ALL CATEGORY

Menag: Arafah Jauh Lebih Nyaman Dibanding Haji Sebelumnya

Mekkah, FNN - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pelayanan di Arafah jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih nyaman karena tersedia kasur dan bantal dengan jarak yang lebih lebar antarjamaah.\"Saya pernah jadi jamaah reguler tahun 2004, gak karuan. Ini jauh lebih nyaman,\" kata Menag di Arafah, Selasa.Menag meninjau Arafah jelang proses puncak haji 1443 H. Menag memastikan kesiapan layanan yang akan diberikan kepada jamaah haji Indonesia selama di Arafah.Menag yang akrab disapa Gus Men juga sebelumnya meninjau toilet di maktab di Arafah dan mencoba keran air untuk memastikan air mengalir.Setelah itu, Menag meninjau tenda jamaah yang sudah dilengkapi dengan karpet dan kasur serta bantal. Bahkan Menag juga mencoba kasur busa yang berukuran 50x175 cm.\"Enak sekarang, saya sudah coba tadi kasurnya. Saya juga mencoba di karpet tidak enak sakit punggung karena tanahnya tidak rata,\" kata Menag.Namun kenyamanannya jangan dibandingkan dengan hotel karena harus sebanding, jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji sebelumnya tentu saat ini lebih nyaman.Pada haji sebelumnya di Arafah saat wukuf jamaah hanya tersedia tenda yang beralaskan karpet. Tahun ini sudah ditambah dengan kasur busa dan bantal.\"Tapi menilai nyaman tidak nyaman harus apple to apple, kalau dengan hotel ya jauh,\" kata Gus Men.Di tengah cuaca yang sangat panas, Menag berharap AC yang dipasang di tiap tenda bisa lebih dingin. Sebab, suhu yang lebih dingin di tenda akan memberi kenyamanan jamaah dalam beribadah.Menag melihat itu juga sudah disiapkan lebih banyak, termasuk sejumlah toilet portabel. Ini menurutnya penting agar jamaah tidak lama mengantre, baik saat akan mandi, bersuci, maupun buang hajat. \"Air juga sudah mengalir,\" sebutnya.\"Saya berharap, toilet portabel juga bisa ditambah untuk jamaah perempuan. Sebab, jumlah jamaahnya lebih banyak dan butuh waktu lebih lama di toilet,\" sambungnya.Menag menambahkan harus dilihat apakah layanan yang disiapkan sesuai dengan kenaikan biaya Masyair. \"Nanti kita hitung ulang negosiasi lagi dengan muasasah. Overall lebih baik dari pelayanan haji sebelumnya meski ada catatan yang akan kita bicarakan dengan muasasah,\" kata Menag. (mth/Antara)

Ketua KPK: Auditor Berperan Penting Berantas dan Cegah Korupsi

Badung, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan bahwa auditor punya peran penting membantu aparat penegak hukum memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi pada Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.“Bagaimana kita bisa memberdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus, tentu tidak ada penyelewengan uang negara, karena itu kita memanfaatkan peran audit dalam pemberantasan termasuk pencegahan,” kata Firli Bahuri kepada Antara di Badung, Bali, Selasa.Peningkatan peran auditor dalam pemberantasan korupsi merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada forum ACWG. Di ACWG Putaran Ke-1. Isu itu mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20 untuk masuk tahap pembahasan prinsip tingkat tinggi (high level principle/HLP) sehingga hasilnya nanti menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi anggota G20.“Dokumen tingkat tinggi yang nantinya disepakati itu akan menjadi acuan kerja untuk dunia, global, bagaimana memberantas korupsi,” kata Ketua KPK RI saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di ACWG Putaran Ke-2.Firli, yang mengikuti pertemuan HLP pertama terkait peran audit, Selasa, mengaku optimistis para delegasi bakal menyepakati prinsip-prinsip yang nantinya terangkum dalam dokumen kebijakan.Untuk Dunia“Tadi saya mengikuti diskusi, ada delegasi dari sembilan negara yang hadir secara fisik, 10 negara (hadir) virtual, dan satu entitas, yaitu Uni Eropa juga ikut berdiskusi. Alhamdulilah, kelihatannya focal point (isu prioritas) yang diusulkan Indonesia bisa disepakati dan dirumuskan,” kata Firli Bahuri.Ia lanjut menyampaikan hasil rangkaian pertemuan ACWG, yaitu ACWG Putaran Ke-3 bakal diisi oleh acara deklarasi yang rencananya berlangsung di Australia pada September 2022.Pertemuan terakhir ACWG berlangsung di Australia karena negara itu pada tahun ini turut menjabat sebagai Ketua Pertemuan (Co-Chair) bersama Indonesia.“Mudah-mudahan apa yang kami (Indonesia) berikan memberi manfaat untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi untuk dunia,” kata dia.Dalam ACWG Putaran Ke-2, delegasi G20 bakal membahas draf/rancangan dokumen kebijakan untuk isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan tentang isi draf itu berlangsung tiga hari pada 5–7 Juli 2022. (mth/Antara)

Raja Seluruh Indonesia dan Dunia Kumpul di Bali Agustus 2022

Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara (Matra) yang hendak menggelar pertemuan raja-raja nusantara dan dunia pada Agustus 2022 mendatang.Di Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra Mangku Alam II menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan festival adat dan budaya nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatukajanangan dari Kerajaan Gowa.Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran.\"Kerajaan mancanegara yang akan hadir antara lain dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Gana, Kongo, Suriah dan Lebanon,\" kata Mangku Alam II di hadapan Wakil Gubernur Bali Cok Ace.Ketua DPP Matra tersebut menjelaskan bahwa Matra telah dibentuk sejak 2016 silam, dengan tujuan melestarikan dan menguatkan adat dan budaya yang tumbuh di nusantara.Atas niat tersebut, pihaknya ingin menggelar kegiatan berkelanjutan dengan akhirnya terpilih rencana pelaksanaan festival adat dan budaya pertama kalinya di Pulau Dewata tepatnya Puri Klungkung.\"Selain berkaitan dengan misi organisasi, kegiatan ini merupakan wujud sumbangsih Matra dalam mendukung pemulihan Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19,\" katanya di Denpasar.Dari tujuan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace merasa senang dan mengapresiasi niat baik Matra dengan memilih Bali sebagai lokasi berkumpulnya raja-raja nusantara dan mancanegara.Selain sebagai lokasi pelantikan pengurus baru dan rangkaian festival adat dan budaya nusantara, Cok Ace menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan adat dan budaya.\"Kegiatan ini memberi sumbangsih bagi upaya pemulihan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi kegiatan Matra juga akan dihadiri oleh para raja dari sejumlah negara,\" kata Wakil Gubernur Cok Ace. (mth/Antara)

FKN: Merebut Kembali Kedaulatan

Dari dalam, partai politik di DPR semakin bernafsu untuk memonopoli politik secara radikal menjadikan publik pemilih hanya para jongos politik, bahkan presiden pun menjadi pesuruh atau petugas partai. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SELASA pagi tadi, di tengah suasana peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Front Kedaulatan Negara (FKN) dideklarasikan oleh mantan pengawas KPK Dr. Ir. Abdullah Hehamahua di kantor Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), Jakarta. Dikatakan bahwa sudah 77 tahun Republik Indonesia ini diproklamasikan kemerdekannya, tapi kondisi negeri ini makin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Kedaulatan negara dirampas oleh kaum sekuler kiri dan nasionalis radikal yang telah diam-diam menjadikan partai politik sebagai instrumen kudeta konstitusi setelah berhasil mengganti UUD 1945 menjadi konstitusi palsu UUD 2002. Kudeta konstitusi itu dilakukan melalui serangkaian maladministrasi publik, yaitu dengan rekayasa perundang-undangan, tafsir dan penegakannya untuk kepentingan segelintir elit partai politik yang berselingkuh dengan para taipan pendukung logistiknya, bukan untuk kepentingan publik. Publik pemilih dibeli hak politiknya melalui Pemilihan Umum dengan harga recehan untuk mengantarkan para petinggi parpol menduduki berbagai jabatan publik. Bukannya menjalankan amanah konstitusi, para pejabat publik itu justru membuka jalan lebar bagi penjongosan ekonomi dan politik bangsa ini. Secara lambat tapi pasti kedaulatan negeri ini berpindah tangan ke oligarki yang dengan mudah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa koreksi berarti oleh DPR dan media massa. Sementara banyak kampus asyik masyuk sibuk meraih ranking klas dunia, suara kritis segera dibungkam atau pengkritik itu dikriminalisasi atau dibunuh karakternya. Rezim yang berkuasa saat ini praktis makin menyediakan negeri ini menjadi satelit negeri asing, baik Barat ataupun Tiongkok. Melalui hutang ribawi yang menggunung mencapai Rp 15 kT, negeri ini nyaris tergadai ke pemberi hutang. Kedaulatan Republik ini perlahan hilang saat pembangunan semakin menggantungkan pada hutang asing. Kemandirian dalam ekonomi dan kepribadian dalam budaya makin tidak dipedulikan dalam pengelolaan pembangunan. Padahal, pembangunan seharusnya dirumuskan sebagai upaya perluasan kemerdekan, dan pendidikan sebagai upaya belajar merdeka, bukan sekedar peningkatan kesejahteraan material semu dalam kubangan hutang ribawi masyarakat buruh. Bung Karno benar saat mengumumkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD ‘45 dengan semangat Piagam Jakarta demi mengatasi kebuntuan politik di Konstituante, sekaligus sebagai semacam reproklamasi kemerdekaan yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD ‘45. Namun, dengan dukungan PKI dan PK China, Bung Karno terbukti melakukan blunder politik besar saat mencoba meramu Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) justru dengan menangkapi tokoh-tokoh muslim seperti Natsir dan Hamka serta membubarkan Masyumi. Bung Karno mungkin mengira untuk sementara berhasil membebaskan RI dari pengaruh kapitalis AS, tapi jatuh kemudian pada pengaruh komunis RRT. Sejarah lalu mencatat kejatuhan Bung Karno dan munculnya Soeharto. FKN perlu mencermati tantangan kedaulatan yang dihadapi oleh RI sejak proklamasi kemerdekaannya, Orde Lama, Orde Baru dan zaman reformasi ini. Tantangan itu berasal dari dalam dan dari luar. Dari dalam, partai politik di DPR semakin bernafsu untuk memonopoli politik secara radikal menjadikan publik pemilih hanya para jongos politik, bahkan presiden pun menjadi pesuruh atau petugas partai. DPR bisa lumpuh karena disuap dan pimpinan partainya disandra kasus korupsi   DPD pun dibuat lumpuh by design sehingga nyaris tak berdaya juga. Karena biaya politik yang makin mahal, para elit politik semakin mesra dengan para taipan yang menyediakan logistik bagi para elit politik tersebut, sementara wong cilik dan tukang bakso harus menghadapi harga minyak goreng, BBM, cabe dan kebutuhan sehari-hari yang membumbung tinggi.  Dari luar, baik China maupun Barat tidak akan begitu saja mudah melepas Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Persatuan Indonesia akan terus dirongrong oleh sentimen kesukuan yang kini marak, dan ketimpangan sosial ekonomi dan kesenjangan spasial yang memburuk. Prinsip permusyawaratan perwakilan akan terus diolok-olok oleh demokrasi one-man one-vote yang memuja elektabilitas. Pembelahan bangsa menjadi masyarakat kampret dan cebong akan terus dipelihara, sementara narasi Islamophobia akan terus disemburkan di tengah propaganda LGBT atas nama hak asasi manusia. Jika puasa dapat menjadi resep bagi godaan nafsu syahwat perut dan kelamin yang digelorakan oleh hutang ribawi, maka godaan pemujaan kelompok, suku dan hak azasi harus dihadapi dengan menyembelih keakuan melalui pengorbanan diri. Kewajiban azasi lebih primer daripada hak asasi. Kewajiban sebagai ekspresi tanggungjawab adalah konsekuensi pertama dan utama manusia yang merdeka, dan bangsa yang berdaulat. Stasiun Gambir, 5 Juli 2022. (*)

Saat Guru Madrasah Melawan Diksriminasi

Oleh Djony Edward – Wartawan Senior FNN Sebuah peraturan diskriminatif baru-baru ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Lewat Surat Edaran Nomor B-1139.1/DJ.I/Dt.I.I/06/2022 tentang Libur Akhir Semester pada Madrasah, Kemenag mewajibkan guru ASN masuk kerja saat libur semester. Keruan saja sang guru madrasah protes. Lewat sebuah petisi berisi protes guru madrasah kepada Ditjen Pendis Kemenag pun dilayangkan. Salah satu yang dipersoalkan adalah poin mengenai guru madrasah sebagai ASN selama libur semester tetap masuk kerja seperti biasa. Disebutkan dalam edaran tersebut meminta agar guru madrasah yang berstatus ASN wajib masuk kerja seperti biasa saat libur semester. \"Apakah Perdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi? Setau kami Perdirjen Pendis tersebut sampai saat ini kami masih pedomani dan sampai saat ini juga Perdirjen tersebut belum dicabut,\" tulis petisi tersebut. Dalam petisi itu, tertulis juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 315. Pasal itu menuliskan, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Artinya, cuti tersebut merupakan tambahan hak bagi guru, bukan menggugurkan libur semester atau akademik. \"Jadi kami mohon untuk meninjau kembali SE yang telah dikuluarkan,\" bunyi petisi tersebut. Tak berhenti di situ, para guru juga melakukan protes melalui komentar di unggahan Instagram Ditjen Pendis Kemenag.  \"Tolong sampaikan pada pemangku kebijakan, perdana terjadi guru disuruh tetep ABSEN ketika libur semester, alias ttp masuk disaat anak2 sekolah libur... Tolong perhatikan mental kami, kami jg butuh healing, kami berhadapan dgn anak didik, kalo stress gmn mau kasih energi positif ke anak, sdngkan guru nya stress krn sudah jauh dr keluarga, baru ketemu sehari disuruh kembali di satker... Sedangkan cuti tahunan 12 hari, kami kerja dari SENIN - SABTU... Itu tidak sebanding dgn ASN 5 HARI KERJA, PERBULAN 4 HARI LIBUR X 12 BULAN... PLUS CUTI TAHUNAN... Dzolim bgt min.. semoga para pemangku kebijakan tetap sehat dan bahagia dunia akhirat, karna ternyata doa orang-orang yg didzolimi itu sepertinya tidak mempan pada orang-orang pemilik kekuasaan ???? #hanyamenyampaikansuarahati,\" ujar salah satu komentar.  \"Mohon klarifikasi surat edaran mengenai guru tidak libur semester min? Mohon pengertiannya min kami yg jauh dari keluarga... tahun lalu tidak seperti ini min... knp skrg bgtu?,\" ungkap komentar lainnya.  \"Kembalikan hak libur semester guru madrasah.... Kalau liburan mau disamakan dengan kantor... Samakan juga hari kerjanya... Samakan juga tukinnya...,\" tulis warganet lain.  \"Dalam 1 bulan kami sebagai guru 24 hari kerja, minggu libur. Bahkan kami pulang sore untuk mempersiapkan kegiatan lain seperti ekstrakulikuler, dsb. Kemudian selain guru yaitu 20 hari karena 5 hari kerja. Ketika satu semester 6×24= 144. Kemudian yang 5 hari kerja 6×20= 120. Selisih 24 hari. Lantas bagaimana yang 24 hari ??,\" ujar salah satu komentar..  Letak diskriminasinya adalah, guru PNS lulusan sarjana S1 atau S2 dapat sisa Tukin madrasah, ada yang dapat Rp100.000 ada juga yang tidak dapat. Tapi PNS office boy (OB) seperti tukang sapu, malah dapat Tukin Rp3.000.000 sesuai golongan. Dikatakan alasannya sertifikasi, padahal sertifikasi diberikan juga kepada guru swasta. Landasan hukum sertifikasi berbeda dengan Tukin, sertifikasi mengacu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, tidak sama dan tidak sejajar antara Tukin dan sertifikasi.  Kalau sama, apa OB swasta dapat Tukin? Ternyata TIDAK DAPAT. Lalu sertifikasi juga ditempuh harus lewat ujian, lewat Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kalau Tukin tidak ada ujiannya. Tidak ada PKG-nya Berbeda dengan guru PNS dan PNS OB DKI Jakarta, mereka 100% dapat sertifikasi, juga Tunjangan Kinerja (TKD) 100%. Bedanya Tukin OB bisa dapat 100%, hanya saja tanpa sertifikasi karena bukan guru, tidak masuk dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag itu tampaknya untuk menyiksa guru PNS, agar guru PNS kerja terus tanpa libur. Ngajar terus, kerja terus. Coba perhatikan Surat Edaran itu isinya antara lain menghapuskan liburan semester 1 dan semester 2. Otomatis sudah tidak ada lagi guru libur selama murid libur, selama  kegiatan sekolah libur. Libur baru ada jika Guru PNS minta cuti tahunan 12 hari di saat-saat sekolah aktif, disaat-saat murid belajar di kelas. Jika minta cutipun WAJIB mengajukan permohonan pada kepala madrasah. Nah, apa mungkin kepala sekolah mengizinkan guru cuti libur di saat murid ada di kelas? Apalagi kepala sekolah biasanya sangat khawatir akan terjadi apa-apa dikelas kalau tidak ada gurunya. Karena gurunya sedang minta cuti tahunan. Jelas kalau ada apa-apa pada murid,  kepala madrasah yang akan disalahkan. Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepajang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Lantas dimana kemanusian sang guru kalau dipaksa untuk terus mengajar, dipaksa terus bekerja? Memang sudah seharusnya Pemerintah menghentikan diskriminasi yang membuat guru seperti pekerja rodi, seperi romusha. Kalau Pemerintah tak mampu menghentikan diskriminasi ini, tentu guru lah yang harus melawan, walaupun baru sebatas perlawanan petisi.(*)  

Presiden Ngagul Lagi

Sepertinya sejarah akan mencatat, bahwa akan ada seorang presiden yang pernah menjadi bahan olok-olokan, dipermalukan dan tidak bisa dipercaya lagi selama kepemimpinannya. Apapun yang keluar dari pikiran, ucapan dan tindakannya, sudah terlanjur tak digubris rakyat. Jika hal itu terjadi, maka Indonesia akan memecahkan rekor untuk pertamakalinya  presiden terburuk yang pernah ada sejak negara ini diproklamasikan kemerdekaannya. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Tidak hanya kebijakannya yang compang-camping dan urakan. Presiden kali ini juga dikelilingi para pembantunya yang konyol juga ndablek. Wajah  pemerintahan secara keseluruhan diselimuti penampilan dengan kinerja buruk, penuh resiko tinggi dan membahayakan bukan saja eksistensi akan tetapi juga keberadaan NKRI. Aparatur negara hanya mampu memperlihatkan sumber daya yang tidak kapabel, kompeten, akuntabel dan berintegritas. Negara yang dipimpin seorang presiden dengan gerombolan birokrasi yang rakus dan tak tahu malu. Hanya mampu menghasilkan prestasi berupa maraknya korupsi, perampasan  tanah rakyat,  perampokan  sumber daya alam, sekaratnya demokrasi yang diikuti merosotnya kehidupan ekonomi dan politik serta jual beli hukum  secara telanjang. Praktek-praktek kekuasaan  itu yang memiskinkan dan menyebabkan penderitaan rakyat,  semakin mendorong NKRI cenderung menjadi negara gagal. Tak cukup dengan nihilnya segudang janji kampanye pada saat menjadi capres. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah terlanjur dijuluki Pinokio dan \"King of Lip Service\" oleh publik. Alih-alih memperbaiki diri dan menebusnya dengan terobosan kerja  yang membanggakan. Presiden justru semakin berulah lebih buruk lagi. Kali ini tak tangung-tanggung memanipulasi komunikasi politik terkait statemen kunjungan luar negerinya. Perkataannya yang tak bisa dipisahkan sebagai bagian dari diplomasi internasional, rentan dan terindikasi menjadi kebohongan publik. Mirisnya, pernyataan pemimpin negara tak berkelas dan begitu rendahnya bukan hanya sekedar telah menjadi kebohongan internasional semata. Lebih dari itu telah memicu situasi yang tak kondusif, semakin mendorong ketegangan politik dan berpotensi menguatkan konflik internasional.  Dalam hal ini kunjungan presiden ke negara Ukraina yang beririsan konflik bahkan perang dengan Rusia, malah semakin menimbulkan suasana panas karena pernyataan presiden yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setelah komunikasi dengan presiden Ukraina, seolah-olah ada pesan yang akan dititipkan untuk disampaikan ke presiden Rusia terkait harmonisasi kedua negara. Ternyata tak ada agenda itu dan pertemuan presiden tanpa beban ini dengan presiden Rusia hanya sebatas pembshasan pupuk dan terkait ekpornya yang terganggu. Setidaknya sudah menimbulkan kontroversi dan polemik seperti apa yang sebenarnya menjadi agenda pertemuan, isi pembahasan dan apa yang semua itu kemudian dipublish. Faktanya yang berkeliaran informasnya dalam media internasional dan media lokal termasuk media sosial. Terbukti presiden melakukan manipulasi dan kamuflase seperti biasa dan berulang-ulang, hanya sekedar untuk pencitraan diri dan membagun presisi pemerintahannya yang semu dan menipu. Rakyat Indonesia untuk kesekian kalinya harus mengelus dada dan menarik napas dalam-dalam. Presiden yang negaranya sendiri amburadul, kini  mau sok coba-coba ngurusi negara lain. Publik khawatir prediden terus menjadi bahan tertawaan konyol. Atau memang presiden sudah cocok untuk menjadi pelawak, sama dengan  profesi sebelumya dari presiden Ukraina yang belum lama ditemuinya. Tapi bagaimanapun  itu, terserahlah. Apapun profesinya, apapun tingkahnya, dan apapun celotehnya presiden yang sejatinya sangat meragukan dalam banyak hal. Tetaplah presiden itu, ya presiden yang suka bohong, presiden yang tak pernah menepati janji dan presiden yang tak sesuai antara ucapan dan tindakannya. Seperti kali ini, presiden ngagul lagi. Apapun gayanya, yang penting bisa bohong alias ngagul. Munjul-Cibubur, 5 Juli 2022.

OC Kaligis Laporkan Oknum Polsek Kembangan ke Propam Polda Metro Jaya

Jakarta, FNN - Pengacara senior OC Kaligis melaporkan oknum polisi dari Polsek Kembangan Jakarta Barat ke Propam Polda Metro, Selasa, 05 Juli 2022 dengan No. LP/B/1886/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan dilakukan berkenaan dengan kasus yang menimpa kliennya bernama Donny (46). Donny, seorang ayah dengan empat (4) anak telah dilaporkan oleh istrinya bernama Mendy (45) ke Polsek Kembangan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada awal April 2022. Laporan tersebut dituangkan dalam LP/B/212/IV/2022/SEKTOR KEMBANGAN/ atas kasus KDRT yang dilakukan suaminya ke Polsek Kembangan pada 4 April 2022 silam. Namun, laporan itu tidak segera ditindaklanjuti. Entah mengapa tiba-tiba pada Senin 04 Juli 2022, pelapor didampingi pangacaranya Sunan Kalijaga dan empat orang anggota polisi sektor Kembangan mendatangi rumah Donny di kawasan Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat untuk melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara).   Oknum polisi tersebut melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa adanya berita acara, hal mana menurut OC Kaligis merupakan pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang yang masuk kategori kejahatan jabatan sebagaimana diatur pada Bab 28 KUHP. Tim Pengacara dari kantor OC Kaligis & Associates yang saat itu berada di lokasi menolak rumah kliennya dijadikan oleh TKP, sebab status kliennya masih terlapor. Namun akhirnya polisi berhasil masuk ke rumah kliennya. Dari hasil olah TKP, polisi menyita 1 buah hair dryer sebagai barang bukti. “Kami keberatan dilakukan olah TKP, karena status klien kami belum tersangka. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga tidak melakukan izin RT dan RW sebelum memasuki rumah orang,” kata OC Kaligis dalam konferensi pers yang dilakukan di kantornya, Selasa, 05 Juli 2022. Kaligis mempertanyakan pihak kepolisian sektor Kembangan, mengapa status masih terlapor tapi sudah dilakukan oleh TKP. Ia menduga, polisi masuk angin. Tak hanya itu,  kasus yang sudah diketahui oleh Kapolres Jakarta Barat dan Kapolda Metro Jaya ini, mengapa Polsek Kembangan turun menanganinya. “Ini harus diselidiki. Ada oknum polisi yang sudah masuk angin. Propam harus tangan untuk memperbaiki citra polisi, sesuai harapan Bapak Kapolri,” papar Kaligis. Kaligis menduga laporan yang dilakukan oleh Mendy, tujuannya untuk melakukan pemerasan terhadap Donny, suaminya. Maka seolah telah terjadi rekayasa pemukulan dengan harapan ada ‘uang damai’, padahal sesungguhnya yang terjadi justru istrinya yang memukul suaminya, sehingga muka penuh darah dan pelipis pecah, sesuai bukti yang dimiliki kliennya. Nyatanya benar, kata Kaligus, sebelum kasus ini mencuat, Mendy meminta ke suaminya uang sebesar Rp30 milyar dengan harapan untuk mempertahankan rumah tangga. Suaminya menyanggupinya. Sekarang, istrinya bikin ulah kembali. Kaligis mengatakan kliennya Donny dalam klarifikasi telah diperiksa beberapa saksi termasuk Agus supir Mendy dan anak-anaknya bahwa tidak pernah terjadi KDRT apalagi pemukulan oleh Donny. Kaligis lalu menunjukkan foto tentang kondisi tubuh kliennya sebagai bukti kuat bahwa yang melakukan KDRT justru istrinya. “Ini foto tentang kondisi tubuh Donny penuh darah sebagai bukti bahwa KDRT ini justru istrinya yang memukul menggunakan benda keras,” kata Kaligis. Kaligis juga menegaskan bahwa Mendy pernah meninggalkan rumah dan anak-anak sebagai orang tua asuh, sejak 4 April 2022. Mendy, kata Kaligis melarikan diri dari kediaman dengan mengabaikan dan meninggalkan anak di bawah umur. Dari beberapa keterangan yang didapat kliennya, kadang berada di hotel, apartemen, dan bahkan liburan ke luar negeri. Saat meninggalkan rumah, Wendy membawa semua perhiasan yang berharga termasuk tas dan perhiasan yang harganya mencapai milyaran rupiah. Belakangan diketahui, Donny memiliki bukti video perselingkuhan yang diduga istrinya dengan teman anaknya. “Iya, ini ada videonya,” kata Kaligis. Menurut Kaligis, pihaknya melaporkan oknum polisi ke Propam Polda Metro Jaya dengan tiga tujuan. Pertama, agar polisi bekerja dengan profesional, tidak melanggar hukum, kedua agar masyarakat tahu bahwa kliennya tidak pernah melakukan KDRT. Yang melakukan justru istri dari kliennya. Yang ketiga, agar Mendy sadar bahwa rekayasa yang ia lakukan terbaca dengan jelas yang tujuannya mengarah pada pemerasan. (sws, ant) 

Rusia Marah

Kemarahan Kremlin ke Italia, yang mungkin bisa kita katakan diduga kuat  adanya Diplomasi yang kurang tenang oleh Jokowi. Kalau benar itu yang terjadi, maka wajar terjadinya kemarahan Rusia kepada Italia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordator Kajian Politik Merah Putih TIBA-tiba Rusia marah ke Italia soal Jokowi Sebut Putin Tak ke G20 Bali, CNBC Indonesia NEWS Rabu, 29/06/2022 11:00 WIB. Pernyataan Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang menyebut Ketua G20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah “mengesampingkan” kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT November di Bali mendapat tanggapan Kremlin. Penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov mengatakan bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. “Presiden Widodo mengesampingkannya,” kata Draghi kepada wartawan di akhir KTT G7 Jerman, di mana Jokowi diundang sebagai tamu, Selasa. “Dia (Putin) tidak akan datang (langsung) ... Apa yang mungkin terjadi adalah partisipasi jarak jauh, kita lihat saja nanti,” tambah Draghi. Menteri Luar Negeri Italia Mario Draghi mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan menghadiri pertemuan puncak (KTT) G20 di Bali, November mendatang. Draghi  memaparkan hal itu dikatakan sendiri oleh Presiden Jokowi dalam KTT G7 di Jerman. Draghi mengatakan, Putin tak akan datang langsung ke pertemuan G20 Bali. Mungkin saja, ia hadir, tapi melalui partisipasi jarak jauh. Komentar Draghi langsung mendapatkan tanggapan dari Kremlin. Penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov mengatakan, bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. “Kami telah menerima undangan dan kami telah menanggapinya dengan positif,” tegas Ushakov, menurut kantor berita Rusia Interfax, dikutip AFP, Rabu (29/6/2022). “Ya, kami telah mengonfirmasi (undangan), partisipasi kami (di KTT G20 Bali) sudah pasti,” ucap Ushakov kepada wartawan di Moskow, Senin (27/6/2022). Rusia, lanjut Ushakov, tetap tertarik berpartisipasi dalam KTT di mana Putin telah diundang untuk hadir secara langsung. Dari jejak digital diketahui, “Jokowi: Presiden Putin Nyatakan Siap Hadir KTT G20 di Bali” (29 Apr 2022, 17:41 WIB) seperti dilansir Liputan6.com. Perhelatan G20 akan dilangsungkan di Bali pada November 2022. Presiden Jokowi mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bakal hadir langsung dalam pertemuan tersebut. “Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,” kata Jokowi dalam keterangan persnya kepada awak media, Jumat (29/4/2022). Komentar Draghi atas info langsung dari Jokowi terlacak. Sesuai petunjuk waktu kejadiannya adalah sebelum Jokowi sampai di Moskow dan ketemu langsung dengan Putin. Pada kesempatan lain, Jokowi mengatakan, kabar kehadiran Putin untuk hadir, diperoleh Jokowi usai keduanya melakukan sambungan telepon. Selain memberi konfirmasi kehadiran. “Bertukar pandangan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin @KremlinRussia_E membahas tentang situasi di Ukraina serta kerja sama G20,” kata Jokowi dikutip dalam akun twitternya, Jumat (29/4/2022). Menariknya, yang menjadi fokus perhatian kita adalah info yang diterima Draghi dan membuat kemarahan Rusia. Sedangkan Draghi menerima info langsung tentang ketidak-hadiran Putin justru langsung dari Jokowi. Kemungkinan yang terjadi pada diplomasi itu, Draghi salah dengar ucapan Jakowi (opsi ini sepertinya sangat kecil terjadi) atau Jokowi terburu-buru hanya untuk menyenangkan Italia, sengaja memberi info yang salah. Opsi ketiga hanya tebakan Jokowi mungkin Putin tidak akan hadir secara fisik. Opsi ketiga mungkin memang ada petunjuk dari Kremlin bahwa meski begitu, Ushakov belum bisa memastikan apakah Putin akan menghadiri KTT G20 itu langsung atau melalui daring. “Saat ini, mereka (Indonesia) telah mengundang partisipasi secara personal, tapi masih banyak waktu. Saya harap di tengah situasi pandemi seperti ini akan tetap bisa menghadiri forum penting seperti ini secara tatap muka. Saya menghindari berspekulasi,” ucap Ushakov lagi. Kalau ucapan Jokowi bahwa Putin akan hadir langsung (kalau ditafsirkan secara fisik), artinya Jokowi tergesa-gesa dan kurang hati-hati berdiplomasi menyampaikan pesan yang belum pasti kepada Draghi. Atau Jokowi ada maksud lain yang kita belum mengetahui. Kemarahan Kremlin ke Italia, yang mungkin bisa kita katakan diduga kuat  adanya Diplomasi yang kurang tenang oleh Jokowi. Kalau benar itu yang terjadi, maka wajar terjadinya kemarahan Rusia kepada Italia. AS mengancam tak akan hadir dalam rangkaian G20 tahun ini jika delegasi Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin, masih ikut serta dalam KTT yang akan berlangsung pada November mendatang. Meski begitu, Indonesia masih berupaya mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia, ke KTT di Bali nanti. (*)

Biden pada Peringatan 4 Juli: Kebebasan Terancam

Washington, FNN - Presiden Joe Biden, ketika memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli, mengatakan kebebasan di Amerika sedang diserang.Pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau rakyat untuk mengemban \"patriotisme berprinsip\" saat negara menghadapi tantangan ekonomi dan perpecahan nasional.\"Dari tingkat terdalam krisis terburuk kita, kita selalu bangkit ke tingkat yang lebih tinggi,\" kata Biden ketika menyampaikan pidato di Gedung Putih, Senin (4/7).\"Kita sudah diuji sebelumnya, juga saat ini, tapi kita tak pernah gagal karena kita tidak pernah meninggalkan keyakinan terdalam dan janji yang mendefinisikan bangsa ini,\" ujarnya.Tanpa menyebutkan secara khusus, Biden tampaknya menyinggung topik soal langkah Mahkamah Agung baru-baru ini untuk membatalkan putusan Roe v Wade, yang sebelumnya melindungi hak-hak perempuan untuk melakukan aborsi.Pada saat yang sama, presiden AS menyadari ada berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat Amerika.\"Ekonomi kita sedang tumbuh, tapi bukan tanpa kepedihan. Kebebasan sedang ... diserang, baik di sini maupun di luar negeri,\" katanya.Biden mengimbau rakyat AS agar bersatu kendati ada perpecahan di negara itu.\"Pada hari ini di tengah badai dan perselisihan, semoga kita menjaga komitmen pada patriotisme berprinsip,\" katanya.\"Saya percaya bahwa kita lebih bersatu dibandingkan terpecah. Terlebih lagi, saya yakin ini adalah pilihan yang kita buat, dan saya yakin kita punya kekuatan untuk memilih kesatuan serta kesatuan tujuan,\" ujar Biden. (Ida/ANTARA/Reuters)

Wabah COVID Makau Mencapai Lebih dari 900 Kasus

Hong Kong, FNN - Makau melaporkan 89 kasus baru infeksi virus corona pada Selasa, sehingga total kasus COVID-19 di kota itu menjadi lebih dari 900 sejak pertengahan Juni.Pihak berwenang Makau, yang merupakan kota pusat perjudian terbesar di dunia, sedang berupaya untuk menahan wabah terbesar sejak pandemi dimulai.Lebih dari 13.000 orang menjalani karantina di wilayah administrasi khusus China itu, yang telah ditutup secara efektif untuk membatasi penyebaran virus corona.Selain itu, lebih dari 600.000 penduduk Makau menjalani tiga tes COVID-19 di seluruh kota tersebut pada pekan ini, dan orang-orang juga diharuskan melakukan tes antigen cepat diantaranya.Sementara kota bekas jajahan Portugis itu belum memberlakukan penguncian skala penuh yang terlihat di kota-kota lainnya di daratan China -- seperti Shanghai, sebagian besar fasilitas di Makau ditutup dan restoran hanya dapat menyediakan makanan untuk dibawa pulang.Hanya kasino Makau yang diizinkan tetap buka untuk memastikan keamanan ketersediaan lapangan kerja.Pemerintah Makau bergantung pada industri kasino untuk lebih dari 80 persen dari pendapatan pajaknya, dan sebagian besar penduduk Makau dipekerjakan secara langsung atau tidak langsung oleh resor-resor kasino.Sementara kasino secara fisik tetap buka, hampir tidak ada penjudi di dalam dan sangat sedikit staf yang bekerja, dan banyak karyawan diminta untuk tinggal di rumah, sesuai permintaan pemerintah.Sejumlah langkah ketat dilakukan setelah sebagian besar area di Makau bebas COVID sejak wabah pada Oktober 2021. Makau masih memiliki perbatasan terbuka dengan China daratan, dan ekonominya sangat bergantung pada arus masuk pengunjung China.Makau menganut kebijakan \"nol-COVID\" China yang bertujuan untuk memberantas semua wabah virus corona dengan biaya berapa pun. Hal itu bertentangan dengan tren global yang mencoba hidup berdampingan dengan virus.Kasus COVID di Makau masih jauh di bawah kasus infeksi harian di tempat lain, termasuk kota tetangganya Hong Kong, di mana jumlah kasus infeksi corona melonjak menjadi lebih dari 2.000 per hari pada Juli.Namun, Makau hanya memiliki satu rumah sakit umum, yang waktu layanannya pun sudah diperpanjang setiap hari.Para pejabat Makau telah mendirikan rumah sakit darurat di sebelah jalur Cotai bergaya Las Vegas di kota itu untuk membantu mengatasi peningkatan kasus COVID-19.Cotai, atau Cotai Strip, adalah pusat resor kasino 24 jam yang glamor yang dibangun di atas tanah reklamasi di Makau. (Ida/ANTARA/Reuters)