersama patroli jalan raya dan operator.Jasa Marga melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign di kedua arah Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan.\"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud,\" katanya.Nouval menjelaskan pekerjaan rekonstruksi rigid pavement dijadwalkan dimulai Jumat malam ini pukul 22.00 WIB sampai Minggu (24/7) pukul 24.00 WIB di titik Kilometer (KM) 11+235 hingga KM 11+150 pada lajur 1 arah Jakarta dengan panjang penanganan 65 meter.Kemudian di KM 38+646 sampai KM 39+086 lajur 1 arah Cikampek dengan panjang penanganan 233 meter yang akan dilaksanakan Sabtu (23/7) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (29/7) pukul 10.00 WIB.Serta titik ketiga yakni di KM 26+044 sampai dengan KM 25+778 lajur 1 arah Jakarta dengan panjang penanganan 237 meter yang akan dimulai Senin (25/7) pukul 10.00 WIB hingga Minggu (31/7) pukul 10.00 WIB.\"Pekerjaan perbaikan jalan ini dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta upaya Jasa Marga meningkatkan standar pelayanan minimal,\" ucapnya.Pengguna jalan juga diminta memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.\"Selalu patuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan sesuai aturan Pemerintah serta berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan,\" kata dia.Informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.0 untuk pengguna iOS dan Android. (Sof/ANTARA)
Ponsel Brigadir J Diperiksa Puslabfor Polri
Jakarta, FNN - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri memeriksa ponsel milik Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J untuk kepentingan penyidikan, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat.Puslabfor juga memeriksa barang bukti berupa rekaman kamera televisi sirkuit tertutup atau closed circuit television (CCTV) di sekitar lokasi tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.\"Handphone dan rekaman CCTV yang berhasil diamankan oleh penyidik saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan di labfor,\" kata Dedi.Dia menyebutkan ada dua ponsel milik Birgadir J yang diamankan dan dalam proses pendalaman di Puslabfor Polri. Polri menggunakan metode scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah dalam mendalami bukti-bukti yang ditemukan supaya valid dan perkara dapat dibuktikan di persidangan.Proses pemeriksaan tersebut dilakukan secara maksimal dan profesional oleh pihak yang ahli dalam bidangnya, tambahnya. Penyidikan secara ilmiah itu sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.\"Semua akan disampaikan secara komprehensif, kami dalam hal ini akan menyampaikan seluruh fakta yang dilakukan dengan scientific crime investigation secara komprehensif,\" jelasnya.Tim khusus Polri berhasil mendapatkan rekaman CCTV terkait insiden penembakan antaranggota Polri yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7).Guna mewujudkan transparansi pengungkapan kasus tersebut, Polri menonaktifkan tiga perwira, yaitu Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam, Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal), dan Kombes Pol. Budhi Herdy Susianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan.Sebelumnya, pihak keluarga Brigadir J, melalui kuasa hukumnya, mempertanyakan keberadaan ponsel Brigadir J yang setelah kejadian tidak diserahkan kepada keluarga.Menurut kuasa hukum, Brigadir J memiliki lebih dari satu nomor ponsel, yang tidak diberikan kepada keluarga bersamaan dengan barang-barang milik Brigadir Yosua yang sudah diserahkan ke keluarga beberapa waktu lalu. (Ida/ANTARA)
TNI Siap Membantu Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan pihaknya siap membantu Polri untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.\"Jadi saya, TNI, siap membantu,\" kata Andika di Mako Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.TNI memiliki tiga rumah sakit kelas A serta berbagai rumah sakit kelas di bawahnya yang tersebar di sejumlah daerah. Dengan potensi tersebut, katanya, TNI siap membantu ekshumasi jenazah Brigadir J.TNI akan menyiapkan rumah sakit, tim dokter senior, hingga peralatan medis terbaik yang dibutuhkan untuk ekshumasi tersebut, tambahnya.\"Kami pasti hadirkan dokter-dokter maupun semua perangkat medis yang diperlukan, yang terbaik, karena ini adalah misi kemanusiaan,\" kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu.Namun demikian, tambahnya, pihaknya hingga kini belum menerima secara resmi permintaan terkait hal tersebut, baik dari keluarga Brigadir J maupun pihak kepolisian.Jika memang nantinya TNI dimintai bantuan terkait hal tersebut, katanya, maka pihaknya akan mengawasi secara langsung objektivitas proses tersebut, baik dari pemilihan rumah sakit maupun tim dokter yang akan dilibatkan untuk membantu. DIa menegaskan akan memastikan proses tersebut tidak diintervensi oleh siapa pun.\"Sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak intervensi sedikit pun sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar obyektif,\" jelasnya.TNI Angkatan Laut (AL) sendiri sudah menegaskan kesiapan untuk melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir J.\"TNI AL memiliki kemampuan dalam melakukan autopsi yang dilaksanakan oleh dokter dengan memiliki kemampuan autopsi dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL),\" kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Julius Widjojono.Selain bertugas sebagai tim kesehatan, TNI AL juga melaksanakan tugas di luar dari TNI AL.\"Jika ada permintaan untuk bantuan dan barang tentu hal itu memerlukan keputusan dari Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan TNI,\" ujarnya.Apabila ada permintaan bantuan dan sudah mendapat restu dari Panglima TNI, maka TNI AL akan memberikan bantuan tersebut secara profesional dan proporsional. (Ida/ANTARA)
Kasad: Indonesia Rentan Terjadi Konflik Komunal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyebutkan bahwa Indonesia rentan terjadi konflik komunal mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan, kelompok, suku dan agama. \"Jika tidak ada perekat yang kuat untuk menyatukan perbedaan itu, maka Indonesia akan mudah tercerai berai dipengaruhi dan diintervensi kekuatan dari luar,\" kata Kasad saat memberikan pembekalan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) XLIX Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2022, di Sesko TNI, Bandung, Jumat.Menurut dia, bentuk pengaruh luar bisa berupa budaya luar yang diikuti masyarakat, terutama generasi muda dan adanya upaya memasukkan paham dari luar yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa kita untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. \"Ini semua akan membuat Indonesia rentan terjadi konflik komunal,\" kata Jenderal Dudung dalam siaran persnya. Dalam pembekalan tersebut Kasad menyampaikan tentang pokok-pokok kebijakannya dalam mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada Pasis Dikreg Sesko TNI yang nantinya setelah menyelesaikan pendidikan akan melaksanakan tugas selanjutnya yang lebih kompleks. Kasad mengilustrasikan perang Rusia dan Ukraina yang belum usai sampai saat ini memberikan gambaran telah terjadi perang berlarut di mana kekuatan besar tidak mampu mengakhiri perang secara keseluruhan. \"Ini membuktikan perang berlarut yang menjadi doktrin perang kita dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta masih riil sampai saat ini. Namun, dihadapkan dengan perkembangan teknologi masih diperlukan revisi terhadap doktrin perang kita,\" jelas mantan Pangkostrad ini. Di akhir pembekalannya, Kasad berpesan agar Pasis Dikreg Sesko TNI tidak membicarakan masa lalu, tetapi melakukan yang terbaik saat ini secara maksimal, serta bisa meraih cita-cita setinggi mungkin. (Ida/ANTARA)
Parpol Jangan Abaikan Tokoh yang Didukung Rakyat
Bandung, FNN - Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat Firman Nasution minta partai politik tidak mengabaikan tokoh yang mendapatkan dukungan rakyat.\"Kekuatan rakyat kunci utama membawa Indonesia menjadi negara super-power dunia,\" kata Firman Nasution dalam keterangan pers yang diterima di Bandung, Jumat. Oleh karena itu, ia minta parpol jangan mengabaikan suara rakyat demi mengutamakan pengaruh dari pihak luar dalam memilih pemimpin Indonesia pada Pilpres 2024.Menurut dia, pemimpin masa depan Indonesia mesti kuat bersama suara rakyat daripada suara partai karena pemimpin Indonesia akan bicara kepentingan rakyat di kancah internasional. \"Pengaruh eksternal atau oligarki bukan menjadi kunci kemenangan di pilpres, rakyat dan tokoh yang dekat dengan rakyatlah yang menang,\" ujar Firman di sela Forum Latihan Kader 3 (Advanced Training) yang diselenggarakan Badko HMI Jawa Barat di Cipanas. Menurut Firman, selain karena efek pandemi COVID-19, situasi domestik dan internasional kontemporer menjebak beberapa negara sehingga terjebak dalam inflasi dan krisis ekonomi dan yang menjadi korban adalah rakyat. Dalam situasi ke depan, katanya, dibutuhkan sosok yang merakyat dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. \"Rakyat membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memahami people needs and interests (kebutuhan dan kepentingan rakyat) sehingga suara rakyat harus lebih diutamakan ketimbang suara partai, apalagi jagoan negara lain. Suara rakyat suara Tuhan, vox populi vox Dei,” kata dia. Sementara Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Dede Aorangi Firdaus menganalisis bahwa terdapat tarikan kuat dari pihak luar pada Pilpres 2024. Sebab, kata dia, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Pasifik dan tanda-tanda itu terlihat ketika Rakernas Partai NasDem yang mengeluarkan rekomendasi tiga nama bakal calon presiden dari partai tersebut. “Pada Rakernas NasDem, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang notabene dekat Amerika Serikat, hadir dan menjadi narasumber. Menariknya dari tiga nama yang keluar, yakni Ganjar, Andika, dan Anies,\" kata dia. \"Ada yang sangat rendah secara elektabilitas. Jangan-jangan partai hari ini lebih mengedepankan suara legitimasi elit partai daripada suara rakyat. Pertarungan elitabilitas (kepentingan elite) versus elektabilitas,\" lanjut dia. (Ida/ANTARA)
Pemda Harus Memperhatikan Strategi Pelaksanaan BIAN
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan kebijakan dan strategi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II yang akan berlangsung pada Agustus 2022 di Pulau Jawa dan Bali.\"Menjadi perhatian pemda, agar melibatkan kepala desa, ketua RT/RW, guru, kepala sekolah, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), kader PKK, hingga kader Dasawisma di setiap pelosok negeri,\" kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Kedua, lanjut dia, pemda perlu melakukan promosi BIAN terintegrasi dan ketiga menyelenggarakan dan memanfaatkan tempat layanan imunisasi yang sudah tersedia dan membuka pos layanan-layanan baru.Keempat, pemda harus mengoptimalkan pelayanan imunisasi di sekolah/satuan pendidikan. Kelima, pemda mesti melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, organisasi profesi, keagamaan, kemasyarakatan, serta organisasi atau lembaga yang menangani anak dengan kebutuhan khusus.Kemendagri juga meminta pemerintah daerah melakukan percepatan program imunisasi pada pelaksanaan BIAN Tahap II. Menurutnya, berdasarkan data laporan imunisasi rutin Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi.“Pemda agar dapat menganggarkan dan mengoordinasikan sejumlah OPD terkait pelaksanaan BIAN sampai pada tingkat desa/kelurahan yang didukung oleh capaian target imunisasi secara berkelanjutan mulai 2022 dan tahun-tahun seterusnya,” kata Suhajar.Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan program layanan kesehatan yang bersifat promotif-preventif tengah dikembangkan pemerintah dengan penekanan menjaga masyarakat hidup sehat, bukan mengobati orang sakit.Program layanan tersebut bukan hanya untuk ibu dan anak saja, melainkan semua siklus hidup, dari bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberdayakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan posyandu.“Kita harus memberdayakan posyandu. Saya sudah omong sama Pak Tito (Mendagri) bahwa tahun depan kita akan perluas fasilitas kesehatan itu, dari puskesmas 10 ribu di kecamatan, turun ke posyandu prima di 85 ribu desa, turun ke 300 ribu posyandu di dusun atau RT/RW,” ujarnya. (Ida/ANTARA)
Makna Pelukan Kapolda Metro Jaya
Berarti di sini masih ada yang “ditutupi”. Apakah benar ada pelecehan pada Putri. Atau, jangan-jangan Putri dan Bharada E itu adalah “saksi kunci” dari suatu rahasia kejahatan yang juga diketahui oleh Brigadir Joshua? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FADIL Imran adalah sosok yang diminta publik dipecat dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya? Benang merahnya adalah bahwa pada Jumat malam itu (8/7/2022) Irjen Ferdy Sambo menelpon Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Heru Susianto. Ferdy Sambo cerita apa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga 46 Jakarta Selatan itu. Kombes Budhi datang ke lokasi. Setelah tahu kondisi mereka lalu menyusun skenario bagaimana mengamankan Ferdy Sambo. Logikanya sebagai Kapolres yang berada di jajaran Polda Metro Jaya, tentunya Kombes Budhi pasti koordinasi dengan atasannya, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Mungkinkah Kapolres berani bertindak tanpa petunjuk atasannya? Artinya, dari Kapolda Metro Jaya sampai dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebetulnya hari Jum\'at itu pun paham apa yang terjadi di rumdin DT-46 itu. Bukan tidak mungkin, selain kepada Kombes Budhi, Ferdy Sambo bisa saja menghubungi Fadil Imran dan juga Jenderal Listyo untuk minta “petunjuk”. Sejak itulah, diduga sudah terjadi pula “koordinasi” diantara mereka. Setidaknya, sebagai atasan langsung, baik Ferdy Sambo maupun Fadil Imran pasti minta petunjuk dari Jenderal Listyo. Namun, secara struktural, kasus ini diserahkan langsung kepada Kapolda Jaya karena terjadi di wilayahnya. Jadi, secara teknis pun, Fadil Imran bisa langsung “mengawasi” kasus yang diduga melibatkan Ferdy Sambo. Sehingga, bukan tidak mungkin, terkait dengan kasus DT-46 ini, Fadil Imran melakukan intervensi. Apalagi kedekatan antara Fadil Imran dengan Ferdy Sambo itu tampak saat keduanya berangkulan ala teletabis ketika bertemu pada Rabu (13/7/2022). Jadi, apa makna rangkulan tersebut? Semua ada benang merahnya. Maka, tidak adil kalau Kapolri tidak memecat Kapolda. Tak elok jika hanya memecat Kadiv Propam, Paminal, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Presisi Kapolri tengah diuji dengan rangkulan Fadil pada Ferdy itu. Secara etika, tak elok menunjukkan keakraban keduanya di muka, apalagi sampai divideokan segala. Apakah Fadil hanya ingin menunjukkan kepada penyidik adanya kedekatan diantara keduanya, sehingga secara psikologis secara tidak langsung bisa mempengaruhi penyidikan? Atau bahkan, mungkin juga Fadil Imran pernah “dibantu” Ferdy Sambo saat Polda Metro Jaya menangani kasus “KM-50” yang menewaskan 6 laskar FPI. Ketika itu nama Fadil Imran disebut-sebut terlibat dalam kasus KM-50 yang kondisi jasad korbannya “mirip” Brigadir Joshua, banyak luka di tubuhnya. Sehingga, sebagai Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo saat itu punya wewenang untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus KM-50 itu. Sehingga, nama Fadil Imran pun tetap aman hingga kini berkat “jasa” Ferdy Sambo. Tanda-tanda bahwa Ferdy Sambo akan dicopot itu sebenarnya sudah terlihat pada Senin (18/7/2022), dia menangis di pelukan Fadil Imran. Meski saat itu Fadil Imran menyatakan, itu hanya kunjungan biasa, kunjungan dari seorang senior kepada juniornya, kunjungan “seorang kakak kepada adiknya”. Dalam video berdurasi 24 detik yang tersebar di grup awak media itu, tampak Fadil dan Ferdy berpelukan. Irjen Ferdy Sambo tak kuasa menahan air mata. Fadil juga tampak mencium kening Irjen Ferdy Sambo. Irjen Fadil Imran mengatakan pelukan itu bentuk dukungan terhadap Ferdy Sambo atas kasus baku tembak sesama polisi di DT-46. “Saya memberikan support kepada adik saya, Sambo, agar tegar menghadapi cobaan ini,” kata Fadil saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022). Ferdy Sambo ini memang angkatannya lebih muda dibanding Fadil Imran yang liting Akpol 91, seangkatan Kapolri. Sementara Ferdy Sambo angkatan Akpol 94. Sehingga dia sekarang ialah Jenderal termuda di Mabes Polri untuk level bintang dua. Menyusul tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat di rumdin Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, pihak keluarga Brigadir Joshua melalui advokat Kamarudin Simanjuntak meminta Kapolri untuk mencopot Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Setelah Ferdy Sambo dicopot, menyusul kemudian pencopotan Brigjen Hendra Kurniawan dari jabatan Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Hendra Kurniawan diduga mengetahui latar belakang tewasnya Brigadir Joshua. Dia pula yang disebut-sebut melarang pihak keluarga Brigadir Joshua untuk membuka peti matinya. Bersamaan dengan pencopotan jabatan Paminal Divpropam, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto, juga dinonaktifkan menyusul Irjen Ferdy Sambo. Bagaimana dengan Fadil Imran? Hingga tulisan ini dibuat, masih aman-aman saja. Jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya tetap dipegangnya. Padahal, dia diduga kuat “terlibat” dalam upaya menutup-nutupi dugaan ada keterlibatan Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua tersebut. Sebagai bawahan langsung Kapolda, tidak mungkin Kombes Budhi begitu saja bergerak ke rumdin DT-46 tanpa “petunjuk” dari Fadil Imran, sehingga keluar narasi janggal seperti yang disampaikan versi polisi selama ini. Narasi janggal yang tetap dipertahankan Polri adalah bahwa terjadi pelecehan pada istri Irjen Ferdy Sambo, Ny. Putri Chandrawati, pada Jum’at (8/7/2022) di kamar pribadi Ferdy Sambo. Ini diperkuat dengan alat bukti rekaman CCTV yang sebelumnya dinyatakan “hilang” dan baru ditemukan. Dengan demikian, berarti polisi tetap bertahan dengan narasinya bahwa telah terjadi pelecehan seksual atas Ny. Putri yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Apa benar? “Tetapi, sudahlah. Pada akhirnya toh kita musti dimulai penelitian ini. Apakah betul ada pemerkosaan? Apakah betul ada pelecehan seksual?” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (19/7/2022). Kalau Mabes Polri tetap bertahan dengan narasi terjadi pelecehan atas Putri, justru memperkuat dugaan, yang nembak Ferdy Sambo sendiri. Ini diawali dengan cekcok antara Putri dengan Ferdy terkait skandal istrinya dengan Brigadir Joshua. Jika ditemukan ada banyak luka di tubuh Brigadir Joshua dapat dipastikan Ferdy marah besar, yang kemudian langsung menembaknya. Entah berapa kali tembakannya. Sehingga, Brigadir Joshua tidak mungkin bisa melawan. Setelah Brigadir Joshua terbunuh, dipastikan Ferdy panik dan menghubungi atasan dia untuk “minta petunjuk”. Itu yang menyebabkan bagaimana mereka menutup rapat kasus ini sampai 3 hari. Selama 3 hari itu, apapun bisa dilakukan Ferdy maupun tim Polri. Termasuk mengganti decoder CCTV di sana. Bisa jadi juga, dari sinilah mereka kemudian membuat rekayasa. Skekario disusun. Keluarkan pernyataan Humas Polri sesuai arahan atasan mereka. Diduga kuat, penembakan ini dilakukan dari jarak “sangat dekat”. Hal ini bisa dilihat dari luka tembak yang ada di tubuh Brigadir Joshua. Keterangan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin (11/7/2022) menyebutkan, Brigadir Joshua tewas setelah terjadi baku tembak dengan Bharada E di rumdin Duren Tiga 46 Jakarta. Peristiwa “tembak-tembakan” tersebut terjadi pada Jum’at (8/7/2022). Tapi, pihak Polri baru merilisnya, Senin (11/7/2022). Jasad Brigadir Joshua dibawa ke Jambi, Sabtu (9/7/2022). Dan, baru dimakamkan, Senin (11/7/2022). Adapun baku tembak itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. “(Penembakan) itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Brigjen Ramadhan di Mabes Polri. Belakangan tersiar kabar, Putri Chandrawati dan Bharada E, sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka minta perlindungan dari siapa? Toh, Brigadir Joshua sudah tewas. Berarti di sini masih ada yang “ditutupi”. Apakah benar ada pelecehan pada Putri. Atau, jangan-jangan Putri dan Bharada E itu adalah “saksi kunci” dari suatu rahasia kejahatan yang juga diketahui oleh Brigadir Joshua? Kita tunggu saja keberanian Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapnya, seperti perintah Presiden Joko Widodo. (*)
Bertemu Aktivis ARM, LaNyalla: Jalan Mengembalikan Kedaulatan adalah Kembali ke UUD 45
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan satu-satunya jalan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat hanya dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dengan pola adendum. Karena UUD hasil amandemen 1999-2002 sudah terbukti meninggalkan Pancasila dan membuat Indonesia semakin liberalis dan kapitalistis. Dan selama 20 tahun sejak 2002, kondisinya bukan membaik. Tapi, semakin menguatkan oligarki ekonomi dan politik. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/7/2022). Hadir koordinator ARM Menuk Wulandari, perwakilan Konsemapsa (Konsentrasi Mahasiswa Peduli Bangsa) Razaq Ode, perwakilan buruh dari PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Daeng dan beberapa aktivis lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator Kalimantan Selatan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif S. Hutagaol dan Kapusperjakum DPD RI Andi Erham. “Pasti ada pihak-pihak yang tidak mau kembali ke UUD 1945, dengan simplifikasi seolah kembali ke Orde Lama dan Orde Baru, padahal konsep nilai UUD 1945 itu paling sesuai. Makanya hanya perlu disempurnakan dengan cara adendum agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Saya katakan, mereka yang menolak sistem asli Indonesia ini hanya ada dua, yaitu yang sekarang menikmati kekayaan Indonesia, dan mereka yang belum memahami secara utuh sistem nilai yang digali para pendiri bangsa ini,” tukasnya. Dikatakan LaNyalla, setelah MK menolak gugatan DPD RI soal Presidential Threshold, ia mengatakan akan memimpin perjuangan untuk kembalikan kedaulatan negara ini kepada rakyat sebagai pemilik sah. “Caranya kita harus kembali ke UUD 45 asli, untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara adendum, bukan mengganti total konstitusi seperti UUD 2002 yang isinya 95 persen berbeda dengan UUD 1945,” tegasnya lagi. Cara yang dilakukan adalah dengan menggerakkan semangat dan menyadarkan pikiran berbagai elemen masyarakat serta para tokoh bangsa mengapa harus kembali ke UUD 1945. Makanya kata LaNyalla dia akan terus menemui satu per satu tokoh, baik di lingkungan Lembaga Negara, Ketua Partai, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Ormas. Dia juga membuka diri untuk bertemu semua elemen masyarakat. “Kenapa harus kembali ke UUD 1945 karena sejak Amandemen 1999 sampai 2002 itu negara ini semakin jauh dari merdeka, rakyat semakin miskin, sumber daya alam semakin dikuras oleh oligarki yang rakus. UUD 1945 adalah solusinya,\" ucap LaNyalla. Menurut LaNyalla dalam pemilihan Presiden pun, dia ingin sesuai UUD 1945 yaitu mengembalikan pemilihannya kepada MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Republik ini. “MPR RI harus menjdi wadah yang utuh, yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini. Ada partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan, ada TNI-Polri. Bukan hanya ditentukan oleh partai politik saja,” papar dia. Meskipun kembali, namun LaNyalla mengatakan bahwa UUD 1945 naskah asli harus tetap diperbaiki. Namun dengan cara yang benar. Tanpa mengubah konsep bernegara Pancasila. Koordinator ARM, Menuk, sepakat dan mendukung penuh langkah Ketua DPD RI. Dia yakin kembali ke UUD 1945 adalah solusi utama bagi permasalahan bangsa yang terjadi. “DPD RI satu-satunya lembaga yang bisa menerima jeritan rakyat. Kami mendukung langkah Ketua DPD RI dan jajarannya. Kami berharap DPD RI sebagai lokomotif gerakan perubahan untuk wujudkan cita-cita nasional,” ucap Menuk. “Intinya kedatangan kami ke sini, mewakili suara banyak orang terutama enak-emak, mohon Ketua DPD RI untuk memimpin kami mencari solusi ke depan agar rakyat tetap berdaulat,” imbuhnya. Daeng dari PPMI menyampaikan keresahannya akan RKUHP yang akan disahkan oleh DPR RI. Dimana pasal-pasalnya memunculkan sanksi-sanksi agi pengkritik rezim. “Kritik akhirnya diasumsikan sebagai penghinaan dan berujung pada penjara. Saat ini rakyat tidak boleh kritis kepada pemerintah, sementara pemerintah dan DPR seenaknya bikin UU tanpa mendengar suara rakyat,” tegasnya. Razaq perwakilan Mahasiswa Konsemapsa juga menyatakan hal serupa tentang draft RKUHP yang kontroversial. Dia mencontohkan ada pasal yang berbunyi demonstrasi yang menyebabkan kemacetan akan dipenjarakan. “Hal ini tidak logis dan kesesatan berpikir dari pemerintah sendiri,” tukas dia. Sejauh ini lanjutnya pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak aspiratif lagi bagi rakyat. Hal itu harus didobrak supaya bangsa Indonesia tidak semakin rusak dalam sistem politik, hukum dan ekonomi. (mth/*)
POPULER
