ALL CATEGORY
Rocky: Ada Transaksi Gelap Kekuasaan Perginya Jokowi ke Cina
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi bertolak menuju Beijing, Cina, pada Senin, 25 Juli 2022, untuk memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke tiga negara di kawasan Asia Timur. Ketiga negara tersebut yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Jokowi akan bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara tersebut untuk membahas sejumlah isu. Jokowi juga akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol membicarakan berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan hingga isu kawasan dan dunia. Namun pengamat politik Rocky Gerung menduga ada transaksi gelap kekuasaan, di mana pesan oligarki juga menyertainya. Demikian obrolan khusus Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 Juli 2022 di Jakarta. Bung Rocky nggak ikut mengantar Pak Jokowi mau berangkat ke Cina? Ya, keputusan-keputusan strategis akan terjadi minggu ini karena tentu orang pasti menduga ini soal utang, ini soal perpanjangan investasi segala macam. Sementara publik tetap menganggap bahwa China Ini masalahnya makin lama makin banyak di dunia bikin masalah. Karena itu, mulai ditegur oleh Inggris, macam-macam. Tetapi Pak Jokowi sepertinya tidak ada penasihat. Dia semacam dijebakkan di dalam pola bahwa pergi ke Cina atau kita bangkrut. Padahal China kan lagi membangkrutkan banyak negara. Ya, itu paradoksnya. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa apakah sejumlah Sri Mulyani ikut? Ibu Sri Mulyani pasti secara prgamatis juga merasa butuh talangan dana untuk IKN segala macam, ngurusin proyek-proyek program Jokowi yang spektakuler. Tapi sebenarnya tahu bahwa China itu lagi dimusuhi Amerika. Sangat mungkin juga akan dikepung seperti Rusia, boikot memboikot. Tapi kita tetap ingin melihat apa sebetulnya pentingnya China di Indonesia, sementara cakupan masalah kita itu bukan hanya dengan China. Karena ya memang, tapi investasi China di Indonesia akan selalu bermasalah karena diproduksi dari sebuah negara yang melanggar hak asasi manusia. Jadi lebih penting sebetulnya melihat relasi politik karena dunia sekarang lagi urusan dengan relasi politik. China mungkin akan dikucilkan dalam waktu dekat. Kita ingin Pak Jokowi mengerti bahwa China itu melanggar hak-hak muslim di provinsi yang berbatasan dengan Rusia, etnis Uighur. China juga bermasalah dengan India. Jadi semua hal yang sebetulnya didudukkan supaya kita bisa baca peta global lebih baik, tapi langsung berita hari ini Jokowi akan pergi ke China menghadap presiden China Xi Jinping. Dan itu artinya sinyal yang agak aneh bagi Amerika. Padahal Amerika baru kirim pasukannya untuk latihan bersama se-Asia Pasifik dan Indonesia dijadikan tempat mangkal dari militer Amerika. Ya, memang benar bahwa kunjungan ini tidak hanya ke China, ini kunjungannya ke Asia Timur, Jepang, Korea. Tapi orang tetap saja melihat bahwa kunjungan itu faktor China. Kalau Jepang kan sebenarnya sudah cukup lama mempunyai sejarah dengan kita. Tapi kalau kita ngomongin China-Jepang, orang kemudian pasti akan menghubungkan dengan soal kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung bakal molor lagi dan saya membayangkan nanti mungkin Pak Jokowi bisa ditegur gitu. “Tuh, gua bilang juga apa, dulu gua tawarin proposal dari kita lo malah kasih ke China. Padahal kita yang membiayai visibilitas tadinya.” Saya kira sinisme akan datang dari pers Jepang, mungkin Perdana Menteri Jepang basa basi saja. Tetapi pers Jepang akan mengingat bagaimana Pak Jokowi membohongi Jepang. Jepang itu, satu perjanjian investasi yang terhinalah Jepang karena dia lakukan riset lalu dicuri hasil risetnya. Lalu disodorkan pada China. China beli dengan harga yang lebih tinggi sebetulnya, tapi Indonesia merasa bahwa ya karena kepentingan dia politik, mungkin begitu intinya. Dan ada perjanjian lebih panjang lagi bahwa China akan bantu semua proyek infrastruktur Amerika. Tapi akibat hari-hari ini atau reason issue bahwa berbagai negara memusuhi China karena China mencuri teknologi. China mengifiltrasi negara-negara yang dia bantu itu supaya masuk dalam hegemoni politiknya. Dan itu yang selalu bertentangan dengan prinsip America. Silahkan berbisnis, tapi jangan kendalikan negara itu, apalagi dengan cara menganeksasi. Kan itu selalu prinsip. Dan itu juga yang selalu diucapkan oleh Kepala Staf Gabungan tentara Amerika kepada Pak Andika bahwa kami akan membantu Indonesia atas alasan freedom. Itu memang dalil dalam pemerintahan Amerika, siapapun pemerintahnya, yaitu kebebasan itu tidak boleh dihalangi oleh kepentingan ekonomi yang berbasis intervensi militer. Jadi saya kira ini di atas kertas secara diplomatik ketegangan itu akan memuncak di Indo-Pasifik terutama. Dan Indonesia akan diseret ke situ dan Pak Andika betul-betul mengerti keadaan semacam ini. Ya, saya agak terkejut membaca berita, kan sekarang PM Boris Johnson sudah mengundurkan diri dan muncul beberapa kandidat. Salah satu kandidat yang terkuat itu kebetulan dia keturunan India, bekas Menteri Keuangan. Dan kampanyenya, menurut saya, mengejutkan karena dia berencana akan menutup 30 kampus-kampus konfusius. Jadi rupanya China juga mulai memperlebar pengaruhnya di negara-negara Eropa dengan alasan budaya tadi. Tetapi, tetap saja dicurigai bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan spionase, memperluas pengaruh dari China. Dan mereka tentu negara-negara barat sangat sadar, sangat sensitif soal itu. Sementara kita menganggap bahwa itu bukan suatu persoalan. Ya, kacamata intelijen kita memang seringkali ditutup kabut, jadi retak bahkan kacamata intelijen kita karena menganggap China itu betul-betul harus jadi acuan. Ya iya, acuan kemajuan teknologi China itu luar biasa. Tetapi, yang kita lupa bahwa kemajuan teknologi itu dipakai buat apa? Buat mengintai tetangga, buat menjebak tetangga. Dan terhadap Inggris, Inggris juga dari awal-awal pandemi banyak investasi Inggris yang sudah ditarik dari China, dipindahin ke beberapa negara sekitar Asia. Jadi sebetulnya memang, ini lepas dari upaya calon Perdana Menteri Inggris untuk dapat popularitas, tapi memang faktanya begitu. Dan Eropa saya kira sudah mengambil kesimpulan bahwa lebih baik jaringan investasi sendiri untuk membantu kawasan Asia daripada membiarkan China memonopoli investasi di kawasan Asia lewat one belt one road. Jadi, sebetulnya ketegangan perang dunia itu ada di depan mata kita. Dan Indonesia masih berupaya untuk menemui China hanya untuk urusan sepele, yaitu IKN. Ya, ini sebetulnya cara membaca geopolitik yang agak dangkal karena di tempat-tempat tertentu China sudah dianggap sebagai common endemi itu. Bukan karena ambisi China, tapi cara China untuk mempraktikkan ambisinya, yaitu aneksasi, pengaruhi, dan halangi kebebasan. Lain kalau China membuka diri sebagai negara yang menuju sistem demokrasi, kan nggak begitu yang terjadi kan? Ekonominya memang mengalami kapitalisasi. Tetapi politiknya tetap sangat otoriter. Jadi itu intinya. Masa kita mau Indonesia proksi dengan negara yang otoriter terhadap rakyatnya sendiri, juga terhadap mereka yang etnis dan agamanya lain, yang kemudian jadi kasus di provinsi Xinjiang Uighur. Sebenarnya ini menurut saya ada hal yang bisa dilakukan dengan Pak Jokowi yang mau mendapat kredit poin dari dunia internasional. Karena kemarin saya membaca bahwa Pak Jokowi itu mau dinobatkan sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jadi kalau dia bisa mengucapkan itu ketika bertemu dengan Xi Jinping, tidak sekadar tidak sekedar ngomongin soal investasi tapi bicara soal orang Uighur Xinjiang dan tentang HAM saya kira peringkat Pak Jokowi sebagai tokoh Islam akan naik lagi. Ya, itu bisa diusir dari China. Dia akan dianggap ngapain ini ganggu-ganggu policy China. Nggak mungkin itu. Itu satu doctrine Chinese Policy. China Cuma mau supaya Indonesia ikut saja pola kita dalam soal investasi, dan macam-macam. Tapi soal politik luar negeri China itu pasti China nggak mau apalagi politik dalam negerinya itu, nggak bakal China izinkan satu orang pun berkomentar soal itu. Jadi kelihatannya nggak akan ada pembicaraan selain minta tambahan utang. Dan kan sebelumnya pembicaraan-pembicaraan di beberapa forum rules regional kan China kasih sinyal bahwa oke kita akan kasih utang lagi. Dan Indonesia, bahkan Sri Mulyani sekitar dua bulan lalu minta supaya China lakukan hal yang sama dong dengan Indonesia semacam pembebasan bunga atau apalah itu, pokoknya keringanan utang. Saya kira itu nanti yang akan dimaksimalkan oleh Pak Jokowi. Jadi cuma soal utang, utang, utang. Ya, tadi Anda bilang bahwa ini bagian dari kampanye dari calon Perdana Menteri Inggris berkaitan dengan soal akan menutup sekolah-sekolah China itu, tapi saya kira itu pasti bagaimanapun mereka juga berdasarkan survei itu adalah suara publik, dia ingin mengakomodasi kepentingan publik. Dan di Indonesia saya kira suara mayoritas juga menolak tentang investasi China, karena kalau kita amati di media sosial, kemudian komentar-komentar di media, bahkan reaksi orang atau warga warga yang ada sekitar industri China, Nikel misalnya, di kawasan Indonesia Timur. Tapi kenapa pemerintah justru malah bersikeras terus. Tidak mengikuti logika publik. Logika publik dalam hal ini bertentangan dengan logika penguasa. Itu ada yang berbeda karena hubungan kita dengan China itu jauh sebelum kita membuka hubungan diplomasi dengan Inggris. Hubungan diplomasi kita itu pernah naik turun karena peristiwa-peristiwa politik 1965 segala macam. Tapi sebagai peradaban, China dan Indonesia itu satu rumpun, satu DNA. Kira-kira begitu. Jadi tahun 100 diplomat-diplomat China itu sudah ada di Surabaya, Indonesia. Jadi soal perkembangan kebudayaan hal yang biasa. Yang berbahaya sebetulnya ketika China memutuskan untuk atau berambisi untuk menguasai Indo-Pasifik dengan one belt one road itu. Nah, itu sebenarnya yang ditentang oleh masyarakat Indonesia. Karena ekspor tenaga kerja asing dari China itu sekaligus harus dicurigai sebagai ekspor China petugas-petugas intelijennya. Kan prinsip dalam negeri China “siapa yang berbisnis keluar negeri sekaligus harus jadi informan politik.” Itu intinya. Dan itu baru mulai kira-kira dua dekade terakhir ini ketika China merasa dia sudah menyelesaikan satu tahap di dalam sejarah dia, sekarang masuk di dalam industrialisasi besar-besaran, lalu mulai mengadopsi cara berpikir kapitalisis, tetapi dengarnya tetap otoriter. Akibatnya, data-data ekonomi kadangkala juga nggak dipercaya oleh publik internasional karena itu dikendalikan oleh Partai Komunis China. Nah, itu sebetulnya dasarnya kenapa orang Indonesia atau bangsa ini menganggap bahwa intervensi China itu sampai bahkan ke siapa yang bakal jadi calon presiden Indonesia. Jadi akhirnya orang mulai lihat apa Pak Jokowi lagi nego bahwa calon presiden berikutnya itu juga akan memenuhi target-target China di Indo-Pasifik sehingga Pak Jokowi jadi agen China untuk meneruskan kepemimpinannya. Kan sampai di situ kita muati analisis. Padahal, sementara Pak Jokowi dari berupaya untuk memperpanjang masa jabatannya tiga periode. Juga akan dikaitkan di situ. Apakah Jokowi ke China itu untuk minta dana politik tiga periode bagi rezim beliau. Karena tetap berlangsung, target-traget tiga periode Pak Jokowi itu nggak pernah berhenti lo. Dan sangat masuk akal jika Pak Jokowi merasa bahwa lebih baik dia pastikan memperpanjang periodenya supaya balancing dengan PDIP tidak terlihat jomplang nantinya. Jadi tetap kita mesti duga secara agak ya ada transaksi gelap kekuasaan. Ya sebut saja ada transaksi gelap kekuasaan perginya Pak Jokowi ke China. Hanya dengan cara itu kita bisa mengerti masa depan politik Indonesia. Jadi tetap ada pesan oligarki di situ. Ada hal pribadi juga saya kira yang akan dilakukan Pak Jokowi di China. (Ida, sws, sof)
Kesepakatan Rusia-Ukraina Tentang Ekspor Gandum Disambut Baik Dunia Arab
Doha, FNN - Dunia Arab dan Afrika menyambut baik kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk memfasilitasi pengiriman gandum dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina.Rusia dan Ukraina di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Istanbul pada Jumat (22/7/2022) menandatangani sebuah kesepakatan untuk melanjutkan pengiriman gandum, bahan pangan, dan pupuk Ukraina dengan aman ke pasar internasional.Perjanjian tersebut akan menyelamatkan banyak negara dari krisis pangan akibat perang karena adanya pengiriman biji-bijian dan makanan yang aman dari pelabuhan Ukraina ke pasar internasional, menurut keterangan surat kabar Al Watan, Senin (25/7).Surat kabar itu juga menyebutkan kesepakatan tersebut dapat menghindari negara dari krisis pangan terburuk.Perjanjian itu berisi tentang ekspor 20-25 juta ton gandum yang terjebak di Ukraina, yang dibutuhkan banyak negara konsumen gandum, terutama sejak PBB memberi peringatan akan badai kelaparan di negara-negara Afrika yang mengimpor lebih dari separuh kebutuhan gandum mereka dari Ukraina.Surat kabar Al Watan mengatakan bahwa perjanjian tersebut menetapkan pembentukan koridor yang aman untuk lewatnya kapal dagang di Laut Hitam. Rusia dan Ukraina berjanji untuk tidak saling serang.Namun menurut seorang pejabat PBB, perang yang terjadi membuat semua orang dalam keadaan ketakutan, setelah pelabuhan utama diserang oleh rudalHal itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terkait kesepakatan mungkin lebih rumit.Al Watan mengatakan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres berharap kesepakatan tersebut dapat membantu menghindari bencana kekurangan pangan bagi jutaan masyarakat di seluruh dunia.Sekjen PBB melihatnya sebagai lentera harapan, kesempatan dan kelegaan, yang dibagikan ke seluruh dunia, bahkan melalui kesepakatan yang membutuhkan usaha keras dan komitmen tegas dari seluruh pihak.Dia juga berkata kesepakatan ini juga dibutuhkan dunia untuk menghadapi krisis pangan global dan mencari solusi perdamaian yang mampu mengakhiri perang bagi semua yang terlibat di dalamnya. (Sof/ANTARA)
Empat Hal Penting Kunjungan Presiden ke Kawasan Asia Timur
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyebut ada empat hal penting bagi kunjungan Presiden ke tiga negara di kawasan Asia Timur yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.“Ada empat hal penting bagi kunjungan Presiden ke China, Jepang dan Korsel. Pertama memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan tiga negara yang dikunjungi,” ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Penekanan ada pada sektor ekonomi dan investasi. Presiden juga akan menawarkan proyek-proyek IKN bagi para investor di tiga negara, kata dia.Kedua, lanjut dia, Presiden melakukan konsultasi dengan pemimpin tiga negara ini terkait upaya menghentikan perang di Ukraina.“Ini dilakukan agar tidak terjadi krisis pangan sebagai akibat terganggunya rantai pasok pangan dari Ukraina dan Rusia ke berbagai negara di dunia,” kata Hikmahanto.Ketiga, lanjut dia, Presiden bisa melakukan pembahasan secara informal proposal Indonesia sebagai terobosan perekonomian dunia yang akan dibahas secara formal di KTT G20 bulan Nopember di Bali.“Terakhir, Presiden memberikan personal touch agar pemimpin tiga negara bersedia hadir di KTT G20. Presiden sudah lakukan hal ini ke pemimpin negara-negara yang tergabung di G7, Presiden Zelensky dan Presiden Putin,” kata Rektor Universitas Jenderal A. Yani tersebut.Sementara itu di Beijing, Presiden bisa memastikan agar pemberian pinjaman China ke Indonesia semata-mata komersial dan tidak berujung seperti Sri Lanka.“Presiden juga dapat meminta China untuk memperhatikan kelestarian laut di Laut China Selatan dengan tidak melakukan eksploitasi ikan berlebihan oleh para nelayannya,” ujar Hikmahanto.Sementara di Jepang, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya.“Untuk di Korea Selatan Presiden dapat meminta Korsel mendorong industri pertahanannya bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia mengembangkan alutsita modern dan canggih,” ujar dia. (Sof/ANTARA)
Selasa Sore Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Xi Jinping di Beijing
Beijing, FNN - Presiden Indonesia Joko Widodo yang tiba di Beijing pada Senin malam dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Selasa (26/7) sore.Informasi yang dihimpun ANTARA Beijing, Jokowi akan ditemui Xi di gedung tamu negara Diaoyutai di Distrik Haidian pada Selasa pukul 15.00 waktu setempat (14.00 WIB).Selanjutnya pada pukul 20.00 waktu setempat (19.00 WIB), Presiden Jokowi bertolak dari Beijing untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan.Jokowi merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan pertama di dunia yang diterima Xi di Beijing sejak Olimpiade Musim Dingin pada Februari 2021.Jokowi juga presiden pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke China setelah beberapa wilayah di daratan Tiongkok itu, terutama Beijing, dilanda gelombang terakhir pandemi COVID-19 yang diikuti dengan penguncian wilayah (lockdown) selama beberapa bulan.\"Memang ini kunjungan tingkat tinggi pertama yang kami terima setelah Olimpiade Musim Dingin. Saya ingin katakan bahwa kami telah mendapatkan pengalaman yang berharga selama Olimpiade,\" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, Senin.Sambil memastikan situasi keamanan COVID-19, pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk menjamin menerima kunjungan Presiden Indonesia itu dengan benar dan lancar.\"Saya yakin kunjungan ini akan berlangsung dengan lancar dan berhasil,\" ujar Zhao sambil meminta awak media bersabar menunggu hasil pertemuan Jokowi-Xi.Atas undangan Xi, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada Senin dan Selasa.Kunjungan singkat tersebut dilaksanakan melalui mekanisme lingkaran tertutup (close loop) di Diaoyutai.Walau begitu, bendera Indonesia dikibarkan bersama bendera China di depan Museum Istana Kota Terlarang Beijing sejak Senin sore.Peningkatan hubungan dagang dan investasi kedua negara serta keketuaan Indonesia di G20 bakal menjadi topik utama yang dibicarakan kedua kepala negara tersebut. (Sof/ANTARA)
Jumlah Wajib Pajak Meningkat Signifikan Sejak Reformasi
Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan jumlah wajib pajak meningkat signifikan sejak pertama kali dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 hingga saat ini.\"Kalau kita lihat, sejak pertama kali dilakukan reformasi perpajakan, jumlah wajib pajak pada 1983 masih sekitar 163 ribu, sementara sekarang berada di kisaran 42,51 juta,\" ungkap Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.Saat itu, Yon menuturkan sistem perpajakan Indonesia diubah dari sistem asesmen menjadi Undang-Undang (UU) Perpajakan, yang terjadi dalam rentang waktu 1991 hingga 2000. Kemudian setelah dilaksanakan reformasi birokrasi, Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan jilid I selama 2002 hingga 2008.Berikutnya reformasi perpajakan jilid II pada 2009-20014 dan transformasi kelembagaan pada 2014-2016. Selanjutnya pada 2016-2019 dilakukan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, pada 2017 terdapat program reformasi perpajakan, serta Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax pada 2018-2024.Kendati begitu, dirinya menyayangkan bahwa secara umum tren rasio perpajakan alias tax ratio Indonesia menurun signifikan sejak tahun 2011, sehingga dapat diartikan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal.Namun tren penurunan itu dinilai masih cukup dinamis bila memperhitungkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sumber daya alam yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas.Oleh karena itu, Yon menegaskan optimalisasi pajak masih menjadi tujuan utama kebijakan fiskal. Dengan demikian, perbaikan pajak yang dilakukan pemerintah ke depannya meliputi sisi kebijakan dan administrasi.\"Jadi dari dua sisi ini, kami melihat bahwa tax ratio kita masih cukup tertantang. Kemudian di satu sisi kami tentu melihat ada pilihan kebijakan yang kami ambil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,\" katanya.Namun di sisi lain, lanjut dia, Kemenkeu juga akan tetap memperhatikan penerimaan pajak yang berkelanjutan di tengah kenaikan pemasukan pajak di tahun 2021, yang kemungkinan berlanjut ke tahun 2022 dengan kenaikan signifikan. (Sof/ANTARA)
Presdir PT Wilmar Nabati Indonesia Diperiksa Kejagung Terkait Kasus CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung memeriksa Presiden Direktur (Presdir) PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Alis Tjia Tiang Tjhiang atau EATTT terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara ekspor minyak sawit mentah atau \"crude palm oil\" (/CPO) dan turunannya.“Saksi yang diperiksa, yaitu EATTT selaku Presiden Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor \'crude palm o\'il (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Ia mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).Pemeriksaan dilakukan atas nama lima orang tersangka, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.Selanjutnya, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang, serta Pendiri dan Penasihat Kebijakan/Analisis PT Independent Research and Advisory Indonesia Lin Che Wei.Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi menyebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah dan turunannya mencapai Rp20 triliun.Ia menjelaskan bahwa nilai Rp20 triliun tersebut terdiri atas kerugian keuangan, kerugian perekonomian, dan pendapatan tidak sah.“Total kerugian keuangan negara sekitar Rp6 triliun, kemudian ada namanya (kerugian) perekonomian sekitar Rp12 triliun, terus ada illegal gains sekitar Rp2 triliun. Total Rp20 triliun,” kata Supardi. (Ida/ANTARA)
Sahroni Menyesalkan Pendaftaran Citayam Fashion Week ke Kemenkumham
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan langkah pihak-pihak yang mendaftarkan gerakan fesyen akar rumput Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).\"Saya pribadi memandang Citayam Fashion Week ini adalah wadah kreativitas yang inklusif, yang harus bisa dinikmati seluruh kalangan, bukan kelompok tertentu saja; karenanya saya menyayangkan pendaftaran tersebut,\" kata Sahroni di Jakarta, Senin.Dalam prosesnya, dia meyakini PDKI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham akan melakukan pengecekan dan penelusuran hak kekayaan intelektual dengan sangat saksama.Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan DJKI dalam menerima atau menolak pendaftaran kekayaan intelektual, misalnya apakah bisa nama Citayam didaftarkan karena itu merupakan nama daerah.\"Lalu, siapa pencetus awal nama Citayam Fashion Week? Saya yakin kita semua tahu, pencetusnya bukan Baim Wong yang mendaftarkan namanya ke Kemenkumham. Jadi, hal-hal ini tentunya akan jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah pendaftarannya diterima atau ditolak,\" jelasnya.Sahroni juga berharap PDKI menolak pendaftaran kekayaan intelektual Citayam Fashion Week oleh selebritis Baim Wong. Penolakan itu bertujuan untuk melindungi kreatifitas anak muda dengan berbagai latar belakang, tambahnya.Sebelumnya, DJKI Kemenkumham membenarkan gerakan fesyen akar rumput Citayam Fashion Week saat ini sedang dalam proses pendaftaran merek oleh dua pihak, yaitu PT Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho.\"Keduanya mendaftar di kelas 41 dan saat ini statusnya sedang untuk dipublikasi,\" kata Koordinator Pemeriksa Merek DJKI Kemenkumham Agung Indriyanto di Jakarta, Senin.Agung menjelaskan PT Tiger Wong mendaftarkan untuk jenis jasa hiburan dalam sifat peragaan busana layanan hiburan, yaitu menyediakan podcast di bidang mode hingga publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan.Sementara itu, Indigo Aditya Nugroho mendaftarkan untuk jasa ajang pemilihan kontes (hiburan), expo mengenai kesenian, kebudayaan dan pendidikan, fashion show (hiburan), perencanaan pesta (hiburan) untuk acara promosi, sehubungan dengan peragaan busana dan pertunjukan panggung live.Kedua pendaftaran tersebut diterima DJKI Kemenkumham Kamis (21/7). Saat kedua permohonan itu masuk masa publikasi, semua pihak dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek.Setelah masa publikasi, kedua merek juga masih akan melalui beberapa tahapan sampai akhirnya resmi terdaftar. (Ida/ANTARA)
Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur Minta DPD RI Jadi Garda Terdepan Penyelamat Bangsa
Surabaya, FNN – Puluhan Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses di Jawa Timur, Senin (25/7/2022), di Graha Kadin Jatim. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap situasi bangsa dan meminta DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia. Turut mendampingi LaNyalla, Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN) Brigjend TNI (Purn) Poernomo. Ketua Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, Rahmat Mahmudi menjelaskan, aliansi ini dibangun dari keprihatinan dan ghiroh yang sama dari para pemuka agama dan tokoh Jawa Timur untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami bangsa. “Juga sekaligus sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi, Ukhuwah Islamiyah yang terpecah belah yang disebabkan oleh mereka yang tak senang umat Islam bersatu. Oleh karenanya, umat Islam selalu dilekatkan dengan stigma negatif dan kriminalisasi terjadi di mana-mana,” kata Rahmat. Rahmat juga menilai situasi kebangsaan semakin mengkhawatirkan. Sebab, adanya upaya dan gerakan dari pihak-pihak tertentu yang terus mewacanakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode. “Di negeri yang di mana umat Islamnya terbesar, kita malah termarjinalkan, terpinggirkan. Islamophobia terjadi di mana-mana. Kalau ada yang bilang tak ada, saya meragukan apakah nuraninya masih ada atau tidak,” kata Rahmat. Dikatakannya, ada 12 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur. Pertama, menolak tegas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Kedua, menolak tegas proses rekrutmen calon anggota TNI dari keturunan PKI karena bertentangan dengan substansi TAP MPRS XXV Tahun 1966. “Ketiga, menolak keras pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena tidak urgent, tidak bermanfaat, ahistoris dan sangat membebani negara dan rakyat,” kata Rahmat. Keempat, menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik. Kelima, menolak keras segala agenda pihak manapun, terutama yang terafiliasi dengan pemerintah yang terindikasi bermuatan Islamophobia. “Keenam, menolak keras pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Menteri Dalan Negeri dari unsur TNI/Polri karena bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki pijakan konstitusi serta bertentangan dengan semangat reformasi untuk menghapus dwi fungsi TNI/Polri,” tutur Rahmat. Ketujuh, menolak tegas gerakan LGBT dan meminta Presiden bersama DPR RI untuk melarang eksistensi dan gerakan LGBT di Indonesia melalui undang-undang. Kedelapan, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh umat, serta menjunjung tinggi asas kesamaan di depan hukum (equality before the law). Kesembilan, menolak keras kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat petani seperti pembatasan pupuk bersubsidi. “Kesepuluh, mendesak MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda pemakzulan Presiden Jokowi/memint pertanggungjawaban Presiden terkait kondisi NKRI yang semakin karut marut,” terang Rahmat. Kesebelas, meminta kepada MPR RI untuk membuat Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) yang menyatakan kembali ke UUD 1945 yang asli. Terakhir, mereka juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi garda terdepan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran agar tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan jika ia telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota telah disambangi. “Dari hasil perjalanan saya itu, saya menemukan ada yang salah dalam menjalankan Republik ini. Hal itu terjadi utamanya sejak amandemen konstitusi 1999-2002. Di sinilah akar masalahnya,” papar LaNyalla. Ia menilai apa yang disampaikan oleh Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur merupakan hilir dari seluruh persoalan bangsa. “Akar masalahnya ada di hulunya. Hulunya yang harus kita kembalikan. Apa itu, UUD 1945 naskah asli,” ucap LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sejak ia dilantik sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla telah mewakafkan dirinya untuk membela kedaulatan rakyat. “Dan saya sudah bersumpah untuk menjalankan konstitusi. Namun, konstitusi yang kita jalankan saat ini adalah konstitusi hasil amandemen 1999-2002, bukan UUD 1945, karena sejak diamandemen, 95 persen isinya sudah berubah,” tutur LaNyalla. Usulan agar dilakukan amandemen kelima ditolak. LaNyalla kemudian melanjutkan perjuangan dengan mendorong agar Presidential Threshold 20 persen ditiadakan menjadi nol persen. “Karena memang tak diatur dalam konstitusi. Namun, judicial review itu tidak diterima oleh MK (Mahkamah Konstitusi),” tutur LaNyalla. Penolakan itu tak membuat LaNyalla surut langkah. Justru ia mengucap Alhamdulillah karena Allah masih memberikannya kepercayaan. “Allah memberi saya tugas yang lebih besar lagi. Berarti, ladang amal saya akan semakin panjang. Saya berkomitmen akan memimpin sendiri pengembalian kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Saya gunakan akal, pikir dan dzikir saya untuk mengubah bangsa ini,” ucap LaNyalla. LaNyalla mengajak Ulama, Habaib dan Tokoh Jatim untuk meresonansikan hal ini agar kesadaran rakyat tergugah. “Kita harus rebut dan kembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sudah waktunya kita harus kembali ke UUD 1945 naskah asli. Kunci masalahnya dari sini. Kemerdekaan Republik Indonesia yang merebut adalah para Ulama, Kiai dan civil society lainnya. Partai politik tak punya peran. Kenapa sekarang partai politik selalu mengarahkan dan mengatur negara kita,” tegas LaNyalla. (mth/*)
Rapat Gabungan MPR Sepakat Membentuk Panitia "ad hoc" PPHN
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Senin, sepakat membentuk panitia ad hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR berupa rancangan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara.Panitia ad hoc tersebut merupakan alat kelengkapan MPR yang akan mempersiapkan rancangan keputusan MPR terkait PPHN, kata Bambang Soesatyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.\"Ragab Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD menyatakan dapat menerima laporan Badan Pengkajian, yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Ragab juga sepakat untuk menindaklanjuti hasil kajian Badan Pengkajian MPR dengan membentuk panitia ad hoc, yang kemudian diambil keputusan melalui Sidang Paripurna MPR,\" kata Bambang Soesatyo usai memimpin Rapat Gabungan di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.Dia menyebutkan komposisi panitia ad hoc tersebut terdiri atas 10 pimpinan MPR dan 45 anggota panitia ad hoc dari fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan tugas melakukan kajian dengan hasil berupa rancangan PPHN dan kajian bentuk hukum. Badan Pengkajian juga telah sepakat menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, jelasnya.Gagasan konvensi ketatanegaraan itu juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan MPR dengan Presiden pada 14 Juli 2022.Kami menyampaikan bahwa idealnya PPHN diatur dalam Ketetapan MPR dengan melakukan perubahan terbatas UUD Negara RI Tahun 1945. Namun, melihat dinamika politik, maka perubahan terbatas UUD itu sulit untuk direalisasikan. Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR,\" ujarnya.Rancangan komposisi panitia ad hoc terdiri atas pimpinan MPR ditambah 45 anggota secara proporsional dari fraksi dan kelompok DPD.Komposisi keanggotaan panitia ad hoc adalah pimpinan 10 orang anggota MPR, delapan orang dari fraksi PDI Perjuangan, lima orang dari fraksi Partai Golkar, lima orang dari fraksi Partai Gerindra, empat orang dari Partai Nasdem, empat orang dari fraksi PKB 4 orang, tiga orang dari fraksi Partai Demokrat, tiga orang dari fraksi PKS, tiga orang dari fraksi PAN, seorang dari fraksi PPP, dan sembilan orang dari Kelompok DPD. (Ida/ANTARA)
Gagasan, Narasi, dan Karya Anies Baswedan (2)
Oleh I. Sandyawan Sumardi | Pekerja Kemanusiaan TANTANGAN: GURITA KAPITALISME Menurut hemat saya, siapapun yang bakal terpilih jadi presiden dalam Pemilu 2024 yang akan datang, pasti bakal menghadapi tantangan nyata ini.. Dalam sistem kekuasaan negara demokrasi yang paling moderat berdasarkan fakta “polycentres of power”, kekuasaan bisnis ekonomi, kekuasaan birokrasi pemerintah, kekuasaan polisi-militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan lembaga-lembaga agama, kekuasaan organisasi masyarakat sipil, dlsb., semestinya berjalan seiring saling bekerjasama, melengkapi dan menghidupi secara setara, “symbiose mutualistic”, dalam rangka menyelenggarakan, mengatur kondisi hidup bersama Indonesia sebagai “res publica”. Namun dalam kenyataannya dewasa ini, Indonesia semakin menganut sistem kekuasaan neo-liberalisme. Kekuasaan bisnis ekonomi yang berorientasi pada investasi dan akumulasi modal, pada kenyataannya telah menyadera dan menguasai kekuasaan birokrasi pemerintah, kekuasaan polisi-militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan lembaga-lembaga agama, kekuasaan organisasi masyarakat sipil, dlsb., sehingga de facto, kekuasaan bisnis ekonomilah yang sebenarnya paling mengendalikan kehidupan bersama kita sebagai negara bangsa. Bukan anti terhadap investasi dan akumulasi modal, melainkan pengutamaan yang menegasi sendi-sendi \"kemanusiaan yang adil dan beradab\", sangat mungkin justru bakal mempercepat ambruknya kehidupan masyarakat yang tengah didera pandemi dan krisis ekonomi global akibat ancaman perang, dlsb., dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam sistem neoliberlisme, prinsip yang menentukan itu uang, bukan kehidupan. Menggunakan uang untuk mendapatkan uang bagi yang punya uang. Bukan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Maka tak heran kalau perusahaan-perusahaan bisnis di negeri kita dewasa ini cenderung dibuat besar, sangat besar. Meskipun sebagai janji pemanis dalam kampanye UU Omnibus Law, dikatakan mendukung koperasi dan UMKM yang berskala kecil-kecil. Segala biaya bisnis ekonomi ditanggung oleh publik, bukan oleh pengguna, penerima manfaat. Kepemilikan bersifat impersonal, “obsentee” (guntai), bukan personal, “rooted” (berakar). “Financial Capital” bersifat global tanpa batas, bukan lagi lokal/nasional dengan batas-batas yang jelas. Adapun tujuan investasi jelas: memaksimalkan keuntungan pribadi. Bukan meningkatkan hasil yang bermanfaat. Maka prinsipnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, “profit”, bukan memperoleh manfaat sebesar-besarnya, “benefit”. Demikian pula dengan mekanisme pengaturan bisnis ekonomi, segalanya harus direncanakan secara sentral oleh mega korporasi. Peluang dan ruang lingkup pasar-pasar serta jaringan untuk mengorganisir diri secara otonom, sangat kecil. Dalam kapitalisme, kompetisi selalu ada. Namun tujuan kompetisi lebih untuk mengeliminasi yang dianggap tidak sehat, tidak menguntungkan korporasi. Tujuan kompetisi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi lebih merupakan strategi kampanye saja. Sudah menjadi rahasia umum, kalau dalam sistem UU Omnibus Law, peranan pemerintah lebih untuk melindungi kepentingan property/aset, para pemilik modal, ketimbang untuk memajukan kepentingan manusiawi warga masyarakatnya. Itulah sebabnya dalam sistem neoliberalisme ini, pendekatannya lebih elitis. Demokrasi uang. Bukan pendekatan demokrasi pribadi-pribadi manusia dan lingkungan alam sekitarnya. TUJUH STRATEGI KEBIJAKAN UTAMA Menurut hemat saya ada tujuh (7) strategi kebijakan utama menghadapi masa depan di mana kita sebagai warga Indonesia dipanggil untuk terlibat secara proaktif dalam mewujudnyatakan visi Pancasila di bidang politik, ekonomi dan lingkungan hidup secara bersama, sebagai prasyarakat bagi bangsa dan negara kita untuk dapat bergerak maju ke depan, justru setelah kita digempur oleh krisis akibat wabah pandemi Covid-19 selama 2 tahun dan krisis politik ekonomi serta lingkungan hidup di dalam negeri yang kian mengkhawatirkan, sekaligus juga krisis akibat dampak ancaman kemungkinan perang global dunia ke-3: (1). Menjalankan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada redistribusi. Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyrakat, utamanya dari kelompok kaya kepada kelompok masyarakat miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meratakan pembangunan. Kebijakan pajak yang lebih tegas utamanya mendorong pajak progresif penghasilan, pajak keuntungan dan pajak kekayaan. Mengurangi jam kerja dan beban kerja seraya memperhatikan kualitas pelayanan publik kepada pekerja seperti kesehatan dan pendidikan untuk mendukung nilai intrinsik mereka sebagai manusia bukan hanya sebagai alat produksi belaka. (2). Menjauhkan diri dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan (GDP) belaka, dan sebaliknya segera memperluas pembagunan pada sektor-sektor publik yang membutuhkan perhatian serius, yaitu: energi bersih, pendidikan, kesehatan, ekologi, dlsb. Menghentikan secara radikal tumbuh-kembangnya sektor-sektor yang tidak berkelanjutan. Karena pola dan peran mereka yang de facto telah mendorong konsumsi berlebihan dan berbahaya bagi ekologi global terutama sektor privat seperti minyak, gas, tambang, periklanan dan lainnya. (3). Transformasi pertanian menuju pertanian yang dapat diperbarui berdasarkan perlindungan kepada keragaman hayati; produksi pangan yang bersifat lokal dan berkelanjutan serta sistem pertanian yang adil memperhatikan kondisi dan upah pekerja. Mewujudnyatakan “universal basic income” (jaminan pendapatan dasar semesta, Jamesta) yang berakar pada “universal social policy system” (sistem kebijakan sosial universal). Jamesta adalah transfer tetap kepada individu tanpa memperhatikan status sosial (Bansos, Asuransi Sosial, Subsidi Harga, “Natural Resources Devidend”). Jamesta menuntut perubahan sistem kerja, mempermudah “targeting” (mengurangi “inclusion and exclusion error”). (4). Mengurangi segala bentuk pemborosan yang tidak perlu secara drastis, antara lain birokrasi yang terlampau gemuk di segala bidang, kinerja pejabat dan birokrat yang tidak efektif dan efisien, biaya perjalanan, studi banding, formalitas kerja, dari bermewah-mewah dan mubazir secara konsumtif, menuju sistem yang lebih efektif dan efisien yang lebih berorientasi pada publik, dan mengutamakan prinsip berkelanjutan. (5). Memperjuangkan terwujudnya tiga pilar Trisakti: mandiri di bidang ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya sebagai wujud revolusi suatu bangsa. (6). Mendesak untuk mewujudkan agenda demokratisasi ekonomi dengan menjunjung asas kekeluargaan dan kegotong royongan, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip koperasi dalam setiap gerak perjuangan. (7). Pembatalan seluruh hutang terutama untuk pekerja dan pemilik usaha kecil (UKM) dan hutang negara-negara Selatan (hutang kepada negara kaya dan kepada lembaga keuangan internasional). Pendek kata, kebijakan yang sangat mengutamakan masyarakat, justru karena prinsip berkelanjutan, kesetaraan dan keberagaman - yang saya yakini akan lebih mampu mencegah dan menangani guncangan dengan lebih baik, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, dan pandemi, krisis akibat ancaman perang global, sehingga terwujudlah masyarakat yang hidup berlandaskan kebenaran, keadilan dan perdamaian, kemanusiaan yang adil dan beradab! Kekuasaan atau kekuatan tanpa kontrol bisa cenderung korup dan sangat berbahaya maka \"Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser\" kata pepatah Jerman yg artinya, percaya boleh tetapi mengawasi akan lebih baik, (Trust is good, but control is better). Berarti masyarakat perlu mengawasi secara melekat maupun sporadis pada institusi itu.. Bagaimanapun caranya!
POPULER
