ALL CATEGORY
Tidak Sadar Dirinya Islamopobia
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Mahfud MD membela bahwa pemerintah tidak Islamophobia, ia menyatakan \"yang mengatakan itu Abu Janda, bilang ke ini, lalu dibilang Islamophobia, dia yang fobi, pemerintah kan tidak\". Abu Janda sendiri kemudian nyeletuk \"Pak Mahfud, cuma orang tidak waras yang percaya ada Islamophobia di Indonesia\". Islamophobia adalah ketakutan berlebihan kepada Islam. Ketakutan itu muncul karena memang dia memegang keyakinan bukan Islam sehingga Islam adalah pesaing bahkan musuh. Atau timbul karena kebodohan atau kejahilan terhadap ajaran Islam sendiri. Komunitas ini terbanyak justru dari orang Islam. Muslim yang jahil pada Islam. Tingkat kebodohan tertinggi adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Orang yang benar-benar sakit jiwa adalah orang yang tidak meyakini bahwa dirinya sakit jiwa. Lebih parah dia berhalusinasi bahwa orang selain dia yang sakit jiwa. Ia yang paling sehat. Abu Janda menyatakan bahwa orang tidak waras yang percaya ada Islamophobia di Indonesia. Itu sama saja dengan menuduh Pak Mahfud tidak waras, karena yang bersangkutan menganggap di masyarakat ada Islamophobia hanya pemerintah tidak. Abu Janda sebenarnya mengakui dirinya tidak waras karena dia tidak sadar masuk dalam model dari kaum Islamophobia. Empat bentuk sikap Islamophobia, yaitu : Pertama, menista atau menodai agama Islam seperti menyerang kenabian dan atribut Islam lainnya, menyimpangkan pemahaman Islam ke arah persepsi atau nafsunya sendiri, atau juga memprofankan kitab suci. Qur\'an yang semata dijadikan kitab akademis. Kedua, memfitnah bahwa Islam menciptakan terorisme dan radikalisme. Anti kemajemukan dan hanya membangun fanatisme. Selanjutnya teror, radikal, intoleran itu digelindingkan secara masif untuk membangun ketakutan. Umat Islam dipojokkan dan dipinggirkan. Ketiga, menyikapi berlebihan terhadap kelembagaan Islam. Pembubaran HTI maupun FPI lalu pembekuan ACT tanpa proses dan putusan Pengadilan adalah sebuah contoh. Di sisi lain lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama padahal sesat dan meresahkan dibiarkan berkembang seperti Ahmadiyah, Syi\'ah, Baha\'i, LDII, dan lainnya. Keempat, kriminalisasi ulama dan tokoh atau aktivis Islam. Ulama atau tokoh Islam yang meninggal tidak wajar patut dicurigai sebagai pembunuhan. Butuh pembuktian lanjutan. Perkara sederhana yang didramatisasi atau proses yang dibuat berlarut-larut adalah bagian dari kriminalisasi. Jangan gunakan istilah kafir, hindari terma jihad, khilafah, qital, qishash atau lainnya, salam harus untuk semua agama, kritisi pandangan keagamaan soal waris, jender, dan perkawinan beda agama, lalu kecam yang tidak bisa menerima LGBT atau budaya syirk, berdoalah dengan bahasa Indonesia dan jangan kearab-araban. Islam harus sesuai dengan adat dan budaya Indonesia. Nah, semua itu adalah Islamophobia. Nyatanya di Indonesia itu marak Islamophobia baik yang terjadi di masyarakat maupun dilakukan oleh pemerintah. Hanya persoalan yang paling lucu dan aneh adalah bahwa mereka tidak mengakui dan menyadari atas perilaku Islamophobia itu. Berwajah suci bening, bijak dan tanpa dosa. Indonesia sangat menghargai Islam, katanya. Preet. Bapak Abu Janda yang sangat Islami telah bersabda \"Cuma orang tidak waras yang percaya ada Islamophobia di Indonesia\". Bagus juga ya, artinya kita berantas orang tidak waras, kita basmi Islamophobia, kita gerakan bersama Anti-Islamohobia. Kita buat Undang-Undang Anti Islamophobia. Agar benar ucapan Bapak Abu Janda dan Bapak-Bapak lainnya bahwa di Indonesia tidak ada Islamophobia. Hayo basmi Islamophobia, hidup Gerakan Anti Islamophobia! Bandung, 28 Juli 2022
CCTV Merekam Sambo dan Istri Lakukan PCR di Rumah Pribadi
Jakarta, FNN - Satu per satu bukti keanehan kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat mulai ditemukan. Petunjuk baru tampak dari rekaman CCTV yang beredar di sejumlah awak media. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Rabu (27/7/22) di Jakarta. Terungkap isi rekaman CCTV yang diambil di rumah utama Irjen Ferdy Sambo, berlokasi tak jauh dari rumah dinasnya yang diduga menjadi lokasi tertembaknya Brigadir Yoshua. Dari informasi yang dihimpun, CCTV di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo sempat menangkap aktivitas Brigadir Yoshua beberapa saat sebelum tewas, dalam keadaan sehat. Menurut rekaman CCTV rombongan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathu pulang dari perjalanan Magelang pukul 15.30 WIB. Sekitar 2 menit kemudian masih tampak Brigadir Yoshua di rumah utama. Tak lama kemudian Putri Candrawathi dan Brigadir Yoshua melakukan tes PCR di rumah utama. Ini menjadi tanda tanya, di rumah pribadi ada fasilitas PCR, tapi kenapa Irjen Pol Ferdy Sambo mengaku tes PCR di luar? “Secara logika kenapa melakukan PCR di tempat lain, dan juga ajudannya tidak ikut,” ujar Agi. Pukul 15.50 WIB, terakhir kali Brigadir Yoshua terlihat di rumah pribadi Ferdy Sambo. Dalam rekaman itu terlihat Putri Chandrawathi, Istri Ferdy Sambo, berada di rumah singgah Duren III hanya selama 11 menit, mulai pukul 17.10 sampai 17.21 WIB. Sementara Ferdy Sambo menuju rumah singgah Duren III sekitar pukul 17.12 WIB. Ia berangkat dari rumah pribadi. Selisih dengan Putri hanya sekira dua menit. Jarak antara rumah pribadi di Umah Saguling III dengan rumah dinas di Duren III yang dipakai rumah singgah sekitar 1 km. Ferdy dan istri berada di rumah singgah Duren III pada saat hampir bersamaan menumpang dua mobil berbeda yaitu Toyota Alpard dan Lexus. Hingga pukul 17.50 WIB, wajah Brigadir Yoshua tak terlihat lagi dari rekaman CCTV. Ke mana 1 jam lebih Brigadir Yoshua tak kelihatan di CCTV, itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Namun pukul 17.50 WIB, Provos terlihat di lokasi Duren III. Tidak jelas mengapa Provos muncul di lokasi itu. Sekitar pukul 17.11 WIB terlihat ada mobil Patwal mundur ke TKP atau rumah dinas. Diasumsikan dalam waktu itu Brigadir Yoshua ditemukan tewas dengan posisi tertelungkup dengan kondisi luka tembak dan luka lain. “Dari sisi lain ini juga semacam rumor yang beredar, karena kita juga tidak tahu, harus dikonfirmasi dahulu oleh Kadiv Humas Polri atau Polda Metro Jaya,” pungkas Agi Betha. (Lia)
Publik Makin Frustasi Akibat Tekanan Kesulitan Ekonomi, Partai Gelora Tawarkan Solusi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) saat ini, terutama pada sektor pangan. Hal ini bisa menjadi persoalan besar bagi Indonesia, karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor, sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri. Menurutnya, gejolak kenaikan harga pangan masih bisa ditutupi oleh pemerintah saat ini dengan subsidi yang berasal dari windfall profit komoditas sawit dan batubara. Sementara windfall profit tersebut, ditentukan oleh situasi geopolitik global dan keberadaanya di luar kendali Indonesia. \"Jadi kapasitas fiskal pemerintah sebenarnya relatif sangat terbatas. Kemampuan kita mensubsidi ini, kan juga ada limitnya, . sementara pemerintah diminta menyediakan barang untuk masyarakat dengan harga terjangkau,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia?, Rabu (27/7/2022) sore. Anis Matta memprediksi kemampuan pemerintah dalam mensubsidi akan semakin terbatas, jika pada September 2022 mendatang, harga BBM dan energi global naik lagi. \"Kita sekarang berhadapan, bukan hanya dengan faktor inflasi saja, tapi juga faktor currency (mata uang, red), tren penguatan dollar. Ini harus segera dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan panjang,\" katanya. Ia mengatakan, inflasi di Indonesia kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi hal itu dipandang hanya sekedar angka-angka makro ekonomi, jika melihat fakta-fakta di lapangan. \"Kalau sudah bicara ekonomi, ini berkaitan dengan dapurnya masyarakat. Publik makin frustasi akibat tekanan kesulitan ekonomi saat ini. Harga-harga naik, daya beli menurun dan kehidupan semakin sulit,\" katanya. Solusi jangka pendeknya, pemerintah tetap dituntut menyediakan harga pangan yang terjangkau dan memperbaiki rantai distribusi. Sementara solusi jangka menengahnya, pemerintah harus membangun pasar domestik yang terintegrasi. Sedangkan solusi jangka panjangnya tetap membangun ketahanan pangan. \"Membangun pasar domestik yang terintegrasi ini tidak ada hubungannya dengan isu proteksionisme, tetapi lebih kepada sisi ketahanan nasional kita, khususnya di sektor pangan dan energi. Jadi orientasi pasar kita pasar domestik yang terintegrasi, tapi harus ada political will dari pemerintah,\" tegasnya. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, BPN telah ditugasi Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan tiga kementerian, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan BUMN, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menentukan harga wajar kebutuhan pangan sampai ditangan konsumen, termasuk distribusinya. \"Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan. Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,\" kata Arief. Arief mengatakan, pemeritah sudah menyiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi. \"Misalnya untuk menjaga stabilitas harga beras, sudah dipetakan dengan kebutuhan setahun sekitar 29,5 juta ton, dan diharapkan surplus 7,5 juta ton dicapai tahun 2023 mendatang,\" ujarnya. Untuk menjaga ketersediaan pangan, lanjut Arief, BPN telah mengusulkan Kementerian Pertanian melakukan terobosan-terobosan dalam kapasitas produksinya, dengan tidak hanya mengikuti sistem pola tanam selama ini, seperti penggunaan sistem green house. \"Sedangkan distribusinya, Badan Pangan Nasional memberikan semacam insentif. Daerah yang surplus, kita kirim ke daerah ektrem atau yang memerlukan, hambatan hanya soal konektivitas saja. Tapi kita sudah minta Menteri Perhubungan untuk mengubah rute Tol Laut guna memudahkan distribusi kita,\" katanya. Arief menambahkan, BPN akan membangun ekosistem pangan nasional terintegrasi, selain untuk ketahanan pangan, juga dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor. \"Kemarin saya ketemu dengan tamu dari Uni Emirat Arab, mereka minat investasi di Indonesia. Mereka mau investasi peternakan sapi dan produk turunannya seperti susu dan keju. Produksi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, sisanya baru diekspor. Ini salah satu cara membangun ekosistem pangan melalui kerjasama G to G atau B to B,\" jelasnya. Indonesia Rapuh Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)I, Tulus Abadi menilai terjadinya gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan. Fluktuasi harga pangan, menurut Tulus sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2021, dengan mulai terlihat lonjakan harga minyak goreng.. Menurut Tulus, fluktuasi harga pangan tidak semata karena faktor eksternal pelambatan ekonomi dan kecamuk perang Rusia-Ukraina, tetapi juga disumbang adanya keterbatasan pasokan didalam negeri sendiri. \"Mirisnya mengapa menggantungkan gandum yang tidak diproduksi secara lokal. Kita pengonsumsi mie nomor dua dunia, dan juga roti yang mengandalkan bahan impor,\" kata Tulus. Untuk itu, Tulus sangat menantikan peran Badan Pangan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan gejolak pangan. BPN harus mampu membenahi sendi-sendi pasokan, distribusi dan konsumsi pangan. \"Sekarang, juga kondisi iklim global tak bersahabat, selain pasokan tak merata. Misalnya, Australia sedang mengalami kebakaran maka harga daging melonjak. Sedangkan, mengalihkan impor dari India, malah diduga kuat membawa virus PMK,\" jelasnya. Tidak hanya pangan, menurut Tulus kerentanan juga terjadi bidang energi seperti ketersediaan gas. Pertamina belum lama ini menyesuaian harga Elpiji komersial yang mana kendati masih dibawah biaya produksinya. \"Kebutuhan gas juga belum mandiri, karena mengandalkan impor, sehingga harus disesuaikan. Sedangkan LPG 3 Kg terus disubsidi dengan barang yang sama, sehingga memicu konsumen bermigrasi ke LPG 3 Kg,\" katanya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya ibu rumah tangga saat ini merasakan dampak dari krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga pangan. \"Hampir seluruh usia mengakui adanya perasaan krisis Ini bisa terjadi mungkin dirasakan orang tua atau saudaranya. Masalah ekonomi menjadi titik terberat dan stabilitas harga dan hampir 90% menjawab demikian,\" kata Rico. Perasaan adanya krisis ekonomi dan harga, kata Rico Marbun, lebih mencolok, atau jadi top of main public. Diharapkan hal ini menjadi perhatian publik dan pemerintah. Sebab, publik telah merasakan performa ekonomi dan situasi memburuk. Kondisi ini, menurutnya, akan berimplimasi dan membawa perubahan konstelasi politik khususnya legitimasi politik. \"Sri Lanka contoh nyata, dalam waktu singkat pemerintahnya tumbang. Begitu juga yang menimpa negara maju, seperti Inggris dan Itali, perdana menteri mengajukan resign,\" ujarnya. Rico memperkirakan, kalau saja kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat terus merosot, Indonesia akan mengalami dampak yang tidak jauh berbeda. Pengaruh kekuatan partai lama juga akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya, partai baru yang menawarkan ide yang cemerlang berpeluang mendapat dukungan rakyat banyak. Menurut dia, tugas lembaga survei hanya memotret perasaan masyarakat untuk disampaikan. Perasaan negatif seperti kekhawatiran, waspada, takut, marah dan lainnya lebih dominan dirasakan masyarakat saat ini. \"Saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah, karena ternyata perasaan ini juga terinfeksi dari dampak pandemik, bukan hanya infeksi Covid-19,\" pungkas Rico Marbunn. (sws)
Wina Armada Jadi Saksi Ahli dalam Sidang Jin Buang Anak
Jakarta, FNN - Sidang kasus Jin Buang Anak Edy Mulyadi, hari ini menghadirkan tokoh pers nasional, Wina Armada sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wina Armada yang pernah menjabat Sekjen PWI Jaya periode 1998-2003 dan Sekjen Dewan Kehormatan PWI periode 2013-2018 dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi ahli, setelah pada sidang sebelumnya menghadirkan Saksi Ahli Linguistik Forenksik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Andika Dutha Bachari. Saksi ahli memberi kesaksian seputar UU Pokok Pers,Kode Etik Jurnalistik dan aktivitas kewartawanan. Pada sidang-sidang sebelumnya digelar tiap Selasa-Kamis, saksi yang dihadirkan, diantaranya saksi pelapor baik yang tinggal di Jakarta maupun di Kalimantan Timur. Mereka memberi kesaksian di bawah sumpah. Terdakwa Edy Mulyadi dalam persidangan sebelumnya menyayangkan jawaban saksi yang umumnya jauh dari apa yang disampaikan dalam channel Youtube-nya tentang jin buang anak. \"Sekali lagi tidak saya maksudkan untuk menyinggung perasaan orang Kalimantan,\" katanya. Sebelumnya kesaksian ahli linguistik Andhika, misalnya tidak melihat video secara utuh, hanya 5 menit. Saksi hanya melihat pernyataan dan penjelasan dari penyidik sepotong-sepotong. Saksi lainnya, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Penajam Paser Utara mengaku melaporkan Edy Mulyasi dua kali, pertama ke Polda Kalimantan Timur dan kedua ke Polres Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Musa merasa tersinggung karena terdakwa menyebutkan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat jin buang anak yang berkonotasi negatif. Sementara itu, salah seorang pengacara Edy Mulyadi, Ahmad Yani mengatakan umumnya saksi tidak mengetahui bahwa dana untuk pembangunan IKN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan itu berarti uang negara yang bersumber dari pajak yang dibayar rakyat. Pengacara lainnya, Juju Purwanto mengatakan saksi yang dihdirkan JPU tidak berkualitas. \"Saksi yang hadir sama saja dengan saki-saksi sebelumnya. Kalau saya bilang saksi abal-abal,\" ujar Juju (IP)
Asmara dan Elmaut di Peca Kulit 1771-1772
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Peca bukan pecah, tapi penyamakan, peca kulit: penyamakan kulit. Lokasi: Mangga Dua sebelum Rawa Bebek dari arah barat. Mangga Dua jalan membukit yang lebar (dua). Bukit kecil: Mangga Rai.. Peca kulit milik seorang letnan kompeni kebangsaan Jerman Erberveld, istrinya orang Thai dan dapat putra Pieter. Selain peca kulit, Erberveld juga punya tanah cukup luas di Sunter. Ketika Erberveld meninggal, warisan semua jatuh ke Pieter. Pieter pun sudah kawin dengan perawan Betawi dan dikaruniai putri Aletta. Pieter pekerjakan buruh 12 orang dengan mandor Ateng Kartadria (makam masih ada di Mangga Dua). Pada tahun 1771 peca kulit dan tana Sunter warisan Erberveld dirampas Gubernur Jenderal dengan alasan Pieter mau berontak di négri Betawi. Dasar tuduhan merujuk dukun idola istri Gubernur Jenderal. Tempat tinggal Pieter di Peca Kulit tiap malam diincar. Namanya juga Pieter sudah menganggur, kerja saban malam cuma ngobrol dengan Ateng dkk. Ini rapat gelap, toch? Persis malam tahun baru tahun 1772 Pieter dan Ateng ditangkap. Pieter disiksa di pijnbank, bangku siksa. Pieter mengaku berencana makar. Landraad, pengadilan, putuskan Pieter dihukum mati. Ateng kena hukum kerja grakal (keras) 8 tahun. Pieter akan jalani hukum mati pada April 1772. Elit Batavia yaitu seniman dan pebisnis protes. Seorang penyair menulis protes dalam puisi yang bagus. Beberapa hari lagi Pieter digantung, keluarga boleh bezoek. Nyonya Pieter tak pergi, ia terlalu lemah, cuma Aletta yang datang ke bui. Aletta: Papa kasih terang cerita, waarom Papa mau berontak? Pieter: Tidak mijn dochter Aletta Aletta: Maar papa ada mengaku toch Pieter: Alette, papa disiksa (Air mata membasahi lantai bui) Aletta: O mijn papa, ik heb van jouw, I love U. Jalanilah kematian itu dengan tabah. Pada hari penggantungan Aletta dan mamanya berhadir. Banyak juga pebisnis dan seniman yang berhadir. Seorang pebisnis bujang asal Jerman terus tatap Aletta dengan pandangan sendu. Lama-lama Aletta berasa juga. Namanya juga tumbak asmara sudah melesat. Pieter sudah dieksekusi. Banyak yang kasih salam duka pada Aletta dan mama, termasuk pebisnis bujang tadi. Lewat sebulan négri Batavia gempar lagi. Aletta akan bersanding dengan pebisnis bujang di pelaminan. Pesta besar2an digelar 3 hari 3 malam. Semua orang terpandang di négri Batavia diundang, kecuali GubJen VOC dan bininya yang doyan dukun. (RSaidi)
Ketua DPD RI LaNyalla Dilaporkan ke Badan Kehormatan Karena Diduga Melanggar Kode Etik
Jakarta, FNN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah resmi dilaporkan kepada Badan Kehormatan DPD RI pada Jumat, 22 Juli 2022. Laporan tersebut dibuat oleh Oktorius Halawa dan Eliadi Hulu dengan dugaan bahwa Ketua DPD RI tersebut telah melanggar kode etik berupa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Peradilan dan tindakan pemanfaatan akun resmi media sosial DPD RI untuk kepentingan pribadi. “Benar bahwa pada hari Jumat, 22 Juli 2022, Kami telah melaporkan dan membuat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI terhadap Saudara AA Lanyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua sekaligus anggota DPD RI,” kata Oktoriusman Halawa dalam rilis tertulisnya, Rabu siang (27/7/2022). “Berdasarkan data dan fakta yang telah kami kumpulkan, maka patut diduga Ketua DPD RI telah melakukan pelanggaran Kode Etik, Tata Tertib, dan Ketentuan dalam UU MD3,” ujar Oktoriusman Halawa. Menurut Oktoriusman Halawa, Laporan atau Pengaduan tersebut telah disampaikan dan dilakukan verifikasi oleh Kantor Kesekretariatan Badan Kehormatan DPD RI dan Pengaduan dinyatakan lengkap dan diterima langsung oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Set. Badan Kehormatan DPD RI sesuai dengan tanda terima Pengaduan tertanggal 22 Juli 2022. Para Pelapor menuturkan bahwa kedudukan hukum dari Para Pengadu dalam membuat Pengaduan ini adalah Para Pengadu merupakan warga negara Indonesia yang juga adalah warga daerah yang hak konstitusional kedaerahannya dijamin oleh Pasal 18, 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Dengan adanya DPD RI, maka Para Pengadu sebagai warga daerah memiliki hak untuk mengikuti, mengawal, dan memberikan masukan terhadap DPD RI baik secara kelembagaan maupun kepada anggota DPD RI secara individu sepanjang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPD RI. “Ketua DPD RI dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan serta mengatasnamakan Lembaga DPD RI untuk melakukan tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan melalui media sosial resmi DPD RI,” tegas Oktoriusman Halawa. “Bahwa sebagai contoh, pada tanggal 15 Juni 2022, akun resmi media sosial DPD RI yaitu Instagram telah membagikan konten yang berjudul “Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat\". “Konten ini menunjukkan bahwa DPD RI berupaya mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa dan akan memutus perkara pengujian undang-undang serta berupaya untuk merenggut independensi dan kemerdekaan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara a quo,” tutur Eliadi Hulu yang juga Pengadu. “Lebih lanjut, dalam postingan tersebut terdapat foto bersama antara Ketua DPD RI dengan beberapa orang lainnya dengan memegang Spanduk yang bertuliskan “Tolak Gugatan DPD, MK Lecehkan Lembaga Tinggi Negara & Rakyat”,” tambah Eliadi. Selain itu, Para Pengadu menilai Ketua DPD RI telah melakukan tindakan pemanfaatan akun resmi media sosial DPD RI untuk kepentingan Pribadi. “Bahwa beberapa postingan dalam akun resmi Instagram DPD Republik Indonesia mengandung dan lebih menonjolkan kepentingan pribadi Ketua DPD RI serta bersifat ketua sentris,” ungkap Eliadi. Salah satu contohnya, postingan pada 27 Mei 2022 yang berjudul “Paham Suasana Kebatinan Rakyat, LaNyalla Ungkap Cita-Cita Jadi Presiden untuk Jaga Kedaulatan” dan postingan 28 Mei 2022 berjudul “Bertemu Try Sutrisno, Lanyalla Dapat Wasiat untuk Selamatkan Bangsa dan Negara”. “Konten ini jelas mengandung tujuan kampanye terselubung dan (untuk) kepentingan pribadi dari Saudara LaNyalla, bukan kepentingan Lembaga DPD maupun Daerah atau Rakyat. Apalagi, tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara yaitu akun media sosial resmi Lembaga Negara,” tegas Eliadi. Melalui Pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, Para Pengadu menguraikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPD RI tersebut telah melanggar ketentuan dalam UU MD3, Kode Etik, dan Tata Tertib yang berlaku. “Yang bersangkutan telah Kami adukan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 258 huruf “b”, “d”, dan “f” UU MD3, Pasal 5 huruf “l”, “m”, “q”, dan “t” Kode Etik DPD Nomor 2 tahun 2018, serta melanggar tata tertib dan sumpah/janji jabatan anggota DPD RI,” tegas Eliadi Hulu. (mth)
Ibu Rumah Tangga hingga Kaum Muda Merasakan Krisis Ekonomi
Jakarta, FNN - Masalah ekonomi saat ini menjadi masalah terberat di Indonesia dibanding dengan masalah lainnya seperti pendidikan, atau keamanaan dan lainnya. Perasaan adanya krisis ekonomi dan harga, lebih mencolok, atau jadi top of maine public. Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta saat Gelora Talks bertema : Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia? secara daring, di Jakarta, Rabu (27/7) menuturkan, bahwa angka inflasi yang terungkap dalam data BPS sebesar 4,5 %. Tetapi sesungguhnya, kemungkinan secara spesifik harga sektor pangan sudah melambung 9%. “Memang riwayat terjadi krisis 98 lampau, semua ekonom mengatakan mantranya fundamental kuat, tetapi tiba-tiba jeblok dan terjadi krisis. Tanda ini, di negara yang kuat saja seperti Amerika Serikat, sudah ada pemandangan antre makanan,” tuturnya. Mayoritas masyarakat merasakan adanya krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga pangan. “Mulai dari ibu rumah tangga hingga kaum muda merasakannya,” kata Rico Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median. Apabila kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat terus merosot, Indonesia akan mengalami dampak yang tidak jauh berbeda dengan Sri Lanka. “Seharusnya ini menjadi perhatian publik dan pemerintah,” ungkapnya. Pengaruh kekuatan partai lama juga akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya, partai baru yang menawarkan ide yang cemerlang berpeluang mendapat dukungan rakyat banyak. Ketua YLKI, Tulus Abadi menilai terjadinya gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan. Fluktuasi harga pangan, menurut Tulus sudah terjadi sejak akhir 2021, dengan mulai terlihat lonjakan harga minyak goreng. ”Begitupun, disusul lonjakan harga BBM, yang sulit dihindari,” tuturnya. Merespon hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Airef Prasetyo mengutarakan, BPN berperan melakukan koordinasi tiga kementerian seperti Pertanian, Perdagangan serta BUMN sekaligus. “Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan,” pungkasnya. (Lia)
Inflasi Diperkirakan Mencapai 4,5 Persen pada 2022
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memproyeksi laju inflasi pada 2022 mencapai 3,5 persen sampai 4,5 persen secara tahunan atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 sebesar tiga persen.Ia mengatakan inflasi melampaui asumsi APBN 2022 karena kenaikan harga komoditas global terutama energi dan pangan.\"Laju inflasi 2022 diperkirakan 3,5 persen sampai 4,5 persen, ini memang lebih tinggi dari proyeksi awal APBN 2022. Kenaikan (harga komoditas global) ini tentu berpotensi meningkatkan harga komoditas dalam negeri,\" katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.Pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan harga terkini dan menstabilkan harga pangan agar tidak langsung berdampak kepada masyarakat atau konsumen.Di tengah ketidakpastian global, instrumen APBN juga tetap digunakan sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.\"APBN berperan sebagai shock absorber, kita ingin menjaga daya beli masyarakat dan sekaligus memastikan momentum pemulihan ekonomi terus terjaga. Dalam konteks ini untuk menjaga daya beli tercermin dari angka inflasi yang relatif terjaga dibandingkan banyak negara lain,\" tegasnya.Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada Juni 2022 mencapai 0,61 persen atau secara tahun kalender sebesar 3,19 persen.Adapun secara tahunan inflasi pada Juni 2022 mencapai 4,35 persen atau lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yang 3,55 persen. Inflasi ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Juni 2017. (Sof/ANTARA)
Berharap Industri Pameran Didukung, Asperapi Jatim Temui Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), atau Indonesia Exhibition n Event Companies Association (IEECA) Jawa Timur, berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap industri pameran di daerah. Keinginan itu diungkapkan Ketua Asperapi Jatim, Yusuf Karim Ungsi, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Surabaya, Rabu (27/7/2022). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Penasehat Asperapi Jatim Dadan Kushendarman yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Debindo Mitratama, Direktur Debindo Mitratama Budiono, Branch Manager PT Samudra Surabaya Naskah dan Direktur Key Production Kukuh Seni Susanto. Yusuf mengungkapkan, selama ini industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) telah menjadi penggerak perekonomian Jatim. Namun, banyak event nasional yang justru hanya menjadikan Surabaya sebagai satelit. Padahal, Jawa Timur sebenarnya memiliki event yang cukup potensial untuk diangkat dalam skala nasional ataupun internasional, seperti Majapahit Travel Fair, Inapro, ataupun lainnya. “Yang selama ini terjadi adalah event nasional ataupun internasional selalu dari Jakarta, Jatim hanya dibuat satelit. Oleh karena itu, Asperapi berharap Jatim punya event lokal yang bisa ditarik ke nasional ataupun internasional, dari daerah ke nasional,” ujarnya. “Ini selaras dengan semangat Pak Ketua DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Olah karena itu, kami berharap support dari DPD RI. Misal mendorong kementerian, BUMN dan asosiasi untuk memberi dukungan, sehingga Jatim ini tidak hanya sekedar menjadi pasar, tetapi juga bisa meng-created,” kata Yusuf. Di sisi lain, Asperapi juga berharap dukungan pemerintah dan stakeholder bisa diwujudkan dengan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menggelar pameran. “Saat ini pameran sudah mulai banyak, tetapi tempat pameran yang representatif di Surabaya sangat terbatas, sehingga harga sewa menjadi sangat mahal. Kami berharap ada pengecualian untuk UMKM, karena UMKM tidak bisa disamakan dengan industri. Mereka butuh dukungan dari banyak pihak agar bisa tumbuh besar,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Penasehat Asperapi, Dadan Kushendarman, mengatakan dukungan dari banyak pihak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku pameran di daerah, utamanya dari kementerian dan BUMN. “Harapan kami, jika kementerian akan menggelar pameran di Jatim misalnya, maka pelaku industri pameran daerah ini diberi kesempatan untuk mengikuti tender,” tambah Dadan. Agar pameran yang akan digelar di Jatim menjadi tertib dan tidak tumpang tindih, maka Asperapi berharap pelaku industri pameran dari luar daerah yang masuk Jatim harus seizin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sebagai induk organisasi Asperapi. “Biar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga industri pameran di Jatim menjadi semakin sehat. Kami juga berharap, pelaku pameran dari luar yang masuk Jatim mengajak pelaku industri daerah dalam gelaran yang bakal mereka adakan. Hal ini untuk menciptakan iklim pameran yang sehat dan tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan saran Pak Ketua DPD RI agar kita tetap kompak,” katanya. Mendengar keluhan tersebut, LaNyalla sangat setuju dan mengatakan sudah seharusnya industri MICE dibangkitkan lagi. Yang terpenting menurutnya adalah, bagaimana perusahaan lokal mendapatkan manfaat dari setiap pameran atau event yang diselenggarakan di Jawa Timur. Jika ada event yang diselenggarkan oleh pusat, sudah seharusnya melibatkan perusahaan lokal di Jawa Timur ini. “Mengapa begitu, semangat kita adalah membangkitkan perekonomian, terutama di daerah. Jawa Timur ini punya potensi yang begitu besar. Sebaiknya, event-event berskala nasional dan internasional kembali dihelat di Jawa Timur. Namun, tetap harus memerhatikan industri MICE dan EO lokal, agar mereka juga diberdayakan,” ujar Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut. Hal ini perlu ditekankan, karena sejauh ini industri MICE itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun nasional. “Pada sisi yang lain, lokasi digelarnya tempat pameran, apapun itu, jangan pula mematok dengan harga yang tinggi. Harus simbiosis-mutualisme, agar semuanya bisa bergerak beriringan” pungkasnya. (Sof/LC)
Rusia Akan Keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional Setelah 2024
Jakarta, FNN - Rusia memutuskan untuk meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS) setelah 2024 dan akan mulai membangun stasiun luar angkasanya sendiri di masa depan.Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Antariksa Federal Rusia Roscosmos Yury Borisov pada Selasa (26/7).\"Kami akan fokus pada pembangunan stasiun orbit Rusia. Kami juga tidak akan melupakan penelitian luar angkasa,\" kata Borisov kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah rapat kerja.Mengenai proyek kerja sama internasional saat ini di ISS, Roscosmos akan tetap memenuhi kewajibannya kepada para mitra, kata Borisov, yang ditunjuk sebagai kepala Roscosmos pada awal Juli.Masa depan program luar angkasa berawak Rusia terutama harus berpijak pada rencana yang dipikirkan dengan matang, ujar Borisov kepada Putin tanpa mengungkapkan rincian rencananya. (Sof/ANTARA)
POPULER
