ALL CATEGORY
RSUDAM Lampung Mulai Bersiap Penuhi Standar KRIS
Bandarlampung, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung mulai menyiapkan dua belas kriteria guna memenuhi standar penerapan peralihan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).\"RSUDAM sebagai rumah sakit umum daerah dan juga sebagai rumah sakit rujukan utama saat ini tengah mempersiapkan beragam perbaikan pelayanan bagi pasien,\" ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dr Lukman Pura, di Bandarlampung, Rabu.Ia mengatakan, adanya rencana pemerintah untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dinilai dapat memberikan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, menjadi hal positif bagi perkembangan pelayanan rumah sakit, dan telah dilakukan sejumlah persiapan.\"Persiapan mulai dilakukan untuk memenuhi dua belas kriteria yang harus dipenuhi, akan tetapi ini dilakukan dengan perlahan serta tidak tergesa-gesa,\" katanya.Ia mengatakan, ada sejumlah parameter dan indikator yang terus diperbaiki, salah satunya ada kewajiban untuk memperbaiki ketersediaan tempat tidur.\"Semua harus mengikuti aturan itu, kesiapan ini sudah cukup lama tapi bertahap ada 12 kriteria yang harus dipenuhi. Dari ruangan secara fisik, contohnya satu ruangan standar hanya di isi empat tempa tidur dan masing-masing harus berjarak,\" katanya.Dia melanjutkan, dari dua belas kriteria RSUDAM telah memenuhi sembilan kriteria, dan akan terus dipersiapkan dengan perlahan serta detail.\"Program ini sebenarnya menghilangkan kelas 1,2,3 dan memberi kesetaraan pelayanan kesehatan bagi pasien. Oleh karena itu kita tertantang saat ini untuk membuat kelas tiga tetapi pelayanan menjadi seperti kelas satu,\" ucap dia.Menurut dia, adanya program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dinilai telah memberi kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan pengembangan pelayanan menjadi lebih baik dari biasanya.\"Ini kesempatan rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan jadi lebih baik, profesional, meski penerapan ini masih di tahun 2023 persiapan mulai dilakukan secara bertahap karena membutuhkan waktu dan biaya pula dalam memperbaiki ini,\" ujar dia lagi.Penerapan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tersebut direncanakan akan diuji coba di 50 persen rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan, dengan menetapkan sembilan kriteria wajib dari 12 kriteria yang disepakati.Dan dua belas kriteria tersebut dititik beratkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.Empat kriteria wajib pertama mensyaratkan bahan bangunan RS tidak memiliki porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur dengan minimal 2 setop kontak, serta \"nurse call\" yang terhubung dengan ruang jaga perawat.Lima kriteria sisanya mewajibkan tersedia meja nakes, stabilnya suhu ruangan 20-26 derajat celsius, ruangan terbagi jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi, non infeksi, dan bersalin), pengaturan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, serta tirai atau partisi rel dibenamkan atau menempel plafon dan bahan tidak berpori. (mth/Antara)
Menlu AS Akan Ajak Tekan Rusia di Pertemuan Menlu G20
Washington, FNN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pekan ini akan mengajak negara-negara G20 untuk menekan Rusia agar mendukung upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka kembali jalur laut yang terblokir karena konflik Ukraina.Blinken juga disebut akan mengulang peringatan terhadap China agar tidak membantu upaya Rusia berperang.Menlu AS itu berangkat ke Asia pada Rabu untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri luar negeri G20 di Bali, yang akan berlangsung pada Jumat (8/7).Selama lawatannya itu, ia untuk pertama kalinya sejak Oktober akan bertemu dengan Menlu China Wang Yi.Namun, tidak ada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung antara Blinken dan Menlu Rusia Sergei Lavrov.Kalangan analis memperkirakan pertemuan menteri G20 akan dipenuhi perdebatan.Pasalnya, AS dan negara-negara sekutunya menyalahkan Moskow atas penurunan pangan secara global sejak Rusia mulai meluncurkan invasi pada 24 Februari ke Ukraina --negara utama pengekspor biji-bijian.Sementara itu, Rusia, yang juga adalah pengekspor utama biji-bijian, menuding serentetan sanksi yang dipimpin AS sebagai biang keladi masalah tersebut.Ramin Toloui, asisten menteri luar negeri urusan ekonomi dan bisnis, mengatakan kepada Reuters bahwa Blinken akan membahas masalah keamanan energi serta inisiatif PBB untuk mengupayakan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia bisa kembali masuk ke pasar global.\"Negara-negara G20 harus membuat Rusia mempertanggungjawabkan tindakannya dan menekan negara itu agar mendukung upaya PBB yang sedang berlangsung untuk membuka kembali jalur laut bagi pengiriman biji-bijian,\" kata Toloui.Ukraina, yang menuduh Rusia memblokade pergerakan kapal-kapalnya, mengatakan pekan ini sedang melakukan pembicaraan dengan Turki dan PBB untuk menjamin kelancaran ekspor biji-bijian.Rusia menyatakan sama sekali tidak melakukan blokade biji-bijian dan balik menyalahkan Ukraina, yang dianggapnya tidak melakukan pergerakan.Sementara itu, wakil menlu AS urusan Asia Timur, Daniel Kritenbrink, mengatakan ia memperkirakan pembicaraan Blinken dengan Menlu Wang Yi soal Ukraina akan berlangsung dengan \"terus terang\".Pertemuan Blinken dan Wang diperkirakan terjadi pada Sabtu (9/7).Tak lama sebelum Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, Beijing dan Moskow mengumumkan bahwa kemitraan mereka \"tidak terbatas\".Namun, para pejabat AS mengatakan mereka belum melihat China menghindari sanksi-sanksi pimpinan AS terhadap Moskow ataupun menyediakan peralatan militer bagi Rusia.China sendiri selama ini menolak untuk mengecam aksi-aksi Rusia. Beijing justru mengkritik pemberlakuan serangkaian sanksi terhadap Moskow. (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut Ketahanan Pangan RI Tiga Tahun Terakhir Aman
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman dalam tiga tahun terakhir, termasuk di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia seperti sekarang.“Berbagai negara sudah mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan. Indonesia alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir bisa memenuhi kebutuhan,” katanya dalam Securitization Summit 2022 di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani mengatakan ketahanan pangan Indonesia aman dari sisi produksi beras dan komoditas pangan lainnya baik untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.Ia menegaskan pemerintah masih terus membangun ketahanan pangan terutama di tengah situasi geopolitik yang menimbulkan kerawanan ketahanan pangan.Ketahanan pangan ini pun menjadi isu yang mengemuka dalam Presidensi G20 Indonesia seiring kini menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak supplay chain khususnya terhadap makanan dan pupuk.Kinerja inflasi Indonesia hingga Juni 2022 mencapai 0,61 persen (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,4 persen.Secara tahunan tingkat inflasi pada Juni melonjak 4,35 persen yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2017 yaitu sebesar 4,37 persen.Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan terlena dengan pasokan pangan dalam negeri yang aman mengingat risiko inflasi tetap mengintai.“Tidak terlena, tantangan dari inflasi dari pangan harus kita waspadai,” tegasnya. (mth/Antara)
Polri Selesaikan 15.811 Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif
Jakarta, FNN - Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar (Kombes) Polisi Pitra A. Ratulangi menyebutkan sejak 2021 hingga 2022 polisi telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).\"Polisi berhasil menangani 9,3 persen perkara dengan mekanisme keadilan restoratif,\" kata Analis Kebiajakan Madya bidang Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Polisi Pitra A. Ratulangi pada diskusi bertajuk Kontekstualisasi Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia di Jakarta, Rabu.Sejak Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara, dan sebanyak 15.811 di antaranya melalui mekanisme keadilan restoratif.Jika 15.811 kasus tersebut tidak ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif, kata dia, otomatis akan berimbas pada kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air.\"Ini banyak positifnya. Mencegah membeludak penghuni lapas, dan dari segi waktu tidak banyak yang dikerjakan oleh penyidik,\" kata dia.Tidak hanya itu, penerapan keadilan restoratif di kepolisian juga menghemat anggaran karena tidak perlu lagi melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan lain sebagainya dalam sebuah perkara.Pada diskusi itu, Kombes Pol. Ratulangi menyebutkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara merupakan instansi yang paling banyak menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus.Sementara itu, Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Polda Bengkulu adalah tiga instansi yang paling rendah dalam menerapkan keadilan restoratif,.Khusus penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif, lanjut dia, paling banyak diterapkan oleh Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Barat.\"Sebaliknya, yang paling sedikit menghentikan kasus melalui keadilan restoratif ialah Polda Kalimantan Timur, Polda Bengkulu, dan Polda Nusa Tenggara Timur,\" katanya. (Ida/ANTARA)
MPR Minta BNPT Telusuri Aliran Dana ACT
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke aktivitas terlarang. \"BNPT bisa menjadikan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bukti awal untuk mengungkap dan mengusut serta menyelidiki kebenaran transaksi yang mencurigakan dari aliran dana ACT tersebut,\" kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, BNPT bersama Densus 88 Antiteror Polri bisa melakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan aliran dana tersebut apakah terkait dengan pendanaan terorisme. Bamsoet meminta BNPT dan Densus 88 memeriksa dugaan penyimpangan dana talangan masyarakat oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang serta membekukan sementara izin lembaga ACT sampai pemeriksaan tuntas. Ia juga meminta Pemerintah dapat bertindak tegas terhadap seluruh pengurus ACT sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Menteri Sosial berwenang mencabut dan atau membatalkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran. \"Kami minta Pemerintah juga segera mengaudit lembaga ACT. Kegiatan ACT hentikan sementara sampai adanya kepastian dari Pemerintah,\" tegas Bamsoet. Bamsoet mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan donasi, dan sebaiknya melakukan donasi kepada lembaga resmi milik pemerintah. Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasilnya ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang. Laporan analisis tersebut telah diserahkan PPATK kepada pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pendalaman. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan analisis dan pengembangan dari transaksi keuangan organisasi tersebut. \"Iya, kami sudah dan akan terus berproses mengembangkan,\" kata Ivan. (Ida/ANTARA)
Pj Gubernur Aceh Diminta Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan
Banda Aceh, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk lebih fokus pada program pendidikan dan kesehatan hingga penanganan COVID-19.\"Fokus betul pada program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh memiliki sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, memiliki keterampilan serta sehat,\" kata Tito Karnavian pada pelantikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di ruang paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu.Tito menyampaikan, selaku wakil Pemerintah Pusat di Aceh, ia berharap Achmad Marzuki mampu mengoordinasikan kegiatan yang sejalan dengan program pembangunan nasional, provinsi, hingga pemerintah daerah tingkat II se-Aceh.Tito mengatakan Pj Gubernur Aceh harus membangun hubungan positif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Syar’iah, DPRA, Forkopimda dan seluruh tokoh masyarakat utamanya para alim ulama, tokoh adat, pemuda, wanita.Tito juga berpesan agar Pj Gubernur Aceh memprioritaskan program penanganan pandemi COVID-19 yang meski sudah melandai namun belum berhenti.\"Pemulihan ekonomi pascapandemi, percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien dan tepat sasaran, menghidupkan UMKM di antaranya dengan penggunaan produksi dalam negeri, dan mengurangi angka kemiskinan dan lainnya,\" ujarnya.Tito menuturkan, Aceh memang provinsi kaya sumber daya alam, namun yang lebih utama membangun SDM masyarakat Aceh yang unggul, kreatif dan inovatif sehingga modal kekayaan SDA memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.Menurut Tito, status Achmad Marzuki sebagai birokrat memberikan keuntungan tersendiri, yakni dapat mengambil posisi netral karena tidak berasal dari partai tertentu.Posisi itu dapat membuat Marzuki membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik partai politik maupun kepala daerah kabupaten/kota se-Aceh yang berasal dari kalangan partai.Pengalaman tugas sebagai mantan Pangdam Iskandar Muda telah memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan karakteristik khas Aceh, sehingga dapat membuat kebijakan dan langkah tepat sesuai tantangan serta permasalahan percepatan pembangunan di Aceh.\"Mari kita jaga situasi keamanan yang sudah kondusif dan kita semua terus berdoa agar terus kondusif, karena stabilitas keamanan merupakan salah satu modal penting untuk berlangsungnya percepatan pembangunan di Aceh,\" kata Tito Karnavian. (Ida/ANTARA)
DPR Dukung Kemensos untuk Cabut Izin PUB ACT
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).\"DPR mendukung sepenuhnya keputusan Kemensos tersebut (mencabut izin PUB ACT) agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi,\" kata Dasco di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Ia menilai Kemensos telah memiliki alasan yang kuat untuk mencabut izin PUB ACT karena tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat.Menurut dia, pimpinan DPR akan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk mengawasi jalannya penyelesaian kasus ACT tersebut.\"Takutnya ada beberapa poin seperti izinnya sama namun terjadi penyalahgunaan, itu patut disesalkan,\" ujarnya.Sebelumnya, Kemensos mencabut izin PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022 terkait dengan dugaan pelanggaran peraturan oleh pihak yayasan.Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (5/7), pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.\"Jadi, alasan mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,\" kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di kantor Kemensos, Selasa (5/7).Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi: \"Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.\"Muhadjir mengatakan bahwa Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang. (Ida/ANTARA)
Wapres Tiba di Madinah Disambut Pasukan Jajar Kehormatan Militer
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin beserta istri Wury Ma’ruf Amin tiba di Royal Terminal Madinah, Arab Saudi, Selasa (5/7), untuk menunaikan ibadah haji, setelah menempuh penerbangan selama 9 jam menumpang pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 ER.Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, Rabu, kedatangan Wapres disambut pasukan jajar kehormatan militer dari pihak pemerintah Arab Saudi.Usai beramah-tamah singkat di Royal Terminal Madinah, Wapres beserta istri melanjutkan perjalanan ke Hotel Hilton Madinah.Kemudian, Wapres dan rombongan terbatas melakukan persiapan untuk menunaikan salat Magrib, ziarah ke Makam Rasulullah dan Raudah serta salat Isya.Selama kurang lebih 7 hari ke depan, Wapres beserta istri akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di Madinah dan Mekah.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden menyebutkan di tengah cuaca panas di negara tersebut, Wapres dan rombongan terus menjaga stamina dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan dari pemerintah Arab Saudi. (Ida/ANTARA)
Konflik Di ACT, Bukan Pada Persoalan Yang Mendasar
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SAYA pengamat politik, bukan pengamat ACT (Aksi Cepat Tanggap). Saya bukan orang ACT, dan sama sekali tidak pernah terlibat dengan kegiatan ACT. Saya orang luar, yang benar-benar berada di luar. Hanya saja, saya kenal cukup baik dengan sejumlah tokoh di lembaga yang sudah berusia 17 tahun ini. (ACT lahir 21 april 2005). Saya ingin menyorot soal suksesi mendadak di ACT. Pecat memecat, gonta ganti pimpinan, itu hal biasa dalam dinamika organisasi. Ganti presiden di tengah jalan aja sudah sering terjadi, apalagi cuma ketua ACT. Soekarno, Soeharto dan Gus Dur diturunkan di tengah jalan. Itu hal biasa di era demokrasi ini. Aspek politis selalu akan mewarnai proses suksesi mendadak itu. Triggernya bisa macam-macam. Jika isu itu kuat, ini bisa menjadi trigger yang memantik terjadinya suksesi. Memang, terlalu jauh membandingkan suksesi bangsa ini dengan ACT. Tapi, secara teoritis, bisa dijelaskan dengan analisis yang sama. Teori konflik dan transformasi itu tidak hanya berlaku untuk hal-hal makro seperti bangsa, tetapi juga berlaku untuk hal-hal mikro seperti ormas, yayasan, bahkan struktur organisasi sekelas OSIS. ACT masuk di dalamnya. Konflik di ACT yang melengserkan Ahyudin sebagai pucuk pimpinan triggernya hanya pada gaji dan fasilitas yang \"dianggap\" kegedean. Mosok gaji ketua ACT di atas 250 juta? Mosok ketua ACT pakai mobil Alphart? Lembaga philanthropy yang notabene hari-harinya bertemu dan mengurus nasib fakir-miskin dan dhuafa kok hidup mewah? Di sini letak obyek yang dipersolkan. Tentu, ada banyak hal lain yang ikut menjadi bagian yang mungkin saja ikut dipersoalkan. Tapi tidak terlalu substantif dan primer. Bukan masalah yang utama. Secara politik itu bukan trigger. Di sisi lain, muncul pendapat: apakah pimpinan yang dengan kerja kerasnya mampu mengahasilkan lebih dana 1 T pertahun tidak layak mengapresiasi dirinya dengan gaji ratusan juta? Dirut dan komut BUMN yang sering rugi aja take home pay-nya bisa di atas 1 M perbulan. Mosok mengurus orang miskin harus bergaya miskin juga? Perlu juga performence supaya tidak ada image sebagai pengemis di depan para donatur. Toh semua gaji, fasilitas dan dana yang keluar itu tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggung jawabkan. Secara hukum dan administratif, beres! Gak ada yang dilanggar. Nah, dari sini ada dua pandangan yang berbeda. Satu pihak berpendapat bahwa gaji dan fasilitas seperti itu wajar. Ini menganut asas profesionalisme. Di pihak lain ada anggapan itu tidak wajar,. Ini ACT bung, bukan BUMN. Bukan pula PT. Sinar Mas, PT. APL atau PT ARTHA GRAHA. Dari sisi profesionalitas, gaji pimpinan ACT dengan semua fasilitasnya itu wajar. Lumrah dan sangat biasa. Ini jika dilihat dari kerja-kerja besar, baik dalam scope nasional maupun internasional yang dihasilkan oleh ACT. Namun, jika dilihat dari fungsi kelembagaan di mana ACT mengurus fakir-miskin dan dhuafa, gaji segitu dianggap berlebihan. Ini kurang pas dan tidak etis. Inilah yang kemudian menghadirkan protes yang intens selama bertahun-tahun. Rupanya, protes yang bertubi-tubi telah mengakibatkan komunikasi di internal ACT semakin tidak hormonis. Protes ini pada akhirnya membelah ACT dalam dua kelompok. Kelompok pemrotes dan kelompok yang diprotes. Puncaknya, terjadi penggalangan (solidaritas pengurus dan anggota) yang semakin kuat. Kelompok solidaritas inilah yang kemudian berhasil \"dengan paksa\" melengserkan Ahyudin. Suksesi mendadak terjadi, dan Ahyudin diganti. Apakah setelah suksesi mendadak itu, gejolak di ACT selesai? Mestinya begitu. Semua berharap selesai. Toh para penggantinya juga orang-orang yang punya integritas dan kemampuan. Untuk ini, dibutuhkan kematangan kedua belah pihak. Tidak semestinya pihak di luar ikut campur. Toh, masalahnya hanya soal gaji dan fasilitas, pantas atau tidak pantas. Layak atau tidal layak. Patut atau tidak patut. Ini hanya soal bagaimana membuat standar gaji dan fasilitas untuk lembaga philanthropy sebesar ACT. Bukan persoalan moral, bukan soal korupsi, bukan soal nguntit uang umat. Toh semua dana yang dipercayakan ke ACT bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Tidak ada sistem dan prosedur hukum yang ditabrak. Jadi, ini murni urusan gaji internal. Tidak perlu melibatkan orang lain, termasuk donatur dan apalagi media. Uang donatur yang dititipkan aman dan dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan aturan negara yang berlaku. Semua dana dipastikan sampai kepada mustahiq. Siapapun pimpinan di ACT, saat ini, sistem sudah jalan. Pergantian pimpinan tidak banyak pengaruhnya. Biarkan riak-riak kecil di luar. Jika diperlukan, cukup temui secara personal dan klarifikasi. Ajak berdialog. Gak bijak main di media, apalagi medsos. Salah paham yang justru akan terus berkembang, dan ini merugikan ACT, merugikan umat, dan merugikan bangsa ini. ACT hadir untuk membantu negara di antaranya dalam mengentaskan kemiskinan.Jangan dirusak hanya karena ketidakmatangan sikap yang dipertontonkan oleh para pengurusnya. Jangan juga rusak oleh komentar-komentar para tokoh publik yang tidak tahu persis persoalan dan cenderung tidak diwasa. Go ahead ACT. Umat tetap mendukung keberlangsungan aksi tanggapmu. Jakarta, 4 Juli 2022
DKI Jakarta Terima Dua Penghargaan Lagi
Jakarta, FNN - Siang tadi menerima kunjungan Dirut Jaklingko Muhammad Kamaluddin dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. “Kami membahas keberlangsungan sistem transportasi yang terintegrasi di Jakarta, serta situasi lalu lintas yang memasuki masa pasca pandemi setelah 2 tahun berlangsung,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Banyak agenda yang harus diselesaikan terutama dalam menjaga ritme kerja seluruh pihak terkait di bidang transportasi, khususnya Jaklingko dengan Dinas Perhubungan. “Sehingga dinamika mobilisasi warga yang beraktivitas di Jakarta terus dalam pantauan kami,” lanjutnya.“Alhamdulillah atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami baru saja menerima beberapa piagam yang menggambarkan hasil dari kinerja kolektif seluruh pihak di bidang Transportasi serta Lalu Lintas.Pertama dari Jaklingko menyerahkan piagam Transport Ticketing Award untuk kategori Best Smart Ticketing Programme (200k+ Daily Journeys). Jaklingko mampu melahirkan inovasi yang bisa menciptakan efisiensi sistem ticketing dalam mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta.Selanjutnya, piagam yang diterima adalah dari Tom Tom Traffic Index, sebuah lembaga yang menghitung secara kolektif terkait evaluasi tingkat kemacetan suatu Kota.Dalam hal ini Dinas Perhubungan mampu membawa Jakarta mendapatkan pengakuan dunia internasional, di mana bisa keluar dari 10 besar, bahkan menduduki posisi ke 46 untuk tingkat lalu lintas yang padat di dunia pada 2021. “Sebuah prestasi yang hanya mungkin tercapai berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terima kasih!” tutur Gubernur Anies.“Kita berharap ke depannya mampu meningkatkan kinerja bersama, dan dengan semangat kolaborasi ini semoga cita-cita kita menjadikan Jakarta menjadi kawasan rendah emisi pada 2030 tercapai,” lanjutnya. (mth)
POPULER
