ALL CATEGORY
Negara Berdasarkan Pancasila Itulah Khilafah Model Indonesia
Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat Resolusi Jihad Umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan syuhada. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KHILAFAH menjadi momok di negeri ini seakan sudah menjadi endemi musuh bersama yang harus dilawan dan dimusnahkan. Sejarah sebelum ada negara Indonesia, ada Kerajaan Islam Mataram adalah khilafah. Gubernur DIY sekaligus Sultan Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Khilafah Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. “Hingga kini (kedua bendera itu) masih tersimpan baik di Keraton Jogja,” paparnya. “Dalam arti Kesultanan Ngayogyakarta adalah kekhilafahan yang masih eksis di bumi pertiwi,” tambahnya. Kiai Mbeling Emha Ainur Najib alias Cak Nun mengatakan, konsep khilafah sejatinya murni buatan Allah, sehingga, dia meminta umat Islam jangan memusuhi konsep tersebut, apalagi sampai melabeli dirinya sebagai anti-khilafah. Saat ini, kata Cak Nun, banyak masyarakat Indonesia yang membenci konsep khilafah tanpa memahami arti sebenarnya. Tidak sedikit dari mereka yang memaknai khilafah berdasarkan pemikiran HTI. Padahal, bisa jadi, hal itu keliru, alias tidak benar. “Saat ini banyak yang bertengkar karena agama. Sampai-sampai Indonesia ini anti-Khilafah. Seolah-olah mereka betul-betul anti-Allah,” ujar Cak Nun. Cak Nun juga bertanya-tanya, sejak kapan khilafah dimaknai sebagai sistem negara? Padahal saat konsep tersebut diturunkan, dunia belum mengenal negara, melainkan hanya kerajaan. Kesalahan umat Islam menafsirkan makna ‘khilafah’ itu, menurut Cak Nun, sangat berbahaya. “Terus akhirnya Indonesia anti-khilafah sebagai bentuk negara. Kudunya bahasanya jangan begitu. (Kamu bisa bilang), kami tidak setuju pada tafsir HTI terhadap konsep khilafah, jangan khilafahnya yang kamu salahkan. Kalau khilafah yang disalahkan bisa murtad kita terhadap Allah,” tegas Cak Nun. Sekarang ini, khilafah menjadi stempel pada siapa saja yang mendukungnya dan pemerintah sudah menjadikan Khilafah akan menghancurkan sistem bernegara di Indonesia. Kajian kami di Rumah Pancasila justru negara berdasarkan Pancasila itulah model Khilafah yang oleh pendiri negeri ini bukan bendera Islam yang dikerek tetapi apinya Islam yang dimasukan di dalam Pancasila. Khilafah dasarnya Tauhid dan sistemnya majelis sedang negara berdasarkan Pancasila dasarnya Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ) sistemnya MPR (Majelis). Khilafah menjalankan Syariah Islam. Sedang di negara berdasarkan Pancasila Syariah Islam dijalankan yaitu mulai dari pendidikan dijalankan dengan model Syariah dari TPQ sampai perguruan tinggi ada. Kehidupan muamala juga diatur kawin cerai, bagi waris, waqof, bahkan ada pengadilan agama Islam. Soal ibadah, pemerintah ikut mengatur, haji, umroh, hari-hari besar Islam juga diatur sesuai syariah. Ekonomi yang sedang berkembang sekarang adalah ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah. Jadi yang belum dijalankan itu adalah Qsos, potong tangan, penggal kepala, itu urusan pemerintah, bukan urusan umat. Jadi, jelas Negara berdasarkan Pancasila itu adalah Khilafah Model Nusantara. Harusnya pemerintah membangun narasi yang lebih pada persatuan bangsa bukan menstikma Islam dengan Khilafah dianggap Radikal bahkan teroris dan tidak boleh ada di bumi Nusantara. Harusnya para petinggi negeri ini membaca sejarah dan melakukan dialog melakukan kajian kajian yang membangun narasi tidak pecah belah pada umat Islam. Justru cara cara stikma Isamophobhia menjadi bangsa ini tidak utuh, jelas bertentangan dengan persatuan Indonesia. Bukan Khilafah yang menjadikan ancaman bagi bangsa ini. Sebab Khilafah bisa menginspirasi Pancasila. Mengapa begitu? Khilafah itu bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Manusia diciptakan Allah sebagai Khalifathulloh dengan tugas memimpin untuk menjaga alam raya. Pancasila juga bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bicara tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, bukan dzat Tuhan. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab. Bicara tentang manusia harus bisa Adil, jika manusia Indonesia bisa adil maka akan mampu membangun peradaban. Persatuan Indonesia adalah bicara tentang alam semesta. Tentang persatuan tanah air. Bagi para pemerhati Pancasila dan pembela Pancasila tentu sangat paham amandemen UUD 1945 sesunguhnya Pancasila tidak menjadi dasar negara lagi. Digantinya sistem MPR menjadi sistem presidensial jelas bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Pancasila sebagai dasar negara itu sistemnya permusyawaratan perwakilan, sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR, maka di MPR itulah duduk utusan-utusan dari golongan atas nama kedaulatan rakyat. Kemudian disusunlah politik yang dikehendaki rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN tersusun, kemudian dipilih presiden untuk menjalankan GBHN. Maka presiden adalah mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya. Presiden petugas partai adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sistem presidensial adalah sistem individual liberalisme, kekuasaan diperebutkan kalah menang, banyak-banyakan suara, pertarungan, maka lahir mayoritas yang menang minoritas yang kalah. Sistem ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Mengapa? Sebab Bhineka Tunggal Ika itu sistemnya keterwakilan, bukan keterpilihan. Model demokrasi liberal adalah banyak-banyakan suara, maka minoritas tidak akan pernah terwakili. Padahal Bhineeka Tunggal Ika itu semua elemen bangsa harus terwakili. Sebab negara didirikan semua untuk semua, bukan untuk golongan oligarki yang kaya raya, bukan untuk golongan partai yang berkuasa. Pemilu kali ini juga praktek dari demokrasi liberal dan bisa kita rasakan terpinggirkannya Pancasila, bahkan bangsa ini menjadi munafik dikatakan Pancasila yang basisnya kebersamaan, kolektivisme, tolong menolong, gotong royong, musyawarah perwakilan. Tetapi yang dijalankan justru demokrasi liberal yang basisnya individualisme, pertarungan, kalah menang, kuat-kuatan, banyak-banyakan suara. Pancasila itu bukan kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan. Pancasila itu bukan sistem Presidensial yang basisnya individualisme. Tapi Pancasila itu permusyawaratan perwakilan, onok rembuk yo dirembuk. Bukan kekuasaan menghalalkan segala cara, berbohong, tidak jujur, curang. Rasanya jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena pemilu dijalankan dengan kecurangan, memang secara formal bisa saja mengatakan kalau nggak puas selesaikan di MK. Pengalaman sudah terbukti tetap saja tidak ada keadilan. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah bermufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua“….” Karena negara ini didirikan semua untuk semua maka sistem negara yang cocok dengan itu adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Artinya, semua elemen bangsa harus terwakili. Oleh sebab itu sistem MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyatlah yang sesuai dengan setiap kelompok rakyat terwakili yang kemudian disebut utusan golongan. …..”Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, ke-Islaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sini lah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat…..” Apa yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni 1945 rupanya masih relevan di hari ini. Kita bisa melihat dengan kenyataan umat Islam semakin tidak terwakili di parlemen suaranya. Sementara apa yang sudah dihasilkan DPRD dengan perda Syariah harus dibatalkan oleh pemerintah, sebab ketidakpahaman pemerintah terhadap negara berdasarkan Pancasila. Padahal, Islam punya cita-cita yang harus diperjuangkan. Islam punya tata cara dan hukum Islam yang menjadi pegangan hidup setiap umat Islam, yaitu hukum Allah. Karena banyak elit penguasa yang sebenarnya tidak mengerti Islam, seperti yang dimengerti Bung Karno, maka setiap perjuangan umat Islam distigma radikal. Kemudian dengan keji Pancasila ditabrakan dengan isyu Khilafah. Padahal hak hidup hukum Allah di negara Pancasila tidak bertentangan, bahkan pasal 29 UUD 1945 menjaminnya. Rasanya bangsa ini terutama elit dan pemimpin perlu melakukan perenungan. Melakukan kontempelasi dalam menyikapi keadaan bangsa pada akhir-akhir ini yang menuju kehancuran dengan isu “Khilafah ”. Padahal kehancuran bangsa ini bercerai-berai akibat Pancasila diganti dengan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Penulis tidak bisa membayangkan jika negeri ini akhirnya harus di-Balkan-kan. Artinya skenario amandemen UUD 1945 akan berujung dengan pecahnya Indonesia. Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat Resolusi Jihad Umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan syuhada. Indonesia mendekati kehancurannya, yang dipicu oleh demokrasi Liberal dan Kapitalisme. Bangsa ini di dalam persimpangan jalan. Karena tidak ada lagi rasa senasib dan sepenangunggan sesama anak bangsa. Semua ini akibat dijalankannya Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Jadi logika akal sehat bukan Khilafah yang menjadi musuh menghadirkan Negara Indonesia, tetapi individualisme, liberalisme, kapitalisme yang akan menghancurkan Indonesia sadarkah kita sebagai bangsa Indonesia? (*)
Merawat Kearifan Semesta
Kisah sedih paling singkat: ketika seseorang pergi ke neraka dan tidak menjumpai teman-temannya, ia pun bertanya kepada malaikat tentang mereka, jawabnya, “Mereka telah bertobat sesudah engkau meninggal dunia.” Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ORANG bijak berkata, “Kata-kata mutiara adalah kalimat-kalimat pendek dari pengalaman hidup yang panjang.” Kata-kata mutiara itu mencakup adagium, aforisme, proverb, amsal, ibarat, maksim, perumpamaan, maupun pepatah. Kata mutiara tersebut lahir dari pengalaman dan pengamatan pribadi maupun pengalaman kolektif yang mengandung pesan tertentu. Bilamana pengalaman itu baik, maka ia mengandung pesan untuk diikuti, dan dilakukan, hingga memperoleh hal-hal positif yang diharapkan. Demikian pula yang sebaliknya, bila pengalaman tersebut buruk, maka ia mengandung pesan untuk dijauhi, dihindarkan, dan ditinggalkan, supaya tidak menemui dampak negatifnya. Sesuai dengan asal usulnya, kata mutiara menyangkut berbagai aspek dan ranah kehidupan manusia. Tentang pengalaman, orang Barat berkata, “Experience is the best teacher - pengalaman adalah guru yang terbaik.” Ungkapan ini mengandung pesan agar orang pandai-pandai mengambil pelajaran dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Bila ingin sukses, maka perhatikanlah dan titilah langkah-langkah orang dalam menggapai kesuksesan. Bila tidak ingin gagal, maka jangan ikuti jejak dan langkah yang mengantarkan seseorang pada kejatuhan. Jangan terkejut bagaimana seseorang jatuh; kagumlah bagaimana seseorang meraih sukses. Bilamana berjumpa dengan orang yang sukses dan mengagumkan, ketahuilah bahwa ia telah melakukan apa yang belum engkau lakukan. Tentang potensi/kemampuan terpendam akal manusia, orang bijak berkata bahwasanya, “Otak manusia ibarat raksasa tidur”; “Rata-rata manusia hanya mengembangkan 10 % daya akalnya”; “Otak manusia seperti adonan beton, bila tidak diaduk-aduk terus-menerus niscaya membeku.” Tentang kesempatan, orang berkata, “The time is money”; “Tak akan kembali waktu yang telah berlalu”; “Sebagaimana setiap gram emas demikian berharga, begitu pulalah setiap jam waktu kita”; “Jangan tunda pekerjaan hingga besok, karena hari esok datang dengan tugas-tugas yang lainnya”; “Pembeda orang yang sukses dengan yang lainnya adalah kepiawaiannya mengatur waktu”; “Jangan kacaukan waktu!” Salah satu resep sukses ialah tekad yang kuat. Orang bijak berkata, “Where there is a will there is a way”; “Aku akan meniti segala jalan menuju kesuksesan. Bila menemui jalan buntu, aku akan membuat jalan baru.” Semua orang berpotensi untuk meraih prestasi. “You can if you think you can.” Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Mendengar saja tidak sama dengan melihat, apalagi mencoba dan melakukannya. Pengalaman membuktikan bahwa kita tidak banyak belajar dari pengalaman. “What I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand.” - What is the secret of success? + Right decisions. - How do you make right decisions? + Experience. - How do you gain experience? + Wrong decisions. Salah satu pengalaman menunjukkan bahwa yang bengkok tidak akan dipukul, justru yang lurus akan dihantam terus. Seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para munafik laknat. Hukuman bagi orang yang mengikuti pemimpin yang suka berbohong, karena ia ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan itu. Kita menghukum maling-maling kecil, dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tetapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara, bukan abdi pemerintah, dan bukan pula abdi penguasa. ASN mitra kritis Pemerintah. A good song is not based on how many people like it, but on how many memories and feelings you get. Dengan memberi kita menerima. Saya percaya bahwa setiap orang akan bahagia bila berbuat baik kepada sesama. Seven quick happiness tips: (1) don\'t listen to gosip; (2) ignore what people say about you; (3) design your own life; (4) look for the good in every situation; (5) develop attitude of gratitude; (6) lough more; (7) once it\'s part, let it go. Mempersembahkan kebaikan tidak bisa dihalangi oleh kesulitan dan himpitan. Burung sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Pekerjaan paling sulit ialah berkata “tidak” kepada pihak yang mengutangi. Seorang bodoh selalu berpikir ia bijak, tetapi seorang bijak tahu bahwa dirinya seorang bodoh. Segalanya bermula dari pikiran. Pikiran membuahkan perkataan. Perkataan membuahkan perbuatan. Perbuatan membuahkan kebiasaan. Kebiasaan membuahkan kepribadian. Kepribadian membuahkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Uang dapat menaklukkan apa saja, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa pangkat, jabatan, dan kekayaan, serta ilmu pengetahuan yang kau miliki. Kisah sedih paling singkat: ketika seseorang pergi ke neraka dan tidak menjumpai teman-temannya, ia pun bertanya kepada malaikat tentang mereka, jawabnya, “Mereka telah bertobat sesudah engkau meninggal dunia.” Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Bila Anda menyampaikan kebenaran, maka akan Anda temukan dua reaksi yang berbeda; yang bijak akan merenung, dan yang bodoh akan tersinggung. (*)
Pelihara Oligarki: Pejabat Kaya, Rakyat Kere
Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus-menerus berada dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan Utang Luar Negeri. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia PARA pendiri bangsa telah menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat. Sebab pasal tersebut, dalam naskah asli UUD 1945 ditulis dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib menyejahterakan rakyat. Apalagi salah satu cita-cita nasional bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Oleh karena itu, tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA) didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena SDA harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.Konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang SDA. Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods tersebut meliputi air, ladang atau hutan milik negara, serta api, yaitu energi baik mineral, batubara, panas bumi, angin, maupun minyak dan gas. Semua itu harus dikuasai Negara. Bahkan, dalam hadits Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya, tidak boleh dikomersilkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya \'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya.\'Jadi, jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi.Contoh konkrit dalam perspektif di atas adalah bagaimana Sahabat Usman bin Affan berusaha membeli sumur air milik seorang Yahudi di Madinah saat itu. Kemudian setelah dibeli, dia gratiskan airnya untuk seluruh penduduk Madinah, sehingga sampai hari ini sumur itu dikenal dengan nama sumur Usman.Karena memang komoditas publik itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaannya, bukankah Indonesia sangat kaya dengan SDA mineral? Di mana di dalamnya terdapat emas, perak, timah, tembaga, nikel, bauksit, pasir besi dan lain-lain.Bukankah Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam batubara? Bukankah belasan juta hektar hutan di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan sawit?Tapi mengapa Lembaga Internasional OXFAM yang meneliti tentang ketimpangan sosial dan gap kekayaan menyatakan bahwa harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia.OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002 silam, jumlah miliuner di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat. Tapi, kenapa ratusan juta penduduk Indonesia tetap kere?Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih oleh bangsa ini dalam mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini.Indonesia itu punya dua pilihan dalam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi untuk memperkaya negara dan rakyatnya. Atau, kedua, sistem ekonomi untuk memperkaya oligarki pengusaha yang juga penguasa.Kedua opsi ini tinggal dipilih oleh bangsa Indonesia. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka.Pilihan kedua itulah yang terjadi di Indonesia, terutama sejak Amandemen Konstitusi 2002 yang menghasilkan sistem Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung. Sehingga, lahirlah bandar-bandar atau cukong pemberi biaya Pilpres dan Pilkada.Akibatnya, SDA negara ini kita berikan kepada mereka dengan skema hak Kelola Tambang dan hak Konsesi Lahan. Negara hanya mendapat uang royalti dan bea pajak ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri.Menurut catatan Saudara Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai US$ 158,6 miliar atau dalam rupiah menjadi Rp 2.299 triliun. Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas.Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp 950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa gratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak. Mungkin masih ada sisa dana untuk gratiskan minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu.Itu baru dari dua komoditi, batubara dan sawit. Bagaimana yang lain? Coba kita lihat datanya.Masih menurut catatan Salamudin Daeng, Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia, urutan pertama produsen nikel terbesar di dunia, urutan ke-13 produsen Bauksit di dunia, urutan ke-2 produksi timah di dunia.Urutan ke-6 produksi emas di dunia, urutan ke-16 produksi perak di dunia, urutan ke-11 produksi gas alam di dunia, urutan ke-4 produsen batubara di dunia, urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO Sawit, urutan ke-8 penghasil kertas di dunia, urutan ke-22 penghasil minyak di dunia, urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya.Dan, Indonesia masih memiliki cadangan besar yang meliputi gas alam, batubara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, timber, dan minyak, serta kekayaan hayati dan biodiversitas yang besar.Tapi, coba kita lihat berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari sektor mineral dan batubara. Dari tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, dana yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Minerba, setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp 50 Triliun.Kecuali pada tahun 2021 kemarin, di mana harga batubara dan sejumlah komoditas mineral mengalami kenaikan drastis, sehingga tembus 75 triliun rupiah. Itu adalah angka yang disumbang dari sumber daya alam mineral dan batubara.Artinya, sudah termasuk emas, perak, nikel, tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi batubara nasional saja mencapai Rp 2.299 triliun.Jadi kembali kepada kita, mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya oligarki. Tinggal kita putuskan. Tidak ada yang tidak bisa. Kedaulatan negara adalah mutlak dalam mengatur dan mengelola suatu negara yang merdeka.Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. Karena itu, dalam hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek, yaitu:Yang pertama, kedaulatan yang bersifat eksternal, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan negara lain atau kelompok lain, tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.Yang kedua, kedaulatan yang bersifat internal, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga, cara kerja dan hak membuat aturan dalam menjalankan.Yang ketiga, kedaulatan teritorial, yang berarti kekuasaan penuh yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah itu. Baik yang ada di darat, laut maupun udara.Jadi, sekarang tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau \'memelihara\' dan \'dipelihara\' oleh Oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus-menerus berada dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan Utang Luar Negeri. Kemudian rakyat disuap dengan BLT-BLT untuk sekian puluh juta rakyat dan seterusnya. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan.Oleh karena itu, kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi. Bahwa Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah kita tinggalkan itu, mutlak dan wajib untuk kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere. (*)
Haji dan Perbekalan Hidup
Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation IBADAH haji adalah sebuah ibadah yang memerlukan persiapan yang menyeluruh. Hal itu karena haji merupakan penggambaran kehidupan itu sendiri. Intinya haji itu sejatinya miniatur dari kehidupan itu sendiri. Dan karenanya perbekalan haji juga sejatinnya penggambaran dari perbekalan hidup itu sendiri. Maka sungguh kekeliruan jika persiapan haji sekedar dipahami dengan persiapan finansial. Karena bekal hidup manusia bukan hanya material. Apalagi hanya sekedar finansial. Kehidupan bukan hanya fisikal atau fiskal. Perbekalan dasar hidup manusia itu mencakup tiga dasar: fisik, akal dan ruh. Demikian pula persiapa haji untuk menunaikan ibadah haji juga mutlak memerlukan tiga hal itu. Selain materi (zaad wa rahilah) juga keilmuan (akal) dan batin (ruh). Sedemikian urgensinya perjalanan itu maka Al-Quran secara khusus telah memerintahkan: “Dan persiapkanlah perbekalan (tazawwaduu). Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwan”. Kata takwa adalah kata jaami’ (menyeluruh) mencakup ketiga elemen mendasar dari persiapan perjalanan haji tadi. Perbekalan fisik/materi menjadi sangat penting dalam perjalanan haji. Selain karena memang perjalanan yang jauh yang pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar, juga karena perjalanan ini membutuhkan tenaga besar. Pada tahun 2022 ini jika memakai standar Amerika minimal $17,000 atau sekitar 200-an juta Rupiah. Belum lagi biaya-biaya lain seperti hajj fee atau ongkos haji yang mulai diterapkan oleh pemerintah Saudi. Juga harga pembelian kambing atau domba bagi mereka yang berhaji tamattu’ atau qiraan. Bekal fisik juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena dari tahun ke tahun, walau fasilitas semakin membaik, jumlah jamaah juga semakin bertambah. Hal ini menjadikan pelaksanaan ibadah haji juga semakin hari semakin memerlukan perbekalan fisik yang prima. Baik di Mina, di Muzdalifah, bahkan ketika Tawaf dan Sa’i. Perbekalan kedua adalah akal atau keilmuan. Semua ibadah dalam Islam dipersyaratkan untuk dilaksanakan atas dasar ilmu. Maka haji sebagai salah satu Ibadah pokok dalam Islam harus dilaksanakan juga dengan keilmuan. Karenanya ilmu-ilmu dasar tentang pelaksanaan haji menjadi keharusan. Apa saja yang menjadi fardhu, wajib, dan sunnah-sunnah haji. Atau sebaliknya apa yang menjadi larangan, dan jika terjadi pelanggaran apa jalan keluarnya. Tata cara melaksanakan ibadah haji atau lebih dikenal dengan Manasik Haji mendasar sebagai bagian dari perbekalan itu. Rasulullah SAW menegaskan: “khudzu anni manasikakum” (pelajari dariku cara kamu melakukan ibadah haji). Karenanya mempelajari tatacara melaksanakan ibadah haji sesuai sunnah Rasul menjadi keharusan bagi semua calon jamaah. Kalaupun karena satu dan lain hal, ada jamaah yang sangat terbatas dalam memahami tatacaranya, maka pembimbing hajilah yang kemudian mengambil alih tanggung jawab itu. Di sini saya ingatkan pemerintah Indonesia, khususnya Kementrian Agama, agar memilih pembimbing haji bukan asal-asalan. Jangan jadikan tugas pembimbing haji itu sebagai sekedar sarana haji mumpung. Tapi pembimbing haji harus memang berilmu (paham tatacara) dengan semua yang terkait dengan Ibadah haji. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah perbekalan hati atau spiritual preparation. Elemen ini menjadi sangat menentukan. Betapa banyak yang berangkat haji hanya karena punya duit atau punya kesempatan untuk melakukannya. Tapi sesungguhnya batinnya atau hatinya tidak sepenuh siap untuk melakukannya. Jamaah yang seperti inilah yang seringkali ketika berada di tanah haram, prilaku dan pikirannya justeru semakin materialis. Seringkali godaan belanja melebihi semangat ibadahnya. Orang-orang seperti inilah juga yang paling rentang kehilangan kesabaran. Mudah marah bahkan ketika sedang berada di masjidil haram sekalipun. Mereka saling sikut dan menyakiti orang lain, bahkan di saat menjalankan ritualnya. Ibadah tidak jarang justeru jadi jalan memenuhi hawa nafsu. Karenanya persiapan yang paling mendasar dalam perjalanan ini adalah bekal batin atau hati. Hal itu karena perjalanan ini memang adalah “safar ibadah” (perjalanan ibadah) yang mutlak dibangun di atas fondasi niat yang benar. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah: “Semua amalan itu didasarkan kepada niatnya” (hadits). Kesimpulan dari perbekalan hati itu ada pada konsep “tazkiyah” dalam agama. Tazkiyah atau purifikasi hati menjadi tuntutan mendasar sebelum menjalankan ibadah besar ini. Kesimpulannya adalah perjalanan Ibadah haji itu merupakan gambaran kecil dari perbekalan hidup manusia. Dari persiapan fisik (jasad/mal), ilmu atau akal, hingga ke persiapan hati (batin/ruh). Ketiganya mutlak sebagai “zaad” (perbekalan) untuk menjalankan ibadah haji yang efektif. Semoga jamaah haji dimudahkan dan dikaruniai haji mabrur. Amin! New York City, 4 Juli 2022. (*)
Blunder Diplomasi Jokowi di Ukraina Jadi Catatan Dunia
SABTU-Ahad kemaren heboh luar biasa soal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia, terutama yang di Ukraina. Karena soal bantahan atas pernyataan Jokowi yang menyebut, dia sudah menyampaikan pesan Presiden Zelensky pada Presiden Vadimir Putin. Tapi kemudian dibantah oleh Juru Bicara Presiden Zelensky yang menyatakan kalau dia mau menyampaikan pesan cukup ngomong sendiri langsung kepada publik. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Berikut wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (4 Juli 2022). Sekarang ini saya jadi jujur sepakat dengan Jokowi yang selama lima tahun periode pertama jarang sekali ke luar negeri. Jadi, sekali-kalinya ke luar negeri begini jadi heboh. Itu yang menyebabkan kita menganggap bahwa buat apa cari-cari pencitraan itu dengan orang. Kalau kata pepatah, “beli kedondong jangan diborong, kalau melancong jangan berbohong”. Saya kira sepertinya mungkin bukan bohong, tapi cuma lost in translation saja. Iya lost in translation dalam diplomasi musti ada rumusnya tuh. Kan kalau misalnya kita sebut ya biasanya orang muter kalimat itu apakah Anda setuju dengan hak asasi manusia? Diplomat selalu bilang ya kalau di negera kita ya saya musti katakan saya setuju, tapi saya nggak tahu kalau saya bicara di negara Indonesia misalnya. Kan dia muter. Kalimat diplomasi itu musti ada grammer-nya. Bukan sama dengan kalimat relawan. Ini pakai kalimat relawan. Jadi keadaan kita sebetulnya dipantau terus supaya kita mengerti bahwa nggak mungkin Indonesia itu ditinggalkan di dalam forum internasional karena kekuatan kedudukan strategisnya dan jumlah penduduknya. Justru yang strategis itu yang tidak dimanfaatkan oleh Jokowi. Jadi, seolah-olah menganggap bahwa saya punya kemampuan untuk mendamaikan. Oleh karena itu, saya akan datang dulu ke Zelensky lalu ke Putin. Dan kira-kira jalan keluarnya adalah nguping bisikannya Putin atau Zelensky. Tetapi, sebetulnya diplomasi bukan begitu. Diplomasi itu adalah di tingkat pemimpin negara, dia hanya mengucapkan hal yang sudah dibereskan di bawah. Ini dia sendiri yang mau membereskan. Kan ngaco. Jadi sebetulnya kemampuan-kemampuan berbohong itu adalah bagian dari diplomasi. Tetapi, berbohong itu mustinya akibatnya diketahui belakangan, setelah kesepakatan itu dibuat. Ini kesepakatan nggak ada. Lain kalau Zelensky akhirnya bersepakat dengan Putin, lalu nanti Jokowi bocorin sebetulnya bohongnya. Sehingga nggak bisa lagi diklaim. Ini belum terjadi. Soal-soal semacam itu yang saya kira musti kita bereskan. Yang begini ini dampaknya menjadi sangat serius. Kita paham sebenarnya Pak Jokowi satu misinya yang paling utama ke sana adalah menyelamatkan acara G20. Karena di tengah rancangan boikot dari negara-negara Eropa dan Amerika kalau sampai Putin hadir. Kalau kompensasinya mengundang Zelinsky. Yang kedua yaitu soal gandum yang kita memang mengalami persoalan serius dengan blokade pelabuhan oleh Rusia. Sebenarnya kalau dua hal ini, sejauh ini menurut saya Jokowi berhasil. Karena sudah ada komitmen dari Putin dan kemudian Zelensky senang juga. Dia akan berterima kasih kalau sampai blokade gandum itu dibuka karena ini berkaitan dengan ekonomi Ukraina. Selain itu, dalam G7 kemarin, Jerman misalnya juga sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin mentorpedo acara G20. Tetapi, problemnya ketika masuk wilayah soal menjadi juru damai, saya kira sejak awal kita juga sudah mengingatkan terlampau tinggilah target jadi juru damai Ukraina dan Rusia. Ya, itu menjadi juru damai kan orang yang ingin mendamaikan dia harus punya moral standing. Itu yang pertama, supaya dianggap bahwa oke ini serius kemanusiaan, walaupun dalam politik tidak ada juru damai yang hanya dengan sekadar kekuatan moral. Selalu ada di belakang itu kemampuan untuk ikut mengancam sebetulnya, ikut memberi tekanan. Nah, kalau Indonesia datang dengan suara ASEAN, misalnya, itu lebih kuat. Atau kawasan yang punya suara. Ini kawasan itu menganggap bahwa Rusia itu ngaco karena melakukan aneksasi. Kalau belum bisa disebut aneksasi, paling tidak dia melakukan penyerangan awal dan itu tidak dianggap oleh hukum internasional sebagai hal yang kita sebut just war. Tetapi, Jokowi tidak ada di dalam komunitas itu. Jadi inisiatif pribadi itu enggak mungkin menghasilkan efek. Kan orang berpikir Anda siapa? Coba Anda bawa kelompok Anda dulu deh supaya pastikan bahwa proksi-proksi itu tidak bersembunyi di balik misi Anda. Jadi ini menjadi mission impossible akhirnya kan. Jokowi akhirnya missing in action. Di dalam percaturan global dia bilang saja. Kalau bangsa Indonesia mungkin ya merasa bahwa Jokowi memang begitu sifatnya, berupaya untuk mencari head line. Tetapi kan dia ditertawakan oleh negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, segala macam. Lagian sudah dibilangin sih. Kira-kira itulah sinopsisnya. Kita akhirnya menemukan bahwa kemampuan diplomasi kita makin lama makin rendah. Jadi bukan ngeledek, kita marah karena kita bakal diledek oleh dunia, apalagi oleh tetangga. Malaysia mungkin lagi ketawa-ketawa itu, Singapore lagi ketawa-ketawa. Kan jengkel kita. Presiden Filipina yang baru mungkin bilang ya mustinya sudahlah selesaikan dulu dalam negeri. Jadi WA di antara kepala negara ASEAN itu justru memalukan kita. Kita bisa bayangin isi WA-nya kan? Ya, saya sepakat. Bener kan, bagaimana muka kita mau ditaruh? Sekali lagi, tetap saja bahwa Jokowi adalah presiden kita, presiden Indonesia. Kan muka kita, di dalam politik luar negeri kalau wajah kita itu disorot, itu artinya kita hight profile atau low profile. Kita hight profile di dalam olok-olok akhirnya tuh. Sebetulnya Indonesia punya semua kapasitas untuk masuk di dalam meja perundingan awal, kalau tokoh yang maju di situ punya reputasi diplomasi. Itu pentingnya kemarin kita bahas ya mungkin Pak Jokowi minta tolong Pak SBY atau minta tolong Pak JK yang juga punya jabatan sebagai Ketua Palang Merah. Jadi profil itu harusnya dimulai dari grade pertama, baru naik grade kedua. Nah, baru Jokowi datang ke situ. Jadi, sistem itu enggak ada, karena mau cepat-cepat dapat headline. Dan sangat mungkin Jokowi karena lagi kesel sama Ibu Mega, lalu berupaya untuk cari sensasi di luar negeri. Begitu pulang Ibu Mega bilang, eh sudah dibilang petugas doang, mustinya lapor ke saya dulu. Jadi hal-hal semacam itu yang dalam hierarki diplomasi tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kejebloslah kita di situ. Malulah muka kita. Tapi ada orang yang nggak tahu malu rupanya, yang tetap ingin membela. Jadi yang Anda usulkan semacam special envoy gitulah ya, utusan khusus. Dan setelah ini mulus mungkin baru Jokowi. Kalau sekarang ini Pak Jokowi seperti terjun bebas gitu ya. Iya, terjun bebas dan parasutnya tidak terbuka. Itu terjun konyol namanya. Dan ya sudah kita anggap saja bahwa itu kecelakaan, tidak usah lagi dibela-bela oleh buzer dan segala macam. Semakin dibela, semakin malu saja kita. Mosok membela sesuatu yang betul-betul absurd, yang akhirnya jadi pertengkaran internasional. Yang benar dibisikin atau titipan. Aset politik luar negeri kita akhirnya dipermainkan dan jadi barang rongsokan di dalam global politics. Saya kira justru di sini yang dapat games banyak itu Presiden Putin. Karena kita lihat bagaimana cantiknya mereka mempermainkan ketika juru bicara Zelensky membantah soal itu, Rusia mencoba menyelamatkan. Tapi cerdas ya dengan tidak berbohong. Dia cuma menyatakan yang saya bisa bawa itu bukan pesan tertulis. Itu saja yang bisa saya konfirmasi. Dari situ kan tidak berbohong. Yang kedua, saya kira sinyal dari Putin sebenarnya jelas dengan menyatakan “saya senang ada di sini dan sudah mengingatkan bahwa di masa ketika Indonesia masih muda dulu, Rusia banyak membantu para insinyur kami, membangun jaringan transportasi, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Ini kan harus kita lihat itu bagian dari perang pengaruh. Dan bagaimanapun Putin memperhitungkan Indonesia di kawasan ini dalam geopolitik global ketika bermusuhan dengan blok NATO. Kita tahu bagaimana Rusia membantu bahkan waktu penentuan ketetapan Papera di Papua. Itu Rusia berpihak pada Indonesia melawan Belanda. Dan kita mengerti bagaimana Rusia menganggap Anda sebetulnya itu harusnya merasa yuniorlah, apalagi bukan sekadar dalam sejarah tapi secara profil militer Indonesia tidak dianggap. Dan Putin tahu ya Anda punya banyak pesawat, tapi kita tahu pesawatnya addictive, tidak dipersenjatai sebetulnya. Karena itu kalau Anda datang dengan kapasitas moral maka harusnya di dalam negeri bebas. Dan, Putin tentu mengintip KGB yang disebar di Indonesia untuk tahu bahwa potensi Indonesia untuk retak itu jauh lebih besar dibanding potensi Rusia untuk menyerang Ukraina. Jadi kekacauan di Indonesia menurut Rusia lebih besar daripada kekacauan Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina itu betul-betul pertarungan untuk menunjukkan siapa yang punya power dan siapa yang punya koneksi atau proxy war sudah tidak bisa dilakukan. Akibatnya Ukraina oleh Rusia dianggap itu NATO sebetulnya yang ngadapin gue, bukan Ukraina. Jadi kemampuan kita membaca pikiran Putin itu tidak dimanfaatkan Jokowi. Sehingga Putin menganggap ya lu mau berbohong atau tidak berbohong sama saja, tidak ada gunanya, toh gua enggak anggap. Kalau benar itu tidak tertulis pesannya ya ngapain. Dan itu dibisikkan oleh Jokowi, kira-kira Putin bilang begitu. Bahkan, lewat Turki saja saya tidak peduli, apalgi lewat Indonesia. Jadi hal semacam itu yang kita sebut sebagai powerplay itu membutuhkan kematangan dan untuk bermain kekuasaan global yang musti punya kecerdasan. Dengan cara begini, kira-kira setelah ribut-ribut ini kita hampir bisa menduga bahwa Zelenzky pasti tidak akan datang karena dia khawatir dulu dia datang ke tempat gua aja diplintir omongan gua gitu, apalagi gua datang ke Indonesia. Dan saya kira ini bisa jadi ancaman kelangsungan pelaksanaan acara G20. Dalam dua bulan lagi kita sudah mulai persiapan masuk G20 itu. Dan NATO menganggap bahwa bahaya, nggak perlulah karena Indonesia sebetulnya diplomasinya itu diplomasi bohong-bohongan. Dan kalau bisa dijanjikan oke Indonesia menjadi tuan rumah dan Zelensky akan datang sebagai pembukaan G20, tetapi partner strategis karena ada masalah perang di Eropa dengan implikasi pada kekacauan finansial dan kekacauan energi dan pangan. Sebetulnya, masalah itu bisa dibicarakan dulu antara menteri dulu, lalu naik ke tingkat Deplu, supaya ada kepastian dan Zelensky mengerti, kekacauan ekonomi di Eropa itu bisa menyebabkan kekacauan ekonomi dunia sehingga Zelensky punya poin untuk bicara di G20. Dengan cara itu kita mungkin bisa mengatakan Rusia kita undang Zelensky dalam soal kesulitan ekonomi, bukan soal persiapan perang NATO di situ dengan menggelar kemampuan militer. Jadi deployment militer itu justru kita sembunyikan dulu. Ini juga nggak bisa dibaca dengan baik oleh Presiden Jokowi sehingga keluar semacam arogansi, saya akan datang ke situ untuk mendamaikan. Itulah problemnya, yang disebut Childese diplomasi. (mth/sws)
Ingat Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HARI ini mengingatkan kembali peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 saat Presiden Soekarno menyatakan berlaku kembalinya UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Sidang Konstituante gagal menunaikan tugasnya. Alih-alih membahas rancangan UUD justru perdebatan berada di ruang ideologi. Kegagalan ini menyebabkan Presiden mengeluarkan Dekrit. Dua monumen penting yang dibangun Soekarno dengan Dekrit. Pertama mendeklarasikan berlakunya kembali UUD 1945 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, penghargaan tinggi terhadap aspirasi umat Islam. Di antara konsiderans nya menyatakan \"Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut\". Kembali ke UUD 1945 diawali dengan konsolidasi dan pertimbangan gagasan TNI saat itu. Jenderal AH Nasution memegang peranan penting dalam memberi solusi untuk mencegah friksi dan konflik tajam.TNI membaca pilihan terbaik, Soekarno menyetujui dan segera mendekritkan. Kini UUD 1945 sudah teracak-acak sehingga semakin tidak jelas bahkan sepertinya telah terhapus dari jejak the founding fathers. Empat kali amandemen mengubah banyak pasal. Warnanya menjadi liberalistik. Sehingga tidak sedikit yang menyatakan bahwa konstitusi ini bukan lagi UUD 1945 tetapi berubah menjadi UUD 2002. Bahkan yang lebih ekstrim memberi predikat UUD sekarang adalah UUD 1945 palsu. MPR terdegradasi dan dimandulkan, Presiden merajalela, DPR terkooptasi oleh Presiden bersama oligarki, lembaga baru MK tidak independen dan DPD yang tidak kuat. Konstitusi dapat diinterpretasi untuk merusak sistem ekonomi kekeluargaan. UUD mengacaukan pola penyelenggaraan negara. Negara menjadi oligarkis. Saatnya untuk kembali ke UUD 1945 dan menata ulang pola penyelenggaraan negara yang telah berjalan kebablasan dan keluar rel. Benar bahwa dekrit dikeluarkan di masa orde lama yang berubah menjadi orde baru lalu orde reformasi dan kini orde oligarki. Orde dimana rakyat semakin tidak merdeka di bawah UUD 2002 atau UUD 1945 palsu itu. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberi penghargaan pada peran politik umat Islam dengan penerimaan Piagam Jakarta. Syari\'at Islam sebagai jiwa dari UUD. Fakta kini syari\'at itu tereduksi bahkan dijauhi. Ulama dikriminalisasi, agama menjadi obyek radikalisasi dan harus dimoderasi. Basis politik keagamaan adalah Islamophobia. Kembali ke UUD 1945 mengembalikan pada politik keseimbangan akan peran umat beragama khususnya umat Islam. Umat yang potensial untuk mampu berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan negara. Umat Islam tidak layak untuk dimarjinalisasi apalagi sampai dimusuhi. Islamophobia harus diakhiri. \"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR\" perlu ditimbang ulang agar MPR berdaulat kembali. Demikian juga dengan \"Presiden ialah orang Indonesia asli\" yang merupakan hasil kompromi yang dari awalnya \"Presiden ialah orang Indonesia asli beragama Islam\". Prof. Jacob Elfinus Sahetapy dahulu adalah orang yang bertanggungjawab atas pencoretan kata \"Asli\". UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 sudahlah bagus, jika ada hal baru atas perkembangan yang ada bukan dengan cara perusakan melalui amandemen berulang-ulang tetapi dapat dituangkan dalam Ketetapan MPR atau adendum. UUD 1945 adalah UUD yang singkat dan supel. Konteks kesejarahan, umat Islam dapat menerima dekrit kembali ke UUD 1945 dengan penghargaan atas perjuangan kenegaraannya. TNI mematangkan dan memandang solutif atas pemberlakuan kembali UUD 1945. Kini awal pembenahan pola penyelenggaraan negara khususnya untuk mengubah orde oligarki adalah dengan mengingat kembali akan semangat dan tujuan bernegara dari the founding fathers. Ingat Dekrit Presiden : Kembali ke UUD 1945 ! Bandung, 5 Juli 2022
Portugis di Jakarta
Oleh Ridwan Saidi Budayawan ORANG Portugis masuk Jakarta mulai 1485. Dalam kontingen kecil mereka berdiam di loji. Saat itu bisnis loji berkembang. Selain di daerah pelabuhan, orang Aria juga buka loji di Jl Tongkol (sekarang). Pemukiman pertama yang dibangun orang Portugis adalah di Petak Baru. Lokasinya berada di selatan Beos. Rumah petak rumah tingkat dua ukuran kecil. Ketika bukit-bukit Tambora digusur mulai dari Glodok sampai batas Pasar Pagi pada abad XVIII jalan ke selatan terbuka. Orang-orang Portugis berdiam di kawasan Jakarta Pusar (sekarang). Sejak awal migrasi orang Portugis memilih berbisbis. Hunian orang Portugis pun tidak ekesklusif. Sekitar XIX M di belakang Societet Harnonie ada perkampungan yang disebut Kampung Serani. Sebutan ini berlanjut s/d 1950. Nyai saya bilang mulanya yang tinggal di sini banyak orang Portugis. Pada tahun 1960-an Kampung Serani berubah jadi gedung-gedung . Era Orde Baru gedung-gedung itu diratakan. Tidak benar Portugis pernah menjajah Jakarta. Portugis di Jakarta meninggalkan sejarah yang damai. (RSaidi).
Presiden Dalam Bahaya Kebohongan
Presiden dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi, untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini tetap harus dikendalikan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIPLOMASI bohong yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, tepatnya saat mengatakan telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, adalah bohong di siang bolong, benar-benar akan menjadi peristiwa monumental, akan menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah Presiden berdiplomasi bohong. Kebohongan itu tidak akan bisa menjadi lapuk, dihapus atau hilang seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah pemerintahan Jokowi. Makin lama akan makin membias ke mana-mana. Jokowi harus menerima takdirnya sendiri atas kejadian tersebut. Dugaan kuat gejala Mythomania sejak lama ada dalam diri Presiden Jokowi. Mythomania adalah keadaan seseorang yang sering bohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kebohongan yang disampaikan. Dalam psikologi, orang dengan kondisi Mythomania syndrome ini menikmati dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Sangat mungkin ini juga sifat bawaan sejak kecil. Kita mungkin pernah mengenal atau melihat seseorang yang sering berbohong tersebut. Saking seringnya ia berbohong, kita akan bertanya-tanya, apakah hobi berbohong termasuk gangguan psikologis? Dalam istilah khusus untuk orang dengan kondisi ini adalah mitomania atau pseudologia fantastica. Mitomania atau mythomania merupakan suatu kondisi di mana penderitanya memiliki kebiasaan berbohong yang tidak dapat dikendalikan. Kebohongan ini juga dikenal dengan sebutan pathological lying. Seseorang yang memiliki kondisi seperti ini sering berbohong, bahkan untuk hal yang tidak menuntut mereka, terpaksa berdusta. Mereka kadang terlena, bahkan menikmati dan merasa lebih nyaman mengatakan kebohongannya itu daripada kebenaran, meski itu untuk hal hal yang tidak penting sekalipun. Apalah ketika Presiden Jokowi berbohong di Moskow bahwa dirinya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky ke Presiden Putin, langsung kita vonis Presiden bersalah? Pertanyaan itu bisa dekatkan dengan definisi bahwa penderita mythomania juga seringkali tidak memiliki motif atau alasan untuk berbohong. Mereka hanya mengucapkan kebohongan itu begitu saja (kebiasaan bohong) tanpa alasan atau tujuan tertentu. Jadi sekalipun itu fatal bisa jadi Presiden tidak ada maksud jelek atau buruk. Jokowi harus sadar dan instrospeksi diri, syukur belajar mengendalikan dan memperbaiki diri (lepas dirinya jadi Presiden atau tidak) supaya tidak terus terjerumus pada sikapnya yang kurang baik. Karena bagi orang yang mengidap mitomania, kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kondisi tersebut bisa merusak nama baiknya. Tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata, kalau disadari gejala ini memang ada dalam dirinya sebaiknya harus segera konsultasi atau ada pendamping ahli psikologi atau psikiater untuk terus mengingatkan dan mengendalikan ketika si pasien mulai berbohong. Karena mereka yang mengalami kondisi seperti ini kerapkali akan melakukan kebohongan dan merasa mendapatkan kesenangan dari sikapnya tersebut. Kadang malah tampaknya merasa senang, di dalam hati mereka tidak merasa bersalah dan tidak mengenal dan mengetahui bahwa itu hal yang buruk. Tapi, mereka suka berpura-pura dan menutupi perilakunya. Mythomania syndrome pertama kali ditemukan oleh psikiater asal Jerman bernama Anton Delbrueck. Pada tahun 1891, Delbrueck memberikan nama pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur khayalan, berfantasi dan ngarang cerita tanpa fakta. Untuk sementara sebaiknya stop melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi ke Eropa, di sana ada alat iBroderCtrl, AI di balik teknologi ini adalah sebuah AI yang memiliki kemampuan pendeteksi kebohongan. Jika terperangkap alat ini bisa celaka. Presiden dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi, untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini tetap harus dikendalikan. Buktinya, pesan damai yang “dititipkan” Presiden Zelensky kepada Presiden Jokowi untuk Presiden Putin itu, oleh Putin diterjemahkan terbalik, sebagai “tantangan perang”. Makanya, sepulang dari Rusia, Ukraina dibombardir lagi oleh Rusia. (*)
ACT Menyampaikan Permohonan Maaf
Jakarta, FNN - Terkait pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Permohonan maaf tersebut disampaikan Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin sore (4/7/2022). ACT merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi terkait Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 4 Juli 2022. Dalam laporan utamanya, Majalah Tempo menyebut ACT dengan Aksi Cepat Tilap. Tempo memberitakan bahwa para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT. Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi, demikian Laporan Tempo, ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah. Presiden ACT Ibnu Khajar menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. \"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar. Restrukturisasi lembaga ACT, kata Ibnu, termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian managemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas. \"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,\" ujar Ibnu Khajar. ACT merupakan sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan kiprah di 47 negara. Sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281.000 aksi. Pergantian Ketua Pembina Sejak Januari 2022 pula, ACT juga melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang. Menurut Ibnu, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal. Ini penting dilakukan, untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi. Ibnu Khajar mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun. Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT. Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. \"Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah mobil Innova. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT, \" ungkap Ibnu. Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. \"Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,\" kata Ibnu. Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI. ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp 519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT. \"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,\" pungkas Ibnu Khajar. (TG)
Tanggal 4 Juli dan American Dreams!
Itu tidak dimenangkan secara permanen, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diklaim oleh setiap generasi sebagai kemerdekaan mereka sendiri dari penindasan dan tirani. Oleh: Imam Syamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center & Presiden Yayasan Nusantara, Salah Satu Penulis “Son of Abraham: Issues Menyatukan dan Memecah Belah Orang Yahudi dan Muslim” dengan Rabbi Marc Schneier SETIAP tahun 4 Juli dirayakan dengan bangga oleh orang Amerika. Ini adalah perayaan kemerdekaan bangsa ini. Uang jutaan dolar AS dihabiskan untuk perayaan mewah tersebut. Tapi kenapa ini perayaan? Apa yang sebenarnya dirayakan? Dalam pandangan pribadi saya, perayaan hari penting ini lebih terkait dengan apa yang sering kita lakukan di Amerika sebagai “American Dream”. Dengan kemerdekaannya, Amerika memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warganya untuk mewujudkan impian Amerika mereka. Sayangnya, bagi banyak orang, mimpi Amerika telah dipahami secara terbatas sebagian. Mayoritas memahami bahwa impian Amerika hanya berarti “peluang ekonomi”. Atau bagi sebagian orang, impian Amerika tersebut berarti peluang pendidikan yang ditawarkan Amerika bagi warganya. Bahkan, mimpi Amerika, dalam pandangan saya, memiliki makna yang lebih luas di luar sekadar ekonomi atau pendidikan. Impian Amerika bagi saya mencakup semua hak dasar saya sebagai manusia. Ini umumnya dikenal sebagai “Hak Asasi Manusia” dasar. Dan, itu mencakup lima bidang utama kehidupan. Pertama, hak beragama. Banyak yang gagal untuk mengetahui atau berpura-pura tidak tahu bahwa di antara impian Amerika yang paling mendasar serta hak azasi manusia yang mendasar adalah hak untuk menjalankan agama kita. Saya menyebutnya sebagai hak untuk “fitrah manusia”. Atau hak dasar untuk mempertahankan keyakinan dan identitas agama kita. Amerika adalah negara sekuler. Tetapi Amerika juga merupakan negara yang sangat religius. Hal ini dinyatakan dalam ikrar kesetiaan “Di Bawah Tuhan”. Dan Konstitusi Amerika menjamin hak semua warga negara untuk percaya dan mengamalkan tradisi kepercayaan mereka. Tidak heran jika banyak pendatang yang datang ke negara ini karena berhasil lolos dari penganiayaan agama di negara asalnya. Mereka datang ke Amerika untuk kebebasan beragama itu sebagai bagian dari impian Amerika mereka. Kedua, hak atas martabat manusia. Martabat manusia adalah impian Amerika yang terpenting. Orang-orang di negeri ini, Pribumi atau pendatang, termasuk mereka yang datang dari Eropa bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad yang lalu atau mereka yang baru datang, memimpikan martabat manusia itu. Martabat manusia dijamin oleh Konstitusi Amerika. Bahkan itu diberikan dan dijamin oleh Tuhan sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, kemerdekaannya akan bermakna ketika mereka yang telah direnggut martabatnya dipulihkan. Khususnya penduduk asli Amerika yang hak atas martabat manusianya telah dirampok. Ketiga, adalah hak atas perlakuan yang sama. Dalam istilah populer, “keadilan untuk semua” adalah mimpi dasar Amerika. Keadilan adalah hak dasar manusia. Hal ini dijamin baik dalam Konstitusi AS dan dalam tradisi keagamaan. Ungkapan “keadilan untuk semua” itu telah menjadi begitu populer di American Pledge. Oleh karena itu perayaan kemerdekaan hanya akan bermakna ketika semua orang Amerika, Pribumi dan imigran, baik yang datang ke negara ini ratusan tahun yang lalu atau datang sebagai imigran ke negara ini baru kemarin, semua diperlakukan sama sebagai bagian penting dari impian Amerika mereka. Keempat, hak atas kemakmuran. Kemakmuran, termasuk kesempatan untuk pendidikan dan ekonomi yang sangat penting dalam mimpi Amerika. Padahal peluang untuk sejahtera adalah bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu perayaan setiap 4 Juli akan bermakna ketika kesempatan bagi semua orang Amerika untuk makmur tersedia untuk semua. Selama kesempatan itu terbatas pada segelintir tangan orang di negeri ini, perayaan itu menjadi tidak berarti. Kelima, elemen terpenting dari mimpi Amerika adalah kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebenarnya adalah inti dari kemerdekaan. Oleh karena itu, hari perayaan kemerdekaan adalah bagian dari pengakuan bahwa semua orang Amerika berhak untuk memimpikan kebebasan sejati mereka. Saya ingin secara khusus menghubungkan kebebasan ini dengan kebebasan politik yang telah menjadi tujuan banyak imigran datang ke negara ini. Mereka lolos dari berbagai persekusi politik oleh pemerintahnya sendiri. Oleh karena itu, perayaan Hari Kemerdekaan yang bermakna adalah untuk membangun kesadaran, semua orang Amerika harus dijamin kebebasannya; termasuk kebebasan untuk mengkritik pemerintah mereka sendiri bilamana diperlukan. Kesimpulannya bahwa perayaan 4 Juli tidak dan tidak boleh hanya menjadi perayaan yang mewah. Padahal, maknanya sangat dalam dan penting untuk diingat; perjuangan seluruh warga Amerika untuk mewujudkan mimpinya masih terus diperjuangkan. Itu tidak dimenangkan secara permanen, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diklaim oleh setiap generasi sebagai kemerdekaan mereka sendiri dari penindasan dan tirani. Sampai kita benar-benar menyadarinya, maka kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan dirayakan secara bermakna. Kota New York, 4 Juli 2022. (*)
POPULER
