ALL CATEGORY
Tegaskan Kemitraan Strategis, Presiden Jokowi Menemui Presiden Xi Jinping
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping yang menegaskan kemitraan strategis antara kedua negara.Presiden Xi dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.\"Yang Mulia adalah Kepala Negara pertama yang diterima pihak Tiongkok setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing. Hal ini cukup membuktikan betapa mesranya antara hubungan kedua pihak,\" kata Presiden Xi di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa.Presiden Jokowi disambut oleh Presiden Xi dan keduanya langsung melakukan foto bersama. Setelah itu, kedua pemimpin negara bersama-sama menuju ruang pertemuan.Presiden Jokowi dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat kepada dirinya dan delegasi Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia.\"RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, dan sekaligus untuk kawasan dan dunia,\" kata Presiden Jokowi.Selain kerja sama ekonomi, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membahas berbagai isu, antara lain, isu kawasan dan dunia.\"Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi, saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN,\" kata Retno.Isu G20 dan ASEAN juga dibahas dalam pertemuan tersebut. \"Indonesia menyampaikan penghargaan atas dukungan RRT terhadap keketuaan Indonesia di G20. Mengenai ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN relevan, tidak saja bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk kawasan dan dunia,\" tambah Retno.Presiden Xi, lanjut Retno, memberikan apresiasi atas upaya Presiden Jokowi dalam mengupayakan perdamaian dan memperbaiki situasi kemanusiaan, antara lain, melalui kujungan ke Kyiv dan Moskow.\"Kunjungan tersebut dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar,\" tambah Retno.Retno menambahkan bahwa kedua pemimpin juga membahas mengenai pentingnya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative (GDI).\"Jika kerja sama konkret dapat diwujudkan, diharapkan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) negara berkembang dapat lebih baik,\" ucap Menlu.Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa RRT berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi hijau, antara lain, melalui pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.\"Presiden Xi juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian Indonesia,\" kata Retno.Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri RRT Li Keqiang dan Presiden Xi di Beijing pada hari ini, kedua negara telah menyepakati beberapa kesepakatan, yaitu:1. Pembaruan MoU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative,2. MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika,3. MoU mengenai Pembangunan Hijau,4. Pengaturan Kerja sama Kelautan,5. Protokol mengenai ekspor nanas Indonesia,6. Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan, dan7. Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI Beijing Djauhari Oratmangun. (Ida/ANTARA)
Kejagung Menetapkan Empat Tersangka PT Waskita
Jakarta (FNN) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast periode 2016-2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan keempat tersangka tersebut adalah Agus Wantoro selaku pensiunan PT Waskita Beton Precast Tbk (mantan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk. periode 2016 sampai dengan 2020), Agus Prihatmono selaku General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk. periode 2016 sampai dengan Agustus 2020, Kemudian, Benny Prastowo selaku Manager Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast Tbk, dan Anugrianto selaku pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi, bersama dua saksi lainnya. Hingga pukul 17.25 WIB, keempatnya keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Bundar dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Tersangka AW dan BP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sedangkan tersangka AP dan A ditahan ditahan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Sebelumnya, Tim Penyidik Jampidsus memperkirakan kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi PT Waskita mencapai Rp1,2 triliun, dan secara resmi menaikkan status penanganan menjadi penyidikan, Selasa (31/5) lalu. Puluhan saksi telah diperiksa dalam penyidikan ini. Adapun sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana oleh Waskita Beton terjadi pada proyek pembangunan Tol Kriyan Legundi Bunder dan Manyar (KLM), pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Semutama, pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical (PT MMM), serta pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR. Selain itu terdapat permasalahan atas transaksi jual beli tanah Plant Bojonegara, Serang, Banten. Tim jaksa penyidik juga telah melakukan penggeladahan di tiga lokasi, yaitu Kantor Pusat PT Waskita Beton Precast Tbk pada Rabu (18/5), serta Plant Karawang di Karawang dan Plant Bojonegara di Serang pada Kamis (19/5). \"Dari hasil penggeledahan tersebut, tim jaksa penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen,\" kata Sumedana pula. (anw/Antara).
Utang Pemerintah untuk Belanja Produktif: Bodoh atau Pembodohan Publik? (2)
Oleh Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Alasan kedua, bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 60 persen masih aman, juga mencerminkan ketidakmengertian, atau pembodohan publik? Apa arti aman? Yang jelas, utang pemerintah saat ini sudah menjadi masalah *bagi rakyat*, meskipun rasionya di bawah 60 persen dari PDB. Beban bunga utang pemerintah terus naik pesat. Rasio beban bunga terhadap PDB naik dari hanya 11,6 persen pada 2014 menjadi 17,8 persen pada 2019, yang tentu saja disebabkan oleh kenaikan utang pemerintah yang melonjak pesat. Akibatnya, pemerintah menaikkan pajak (PPN) untuk menutupi kenaikan beban bunga utang. Artinya, masyarakat akhirnya yang menanggung beban utang pemerintah tersebut. Apa arti aman? Apakah tidak akan terjadi krisis seperti Sri Lanka? Permasalahan krisis Sri Lanka (dan Argentina atau Turki) pada dasarnya tidak terkait langsung dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Krisis Sri Lanka merupakan krisis utang luar negeri (termasuk utang swasta dan BUMN), yang relatif terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan negara dalam mendapatkan devisa dari ekspor, atau dikenal dengan debt service. Semakin besar rasio debt service, semakin besar potensi krisis utang luar negeri, yaitu krisis cadangan devisa atau krisis valuta. Rasio debt servic Indonesia pada 2019 cukup tinggi (buruk). Artinya, risiko menjadi krisis cukup besar. Hal ini terbukti, kurs rupiah jatuh lebih dari 20 persen hanya dalam satu bulan saja, jatuh dari Rp13.765 pada 21 Februari 2020 menjadi Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020. Kurs rupiah hanya “terselamatkan” setelah masyarakat internasional sepakat memberi pinjaman senilai 4,3 miliar dolar AS pada awal April 2020, melalui penerbitan global bonds. Artinya, Bank Indonesia ketika itu nampaknya sudah tidak ada kemampuan untuk intervensi kurs rupiah. Cadangan devisa milik Bank Indonesia dan pemerintah nampaknya sudah terkuras dan tidak cukup untuk intervensi. Kenaikan harga komoditas sejak April 2020 memang memberi keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Rasio _debt service_ membaik. Tetapi, waspada, ketika harga komoditas turun maka potensi terjadi krisis utang luar negeri akan kembali membesar. Alasan ketiga, bahwa utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif, maka tidak masalah, juga merupakan alasan yang mengada-ada, terkesan bodoh, atau membodohi publik. Tidak ada satu negara di dunia yang (berani) mengatakan utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif, atau belanja modal. Karena utang pemerintah tidak dapat dipilah-pilah digunakan untuk belanja yang mana. Apalagi kalau utang pemerintah tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara. Bagaimana memilahnya? Lagi pula, apa artinya utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif? Bagaimana mengukurnya? Apakah pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi? Atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB menjadi lebih tinggi? Ternyata, pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun untuk periode 2014-2019 lebih rendah dari periode 2004-2014, yaitu 5 persen versus 5,7 persen. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga lebih rendah, hanya 10,2 persen rata-rata per tahun untuk periode 2015-2019, turun dari 12 persen pada periode 2005-2014. Jadi apanya yang belanja produktif? Karena itu, klaim bahwa utang pemerintah untuk belanja produktif sama sekali tidak masuk akal, hanya untuk pembenaran tanpa dasar, dan membuat publik menjadi lebih bodoh. Karena, berdasarkan landasan ekonomi, utang pemerintah timbul akibat pemerintah menjalankan defisit anggaran yang harus ditutup oleh utang. Sedangkan defisit anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui belanja sosial maupun belanja modal. Semoga tulisan ini dapat meluruskan alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang menjadi pangkal pembodohan publik. (*)
Utang Pemerintah untuk Belanja Produktif: Bodoh atau Pembodohan Publik? (1)
Oleh Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Hanya di Indonesia, utang pemerintah menjadi polemik dan debat publik. Debat yang tidak produktif sama sekali. Debat yang membuat masyarakat bingung, dan menjadi lebih bodoh. Utang pemerintah tahun 2021 sudah tembus Rp6.900 triliun. Melonjak dahsyat dibandingkan 2014 yang hanya sekitar Rp2.600 triliun. Bertambah sekitar Rp 4.300 triliun, atau rata-rata Rp614 triliun per tahun. Padahal, selama 10 tahun sejak 2004 hingga 2014, utang pemerintah hanya bertambah Rp1.300 triliun, atau rata-rata hanya Rp130 triliun per tahun. Karena itu, dapat dimengerti kalau masyarakat prihatin atas lonjakan utang pemerintah era Jokowi ini. Masyarakat khawatir utang pemerintah pada akhirnya akan membebani masyarakat, membebani anak dan cucu kita, melalui pajak. Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, di samping juga memperluas barang kena pajak, termasuk produk pangan. Pemerintah bijak seharusnya mengerti kekhawatiran masyarakat. Pemerintah seharusnya menjelaskan secara bertanggung jawab. Karena masyarakat merupakan struktur tertinggi di dalam sebuah negara: kedaulatan rakyat, sebagai pembayar pajak, sebagai penanggung jawab akhir atas beban utang negara. Pemerintah memang mencoba memberi penjelasan dengan berbagai alasan. Tetapi, alasannya malah memperkeruh situasi, tidak masuk akal, sehingga terkesan bodoh, atau membodohi publik? Alasan pertama, aset pemerintah lebih besar dari utangnya, maka tidak masalah, alias aman. Alasan Kedua, rasio utang pemerintah di bawah 60 persen dari PDB, di bawah batas undang-undang, maka tidak masalah, alias aman. Dan alasan ketiga, utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif, maka tidak masalah. Ketiga alasan tersebut tidak ada dasar rujukan sama sekali. Apalagi rujukan teori ekonomi. Malah terkesan tidak mengerti ekonomi, terkesan bodoh atau membodohi publik? Alasan bahwa utang pemerintah tidak masalah karena aset pemerintah lebih besar dari utang, menunjukkan tidak paham ekonomi, terkesan membodohi publik. Pertama, pemerintah tidak seperti perusahaan yang bisa _default_ atau gagal bayar. Pemerintah tidak bisa _default_ atas utang dalam rupiah kepada penduduk dalam negeri. Karena pemerintah selalu bisa membayar utangnya dengan menarik utang baru, atau dengan mencetak uang, atau dengan menaikkan pajak. Pemerintah hanya bisa _default_ atas utang luar negeri, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kedua, tidak semua aset pemerintah bisa dijual (divestasi) kepada pihak ketiga, misalnya bendungan, jalan nasional, taman nasional, dan sejenisnya. Karena alasan peraturan dan undang-undang, atau tidak mempunyai nilai komersial. Ketiga, aset pemerintah, lebih tepatnya aset negara, pada dasarnya “tidak terbatas”. Semua lahan, hutan atau pulau yang tersebar di seluruh Indonesia pada prinsipnya aset negara, dan pemerintah bisa “menjual”-nya apabila diperlukan, meskipun aset tersebut tidak tercatat di dalam neraca keuangan negara. (*)
Selamat Datang Tentara Amerika
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Panglima TNI Jenderal Andika menerima kunjungan Panglima tertinggi militer AS atau US Chairman of The Joint Chief of Staff Jenderal Mark A Milley. Kunjungan spesial ini disambut hangat dengan pertemuan kedua Panglima tersebut. Tentu tujuannya adalah membangun ikatan yang lebih erat antara kedua negara, khususnya kerjasama militer. Dalam waktu dekat di bulan Agustus 2022 ini akan dilaksanakan Latihan Bersama antara TNI AD dengan US Army dan 14 Negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Kanada, Negara ASEAN, Inggris, Australia dan lainnya. Latma ini dicanangkan lebih besar dibanding Latma tahun 2021 lalu. Latma ke 16 tentu dalam upaya meningkatkan kualitas tempur TNI khususnya AD. Berbeda dengan tahun lalu yang melakukan Latihan Bersama dengan mengambil lokasi di Baturaja Sumsel, Amborawang Kaltim dan Makasilung Sulut, kini di samping di lokasi tersebut juga akan lebih memfokuskan pada Latma di Pulau Natuna. Pilihan ini berkaitan dengan konflik Laut China Selatan. Warning bagi China yang berambisi untuk menguasai LCS. Menarik dan istimewa Latihan Bersama 2022 dengan sandi \"Super Garuda Shield\" ini. Sekurang-kurangnya ada tiga hal, yaitu : Pertama, ini Latma dengan US Army terbesar dalam sejarah karena di samping dengan AS juga diikuti oleh 14 Negara lainnya. Materi Latma meliputi latihan tembak langsung, operasi khusus dan komponen penerbangan. Kedua, \'show of force\' dari kekuatan negara-negara di kawasan dalam menghadapi ancaman China atas klaim Laut China Selatan. Mereka melibatkan komponen darat, laut dan udara dengan pendaratan amphibi di kepulauan Natuna. Ketiga, berpengaruh terhadap geo-politik dan geo-strategi Indonesia yang menunjukkan penguatan hubungan dengan Amerika ketimbang China. Untuk Latma tahun 2021 China membuat surat protes kepada Pemerintah Indonesia. Latma dengan AS membuat China panas dingin. Masyarakat dan bangsa Indonesia gelisah atas kebijakan Pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan RRC. Hutang, investasi dan tenaga kerja China telah meresahkan. Karenanya Latma dengan US Army dan 14 Negara saat ini menjadi penting dan membangun harapan bagi bangsa Indonesia agar Pemerintahan Jokowi dapat meninjau ulang hubungan erat dengan China. Kita tidak boleh menertawakan tetapi harus prihatin bahwa Pak Jokowi esok akan ditampar lagi oleh Xi Jinping. Nah rupanya sebelum dimarahi China, Jokowi berangkat ke China. Di samping seperti biasa bicara minta hutang IKN dan lain-lain mungkin juga \"mohon ampun\" atas Latma dengan Amerika dan sekutunya. Atau mungkin Jokowi ke China membahas persiapan lari kalau ada apa-apa dengan negara Indonesia. Seperti Sri Lanka. Rakyat semakin kesal dengan masalah ketidakbecusan Pemerintahan Jokowi. Rakyat mulai intens mendesak mundur atau dimundurkan. Berbanding terbalik dengan keinginan atau dukungan untuk menjabat tiga periode. Selamat datang tentara Amerika dalam latihan bersama tanggal 1 hingga 14 Agustus. Selamat datang pasukan negara-negara sahabat. Kehadiran yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri TNI dalam menjaga keutuhan NKRI. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus adalah Hari Ideologi Pancasila. Hari mengusir penjajah dan menguatkan fondasi kehidupan bernegara. Keyakinan dan pemahaman tidak akan lapuk dimakan usia, yang ada adalah semangat juang untuk terus mengubah keadaan. Merdeka dan menang. Kepala Staf Tentara Amerika dan Komando PBB dahulu Douglas MacArthur pernah berucap : \"A better world should emerge base on faith and understanding\" Dunia yang lebih baik muncul atas dasar iman dan pemahaman. Iman akan bantuan Tuhan dan memahami bahwa untuk perubahan itu perlu kebersamaan global. Indonesia terasa semakin dekat pada perubahan. Jokowi dan teman oligarkinya tentu faham itu. Latihan Bersama Amerika dan 14 Negara tidak bisa dibendung. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 26 Juli 2022
Panggung Politik Kebinatangan Manusia
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Zaman membawa manusia memasuki kehidupan yang disebut modern, namun sesungguhnya sebagian besar hanya menampilkan watak jahiliyah dan lebih barbar dari kaum primitif. Teknologi memang membawa manusia pada aktifitas yang serba lebih mudah, lebih cepat dan lebih terjangkau. Setiap pergerakan dirancang guna menghasilkan capaian yang maksimal dengan cara-cara yang efisien dan efektif. Penggunan teknologi di segala bidang memicu produktifitas yang membuat manusia mampu memenuhi bukan saja \"basic human need\". Lebih dari itu, berdampak juga pada keinginan menikmati kepuasan dan pemenuhan hawa nafsu manusia yang tak akan pernah tercukupi. Di belahan dunia manapun termasuk di negeri ini, kecenderungan dualisme akan terus mengiringi interaksi sosial manusia. Tidak sekedar pola hubungan dengan sesamanya, peradaban manusia cenderung mengalami fluktuasi kemanusiaannya pada tataran kualitas dan kuantitas. Termasuk korelasinya pada dinamika hubungan dengan alam dan keyakinan pada nilai-nilai spiritual termasuk pengakuan dan pengabaian eksistensi Ketuhanan. Pada distorsi yang akut, perangai manusia bisa menempatkan dirinya sebagai mahluk yang paling buas dan mematikan. Ketika jiwanya sudah dirasuki kebencian dan sikap permusuhan, maka sejatinya manusia telah menjadi binatang yang paling berbahaya terhadap mahluk hidup lainnya di muka bumi. Perang, kejahatan HAM, korupsi, manipulasi demokrasi, kerusakan lingkungan dsb. Menjadi realitas tidak sedikit di bumi, hewan yang berwujud manusia. Ambisi yang berlebihan pada harta, wanita dan jabatan, membuat kebanyakan orang telah kehilangan kesadaran kemanusiaannya sendiri. Seketika yang tampil bukan saja sikap ego dan ingin menang sendiri. Kerakusan dan keserakahan membentuk mentalitas predator mewujud kanibal yang membunuh dan memakan daging saudaranya sendiri. Tetesan keringat, cucuran air mata dan tumpahan darah serta kehilangan nyawa pada banyak orang menjadi sah demi mempertahankan kelangsungan hidup dirinya, komunitas atau kelompoknya sendiri. Wujudnya bagai kebodohan seperti hewan ternak, keganasannya seperti binatang buas jenis karnivora. Bertabiat tamak dengan pola hegemoni dan dominasi yang memaksakan dirinya paling unggul dan menguasai orang lain. Wajah kekuasaan baik di dunia maupun di negeri ini, sudah dapat dipastikan sebagai pemburu paling ramah terhadap \"pooling kapital\" dan beringas terhadap keyakinan religius, terutama Islam. Selain sebagai agama tauhid yang berisi ajaran membentuk sikap ketaatan dan trasendental kepada Sang Khalik. Islam juga memelihara kekuatan suci yang dapat mengendalikan sifat kebinatangan manusia. Meskipun hal demikian itu tak mudah mengingat faktanya, Islam karena kebenaran dan kemuliannya telah menjadi musuh dunia. Populasi manusia semakin begitu berjarak dengan kekuatan yang hakiki, semakin tak manusiawi dan bertingkah layaknya binatang. Kebinatangan yang liar di pangung-pangung politik nasional dan internasional. Globalisasi menyatukannya, menjadi sebuah panggung politik kebinatangan manusia. Munjul-Cibubur, 26 Juli 2022.
Mengkalkulasi Amal Pahala
Oleh: Shamsi Ali, TKI (Tenaga Kerja Imam) Indonesia Dalam memahami pahala Allah jangan pernah memakai cara hitungan matematis yang saklek. Ketika manusia menghitung secara maka hitungannya jadi: 5+5:10. Masalahnya jumlah 10 itu tidak selalu harus 5+5. Tapi juga bisa 3+7, 6+4, 8+2 atau bahkan 1+9 dan seterusnya. Karenanya pahala Allah jangan dihitung dengan cara pandang matematika manusia. Karenanya ketika anda merasa amalannya terbaik dari satu sisi, tidak perlu melihat orang lain kurang. Karena boleh jadi anda dan orang lain itu sama-sama dapat 10. Hanya saja hitungannya berbeda. Anda mungkin memakai hitungan 5+5. Sementara orang lain memakai hitungan 7+3. Yang pasti Allah Maha adil. Dan jangan lupa keadilanNya itu terbangun di atas asas cinta dan kasihNya. Pada akhirnya lakukan “muhasabah” tanpa “menghisab” (orang lain). Muhasabah itu introspeksi diri. Sementara “menghisab” itu artinya menghakimi orang lain. Dan tak kalah pentingnya, syurga itu tidak berpintu tunggal. Fokus saja pada diri dan jalan menuju Allah. Biarlah Allah yang mengkalkulasi dengan caraNya. Do self introspection, rather than being judgmental…to others! NYC Subway, 25 Juli 2022. (*)
Anies dan Jokowi Dalam Duel Politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium (JIS) pada Ahad (24/7/2022). Gubernur Anies mengundang Presiden Joko Widodo hingga para Gubernur. Namun, Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam grand launching JIS Ahad malam itu. Hal tersebut dibenarkan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah mengirimkan surat permohonan. Namun, lanjut Heru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya. “Sudah ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujarnya dalam pesan singkat, Ahad (24/7/2022). Sebelumnya, Gubernur Anies mengaku mengundang Presiden Joko Widodo Jokowi hingga para Gubernur. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (24/7/2022). Petikannya. Meskipun pada hari libur, persoalan politik, rivalitas politik di Indonesia makin menghangat menjelang Pilpres 2024. Yang sekarang banyak disoroti orang itu nanti malam (Sabtu, 23 Juli 2022) ada Grand Launching Jakarta International Stadium. Bagaimanapun ini salah satu icon keberhasilan dari pembangunan Anies Baswedan, dan orang bertanya-tanya Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Karena kata Anies beliau diundang. Coba kalau Anda saya minta untuk menebak sementara ini, menurut tebakan Anda, Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Saya justru lagi bingung karena saya juga diundang oleh Pak Anies. Tapi kalau Pak Jokowi tidak hadir, buat apa saya hadir kan? Karena saya ingin melihat keakraban politik di forum itu. Jadi orang berharap Pak Jokowi hadir dong. Karena ini ibukota, ada icon, iconic betul. Banyak peristiwa sudah dilakukan di tempat itu, di stadium itu, dan akan banyak peristiwa lagi itu. Nanti kalau Pak Jokowi nggak hadir, nanti Anies akan bilang, kalau begitu relawan Pak Jokowi juga nggak boleh pakai itu buat acara-acara selanjutnya. Karena bosnya saja nggak hadir kok. Jadi, peristiwa kebudayaan yang memang yang sinyal politiknya tinggi sekali. Itu PDIP berupaya untuk menghalangi peresmian itu, karena dalam kategori apapun Anies harus dihalangi, termasuk dalam upaya dia untuk membenahi ibukota dengan monumen baru itu. Jadi kita akhirnya masuk dalam kepicikan sebetulnya. Orang akhirnya menduga-duga hadir atau tidak hadir. Padahal Pak Jokowi sebetulnya biasa saja, kalau nggak hadir ada alasannya, kalau hadir apa alasannya juga. Kan nggak perlu diduga-duga. Tapi memang orang sekarang melihat bahwa Anies dan Jokowi itu betul-betul ada dalam garis duel politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Di tengah-tengahnya ada Monumen Nasional yang saya sebut monumen akal sehat ketika 212. Jadi kita balik pada prinsip bahwa banyak peristiwa yang sebetulnya peristiwa teknis biasa saja, peristiwa pariwisata, bahkan karena meresmikan satu objek baru, tiba-tiba jadi peristiwa politik. Lalu betul mulailah PDIP, melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, emang apa prestasinya tuh? Ya sudahlah kalau soal itu ya jawab sendiri saja. Kan berita tentang Anies Baswedan berseliweran di dunia tuh. Dapet ini dapet itu. Dapat prestasi ini, dapat kota metropolitan. Tapi di belakang itu memang ada ketidakpastian politik. Jadi PDIP masih ragu apakah PDIP mampu untuk mengatasi mencuatnya nama Anies Baswedan ke mana-mana. Padahal Anies sebetulnya bermasalah, betul karena nggak punya partai. Jadi sudahlah, ini soal yang kita tunggu saja setelah nanti malam itu analisa baru. Oh nggak hadir karena Ibu Mega kasih sinyal sebaiknya jangan hadir. Kira-kira begitu kan. Tapi kan sebenarnya, kalau logika akal sehat, Pak Jokowi itu kan bukan lagi pesaing Anies karena Pak Jokowi sudah jadi presiden 2 periode, sementara Anies untuk jadi presiden pun belum pasti, seperti tadi Anda sebut tiketnya aja nggak jelas karena terhalang 20% juga kan sebenarnya. Justru karena secara ketatanegaraan Pak Jokowi punya lagi kekuatan, tapi di Manado saya baca ada aktivitas untuk menjadikan Jokowi tiga periode dengan macam-macam alasan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga ngincer ya orang Manado saja masih ingin saya jadi persen, bagaimana orang Jawa. Kira-kira begitu kan. Saya sebagai orang Manado merasa itu macam-macamlah orang Manado selalu punya alasan untuk bikin diskusi yang hangat. Kira-kira begitu. Iya dari kampung Anda yang mau dibikin epicentrum dari Jokowi tiga periode. Saya senyum-senyum begitu baca ini. Saya teringat sama Bung Rocky. Saya baca berita itu dikirimnya juga orang Menado untuk ngirimin ke saya. Wartawan di Manado mungkin minta tafsiran, ini bagaimana? Jadi sebetulnya nggak ada soal, walaupun saya baca itu alasan deklarasi tiga periode di Manado atau di manapun, itu karena Indonesia terbelah. Jadi Pak Jokowi perlu untuk merekatkan kembali Indonesia. Kenapa Indonesia terbelah? Karena selama tujuh tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Indonesia terbelah karena 7 tahun Pak Jokowi memimpin. Oh, ini musti diperpanjang 3 periode supaya makin terbelah. Lain kalau presiden sebelumnya yang bikin terbelah, maka presiden sekarang harus merekatkan. Justru sekarang yang kita butuhkan presiden baru untuk merekatkan yang terbelah di periode Jokowi. Kan logikanya begitu. Kalau saya ikuti guru-guru saya di Manado itu pasti begitu jalan pikirannya kan? Harusnya yang terbelah itu dibetulkan oleh orang baru, bukan orang yang membuat terbelah yang akan membetulkan. Agak kacau juga. Jadi sebetulnya, memang nggak ada soal tiga periode, tapi alasannya yang masuk akal-lah. Masa karena terbelah kemudian orang yang sekarang justru jadi persoalan harus membenahi itu. Kasihan Pak Jokowi juga nanti. Pak Jokowi diminta untuk memperbaiki sesuatu yang sebetulnya dia penyebabnya. Kan penyebab itu yang kita sebut sebagai kegagalan dari Pak Jokowi untuk mengakrabkan masyarakat sehingga di ujung periodenya masyarakat masih terbelah. Oleh karena itu, percepat justru pemilihan presiden supaya keterbelahan itu tidak menjadi-jadi. Kan gitu jalan pikirannya. Jadi harusnya ada gerakan yang sama juga di Manado atau di manapun untuk mempercepat perubahan politik supaya keterbelahan ini tidak berkepanjangan. Ini dua hal yang biasa. Yang ingin tiga periode boleh, yang ingin mempercepat juga boleh. Itu saya kira orang Manado mempunyai kemampuan itu. Tidak harus memperpanjang, memperpendek juga bisa. Karena sama-sama argumennya sama, yaitu ingin bangsa ini selamat. Jadi, sekali lagi permainan politik tersebut masih berlanjut, tapi saya selalu menganggap positif. Kalau ada percakapan politik itu artinya bangsa ini masih berupaya untuk mencari jalan keluar. Jangan semuanya sudah pasti. Itu sudah nggak harapan. Artinya sudah hopeless. Ya saya jadi teringat kelihatannya ini kelompok yang ingin memperpanjang jabatan Pak Jokowi adalah kelompok Manado yang tidak doyan cabe pedas, tidak suka makanan pedas. Karena harga cabenya sekarang mahal. Iya, orang Manado juga banyak versinya. Dan saya mengerti, karena Manado itu nggak ada sistem kerajaan, sehingga semua orang bisa bicara suka-suka. Mungkin ...... ada Manado yang enggak ada rajanya, jadi setiap orang enggak harus tunduk pada pikiran yang sudah baku. Semua bisa kasih perspektif, termasuk yang doyan cabe dan ada yang merasa ya walaupun cabe mahal, tapi empat periode masih diperlukan. Walaupun agak susah memahami itu. Di Amerika atau di Eropa terutama, kalau harga tomat nggak turun-turun, presidennya yang diturunkan. Iya saya ingat dulu ada kehebohan di media sosial di masa itu, ada kelompok emak-emak yang katanya yang makan bubur ayam nggak diaduk, yang satu bubur ayam yang diaduk. Nah ini sekarang tiba-tiba kita melayangkan ada orang-orang Manado yang pingin Pak Jokowi tiga periode. Oh, berarti ini kelompok orang Manado yang tidak doyan sambel cabe yang pedas. Kalau orang Manado mulutnya pedas semuanya. Oke, kita balik lagi, tadi Anda berharap, Anda nggak mau menebak tapi ada berharap Pak Jokowi mau hadir karena ini akan jadi sinyal yang bagus, sinyal bahwa nggak benar orang selalu memposisikan bahwa Anies dan Pak Jokowi itu sebagai rivalitas. Dan beberapa kali Pak Jokowi juga sudah berhasil menunjukkan itu. Misalnya dalam formula E. Dulu juga meskipun menteri BUMN-nya tidak mau sponsori, tapi Pak Jokowi tetap hadir saja. Ini kan akan menjadi sinyal baik buat kita semuanya. Ya, saya suka dapet bocoran juga. Kan banyak teman saya juga di relawan Jokowi yang merasa bahwa ya sudahlah Anies punya kesempatan sekarang. Jadi diam-diam banyak relawan Jokowi yang menyeberang ke Anies. Mungkin itu yang dibaca oleh PDIP atau Pak Hasto yang sekarang secara khusus mulai mempersoalkan prestasi Pak Anies. Jadi kira-kira Pak Hasto mau bilang, “Hai relawan-relawan Pak Jokowi, lihat, memang apa prestasi Anies sehingga kalian mau nyebrang?” Kira-kira begitu sinyalnya. Jadi sebetulnya orang juga rasional, melihat Pak Jokowi ya sudah nggak bisalah mengangkat-angkat Ganjar Pranowo. Bahkan ada yang sudah dihalangi oleh PDIP. Kan Ganjar malah menjadi tahanan kota oleh PDIP kan? Tetapi relawan Ganjar bergerilya terus. Bagus juga, dukung saja gerilya itu hak politik. Kan hak politik seseorang itu diamputasi oleh sekedar kecemasan partai. Jadi itu intinya tuh. Kita nggak ada urusan dengan PDIP. Tetapi, dalil berdemokrasi itu walaupun ada aturan internal, biarkan aturan internal bekerja, tapi publik enggak mau Ganjar itu sekadar mengikuti aturan internal PDIP. Dan publik ingin ada tokoh yang menganggap bahwa dia lebih penting dari partainya. Kan faktanya begitu. Ibu Mega itu lebih penting dari PDIP. Tanpa Ibu Mega drop terus kan? Jadi, ketokohan itu akhirnya muncul karena kita sistem presidensial. Kan sialnya begitu. Lain kalau sistem parlementer, Perdana Menterinya akan melarang menteri-menteri anggota partainya itu beroperasi liar. Jadi, itu konsekuensi dari hal yang membatasi kompetisi politik. Kalau kompetisi politiknya 0%, itu semua orang lega untuk bertanding. Kalau sekarang kasak-kusuk, cari akal. Mau deklarasi di Manado, deklarasi di Solo, deklarasi di NTT, sama saja. Semua orang berhak untuk mendeklarasikan perpanjangan maupun perpendekan masa jabatan. (Ida/mth)
Masigit Lama Banten
Oleh Ridwan Said | Budayawan Mencari keterangan by eye witness tentang power system pertama di Banten tidak mudah. Pembenaran satu2nya dari laporan Ferdinand Mendez Pinto 1539-1540 dalam Adventures. Butir-butirnya: 1. Pinto meliput serbuan suku Achem Afrika ke Pasuruan. 2. Nomenclatur pemangku kuasa di Banten Girang Pucuk Umun. Suami Pucuk Umun bukan orang Banten. Ia melibatkan diri dalam perang Pasuruan dan tewas 1540. Agresor dikalahkan Pasuruan. 3 . Pinto dan sisa temannya dua orang bermaksud lanjut ke China via Sunda Kalapa. Keadaan Kalapa menyeramkan. sisa-sisa pasukan Achem bukin onar di Jakarta. Walau akhirnya ditumpas. 4. Pinto lanjut ke Banten. Oleh Pucuk Umun diizinkan bermalam di Banten. Pucuk Umun lanjut berkuasa hingga 1552. Banten dikuasai pasukan Hasanudin. Banten Girang sebagai native power system berakhir. Dengan adanya masigit atap terbuka, Banten Girang sudah Islam. Messigiet di Majakatera Sunda Kalapa juga sama dengan yang di Banten: ada mihrab, minaret, dan plaza. Dari warisan budaya Banten berupa gelar elit sosial: Tubagus, Entol, dan Raden Mas (sumber: Tb Pilar) jelas Banten Girang telah mampu merumuskan skala prioritas pengabdiannya: 1. Tubagus: memangku kuasa dengan lurus 2. Raden Mas: raden/radin pemuka agama. Gelar raden/radin di Lampung dan Sunda biasanya dipakai lingkungan muslim 3. Entol, dari kata Tole: perduli. Di Jawa Barat ada gelar Tole, Tole Iskandar. Perlu kajian lebih jauh tentang native power system Banten Girang. Banten Girang 1 dari 4 power system genre awal di Indonesia. Luwu 1220, Samudra Pasai 1250, Majapait 1295. Meski persis tahun belum dapat dipastikan, tapi dari indikator ekonomi. Banten Girang kaya, itu dapat dilihat dari situs-situs peninggalan Banten Girang. Banten Girang power system XIII M. (RSaidi)
Rocky: Ada Transaksi Gelap Kekuasaan Perginya Jokowi ke Cina
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi bertolak menuju Beijing, Cina, pada Senin, 25 Juli 2022, untuk memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke tiga negara di kawasan Asia Timur. Ketiga negara tersebut yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Jokowi akan bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara tersebut untuk membahas sejumlah isu. Jokowi juga akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol membicarakan berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan hingga isu kawasan dan dunia. Namun pengamat politik Rocky Gerung menduga ada transaksi gelap kekuasaan, di mana pesan oligarki juga menyertainya. Demikian obrolan khusus Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 Juli 2022 di Jakarta. Bung Rocky nggak ikut mengantar Pak Jokowi mau berangkat ke Cina? Ya, keputusan-keputusan strategis akan terjadi minggu ini karena tentu orang pasti menduga ini soal utang, ini soal perpanjangan investasi segala macam. Sementara publik tetap menganggap bahwa China Ini masalahnya makin lama makin banyak di dunia bikin masalah. Karena itu, mulai ditegur oleh Inggris, macam-macam. Tetapi Pak Jokowi sepertinya tidak ada penasihat. Dia semacam dijebakkan di dalam pola bahwa pergi ke Cina atau kita bangkrut. Padahal China kan lagi membangkrutkan banyak negara. Ya, itu paradoksnya. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa apakah sejumlah Sri Mulyani ikut? Ibu Sri Mulyani pasti secara prgamatis juga merasa butuh talangan dana untuk IKN segala macam, ngurusin proyek-proyek program Jokowi yang spektakuler. Tapi sebenarnya tahu bahwa China itu lagi dimusuhi Amerika. Sangat mungkin juga akan dikepung seperti Rusia, boikot memboikot. Tapi kita tetap ingin melihat apa sebetulnya pentingnya China di Indonesia, sementara cakupan masalah kita itu bukan hanya dengan China. Karena ya memang, tapi investasi China di Indonesia akan selalu bermasalah karena diproduksi dari sebuah negara yang melanggar hak asasi manusia. Jadi lebih penting sebetulnya melihat relasi politik karena dunia sekarang lagi urusan dengan relasi politik. China mungkin akan dikucilkan dalam waktu dekat. Kita ingin Pak Jokowi mengerti bahwa China itu melanggar hak-hak muslim di provinsi yang berbatasan dengan Rusia, etnis Uighur. China juga bermasalah dengan India. Jadi semua hal yang sebetulnya didudukkan supaya kita bisa baca peta global lebih baik, tapi langsung berita hari ini Jokowi akan pergi ke China menghadap presiden China Xi Jinping. Dan itu artinya sinyal yang agak aneh bagi Amerika. Padahal Amerika baru kirim pasukannya untuk latihan bersama se-Asia Pasifik dan Indonesia dijadikan tempat mangkal dari militer Amerika. Ya, memang benar bahwa kunjungan ini tidak hanya ke China, ini kunjungannya ke Asia Timur, Jepang, Korea. Tapi orang tetap saja melihat bahwa kunjungan itu faktor China. Kalau Jepang kan sebenarnya sudah cukup lama mempunyai sejarah dengan kita. Tapi kalau kita ngomongin China-Jepang, orang kemudian pasti akan menghubungkan dengan soal kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung bakal molor lagi dan saya membayangkan nanti mungkin Pak Jokowi bisa ditegur gitu. “Tuh, gua bilang juga apa, dulu gua tawarin proposal dari kita lo malah kasih ke China. Padahal kita yang membiayai visibilitas tadinya.” Saya kira sinisme akan datang dari pers Jepang, mungkin Perdana Menteri Jepang basa basi saja. Tetapi pers Jepang akan mengingat bagaimana Pak Jokowi membohongi Jepang. Jepang itu, satu perjanjian investasi yang terhinalah Jepang karena dia lakukan riset lalu dicuri hasil risetnya. Lalu disodorkan pada China. China beli dengan harga yang lebih tinggi sebetulnya, tapi Indonesia merasa bahwa ya karena kepentingan dia politik, mungkin begitu intinya. Dan ada perjanjian lebih panjang lagi bahwa China akan bantu semua proyek infrastruktur Amerika. Tapi akibat hari-hari ini atau reason issue bahwa berbagai negara memusuhi China karena China mencuri teknologi. China mengifiltrasi negara-negara yang dia bantu itu supaya masuk dalam hegemoni politiknya. Dan itu yang selalu bertentangan dengan prinsip America. Silahkan berbisnis, tapi jangan kendalikan negara itu, apalagi dengan cara menganeksasi. Kan itu selalu prinsip. Dan itu juga yang selalu diucapkan oleh Kepala Staf Gabungan tentara Amerika kepada Pak Andika bahwa kami akan membantu Indonesia atas alasan freedom. Itu memang dalil dalam pemerintahan Amerika, siapapun pemerintahnya, yaitu kebebasan itu tidak boleh dihalangi oleh kepentingan ekonomi yang berbasis intervensi militer. Jadi saya kira ini di atas kertas secara diplomatik ketegangan itu akan memuncak di Indo-Pasifik terutama. Dan Indonesia akan diseret ke situ dan Pak Andika betul-betul mengerti keadaan semacam ini. Ya, saya agak terkejut membaca berita, kan sekarang PM Boris Johnson sudah mengundurkan diri dan muncul beberapa kandidat. Salah satu kandidat yang terkuat itu kebetulan dia keturunan India, bekas Menteri Keuangan. Dan kampanyenya, menurut saya, mengejutkan karena dia berencana akan menutup 30 kampus-kampus konfusius. Jadi rupanya China juga mulai memperlebar pengaruhnya di negara-negara Eropa dengan alasan budaya tadi. Tetapi, tetap saja dicurigai bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan spionase, memperluas pengaruh dari China. Dan mereka tentu negara-negara barat sangat sadar, sangat sensitif soal itu. Sementara kita menganggap bahwa itu bukan suatu persoalan. Ya, kacamata intelijen kita memang seringkali ditutup kabut, jadi retak bahkan kacamata intelijen kita karena menganggap China itu betul-betul harus jadi acuan. Ya iya, acuan kemajuan teknologi China itu luar biasa. Tetapi, yang kita lupa bahwa kemajuan teknologi itu dipakai buat apa? Buat mengintai tetangga, buat menjebak tetangga. Dan terhadap Inggris, Inggris juga dari awal-awal pandemi banyak investasi Inggris yang sudah ditarik dari China, dipindahin ke beberapa negara sekitar Asia. Jadi sebetulnya memang, ini lepas dari upaya calon Perdana Menteri Inggris untuk dapat popularitas, tapi memang faktanya begitu. Dan Eropa saya kira sudah mengambil kesimpulan bahwa lebih baik jaringan investasi sendiri untuk membantu kawasan Asia daripada membiarkan China memonopoli investasi di kawasan Asia lewat one belt one road. Jadi, sebetulnya ketegangan perang dunia itu ada di depan mata kita. Dan Indonesia masih berupaya untuk menemui China hanya untuk urusan sepele, yaitu IKN. Ya, ini sebetulnya cara membaca geopolitik yang agak dangkal karena di tempat-tempat tertentu China sudah dianggap sebagai common endemi itu. Bukan karena ambisi China, tapi cara China untuk mempraktikkan ambisinya, yaitu aneksasi, pengaruhi, dan halangi kebebasan. Lain kalau China membuka diri sebagai negara yang menuju sistem demokrasi, kan nggak begitu yang terjadi kan? Ekonominya memang mengalami kapitalisasi. Tetapi politiknya tetap sangat otoriter. Jadi itu intinya. Masa kita mau Indonesia proksi dengan negara yang otoriter terhadap rakyatnya sendiri, juga terhadap mereka yang etnis dan agamanya lain, yang kemudian jadi kasus di provinsi Xinjiang Uighur. Sebenarnya ini menurut saya ada hal yang bisa dilakukan dengan Pak Jokowi yang mau mendapat kredit poin dari dunia internasional. Karena kemarin saya membaca bahwa Pak Jokowi itu mau dinobatkan sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jadi kalau dia bisa mengucapkan itu ketika bertemu dengan Xi Jinping, tidak sekadar tidak sekedar ngomongin soal investasi tapi bicara soal orang Uighur Xinjiang dan tentang HAM saya kira peringkat Pak Jokowi sebagai tokoh Islam akan naik lagi. Ya, itu bisa diusir dari China. Dia akan dianggap ngapain ini ganggu-ganggu policy China. Nggak mungkin itu. Itu satu doctrine Chinese Policy. China Cuma mau supaya Indonesia ikut saja pola kita dalam soal investasi, dan macam-macam. Tapi soal politik luar negeri China itu pasti China nggak mau apalagi politik dalam negerinya itu, nggak bakal China izinkan satu orang pun berkomentar soal itu. Jadi kelihatannya nggak akan ada pembicaraan selain minta tambahan utang. Dan kan sebelumnya pembicaraan-pembicaraan di beberapa forum rules regional kan China kasih sinyal bahwa oke kita akan kasih utang lagi. Dan Indonesia, bahkan Sri Mulyani sekitar dua bulan lalu minta supaya China lakukan hal yang sama dong dengan Indonesia semacam pembebasan bunga atau apalah itu, pokoknya keringanan utang. Saya kira itu nanti yang akan dimaksimalkan oleh Pak Jokowi. Jadi cuma soal utang, utang, utang. Ya, tadi Anda bilang bahwa ini bagian dari kampanye dari calon Perdana Menteri Inggris berkaitan dengan soal akan menutup sekolah-sekolah China itu, tapi saya kira itu pasti bagaimanapun mereka juga berdasarkan survei itu adalah suara publik, dia ingin mengakomodasi kepentingan publik. Dan di Indonesia saya kira suara mayoritas juga menolak tentang investasi China, karena kalau kita amati di media sosial, kemudian komentar-komentar di media, bahkan reaksi orang atau warga warga yang ada sekitar industri China, Nikel misalnya, di kawasan Indonesia Timur. Tapi kenapa pemerintah justru malah bersikeras terus. Tidak mengikuti logika publik. Logika publik dalam hal ini bertentangan dengan logika penguasa. Itu ada yang berbeda karena hubungan kita dengan China itu jauh sebelum kita membuka hubungan diplomasi dengan Inggris. Hubungan diplomasi kita itu pernah naik turun karena peristiwa-peristiwa politik 1965 segala macam. Tapi sebagai peradaban, China dan Indonesia itu satu rumpun, satu DNA. Kira-kira begitu. Jadi tahun 100 diplomat-diplomat China itu sudah ada di Surabaya, Indonesia. Jadi soal perkembangan kebudayaan hal yang biasa. Yang berbahaya sebetulnya ketika China memutuskan untuk atau berambisi untuk menguasai Indo-Pasifik dengan one belt one road itu. Nah, itu sebenarnya yang ditentang oleh masyarakat Indonesia. Karena ekspor tenaga kerja asing dari China itu sekaligus harus dicurigai sebagai ekspor China petugas-petugas intelijennya. Kan prinsip dalam negeri China “siapa yang berbisnis keluar negeri sekaligus harus jadi informan politik.” Itu intinya. Dan itu baru mulai kira-kira dua dekade terakhir ini ketika China merasa dia sudah menyelesaikan satu tahap di dalam sejarah dia, sekarang masuk di dalam industrialisasi besar-besaran, lalu mulai mengadopsi cara berpikir kapitalisis, tetapi dengarnya tetap otoriter. Akibatnya, data-data ekonomi kadangkala juga nggak dipercaya oleh publik internasional karena itu dikendalikan oleh Partai Komunis China. Nah, itu sebetulnya dasarnya kenapa orang Indonesia atau bangsa ini menganggap bahwa intervensi China itu sampai bahkan ke siapa yang bakal jadi calon presiden Indonesia. Jadi akhirnya orang mulai lihat apa Pak Jokowi lagi nego bahwa calon presiden berikutnya itu juga akan memenuhi target-target China di Indo-Pasifik sehingga Pak Jokowi jadi agen China untuk meneruskan kepemimpinannya. Kan sampai di situ kita muati analisis. Padahal, sementara Pak Jokowi dari berupaya untuk memperpanjang masa jabatannya tiga periode. Juga akan dikaitkan di situ. Apakah Jokowi ke China itu untuk minta dana politik tiga periode bagi rezim beliau. Karena tetap berlangsung, target-traget tiga periode Pak Jokowi itu nggak pernah berhenti lo. Dan sangat masuk akal jika Pak Jokowi merasa bahwa lebih baik dia pastikan memperpanjang periodenya supaya balancing dengan PDIP tidak terlihat jomplang nantinya. Jadi tetap kita mesti duga secara agak ya ada transaksi gelap kekuasaan. Ya sebut saja ada transaksi gelap kekuasaan perginya Pak Jokowi ke China. Hanya dengan cara itu kita bisa mengerti masa depan politik Indonesia. Jadi tetap ada pesan oligarki di situ. Ada hal pribadi juga saya kira yang akan dilakukan Pak Jokowi di China. (Ida, sws, sof)
POPULER
